bot

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pupuk Indonesia (Persero)[1] menerapkan digitalisasi dalam penyaluran pupuk subsidi[2] untuk para petani di seluruh Indonesia dengan aplikasi i-Pubers. Digitalisasi ini memudahkan petani mendapatkan pupuk subsidi yang berkualitas. "Aplikasi i-Pubers merupakan sistem digital yang dikembangkan untuk mempermudah penebusan pupuk bersubsidi sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyalurannya," kata Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) Yehezkiel Adiperwira kepada CNNIndonesia.com, Rabu (24/12). Yehezkiel menjelaskan melalui aplikasi i-Pubers, penebusan pupuk bersubsidi hanya dapat dilakukan oleh petani yang telah terdaftar di e-RDKK Kementerian Pertanian. Menurutnya, hal ini memastikan pupuk diterima oleh petani yang berhak. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Data i-Pubers telah terintegrasi dengan data e-RDKK dan Pupuk Indonesia, sehingga seluruh proses transaksinya telah terintegrasi," ujarnya. Yehezkiel mengatakan untuk menebus pupuk, petani cukup menunjukkan KTP di PPTS dan melakukan tanda tangan digital di aplikasi untuk melakukan transaksi. Menurutnya, apabila petani yang bersangkutan berhalangan hadir, dapat diwakilkan dengan surat kuasa. "Setelah PPTS melakukan pemesanan langsung ke PUD, transaksi dapat dipantau secara real-time oleh Pupuk Indonesia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga dapat mengecek posisi pemesanan dan meningkatkan akuntabilitas dan transaksi penyaluran," ujarnya. Lebih lanjut, Yehezkiel mengatakan PT Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk subsidi kepada petani sebanyak 7,91 ton sepanjang tahun 2025. Pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 secara nasional sebanyak 9,55 juta ton. Jenis-jenis pupuk tersebut antara lain Urea, NPK, NPK Kakao, pupuk Organik dan pupuk ZA khusus untuk tebu. "Untuk penyaluran pupuk subsidi selama 2025 relatif berjalan dengan baik, dibuktikan dengan penyaluran sebesar 7,91 juta ton atau setara dengan 82,8 persen dari alokasi," ujarnya. Yehezkiel mengatakan stok pupuk nasional mencapai 1 juta ton per 15 Desember lalu. Dengan rincian pupuk subsidi sebesar 604 ribu ton dan nonsubsidi sekitar 407 ribu ton. Menurutnya, Pupuk Indonesia selalu memastikan proses produksi berjalan optimal guna memenuhi kebutuhan pupuk nasional. Pupuk Indonesia juga menjamin ketersediaan pupuk mencukupi di seluruh daerah. (fra) ==== [3] References^ PT Pupuk Indonesia (Persero) (www.cnnindonesia.com)^ pupuk subsidi (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai [1](DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengoptimalkan upaya mencapai target penerimaan kepabeanan dan cukai[2] 2026 sebesar Rp336 triliun meski cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK[3]) batal diterapkan tahun depan. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengatakan pihaknya akan menguatkan kualitas pengawasan, penegakan hukum berbasis risiko, serta perluasan basis penerimaan pada bea masuk, bea keluar, dan cukai. "Pada bea masuk, strategi difokuskan pada pengembangan Smart Customs berbasis AI untuk penelitian nilai pabean, klasifikasi barang, FTA, dan penjaluran risiko, didukung optimalisasi alat pemindai, serta profiling risiko berbasis AI guna menekan undervaluation, misdeclaration, dan kebocoran penerimaan," ujar Nirwala dalam keterangannya Selasa (30/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Pada bea keluar, sambungnya, penerimaan ditingkatkan melalui ekstensifikasi komoditas baru seperti emas dan batubara, melalui penguatan Balai Laboratorium Bea Cukai (BLBC) dengan modernisasi laboratorium dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Sementara di bidang cukai, fokus diarahkan pada penguatan Operasi Serentak dan Terpadu pemberantasan barang kena cukai ilegal, serta pengawasan pemesanan pita cukai berbasis AI, sehingga penerimaan meningkat melalui penurunan rokok ilegal dan peningkatan kepatuhan tanpa menambah beban tarif. Untuk 2026, DJBC mendapatkan target penerimaan sebesar Rp336 triliun, yang di dalamnya telah memperhitungkan pengenaan bea keluar atas komoditas emas dan batubara. Penyesuaian target tersebut dilakukan seiring dengan dinamika kebijakan fiskal. "Kami berkomitmen untuk terus melindungi masyarakat, menjaga penerimaan negara, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui Bea Cukai yang profesional dan berintegritas," ujarnya. Cukai MBDK awalnya disepakati pemerintah dan DPR dalam APBN 2026. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kemudian membatalkannya. Purbaya mengatakan keputusan ini diambil setelah melihat kondisi ekonomi Indonesia. "Memang kami belum akan menjalankan. Kami akan menjalankannya ketika ekonomi sudah lebih baik dari sekarang," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (8/11). Jika kondisi ekonomi domestik sudah membaik dan tumbuh sebesar 6 persen, Purbaya berjanji akan datang ke DPR dan memberikan paparan MBDK. "Kalau sekarang saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat," paparnya. Adapun DJBC mencatat penerimaan bea cukai sebesar Rp269,4 triliun per November 2025, tumbuh 4,5 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (yoy). Capaian itu setara dengan 89,3 persen dari target APBN 2025. Rinciannya bea masuk sebesar Rp44,9 triliun atau turun 5,8 persen (yoy) dan penerimaan bea keluar sebesar Rp26,3 triliun atau tumbuh 52,2 persen (yoy) terutama didorong oleh kenaikan harga crude palm oil (CPO) di pasar global. Sementara, penerimaan sektor cukai terealisasi sebesar Rp198,2 triliun atau tumbuh 2,8 persen (yoy), meskipun dihadapkan pada penurunan produksi rokok, khususnya rokok golongan I. "Capaian ini menunjukkan ketahanan penerimaan di tengah dinamika ekonomi dan industri," ungkap Nirwala. ====[4] (fby/sfr) References^ Bea dan Cukai (www.cnnindonesia.com)^ cukai (www.cnnindonesia.com)^ MBDK (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP[1]) melakukan sertifikasi hak tanah atas 9 pulau kecil[2] di Indonesia sepanjang tahun ini. Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DJPK KKP Ahmad Aris mengatakan sertifikasi dilakukan di pulau-pulau kecil terluar di Indonesia yang berpotensi dikembangkan secara ekonomi dan melibatkan masyarakat. "Kita juga melakukan sertifikasi hak tanah di pulau-pulau kecil. Terutama pulau-pulau kecil terluar seluruh Indonesia dan pulau-pulau kecil yang potensial untuk dikembangkan secara ekonomi dan melibatkan masyarakat," ujar Aris dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa (30/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Selain itu, Aris menegaskan sertifikasi dilakukan untuk mengamankan pulau-pulau kecil di Indonesia, salah satunya Kepulauan Balabalakang, Sulawesi Barat. "Sertifikasi itu untuk lahannya KKP dalam rangka mengamankan pulau-pulau kecil. Jadi contoh yang 9 (pulau kecil) tahun ini itu posisinya di Balabalakan itu dekat dengan ibu kota negara yang baru (IKN)," tambahnya. Kemudian, dalam proses pengembangan sertifikasi tahap pertama sebesar 1.000 hektare (ha), seperti di lokasi tambak garam di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur terdapat kolaborasi dalam penggunaan lahan. Kolaborasi penggunaan lahan sebanyak 500 ha untuk masyarakat, 200 ha untuk pemerintah daerah (pemda), dan 300 hektare untuk KKP. "Di situ ada kolaborasi di dalam penggunaan lahan supaya kegiatan ekonomi yang dilakukan di samping memberikan manfaat kepada negara nasional juga pemda dan masyarakat," jelas Aris. Lebih lanjut, Aris juga menyebut KKP terus mendorong untuk semua pulau-pulau kecil di Indonesia untuk bisa disertifikasi dan selanjutnya akan dicarikan investor dari luar negeri. "Begitu dikerjasamakan di situ ada negara, ada masyarakat, tapi KKP yang mencari investor," pungkasnya. ====[3] (fln/sfr) References^ KKP (www.cnnindonesia.com)^ pulau kecil (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina[1] Internasional EP (PIEP) Regional Internasional, anak usaha Pertamina Hulu Energi (PHE) Subholding Upstream, melaksanakan pengapalan perdana (first lifting) minyak mentah[2] sebesar 1 juta barel dari Port Arzew, Oran, Aljazair ke Indonesia pada Rabu (24/12). Pengapalan ini merupakan produksi pertama di bawah perpanjangan Production Sharing Contract (PSC) Blok 405A, yang memastikan keberlanjutan operasional perseroan di Aljazair selama 25 tahun ke depan. Tonggak sejarah ini sekaligus menjadi wujud nyata semangat "Bring the Barrel Home" dalam mendukung ketahanan energi nasional. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Hubungan komersial antara Sonatrach dan Pertamina yang terjalin lebih dari 25 tahun mencerminkan kemitraan strategis yang kuat, berkelanjutan, dan berorientasi pada penciptaan nilai bersama. Kerja sama ini dimulai pada periode 2002-2003 melalui kontrak tahunan, berlanjut dengan fleksibilitas transaksi spot pada 2006-2013, hingga memasuki fase ekspansi signifikan sejak 2014 melalui akuisisi hak pengelolaan Menzel Lejmat (MLN). Menjelang pelaksanaan lifting, kedua perusahaan telah menandatangani Lifting Service Contract di Kantor Pusat Sonatrach, Senin (22/12). Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina Algeria EP (PAEP) Jon Erwin, dan VP Commercialization Sonatrach Mayouf Belgacem. Acara ini disaksikan langsung oleh President & CEO Sonatrach Noureddine Daoudi, Duta Besar RI untuk Aljazair Chalief Akbar, serta Direktur Utama PIEP Syamsu Yudha. Direktur Utama PIEP Syamsu Yudha, menegaskan pencapaian ini merupakan tonggak penting dalam memperkuat posisi Pertamina sebagai pemain migas internasional. "Kami menjalankan amanah untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui praktik operasional yang unggul dan berkelanjutan di Aljazair," ujar Syamsu dalam keterangan resmi, Selasa (30/12). Dalam keterangan yang sama Komisaris Utama PIEP Dharmawan H Samsu mengungkapkan keberhasilan pengapalan perdana ini merupakan hasil dari proses diplomasi dan negosiasi yang panjang. "Pengapalan kargo pertama sebesar 1 juta barel ke Indonesia ini menegaskan nilai strategis perpanjangan Blok 405A untuk 25 tahun ke depan. Ini merupakan pencapaian besar setelah melalui proses negosiasi kontrak yang intens," jelasnya. Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menambahkan pengapalan minyak mentah dari lapangan internasional ini membuktikan komitmen perseroan dalam mencapai target kenaikan produksi migas untuk Indonesia. "Brings barrel home, yakni membawa hasil lifting migas dari lapangan luar negeri, merupakan salah satu upaya Pertamina untuk mencapai ketahanan energi," jelasnya. Akuisisi blok migas yang sudah berproduksi di luar negeri merupakan salah satu strategi perseroan untuk mengurangi impor minyak. Dengan langkah ini, Pertamina dapat membawa hasil produksinya ke Indonesia yang cadangan dan produksi minyaknya terus menipis. Saat ini, cadangan minyak bumi dan kondensat RI tercatat 4,42 miliar barel. Adapun produksi minyak sebesar 608,1 ribu barel per hari. Sementara, kebutuhan minyak mencapai 1,6 juta barel per hari. Artinya, Indonesia harus mengimpor sebagian kebutuhan minyaknya. Padahal, ketergantungan pada impor minyak bumi dapat memperbesar defisit neraca perdagangan dan mengurangi cadangan devisa. Karena itu, Pertamina terus memperkuat portofolio global guna mengamankan pasokan minyak ke dalam negeri dalam jangka panjang. ====[3] (sfr) References^ Pertamina (www.cnnindonesia.com)^ minyak mentah (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pasar Asemka, Glodok, Jakarta Barat ramai dipadati pengunjung yang ingin berburu pernak-pernik menyambut malam Tahun Baru 2026. Bagikan: url telah tercopy Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi [1]mengungkapkan dampak banjir [2]bandang dan longsor di Sumatra paling berat terjadi pada jalur kereta api[3], dengan banyak rel yang rusak bahkan tersapu air. Kondisi tersebut membuat pemerintah masih melakukan pendataan rinci untuk menentukan kebutuhan perbaikan dan pengadaan baru. "Terkait dengan kereta, memang kami masih melakukan survei, karena memang cukup parah untuk jalur kereta api. Kita sedang menghitung lagi kira-kira kebutuhan dana karena rel-rel kereta banyak yang sepertinya... bukan sepertinya, memang sudah tersapu dengan air," ujar Dudy dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dengan K/L dan Kepala Daerah Terdampak di Banda Aceh, Selasa (30/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menurut Dudy, secara umum, dampak bencana terhadap sektor perhubungan tidak merata. Fasilitas bandara dan pelabuhan relatif aman, sementara gangguan lebih banyak terjadi pada sarana prasarana darat, termasuk jalur kereta dan fasilitas keselamatan. "Sepertinya dari Kementerian Perhubungan tidak banyak yang terdampak, baik bandara maupun pelabuhan. Hanya saja memang ada beberapa lokasi yang terkait dengan kereta api dan juga fasilitas sarana prasarana yang terkait dengan darat," ujarnya. Selain rel kereta, Dudy menyebut kerusakan juga terjadi pada penerangan jalan dan aspek keselamatan di sejumlah ruas darat. Kemenhub, sambungnya, telah menyiapkan alokasi anggaran untuk perbaikan setelah akses jalan nasional kembali terbuka. "Kami sudah menghitung, dan kami sudah mengalokasikan untuk di anggaran kami, Insya Allah, begitu jalan-jalan nasional sudah terbuka, maka kami akan melakukan perbaikan atau pengadaan untuk penerangan jalan maupun aspek-aspek keselamatan yang ada di darat," ujar Dudy. Terkait pemulihan ke depan, Dudy membuka ruang koordinasi dengan pemerintah daerah. Ia menyatakan pihaknya siap membantu sesuai kebutuhan, termasuk dukungan transportasi laut dan udara jika diperlukan. "Untuk para Pak Gubernur maupun Pak Bupati, apabila ada hal-hal yang terkait dengan perhubungan, silakan, Pak. Kami dengan sangat terbuka untuk bekerja sama," ujarnya. Dalam kesempatan sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan dampak banjir bandang dan longsor masih melumpuhkan sejumlah daerah di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Dari total 52 kabupaten/kota yang terdampak di tiga provinsi tersebut, hingga kini masih terdapat sekitar 19 kabupaten/kota yang belum pulih sepenuhnya. Di Aceh, dari 18 kabupaten/kota yang sempat lumpuh, masih tersisa 11 wilayah yang pemulihannya belum tuntas, dengan beberapa di antaranya memerlukan perhatian serius seperti Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. Di Sumatra Utara, masih terdapat lima kabupaten/kota yang membutuhkan pemulihan lanjutan, sementara di Sumatera Barat tersisa tiga wilayah yang masih terdampak berat. Berdasarkan perhitungan BNPB, total kebutuhan anggaran pemulihan bencana di ketiga provinsi tersebut mencapai Rp59,25 triliun, mencakup perbaikan infrastruktur dasar seperti jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga sarana transportasi yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. ====[4] (del/sfr) References^ Dudy Purwagandhi (www.cnnindonesia.com)^ banjir (www.cnnindonesia.com)^ kereta api (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, turun langsung ke Pasar Tebet Barat, Jakarta Selatan, Selasa (30/12), untuk mengecek langsung harga dan ketersediaan pangan menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Inspeksi mendadak (sidak) ini dilakukan untuk memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan momen Nataru untuk menaikkan harga pangan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). "Kami tidak ingin ada yang memanfaatkan situasi di saat Natal dan Tahun baru, kemudian seenaknya menaikkan harga di atas HET. Sekali lagi, kita adalah produsen minyak goreng terbesar di dunia. Tidak ada alasan untuk naik. Harus ikuti HET yang ada," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (20/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dalam sidak tersebut, ia menemukan harga minyak goreng rakyat di lapangan masih dijual di atas HET, dengan kisaran harga mencapai Rp18.000 per liter. Menyikapi temuan itu, Amran menegaskan bahwa pemerintah akan menelusuri penyebab kenaikan harga dari sisi hulu, khususnya produsen dan distributor, bukan pedagang eceran. Menurutnya, pedagang kecil tidak seharusnya menjadi pihak yang disalahkan ketika persoalan terjadi di tingkat distribusi atau produksi. Ia juga menyampaikan bahwa secara nasional tidak terdapat faktor fundamental yang mendorong kenaikan harga pangan. "Sekarang beras, minyak goreng tidak ada alasan naik. Karena saat ini produksinya tinggi," tegas dia. Amran mengingatkan agar tidak ada praktik pengambilan keuntungan berlebihan yang merugikan masyarakat, terutama pada momen meningkatnya kebutuhan pangan seperti Nataru. Pemerintah, kata dia, akan bertindak tegas terhadap pelaku usaha di hulu apabila terbukti sengaja memainkan harga demi keuntungan pribadi, termasuk dengan penyegelan usaha hingga pencabutan izin. Di sisi lain, Amran juga mengapresiasi pedagang beras yang tetap menjual komoditasnya di bawah HET. Ia menilai kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat. "Kami ucapkan terima kasih kepada pedagang yang dulu berjanji menurunkan harga beras di bawah HET," ucapnya. Salah satu pedagang di Pasar Tebet Barat, Junaidi, menyampaikan bahwa kenaikan harga minyak goreng tidak berdampak signifikan terhadap keuntungan pedagang eceran. "Untung per liter keuntungan dapat Rp1.000-an. Kita naikin harga juga kesian juga sama rakyat juga," kata dia. Amran menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan imbauan. Ia memastikan langkah penindakan akan dilakukan apabila ditemukan pelanggaran, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan selama periode Nataru. "Kalau dulu himbauan. Sekarang, bila ada yang melanggar, itu ditindak," pungkasnya. (rir) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Bursa Efek Indonesia (BEI[1]) menutup perdagangan tahun ini dengan total investor[2] pasar modal[3] tembus lebih dari 20 juta. Lebih dari 250 ribu investor aktif melakukan transaksi harian. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan capaian tersebut menandakan bahwa aktivitas perdagangan di pasar modal masih sangat tinggi. "Jumlah SID mencatatkan capaian yang luar biasa yaitu bertambah sebesar 5,34 juta investor baru di tahun ini saja, sehingga jumlah totalnya mencapai 20,2 juta," ujarnya dalam Penutupan Perdagangan BEI, Selasa (30/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Peningkatan jumlah investor pasar modal ini hampir 100 persen dibandingkan pertambahan sebanyak 2,7 juta sepanjang 2024 lalu. Berdasarkan jenis gendernya, pertumbuhan investor didominasi oleh laki-laki sebesar 66,35 persen. "Ini tentunya merupakan capaian atas usaha kita semua," jelasnya. Di satu sisi, Inarno mengungkap pasar modal masih akan menghadapi tantangan tahun depan, terutama dipengaruhi oleh suku bunga global, dinamika geopolitik hingga harga komoditas. "Fundamental ekonomi Indonesia yang tetap kuat dan terjaga, Indonesia memiliki ruang yang memadai untuk melanjutkan penguatan kinerja pasar modal secara berkelanjutan," terangnya. Oleh sebab itu, OJK bersama Self Regulatory Organization (SRO) telah menetapkan berbagai prioritas pengembangan pasar modal di tahun depan. Diantaranya kerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. OJK juga berkomitmen untuk meningkatkan keamanan cyber, peningkatan integritas pasar, penguatan kelembagaan pelaku usaha jasa keuangan, serta pengembangan keuangan berkelanjutan. "Berbagai program prioritas ini tentunya tidak dapat dicapai tanpa dukungan dari seluruh pemangku kepentingan di pasar modal Indonesia," pungkasnya. ====[4] (ldy/sfr) References^ BEI (www.cnnindonesia.com)^ investor (www.cnnindonesia.com)^ pasar modal (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Muzakir Manaf[1] alias Mualem menyampaikan keluh kesah atas mahalnya harga daging sapi[2] di Aceh[3]. Mualem memperkirakan harga daging akan terus melonjak di tengah kondisi bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang Aceh belakangan ini. Ia menyampaikan itu di hadapan pimpinan DPR dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dalam rakor satgas pemulihan pasca bencana, Banda Aceh, Selasa (30/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Jadi daging yang termahal di Aceh, seluruh Indonesia di Aceh. Hari-hari biasa sampai Rp200 ribu per kilo. Mungkin dengan keadaan ini sampai Rp300 ribu, karena banyak ternak yang korban," ucap Mualem. Mualem pun menyarankan kepada Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Mendagri Tito Karnavian untuk mengizinkan impor sapi dari luar negeri guna mengatasi ini. Ia menyebut bencana yang melanda Aceh juga cukup berdampak pada peternakan di sana, Mualem menyebut banyak sapi yang mati akibat banjir. "Saya rasa kita boleh impor, pak, di mana-mana atau di Australia atau di India yang murah. Ini saya sarankan, pak, karena banyak ternak yang korban, di tempat saya, di kampung saya, Pak, dia agennya sapi, pak, sampai 300 ekor musnah," ucapnya. Terlebih, Mualem menyebut hari ini sudah menjelang bulan suci Ramadhan yang diperkirakan akan jatuh pada pertengahan Februari 2026. Ia mengaku telah menjadi budaya warga Aceh untuk memiliki stok daging di saat bulan suci Ramadhan menjelang hari raya Idul Fitri. "Mohon dagingnya, pak, atau sapi utuh, pak, untuk kita, apakah jual atau kita kasih pada masyarakat yang terdampak, supaya dapat menikmati dagingnya," ucap dia. Aceh jadi salah satu daerah terdampak banjir yang menerjang sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. Sebanyak 18 kabupaten/kota di Aceh terdampak. Mengutip situs BNPB pada Selasa (30/12) sore, korban meninggal dunia di Aceh mencapai 514 jiwa. Hingga kini, sebanyak 31 orang juga masih dinyatakan hilang. Selain itu, 374,3 ribu jiwa mengungsi. ====[4] (mnf/sfr) References^ Muzakir Manaf (www.cnnindonesia.com)^ harga daging sapi (www.cnnindonesia.com)^ Aceh (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman[1] melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Tebet Barat, Jakarta Selatan, untuk memastikan stabilitas harga dan pasokan pangan saat Natal dan Tahun Baru (Nataru). Amran menegaskan tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan momentum Nataru untuk menaikkan harga pangan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). "Kami tidak ingin ada yang memanfaatkan situasi di saat Natal dan Tahun baru, kemudian seenaknya menaikkan harga di atas HET. Sekali lagi, kita adalah produsen minyak goreng terbesar di dunia. Tidak ada alasan untuk naik. Harus ikuti HET yang ada," kata dia, Selasa (30/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dalam sidak pasar tersebut, dia menemukan harga minyak goreng rakyat masih dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dengan harga di lapangan berkisar hingga Rp18.000 per liter. Ia menegaskan bahwa penelusuran akan difokuskan pada rantai hulu, khususnya produsen dan distributor, bukan pedagang eceran. "Jangan diganggu pedagang pengecernya, tapi produsennya langsung. Tidak ada alasan harga minyak goreng naik," tegasnya. Amran juga menekankan bahwa secara nasional tidak terdapat alasan fundamental bagi kenaikan harga pangan. Lebih lanjut, Mentan Amran menegaskan bahwa pedagang kecil tidak boleh menjadi korban dari praktik tidak sehat di tingkat hulu. Ia mengingatkan agar pihak-pihak yang mengambil keuntungan berlebihan segera ditindak. (asa) ==== [2] References^ Amran Sulaiman (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Permintaan arang meningkat menyambut malam tahun baru. Maklum biasanya malam pergantian tahun identik dengan tradisi bakar jagung hingga sate. Bagikan: url telah tercopy Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Utama PT PLN[1] (Persero) Darmawan Prasodjo[2] menyampaikan pemulihan listrik pascabencana di Aceh belum menjangkau seluruh rumah warga terdampak. Meski jaringan listrik di tingkat desa sebagian besar telah pulih, aliran listrik ke rumah pelanggan masih terkendala karena banyak bangunan tertimbun lumpur dan mengalami kerusakan. "Desanya sudah menyala tetapi rumah-rumah pelanggan PLN juga masih tertimbun dengan lumpur sehingga kami belum berani menyalakan. Belum bisa karena nanti bisa tersengat," ujar Darmawan dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dengan K/L dan Kepala Daerah Terdampak di Banda Aceh, Selasa (30/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menjelaskan secara keseluruhan pemulihan sistem kelistrikan di Aceh telah mencapai sekitar 70-80 persen. Dari 23 kabupaten/kota, sebanyak 15 kabupaten/kota telah pulih 100 persen dari sisi desa, sementara delapan kabupaten lainnya masih dalam tahap pemulihan bertahap. Darmawan merinci tiga daerah dengan capaian pemulihan terendah saat ini adalah Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Di Aceh Tengah, baru 70,8 persen desa yang kembali menyala. Di Bener Meriah, 194 dari 232 desa telah pulih, sementara 38 desa masih padam. Adapun di Gayo Lues, sekitar 69,9 persen desa telah menyala, dengan 41 desa masih padam. Pemulihan di wilayah-wilayah tersebut terkendala akses evakuasi material. Untuk Aceh Tengah dan Bener Meriah, PLN masih mengandalkan jalur udara, termasuk pesawat Hercules, untuk mengirim 510 tiang listrik. Sementara di Gayo Lues, jalur darat mulai terbuka dari Langsa, Kutacane hingga Blangkejeren, sehingga 210 tiang listrik sedang dalam perjalanan ke lokasi. "Pemulihan sistem kelistrikan itu berhubungan dengan akses evakuasi material. Daerah-daerah yang memang aksesnya masih terbuka, pemulihan sistem kelistrikan bisa berjalan dengan cepat," ujarnya. Di sejumlah daerah lain, pemulihan jaringan desa justru berjalan cepat, namun dampak kerusakan pada rumah pelanggan sangat besar. Di Aceh Utara, dari 850 desa hanya dua desa yang masih padam, tetapi jumlah rumah terdampak mencapai lebih dari 80 ribu unit. Kondisi serupa juga terjadi di Aceh Tamiang dengan lebih dari 38 ribu rumah terdampak, serta di Bireuen dan Aceh Timur meski mayoritas desa telah kembali menyala. Menurut Darmawan, penyambungan listrik ke rumah warga dilakukan secara bertahap karena harus memastikan instalasi aman dan tidak membahayakan penghuni. Lumpur dan kerusakan berat pada bangunan membuat proses tersebut membutuhkan waktu lebih lama dibanding pemulihan jaringan utama. Sebagai perbandingan, Darmawan menyebut skala gangguan kelistrikan akibat bencana kali ini jauh lebih luas dibanding tsunami Aceh 2004. "Pada saat tsunami 2004, kerusakan sistem kelistrikan ada di delapan titik, sedangkan bencana kali ini di Aceh ada 442 titik. Jadi skalanya sangat berbeda, kali ini sangat masif," katanya. Selain pemulihan rumah warga, PLN juga memprioritaskan pemulihan listrik untuk fasilitas layanan publik, termasuk rumah sakit umum daerah dan puskesmas agar layanan dasar bagi masyarakat terdampak bencana tetap berjalan. ====[3] (del/sfr) References^ PLN (www.cnnindonesia.com)^ Darmawan Prasodjo (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut, memasuki tahun 2026 terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan sekaligus tantangan yang perlu diantisipasi pada industri pasar modal Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan, secara global volatilitas pasar masih akan dipengaruhi oleh perkembangan suku bunga global, dinamika harga komunitas, serta kondisi geopolitik. "Namun demikian, fundamental ekonomi Indonesia yang tetap kuat dan terjaga, Indonesia memiliki ruang yang memadai untuk melanjutkan penguatan kinerja pasar modal secara berkelanjutan," ujarnya di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Selasa (30/12). Inarno mengatakan, OJK bersama SRO telah menetapkan berbagai prioritas pengembangan pasar modal di tahun depan, termasuk di dalamnya juga menjalin kolaborasi dengan institusi terkait seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Di sisi lain, pihaknya juga akan meningkatkan keamanan siber, peningkatan integritas pasar, penguatan kelembagaan pelaku usaha jasa keuangan, serta pengembangan keuangan berkelanjutan. "Berbagai program prioritas ini tentunya tidak dapat dicapai tanpa dukungan dari seluruh pemangku kepentingan di pasar modal Indonesia," imbuhnya. Ia menghimbau agar semua pihak dapat terus menjaga sinergi yang baik di antara regulator, pelaku industri, dan seluruh pemangku kepentingan di pasar modal Indonesia. "Mari bersama-sama kita bangun pasar modal Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan juga tanggung," tutupnya. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] mengungkapkan masih ada Rp1,51 triliun anggaran yang belum disalurkan untuk penanganan bencana[2] banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatra. Dana tersebut dapat segera dicairkan apabila pengajuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dipercepat. "Sekarang masih ada tersisa siap pakai Rp1,5 triliun. Jadi kalau besok atau hari ini BNPB bisa mengajukan ke kami untuk pembayaran utang jembatan, besok bisa cair," ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dengan K/L dan Kepala Daerah Terdampak di Banda Aceh, Selasa (30/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menjelaskan pemerintah sebelumnya telah mempercepat penyaluran dana darurat atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dengan total Rp268 miliar untuk tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak. Skema bantuan tersebut mencakup Rp4 miliar per kabupaten/kota dan Rp20 miliar per provinsi, yang menurutnya telah dicairkan. Selain itu, Purbaya menyebut pemerintah juga menyalurkan dana tanggap darurat melalui mekanisme satu pintu yang dikoordinasikan BNPB. Dana tersebut bersumber dari dana siap pakai dan cadangan bencana, dengan tujuan menghindari tumpang tindih jalur penyaluran. "Jadi kita setahunya satu pintu, karena kami pusing kalau ada banyak pintu. Jadi BNPB, (kalau) BNPB minta kami, (langsung) kami cairkan," ujarnya. Dalam perkembangannya, BNPB mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,4 triliun yang masuk pada 18 Desember silam, termasuk Rp650 miliar khusus untuk penanganan bencana di Sumatra. Purbaya menyebut nilai tersebut lebih kecil dari perkiraan awal pemerintah, namun tetap dialokasikan sesuai permintaan. "Tapi karena seperti itu permintaannya, ya kita alokasikan sesuai dengan permintaan. Sekarang masih ada tersisa siap pakai Rp1,5 triliun," katanya. Sang Bendahara Negara mendorong agar sisa dana tersebut segera dimanfaatkan sebelum akhir tahun agar tidak hangus dan mengurangi ruang fiskal tahun berikutnya. Ia menilai pengajuan perlu dipercepat agar dana tersebut bisa segera dimanfaatkan mengingat pola dan alokasi anggaran akan berubah pada tahun depan. "Jadi saya enggak mau hangus tahun ini, tahun depan jadi pengurang. Jadi kalau bisa dihabisinnya tahun ini, tuh ada Rp1,51 triliun," ujarnya. Dana tersebut, lanjut Purbaya, juga dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang telah dibangun, termasuk kewajiban infrastruktur seperti jembatan, selama diajukan melalui BNPB. Di sisi lain, Purbaya juga menyiapkan anggaran besar untuk rekonstruksi pascabencana melalui APBN 2026. Kebutuhan pendanaan pembangunan kembali daerah terdampak bencana secara nasional diperkirakan mencapai Rp51 triliun hingga mendekati Rp60 triliun. "Di samping itu untuk memanfaatkan APBN 2026 untuk pembangunan kembali daerah terdampak ada estimasi kan Rp51 triliun, tadi saya dengar hampir Rp60 (triliun) malah," kata Purbaya. Ia menyebut alokasi tersebut berasal dari hasil penyisiran anggaran dan penyalurannya akan disesuaikan melalui kementerian dan lembaga terkait, dengan tetap menunggu arahan lebih lanjut dari Prabowo. ====[3] (del/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ bencana (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

HOME [1] MARKET [2] MY MONEY [3] NEWS [4] TECH [5] LIFESTYLE [6] SHARIA [7] ENTREPRENEUR [8] CUAP CUAP CUAN [9] CNBC TV[10] Loading... ` $('#loaderAuth').remove() const dcUrl = 'https://connect.detik.com/dashboard/'; if (data.is_login) { $('#connectDetikAvatar').html(` `); $('#UserMenu').append(` ${prefix} My Profile [11] Logout [12] ${suffix} `); $("#alloCardIframe").iFrameResize(); } else { prefix = `` $('#connectDetikAvatar').html(` `); $('#UserMenu').append(` ${prefix} REGISTER[13] LOGIN[14] ${suffix} `); } } References^ HOME (www.cnbcindonesia.com)^ MARKET (www.cnbcindonesia.com)^ MY MONEY (www.cnbcindonesia.com)^ NEWS (www.cnbcindonesia.com)^ TECH (www.cnbcindonesia.com)^ LIFESTYLE (www.cnbcindonesia.com)^ SHARIA (www.cnbcindonesia.com)^ ENTREPRENEUR (www.cnbcindonesia.com)^ CUAP CUAP CUAN (www.cnbcindonesia.com)^ CNBC TV (www.cnbcindonesia.com)^ My Profile (www.cnbcindonesia.com)^ Logout (connect.detik.com)^ REGISTER (connect.detik.com)^ LOGIN (connect.detik.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] melontarkan candaan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB[2]) saat membahas penyaluran dana penanganan bencana di Sumatra[3]. Candaan itu muncul ketika Sang Bendahara Negara menyoroti masih ada dana siap pakai yang belum tersalurkan menjelang penutupan tahun anggaran yang nilainya mencapai Rp1,51 triliun. "Lu pelit juga lu, lu BNPB, gua kasih duitnya," ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI bersama K/L dan Kepala Daerah di Aceh, Selasa (30/12), yang langsung disambut tawa peserta rapat. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Purbaya menyampaikan pengajuan pencairan dana perlu dipercepat agar dapat dimanfaatkan sebelum tahun anggaran berakhir. "Jadi saya enggak mau habis hangus tahun ini, tahun depan jadi pengurang. Jadi kalau bisa dihabisinnya tahun ini tuh ada Rp1,51 (triliun)," ujarnya. Ia menyebut percepatan penyaluran juga mencakup kebutuhan pemulihan lain seperti hunian sementara (huntara) dan koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dengan waktu yang tersisa hanya satu hari, Purbaya mempertanyakan kesiapan pihak terkait untuk bergerak cepat. "Termasuk yang dari PU juga, untuk huntara segala macam, komunikasi dengan mereka kita percepat. Tapi cuma tinggal satu hari, Anda sanggup?" tanya Purbaya kepada Menteri PU Dody Hanggodo. Di balik candaan tersebut, Purbaya mengaku menyayangkan pertemuan lintas pemangku kepentingan baru digelar menjelang akhir tahun. Ia menilai permintaan tambahan dana dari pihak terkait selama ini berjalan lambat dan nilainya relatif kecil dibanding perkiraan kebutuhan di lapangan. "Saya agak menyesal ketemunya baru sekarang, harusnya kalau sebelum-sebelumnya bisa saya percepat, Pak. Karena selama ini saya nunggu. Saya selalu heran kenapa permintaan tambahnya lambat dan sedikit. Hitungan saya sih lebih besar dari itu," kata Purbaya. Dalam kesempatan itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak turut menyampaikan keluhan terkait dukungan BNPB di lapangan. Menurutnya, bantuan yang diterima sejauh ini lebih banyak berupa konsumsi. "BNPB juga hanya dukung makan, Pak. Enggak ada beli barang, pengiriman semua, enggak ada," ujar Maruli. Pernyataan itu kembali ditanggapi Purbaya dengan nada bercanda. "Bapak enggak minta kali?" tanyanya. "Waduh, saya udah minta semua orang, enggak ada yang ngasih," jawab Maruli disertai gelak tawa peserta rapat. Purbaya pun kembali mengingatkan kesempatan pencairan dana masih terbuka selama pengajuan resmi disampaikan sebelum 2025 berakhir. Ia meminta agar seluruh pihak segera mengajukan kebutuhan secara administratif agar dana bisa langsung dicairkan. "Masih ada satu hari, kalau bisa diambil, ya ambil, sehari ini besok kita cairkan langsung begitu ada suratnya dari BNPB," ujar Purbaya. ====[4] (del/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ BNPB (www.cnnindonesia.com)^ bencana di Sumatra (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan demutualisasi bursa merupakan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Proses tersebut kini tengah diformalkan melalui peraturan pemerintah (PP) yang sedang digodok oleh pemerintah. Deputi Komisioner Pengawasan Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Eddy Manindo mengatakan, dasar hukum demutualisasi sudah jelas diatur dalam UU P2SK. Aturan turunan dalam bentuk PP saat ini masih dalam proses penyusunan, dan OJK turut diminta memberikan masukan atas rancangan regulasi tersebut. Eddy menegaskan, demutualisasi bukanlah kebijakan yang bersifat negatif. Menurutnya, langkah ini justru sejalan dengan praktik di berbagai negara dan bertujuan memperkuat tata kelola pasar, meminimalkan konflik kepentingan, serta meningkatkan profesionalisme pengelolaan bursa. "Dan memang kalau kami lihat tujuan demutualisasi ini kan sebenarnya untuk mengarah ke tata kelola pasar yang positif, kemudian fokus juga untuk mengurangi konflik kepentingan dan peningkatan profesionalisme. Jadi itu hal yang baik dan sekarang prosesnya sedang berlangsung," kata Eddy dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, (30/12/2025). Dari sisi pengawasan, Eddy memastikan tidak akan ada perubahan signifikan dalam peran OJK pasca-demutualisasi. Pengawasan tetap menjadi elemen krusial untuk menjaga keamanan, keteraturan, dan integritas pasar modal dalam struktur bursa yang baru. Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman menegaskan demutualisasi merupakan amanah langsung dari UU P2SK. Dalam proses tersebut, posisi bursa lebih sebagai objek, sementara kebijakan berada di level pemegang saham, pengawas, OJK, dan Kementerian Keuangan. "Tapi mungkin sebagai bursa kami mencoba membantu menyiapkan kajian. Bagaimana struktur yang optimal daripada bursa efek Indonesia dengan adanya Demutualisasi. Kenapa? Karena kita akan belajar dari bursa-bursa yang lain," tuturnya. Iman berharap, melalui kajian tersebut, tata kelola bursa setelah demutualisasi tetap mampu menjaga independensi dan meminimalkan konflik kepentingan. Hasil kajian ini nantinya akan didiskusikan dengan OJK dan Kementerian Keuangan sebagai bentuk dukungan BEI dalam proses transformasi struktur bursa. New (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa [1]mengaku baru mengetahui ada utang[2] dalam pembangunan jembatan pascabencana di Sumatra. Pernyataan tersebut disampaikannya saat merespons keterangan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama K/L dan Kepala Daerah. Sang Kepala Negara menyebut peran Kementerian Keuangan selama ini berada di belakang layar dalam proses pembiayaan penanganan bencana. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Jadi, kalau peran menteri keuangan agak sedikit, Pak, karena kami di belakang. Kami cuma ya bayar kalau ada tagihan," kata Purbaya di Aceh, Selasa (30/12). Ia menjelaskan selama ini pemerintah memahami pembiayaan penanganan bencana, termasuk pembangunan infrastruktur darurat, berjalan melalui satu pintu yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Karena itu, ia mengira seluruh proses berjalan lancar tanpa kendala pembiayaan. "Yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB, harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya," ujar Purbaya, yang disambut tawa peserta rapat, termasuk Maruli yang duduk di sebelahnya. Purbaya kemudian melontarkan pertanyaan soal jaminan utang pembangunan jembatan tersebut kepada Maruli. Percakapan itu berlangsung dalam suasana santai dan diselingi canda. "Bapak kalau ngutang jembatan, jaminannya apa?" tanya Purbaya. "Ya tentara, Pak," jawab Maruli, yang kembali disambut gelak tawa. Dalam kesempatan sama, Maruli mengungkapkan hingga kini pihaknya belum sepenuhnya memahami mekanisme sistem keuangan dalam penanganan bencana. Ia mengatakan banyak pekerjaan dilakukan secara swadaya agar penanganan di lapangan tidak terhambat. "Sampai dengan saat ini kami belum mengerti sistem keuangannya, Pak. Kita swadaya semua ini. Ya, sementara mungkin sampai pertengahan bulan depan kita masih kuat, Pak. Setelah itu ya sudah korek-korek, Pak," ujarnya. Maruli juga menyampaikan pihaknya langsung memborong jembatan armco dari pabrik untuk mempercepat pemulihan konektivitas di wilayah terdampak. Namun, proses tersebut dilakukan bertahap dan sebagian masih berstatus utang. "Untuk armco sampai pabrik-pabriknya itu kita borong semua, Pak, habis. Suruh bikin lagi, habis. Udah tiga tahap kita sudah kerjakan. Itu pun ya saya nanti bisik-bisik Bapak aja, Pak, itu masih utang, Pak," kata Maruli. Ia menambahkan meski masih ada kewajiban pembayaran, pekerjaan di lapangan tetap dilanjutkan agar kebutuhan masyarakat di daerah terdampak bencana dapat segera tertangani. ====[3] (del/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ utang (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengaku pihaknya tidak mencapai target Initial public offering (IPO) di tahun 2025. Meski begitu, penggalangan dana secara keseluruhan tahun ini lebih tinggi dari capaian sebelumnya. Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan, tahun ini terdapat 26 perusahaan baru yang resmi melantai di bursa. Padahal, BEI menargetkan perusahaan IPO sebanyak 45 emiten. "Dan yang menarik adalah walaupun secara IPO target 45, IPO kita tercapai hanya 26, tetapi fund raise-nya meningkat menjadi Rp18 triliun dibandingkan tahun lalu. Dengan target lighthouse yang hanya 5, tahun ini menjadi 6," kata Iman dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Selasa, (30/12/2025). Dari sisi penghimpunan dana, jumlah perusahaan tercatat mencapai 956 emiten dengan total fund raising hampir Rp300 triliun atau tepatnya Rp278 triliun sepanjang 2025. Meski jumlah IPO hanya 26 dari target 45, nilai penghimpunan dana IPO justru meningkat menjadi Rp18 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah investor pasar modal juga menembus 20 juta, dengan lebih dari 500 ribu investor aktif bertransaksi bulanan dan sekitar 250 ribu investor aktif harian. Puncaknya, IHSG mencetak rekor tertinggi di level 8.711 pada 8 Desember 2025 dengan kapitalisasi pasar menembus Rp16.000 triliun. Iman menambahkan, rata-rata nilai transaksi harian saham kini mencapai Rp18 triliun, melampaui target sebelumnya sebesar Rp13,3 triliun. Tak hanya saham, transaksi obligasi harian mencapai Rp6,5 triliun, sementara produk non-saham seperti derivatif dan REIT mencatatkan transaksi Rp7,6 triliun, meski perdagangan karbon masih relatif kecil di kisaran Rp30 miliar sejak diluncurkan. Sepanjang 2025, BEI juga meluncurkan 10 produk dan layanan baru untuk memperdalam pasar. Produk tersebut antara lain perdagangan karbon internasional, kontrak derivatif indeks asing, waran terstruktur tipe put, perluasan underlying waran terstruktur, hingga kehadiran liquidity provider untuk saham. Selain itu, BEI bekerja sama dengan Singapore Exchange meluncurkan unsponsored Depository Receipt (DR) linkage dan menerbitkan tiga indeks co-branded bersama S&P. BEI juga mengimplementasikan non-cancellation period serta memperoleh izin transaksi repo SPR dari OJK dan Bank Indonesia. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT PP Properti Tbk. (PTPP) melaporkan perkembangan realisasi rencana pemulihan kondisi perusahaan atau penyebab suspensi. Manajemen PP Properti menyampaikan bahwa proses utama pemulihan telah menunjukkan kemajuan signifikan, terutama terkait penyelesaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), pada tahap pertama, PTPP berhasil menuntaskan proses homologasi yang difasilitasi dan didampingi oleh Tim Pengurus PKPU, PPRO, konsultan, serta penasihat keuangan. Homologasi tersebut telah dicapai pada 17 Februari 2025. "Sehingga status PKPU Perseroan resmi dicabut dan hasilnya telah berkekuatan hukum tetap," tulis manajemen, Selasa (30/12). Capaian ini menandai penyelesaian penuh tahapan pertama dengan tingkat progres mencapai 100%. Selain itu, Perseroan juga melaporkan perkembangan terkait rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) yang ditargetkan berlangsung pada Triwulan II 2026. RUPO ini bertujuan untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan agar selaras dengan putusan homologasi. Hingga saat ini, PP Properti telah mengajukan surat permohonan kepada Wali Amanat. Namun demikian, terdapat tanggapan dari Wali Amanat terkait penundaan pelaksanaan RUPO hingga proses diskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selesai. Progres tahapan ini tercatat sebesar 50%. Di sisi lain, manajemen juga menyampaikan bahwa PTPP juga tengah melakukan penyesuaian atas besaran nilai serta jadwal pembayaran bunga dan pokok instrumen obligasi dan Medium Term Notes (MTN). Manajemen menyampaikan, PP Properti telah melakukan korespondensi dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) guna mengajukan permohonan penyesuaian sesuai dengan hasil putusan homologasi. Realisasi atas tahapan ini telah mencapai 60% dengan target penyelesaian pada Triwulan II 2026. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Aparatur Sipil Negara (ASN[1]), termasuk anggota TNI/Polri, wajib mengaktivasi sistem perpajakan baru Coretax[2] paling lambat Rabu (31/12) besok. Ketentuan itu diatur dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pendaftaran dan Aktivasi Akun Wajib Pajak serta Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (Coretax DJP) Mulai Tahun Pajak 2025 bagi Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia. "Surat edaran tersebut mengimbau agar seluruh ASN, termasuk calon pegawai negeri sipil, prajurit TNI, dan anggota Polri untuk melakukan aktivasi akun Coretax DJP serta permintaan dan validasi kode otorisasi/sertifikat elektronik (KO/SE) paling lambat tanggal 31 Desember 2025," bunyi keterangan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada November lalu. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT DJP mengatakan seluruh ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri wajib menggunakan Coretax untuk pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan tahun pajak 2025. Untuk itu, seluruh ASN, TNI, dan anggota Polri diimbau untuk segera melakukan registrasi serta aktivasi akun wajib pajak pada Coretax. DJP mencatat baru 10,22 wajib pajak (WP) yang mengaktivasi akun sistem perpajakan Coretax per Selasa (30/12) ini. Angka itu masih jauh dari 14 juta WP yang ditargetkan mengaktivasi akun pada sistem baru itu hingga batas waktu pembayaran SPT pada 2026. "Capaian Aktivasi Akun Coretax. Data 30 Desember 2025 jam 12:52 WIB aktivasi akun: 10,22 juta," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Rosmauli dalam keterangannya. Ia merinci 10,22 juta yang sudah aktivasi Coretax terdiri atas WP Orang Pribadi 9.332.720, WP Badan sebanyak 805.607, instansi pemerintah sebanyak 88.208, dan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebanyak 221. ====[3] (fby/sfr) References^ ASN (www.cnnindonesia.com)^ Coretax (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia- Perdagangan bursa saham Indonesia berhasil menutup tahun 2025 pada 30 Desember 2025 dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil menguat 0,03% di 8.646. Seperti apa refleksi emiten bursa saham sepanjang tahun 2025? bagaimanan prospek dan strategi 2026? Selengkapnya simak ulasan Shafinaz Nachiar dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia , Gilman Pradana Nugraha dalam Closing Bell, CNBC Indonesia (Selasa, 30/12/2025) Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia- Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menutup perdagangan bursa saham tahun 2025 pada pukul 16.00 WIB, Selasa, 30 Desember 2025dimana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,03% di 8.646 dengan total penguatan mencapai 22% secara year to date Seperti apa analisa pergerakan IHSG 2025? Dan bagaimana arah 2026? Selengkapnya simak ulasan Safrina Nasution dengan Equity Analyst CNBC Indonesia, Susi Setiawati dalam Closing Bell, CNBC Indonesia (Selasa, 30/12/2025) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] membuka peluang penambahan anggaran[2] hingga Rp1,63 triliun untuk Provinsi Aceh pada 2026. Tambahan tersebut disiapkan untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor dan berpotensi mengembalikan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Aceh ke level 2025. "Jadi kami akan usulkan seperti itu, untuk Aceh dulu yang paling parah ya, itu nanti akan ada tambahan kalau disetujui Pak Presiden (Prabowo Subianto) dan DPR mungkin, itu Rp1,633 triliun tambahannya. Jadi akan kami kembalikan ke kondisi DAK tahun 2025," ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dengan K/L dan Kepala Daerah Terdampak di Banda Aceh, Selasa (30/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menjelaskan tambahan anggaran tersebut merupakan bagian dari rencana pemerintah memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk pembangunan kembali daerah terdampak bencana secara nasional. Total kebutuhan anggaran rekonstruksi yang tengah disiapkan pemerintah diperkirakan cukup besar. "Di samping itu untuk memanfaatkan APBN 2026 untuk pembangunan kembali daerah terdampak ada estimasi kan Rp51 triliun, tadi saya dengar hampir Rp60 (triliun) malah," ujarnya. Sang Bendahara Negara menyampaikan anggaran tersebut berasal dari hasil penyisiran dana dan akan disalurkan melalui kementerian dan lembaga terkait. Purbaya mengungkapkan pemerintah masih mencermati skema penyalurannya agar tepat sasaran, khususnya bagi daerah yang mengalami dampak bencana berat seperti Aceh. "Jadi kita sudah alokasikan itu dari penyisiran dana, tapi nanti kita lihat seperti apa penyalurannya di K/L dan sebagainya, nanti saya akan tunggu masukan. Jadi dana untuk sini, untuk Aceh dan daerah terkena bencana, itu kami siapkan dan tidak kami ganggu," katanya. Dalam pembahasan sama, Purbaya juga menanggapi permintaan pemerintah daerah agar alokasi DAK maupun Transfer ke Daerah (TKD) untuk Aceh tidak mengalami pemotongan pada 2026, mengingat kondisi wilayah yang masih dalam tahap pemulihan pascabencana. "Tadi ada permintaan supaya enggak dipotong ya DAK-nya atau transfer ke daerah ke sini, ini kan Aceh terkena bencana, kita lihat sih kalau 2026 anggarannya turun sedikit itu," ujarnya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan per 24 Desember 2025, realisasi TKD untuk Provinsi Aceh pada tahun anggaran (TA) 2025 tercatat mencapai Rp7.683,48 triliun, atau sekitar 97,27 persen dari total pagu sebesar Rp7.898,78 triliun. ====[3] (del/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ anggaran (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menyetujui impor gula [1]khusus untuk kebutuhan industri dengan total volume lebih dari 3,1 juta ton. Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tatang Yuliono menegaskan kebijakan ini tidak mencakup gula konsumsi rumah tangga dan hanya ditujukan sebagai bahan baku industri, termasuk untuk skema Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Kawasan Berikat (KB). Keputusan tersebut diambil sesuai dengan usulan yang telah dibahas lintas kementerian. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Untuk gula disepakati bahwa untuk gula bahan baku industri itu adalah sebesar, sesuai dengan usulan, yaitu sebesar 3.124.394 (ton), itu untuk bahan baku industri gula," ujar Tatang dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (30/12). "Untuk KITE KB, yaitu gula bahan baku industri untuk Kemudahan Impor Tujuan Ekspor itu sebesar 508.360 (ton), itu untuk gula. konsumsi kita enggak ada impor. Jadi untuk konsumsi kita tidak ada impor," ujar Tatang. Ia menegaskan kebijakan impor tersebut tidak menyasar gula konsumsi masyarakat. Gula yang diimpor seluruhnya digunakan sebagai bahan baku industri makanan dan minuman atau untuk diolah kembali dan diekspor melalui skema KITE dan kawasan berikat, yang memang diberikan fasilitas khusus karena hasil produksinya tidak dijual di pasar domestik. Menjelaskan lebih rinci bentuk gula yang diimpor, Plt Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika menyebut sebagian besar gula industri masuk dalam bentuk gula kristal mentah (GKM) atau raw sugar, yang masih harus diolah di dalam negeri. "Kalau gula itu memang sebagian besar dalam bentuk GKM-nya, gula kristal mentah. Tapi ada gula-gula khusus yang memang diimpor dalam bentuk, tapi itu kecil sekali," katanya. Ia menyebut volume gula khusus yang tidak berbentuk raw sugar jumlahnya sangat terbatas. "Kecil sekali lah, sekitar 5.000 (ton). Itu yang dari GKM, itu termasuk gula juga," ujarnya. Putu menambahkan sebagian GKM juga tidak selalu diolah menjadi gula kristal rafinasi (GKR), melainkan digunakan untuk kebutuhan industri lain seperti bahan penyedap. Sementara, untuk impor gula melalui skema KITE dan kawasan berikat, bentuknya bisa bervariasi. "Nah, kalau di KITE KB, yang 500 ribu (ton) tadi, itu ada dua bentuknya. Memang, tapi sebagian besar masih dalam bentuk kristal mentah, diolah dulu, baru digantikan. Dan sebagian juga ada yang sudah rafinasi," jelasnya. Putu menegaskan impor gula industri sebesar 3,1 juta ton tersebut hampir seluruhnya berbentuk raw sugar yang masih harus melalui proses pengolahan di dalam negeri. Hanya sebagian sangat kecil yang masuk dalam bentuk gula kristal jadi, sementara mayoritas volume impor merupakan raw sugar yang digunakan sebagai bahan baku industri. "Yang 3,1 juta itu, Ya, kecil sekali itu yang ini, yang dalam bentuk kristalnya. Tapi sampai 98 persen itu dalam bentuk raw sugar," jelasnya. ====[2] (del/sfr) References^ impor gula (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber