bot

Jakarta, CNN Indonesia -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK[1]) memblokir lebih dari 31 juta rekening nganggur[2] atau sudah tidak digunakan (dormant) selama lebih dari lima tahun. Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK M Natsir Kongah mengatakan nilai 31 juta rekening tersebut mencapai lebih dari Rp6 triliun. "Terbanyak dormant adalah 5 tahun ke atas yang kami bekukan. Jumlah rekening terbanyak yang dormant adalah dalam periode 5 tahun atau lebih, ada sebanyak lebih dari 31 juta rekening dengan nilai lebih dari Rp6 triliun," katanya pada CNNIndonesia.com, Selasa (29/7). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Natsir mengatakan 31 juta rekening dormant tersebut dibekukan oleh PPATK sepanjang tahun ini. Namun, ia belum memiliki data pasti rekening dormant di bawah lima tahun yang sudah diblokir. Namun, ia menegaskan tidak ada kriteria 3 bulan rekening nganggur akan diblokir PPATK. "Waktu 3 bulan itu adalah jangka waktu jika nasabah masuk kriteria sangat berisiko, misalnya buka rekening untuk judi online dan habis itu ditinggal setelah dilakukan pengkinian data oleh bank," katanya. Natsir mengatakan pembekuan dilakukan untuk mencegah potensi rekening nganggur disalahgunakan jika tidak ada yang menjaganya atau bahkan jika nasabah lupa memiliki rekening rekening tersebut. "Jadi tidak ada kekhawatiran rekening hilang dan lain-lain, justru pemerintah sedang menjaga dan hadir untuk melindungi masyarakat," katanya. PPATK sebelumnya mengungkapkan rekening dormant memang rawan disalahgunakan, seperti untuk menampung dana hasil tindak pidana, jual beli rekening, peretasan, penggunaan nominee sebagai rekening penampungan, transaksi narkotika, hingga korupsi. Meski diblokir, uang nasabah diklaim tetap aman dan 100 persen utuh. Nasabah bisa mengajukan keberatan kepada PPATK dengan mengisi formulir di bit.ly/FormHensem. ====[3] (fby/agt) References^ PPATK (www.cnnindonesia.com)^ rekening nganggur (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Foto: Produksi minyak dan gas bumi PT Pertamina Hulu Energi (PHE). (Dok. PHE) Jakarta, CNBC Indonesia- Harga minyak dunia kembali mencatat reli tajam, bahkan menjadi kenaikan harian terbesar dalam enam pekan terakhir. Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Rusia serta ekspektasi pasar menjelang pertemuan OPEC+ kembali menjadi bahan bakar penguatan harga. Mengacu data Refinitiv pada Rabu pagi (30/7/2025) pukul 10.10 WIB, harga minyak Brent kontrak Oktober 2025 (LCOc1) naik tipis ke US$72,54 per barel. Brent kini telah naik hampir 6% dalam tiga hari terakhir. Sementara itu, minyak West Texas Intermediate (WTI) kontrak September 2025 (CLc1) berada di US$69,16 per barel, mendekati level tertinggi dalam sebulan terakhir. Kenaikan harga minyak dipicu oleh pernyataan terbaru Presiden AS Donald Trump yang mengancam akan menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Rusia apabila tak tercapai kesepakatan gencatan senjata dengan Ukraina dalam 10 hari ke depan. Trump bahkan menyebut sanksi bisa berupa "tarif dan sebagainya" tanpa mengkhawatirkan dampaknya terhadap pasar minyak global. "Saya sama sekali tidak khawatir," kata Trump saat berbicara kepada wartawan di dalam Air Force One usai kunjungan ke Skotlandia. "Negara kita punya begitu banyak minyak. Kita tinggal tingkatkan produksi, bahkan lebih jauh lagi." Pernyataan Trump tersebut memicu kekhawatiran pasar bahwa sanksi tambahan akan memperketat pasokan global, khususnya bila AS menyasar negara-negara pembeli minyak Rusia lewat sanksi sekunder. Di sisi lain, pasar juga mempertanyakan seberapa serius Trump akan melaksanakan ancaman ini, mengingat posisinya yang selama ini mendukung harga minyak tetap rendah. Katalis lain datang dari tenggat waktu kesepakatan dagang yang ditetapkan AS, serta pertemuan penting OPEC+ yang akan digelar awal Agustus. Pasar akan mencermati keputusan organisasi terkait kuota produksi untuk bulan September, seiring dengan ekspektasi pemangkasan produksi lanjutan guna menjaga harga tetap stabil. Dengan harga minyak kini kembali mendekati level tertinggi Juli, investor dan pelaku pasar bersiap menghadapi potensi volatilitas tinggi dalam beberapa hari ke depan, terutama jika tensi politik AS-Rusia dan arah kebijakan OPEC+ kembali memanas. CNBC Indonesia (emb/emb) [Gambas:Video CNBC] Next Article OPEC+ Umumkan Kesepakatan Baru, Siap-Siap Harga Minyak Turun! [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article OPEC+ Umumkan Kesepakatan Baru, Siap-Siap Harga Minyak Turun! (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK[1]) membantah adanya aturan rekening bank[2] nganggur atau tidak digunakan (dormant) selama tiga bulan akan diblokir. Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK M Natsir Kongah mengatakan waktu tiga bulan hanya berlaku bagi rekening yang sangat berisiko. Misalnya rekening yang digunakan untuk judi online (judol). "Tidak ada kriteria 3 bulan itu. Waktu 3 bulan itu adalah jangka waktu jika nasabah masuk kriteria sangat berisiko. Misalnya buka rekening untuk judi online dan habis itu ditinggal setelah dilakukan pengkinian data oleh bank," katanya pada CNNIndonesia.com, Rabu (30/7). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Natsir mengatakan kriteria dormant pada masing-masing bank berbeda. Kriteria rekening dormant tergantung pada profil nasabah serta risiko bisnis yang menjadi parameter masing-masing bank. Sepanjang tahun ini, sambung Natsir, PPATK telah memblokir lebih dari 31 juta rekening yang tidak digunakan selama lebih dari lima tahun. Nilainya mencapai lebih dari Rp6 triliun. Namun, ia tak memiliki data pasti rekening nganggur di bawah lima tahun yang sudah diblokir. "Terbanyak dormant adalah 5 tahun ke atas yang kami bekukan. Jumlah rekening terbanyak yang dormant adalah dalam periode 5 tahun atau lebih, ada sebanyak lebih dari 31 juta rekening dengan nilai lebih dari Rp 6 triliun," katanya. PPATK sebelumnya mengungkapkan rekening dormant memang rawan disalahgunakan, seperti untuk menampung dana hasil tindak pidana, jual beli rekening, peretasan, penggunaan nominee sebagai rekening penampungan, transaksi narkotika, hingga korupsi. Meski diblokir, uang nasabah diklaim tetap aman dan 100 persen utuh. Nasabah bisa mengajukan keberatan kepada PPATK dengan mengisi formulir di bit.ly/FormHensem. ====[3] (fby/agt) References^ PPATK (www.cnnindonesia.com)^ rekening bank (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Foto: Logo Allianz Life. (Dok. Allianz) Jakarta, CNBC Indonesia - PT Asuransi Allianz Life Indonesia memastikan insiden pembobolan data pribadi oleh Hacker yang terjadi di Allianz Life Insurance Company of North America (Allianz Life US) tidak berdampak ke bisnisnya di Indonesia. Head of Corporate Communications Allianz Indonesia Wahyuni Murtiani mengatakan, Allianz Life US merupakan entitas terpisah dari "PT Asuransi Allianz Life Indonesia". Keduanya merupakan anak perusahaan dari Allianz SE. "Allianz Indonesia berkomitmen untuk selalu menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi seluruh nasabah. Bagi Allianz Indonesia perihal kerahasiaan data nasabah merupakan hal yang kami tangani dengan sangat serius," ungkap Wahyuni dikutip dari keterangan tertulis, Senin, (30/7/2025). Hal ini ditunjukkan dengan sertifikasi ISO 27001 dan ISO 27701, yang menunjukkan kepatuhan terhadap perlindungan data nasabah. Allianz Indonesia juga memiliki Data Privacy Officer, hingga mandatory training yang dilakukan secara berkala mengenai kerahasiaan data kepada seluruh karyawan Allianz Indonesia. Sebagai informasi, insiden tersebut terjadi pada tanggal 16 Juli 2025. Saat itu, seorang pelaku ancaman siber berhasil memperoleh akses ke sistem CRM berbasis cloud milik pihak ketiga yang digunakan oleh Allianz Life Insurance Company of North America (Allianz Life US). Pelaku tersebut berhasil mengakses data pribadi yang dapat diidentifikasi terkait dengan mayoritas nasabah Allianz Life US, praktisi keuangan, serta sejumlah karyawan Allianz Life US, dengan menggunakan teknik rekayasa sosial. Allianz Life US telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengendalikan dan mengatasi insiden tersebut, serta telah melaporkannya kepada FBI. Berdasarkan hasil investigasi, hingga saat ini tidak ditemukan bukti bahwa jaringan atau sistem internal Allianz Life US lainnya telah diakses, termasuk sistem administrasi polis telah diretas. Investigasi masih terus berlangsung, Allianz Life US juga telah memulai proses untuk menghubungi individu yang terdampak. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article Bos BI & OJK Gelar Rapat Bersama, Ini Isi Bahasannya! [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Bos BI & OJK Gelar Rapat Bersama, Ini Isi Bahasannya! (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK[1]) akan memblokir sementara rekening dormant[2]. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan pemblokiran dilakukan untuk mendorong bank dan pemilik rekening melakukan verifikasi ulang dan memastikan tidak disalahgunakan untuk kejahatan. "Tujuan utamanya adalah mendorong bank dan pemilik rekening untuk melakukan verifikasi ulang dan memastikan rekening serta hak/kepentingan nasabah terlindungi serta tidak disalahgunakan untuk berbagai kejahatan," jelas PPATK dalam keterangan resminya, Selasa (29/7). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Apa itu rekening dormant? Rekening dormant adalah rekening yang tidak aktif digunakan untuk bertransaksi selama minimal tiga bulan. Dalam hal ini, PPATK akan melakukan pemblokiran terhadap rekening dormant yang memenuhi tiga kriteria. Kriteria pertama, rekening dormant terkait tindak pidana. Misalnya, rekening yang diperoleh dari aktivitas jual beli, peretasan, atau tindakan melawan hukum lainnya. Kedua, rekening penerima bantuan sosial yang tidak pernah dipakai selama lebih dari 3 tahun. Ketiga, rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran yang dinyatakan dormant. PPATK menegaskan rekening ini seharusnya aktif dan terpantau. Menurut Ivan, rekening dormant rawan disalahgunakan, seperti untuk menampung dana hasil tindak pidana, jual beli rekening, peretasan, penggunaan nominee sebagai rekening penampungan, transaksi narkotika, hingga korupsi. Karenanya, PPATK meminta perbankan untuk segera melakukan verifikasi data nasabah. Langkah ini pada akhirnya juga untuk melindungi hak dan kepentingan nasabah pula. "Pengkinian data nasabah perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak merugikan nasabah sah serta menjaga perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia," tegasnya. ====[3] (sfr/agt) References^ PPATK (www.cnnindonesia.com)^ rekening dormant (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia- Perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, PT Sumber Tani Agung Resources Tbk (STAA)[1] berhasil mencetak kenaikan laba bersih sebesar 55,15% menjadi Rp656,72 miliar sepanjang H1-2025. Presiden Direktur Sumber Tani Agung, Mosfly Ang menyebutkan kinerja STAA yang membaik di Semester pertama 2025 ditopang oleh kenaikan produksi dan penjualan maupun fluktuasi harga yang cukup terjaga dibanding tahun lalu. Mosfly Ang optimistis kinerja H2-2025 akan membaik dibanding awal tahun dengan tetap memperhatikan dinamika pasar maupun permintaan ekspor. Selain itu beroperasinya fasilitas refinery yang bisa berkontribusi meningkatkan penjualan dan diversifikasi bisa menjadi penopang bisnis STAA 2025. Seperti apa target dan strategi emiten sawit hadapi ketidakpastian 2025? Selengkapnya simak dialog Andi Shalini dengan Presiden Direktur PT Sumber Tani Agung Resources Tbk (STAA)[2], Mosfly Ang dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Rabu, 30/07/2025) References^ PT Sumber Tani Agung Resources Tbk (STAA) (www.cnbcindonesia.com)^ PT Sumber Tani Agung Resources Tbk (STAA) (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Medan, CNN Indonesia -- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU[1]) menghentikan penyelidikan perkara dugaan persekongkolan tender[2] dalam proyek pengadaan 1.700 unit lampu jalan atau Lampu Pocong di Kota Medan[3]. Proyek Bobby Nasution saat menjabat Wali Kota Medan ini ini sempat menuai polemik. "Untuk kasus Lampu Pocong, sudah kita tangani dan laporannya dihentikan," kata Kepala Kantor Wilayah I KPPU Medan, Ridho Pamungkas di Kantor KPPU, Jalan Gatot Subroto, Medan, Selasa (29/7). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menurut Ridho keputusan menghentikan penyelidikan kasus itu diambil karena nilai proyek tergolong kecil dan pelaksana tender merupakan pelaku usaha kecil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha kecil mendapat pengecualian dari sejumlah ketentuan. "Proyek itu tendernya dipecah-pecah. Per paket bernilai di bawah Rp15 miliar, dan seluruhnya dikerjakan oleh pelaku usaha kecil. Secara hukum, mereka dikecualikan," jelasnya. Meski demikian, Ridho mengakui terdapat indikasi pengaturan pemenang dalam proses tender. Namun, karena adanya ketentuan hukum yang mengecualikan pelaku usaha kecil, penyelidikan tidak bisa dilanjutkan ke tahap penegakan hukum. "Indikasi (persekongkolan) memang ada. Misalnya, ada peserta yang hanya mendaftar di satu paket dan langsung menang. Itu menunjukkan pola pembagian. Tapi karena ada pengecualian, kami tidak bisa proses lebih lanjut," terangnya. Ridho menambahkan, KPPU tidak akan meneruskan kasus ini ke aparat penegak hukum. Sebagai gantinya, pihaknya akan melakukan advokasi dan pembinaan kepada panitia pengadaan agar praktik serupa tidak terulang. Ridho juga mengungkapkan keterbatasan sumber daya KPPU dalam menangani seluruh laporan tender, khususnya yang nilainya kecil dan dampaknya tidak signifikan bagi publik. "Negara memang mendorong pelaku usaha kecil untuk tumbuh lebih dulu. Setelah mereka berkembang dan punya kapasitas, barulah pengawasan bisa dilakukan secara lebih ketat," ujar Ridho. Proyek Lampu Pocong merupakan pengadaan 1.700 unit lampu penerangan jalan oleh Pemerintah Kota Medan pada tahun anggaran 2022. Nama 'Lampu Pocong' muncul karena bentuk lampu yang sekilas menyerupai pocong, sehingga menjadi bahan perbincangan publik. Selain bentuknya yang dianggap tidak lazim, proyek ini juga dikritik karena dianggap tidak efisien dan tidak mendesak, terutama di tengah masa pemulihan ekonomi pascapandemi. Banyak lampu yang dipasang dinilai tidak berfungsi optimal dan dikerjakan secara asal-asalan. ====[4] Proyek ini memiliki nilai total lebih dari Rp25 miliar dan dibagi ke dalam beberapa paket pekerjaan dan dimenangkan oleh beberapa perusahaan berbeda. Dugaan persekongkolan muncul karena adanya perusahaan yang hanya mengikuti satu paket, sehingga tidak ada persaingan terbuka antar peserta. Setelah gelombang kritik dari masyarakat dan berbagai pihak, Pemerintah Kota Medan akhirnya membatalkan kelanjutan proyek ini pada awal 2023. Wali Kota Medan saat itu, Bobby Nasution, menyebut proyek tersebut sebagai proyek gagal (total lost), meski tingkat pelaksanaannya sudah mencapai lebih dari 60 persen. Kemudian Pemkot Medan meminta para kontraktor mengembalikan dana sebesar Rp21 miliar dari pembayaran yang telah dilakukan untuk proyek tersebut. (fnr/agt) References^ KPPU (www.cnnindonesia.com)^ tender (www.cnnindonesia.com)^ Medan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Foto: Chandra Daya Investasi. (Dok. Istimewa) Jakarta, CNBC Indonesia - Saham emiten infrastruktur milik Konglomerat Prajogo Pangestu, Chandra Daya Investasi (CDIA), terkoreksi untuk pertama kalinya sejak melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) awal bulan ini. Pada perdagangan intraday sesi pertama, Rabu (30/7/2025), saham CDIA turun 5,74% ke Rp 1.725 per saham dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp 215,33 triliun. Meski mengalami koreksi, saham emiten yang tergabung dalam Grup Barito ini tercatat masih membukukan kenaikan harga saham lebih dari 800% sejak pertama melantai di bursa dan ditawarkan di harga Rp 190 per saham kala IPO. Saham CDIA sendiri diketahui telah dua kali perdagangannya ditangguhkan oleh Bursa akibat kenaikan harga yang tajam. Sejak hari Jumat (25/7/2025) saham CDIA resmi diperdagangkan di papan pemantauan khusus BEI. Perdagangan di papan tersebut akan berlangsung selama tujuh hari perdagangan atau hingga Senin pekan depan. Saham CDIA yang terus menerus melesat sejak IPO mulai kehilangan tenaga sejak diperdagangkan lewat mekanisme call auction. Pada perdagangan Jumat, saham CDIA masih mampu menyentuh batas auto rejection atas (ARA), kemudian kemarin ditutup stagnan dan hari ini terkoreksi, namun masih belum menyentuh batas auto rejection bawah (ARB). Sebelumnya, diketahui sejumlah petinggi CDIA kompak memborong saham perusahaan dengan jumlah yang fantastis. Komisaris PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA) Andre Khor Kah Hin memborong saham emiten yang tergabung dalam grup bisnis Prajogo Pangestu tersebut sebanyak 4,25 juta lembar. Transaksi tersebut dilakukan pada 21 Juli 2025 pada harga Rp 1.050. Dengan demikian nilai transaksi tersebut diperkirakan senilai Rp 4,46 miliar. Andre juga diketahui memborong 15 juta saham CDIA pada 18 Juli dengan harga Rp 800 per saham atau merogoh kocek Rp 12 miliar. Sebelumnya lagi, dua Direksi Chandra Daya Investasi (CDIA) mengumumkan pembelian total 10.000.000 lembar saham perusahaan. Pembelian tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2025 dan dieksekusi di harga Rp 800 per saham. Dalam keterangannya di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia Presiden Direktur (Presdir) CDIA Fransiskus Ruly Aryawan mengumumkan membeli 5.000.000 saham CDIA dengan harga Rp 800 per saham. Artinya dirinya merogoh kocek Rp 4 miliar. Diketahui sebelum transaksi ini Fransiskus tidak memiliki saham CDIA dan setelahnya porsi kepemilikan dirinya adalah sebesar 0,004%. Senada, Direktur CDIA lainnya Jonathan Kandinata juga membeli 5.000.000 saham CDIA di harga yang sama dan kepemilikannya pasca transaksi juga menjadi 0,004%. Keduanya mengumumkan pembelian saham biasa tersebut bertujuan untuk investasi dengan kepemilikan langsung dan bukan merupakan bagian dari pengendali perusahaan. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article Investor Siap-Siap! Anak Usaha TPIA Chandra Daya Investasi Akan IPO [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Investor Siap-Siap! Anak Usaha TPIA Chandra Daya Investasi Akan IPO (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Foto: Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana menghadiri peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)di Istana Negara, Rabu (17/4/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo) Jakarta, CNBC Indonesia - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menegaskan pihaknya telah membekukan lebih dari 140 ribu rekening dormant atau rekening tidak aktif selama 10 tahun terakhir. Dari data PPATK total uang yang berada di dalam 140 ribu rekening ini mencapai Rp 428.612.372.321 atau Rp 428,61 miliar. Hal ini ditegaskan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada CNBC Indonesia. "Iya salah satunya," kata Ivan. Ivan pun mengungkapkan PPATK tidak merampas rekening ataupun isi dari rekening ini. Tindakan yang dilakukan PPATK adalah untuk melindungi hak dan kepentingan pemilik rekening. "Ya gak mungkin lah dirampas, ini justru sedang dijaga, diperhatian dan dilindungi dari potensi tindak pidana," ujar Ivan. "Jika mau mengaktifkan ya bisa tinggal hubungi banknya atau ke PPATK. Rekening dan uangnya 100% aman dan tidak berkurang," tegas Ivan. Langkah ini, lanjut Ivan, adalah bentuk komitmen bahwa negara harus hadir melindungi masyarakat. PPATK telah meminta perbankan untuk segera melakukan verifikasi data nasabah serta memastikan reaktivasi rekening ketika diyakini keberadaan nasabah serta kepemilikan rekening dari nasabah bersangkutan. "Pengkinian data nasabah perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak merugikan nasabah sah serta menjaga perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia," kata Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK M. Natsir Kongah. Dia menambahkan PPATK merekomendasikan upaya memperketat pengelolaan rekening dormant ke seluruh sektor perbankan. Ini meliputi: Perbaikan kebijakan Know Your Customer (KYC), Penerapan Customer Due Diligence (CDD) secara menyeluruh, sekaligus juga menghimbau pemilik rekening untuk waspada serta aktif menjaga kepemilikannya, meskipun perbankan telah menerapkan standar perlindungan terbaiknya, namun perlu partisipasi aktif dari pemilik rekening. (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] Next Article Nasib Uang di Rekening Nganggur atau Dormant akan Diblokir PPATK [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Nasib Uang di Rekening Nganggur atau Dormant akan Diblokir PPATK (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia- Menilik perkembangan data ekonomi Amerika Serikat dengan inflasi masih di atas 2%, pelaku pasar memproyeksi Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed masih akan menahan level ed Funds Rate (FFR) di level 4,25%-4,50% pada Federal Open Market Committee (FOMC) meeting 29-30 Juli 2025. Presiden Direktur PT Samuel Aset Manajemen, Agus Basuki Yanuar menyebutkan posisi inflasi AS dan tingkat pengangguran yang belum mencapai target The Fed membuat potensi suku bunga acuan akan diturunkan cukup terbatas. Selain itu dampak implementasi tarif impor AS yang baru akan diterapkan pada 1 Agustus 2025 baru akan terasa di September sehingga Bank Sentral masih akan memperhitungkan kondisi ini. Pasar masih mengharapkan The Fed bisa memangkas FFR sebanyak 2 kali hingga akhir tahun 2025 meski masih akan dipengaruhi kondisi inflasi sehingga bisa saja suku bunga dipangkas 1 kali. Ekspektasi terhadap pemangkasan suku bunga acuan bisa mendorong minat investasi ke Surat Berharga Negara (SBN) seiring dengan turunnya penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Di sisi lain investor asing masih belum masuk Kembali ke pasar saham yang saat ini masih ditopang oleh investor domestik baik ritel maupun institusi. Seperti apa pelaku pasar melihat arah kebijakan The Fed dan BI? bagaimana dampaknya ke minat investasi di pasar keuangan RI? Selengkapnya simak dialog Andi Shalini dengan Presiden Direktur PT Samuel Aset Manajemen, Agus Basuki Yanuar dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Rabu, 30/07/2025) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani[1] resmi memungut 2 pajak[2] dalam transaksi perdagangan aset kripto[3]. Itu ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Beleid tersebut bakal resmi berlaku mulai 1 Agustus 2025 mendatang. Pajak pertama yang dipungut Sri Mulyani adalah PPN. Ada 2 kondisi transaksi kripto yang bakal dikenakan pajak pertambahan nilai. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Pertama, atas penyerahan jasa kena pajak berupa jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi perdagangan aset kripto oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Ini mencakup jual beli aset kripto menggunakan mata uang fiat; tukar-menukar alias barter aset kripto; deposit, penarikan dana, pemindahan, hingga penyediaan atau pengelolaan media penyimpanan aset kripto. Sedangkan kondisi kedua yang dipungut PPN adalah atas penyerahan jasa kena pajak berupa jasa verifikasi transaksi aset kripto oleh penambang aset kripto. "PPN yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif 12 persen dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) PMK Nomor 131 Tahun 2024," bunyi penggalan Pasal 5 Ayat (1) beleid tersebut, dikutip Rabu (30/7). DPP nilai lain yang ditetapkan pemerintah adalah 11/12. Dengan kata lain, setiap transaksi kripto bakal dipungut PPN senilai 11 persen alias 0,11. Misalnya, Ujang menjual 1 koin aset kripto dan Asep membelinya dengan uang rupiah di e-wallet yang disediakan PPMSE. Jika harga 1 koin aset kripto itu setara Rp500 juta, rumus perhitungan PPN-nya adalah 11 persen x (1 koin x Rp500 juta). PPN yang dipungut dari transaksi itu berarti Rp55 juta. Menkeu Sri Mulyani hanya membebaskan PPN atas penyerahan aset kripto yang dipersamakan dengan surat berharga. Selain PPN, pajak kedua yang dipungut pemerintah dari transaksi perdagangan kripto adalah PPh. Tarifnya dipukul rata sebesar 0,21 persen dari nilai transaksi, baik jual beli maupun barter. Tarif PPh yang dipungut kali ini lebih tinggi dibandingkan PMK Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Pemerintah saat itu hanya memungut PPh 0,1 persen atau 0,2 persen, tergantung penyelenggara transaksinya terdaftar atau tidak. "PPMSE wajib membuat bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan unifikasi atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) paling lama akhir bulan masa pajak yang bersangkutan," jelas Pasal 12 Ayat (9). "PPMSE wajib menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) yang telah dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan," sambung Pasal 12 Ayat (12) PMK Nomor 50 Tahun 2025. ====[4] Berikut contoh PPh Pasal 22 yang dipungut dari transaksi kripto: 1. Jual beli Bambang punya 1 koin kripto, sedangkan Pamungkas memiliki uang rupiah di e-wallet yang disediakan PPMSE. Harga 1 koin kripto itu adalah Rp500 juta. Pamungkas kemudian membeli 0,7 koin kripto milik Bambang pada 5 Agustus 2025 melalui platform perdagangan. PPh Pasal 22 yang dipungut dari transaksi tersebut adalah 0,21 persen x (0,7 koin x Rp500 juta), yakni sebesar Rp735 ribu. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) diharuskan menyetorkan PPh Pasal 22 yang telah dipungut paling lambat 15 September 2025. Lalu, melaporkan pemungutan itu pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Unifikasi Agustus, paling lambat pada 20 September 2025. 2. Barter (swap) Cristian memiliki 0,3 koin kripto A dan Gonzales memegang 30 koin kripto B, keduanya melakukan transaksi tukar-menukar (swap) pada 10 Agustus 2025. Nilai konversi aset kripto A pada saat transaksi, misalnya, Rp500 juta per koin. Sedangkan harga kripto B adalah Rp5 juta per koin. PPh yang dipungut dari transaksi penyerahan Cristian adalah 0,21 persen x (0,3 koin x Rp500 juta) alias Rp315 ribu. Sedangkan PPh yang dipungut dari transaksi penyerahan Gonzales sebesar 0,21 persen x (30 koin x Rp5 juta), yakni Rp315 ribu. PPMSE diharuskan membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22 berupa dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan unifikasi. Kemudian, menyetorkan hasil pungutan pajaknya pada 15 September 2025 dan melaporkannya dalam SPT Masa Pajak Penghasilan Unifikasi Agustus paling lambat 20 September 2025. (skt/agt) References^ Sri Mulyani (www.cnnindonesia.com)^ pajak (www.cnnindonesia.com)^ kripto (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Foto: Salah satu properti yang dimiliki PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA). (Dok.buvagroup.com) Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan perdagangan sementara (suspensi) saham emitan milik Happy Hapsoro, PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA) karena telah terjadi peningkatan harga kumulatif yang signifikan. Langkah tersebut dalam rangka cooling down sebagai bentuk perlindungan bagi Investor, khususnya bagi pemegang saham BUVA. Suspensi dilakukan pada tanggal 30 Juli 2025 di pasar reguler maupun pasar tunai. "Dalam rangka PT Bursa Efek Indonesia memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan saham PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA) pada tanggal 30 Juli 2025," tulis manajemen BEI melalui keterbukaan informasi BEI, Rabu (30/7). Adapun tujuan suspensi untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya di saham PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA). "Para pihak yang berkepentingan diharapkan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan," tulis BEI. Sebagai informasi, selama lima hari terakhir harga saham emiten BUVA naik 92% dan selama sebulan terakhir terbang 165,7% ke posisi Rp 194 per saham. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article Harga Naik 568%, BEI Gembok Perdagangan Saham PACK [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Harga Naik 568%, BEI Gembok Perdagangan Saham PACK (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Peran Asosiasi Lembaga Pemeriksa Halal Indonesia (ALPHI) dalam memperkuat ekosistem halal Nasional mendapatkan dukungan dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) PT Sucofindo (Persero). Dukungan itu disampaikan disampaikan Kepala Unit Halal LPH PT Sucofindo, Agus Suryanto dalam rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) dan Focus Group Discussion (FGD) ALPHI di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, baru-baru ini. Sebagai salah satu pendiri dan anggota aktif ALPHI, LPH PT Sucofindo telah menjadi bagian dari perjalanan strategis ALPHI sejak awal, dengan turut menjabat sebagai Koordinator Divisi Regulasi dan Kehumasan dalam kepengurusan periode pertama. Peran tersebut menjadi wujud nyata kontribusi LPH PT Sucofindo sebagai BUMN yang mengemban amanat Agent Of Development, membangun kerangka regulasi dan tata kelola pemeriksaan halal di Indonesia. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dalam forum Munas dan FGD, LPH PT Sucofindo juga mendorong sinergi antarlembaga pemeriksa halal untuk merespons berbagai tantangan strategis, termasuk kesiapan menghadapi kewajiban sertifikasi halal tahap kedua pada tahun 2026, yaitu kewajiban halal ke sektor kosmetik. "Kami percaya bahwa kolaborasi antarlembaga melalui ALPHI merupakan langkah penting dalam menjaga standar dan integritas sistem jaminan produk halal di Indonesia. Kami berharap kolaborasi ini dapat menjadi percepatan realisasi kebijakan wajib halal untuk kosmetik di tahun 2026," tutur Agus. Agus menambahkan, sebagai LPH yang bergerak di bidang Pengujian, Inspeksi, Sertifikasi, dan Laboratorium, LPH PT Sucofindo terus berinovasi untuk menghadirkan layanan halal guna mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta industri besar dalam memenuhi kewajiban halal secara berkelanjutan. Layanan tersebut meliputi Pemeriksaan Kehalalan Produk untuk 15 produk barang dan jasa, antara lain produk makanan, minuman, kosmetik, obat, barang gunaan, dan bahan kimia, serta jasa penyembelihan dan jasa logistik. Layanan yang sama juga termasuk Pemeriksaan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di pelaku usaha, Uji Laboratorium Halal untuk mendukung pembuktian kehalalan bahan baku dan produk akhir jika diperlukan, hingga Audit Halal yang mengintegrasikan sistem manajemen mutu dan keamanan pangan dengan prinsip kehalalan. "Kami terus berinovasi melalui digitalisasi layanan halal, guna memudahkan proses pemeriksaan, dan pelaporan audit. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya mendukung transformasi industri halal nasional yang inklusif dan berdaya saing global," pungkas Agus Suryanto. (rea/rir) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Foto: Warga melintasi tangga pada lorong Mal Blok M yang kini berganti nama jadi Blok M Hub di Jakarta, Senin (2/6/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten pengelola pusat perbelanjaan atau Mal PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) mencatat peningkatan laba 34,52% pada semester 1-2025. Hal ini terjadi di tengah ramainya fenomena 'Rohana' dan 'Rojali' di Indonesia. Sebagai informasi, Rohana adalah songkatan dari rombongan hanya nanya, dan Rojali adalah rombongan jarang beli. Meski pusat perbelanjaan kini terlihat ramai, namun gaya dan pola belanja kelompok ini justru mencerminkan tren konsumsi masyarakat yang berubah, dan berdampak pada omzet mal secara keseluruhan. Meski demikian, merujuk pada laporan keuangan terbaru dikutip dari keterbukaan informasi BEI, laba tahun berjalan emiten ini per Juni 2025 tercatat sebesar Rp1,13 triliun. Sementara di tahun 2024, perseroan membukukan laba sebesar Rp846,33 miliar. Dari sisi top line, perusahaan ini membukukan pendapatan usaha sebesar Rp3,37 triliun. Capaian ini melesat 3,37% dari tahun lalu sebesar Rp3,26 triliun. Pendapatan usaha tersebut ditopang oleh lini bisnis pendapatan sewa pelanggan sebesar Rp1,11 triliun dan pendapatan sewa apartemen dan servis sebesar Rp35,6 miliar. Selain dari pos tersebut, PWON juga mencatat pendapatan dari segmen kontrak dengan pelanggan. Rinciannya, sebesar Rp508 miliar dikontribusi oleh pendapatan jasa pemeliharaan, Rp246,8 miliar dari penjualan kondominium dan kantor, Rp581,5 miliar dari pendapatan hotel, Rp252,32 miliar dari penjualan tanah dan bangunan, serta Rp453,63 dari pendapatan lainnya. Dari segi permodalan, per Juni 2025, perusahaan mencatatkan aset sebesar Rp35,56 triliun. Hal ini meningkat dari periode 31 Desember 2024 dengan perolehan Rp35,37 triliun. Adapun liabilitas dan ekuitas PWON tercatat sebesar masing-masing Rp10,07 triliun dan Rp25,48 triliun. Diketahui, PWON memiliki sejumlah portofolio mal yang dikelola. Diantaranya, Tunjungan Plaza dan Pakuwon Mal di Surabaya. Di Jakarta, PWON mengelola jaringan mal Plaza Blok M, Gandaria City Mall, hingga Kota Kasablanka Mall. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article Video: Q1-2025 Positif, Dirut BTN Optimistis Bisnis Lanjut Nge-Gas! [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Video: Q1-2025 Positif, Dirut BTN Optimistis Bisnis Lanjut Nge-Gas! (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo[1]) Shinta Kamdani mengakui ada sebagian pelaku usaha yang menjalankan praktik usaha tidak etis seperti yang disinggung Presiden Prabowo Subianto[2] dengan istilah serakahnomics[3]. "Ya, mungkin ada ya semacam itu. Tentunya di Apindo kami mencoba untuk menghasilkan pengusaha-pengusaha yang baik. Ya, maksudnya tidak seperti itu," kata Shinta saat ditemui di Kantor Pusat Apindo, Jakarta Selatan, Selasa (29/7). Pernyataan itu merespons pidato Prabowo yang menyindir praktik bisnis yang dinilai serakah dan tidak berpihak pada rakyat kecil, terutama petani dan buruh. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Beberapa waktu lalu, Prabowo menyebut perilaku itu sebagai "hisap darah rakyat" dan memberi label "serakahnomics", yakni pola mencari untung sebesar-besarnya tanpa memperhatikan keadilan sosial. Shinta menyatakan bisa jadi kritik itu ditujukan pada sebagian kecil pelaku usaha yang memang belum menjalankan prinsip usaha secara berimbang. "Ini kan kadang-kadang Pak Presiden juga mau menyindir lah mungkin pihak-pihak tertentu. Ya, mungkin saja (pelaku usaha semacam) itu ada," ujarnya. Menurut Shinta, Apindo justru berupaya mendorong semangat kolektif dan kolaboratif di kalangan dunia usaha. Tema Indonesia Incorporated yang diusung dalam Rapat Kerja Nasional Apindo tahun ini, kata dia, mencerminkan keinginan untuk membangun semangat kebersamaan. "Karena saya merasa semangat ini yang harus kita bangun bersama. Karena kelihatannya saat ini optimisme kok semakin mereda," tuturnya. Ia juga menyinggung kondisi dunia usaha yang terpukul pada Ramadan lalu dan perlunya fokus pada solusi, bukan sekadar masalah. Shinta menegaskan Indonesia adalah milik bersama, bukan hanya milik pemerintah atau segelintir kelompok. "Indonesia tuh milik siapa sih? Indonesia kan milik kita bersama. Ini yang mungkin kita perlu bangun bersama," katanya. ====[4] (agt/agt) References^ Apindo (www.cnnindonesia.com)^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ serakahnomics (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Foto: Liana Saputri dan Jhony Saputra, anak dari Haji Isam, yang miliki koleksi mobil mewah. (Tangkapan layar instagram @lianajhonlin12) Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali membuka perdagangan saham emiten yang dikendalikan oleh anak Andi Syamsuddin Arsyad atau lebih dikenal sebagai Haji Isam, PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) mulai tanggal 30 Juli 2025 di pasar reguler maupun pasar tunai. Diketahui saham PGUN dihentikan perdagangan sahamnya oleh BEI pada tanggal 28 Juli 2025 karena terjadi peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada sahamnya. Sebagai informasi, PGUN mencatat laba bersih hingga semester pertama tahun 2025 sebesar Rp 83,53 miliar. Laba tersebut meroket 690% dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar Rp 10,57 miliar. Mengutip laporan keuangannya yang disampaikan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI), laba tersebut ditopang penjualan bersih yang mencapai Rp 385,17 miliar atau naik 48,9% dari semester I tahun 2024 yang sebesar Rp 258,63 miliar. Seiring dengan meningkatnya penjualan bersih, beban pokok penjualan PGUN juga naik dari semester I tahun 2024 yang sebesar Rp 211,2 miliar menjadi Rp 242,4 miliar . Sehingga, laba bruto PGUN melonjak 201,6% dari Rp 47,3 miliar menjadi Rp 142,7 miliar ditahun ini. Selanjutnya, dikurangi beban umum dan administrasi yang menyusut menjadi Rp 17,5 miliar dari semester pertama tahun 2024 yang sebesar Rp 21,2 miliar, dan keuntungan atas perubahan nilai wajar aset biologis yang turun menjadi Rp 6,09 miliar, maka laba usaha PGUN melonjak menjadi Rp 119,09 miliar dari Rp 32,89 miliar. Kemudian, dikurangi beban keuangan yang menyusut menjadi Rp 16,9 miliar dari Rp 21,03 miliar dan beban lain-lain yang naik menjadi Rp 4,82 miliar, maka laba sebelum pajak penghasilan melonjak jadi Rp 106,9 miliar di tahun ini dari Rp 13,7 miliar di tahun 2024. Setelah dikurangi pos manfaat pajak penghasilan, laba bersih tahun berjalan pada semester I tahun 2025 menjadi Rp 83,53 miliar. Adapun total aset PGUN hingga semester I tahun 2025 mencapai Rp 2,64 triliun dibandingkan akhir tahun 2024 yang sebesar Rp 2,63 triliun. PGUN dimiliki oleh anak Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam, Liana Saputri dan Jhony Saputra melalui PT Araya Agro Lestari dan PT Citra Agro Raya. Total kepemilikan gabungan secara tidak langsung keduanya di PGUN mencapai 4.400.386.682 atau 76,69%. Sementara itu sepanjang pekan lalu saham PGUN sempat melonjak 60,5% ke level 915. Saham ini menjadi salah satu top gainers dengan kenaikan mingguan terbesar kedua, di bawah CDIA yang melesat 70,8%. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article Siap-siap, BEI Bakal Buka Short Selling pada September 2025 [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Siap-siap, BEI Bakal Buka Short Selling pada September 2025 (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Nilai tukar rupiah[1] bertengger di Rp16.375 per dolar AS[2] pada Rabu (30/7) pagi. Mata uang Garuda naik 34 poin atau plus 0,21 persen. Mata uang Asia bervariasi. Dolar Singapura menguat 0,11 persen, peso Filipina turun 0,30 persen, dan baht Thailand naik 0,20 persen. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Sedangkan mata uang utama negara maju dibuka mayoritas menguat. Poundsterling Inggris naik 0,08 persen, euro Eropa plus 0,15 persen, franc Swiss menguat 0,17 persen, dan dolar Kanada naik 0,04 persen. Analis Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah berkonsolidasi dengan potensi menguat setelah data pekerjaan AS, job Openings and labor turnover survey (JOLTS), yang lebih lemah dari perkiraan. "Investor cenderung wait and see menantikan rilis data PDB AS kuartal II dan rapat FOMC (Federal Open Market Committee) malam ini," katanya pada CNNIndonesia.com. Hari ini, ia memperkirakan rupiah bergerak di rentang Rp16.300 - Rp16.450 per dolar AS. ====[3] (fby/agt) References^ Nilai tukar rupiah (www.cnnindonesia.com)^ dolar AS (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Foto: Petugas menjunjukkan uang pecahan dolar AS dan rupiah di Dolarindo Money Changer, Jakarta, Selasa (8/4/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Jakarat, CNBC Indonesia - Nilai tukar rupiah dibuka menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan. Melansir dari Refinitiv, pada pembukaan perdagangan Rabu (30/7/2025) rupiah dibuka menguat/melemah 0,24% di posisi Rp16.350/US$. Sementara itu, indeks dolar AS per pukul 09.00 terpantau melemah 0,12% di level 98,77. Setelah kemarin ditutup menguat 0,26% sekaligus menjadikan penguatan selama empat hari beruntun. Pergerakan nilai tukar rupiah pada hari ini, masih akan dipengaruhi oleh sentimen dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, penguatan indeks dolar AS selama empat hari beruntun yang menandakan pelaku pasar sedangn memburu aset berdenominasi dolar AS , dapat menjadi tekanan bagi pergerakan mata uang emerging market, termasuk rupiah pada perdagangan hari ini. Selain itu, pasar juga masih menanti hasil keputusan FOMC The Fed yang akan mengumumkan kebijakan suku bunga nya pada Rabu malam waktu AS atau Kamis dini hari waktu Indonesia. Pasar memperkirakan The Fed masih akan menahan suku bunga pada bulan ini. Namun, yang ditunggu-tunggu market adalah sinyal The Fed ke depan. Pasar memperkirakan The Fed akan memangkas suku bunga mulai September mendatang atau pertemuan berikutnya setelah malam nanti. Dari dalam negeri, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM baru saja merilis realisasi investasi indonesia hingga semester I-2025 yang mencapai Rp942,9 triliun atau tumbuh 13,6% (yoy). Capaian ini sudah memenuhi 49,5% dari target investasi tahun 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyebutkan bahwa investasi ini terdiri dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp510,3 triliun (54,1%) dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp432,6 triliun (45,9%). Hal ini menunjukkan minat investasi asing di Indonesia masih sangat tinggi serta sesuai dengan target dari pemerintah. Sentimen positif dari capaian investasi ini dapat memberikan angin segar bagi pasar keuangan domestik, termasuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal. Dengan fundamental ekonomi yang tetap solid dan potensi capital inflow dari investor asing, tekanan terhadap rupiah dapat lebih teredam, terutama jika ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan The Fed ke depan cenderung dovish. (evw/evw) [Gambas:Video CNBC] Next Article Gerak 'Roller Coaster' Rupiah di Semester I-2025, Dolar Masih Perkasa [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Gerak 'Roller Coaster' Rupiah di Semester I-2025, Dolar Masih Perkasa (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Foto: Sejumlah pengunjung di dalam ruangan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa, (8/4/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka naik 0,32% ke level 7.642,25 pagi ini, Rabu (30/7/2025). Penguatan IHSG ini merupakan yang ke 17 dalam 18 hari terakhir secara non kumulatif. Sejak awal bulan lalau atau tepatnya 4 Juli 2025 IHSG tercatat telah melesat 11,32%. Sebanyak 230 saham naik, 61 turun, dan 274 tidak bergerak pagi ini. Nilai transaksi pagi ini mencapai Rp 151,4 miliar yang melibatkan 271 juta saham dalam 24.854 kali transaksi. Pasar Asia-Pasifik dibuka variatif pada Rabu (30/7/2025) pagi, di tengah pernyataan tegas dari Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick bahwa batas waktu pengenaan tarif besar terhadap sejumlah mitra dagang pada Jumat mendatang tidak akan ditunda. Meski demikian, Lutnick menambahkan bahwa negosiasi dagang dengan China masih berjalan dalam jalur waktu yang berbeda. Indeks Nikkei 225 Jepang dibuka mendatar, sementara Topix naik tipis 0,1%. Di Korea Selatan, Kospi menguat 0,48% dan indeks saham berkapitalisasi kecil Kosdaq bertambah 0,42%. Sebaliknya, indeks S&P/ASX 200 Australia justru melemah 0,19% pada awal perdagangan. Pergerakan tersebut mencerminkan kehati-hatian pelaku pasar terhadap arah kebijakan perdagangan AS. Diketahui, kelanjutan jeda tarif antara Amerika Serikat dan China belum akan diputuskan sebelum mendapat persetujuan langsung dari Presiden Donald Trump. "Trump memiliki keputusan akhir atas semua kesepakatan dagang dan jeda tarif yang sedang dibahas," ujar Menteri Keuangan AS Scott Bessent kepada CNBC. Pernyataan itu disampaikan setelah pejabat dagang tinggi dari kedua negara menyelesaikan putaran ketiga pembicaraan di Stockholm, Swedia, sejak Mei lalu. "Kami akan kembali ke Washington, D.C., dan berbicara dengan Presiden apakah itu sesuatu yang ingin dia lanjutkan," kata Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer kepada wartawan usai pertemuan. Sementara itu, pasar keuangan global akan menunggu momen penting pada hari ini hingga Kamis dini hari. The Fed akan mengumumkan kebijakan suku bunga pada Rabu waktu AS atau Kamis dini hari waktu Indonesia. Sejumlah data penting juga akan diumumkan AS pada hari ini. Dari dalam negeri, pemerintah mencatatkan realisasi investasi yang kuat hingga paruh pertama 2025, mencapai hampir setengah dari target tahunan. Revisi ke atas proyeksi pertumbuhan dari Dana Moneter Internasional (IMF) diharapkan menjadi kabar baik bagi Indonesia. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article IHSG Dibuka Naik 0,21%, Kembali Uji Level 7.200 [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article IHSG Dibuka Naik 0,21%, Kembali Uji Level 7.200 (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Foto: Layar menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (23/6/2025). (CNBC Indonesia/ Faisal Rahman) Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan ada sebanyak lima saham dengan status unusual market activity (UMA) yaitu pergerakan saham yang terjadi di luar kebiasaan pada Rabu, 30 Juli 2025. Satu di antaranya dinilai menunjukkan pola transaksi yang tak wajar, sementara empat sisanya mengalami peningkatan harga yang tak wajar. Antara lain, emiten properti PT MNC Land Tbk. (KPIG) yang dinilai mengalami pola transaksi tak wajar. Stockbit mencatat saham entitas MNC Group itu naik 7,59% dalam sepekan terakhir, dan saat ini berada di posisi harga 170. Selanjutnya, saham property dan perhotelan PT Citra Putra Realty Tbk. (CLAY) dipantau bursa karena peningkatan harga yang tak wajar. Saham itu naik mesat 104,41% dalam sepekan terakhir, dan saat ini berada di posisi 1.390 per saham. Berikutnya, BEI juga memantau ketat saham emiten sawit PT Pulau Subur Tbk. (PTPS) karena mengalami peningkatan harga tak wajar. PTPS terpantau meningkat 22,73% dalam sepekan terakhir dan kini berada di posisi harga 162 per saham. Masih dengan alasan yang sama, saham PT Rockfields Properti Indonesia Tbk. (ROCK) termasuk dalam kategori UMA. Saham emiten properti itu melambung 45,11% dalam sepekan terakhir, dan terakhir berada di posisi harga 386 per saham. Terakhir, saham PT Vastland Indonesia Tbk. (VAST) yang masuk kategori UMA karena peningkatan harga tak wajar. Harga saham emiten properti itu telah melonjak 22,51% dalam sepekan terakhir. Sehubungan dengan terjadinya UMA atas kelima saham tersebut, BEI menyampaikan saat ini sedang mencermati perkembangan pola transaksi semua saham tersebut. "Pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal," kata Bursa dalam keterangannya, dikutip Rabu (30/7/2025). Oleh karena itu para investor diharapkan untuk: a. Memperhatikan jawaban Perusahaan Tercatat atas permintaan konfirmasi Bursa; b. Mencermati kinerja Perusahaan Tercatat dan keterbukaan informasinya; c. Mengkaji kembali rencana corporate action Perusahaan Tercatat apabila rencana tersebut belum mendapatkan persetujuan RUPS; d. Mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat timbul di kemudian hari sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi. Seluruh keterbukaan informasi terkait Emiten dipublikasikan melalui website Bursa (www.idx.co.id). (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article Saham Bergerak di Luar Kebiasaan, BEI Pantau Ketat 3 Emiten Ini [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Saham Bergerak di Luar Kebiasaan, BEI Pantau Ketat 3 Emiten Ini (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Foto: Karyawati menunjukkan emas PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) di salah satu gallery penjualan emas di Jakarta, Selasa (16/7/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menambahkan ketentuan pengenaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap kegiatan usaha bullion dan emas batangan ke dalam ketentuan pemungutan PPh Pasal 22 terkait pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51 Tahun 2025 yang telah ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sejak 25 Juli 2025 dan berlaku pada 1 Agustus 2025 itu disebutkan bahwa tarif PPh Pasal 22 0,25% dikenakan untuk pembelian emas batangan oleh bullion bank yang telah memperoleh izin OJK dari harga pembelian tidak termasuk PPN. "Atas pembelian emas batangan oleh Lembaga Jasa Keuangan penyelenggara Kegiatan Usaha Bullion yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai," dikutip dari PMK 51/2025, Rabu (30/7/2025). Ketentuan lainnya dalam PMK itu masih serupa dengan yang diatur dalam PMK sebelumnya yang diatur dalam PMK 34/2017. Namun, ada terdapat modifikasi, seperti ketentuan terkait pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 2022. Berikut ini pengecualian pungutan PP Pasal 22 untuk impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk atau PPN berupa barang-barang: 1. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; 2. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia; 3. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana; 4. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum; 5. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 6. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya; 7. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; 8. barang pindahan; 9. barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum; 10. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; 11. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; 12. vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan imunisasi nasional; 13. buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya; 14. kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya; 15. pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional; 16. kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum; 17. peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia; 18. barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama; dan 19. barang untuk kegiatan usaha panas bumi; Sebagai catatan, PMK itu juga memuat rincian tarif PPh Pasal 22 per tarif detail untuk barang-barang tertentu yang dikenakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 10% (sepuluh persen), impor barang-barang tertentu lainnya yang dikenakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen), impor barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu yang dikenakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 0,5% (nol koma lima persen), impor barang berupa emas batangan yang dikenakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen), dan daftar ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dikenakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22. (arj/haa) [Gambas:Video CNBC] Next Article Warga RI Punya 1.800 Ton Emas, Tapi Disimpan di Bawah Bantal & Toilet [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Warga RI Punya 1.800 Ton Emas, Tapi Disimpan di Bawah Bantal & Toilet (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Pasar Asia-Pasifik dibuka variatif pada Rabu (30/7/2025) pagi, di tengah pernyataan tegas dari Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick bahwa batas waktu pengenaan tarif besar terhadap sejumlah mitra dagang pada Jumat mendatang tidak akan ditunda. Meski demikian, Lutnick menambahkan bahwa negosiasi dagang dengan China masih berjalan dalam jalur waktu yang berbeda. Indeks Nikkei 225 Jepang dibuka mendatar, sementara Topix naik tipis 0,1%. Di Korea Selatan, Kospi menguat 0,48% dan indeks saham berkapitalisasi kecil Kosdaq bertambah 0,42%. Sebaliknya, indeks S&P/ASX 200 Australia justru melemah 0,19% pada awal perdagangan. Pergerakan tersebut mencerminkan kehati-hatian pelaku pasar terhadap arah kebijakan perdagangan AS. Diketahui, kelanjutan jeda tarif antara Amerika Serikat dan China belum akan diputuskan sebelum mendapat persetujuan langsung dari Presiden Donald Trump. "Trump memiliki keputusan akhir atas semua kesepakatan dagang dan jeda tarif yang sedang dibahas," ujar Menteri Keuangan AS Scott Bessent kepada CNBC. Pernyataan itu disampaikan setelah pejabat dagang tinggi dari kedua negara menyelesaikan putaran ketiga pembicaraan di Stockholm, Swedia, sejak Mei lalu. "Kami akan kembali ke Washington, D.C., dan berbicara dengan Presiden apakah itu sesuatu yang ingin dia lanjutkan," kata Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer kepada wartawan usai pertemuan. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article Israel Serang Iran, Bursa Asia Dibuka Kebakaran [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Israel Serang Iran, Bursa Asia Dibuka Kebakaran (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Gizi Nasional[1] (BGN) akan menggenjot pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis[2]. Saat ini, program sudah menjangkau 7.444.238 penerima manfaat yang tersebar di seluruh daerah. Rinciannya; siswa tingkat PAUD/TK/RA setara berjumlah 433.480, SD/MI 3.074.451, SMP/MTs 1.991.877, SMA/SMK/MA/MAK 1.624.041, Santri Ponpes 34.741, PKBM/SLB 13.059, seminari 795, ibu hamil 33.103, ibu menyusui 56.909, balita 176.926, serta siswa Sekolah Rakyat dengan total sejumlah 4.856 penerima mandat. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Nah, dalam 10 hari ke depan, jumlah itu akan dilipatgandakan jadi 15 juta. "Dalam rangka percepatan Program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional dalam 10 hari ke depan, akan mengopersionalkan sejumlah 2.401 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Sehingga total akan beroperasi sebanyak 4.788 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Artinya Badan Gizi Nasional dalam 10 hari ke depan akan melayani kurang lebih 15 juta penerima manfaat," jelas Staf Khusus Badan Gizi Nasional (BGN) Redy Hendra Gunawan dalam pernyataan resmi, Senin (28/7). Untuk mempercepat program, pihaknya akan merekrut masyarakat miskin untuk menjadi tenaga kerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Perekrutan dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan kebijakan ini, dari 47 tenaga kerja di SPPG, minimal 30 persennya akan dialokasikan untuk keluarga prasejahtera. "lni sesuai dengan arahan Pak Presiden bahwa Program Makan Bergizi Gratis harus berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Kami berharap, dengan kebijakan ini BGN akan berkontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja, terutama yang berasal dari keluarga desil 1 dan desil 2," kata Redy. Selain menggandeng masyarakat miskin menjadi tenaga kerja, ia mengatakan SPPG juga menggandeng kelembagaan ekonomi lokal. Redy mengatakan jumlah SPPG yang telah beroperasi hingga hari ini, berjumlah 2.378 unit. SPPG itu beroperasi dengan menggandeng sebanyak 6.076 kelembagaan ekonomi lokal yang menjadi supplier. Kelembagaan ekonomi lokal itu meliputi koperasi, BUMDes/BUMDesma, dan UMKM. "Sebanyak 93.572 sumber daya manusia dari masyarakat lokal terlibat menjadi relawan SPPG," kata Redy. ====[3] (agt) References^ Badan Gizi Nasional (www.cnnindonesia.com)^ Makan Bergizi Gratis (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Daftar Isi Jakarta, CNBC Indonesia - Banyak kelas menengah yang sulit memupuk kekayaan dan naik kelas. Pasalnya, mereka kerap kali hanya menikmati penghasilan stabil dan gaya hidup yang nyaman. Konsep jebakan pendapatan menengah atau middle income trap, yang pertama kali diperkenalkan oleh Bank Dunia pada 2007, juga dapat terjadi dalam keuangan pribadi. Hal ini merujuk pada kondisi stagnasi ekonomi di mana individu sulit meningkatkan pendapatan dan akumulasi aset Meskipun memiliki pendapatan yang cukup, faktor perilaku dan struktural kerap menjadi penghambat pertumbuhan kekayaan mereka. Berikut adalah beberapa tanda bahwa seseorang mungkin terjebak dalam jebakan finansial kelas menengah, dikutip dari New Trader U: 1. Inflasi Gaya Hidup Ketika pendapatan meningkat, pengeluaran juga ikut naik, bahkan melebihi kenaikan gaji. Kebiasaan ini memicu konsumsi yang berlebihan dan mengurangi kesempatan menabung atau berinvestasi. 2. Rasa Puas yang Berlebihan Pencapaian gaya hidup yang nyaman sering kali membuat seseorang merasa puas dan tidak terdorong untuk meningkatkan karier atau pendapatan. Akibatnya, mereka terjebak dalam stagnasi ekonomi yang sulit ditembus. 3. Pengelolaan Keuangan yang Buruk Banyak dari kalangan kelas menengah lebih fokus pada konsumsi daripada menabung dan berinvestasi. Aset seperti rumah sering kali dibiarkan tanpa pemeliharaan yang tepat, yang dapat menurunkan nilainya seiring waktu. 4. Tingginya Biaya Hidup Biaya kebutuhan utama, seperti hunian, pendidikan, dan kesehatan, menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka. Dengan biaya yang terus meningkat, ruang untuk menabung semakin sempit. 5. Terjebak dalam Utang Utang, seperti cicilan rumah, pinjaman pendidikan, dan kartu kredit, menjadi beban finansial yang signifikan. Pengeluaran untuk membayar utang menghambat kemampuan mereka untuk mengalokasikan dana ke investasi yang menguntungkan. 6. Minimnya Akses ke Peluang Investasi Meskipun memiliki akses kredit, mereka umumnya kekurangan modal yang diperlukan untuk investasi bernilai tinggi. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk meningkatkan kekayaan secara signifikan. 7. Kesenjangan Pengetahuan Finansial Kurangnya pemahaman tentang strategi keuangan tingkat lanjut menjadi hambatan besar dalam membangun kekayaan. Pengetahuan yang terbatas ini menyebabkan keputusan finansial yang kurang optimal. 8. Ketiadaan Pendidikan Keuangan di Sekolah Pendidikan keuangan tidak diajarkan secara komprehensif di sekolah, sehingga banyak orang terpaksa belajar sendiri. Ketiadaan pemahaman ini dapat berdampak pada keputusan finansial yang tidak menguntungkan. 9. Ketakutan Mengambil Risiko Kelas menengah cenderung menghindari risiko finansial dan lebih mengutamakan keamanan pekerjaan. Sikap konservatif ini membuat mereka sulit meningkatkan kekayaan dalam jangka panjang. 10. Pengaruh Lingkungan Finansial Lingkungan yang tidak memprioritaskan pendidikan keuangan dapat menimbulkan kebiasaan finansial yang tidak produktif. Seseorang harus berupaya keras untuk mempelajari strategi keuangan baru agar bisa keluar dari jebakan ini. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article Data Transaksi QRIS Ungkap Beban Kelas Menengah RI Berat [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Data Transaksi QRIS Ungkap Beban Kelas Menengah RI Berat (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) terhadap aset kripto mulai tahun pajak 2026. Namun, untuk pajak pertambahan nilai (PPN) akan dibebaskan. Ketentuan ini telah ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto yang terbit sejak 25 Juli 2025. "Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kesederhanaan, dan kemudahan administrasi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas transaksi perdagangan aset kripto, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto," dikutip dari bagian menimbang PMK 50/2025, Rabu (30/7/2025). Khusus untuk ketentuan PPN, aset kripto dipersamakan dengan surat berharga, sehingga tidak dikenakan PPN. Namun, atas penyerahan jasa kena pajak berupa jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi perdagangan aset kripto oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) maupun jasa kena pajak berupa jasa verifikasi transaksi aset kripto oleh penambang aset kripto tetap dikenakan PPN. Jasa penyedia sarana elektronik yang dikenakan PPN untuk memfasilitasi transaksi aset kripto di antaranya berupa jual beli aset kripto menggunakan mata uang fiat, tukar menukar aset kripto dengan aset kripto lainnya (swap, serta dompet elektronik meliputi deposit, penarikan dana, pemindahan aset kripto ke akun lain, dan penyediaan atau pengelolaan media penyimpanan aset kripto. Besaran nilai tarif PPN untuk cakupan itu ialah 11% karena mempertimbangkan mekanisme perhitungan tarif PPN 12% per 2025 dikalikan dengan nilai lain 11/12 sebagaimana diatur dalam PMK 131/2024. Sementara itu, terkait dengan pengenaan PPh, akan diterapkan bagi penerima atau orang yang memperoleh penghasilan dari hasil penjualan aset kripto, penyelenggaran perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), hingga penambang aset kripto. "Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penjual Aset Kripto sehubungan dengan transaksi Aset Kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan objek Pajak Penghasilan," sebagaimana tertulis dalam PMK 50/2025. Penghasilan sehubungan dengan transaksi Aset Kripto meliputi penghasilan dari seluruh jenis transaksi Aset Kripto, berupa transaksi dengan pembayaran mata uang fiat; tukar-menukar Aset Kripto dengan Aset Kripto lainnya (swap); dan/atau transaksi Aset Kripto lainnya. Besaran PPh Pasal 22 yang dikenakan terhadap penghasilan atas aset kripto itu mengalami kenaikan dalam PMK 50/2025, yaitu menjadi 0,21% dari sebelumnya sebesar 0,1% dalam PMK 68/2022 bila terdaftar di Bappebti. Tarif PPh itu pun bersifat final. "Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik," dikutip dari Pasal 12 PMK 50/2025. Selain itu, terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh Penjual Aset Kripto dari transaksi Aset Kripto yang dilakukan melalui Sarana Elektronik yang disediakan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dikenai Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan tarif sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Aset Kripto. Lalu, bila penghasilan yang diterima atau diperoleh Penjual Aset Kripto yang dilakukan melalui Sarana Elektronik yang disediakan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik telah dikenai PPh luar negeri oleh negara atau yurisdiksi yang menjadi sumber penghasilan di luar negeri, atas PPh luar negeri tersebut tidak dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang di Indonesia. Dalam PMK itu juga diatur tentang sanksi bila pihak-pihak yang terkait dengan seluruh aktivitas transaksi aset kripto ini tidak taat terhadap ketentuan pajaknya. Sanksinya merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Untuk memahami lebih lanjut tentang pengenaan PPh dan PPN aset kripto, berikut ini contohnya sebagaimana disajikan oleh PMK 50/2025: 1. Contoh Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Jual Beli Aset Kripto dengan Mata Uang Fiat Tuan ABC memiliki 1 (satu) koin Aset Kripto dan Tuan BCD memiliki uang rupiah, yang disimpan pada e-wallet yang disediakan oleh Pedagang Aset Keuangan Digital XYZ. Pada tanggal 5 Agustus 2025, melalui platform yang disediakan oleh Pedagang Aset Keuangan Digital XYZ, Tuan ABC menjual 0,7 (nol koma tujuh) koin Aset Kripto dan Tuan BCD membeli 0,7 (nol koma tujuh) koin Aset Kripto, pada harga 1 (satu) koin Aset Kripto = Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Atas transaksi tersebut Pedagang Aset Keuangan Digital XYZ wajib: 1. memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 kepada Tuan ABC sebesar = 0,21% x (0,7 koin x Rp500.000.000,00) = Rp735.000,00; 2. membuat bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 berupa Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi; 3. menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut paling lambat pada tanggal 15 September 2025; dan 4. melaporkan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada SPT Masa Pajak Penghasilan Unifikasi Masa Agustus, paling lambat pada tanggal 20 September 2025. Pada tanggal 10 Agustus 2025, Tuan BCD sebagaimana dimaksud pada contoh huruf A melakukan transaksi tukar-menukar (swap) 0,3 (nol koma tiga) koin Aset Kripto F dengan 30 (tiga puluh) koin Aset Kripto G yang dimiliki oleh Nyonya CDE sebagai pelanggan Pedagang Aset Keuangan Digital XYZ. Pada tanggal 10 Agustus 2025, nilai konversi Aset Kripto ke dalam mata uang rupiah yaitu 1 (satu) koin Aset Kripto F = Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) koin Aset Kripto G = Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Atas transaksi tersebut Pedagang Aset Keuangan Digital XYZ wajib: 1. memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 kepada Tuan BCD sebesar = 0,21% x (0,3 x Rp500.000.000,00) = Rp315.000,00 atas penyerahan koin Aset Kripto F; 2. memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 kepada Nyonya CDE sebesar = 0,21% x (30 x Rp5.000.000,00) = Rp315.000,00 atas penyerahan koin Aset Kripto G; 3. membuat bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 berupa Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi; 4. menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut paling lambat pada tanggal 15 September 2025; dan 5. melaporkan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada SPT Masa Pajak Penghasilan Unifikasi Masa Agustus, paling lambat pada tanggal 20 September 2025. (arj/haa) [Gambas:Video CNBC] Next Article Bitcoin Melesat Usai The Fed Tahan Suku Bunga, Simak Proyeksi Cuannya [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Bitcoin Melesat Usai The Fed Tahan Suku Bunga, Simak Proyeksi Cuannya (www.cnbcindonesia.com)Sumber