bot

Jakarta, CNN Indonesia -- Komunitas Bisnis Swiss-Indonesia yang tergabung dalam Kamar Dagang (SwissCham) Indonesia menggelar agenda gala dinner tahunan serta menggalang donasi untuk korban bencana di Sumatera, Jumat (12/12). SwissCham yang beranggotakan 83 perusahaan berdiri sejak 2018. Gala dinner dimanfaatkan sebagai ajang meneguhkan komitmen bisnis untuk memperkuat hubungan bilateral pengusaha Swiss dan Indonesia. Di tengah situasi prihatin akibat bencana, anggota juga menggalang donasi hingga berhasil dihimpun dana sebesar Rp170 juta. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Anggota SwissCham seperti pabrikan farmasi Novartis Indonesia, Indesso, Regal Springs Indonesia, Endress+Hauser Indonesia dan Sika Indonesia turut menyumbang. Begitu pula Nestlé Indonesia yang berdonasi dalam bentuk produk susu. Seluruh donasi disalurkan melalui Palang Merah Indonesia. "Kami berharap dukungan ini dapat membantu meringankan situasi sulit yang saat ini dihadapi saudara-saudari kita di Sumatra. Kami juga berharap manajemen dan pemulihan pascabencana dapat berjalan lancar dan efektif," kata Direktur Utama Novartis Indonesia Libby Hsu. Hubungan dagang Swiss dan Indonesia terus tumbuh tiap tahun. Diperkirakan sampai paruh pertama 2025 nilai perdagangan bilateral Indonesia-Swiss mencapai US$3,14 miliar (lebih dari Rp50 triliun). Sementara pada akhir 2024 Indonesia mempertahankan surplus dagang dari Swiss senilai US$2,5 miliar (lebih dari Rp41 triliun). Menurut perjanjian kerjasama Dagang Swiss-Indonesia (CEPA Indonesia-EFTA) ekspor utama ke Swiss termasuk emas, batu mulia, kopi dan minyak esensial. Sementara dari Swiss, Indonesia mengimpor jam tangan, mesin dan cokelat. Hubungan Swiss-Indonesia sudah berjalan cukup lama ada akan mencapai 75 tahun pada 2026. (dsf/sur) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Dunia[1] menyoroti banyaknya anak muda Indonesia yang bekerja di sektor informal[2]. Hal tersebut tertuang dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025. Dalam laporan tersebut, penyerapan tenaga kerja tercatat naik 1,3 persen (yoy) pada Agustus 2025. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Namun, pekerjaan yang bertambah kebanyakan bergaji rendah, termasuk sektor informal. "Anak muda yang baru masuk dunia kerja secara tidak proporsional lebih banyak mendapatkan pekerjaan informal dengan kualitas rendah," bunyi laporan tersebut yang diluncurkan pada Selasa (16/12). Bank Dunia menyoroti anak muda Indonesia memang berhasil mendapatkan pekerjaan, tetapi mereka cenderung tidak memiliki pekerjaan yang stabil dan memberikan perlindungan. Individu berusia 15-24 tahun yang memasuki dunia kerja umumnya bekerja di sektor informal berlevel rendah. Lembaga keuangan internasional ini mencatat hanya kurang dari 15 persen yang bekerja di sektor formal di rentang usia tersebut. Bahkan pada rentang usia 15-35 tahun, sebagian besar masih bertahan di pekerjaan informal berupah rendah sepanjang karier mereka. Di sisi lain, pekerja formal pun belum tentu terlindungi. "Hanya 11 persen pekerja upahan formal pada kelompok usia 15-35 tahun yang memiliki perlindungan jaminan sosial lengkap (kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun) serta kontrak kerja tertulis," kata Bank Dunia. Bank Dunia juga menyoroti upah riil di Indonesia terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2018 hingga 2024, rata-rata upah riil turun sekitar 1,1 persen per tahun. Pekerja dengan keterampilan tinggi mengalami penurunan terbesar, yaitu 2,3 persen per tahun, disusul pekerja dengan keterampilan menengah yang upahnya turun 1,1 persen per tahun. Sebaliknya, upah riil pekerja dengan keterampilan rendah justru sedikit meningkat sekitar 0,3 persen per tahun. "Hanya beberapa sektor yang tidak mengalami penurunan upah riil bagi pekerja berkeahlian tinggi adalah manufaktur bernilai tambah tinggi, sektor utilitas (khususnya listrik), serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK)," terang Bank Dunia. ====[3] (fby/sfr) References^ Bank Dunia (www.cnnindonesia.com)^ informal (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Toba Pulp Lestari[1] Tbk merespons perintah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan audit[2] dan evaluasi perusahaan atas dugaan menjadi salah satu penyebab bencana di Sumatra Utara. "Manajemen PT Toba Pulp Lestari Tbk menghormati keputusan dan langkah pemerintah untuk melakukan audit dan total terhadap perusahaan," ujar Direktu Toba Pulp Lestari Anwar Lawden dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12). Emiten berkode INRU itu juga akan mendukung dan kooperatif serta terbuka terhadap proses audit yang akan dilaksanakan, untuk memastikan tata kelola dapat dijalankan dengan lebih baik. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Hal tersebut selaras dengan komitmen perusahaan untuk menjalankan kegiatan sesuai izin, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku, serta senantiasa menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari dalam mengelola konsesinya," ujar Anwar. Perusahaan sendiri telah membantah terlibat sebagai penyebab banjir yang telah menelan seribuan korban jiwa. Bantahan disampaikan melalui surat resmi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (1/12). "Perseroan dengan tegas membantah tuduhan bahwa operasional menjadi penyebab bencana ekologi," ujar Anwar dalam surat tersebut. Anwar menjelaskan dari total areal 167.912 hektare, perusahaan hanya mengembangkan tanaman eucalyptus seluas sekitar 46 ribu hektare, sementara sisanya dipertahankan sebagai kawasan lindung dan konservasi. Berdasarkan Audit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2022-2023, perusahaan dinyatakan mematuhi seluruh regulasi tanpa pelanggaran lingkungan maupun sosial. "Mengenai tuduhan deforestasi, kami tegaskan bahwa Perseroan melakukan operasional pemanenan dan penanaman kembali di dalam konsesi berdasarkan tata ruang, Rencana Kerja Umum (RKU), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan pemerintah," tegas Anwar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut pihaknya akan melakukan audit dan evaluasi mendalam terhadap Toba Pulp Lestari atas dugaan menjadi salah satu penyebab bencanadi Sumut. Raja Juli menyebut hal itu merupakan perintah langsung Presiden RI Prabowo Subianto. "PT Toba Pulp Lestari, PT TPL, yang banyak diberitakan, Pak Presiden secara khusus memerintahkan kepada saya untuk melakukan audit dan evaluasi total terhadap TPL ini," ujar Raja Juli di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/12) kemarin. Raja Juli pun menugaskan Wamenhut Rohmat Marzuki untuk memantau proses audit dan evaluasi ini. Apabila perusahaan ini benar melanggar aturan, ia menyatakan Kemenhut berpotensi mencabut PBPH Toba Pulp ataupun pengurangan luas lahan hutan yang boleh dikelola. Berdasarkan data BNPB, jumlah korban meninggal dunia akibatbanjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat bertambah menjadi 1.053 jiwa per Selasa (16/12). Sebanyak 360 jiwa di antaranya ada di Sumut. ====[3] (sfr) References^ Toba Pulp Lestari (www.cnnindonesia.com)^ audit (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengusaha memprediksi perputaran uang [1]selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru[2]) mencapai Rp107,55 triliun. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sarman Simanjorang menjelaskan perhitungan tersebut berdasarkan proyeksi jumlah pemudik selama periode Nataru yang mencapai 119,5 juta orang. Angka tersebut meningkat 2,71 persen dibandingkan tahun lalu atau sekitar 42,01 persen dari jumlah penduduk Indonesia berdasarkan Survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Sarman menyebut dasar perhitungan tersebut setara dengan 29,875 juta keluarga dengan asumsi rata-rata per keluarga berjumlah 4 orang. "Jika per keluarga membawa bekal uang rata rata Rp3,6 juta maka potensi perputaran uang menembus Rp107,550 triliun. Masih berpotensi di atas itu, kita mengambil angka yang moderat naik 10 persen dari tahun lalu rata rata Rp3,3juta/keluarga," jelas Sarman dalam keterangan tertulis, Senin (15/12). Sarman menilai jumlah pemudik tersebut di luar perkiraan karena dua bulan ke depan akan memasuki bulan puasa sehingga masyarakat juga sudah menyiapkan mudik Idulfitri 2026. Dengan begitu, Sarman sebelumnya menduga waktu yang berdekatan tersebut membuat masyarakat tidak melakukan perjalanan mudik. "Ternyata ini di luar dugaan, antusias masyarakat melakukan mudik libur Nataru baik untuk merayakan Natal maupun liburan akhir tahun dipicu oleh stimulus yang diberikan Pemerintah sebagai upaya terpadu untuk mereduksi beban biaya perjalanan masyarakat yang biasanya meningkat tajam menjelang akhir tahun," ujar Sarman. Ia juga menyampaikan stimulus pemerintah menjadi daya tarik masyarakat, seperti diskon tarif tol serta diskon moda transportasi darat, laut, dan udara. Sarman menambahkan berbagai sektor usaha juga akan lebih produktif dan menguntungkan bagi pengusaha selama periode libur Nataru. "Berbagai sektor usaha akan lebih produktif dan cuan selama libur Nataru antara lain, seperti pusat perbelanjaan mall, grosir, jasa parcel natal, toko kue, hotel, motel, villa, apartemen, restoran, café, pusat kuliner, pengrajin oleh oleh khas daerah, aneka produk UMKM, mini market, dan pedagang mikro yang tersebar di berbagai objek wisata," tambahnya. Industri makanan dan minuman juga akan untung karena peningkatan permintaan saat Nataru, khususnya produsen fashion/batik/kain khas daerah, makanan dan minuman seperti kue, roti, snack, daging, sosis dan minuman seperti sirup, soft drink dan minuman beralkohol. "Untuk kebutuhan uang tunai, Bank Indonesia dan pihak perbankan agar memastikan ketersediaan dalam berbagai pecahan uang rupiah baik melalui ATM maupun pengambilan langsung untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru 2025/2026," terangnya. Perputaran uang akan tersebar di daerah yang penduduknya mayoritas merayakan Natal, seperti Papua, Maluku, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan berbagai Kabupaten di Indonesia. Lalu, daerah tujuan wisata favorit seperti Bali, Yogyakarta, Malang, Bandung, Bogor, dan lain-lain. Melihat hal itu, Sarman mengimbau pengelola destinasi wisata, hotel, parkir, kuliner UMKM makanan, dan souvenir khas daerah untuk tidak menaikkan harga atau tarif yang berlebihan. Hal tersebut bertujuan agar pemudik tidak ragu untuk menghabiskan uang. "Semoga liburan Nataru ini akan mampu menggerakkan ekonomi di berbagai daerah dan akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal IV-2025 yang ditargetkan di kisaran 5,00-5,04 persen sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 bisa bertahan di angka 5 persen atau lebih," tutup Sarman. ====[3] (fln/sfr) References^ perputaran uang (www.cnnindonesia.com)^ Nataru (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN[1]) Dadan Hindayana melapor ke Presiden Prabowo Subianto soal tingginya harga bahan pokok[2] di Papua[3]. Kondisi itu membuat anggaran program MBG melonjak di pulau tersebut. Ia mengatakan, dengan jumlah penerima manfaat sekitar 750 ribu orang, dana yang dikucurkan tiga kali lebih besar dibandingkan dengan di Pulau Jawa. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Jadi kalau 750 ribu itu (penerima) kalau di Jawa kan Rp7,5 triliun. Untuk di Papua kemungkinan akan mencapai sekitar Rp25 triliun, uang badan gizi akan turun ke Papua. Harga kemahalan pak. Indeks kemahalan," ucap Dadan saat rapat bersama Prabowo dan kepala daerah se-Papua, Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12). Dadan pun menyampaikan hingga kini sudah ada 179 SPPG yang beroperasi di wilayah Papua. Ia merinci sebanyak 65 di Papua, 42 di Papua Barat, 8 di Papua Selatan, 30 di Papua Tengah, 5 di Papua pegunungan, dan 28 di Papua Barat Daya. Ia menargetkan 2.500 SPPG beroperasi di wilayah Papua pada Maret 2026. Saat ini, sekitar 275 investor sudah mendaftar ke masing-masing pemda "Nanti yang membangun di sana, di Papua itu, kurang lebih sekitar 300-an investor," ucap dia. Mendengar ucapan Dadan, Prabowo menyebut agar BGN tetap bekerja sesuai target. Namun, mengingat kondisi yang cukup rumit di Papua, ia pun menargetkan agar 2.500 SPPG itu beroperasi pada 17 Agustus 2026. "Anda katakan Maret tapi kita mengerti kondisi fisik tidak mudah jadi bekerja dengan target itu tapi kita siap kalau ada kemunduran. Saya kira yang jelas kita berharap Agustus, kita berharap 17 Agustus 2026 untuk Papua semua 2500 SPPG sudah berfungsi," ucap Prabowo. Pada saat yang sama, Prabowo juga meminta agar jalan Trans Papua bisa segera rampung dikerjakan. Ia mengatakan hal itu dapat memangkas harga logistik yang selama ini lebih mahal. "Jalan trans Papua juga harus kita tuntaskan supaya akses ke semua bagian dari Papua lebih baik membuka daerah-daerah yang terisolasi juga agar harga logistik bisa kita potong, kita kurangi," ujarnya. ====[4] (mnf/sfr) References^ BGN (www.cnnindonesia.com)^ harga bahan pokok (www.cnnindonesia.com)^ Papua (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto[1] resmi meluncurkan kanal aduan khusus bagi para pengusaha[2] di Indonesia yang merasa mendapatkan gangguan dalam berbisnis. Hal itu diumumkan Airlangga usai memimpin Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP). "Jadi, launching Kanal Pengaduan P2SP ... Debottlenecking atas permasalahan pelaku usaha, termasuk sektor padat karya," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (16/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Satgas P2SP telah membangun kanal debottlenecking yang akan menampung, menindaklanjuti, serta menyelesaikan kendala-hambatan dari pelaku usaha yang bisa merespons secara cepat, terkoordinasi, dan akuntabel," sambungnya. Ia menjelaskan aduan tersebut dapat dilakukan melalui https://lapor.satgasp2sp.go.id. Airlangga mengklaim situs tersebut bisa diakses selama 24 jam oleh para pelaku usaha. Nantinya, aduan pengusaha ditindaklanjuti oleh Satgas P2SP. Ia menjelaskan juga bakal ada pembahasan di tingkat kementerian/lembaga (K/L) terkait melalui forum rutin yang digelar setiap minggu. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengamini penjelasan Airlangga. Ia menegaskan pihaknya bakal aktif ikut menindaklanjuti aduan para pengusaha. "Terkait dengan Kementerian Keuangan, tentu sebagai bagian dari Satgas P2SP kita akan connect yang kebutuhannya pajak, kepabeanan, dan cukai," jelas Suahasil. "Jadi, laporan yang masuk nanti lewat kanal ini akan ditindaklanjuti kalau ada yang terkait dengan insentif perpajakan, tentang aturan perpajakan, akan jadi masukan kita dan kita diskusikan di dalam Satgas ini," imbuhnya. Cara lapor di Kanal Pengaduan P2SP:- Login menggunakan NIB perusahaan - Pastikan email sudah benar - Perbarui berkala sistem dan peramban - Akses melalui jaringan/VPN terpercaya ====[3] (sfr/sfr) References^ Airlangga Hartarto (www.cnnindonesia.com)^ pengusaha (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa[1] mengungkap sekitar Rp4,5 triliun anggaran[2] negara dikembalikan kementerian/lembaga (K/L) lantaran tak bisa dibelanjakan hingga akhir tahun. Menurut Purbaya, banyaknya anggaran yang tak terserap membuat defisit APBN tetap terjaga di bawah 3 persen meski penerimaan pajak diperkirakan di bawah target Rp2.189,3 triliun. "Kalau nggak salah masih ada yang mengembalikan anggaran ke kita. Ini kan ada beberapa yang nggak bisa belanja. Kita lihat, harusnya sih masih aman di bawah 3 persen (defisit)," kata Purbaya ditemui di Istana Negara, Selasa (16/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menyebutkan sebelumnya anggaran belanja yang tak terserap oleh K/L dan dikembalikan ke Kemenkeu sebesar Rp3,5 triliun. Namun, data terbaru sudah menjadi Rp4,5 triliun dan diyakini akan terus bertambah. "Cuma ada lagi yang balikin yang kita belum rekapitulasi, belum dijumlahkan semua totalnya," jelasnya. Menurutnya, dari data beberapa tahun terakhir memang tidak pernah ada K/L yang penyerapan belanjanya sampai 100 persen. Oleh sebab itu, ia pede defisit akan terjaga aman meski penerimaan tidak maksimal. "Begini, setiap tahun nggak pernah ada yang pernah 100 persen keserap. Kita asumsikan awal 99 persen keserap, itu pun nanti ada yang kembalikan lagi. Jadi mungkin di bawah itu nanti (defisitnya)," terangnya. Tahun ini, pemerintah memang menyusun target APBN maksimal 2,78 persen dalam outlook terbaru. Hal ini disebabkan oleh penerimaan pajak yang diperkirakan mengalami shortfall tahun ini. ====[3] (sfr/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ anggaran (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten baja PT Gunung Raja Paksi Tbk (GGRP) mengumumkan rencana perubahan jenis perseroan seiring dengan aksi akuisisi oleh PT Apollo Visintama Putra yang merupakan perusahaan asing. Berdasarkan keterbukaan informasi BEI, perseroan akan mengubah status dari Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Diketahui, PT Apollo Visintama Putra mengakuisisi saham GGRP dengan porsi kepemilikan setara 19,37%. Transaksi tersebut dilakukan melalui pasar negosiasi dengan skema free of payment pada 5 Juni 2024. "Sehingga sesuai rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk kesesuaian data Perseroan pada sistem Administrasi Badan Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia dan sistem Online Single Submission (OSS) Kementerian Investasi/BKPM maka Perseroan wajib menyesuaikan jenis perseroan," sebagaimana dikutip Selasa, (16/12/2025). Lebih jauh, manajemen memastikan informasi perubahan jenis perseroan atau fakta material ini tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha GGRP. Seiring dengan pemberitaan ini, harga saham GGRP naik 8,33% ke level Rp286 Wper 15.39 WIB hari ini. Adapun kapitalisasi pasarnya mencapai Rp3,44 triliun. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pertanian (Kementan[1]) menyiapkan anggaran[2] sekitar Rp9 triliun untuk peremajaan [3]sejumlah komoditas perkebunan. Anggaran itu akan digulirkan secara bertahap hingga 2026. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut dana tersebut difokuskan untuk peremajaan komunitas perkebunan kelapa, kakao, kopi, tebu, kelapa dalam, mete, gambir, lada, serta pala. "Yang anggarannya (Rp9 triliun) adalah peremajaan untuk komunitas perkebunan kelapa kakao kopi, tebu kelapa dalam, kemudian mete, gambir lada, terus termasuk juga disitu ada pala," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (16/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kebijakan ini menjadi bagian dari agenda hilirisasi perkebunan yang mulai digarap setelah pemerintah memprioritaskan pencapaian swasembada pangan utama. Sudaryono, yang juga menjabat Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), mengatakan fokus Kementerian Pertanian pada tahun ini masih tertuju pada swasembada beras dan jagung. "Tahun ini kan kita fokus pada swasembada beras, jagung, insya Allah kita akan capai di akhir tahun nanti kita akan capai swasembada. Karena enggak mungkin impor lagi," katanya. Memasuki tahun depan, Kementan menyiapkan dua program besar, yakni hilirisasi perkebunan dan peningkatan produksi peternakan. Dalam program hilirisasi, peremajaan tanaman rakyat menjadi salah satu langkah utama untuk mendorong produktivitas dan memperkuat struktur usaha perkebunan nasional. "Hilirisasi perkebunan itu ada yang namanya peremajaan beberapa komoditas perkebunan kita sudah ada anggarannya Rp9 koma sekian triliun yang terbagi dalam tiga tahun," ujar Sudaryono. Selain peremajaan, hilirisasi juga diarahkan pada penguatan industri pengolahan hasil perkebunan agar nilai tambah tidak berhenti di hulu. Pengembangan pabrik pengolahan, mulai dari gula, cokelat, hingga kelapa, akan melibatkan badan usaha milik negara (BUMN), petani, serta sektor swasta. "Kemudian turunan hilirisasi produksinya, pabrik coklatnya, pabrik gulanya kelapa, pabrik kelapanya ini melibatkan BUMN, melibatkan petani dan melibatkan pihak swasta," ujarnya. Program besar kedua yang disiapkan pemerintah adalah peningkatan produksi peternakan untuk memenuhi kebutuhan protein nasional, termasuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menyiapkan dana investasi sebesar Rp20 triliun melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang akan disalurkan ke berbagai kebutuhan peternakan, mulai dari pakan hingga kesehatan hewan. "Poin kedua adalah peningkatan produksi peternakan untuk kebutuhan protein kita MBG sudah ada dana Rp20 triliun dari danantara nanti diinvestasikan untuk kebutuhan pakan kemudian indukan, bakalan itu, bibit, kemudian obat-obatan, vaksin dan lain-lain yang disebar ke seluruh Indonesia," terang Sudaryono. Ia menambahkan pelaksanaan program peternakan akan melibatkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, peternak lokal, serta berbagai asosiasi agar seluruh pelaku usaha dapat terlibat dan tidak ada yang tertinggal dari kehadiran negara di sektor pertanian dan peternakan. ====[4] (del/sfr) References^ Kementan (www.cnnindonesia.com)^ anggaran (www.cnnindonesia.com)^ peremajaan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan mengaktivasi POJK Nomor 19 Tahun 2022 terkait dengan penanggulangan bencana yang terjadi di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Ketua OJK Mahendra Siregar menjelaskan lebih lanjut terkait aktivasi POJK tersebut, utamanya terkait relaksasi utang dari para debitur penyintas bencana. Pertama adalah berlakunya restrukturisasi kredit dari perbankan maupun pembiayaan dari seluruh lembaga keuangan yang ada baik lembaga keuangan multifinance, lembaga keuangan mikro, pegadaian, dan lainnya. "Semua yang ada berlaku untuk tiga tahun untuk seluruh provinsi dengan seluruh batasan besaran kredit," ujar Mahendra saat Konferensi Pers di kantor Kemenko Ekonomi, Jakarta pada Selasa (16/12/2025). Selain itu, Mahendra mengatakan bahwa status dari kredit yang diberikan restrukturisasi dianggap current atau lancar. "Sehingga kemudian bagi mereka bisa mengajukan permohonan kredit baru atau pembiayaan baru sesuai dengan kebutuhan," ujarnya. Selanjutnya terkait dengan kredit sampai sebesar Rp10 miliar diberikan penetapan penilaian kelancaran kredit hanya satu pilar ke depan, berdasarkan kelancaran pembiayaan atau pembayaran kembali. "Jadi tidak ada persyaratan-persyaratan lain tambahan. Kebijakan ini sudah langsung berlaku sejak tanggal 10 Desember kemarin," imbuhnya. Mahendra juga mengatakan telah ada penetapan bersama dengan Kementerian lain soal perlakuan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus daerah bencana di Sumatra akan ditangani oleh Pemerintah. "Kami memperoleh putusan tadi dari rakor ini bahwa yang terkait dengan kur karena di dalam KUR ada elemen subsidi bunga ada elemen penjaminan dan asuransi kredit maka elemen-elemen tadi itu juga akan dimitigasi oleh pemerintah." Proses untuk perlakuan khusus relaksasi dan restrukturisasinya tersebut semua sama dengan yang berlaku untuk seluruh jenis kredit dan pembiayaan yang lain. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI[1]) melakukan rebranding menjadi bank [2]universal yang relevan bagi seluruh lapisan masyarakat. Direktur Utama BRI Hery Gunardi ingin perusahaan tidak hanya dikenal sebagai bank yang berfokus pada UMKM. "Kita ingin menjadi bank yang universal, lebih modern, lebih inklusif, lebih dekat dengan milenial, kemudian kita memperluas jangkauan kita," katanya dalam Launching BRI Corporate Re-branding di Menara BRILiaN Jakarta, Selasaa (16/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Hery mengatakan bank pelat merah ini perlu melakukan corporate rebranding agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Pasalnya, berdasarkan riset dari Kantar, Kadence, dan Nilsen, perseroan dipercaya dan mudah diakses, tetapi terlalu bergantung pada citra kerakyatan. Kemudian, muncul persepsi tua terhadap BRI di di segmen urban dan anak muda. Selain itu, identitas brand BRI juga belum selaras dengan ekspektasi Generasi Z. Karena itu, perseroan melakukan rebranding untuk membantu mengubah cara pandang masyarakat terhadap perseroan. "Agar tadi bank hanya untuk melayani masyarakat kecil dan kurang terlayani, mungkin kita ingin juga bisa membantu semua orang dimanapun mereka berada," terang Heri. Salah satu upaya rebranding yang dilakukan adalah dengan sedikit perubahan pada logo. Logo BRI yang selama ini sudah kuat, kini diperbarui dengan warna yang lebih segar. Warna Biru tetap menjadi inti identitas BRI sebagai jembatan tradisi dengan citra modern. Namun warna biru logo BRI yang selama ini lebih gelap kini berubah menjadi lebih terang yang disebut Nusantara Blue. Dalam paparan Hery, Nusantara Blue diperkaya dengan palet biru sekunder untuk merefleksikan nilai-nilai progresif dan customercentric. Kombinasi Biru dan Putih akan diterapkan untuk menciptakan estetika yang tenang, kontemporer, dan secara tegas mencerminkan identitas BRI. Tak hanya logo, BRI juga melakukan transformasi, baik itu dari sisi bisnis, enabler, serta budaya perusahaan. "Budaya perusahaan kita namakan Brilian Waty. Ada 5 values; integrity, collaborative, accountability, growth mindset, dan customer focus. Di samping itu, kita merumuskan rancangan pondasi kuat untuk transformasi, baik di sisi bisnis maupun enabler," katanya. Dalam kesempatan yang sama, Komisaris Utama BRI Kartika Wirjoatmodjo mengatakan rebranding tidak akan mengubah fokus utama BRI di segmen UMKM terutama mikro. Namun, perseroan akan bertransformasi menjadi bank universal yang juga masuk ke segmen consumer dan corporate. "Universal bank tentunya masuk ke urban, masuk ke corporate, masuk ke consumer juga. Itu semua kita rajut menjadi satu ekosistem, yang merupakan satu supply chain yang menggabungkan antara ekonomi desa dengan ekonomi kota, dengan program-program yang saling terkoneksi," ujar pria yang akrab disapa Tiko itu. ====[3] (fby/sfr) References^ BRI (www.cnnindonesia.com)^ bank (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) telah melakukan corporate rebranding yang ditandai dengan perubahan logo menjadi lebih modern. BRI yang selama ini dikenal fokus pada UMKM ingin menjadi bank universal yang juga merambah ke sektor lain. Direktur Utama BRI, Hery Gunardi mengatakan pihaknya ingin membuat bank pelat merah itu menjadi "bank-nya rakyat Indonesia" dan "satu bank untuk semua." "Secara lebih luas itu kita ingin menjadi bank yang universal, lebih modern, lebih inklusif, lebih dekat dengan milenial, kemudian kita memperluas jangkauan kita. Tidak hanya kuat di pedesaan, tapi juga kita kuat di urban. Tidak hanya kuat melayani rakyat jelata, tapi juga melayani rakyat jelita," pungkas Hery saat Launching BRI Corporate Rebranding di Menara BRILiaN, Jakarta, Selasa (16/12/2025). Hery mengatakan pihaknya ingin menjaga porsi bisnis UMKM di level 60% hingga 70%, dan nantinya akan menjadi 40% hingga 50%. Sementara porsi segmen lain akan ikut bertumbuh. Ia memastikan BRI akan tetap menjadi banknya UMKM, tercermin dari bagaimana bank itu mendukung semua program pemerintah. Yang terbesar adalah penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di bank itu. Adapun warna logo BRI yang sebelumnya biru gelap berubah menjadi nusantara blue atau lebih terang dengan citra modern. Rebranding ini juga dilakukan guna mewujudkan transformasi BRI sebagai bank universal alias satu bank untuk semua, dengan tetap mempertahankan fokus pada UMKM. "Untuk menjadi bank yang universal, BRI harus membangun brand yang relevan, terdiferensiasi, dan konsisten di seluruh platform. Jadi kita ingin relevan, ingin distinctive, dan juga konsisten," kata Direktur Utama BRI, Hery Gunardi saat Launching BRI Corporate Rebranding di Menara BRILiaN, Jakarta, Selasa (16/12/2025). Rebranding yang dilakukan BRI tidak terbatas pada pembaruan logo saja. Perubahan logo yang dilakukan juga termasuk dari agenda transformasi salah satu big banks RI itu. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Sultan Rafli Mandiri (SRM[1]) mempertanyakan keberadaan aparat hukum TNI area tambang emas [2]di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat yang diduga dikuasai secara ilegal. Direktur PT SRM Li Changjin melontarkan pertanyaan tersebut menyusul dugaan penyerangan anggota TNI oleh belasan pekerja berkewarganegaraan China pada Minggu (14/12) lalu. "Ada apa kok TNI ikut-ikutan menduduki tambang yang diduga dikuasai secara ilegal, saat kasusnya masih berperkara di PTUN dan berada dalam penyelidikan Bareskrim Polri," ujar Li Changjin melalui keterangan tertulisnya, Selasa (16/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Meski begitu, Li Changjin membenarkan ada warga negara asing (WNA) asal China sebagai staf teknis yang mengoperasikan drone di area tambang tersebut. Namun, perusahaan membantah pekerjanya melakukan penyerangan anggota TNI dari Batalyon Zeni Tempur 6/Satya Digdaya (Yonzipur 6/SD). "Itu bukan area militer atau area yang dilarang. Kenapa tidak boleh menerbangkan drone di area tambang milik sendiri? Jadi ada pihak yang tidak suka, WNA yang mengoperasikan drone hingga akhirnya drone dan ponselnya disita," tegasnya. Li Changjin menjelaskan perlengkapan staf teknis tersebut berupa drone dan ponsel disita serta hasil rekaman drone dihapus oleh pihak TNI, dan kemudian dikembalikan. "Pada saat kejadian, staf teknis kita bahkan dalam kondisi ketakutan karena drone dan hp langsung disita sama mereka. Siapa yang tidak takut dengan tentara, tapi apa kepentingan mereka di sana? Kami juga tidak tahu," cerita Li Changjin. Lebih lanjut, Li Changjin menegaskan Imran Kurniawan yang mengaku sebagai Chief Security PT SRM bukan pihak dari perusahaan. Imran dituding sebagai pihak tak bertanggung jawab yang ingin menguasai dan mengoperasikan fasilitas tambang emas tersebut. "Imran Kurniawan dan komplotannya sedang didalami oleh Bareskrim Polri diduga melakukan pendudukan secara ilegal dengan membuat anggaran dasar palsu dan pendaftaran palsu di Ditjen AHU. Dia bukan staf dan petugas PT SRM," tambahnya. Ia mengungkap WNA China tersebut sengaja diasingkan dan dihalangi oleh Imran untuk memasuki area perusahaan. Lalu, Li Changjin juga membantah terkait tuduhan membawa senjata tajam, berupa airsoft gun dan alat setrum karena tidak ada bukti yang jelas. "Staf SRM Tiongkok ini tidak pernah melakukan tindakan ilegal termasuk merusak mobil SUV dan tidak pernah membawa senjata ilegal," jelasnya. Sebelumnya, TNI AD mengungkap kronologi penyerangan yang dilakukan oleh 15 Warga Negara Asing (WNA) asal China terhadap 4 anggota Batalyon Zipur 6/SD, di Ketapang, Kalimantan Barat. Kapendam XII/Tanjungpura, Kolonel Inf Eko Wardono menyebut insiden ini terjadi pada Minggu (14/12) di PT SRM ketika sedang dilaksanakan Latihan Dalam Satuan. Eko menjelaskan ketika itu anggota yang sedang latihan mendapatkan informasi dari pihak keamanan jika terlihat drone terbang di seputaran area latihan. "Selanjutnya anggota melakukan pengejaran serta mendatangi lokasi orang yang mengoperasional drone, ternyata drone tersebut dioperasionalkan 4 orang WNA asal Beijing," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12). Ia mengatakan pada saat itu anggota berupaya meminta keterangan dari keempat WNA terkait alasan penerbangan drone. Akan tetapi, Eko menyebut secara tiba-tiba muncul 11 WNA lainnya dan langsung menyerang anggota dengan senjata tajam, airsoft gun dan alat setrum. Eko menjelaskan dengan kondisi yang tidak seimbang, anggota tersebut langsung kembali ke area perusahaan untuk menghindari kemungkinan terburuk. Ia memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka dari anggota TNI dalam insiden tersebut. "Motif penyerangan dan penerbangan drone ini masih didalami. Kerugian materiil akibat penyerangan itu berupa kerusakan berat pada 1 unit Mobil Perusahaan jenis Hilux dan 1 unit sepeda motor vario milik karyawan PT SRM," pungkasnya. ====[3] (fln/sfr) References^ SRM (www.cnnindonesia.com)^ tambang emas (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) akhirnya buka suara terkait pergerakan harga saham perbankan yang belakangan menjadi sorotan investor. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi menegaskan bahwa fluktuasi harga saham merupakan bagian dari dinamika pasar yang perlu disikapi dengan strategi investasi jangka menengah hingga panjang. "Jadilah investor yang medium term atau long term gitu, keep stoknya terus share-nya, kalau membeli lagi lebih banyak gitu," ujarnya dalam acara Launching BRI Corporate Rebranding di Menara BRIlian Jakarta, Selasa (16/12). Menurutnya, investor diimbau untuk tetap tenang dan tidak terjebak pada pola jual-beli jangka pendek. Ia menyarankan agar pemegang saham bersabar setidaknya dalam kurun waktu dua tahun ke depan serta mempertahankan kepemilikan saham sebagai bagian dari strategi jangka menengah dan panjang. Ia menambahkan, perseroan saat ini tengah berada dalam fase transformasi yang telah berjalan sekitar tujuh bulan terakhir. "Jangan dijual-beli, jual-beli, jual-beli terus disimpan aja selama sekian tahun ke depan. Saya rasa kita yakin kita sudah melakukan itu, sudah 7 bulan lagi sudah melakukan transformasi, kelihatan hasilnya sudah mulai ada, dan tentunya nanti tahun 2026-2027 itu akan lebih baik lagi," jelasnya. Hasil awal dari transformasi tersebut, Hery menambahkan, lambat laun akan mulai terlihat dan diharapkan akan memberikan dampak yang lebih signifikan pada kinerja perusahaan dalam beberapa tahun mendatang. Hery juga optimistis transformasi yang dijalankan akan menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan kinerja BRI ke depan, sehingga mampu mendorong pergerakan saham menjadi lebih solid seiring dengan perbaikan fundamental perusahaan. "Dan harapannya PNI bisa take off dan larinya lebih kencang dibandingkan yang sebelumnya," pungkasnya. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - JPMorgan Chase & Co. resmi meluncurkan reksa dana pasar uang berbasis token perdananya. Hal ini membuat sahamnya menguat 0,47% seiring pengumuman tersebut. Melalui unit manajemen asetnya yang mengelola dana sekitar US$4 triliun, JPMorgan meluncurkan tokenized money-market fund yang memungkinkan investor memegang token digital sebagai representasi kepemilikan dana. Dalam bentuk token, aset seperti saham dan reksa dana dinilai dapat dipindahkan lebih efisien dan diperdagangkan kapan saja. JPMorgan akan menyuntikkan modal awal sebesar US$100 juta ke dalam dana tersebut sebelum membukanya untuk investor eksternal pada Selasa waktu setempat. Langkah ini menandai uji coba awal sebelum produk tersebut ditawarkan lebih luas. Dana tersebut diberi nama My OnChain Net Yield Fund atau MONY dan hanya terbuka bagi investor memenuhi kualifikasi tertentu. Kriterianya mencakup individu dengan aset investasi minimal US$5 juta serta institusi dengan dana kelolaan sedikitnya US$25 juta, dengan investasi awal minimum US$1 juta. Dalam operasionalnya, JPMorgan akan menggunakan blockchain Ethereum untuk mencatat seluruh transaksi investor di dana MONY. Pencatatan berbasis blockchain ini diharapkan meningkatkan efisiensi serta transparansi transaksi. Minat Wall Street terhadap tokenisasi meningkat tajam sejak disahkannya Genius Act awal tahun ini. Regulasi tersebut membentuk kerangka hukum bagi dolar berbasis token atau stablecoin dan memicu gelombang tokenisasi saham, obligasi, reksa dana, hingga aset riil. "Kami melihat minat klien yang sangat besar terhadap tokenisasi," ujar Head of Global Liquidity J.P. Morgan Asset Management John Donohue, dikutip dari The Wall Street Journal, Selasa, (15/12/2025). Ia menegaskan JPMorgan ingin menjadi pemimpin di segmen ini dengan menyediakan pilihan produk pasar uang di blockchain yang setara dengan produk tradisional. Investor dapat membeli unit MONY melalui platform Morgan Money milik JPMorgan. Sebagai imbalannya, investor akan menerima token digital yang disimpan di dompet kripto masing-masing. Seperti reksa dana pasar uang pada umumnya, MONY berinvestasi pada portofolio surat utang jangka pendek yang relatif aman dan biasanya memberikan imbal hasil lebih tinggi dibandingkan simpanan bank. Dana ini membayarkan bunga serta mengakumulasi dividen secara harian. Investor dapat melakukan pembelian maupun penjualan kembali unit menggunakan uang tunai atau USDC, stablecoin yang diterbitkan oleh Circle Internet Group. Fleksibilitas ini membuka akses bagi investor yang ingin tetap berada sepenuhnya di ekosistem blockchain. Reksa dana pasar uang yang telah populer sejak 1970-an kembali diminati dalam setahun terakhir. Total aset reksa dana pasar uang mencapai sekitar US$7,7 triliun, naik dari US$6,9 triliun pada awal 2025, sementara kapitalisasi pasar seluruh stablecoin telah melampaui US$300 miliar. Bagi investor kripto, reksa dana pasar uang berbasis token menarik karena memungkinkan perolehan imbal hasil tanpa harus keluar dari blockchain. Skema ini menjawab persoalan lama ketika dana mengendap di stablecoin umumnya tidak memberikan bunga. Dari sisi manajer investasi, tokenisasi dinilai dapat menekan biaya dan mempercepat proses penyelesaian transaksi. Sejumlah reksa dana pasar uang berbasis token bahkan telah diterima sebagai agunan di beberapa bursa kripto. Langkah JPMorgan ini mengikuti jejak manajer aset besar lainnya, termasuk BlackRock yang mengelola reksa dana pasar uang berbasis token terbesar dengan dana kelolaan lebih dari US$1,8 miliar. Tren ini menunjukkan semakin kaburnya batas antara keuangan tradisional dan aset digital. Pada Juli lalu, Goldman Sachs dan Bank of New York Mellon juga mengumumkan kerja sama penerbitan token digital yang mewakili kepemilikan reksa dana pasar uang dari sejumlah manajer investasi besar. Mitra tersebut mencakup BlackRock, Fidelity Investments, serta unit manajemen aset internal mereka. Sebelumnya, JPMorgan juga telah melakukan tokenisasi reksa dana private equity melalui platform blockchain internalnya untuk nasabah private banking. Di sisi lain, perusahaan seperti Robinhood, Kraken, dan Gemini telah lebih dulu meluncurkan saham serta ETF berbasis token untuk investor non-AS. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan [1]kembali menunda rapat koordinasi terbatas penetapan Neraca Komoditas Pangan [2]Tahun 2026 pada Selasa (16/12) lantaran sejumlah menteri terkait tak hadir. Rapat yang dijadwalkan mulai pukul 14.00 WIB di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Selasa (16/12), akhirnya kembali diskors. Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, pria yang akrab disapa Zulhas itu keluar dari ruang rapat sekitar pukul 15.05 WIB. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia tidak memberikan pernyataan terkait jalannya rapat dan meminta Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono untuk menyampaikan keterangan kepada media. Tatang mengatakan rapat belum dapat dilanjutkan karena beberapa menteri kunci tidak hadir secara langsung. "Nanti, (rapat) ditunda. Ada beberapa menteri seperti Menteri Perindustrian dan Menteri KKP kan tidak hadir. Sehingga ini akan diskors kembali sampai Menteri Perindustrian dan Menteri KKP hadir," ujar Tatang. Saat ditanya waktu pelaksanaan rapat lanjutan, Tatang memastikan agenda tersebut akan dijadwalkan ulang pada pekan depan. "Minggu depan, minggu depan. Minggu depan akan kita agendakan lagi," terangnya. Ia menjelaskan rapat lanjutan akan kembali membahas komoditas yang menterinya belum hadir. Dalam rapat kali ini, pembahasan komoditas disebut belum dilakukan secara menyeluruh. "Iya, yang menterinya tidak hadir, itu akan kita agendakan minggu depan," ujarnya. Meski sejumlah menteri absen, rapat tetap dihadiri beberapa pejabat tinggi. Terlihat hadir Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy, serta Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa. Rapat koordinasi terbatas ini digelar dengan agenda strategi pemulihan ketahanan pangan pascabencana di tiga provinsi, penetapan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2026, serta persiapan sektor pangan menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru). Rapat dipimpin langsung oleh Menko Pangan dan mengundang Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Pertanian/Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala BPS, serta Kepala Lembaga National Single Window. Zulhas sebelumnya sempat menskors rapat serupa karena para menteri yang diundang tidak hadir. Saat itu, rapat yang dijadwalkan pukul 14.00 WIB tidak dapat berjalan karena hanya dihadiri pejabat eselon I. Dengan kembali ditundanya rapat kali ini, penetapan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2026 belum dapat diputuskan dan akan menunggu kehadiran para menteri terkait pada agenda berikutnya. ====[3] (del/sfr) References^ Zulkifli Hasan (www.cnnindonesia.com)^ Neraca Komoditas Pangan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) telah resmi melakukan corporate rebranding pada Selasa (16/12/2025). Rebranding tersebut ditandai dengan perubahan logo bank pelat merah itu menjadi lebih modern. Warna logo BRI yang sebelumnya biru gelap berubah menjadi nusantara blue atau lebih terang dengan citra modern. Rebranding ini juga dilakukan guna mewujudkan transformasi BRI sebagai bank universal alias satu bank untuk semua, dengan tetap mempertahankan fokus pada UMKM. "Untuk menjadi bank yang universal, BRI harus membangun brand yang relevan, terdiferensiasi, dan konsisten di seluruh platform. Jadi kita ingin relevan, ingin distinctive, dan juga konsisten," kata Direktur Utama BRI, Hery Gunardi saat Launching BRI Corporate Rebranding di Menara BRILiaN, Jakarta, Selasa (16/12/2025). Rebranding yang dilakukan BRI tidak terbatas pada pembaruan logo saja. Perubahan logo yang dilakukan juga termasuk dari agenda transformasi salah satu big banks RI itu. Hery kemudian menjelaskan ke depannya, BRI hendak membenahi budaya perusahaan mulai dari bawah hingga atas. Ia menyebut integritas menjadi penting dalam rangka memperbaiki good corporate governance (GCG). "Jadi kita mengharap semua insan Brilian, kita kalau manggil BRI itu Brilian, punya good mindset. Harus tumbuh, berkembang, mendevelop ininya, untuk menjadi terus lebih baik, lebih baik, dan lebih baik lagi. Itu yang kita lakukan," tutur Hery. Dari sisi bisnis, ia mengatakan pihaknya ingin memperbaiki struktur pendanaan yang selama ini lebih banyak mengandalkan deposito berjangka. Sebab, Hery mengakui biaya pendanaan atau cost of fund BRI agak tinggi. Ia mengaku sejak dirinya menjadi pemimpin BRI, komposisi dana murah atau current account saving account (CASA) sudah meningkat dari 64% menjadi 67%, dan dibidik untuk mencapai 70% pada akhir tahun. Dengan peningkatan dana murah tersebut, diharapkan cost of fund dapat menurun secara bertahap, mendorong margin keuntungan lebih lebar. Selanjutnya pada sisi transaction banking, Hery mengatakan akan terus memperbaharui super aap BRImo dan QLola guna meraup volume transaksi yang lebih tinggi. Hery melanjutkan, pihaknya juga memperbaiki sisi organisasi perusahaan. Ia mengatakan sebelumnya BRI tidak memiliki area head, dan mulai Januari nanti akan struktur organisasi bank akan lengkap. Berikutnya, BRI juga memperbaharui proses bisnis di mikro dan UKM. Hery mengatakan perbaiki kedua segmen itu harus dilakukan dengan berhati-hati, sebab dana pencadangan atau CKPN yang disiapkan tinggi. Harapannya, nantinya bisnis UKM BRI akan embedded dengan risk management. "Ini memang berkejar-kejaran dengan waktu. Mudah-mudahan dengan fokus semua direksi, ada 13 orang di sini dengan kompetensi masing-masing, bidang tugas masing-masing dan kita tidak kenal lah untuk melakukan perubahan ini," tutur Hery. Dengan begitu, ia berharap dalam dua tahun ke depan harga saham BBRI bisa membaik. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025, Pertamina Patra Niaga memperbarui fitur Trip Planner di aplikasi MyPertamina. Pembaruan ini menambahkan informasi lokasi Serambi MyPertamina yang dapat digunakan sebagai tempat istirahat selama perjalanan. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan pembaruan ini memperluas fungsi Trip Planner yang sebelumnya hanya menampilkan lokasi SPBU. Kini pelanggan juga bisa melihat titik-titik Serambi MyPertamina yang disiapkan khusus untuk periode Natal dan Tahun Baru. "Fitur Trip Planner di aplikasi MyPertamina kini hadir lebih lengkap dengan menampilkan informasi Serambi MyPertamina, yaitu area istirahat yang disiapkan Pertamina selama masa Nataru untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan pengendara," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Trip Planner MyPertamina adalah fitur perencanaan perjalanan yang membantu pengguna menyusun rute secara lebih efisien. Pelanggan dapat menemukan SPBU Pertamina di sepanjang rute perjalanan, memilih SPBU berdasarkan jenis BBM yang diinginkan, dan melihat informasi lengkap melalui peta atau daftar. Fitur ini menyediakan tiga kemudahan utama, di antaranya: Lihat pada peta, yang menampilkan titik-titik SPBU Pertamina serta Serambi MyPertamina secara visual di sepanjang rute perjalanan.Lihat daftar SPBU, yang menyajikan SPBU terdekat dalam bentuk list sehingga memudahkan pelanggan dalam menyusun rencana perjalanan.Lihat detail SPBU, yang memuat informasi produk BBM yang tersedia serta sarana dan fasilitas pendukung di masing-masing SPBU.Roberth menambahkan bahwa pengembangan fitur ini sejalan dengan komitmen Pertamina dalam memberikan layanan yang sesuai kebutuhan pelanggan, terutama saat libur panjang. "Perjalanan Nataru bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang menjaga keselamatan dan kenyamanan di sepanjang perjalanan. Dengan pembaruan fitur Trip Planner di aplikasi MyPertamina, pelanggan kini tidak hanya mudah menemukan SPBU, tetapi juga dapat mengetahui lokasi Serambi MyPertamina sebagai titik istirahat yang aman dan nyaman," papar dia. Pemanfaatan teknologi digital ini menjadi strategi Pertamina Patra Niaga dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru. Fitur ini juga mendorong pengemudi untuk mengatur waktu istirahat dengan lebih bijak. Sebagai informasi, Pertamina Patra Niaga menyiapkan 34 titik Serambi MyPertamina yang tersebar di jalur strategis seluruh Indonesia. Lokasinya mencakup lima wilayah operasional yaitu Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Serambi ini berada di jalur tol, jalur non-tol, bandara, dan pelabuhan. Serambi MyPertamina beroperasi mulai 15 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Di lokasi ini, pengunjung dapat beristirahat, beribadah, dan memanfaatkan berbagai fasilitas gratis. Beberapa layanan yang dihadirkan seperti layanan kesehatan ringan, area laktasi, area bermain anak, hingga layanan cukur rambut dan manicure. Pelanggan juga bisa menukar poin untuk mendapatkan merchandise eksklusif dengan menunjukkan paspor digital di aplikasi MyPertamina. Cara menggunakan fitur Trip Planner juga cukup sederhana. Pelanggan tinggal memasukkan titik awal dan tujuan perjalanan, kemudian sistem akan menampilkan rute lengkap dengan rekomendasi SPBU dan lokasi Serambi MyPertamina. Informasi tersebut diharapkan dapat membantu pelanggan mengatur waktu perjalanan dan mengurangi risiko kelelahan saat berkendara. Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan perjalanan dengan matang, memastikan kondisi kendaraan dan kesehatan pengemudi tetap prima, serta memanfaatkan fitur digital MyPertamina sebagai pendamping perjalanan. Untuk informasi lebih lanjut, pelanggan dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135. Melalui berbagai inovasi layanan yang terus dikembangkan, Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya melayani kebutuhan energi masyarakat Indonesia. Dengan MyPertamina, Pertamina ingin menjadi bagian dari perjalanan pelanggan agar momen Natal dan Tahun Baru dapat dinikmati dengan aman dan nyaman. (rir) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas[1] memastikan tumpukan sampah [2]yang menggunung di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang[3] di Bekasi, Jawa Barat, akan hilang dalam dua tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan program waste to energy (WTE) berupa mengubah sampah menjadi energi listrik. Ia menegaskan pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Teknologi Ramah Lingkungan sebagai payung hukum program WTE. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Jadi Bantargebang itu insyaallah dua tahun lagi nggak ada lagi, dua tahun lagi. Bandung, yang di mana-mana itu (sampah), dua tahun lagi," kata Zulhas dalam Sosialisasi Anti Korupsi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (16/12). Zulhas menuturkan Perpres Nomor 109/2025 terbit untuk memangkas perizinan yang panjang terkait pengelolaan sampah. Ia lantas bercerita hanya tiga proyek WTE yang bisa berjalan dalam 11 tahun terakhir, karena sulitnya proses perizinan. Kasus itu sebelum Pepres terbit. Zulhas menjelaskan berlapisnya pengajuan izin pengolahan sampah, mulai dari izin ke DPRD, bupati, gubernur, menteri keuangan, menteri ESDM, sampai negosiasi dengan PLN. Ribetnya proses perizinan tersebut membuat para investor mundur. "Semua orang tidak mau ambil risiko. Jadi kalau kita mau, (misal) saya pengusaha mau mengolah sampah itu, maka saya harus izin ke DPRD kabupaten, izin bupati. Kalau dua kabupaten, izin DPRD provinsi, izin gubernur. Sampai situ sudah stroke usahanya, Pak. Nanti izin lagi sama Menteri Keuangan, negosiasi, subsidi. Negosiasi lagi nanti dengan Menteri ESDM, terakhir dengan Menteri Lingkungan. Baru nanti dengan PLN, Pak. 11 tahun, tiga (proyek). Ini kita pangkas," jelasnya. Menurutnya, Perpres Nomor 109/2025 membuat alur perizinan menjadi lebih ringkas. Pemda akan menyiapkan lahan dan perizinan diajukan ke Kementerian ESDM, lalu Danantara akan menentukan teknologi mana yang cocok, sampai penandatanganan kesepakatan dengan PLN. Zulhas juga membeberkan terdapat tujuh proyek WTE yang telah beres dibicarakan. Dalam dua tahun pemerintah menargetkan 34 proyek WTE akan selesai. "Kami sudah 7, besok kita akan rapat, kita akan selesaikan mungkin sampai 20 (proyek WTE). Target 34 dalam dua tahun, sampai pelaksanaannya sampai jadi," pungkasnya. ====[4] (fln/pta) References^ Zulhas (www.cnnindonesia.com)^ sampah (www.cnnindonesia.com)^ Bantargebang (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengimbau, perusahaan BUMN yang melakukan rebranding atau transformasi di lingkungan BUMN tidak boleh dimaknai sekadar perubahan logo atau nama semata. Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan, esensi terpenting dari rebranding merupakan perubahan pola pikir dan pemahaman manusia di dalam organisasi bahwa perubahan merupakan sebuah keharusan. "Sebetulnya rebranding itu bukan masalah apa menjadi apa tetapi bagi saya yang paling penting adalah ada satu pemahaman yang baik dari manusia bahwa setiap saat itu kita harus berubah," ujarnya dalam acara Launching BRI Corporate Rebranding, di Menara BRIlian Jakarta, Selasa (16/12). Dony memandang, setiap perusahaan, termasuk perusahaan pelat merah harus melakukan transformasi dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan zaman. Perubahan tersebut dipicu oleh dinamika eksternal dan internal yang bermuara pada perubahan fundamental. "Beberapa hal yang menyebabkan dia (perusahaan) berubah yang juga harus dipahami oleh seluruh insan yang ada di BUMN dan hari ini pun kita sedang melakukan suatu proses perubahan yang fundamental," ungkapnya. Dony menekankan, BUMN harus melakukan perubahan yang bersifat fundamental. Dalam industri jasa keuangan, perbankan dituntut untuk berkembang cepat menyesuaikan kebutuhan nasabahnya. Jika tidak, para nasabah akan pindah ke perusahaan kompetitor yang mampu menawarkan layanan yang lebih baik. "Perubahan itu disebabkan oleh beberapa, nomor satu, bahwa adanya tuntutan daripada customer kita, atau dari pelanggan kita yang menuntut terjadinya perubahan daripada needs, daripada customer," sebutnya. Kebutuhan konsumen atau nasabah yang meningkat, lanjutnya, maka persepsi dan standar pelanggan ikut meningkat. "Kalau ekspektasi meningkat, tentu si penyedia layanan juga harus mampu memenuhi ekspektasi daripada pelanggannya karena memang kompetitor menawarkan layanan yang lebih baik," ucapnya. Kondisi ini, kata Dony, menuntut BUMN untuk beradaptasi secara cepat dan tepat agar tetap relevan di tengah persaingan. Di sisi lain, selain faktor kompetisi, Dony juga menyoroti perkembangan pengetahuan global yang semakin merata. Di era digital, akses informasi terbuka luas dan nyaris tidak ada lagi perbedaan pengetahuan antar wilayah. Setiap individu dan organisasi dapat dengan mudah mengetahui perubahan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Dengan demikian, transformasi bukan pilihan, melainkan syarat utama untuk bertahan dan tumbuh. Ia menambahkan, sejarah menunjukkan bahwa setiap periode memiliki era perubahan tersendiri. Dulu, perubahan mungkin terjadi dalam rentang waktu yang panjang. Namun kini, siklus perubahan berlangsung jauh lebih cepat, menuntut respons yang juga lebih gesit dan menyeluruh. "Dia tidak melakukan perubahan, dia pasti akan mengalami kemunduran atau tertinggal. Tidak mampu lagi menghadapi satu kompetisi. Dan kita menyadari ada periode, perubahan setiap saat," pungkasnya. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Penerbitan surat utang korporasi berpotensi mencapai Rp284,3 triliun di akhir tahun 2025. Angka ini membuatnya mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Kepala Divisi Riset Ekonomi/ Chief Economist PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto mengatakan, angka tersebut mengacu pada estimasi seluruh penerbitan EBUS Listed dan Non-Listed di bulan Desember mencapai Rp32,15 triliun. Sementara itu, puncak penerbitan obligasi tertinggi terjadi pada Oktober dan Desember 2025. Hal ini didorong oleh penerbitan Patriot Bond oleh Danantara, masing-masing Rp50 triliun dan Rp11 triliun. "Penerbitannya sendiri memang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti misalnya penerbitan Patriot Bond dari Denantara yang kemarin di bulan Oktober itu Rp50 triliun dan di bulan ini menerbitkan lebih kembali sekitar Rp11 triliun," terang Suhindarto, dalam konferensi pers virtual, Selasa, (16/12/2025). Penerbitan obligasi korporasi sebesar Rp284,3 triliun di tahun ini mencetak rekor all time high (ATH). Adapun rekor sebelumnya terjadi di tahun 2017 dengan total penerbitan sebesar Rp185 triliun. Ke depan, penerbitan baru surat utang 2026 diperkirakan akan berkisar Rp154,00-Rp196,86 triliun, dengan titik tengah pada Rp175,77 triliun. Adapun beberapa faktor pendorong penerbitan surat utang di tahun depan adalah kebutuhan refinancing masih tinggi. Dimana surat utang jatuh tempo masih berada di kisararn Rp156,35 triliun. Meski demikian, pertumbuhannya diperkirakan tidak setinggi tahun ini. Hal ini dikarenakan beberapa faktor risiko, seperti risiko geopolitik, depresiasi nilai tukar dan tarif ekspor. "Selain itu, likuiditas lembaga keuangan relatif masih longgar. Pasca injeksi Dana SAL Pemerintah kepada Perbankan, Loan-to-Deposit Ratio bank menurun, sementara sektor multifinance memiliki FAR yang relatif stabil. Berisiko menekan nilai penerbitan Surat Utang Korporasi dari industri keuangan," kata dia. Selain itu, sentimen yang lebih menguntungkan pasar saham membuat perusahaan melirik pasar ekuitas untuk menggalang dana. Hal ini seiring dengan prospek kinerja IHSG yang lebih baik, mengurangi minat menerbitkan surat utang, terutama oleh perusahaan tercatat. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK[1]) memberlakukan restrukturisasi kredit[2] bagi korban bencana di Pulau Sumatra [3]selama 3 tahun ke depan. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan restrukturisasi kredit diperbolehkan dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2022. Ia menyebut pertimbangannya adalah penanggulangan bencana. Mahendra menjelaskan ada 3 elemen utama dalam proses restrukturisasi kredit bagi korban bencana di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Pertama, berlakunya restrukturisasi kredit dari perbankan maupun pembiayaan dari seluruh lembaga keuangan yang ada. Apakah itu lembaga keuangan multifinance, lembaga keuangan mikro, dan semua yang ada," jelasnya dalam Konferensi Pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (16/12). "Berlaku untuk 3 tahun, untuk seluruh provinsi (Aceh, Sumut, dan Sumbar) dengan seluruh batasan besaran kredit," sambungnya. Kedua, OJK menekankan status kredit yang diberikan restrukturisasi dianggap current atau lancar. Keringanan itu membuat para korban bencana bisa mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan baru, sesuai dengan kebutuhannya. Ketiga, restrukturisasi untuk kredit dengan nilai mencapai Rp10 miliar. Mahendra mengatakan ke depan hanya ditetapkan satu pilar alias berdasarkan kelancaran pembayaran kembali, sehingga tidak perlu persyaratan tambahan lainnya. Akan tetapi, Mahendra menegaskan keringanan tersebut bukan berarti pemutihan atau penghapusan kredit. Di lain sisi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bakal ada relaksasi khusus untuk kredit usaha rakyat (KUR). Pemerintah bahkan disebut-sebut tengah menyiapkan peraturan pemerintah (PP) khusus untuk mengakomodir hal tersebut. "Khusus mengenai KUR-nya, nanti akan dibuatkan PP tersendiri terkait dengan di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," jelas Menko Airlangga soal keringanan KUR korban bencana. Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu menegaskan pemerintah juga akan melakukan pemetaan dampak bencana terhadap para debitur. Setidaknya ada 2 fase pemetaan. Fase pemetaan pertama dilakukan pada Desember 2025 sampai Maret 2026. "Debitur nanti tidak membayar angsuran, dan penyalur tidak menerima angsuran dan juga tidak mengajukan klaim, dan penjamin atau asuransi tidak juga mengajukan klaim," tegas sang menko. Selanjutnya, fase kedua adalah relaksasi kewajiban debitur KUR eksisting. Airlangga mengatakan ini terkait dengan debitur yang usahanya sama sekali tidak dapat dilanjutkan, di mana bakal ada periode relaksasi hingga potensi penghapusan utang KUR. Di lain sisi, Pemerintah Indonesia juga bakal memberikan relaksasi KUR kepada pihak-pihak lain di luar korban bencana. "Adalah perpanjangan tenor atau bisa juga penambahan daripada kredit atau suplesi. Kemudian, juga subsidi bunga dan subsidi margin yang diberlakukan untuk 2026 di 0 persen dan 2027 di 3 persen," jelasnya. Airlangga menerangkan, bagi debitur baru, suku bunga ditetapkan 0 persen pada 2026 dan 3 persen pada 2027. Pada tahun berikutnya, suku bunga kembali normal menjadi 6 persen. ====[4] (skt/sfr) References^ OJK (www.cnnindonesia.com)^ restrukturisasi kredit (www.cnnindonesia.com)^ bencana di Pulau Sumatra (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP[1]) Kementerian Keuangan (Kemenkeu[2]) membuka layanan Pojok Pajak di Lobby Menara Bank Mega pada Selasa (16/12). Layanan yang dibuka pada pukul 09.00-17.00 WIB ini untuk memudahkan aktivasi akun Coretax bagi karyawan CT Corp dan wajib pajak sekitar. Inisiatif ini bertujuan menyederhanakan proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan 2025 tanpa harus datang jauh ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Di Pojok Pajak ini kami berusaha menjelaskan kepada wajib pajak, menjelaskan kenapa wajib pajak harus melakukan aktivasi Coretax, serta kami membuka layanan agar wajib pajak tidak perlu datang jauh-jauh ke KPP ketika mengalami kendala," ujar Kepala Seksi Kerjasama dan Humas Kanwil DJP Jakarta Selatan I Sugiarti saat meninjau layanan Pojok Pajak di Menara Bank Mega, Selasa (16/12). Layanan dan manfaat Pojok Pajak menawarkan asistensi langsung dari penyuluh pajak. Layanan utama mencakup aktivasi akun coretax, aktivasi kode otoritas atau sertifikat elektronik, pembaruan data sederhana dan konsultasi singkat. Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara DJP dan CT Corp, sebagai upaya mendekatkan layanan perpajakan kepada karyawan dan wajib pajak sekitar. "Acara ini adalah hasil kerja sama Kanwil DJP Jakarta Selatan I DJP, Kanwil DJP Jakarta Khusus, serta dukungan penuh dari CT Corp. Sehingga pegawai CT Corp sangat antusias datang ke sini untuk melakukan aktivasi Coretax dan melaksanakan kewajiban perpajakannya," ujar Sugiarti. Program Pojok Pajak ini diharapkan dapat mempermudah karyawan dan wajib pajak sekitar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. "Kami sangat berharap ini dapat membantu memberikan masyarakat akses yang lebih mudah untuk memperoleh pelayanan. Dengan demikian wajib pajak, masyarakat, ketika akan melaksanakan kewajiban perpajakan tentu menjadi lebih mudah, menjadi lebih biayanya lebih rendahlah, enggak perlu cuti, enggak perlu jauh-jauh meninggalkan kantor, dan tetap tepat waktu karena layanannya dekat dan bisa diakses," harap Sugiarti. Lebih lanjut, DJP mengimbau wajib pajak untuk memanfaatkan layanan ini secara optimal, terutama bagi yang belum melakukan pemutakhiran data maupun aktivasi akun Coretax. "Penting sekali agar wajib pajak melakukan aktivasi sekarang. Agar ketika nanti Januari kita mau melaporkan SPT atau wajib pajak mungkin nanti akan dibuatkan bukti potong dari perusahaannya, datanya sudah valid, sudah dipastikan terhubung dengan sistem DJP," jelas Sugiarti. Selain di Lobby Menara Bank Mega, layanan Pojok Pajak juga akan kembali dibuka di Lobby Gedung Transmedia, Rabu (17/12), mulai pukul 09.30 hingga 17.00 WIB. ====[3] (kna/sfr) References^ DJP (www.cnnindonesia.com)^ Kemenkeu (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Saham suatu emiten yang rutin bagi dividen seringkali jadi incaran investor, khususnya investor income investor atau investor yang mengandalkan passive income. Simak informasi selengkapnya dalam program Closing Bell CNBC Indonesia (Selasa 16/12/2025) berikut ini. Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menegaskan bahwa kasus pembunuhan dua penagih utang di daerah Kalibata bukan lagi ranah OJK, namun bergeser ke pelanggaran kriminal. "Kalau yang kemarin saya rasa sudah lebih jauh daripada itu, sudah masuk ke masalah hukumnya. Saya rasa sudah beda. Isunya sudah isu pelanggaran hukum dan tentu ada bidang lain-lain," ujarnya saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Selasa (16/12/2025). Di sisi lain, Ketua OJK itu menekankan bahwa ada batasan-batasan yang sudah ditetapkan dalam hal penagihan utang. "Kalau untuk pengaturan terkait penagihan terhadap kita, memang kami sudah menerbitkan aturannya dan memang itu ada batasan-batasan yang ditetapkan dalam menyampaikan hal itu," katanya. "Kami dalam hal ini sudah sejak awal melakukan penangkapan mengenai bagaimana prosedur dan proses yang bisa dilakukan secara tepat dengan governance yang baik," sambung Mahendra. Dirinya juga mengatakan bahwa perusahaan yang memberikan pinjaman ataupun fasilitas kepada konsumennya. memiliki tanggung jawab terhadap penugasan penagihan utang. "Penertiban itu kami akan lihat dalam konteks tanggung jawab pemilik usaha yang menugaskan. Karena tidak boleh lepas dari dia. Kami akan lihat apakah ada hal-hal lagi," ujarnya. Sebelumnya terjadi Kericuhan terjadi di Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel) setelah dua orang debt collector atau mata elang (matel) dikeroyok sejumlah orang di wilayah Taman Makam Pahlawan (TMP) pada Kamis (12/12/2025). Awalnya, kedua matel memberhentikan salah satu pengendara motor yang melintas. Namun tak lama setelahnya, sejumlah orang keluar dari sebuah mobil yang melintas di belakang sepeda motor para matel, menggeroyok keduanya. Dilaporkan dua matel itu kemudian tewas. Satu meninggal di lokasi pengeroyokan kemudian satu lagi di rumah sakit. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber