0812-3456-7890 Cetak Stiker Label Makanan

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa upaya membangun pemerintahan yang bersih telah dimulai melalui penerapan digitalisasi dan sistem e-government di lingkungan birokrasi.

Menurutnya, dengan penerapan sistem digital, proses birokrasi kini berjalan secara paperless dan meminimalkan kontak fisik. Kondisi tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi layanan publik sekaligus menutup celah terjadinya praktik-praktik penyimpangan dalam administrasi pemerintahan.

Hal itu disampaikan Viva Yoga saat memberikan sambutan dalam Rapat Akselerasi Reformasi Birokrasi Melalui Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan dalam Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Transmigrasi (Kementrans), yang digelar di Pasar Minggu, Jakarta, Senin (15/12).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rapat yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB tersebut dihadiri oleh seluruh pegawai Inspektorat Jenderal serta perwakilan dari berbagai unit kerja di lingkungan Kementrans. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Lebih lanjut Viva Yoga menekankan bahwa digitalisasi dan e-government tidak akan berjalan optimal tanpa didukung integritas aparatur sipil negara dan pejabat publik.

"Integritas sesuatu yang penting karena menyangkut soal moral, etika, dan sikap serta perilaku manusia," ujarnya.

Menurutnya, integritas menjadi kunci utama terwujudnya pemerintahan yang bersih, modern, efektif, dan efisien. "Integritas bagi pemerintah menjadi kunci bagi terlaksananya pemerintahah yang bersih, modern, efektif, dan efisien", ujarnya.

Ia juga menyinggung pengalaman sejumlah negara yang telah lebih dahulu menerapkan digitalisasi dan e-government. Dampaknya berupa pengurangan pegawai sebab proses administrasi yang ada digantikan dengan mesin atau robot.

Menurut Viva Yoga ini mejadi catatan tersendiri bagi Kementrans bagaimana akselerasi birokrasi di samping memperhatikan soal integritas juga penggunaan digitalisasi dan e-government yang menjadi bagian penting untuk kemajuan birokrasi.

Selain pembenahan internal, Viva Yoga menilai pembangunan birokrasi yang bersih dan kuat juga membutuhkan dukungan dari unit pendukung eksternal.

Ia menyebut lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta lembaga pengawasan keuangan lainnya memiliki peran strategis.

"Kami meminta lembaga seperti ini ikut melakukan monitoring, pendampingan, dan evaluasi sejak awal perencanaan", ujarnya.

Dengan keterlibatan lembaga pengawasan keuangan eksternal maka bila ada hal-hal yang tak sesuai aturan bisa dicegah dan tidak dijalankan.

"Kita tidak ingin ada pegawai dan pejabat di Kementrans bermasalah dengan lembaga pengawasan keuangan", tegasnya.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, rapat tersebut juga diisi dengan talk show yang menghadirkan narasumber dari KPK dan BPKP.

(inh)

Sumber