How to Use Madden 26 Coins to Build the Ultimate Team

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Komisi 1 DPR semakin heran dan menengarai ada "sesuatu" dibalik makin molornya Pelaksanaan Tender kanal 11-12 utk 3G, apalagi ini sudah menjadi bagian dari Kesimpulan Raker dgn Menkominfo pada akhir tahun lalu

 

Di sisi lain, Menkominfo tampak ngotot sekali melaksanakan tender TV Digital meski mendapat penolakan dari semua stakeholder (KPI, ATVSI, ATVLI, ATVJI dan DPR).

 

"Jadi kami melihat wajar bila banyak masyarakat menilai dalam hal ini Menkominfo tampak "ada apa2-nya", meskipun saya secara pribadi tidak boleh suudzon di dalam hal tersebut," ujar anggota Komisi 1 DPR Roy Suryo hari ini.

 

Oleh karena Tupoksi DPR memang bukan eksekutif, lanjutnya, maka pihaknya hanya bisa menyerahkan ini kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan tindakan apapun termasuk bilamana ada pihak-pihak yangg keberatan/dirugikan akan menggugat Menkominfo, maka kami dari DPR mendukungnya.

 

"Soalnya sudah berulangkali kami ingatkan, bahkan pada Raker terakhir 2 hari lalu, Komisi 1 dan Menkominfo berakhir tanpa kesimpulan, dengan kata lain "deadlock"."

 

Roy melanjutkan perlu juga BPKP atau kalau perlu KPK masuk dan usut hal tersebut, terutama karena dari Komisi 1 (semua Fraksi) menengarai "ada apa-apa" dengan Tender 3G yg sudah urgent masih ditunda-tunda ini, dan bahkan Proses Seleksi TV Digital yang sebenarnya belum mendesak tampak ngotot dilaksanakan.

 

"Soal sanksi komisi 1 belum ada keputusan apapun karena harus dirundingkan bersama fraksi," ujarnya.

 

Kalau soal Traffic jam pada Lebaran nanti, tentunya dengan molornya tender 3G akibat Menkominfo tidak mematuhi kesepakatan dgn Komisi 1, maka bisa diprediksi masyarakat yang akan dirugikan. "Silakan masyarakat melakukan gugatan ke Menkominfo atas sikapnya tersebut, karena Komisi 1 sudah mengingatkan Menkominfo."

 

Kepala Pusat Informasi Kemenkominfo Gatot S. Dewa Broto membantah kalau ada sesuatu di balik penundaan lelang 3G.

 

"Sama sekali tidak ada niat Kemenkominfo untuk menunda-nunda tender 3G. Kalau memang masih ada masalah krusial mengapa harus dipaksakan," tuturnya.

 

Menurut dia, lebih baik hati-hati sekarang daripada bermasalah di belakang. Adapun soal tender TV digital, tambahnya, tidak bisa head to head dibandingkan dengan tender 3G karena di TV digital tak ada frekuensi yang harus dibersihkan lebih dulu dan tidak ada persoalan dengan penataan frekuensi lain seperti bersinggungan dengan operator lain.

 

"Saya kira sah-sah saja kalau ada anggota dewan yang ingin tender 3G dipercepat, tetapi kalau cepat terus menuai masalah, lebih baik aman dan minim risiko."(api)

 

 

 

Sumber