bot

Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana pemerintah menghapus klasifikasi beras premium[1] dan medium masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto[2]. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pembahasan kebijakan ini sudah dilakukan di tingkat kementerian dan lembaga, tetapi belum ada keputusan final. "Pak Menko (Pangan Zulkifli Hasan) tadi sampaikan mau bicarakan dulu dengan Pak Presiden. Karena kan beras ini kan sensitif ya. Jangan sampai kebijakannya itu enggak balance antara hulu sama hilir," ujar Arief di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (13/8). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Arief menjelaskan penghapusan klasifikasi beras perlu diiringi penyesuaian harga gabah di tingkat petani agar rantai pasok tetap berjalan sehat. Ia mencontohkan harga gabah yang semula Rp6.000 per kilogram kini menjadi Rp6.500, sehingga perlu ada penyesuaian harga beras di pasar. Menurutnya, kebijakan harga harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak, yakni petani, penggilingan padi, dan konsumen. Ia juga menegaskan usulan penghapusan kategori premium dan medium merupakan inisiatif kementerian/lembaga, bukan arahan langsung Prabowo. Opsi tersebut termasuk dalam empat proposal yang telah diajukan kepada Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Salah satu skenarionya adalah hanya menetapkan satu jenis beras untuk konsumsi umum, dengan tambahan kategori 'beras khusus' seperti beras kesehatan, beras berindeks geografis, atau beras organik. Zulhas mengonfirmasi pembahasan penghapusan klasifikasi premium dan medium telah dilakukan. "Ya, kami sudah rapat. Tentu nanti kami akan lapor kepada Pak Presiden dulu, ya. Sudah, tapi belum bisa diumumkan sebelum lapor kepada Pak Presiden," ujarnya. Bapanas juga mempertahankan pembagian zonasi harga beras untuk mengakomodasi biaya distribusi ke wilayah yang tidak memproduksi padi. Menurut Arief, ongkos kirim menjadi faktor penting yang memengaruhi harga jual di berbagai daerah. Penghapusan klasifikasi beras premium dan medium merupakan bagian dari revisi Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras. Revisi ini melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Perdagangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta asosiasi pelaku usaha perberasan. Selain menghapus pengelompokan mutu premium dan medium, aturan baru nantinya akan menyederhanakan parameter mutu seperti kadar air dan derajat sosoh, mengatur ulang Harga Eceran Tertinggi (HET), serta memperbarui ketentuan labelisasi kemasan. Bapanas menargetkan revisi ini selesai dan berlaku dalam waktu dekat untuk mendukung stabilitas pangan nasional. ====[3] (del/sfr) References^ beras premium (www.cnnindonesia.com)^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Foto: Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memberikan pembekalan kepada para Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia. (Instagram/smindrawati) Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan mengesahkan peraturan terkait mekanisme pembelian kembali atau buyback dan penjualan secara langsung Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), termasuk penerbitan SBSN sebagai seri penukar atau cross switching untuk pembelian kembali Surat Utang Negara (SUN). Ketentuan ini tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 59 Tahun 2025 merevisi PMK 16/PMK 08/2015. Aturan ini diundangkan pada 11 Agustus 2025 dan berlaku efektif sejak tanggal pengundangan. Peraturan ini diterbitkan untuk meningkatkan likuiditas SBSN di pasar sekunder, mengurangi risiko pembiayaan ulang atau refinancing risk, mengelola tingkat imbal hasil, dan memperdalam serta mengembangkan pasar keuangan syariah domestik. Adapun dalam Ayat 1 Pasal 3 PMK Nomor 59 Tahun 2025, tertulis pemerintah sebagai penyelenggara buyback SBSN di pasar sekunder, penjual SBSN secara langsung dan penerbit SBSN cross switching juga dapat melakukan pembelian kembali SBSN di pasar sekunder sebelum jatuh tempo. "Menteri dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal," bunyi Ayat 2 Pasal 3 dalam PMK 59/2025 dikutip Kamis (14/8/2025). Melalui beleid, pemerintah menetapkan empat metode buyback SBSN. Pertama, melalui lelang yakni dealer utama SBSN mengajukan penawaran harga atau nominal sesuai ketentuan. Kedua, metode bookbuilding atau pengumpulan pemesanan dalam periode tertentu. Ketiga, bilateral buyback melalui negosiasi langsung antara pemerintah dengan seluruh pihak atau dealer utama SBSN setelah terjadinya kesepakatan ketentuan dan syarat. Keempat, pembelian kembali SBSN secara langsung dapat dilakukan dengan dealer utama SBSN melalui fasilitas dealing room pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dan dealer utama. Sementara penjualan langsung SBSN akan dilakukan dengan menerbitkan seri baru atau reopening seri lama melalui mekanisme transaksi langsung. Dalam PMK juga memperkenalkan penerbitan SBSN cross switching menggantikan SUN dalam transaksi buyback. Adapun mekanismenya mengikuti ketentuan pembelian kembali SUN di pasar sekunder, dengan opsi pembayaran selisih nilai secara tunai. "Penerbitan SBSN Cross Switching dilakukan melalui penerbitan SBSN seri baru (new issuance) dan/atau penerbitan kembali (reopening) SBSN. Dalam hal terdapat selisih nilai penyelesaian transaksi atas penerbitan SBSN Cross Switchingselisih nilai penyelesaian transaksi dapat dibayar secara tunai," bunyi Pasal 27 Ayat 2 dan 3. Dalam pasal 30 dijelaskan, DJPPR berwenang menentukan seri dan harga SBSN yang dibeli atau dijual, baik dalam bookbuilding, maupun bilateral buyback. Serta menetapkan transaksi dan mengumumkannya kepada publik. Informasi yang dipublikasikan meliputi seri, nominal, harga, yield rata-rata tertimbang, dan tanggal setelmen. Terkait sanksi, dalam pasal 43 dijelaskan bahwa dealer utama yang gagal menyelesaikan transaksi pada tanggal setelmen dapat dikenai larangan mengikuti lelang atau transaksi tertentu, pembatasan pengajuan penawaran, hingga pelaporan ke otoritas perbankan atau pasar modal. Dalam PMK Nomor 59 Tahun 2025 juga menegaskan pentingnya kepatuhan pada prinsip syariah. Setiap transaksi SBSN harus dilengkapi dokumen ketentuan dan syarat, akad syariah seperti ijarah, istishna, musyakarah, atau mudarabah, serta fatwa kesesuaian syariah dari lembaga berwenang. "Fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN dengan prinsip syariah ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah," bunyi pasal 39. (mij/mij) [Gambas:Video CNBC] Next Article Tok! Pemegang Saham BRI Setujui Buyback Saham Rp 3 Triliun [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Tok! Pemegang Saham BRI Setujui Buyback Saham Rp 3 Triliun (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) bersama bank sentral dari sejumlah negara ASEAN, yaitu Bank Negara Malaysia (BNM), Bank of Thailand (BoT), Monetary Authority of Singapore (MAS), serta didukung inisiatif dengan Bank Sentral Filipina (BSP) dan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang, telah meresmikan implementasi interkoneksi pembayaran lintas negara berbasis kode QR atau QR Cross-Border Payment Linkage. Inisiatif ini memudahkan masyarakat melakukan transaksi ritel di negara mitra hanya dengan memindai kode QR nasional negara tujuan menggunakan aplikasi pembayaran dari negaranya masing-masing. Dengan kata lain, wisatawan Indonesia dapat menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) untuk bertransaksi di Jepang per 17 Agustus 2025, tanpa perlu menukar mata uang terlebih dahulu. Setelah sebelumnya QRIS sudah dapat digunakan di Thailand, Malaysia, dan Singapura. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Sebaliknya, wisatawan mancanegara dari negara mitra juga dapat memindai QRIS di merchant Indonesia menggunakan aplikasi pembayaran negaranya masing-masing. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyatakan bahwa interkoneksi QR lintas negara ini merupakan bagian dari implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) dan mendukung agenda Regional Payment Connectivity ASEAN. "Insyaallah tengah tahun ini QRIS kita bisa diterima di Jepang. Insyaallah akhir tahun ini QRIS kita bisa connect dengan QRIS-nya China. Insyaallah QRIS kita juga akan kita gunakan untuk para jamaah umrah dengan Kartu Nusuk. Nusuk-nya tidak hanya untuk umrah, bisa pakai QRIS, pakai e-wallet," kata Perry. Perjalanan QRIS Antarnegara Kerja sama dengan Thailand diresmikan pada 29 Agustus 2022 setelah uji coba sejak 17 Agustus 2021, melibatkan 76 penyedia jasa sistem pembayaran dari kedua negara. Selain pembayaran ritel, BI dan BoT juga berencana mengintegrasikan layanan ini dengan sistem fast payment masing-masing negara, yakni BI-FAST dan PromptPay, guna mendukung transfer dana lintas negara secara real-time. Kerja sama serupa dengan Malaysia diluncurkan usai uji coba sejak 27 Januari 2022, menghubungkan QRIS dengan DuitNow QR. Inisiatif ini diyakini akan memperluas pasar pelaku usaha, mendukung sektor pariwisata, serta memfasilitasi penyelesaian pembayaran menggunakan mata uang lokal. Sementara itu, interkoneksi antara Indonesia dan Singapura diresmikan pada 17 November 2023 dalam ajang Singapore FinTech Festival, menghubungkan QRIS dengan NETS (Network for Electronic Transfers Singapore). Pada kesempatan tersebut, BI dan MAS juga menandatangani Letter of Intent untuk penyelesaian transaksi bilateral dalam mata uang lokal. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyatakan bahwa interkoneksi QR lintas negara ini merupakan bagian dari implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) dan mendukung agenda Regional Payment Connectivity ASEAN. "Inisiatif ini mendorong pembayaran antarnegara yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif, khususnya bagi UMKM, sekaligus memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional," kata Perry saat pembukaan KKI 2025 di Jakarta, Kamis (7/8). Langkah ini juga sejalan dengan komitmen G20 dan ASEAN untuk memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas negara, mempromosikan ekonomi digital, mendorong inklusi keuangan, serta mempererat hubungan ekonomi di kawasan. (rea/rir) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Tidak hanya kaum laki-laki yang dapat mencapai kesuksesan besar dan harta melimpah. Di Indonesia sendiri, ada nama Marina Budiman, perempuan terkaya di Indonesia menurut Forbes. Bahkan, ia saat ini menduduki posisi ke-6 terkaya di RI, dalam daftar yang didominasi oleh laki-laki itu. Kekayaannya saat ini tercatat mencapai US$9,9 miliar alias sekitar Rp 160,38 triliun (asumsi kurs Rp16.200/US$). Jumlah hartanya yang fantastis tidak terlepas dari kepemilikan di emiten penyedia data centre, PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) yang sepanjang tahun ini melesat 627% secara year to date (ytd). DCII saat ini tercatat sebagai saham termahal dengan harga Rp 306.075 per unit atau telah naik 728 kali lipat dari harga IPO di harga Rp 420 per saham awal tahun 2021. Sebagai informasi, Marina saat ini menjabat sebagai Presiden Komisaris DCII sejak tahun 2016. Sebelumnya, ia menjadi Direktur DCII pada tahun 2012. DCII sendiri didirikan Marina pada tahun 2011 bersama Otto Toto Sugiri dan Han Arming Hanafia. Di latar belakang pendidikannya, Marina memperoleh gelar Bachelor di bidang finance and economy dari University of Toronto pada tahun 1985. Ia mengawali karirnya sebagai Account Officer PT Bank Bali pada tahun 1985. Bergabung dengan PT Sigma Cipta Caraka sebagai Project Manager pada tahun 1989 sampai tahun 2000, sebagai Chief Financial Officer pada tahun 2000 sampai tahun 2008 dan sebagai Sales and Delivery Director pada tahun 2008 sampai tahun 2010. Dia bekerja dengan Toto Sugiri di Bank Bali pada tahun 1985 dan bergabung dengan perusahaan IT Sigma Cipta Caraka pada tahun 1989. Marina juga mendirikan Indonet, penyedia layanan internet pertama di Indonesia, pada tahun 1994. Dia dan para pendiri lainnya menjual saham mereka pada tahun 2023. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article Marina Budiman Kini Perempuan Terkaya Indonesia, Ini Bisnisnya [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Marina Budiman Kini Perempuan Terkaya Indonesia, Ini Bisnisnya (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia- Penguatan pasar modal RI kembali berlanjut di pembukaan perdagangan Kamis, 14 Agustus 2028. IHSG dibuka menguat 0,30% ke level 7.916 dan Rupiah terapresiasi ke posisi Rp16.100 per Dolar AS Selengkapnya saksikan Breaking News,CNBCIndonesia (Kamis, 14/08/2025) Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Pada 1 Agustus 2025 lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya menepati "janji"-nya untuk merampungkan seluruh paket tarif timbal balik yang sempat diumumkan sejak April. Sebagian besar negara di Asia bisa sedikit lega karena hanya terkena tarif pada kisaran atau di bawah 20 persen. Namun, tanda tanya besar masih menggantung, baik soal rincian kesepakatan dagang ini maupun apa langkah berikutnya. Ketidakpastian ini, ditambah potensi perlambatan ekonomi global dan AS pada paruh kedua tahun, menjadi alasan mengapa yield curve AS bisa semakin menanjak, yang dampaknya menekan nilai Dolar AS. "Dampak yang lebih besar bagi Dolar AS justru akan terasa dalam jangka panjang. Penerapan tarif akan mendorong negara-negara untuk memutar arah perdagangan, mengurangi ketergantungan pada pasar AS, dan menurunkan penggunaan dolar dalam transaksi global, yang jelas akan menjadi tekanan negatif bagi nilainya," ujar Heng Koon How, Head of Markets Strategy, UOB, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima CNBC Indonesia, Kamis (14/8/2025). Ketidakpastian soal arah perdagangan global Meski Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menyatakan tarif yang berlaku pasca 1 Agustus sudah final, banyak pihak memperkirakan negosiasi masih akan berlanjut dalam beberapa bulan ke depan. Kesepakatan dagang terbesar dunia, antara AS dan Tiongkok, belum juga tercapai. Setelah putaran ketiga perundingan, kedua pihak sepakat memperpanjang pembicaraan 90 hari lagi. Isu yang dibahas pun sensitif, mulai dari akses teknologi AI dan semikonduktor untuk Tiongkok, hingga ekspor sumber daya alam langka bumi dan mineral ke AS. Hasil negosiasi ini akan berpengaruh besar pada perekonomian Tiongkok dan prospek ekonomi Asia secara keseluruhan. Jika menggabungkan tarif yang diberlakukan sejak masa pemerintahan Trump pertama hingga pemerintahan Biden, menurut perhitungan Peterson Institute for International Economics (PIIE), rata-rata tarif AS atas impor dari Tiongkok kini mencapai 54,9 persen, sementara rata-rata tarif Tiongkok atas impor dari AS sebesar 32,6 persen. Angka setinggi ini jelas bukan kabar baik bagi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, kesepakatan dagang dengan negara besar lain seperti India, Kanada, dan Brasil tersendat karena isu geopolitik dan kebijakan luar negeri yang tidak terkait langsung dengan perdagangan. Beberapa perjanjian yang sudah diteken pun disertai komitmen investasi jumbo ke AS, misalnya US$350 miliar dari Korea Selatan, US$550 miliar dari Jepang, dan US$600 miliar dari Uni Eropa. Namun, banyak pihak di negara-negara tersebut meragukan dan menolak kesepakatan ini. Pertanyaannya, dari mana dana sebesar itu akan didapat, dan bagaimana implementasinya? Bukan tak mungkin komitmen ini akhirnya dikurangi atau dibatalkan, yang akan mengguncang kelanjutan perjanjian tersebut. "Selain itu, masih banyak pertanyaan soal cara penerapan tarif untuk kategori barang tertentu, seperti "tarif Sektor 232" untuk industri otomotif, semikonduktor, dan farmasi, serta "tarif transshipment" untuk barang yang dianggap dialihkan melalui negara ketiga demi menghindari bea masuk," ungkap Heng Koon How. Kekhawatiran perlambatan ekonomi di paruh kedua tahun ini Di tengah kompleksitas kebijakan tarif, kondisi ekonomi AS dan global kini berada di persimpangan. Menariknya, paruh pertama tahun berjalan cukup baik bagi banyak negara, termasuk di Asia. Dorongan ekspor membuat Singapura mencatat pertumbuhan PDB 4,2 persen pada semester pertama, di atas tren. Taiwan bahkan membukukan lonjakan PDB hampir 8 persen pada kuartal kedua. Berkat ketahanan ekonomi Tiongkok, IMF merevisi proyeksi pertumbuhan PDB negara emerging market 2025 menjadi 4,1 persen dari sebelumnya 3,7 persen. Namun, data PDB adalah indikator yang sifatnya mundur. Banyak otoritas memperingatkan bahwa ke depan hal ini bisa "berbalik arah", seiring tarif yang lebih tinggi mulai menggigit. Efek penumpukan ekspor sebelum tarif berlaku kemungkinan besar sudah berakhir, dan perekonomian Asia, termasuk Tiongkok, berpotensi menghadapi perlambatan manufaktur. Buktinya, indeks PMI manufaktur resmi Tiongkok justru turun ke 49,3 pada Juli, berlawanan dengan ekspektasi yang mengarah ke 50, menandakan perlambatan sudah mulai terasa. Ekonomi AS juga tumbuh 3 persen year-on-year pada kuartal kedua, lebih baik dari perkiraan. Namun, kini perdebatan sengit muncul: apakah efek negatif dari tarif yang makin tinggi akan benar-benar mulai membebani ekonomi AS pada paruh kedua tahun ini? Ketua The Fed Jerome Powell mengakui bahwa sejauh ini pelaku impor di AS masih bisa menahan beban tarif. Tapi dengan tarif baru yang berlaku per 1 Agustus, beban ini akan semakin sulit dipikul, memicu kenaikan harga konsumen, turunnya permintaan, dan hambatan pertumbuhan ekonomi. Pemangkasan suku bunga dan dedolarisasi bisa tekan Dolar AS Lebih dalam Kami memperkirakan The Fed akan kembali memangkas suku bunga pada pertemuan FOMC September, setelah laporan tenaga kerja non-pertanian (NFP) Juli mengecewakan. Dalam tiga bulan terakhir, rata-rata pertambahan lapangan kerja hanya 35.000, nyaris stagnan, menandakan pasar tenaga kerja mulai melemah. Pemangkasan suku bunga ini akan menekan imbal hasil jangka pendek, sementara yield obligasi AS jangka panjang kemungkinan tetap tinggi karena kekhawatiran soal beban utang AS yang membengkak. Kondisi ini membuat yield curve semakin menanjak dan memberi tekanan tambahan pada Dolar AS. Lebih dari itu, Dolar AS menghadapi tekanan struktural jangka panjang. Banyak negara menyadari tarif tinggi dari AS akan bertahan lama. Untuk mengurangi risiko, mereka mulai memindahkan rantai pasok, memperluas perdagangan dengan negara lain, dan memperkuat perdagangan intra-regional. Perubahan struktural ini dikatakan bisa mempercepat proses dedolarisasi dan mengurangi minat menempatkan cadangan perdagangan dalam bentuk obligasi AS, keduanya jelas buruk bagi nilai dolar dalam jangka panjang. Beberapa mata uang Asia sudah menguat terhadap Dolar AS dalam beberapa bulan terakhir. Dolar Singapura, misalnya, menguat hingga di bawah 1,3 per Dolar AS dan kemungkinan bertahan di kisaran ini. MAS (Monetary Authority of Singapore) diperkirakan menunda pelonggaran kebijakan moneter hingga Oktober atau Januari mendatang, menunggu bukti bahwa efek penumpukan ekspor sebelum tarif benar-benar mereda. Indeks Dolar AS (DXY) kini sudah jatuh di bawah level 100. Kami memperkirakan akan turun menuju 97 di akhir tahun ini, dan 95 pada pertengahan tahun depan. Tak perlu diragukan, permintaan aset safe haven tetap kuat. Kami tetap optimistis terhadap emas, yang diperkirakan akan naik hingga US$3.700 per ons pada pertengahan tahun depan. Presiden Trump mungkin akan dikenang karena slogan Make America Great Again. "Namun, untuk membuat Dolar AS kembali berjaya, itu sepertinya bukan cerita yang akan terjadi dalam waktu dekat," tutup Heng Koon How. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] Next Article Sri Mulyani Blak-blakan Risiko Tarif Trump Ubah Perekonomian Global [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Sri Mulyani Blak-blakan Risiko Tarif Trump Ubah Perekonomian Global (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- LPS Financial Festival[1] siap digelar di Regale International Convention Center Medan. Banyak ilmu seputar keuangan dan tentunya beragam keseruan bakal dibagikan di acara ini! Semua harus datang, termasuk anak muda, karena acara ini bakal nambah pengetahuan soal keuangan dan juga beragam hiburan gratis yang sayang banget buat dilewatkan! ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Acara yang akan diselenggarakan selama dua hari pada Rabu (20/8) dan Kamis (21/8) ini akan membagikan ilmu finansial dari berbagai tokoh penting di industri keuangan. Sejumlah tokoh penting di sektor keuangan hadir di festival keuangan ini, seperti Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa; Pendiri CT Corp Chairul Tanjung; dan Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun. Festival keuangan ini juga akan dihadiri oleh Gubernur Sumatra Utara, M. Bobby Afif Nasution yang akan memberi keynote speech di acara tersebut. Akan hadir pula adalah Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas. Di sesi educational class, Herjunot Ali, Raline Shah, dan Michael Yeoh akan berbagi tips seputar keuangan. LPS Financial Festival Medan juga akan semakin meriah dengan kehadiran musik dan hiburan. Acara ini akan dimeriahkan RAN, Wali, Judika, dan Setia Band. Tidak hanya itu, grup komedi Agak Laen juga akan memeriahkan acara tersebut melalui aksi komedi mereka. LPS Financial Festival hadir untuk meningkatkan literasi keuangan, memperluas wawasan generasi muda, serta mendorong terciptanya ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui sejumlah rangkaian kegiatan edukatif dan interaktif, festival ini memiliki tujuan untuk memberdayakan generasi muda melalui pengetahuan keuangan. LPS Financial Festival Medan terbuka untuk umum dan gratis. Daftarkan diri Anda segera di sini[2]. Anak muda harus datang! (juh) ==== [3] References^ LPS Financial Festival (www.cnnindonesia.com)^ Daftarkan diri Anda segera di sini (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Nilai tukar rupiah[1] bertengger di Rp16.202 per dolar AS[2] pada Kamis (14/8) pagi. Mata uang Garuda naik 88 poin atau plus 0,54 persen. Mata uang Asia mayoritas menguat. Dolar Singapura menguat 0,06 persen, peso Filipina naik 0,02 persen, dan baht Thailand naik 0,18 persen. Senada, mata uang utama negara maju dibuka menguat. Poundsterling Inggris naik 0,08 persen, euro Eropa naik 0,06 persen, dan dolar Kanada plus 0,08 persen. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Analis Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah menguat terhadap dolar AS yang masih terus melemah oleh meningkatnya tekanan pemangkasan suku bunga The Fed di September. "Sentimen risk on dan inflow dana asing juga akan ikut mendukung rupiah," katanya pada CNNIndonesia.com. Hari ini, ia memproyeksi rupiah bergerak di rentang Rp16.100 - Rp16.250 per dolar AS. ====[3] (fby/pta) References^ rupiah (www.cnnindonesia.com)^ dolar AS (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Tidak banyak perusahaan yang bisa bertahan lama. Boston Consulting Group mencatat usia harapan hidup perusahaan rata-rata hanya sekitar 40-50 tahun. Jika lebih, berarti beruntung. Pasalnya, untuk mencapai usia segitu tentu tak mudah. Terpaan angin kencang, seperti salah kelola, konflik, krisis eksternal, terkadang membuat perusahaan tak mampu bertahan lama. Perusahaan yang berusia panjang juga dipastikan sudah tahan uji terhadap beragam guncangan ekonomi dan politik. Mereka terus berinovasi agar tetap kokoh di tengah guncangan tersebut. Apalagi, jika perusahaan tersebut beroperasi secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Alhasil, hanya segelintir perusahaan saja yang mampu melakukannya. CNBC Indonesia telah mencatat 10 perusahaan tertua di Indonesia yang masih bertahan melewati berbagai dinamika zaman sampai sekarang. Perusahaan-perusahaan tersebut telah melampaui jaman dengan segala terobosan dan posisi pentingnya. Berikut daftarnya: 1. Pos Indonesia (1746) Besarnya arus perdagangan di Indonesia mendorong Gubernur Jenderal VOC,Gustaaf Willem Baron van Imhoff, mendirikan lembaga pengantaran barang melalui sistem pos. Tujuannya supaya arus kegiatan dagang bisa lancar. Maka, pada 26 Agustus 1746 berdiri kantor pos pertama di Indonesia yang berada di Batavia. Mengutip dari The Archives of the Dutch East India Company (VOC) and the Local Institutions in Batavia (2007), sejarah kemudian mencatat bahwa tujuan pendirian pos berhasil. Foto: Pos Indonesia (CNBC Indonesia/ Tri Susilo) Seiring waktu, keberadaan lembaga pos (Posten Telegrafdienst) membuat aksesibilitas perdagangan bisa terjaga. Apalagi usai kantor pos di Semarang dan rute perjalanan berupa Jalan Raya Pos buatan Daendels tercipta. Dinamika politik dan ekonomi di masa kolonial tak membuat kantor pos berhenti. Malah makin eksis hingga era kemerdekaan. Di era kemerdekaan, berdiri kantor-kantor pos di seluruh kota Indonesia. Semuanya saling terkoneksi. Sampai sekarang, kantor pos masih eksis, sekalipun kini kembang-kempis dihajar pesaing dan perubahan zaman menuju digitalisasi 2. Bank Rakyat Indonesia (1895) Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank terbesar di Indonesia. Bank pelat merah ini hampir tidak pernah tergeser dari jajaran big four dan salah satu bank dengan kapitalisasi pasar atau market cap paling besar. BRI termasuk salah satu bank dengan sejarah panjang dan tertua di Indonesia. Buku One Hundred Years Bank Rakyat Indonesia, 1895-1995 (1995:5-6) mencatat sejarah BRI bermula dari kas masjid. Foto: Dok BRI BRI Pada 1894, ada guru sekolah yang ingin mengadakan pesta sunatan. Namun, guru itu tak punya uang dan terpaksa mengutang ke rentenir. Kabar ini kemudian terdengar oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja. Dia prihatin sebab sudah pasti gaji guru yang kecil bakal bergelut dengan tagihan rentenir. Kebetulan, dia diberikan amanah mengelola uang kas masjid KotaPurwokerto sebesar 4.000 gulden. Dia punya ide untuk menjadikan uang kas itu sebagai sarana menolong guru supaya tak lagi meminjam ke rentenir. Selain guru, para pegawai dan petani juga bisa meminjam. Langkah Wiriaatmadja semakin maju pada tahun berikutnya. Pada 16 Desember 1895, upaya Wirjaatmadja itu kemudian berhasil membentuk bank simpan pinjam De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden. Dia membentuk bank bersama Raden Atma Soepradja, R. Atma Soebrata dan R. Djaja Soemitra. Berdasar Staatsblad No. 82 tahun 1934, bank ini menjadi bank umum kredit rakyat alias Algemene Volkscrediet Bank (AVB) sejak 19 Februari 1934. Lalu, di zaman pendudukan Jepang, AVB diubah menjadi Syomin Ginko. Setelah Indonesia merdeka, namanya lalu berganti menjadi Bank Rakjat Indonesia (BRI). Di tangan pemerintah Indonesia pula, BRI diambilalih menjadi bank milik negara. 3. Unilever (1933) Unilever merupakan perusahaan asal Inggris yang berdiri pada 1 Januari 1930. Perusahaan ini merupakan gabungan dari dua perusahaan Eropa, yakni Margarin Uniedan Lever & Co. Sebagai perusahaan multinasional, Unilever bergerak di banyak negara dengan mendirikan pabrik baru. Salah satunya di Indonesia yang hadir pertama kali pada 1933. Unilever berdiri di Indonesia tepatnya pada 5 Desember 1933 lewat Lever Zeepfabrieken N.V. Perusahaan ini berdiri di Angke, Jakarta Utara. Foto: PT Unilever Indonesia Potret lama aktivitas pekerja PT Unilever Indonesia Bertahan lebih dari sembilan dekade, Unilever berkembang menjadi raksasa yang ikut menopang ekonomi Indonesia dari era sebelum Kemerdekaan, Era Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Nilai ekonomi yang didistribusikan Unilever pada 2023 saja mencapai Rp 38,92 triliun dengan melibatkan 4.800 pekerja, 500.000 ritel kecil, hingga puluhan ribu petani. Nilai ekonomi yang didistribusikan setara dengan 0,2% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Kehadiran Unilever tak hanya menggerakkan ekonomi domestik tetapi juga merevolusi peradaban dan gaya hidup masyarakat Indonesia. Tak hanya lewat inovasi produk, Unilever juga menjadi garda terdepan dalam cara pandang hingga cara hidup masyarakat Indonesia. Bahkan, produk-produk Unilever menjadi kata ganti untuk beberapa fungsi. Misalkan, orang sering menyebut Sunlight untuk semua produk sabun cuci piring. Menyebut Rinso saat memberi sabun cuci baju atau Lifebuoy untuk sabun mandi batangan. Padahal, Sunlight, Lifebuoy, dan Rinso hanyalah nama brand Unilever. Diperkirakan setiap rumah tangga memiliki setidaknya dua produk Unilever. Foto: dok Unilever Unilever Produk Unilever menemani kehidupan masyarakat Indonesia mulai dari produk makanan (Bango, Royco, Knorr, Walls, Buavita, Sari Wangi) hingga produk kebersihan, serta produk-produk rumah tangga (Clear, Sunsilk, Lifebouy, Molto, Wipol, Axe, SuperPell, serta tentu saja Dove dan Axe). Dengan begitu besarnya peran produk Unilever di masyarakat, tak heran jika penulis Geoffrey Jones dalam Renewing Unilever: Transformation and Tradition (2005) mengatakan, sulit membayangkan kehidupan dunia tanpa produk Unilever. Selama lebih dari 90 tahun berdiri di Indonesia, puluhan inovasi serta terobosan kerap dikeluarkan untuk terus relevan dan bisa memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Unilever juga kerap menjadi trendsetter, misalnya menjadi salah satu perusahaan yang memperkenalkan kebiasaan baru dari menggunakan sabun batang ke sabun cair hingga memperkenalkan penggunaan deodorant. Keseriusannya nya untuk memberikan rasa aman bagi Konsumen muslim juga ditunjukkan melalui sertifikasi Halal. Tidak hanya produk-produknya saja yang Halal tetapi juga pabriknya. Tercatat bahwa Unilever adalah salah satu perusahaan Fast Moving Consumer Goods (FMCG) pertama yang pabriknya mendapatkan sertifikasi halal pada 1994. Unilever juga merevolusi prinsip tata kelola perusahaan dengan memberdayakan pemasok barang, menerapkan kebijakan cuti melahirkan selama empat bulan dan cuti ayah selama tiga minggu sejak lama. Terobosan lainnya adalah dalam hal lingkungan. Jauh sebelum isu Lingkungan (Environmental), Sosial (Social) dan Tata Kelola (Governance) mengemuka seperti saat ini, Unilever sudah menerapkannya. Merujuk laporan keberlanjutanya pada 2023, Unilever mengumumkan keberhasilannya mengumpulkan dan memproses 56.159 ton sampah plastik. Jumlah tersebut lebih banyak dari plastik yang mereka gunakan untuk menjual produknya. Unilever juga memahami sepenuhnya pentingnya air untuk kehidupan. Perusahaan berhasil membantu mengelola 952.000 liter air hujan, yang kemudian digunakan untuk mencuci piring, menyiram tanaman, dan berbagai kegiatan di Pondok Pesantren AlBinaa. 4. Kimia Farma (1817) Sejarah mencatat Kimia Farma menjadi perusahaan farmasi pertama di Indonesia. Situs resmi menyebutnya berdiri pada 1817 dengan nama NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co. Kendati demikian, CNBC Indonesia baru mendeteksi keberadaan Kimia Farma pada 1866 berdasarkan koran Java Bode (12 Januari 1866). NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co dibentuk pemerintah Hindia Belanda untuk memenuhi obat-obatan modern, khususnya obat menangkal penyakit tropis. Dari sini, apotek berkembang menjadi 'raja' di Indonesia dan berungkali mengalami transformasi signifikan. Pada 1958, misalnya, NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co mengalami nasionalisasi menjadi Kimia Farma. Lalu, pada 2001 berubah menjadi perusahaan publik. Kini, Kimia Farma terus berkembang, dengan fokus pada diversifikasi produk dan layanan, serta memperluas jaringan apotek di seluruh Indonesia. 5. Bank HSBC Indonesia (1884) HSBC atau Hongkong and Shanghai Banking Corporation kini jadi salah satu bank cukup dikenal di Indonesia. Meski begitu, belum banyak orang tahu kalau HSBC sebenarnya sudah eksis dari masa kolonial. Tepatnya, pada 1884. Sesuai namanya, HSBC merupakan bank berpusat di Hongkong. Perusahaan hadir di Indonesia, tepatnya di Batavia, berkaitan dengan pesatnya perdagangan gula pada 1884. Sejarah mencatat, HSBC menjadi salah satu bank pemberi kredit kepada para pengusaha gula di Indonesia. Dari semula memberi pembiayaan gula, HSBC tetap eksis sampai sekarang mengikuti pasar Indonesia yang dinamis. 6. Pegadaian (1901) Sama seperti sekarang, pegadaian tercipta karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses cepat terhadap dana tunai melalui layanan gadai. Sejak awal berdiri pada 1901, Pegadaian telah mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan hukum, yang mencerminkan peranannya yang terus berkembang dalam masyarakat. Foto: Dok: Pegadaian Gedung Pegadaian Saat ini, Pegadaian merupakan perusahaan BUMN yang menyediakan berbagai layanan keuangan, termasuk pembiayaan dan tabungan emas. Dengan layanan gadai yang mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, Pegadaian memainkan peran penting dalam memberikan solusi keuangan bagi mereka yang membutuhkan dana cepat. 7. Semen Padang (1910) Peran penting semen dalam proyek pembangunan membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda mendirikan pabrik semen pertama di Indonesia dan Asia Tenggara pada 1910. Nama pabrik itu, NV Nederland Indische Portland Cement Maatschappij (NIPCM) yang kini dikenal Semen Padang. Dasar hukum NIPCM adalah akta notaris Johannes Piter Smits No.358 yang berkedudukan di Amsterdam tanggal 18 Maret 1910. Dalam catatan sejarawan Mestika Zed dalam Indarung - Tonggak sejarah industri semen Indonesia (2001), diketahui dua tahun setelah beroperasi, NIPCM langsung cuan 2 juta gulden. Keberadaan NIPCM juga berhasil membentuk kawasan ekonomi baru di Sumatera Barat. Banyak wilayah baru bermunculan di kawasan sekitar NIPCM. Eksistensi NIPCM terus berlanjut di masa pendudukan Jepang dan kemerdekaan Indonesia. Pada 1957, NIPCM dinasionalisasi oleh Presiden Soekarno. Perusahaan berubah nama menjadi Semen Padang. Dari peran sejarahnya, NIPCM bukan hanya sekedar pabrik semen bisa. Pabrik ini merupakan bagian dari sejarah modernisasi di Sumatera Barat bahkan Indonesia. Berbagai bangunan ikonik di Indonesia, seperti Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Gedung MPR/DPR di Senayan, Jembatan Semanggi, bangunan Bursa Efek Indonesia, menara Jamsostek, Hotel Indonesia, dan puluhan gedung pencakar langit lainnya di kawasan Pusat Bisnis Sudirman (SCBD) Jakarta, dibangun menggunakan semen dari Semen Padang. 8. Sampoerna (1913) Merek rokok satu ini merupakan perusahaan rokok generasi awal di Indonesia. Sampoerna didirikan oleh Liem Seeng Tee pada 1913 dengan nama Handel Maatschappij Liem Seeng Tee. Produk andalan Sampoerna adalah Djie Sam Soe. Penamaan Djie Sam Soe diambil dari pelafalan nomor "2 3 4" dalam bahasa China. Karena enak dihisap, Djie Sam Soe dalam sekejap laris-manis di pasaran. Foto: Dok HM Sampoerna Dok HM Sampoerna Saking tingginya permintaan, Sampoerna sampai menarik ribuan pegawai untuk melinting rokok. Puncak kejayaan Sampoerna baru terjadi di tahun 1940 ketika saat itu sukses memproduksi 3 juta batang rokok per minggu. Kini, Sampoerna masih eksis sebagai salah satu produsen rokok di Indonesia. 9. Kapal Api (1927) Sejarah kopi bubuk sachet di Indonesia tak terlepas dari keberadaan perusahaan Kapal Api. Kapal Api yang dulu bernama HAP Hootjan merupakan perusahaan yang berdiri pada 1917 oleh perantau asal China, Go Soe Loet. Awalnya Go tak berniat menjual kopi dalam kemasan sachet. Namun, persaingan ketat membuatnya berinovasi: mengemas kopi dalam bentuk kemasan. Tak disangka, inovasi berjalan baik. Kopi Kapal Api jadi raja kopi di Indonesia. Perusahaan berhasil menjual Kapal Api ke beberapa kota di luar Jawa seperti Palembang, Makassar, Medan dan Pontianak. Bahkan, pada 1985, kopi Kapal Api diekspor ke Timur Tengah, Taiwan, Hongkong, dan Malaysia. 10. Multi Bintang Indonesia (1931) Sudah sejak lama minuman beralkohol dikonsumsi oleh segelintir orang di Indonesia. Namun, sejak 1931 berdiri pabrik minuman alkohol pertama di Indonesia, yakni NV Nederlandsch-Indische Bierbrouwerijen. Didirikan di Surabaya, perusahaan ini kemudian dikenal karena produk andalannya, Bir Bintang, telah jadi simbol minuman alkohol di Indonesia. Seiring waktu, Multi Bintang telah melalui banyak perubahan, termasuk rebranding dan pengenalan varian non-alkohol untuk menyesuaikan dengan preferensi konsumen yang berubah. Saat ini, perusahaan ini terus memimpin industri minuman beralkohol di Indonesia, dengan produk yang diakui secara internasional dan standar kualitas yang tinggi. Pages Sumber

Foto: Uang dolar AS dan Rupiah. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Jakarta, CNBC Indonesia - Nilai tukar rupiah kembali dibuka menguat tajam terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (14/8/2025). Melansir dari Refinitiv, mata uang garuda dibuka mengalami penguatan sebesar 0,56% ke posisi Rp16.100/US$, hal ini melanjutkan kenaikan signifikan pada perdagangan kemarin Rabu (13/8/2025), rupiah terapresiasi 0,55% di level Rp16.190/US$. Sementara itu, indeks dolar AS (DXY) pada pukul 09.00 WIB terpantau masih mengalami deprsiasi sebesar 0,20% di level 97,64 setelah pada perdagangan kemarin DXY juga ditutup melemah 0,26% di posisi 97,84 sekaligus level terlemah nya sejak 28 Juli 2025. Pergerakan rupiah hari ini diperkirakan akan melanjutkan penguatan seiring pelemahan DXY yang masih memiliki momentum untuk terdepresiasi. Tekanan pada dolar AS muncul seiring meningkatnya ekspektasi pasar terhadap pemangkasan suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed) di sisa tahun 2025. Berdasarkan CME FedWatch, pasar kini memperkirakan lebih dari 90% kemungkinan The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada September mendatang. Bahkan, Federal Funds Futures pada Rabu (13/8/2025) memperkirakan peluang pemangkasan 25 bps mencapai 100% serta peluang kecil sebesar 7% untuk pemangkasan lebih agresif 50 bps. Perkiraan ini lebih dovish dibandingkan sehari sebelumnya, ketika peluang pemangkasan 25 bps berada di 96% dan hanya 40% sebelum rilis data payroll Juli pada 1 Agustus. Ekspektasi pemangkasan suku bunga AS membawa sentimen positif bagi mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. Penurunan suku bunga AS berpotensi mendorong aliran modal keluar dari Amerika Serikat menuju pasar negara berkembang, seperti Indonesia. Arus modal masuk ini akan meningkatkan permintaan terhadap rupiah dan membuka peluang bagi mata uang garuda untuk terus menguat. (evw/evw) [Gambas:Video CNBC] Next Article Rupiah Menguat Tajam, Nilai Tukar Dolar AS Turun Jadi Rp16.385 [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Rupiah Menguat Tajam, Nilai Tukar Dolar AS Turun Jadi Rp16.385 (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Foto: Sejumlah pengunjung di dalam ruangan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa, (8/4/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,2% pagi ini, Kamis (14/8/2025). Indeks naik ke level 7.909,02. Sebanyak 226 saham naik, 50 turun, dan 275 tidak bergerak. Nilai transaksi mencapai Rp 350 miliar yang melibatkan 850 juta saham dalam 47.000 kali transaksi. Sebagai informasi, rekor tertinggi harga penutupan IHSG berada di level 7.905 yang artinya jika IHSG mampu bertahan hingga penutupan maka akan mencetak rekor tertinggi baru. Pergerakan IHSG hari ini melanjutkan tren positif sepanjang pekan ini. Pada perdagangan Senin IHSG naik 0,96% dan menembus level 7.600, pada perdagangan Selasa, IHSG menguat 2,24% dan nyaris menyentuh level 7.800, da pada perdagangan Rabu (13/8/2025) kemarin IHSG kembali melesat 1,3% dan mendekati rekor tertinggi sepanjang masa. Kenaikan ini dipicu oleh kombinasi sentimen global dan faktor teknikal yang mendukung. Sementara itu, pasar Asia-Pasifik bergerak bervariasi pada perdagangan Kamis (14/8/2025) di tengah ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh bank sentral Amerika Serikat (AS) bulan depan. Investor juga menantikan rilis sejumlah data ketenagakerjaan Australia yang dijadwalkan pada hari ini. Indeks Nikkei 225 Jepang melemah 0,31%, berbalik arah dari rekor penutupan tertinggi pada sesi sebelumnya. Sementara itu, indeks Topix yang lebih luas turun 0,64% pada pukul 08:05 waktu Singapura. Di Korea Selatan, indeks Kospi menguat 0,39% sedangkan Kosdaq bergerak stagnan. Di Australia, indeks acuan S&P/ASX 200 naik 0,49%. Para pelaku pasar menunggu rilis data ketenagakerjaan Australia yang diproyeksi menunjukkan peningkatan signifikan. Sentimen yang akan mempengaruhi pasar pada Kamis hari ini, Kamis (14/8/2025) akan banyak dari eksternal, utamanya soal data dari negeri Paman Sam meliputi inflasi harga produsen, sampai klaim pengangguran mingguan. Dari internal tak begitu banyak data yang dinanti, tetapi nuansa jelang Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-80 tahun mulai terasa semaraknya, terutama di IHSG yang tinggal selangkah lagi menuju level tertinggi sepanjang masa-nya. Sebagai pengingat lagi, IHSG mengakhiri posisi kemarin di 7892,11. Dalam sehari menguat 1,30%, menandai reli selama empat hari beruntun, semakin mendekati ATH yang pernah dicapai pada 19 September 2024 di posisi 7.905,39. Masifnya dana asing yang masuk ke pasar saham tak luput mendorong reli IHSG tersebut. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article IHSG Tergelincir, Turun 0,32% ke 7.175 Sebelum Libur Panjang [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article IHSG Tergelincir, Turun 0,32% ke 7.175 Sebelum Libur Panjang (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Amer Sports Canada Inc., pemilik sah merek Arc'teryx, perlengkapan olahraga dan outdoor yang telah terdaftar di Kanada sejak 1992, mengambil langkah hukum untuk membatalkan pendaftaran merek yang diduga dilakukan perusahaan asal Tiongkok di Indonesia, menyusul dibukanya toko Arc'teryx di Bali dan Jakarta. Perwakilan Arc'teryx dari Kanada, Head of Legal Arc'teryx Equipment, Cameron Clark, menghadiri langsung sidang perdana di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Selasa (12/8). Ia menyampaikan bahwa langkah ini menjadi bagian dari upaya untuk melindungi konsumen di Indonesia dari potensi peredaran produk-produk yang tidak resmi. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dirinya menegaskan Arc'teryx tidak pernah memberikan otorisasi distribusi, maupun menyediakan garansi untuk produk yang dijual di toko-toko tersebut. "Kami berharap mendapatkan keputusan positif yang akan membuka jalan bagi Amer Sports memasuki pasar Indonesia dengan produk resmi yang memenuhi standar tinggi kami," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (13/8). Dari sudut pandang ekonomi, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listyanto, menilai kasus seperti ini dapat menjadi evaluasi bagi sistem perlindungan merek di Indonesia. "Konsistensi dalam melindungi dan menegakkan hak kekayaan intelektual sangat penting untuk menjaga reputasi Indonesia sebagai negara yang ramah terhadap investasi dan bisnis global," tegas dia. Clark pun mengimbau mengimbau konsumen Arc'teryx di Indonesia agar selalu memverifikasi keaslian produk sebelum melakukan pembelian. Informasi mengenai toko resmi Arc'teryx dapat diakses melalui situs resmi berikut[1]. (rir) References^ berikut (www.cnnindonesia.com)Sumber

Foto: Sejumlah pengunjung di dalam ruangan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa, (8/4/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan (suspensi) saham PT Multipolar Technology Tbk (MLPT), PT Futura Energi Global Tbk (FUTR), dan PT Fimperkasa Utama Tbk. (FIMP) pada tanggal 14 Agustus 2025 di pasar reguler dan pasar tunai. Mengutip keterbukaan informasi publik, saham MLPT dan FUTR mengalamin peningkatan harga kumulatif yang signifikan. Sementara saham FIMP tidak melakukan keterbukaan informasi atau sudah melakukan keterbukaan informasi namun tidak secara lengkap atau tidak benar. Suspensi tersebut dilakukan dalam rangka cooling down sebagai bentuk perlindungan bagi Investor, khususnya bagi pemegang saham ketiga emiten tersebut Tujuan suspensi tersebut untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar dalam mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya. "Para pihak yang berkepentingan diharapkan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan," tulis manajemen, Kamis (14/8). Khusus pada emiten FIMP, BEI mengenakan suspensi efek pada saham tersebut karena kondisi FIMP tidak melakukan keterbukaan informasi atau sudah melakukan keterbukaan informasi namun tidak secara lengkap atau tidak benar. FIMP memiliki keterangan penting yang relevan atau mengalami peristiwa penting yang menurut pertimbangan Bursa secara material dapat mempengaruhi keputusan investasi pemodal sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan bursa tentang Kewajiban Penyampaian Informasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. FIMP telah tercatat pada papan pemantauan khusus selama lebih dari 1 tahun berturut-turut sejak tanggal 7 Agustus 2024, dan perseroan belum menyampaikan tanggapan dan dokumen atas permintaan Bursa secara lengkap dan memadai. "Atas dasar hal tersebut dan dalam rangka menjaga perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien, maka Bursa telah memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Efek (Suspensi) Perseroan di seluruh pasar sejak Sesi I Periodic Call Auction pada Rabu, 13 Agustus 2025," pungkasnya. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article Harga Sahamnya Naik 131% Sebulan, BEI Gembok Emiten Ini [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Harga Sahamnya Naik 131% Sebulan, BEI Gembok Emiten Ini (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- LPS Financial Festival[1] akan segera digelar mulai 20-21 Agustus 2025 di Regale International Convention Centre, Jalan Haji Adam Malik, Silalas, Medan. Salah satu pengisi acara yang bakal hadir di LPS Financial Festival yaitu aktris sekaligus Staf Khusus Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Raline Shah yang akan mengisi sesi educational class bertema Beauty of Budgeting. Lewat kelas bertema Edu Class with Raline Shah: Beauty in Budgeting, ia akan berbagi pengalamannya tentang cara mengatur anggaran untuk kebutuhan sehari-hari, tabungan, hingga investasi, sambil tetap menjalani gaya hidup yang seimbang. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Peserta yang hadir di LPS Financial Festival juga bisa mendapatkan tips praktis tentang bagaimana mengelola uang agar setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki tujuan jelas. Selain Raline, LPS Financial Festival Medan juga menghadirkan pembicara inspiratif lainnya, seperti aktor Herjunot Ali yang akan membahas tema soal Atur Duit Agar Cepat Cuan dan Michael Yeoh yang siap berbagai ilmu dengan tema Jurus Cuan Maksimal dari Saham. Tidak hanya itu, pengunjung LPS Financial Festival Medan dapat mengikuti business talk, membangun jejaring, hingga menikmati hiburan musik dan stand-up comedy. LPS Financial Festival Medan terbuka untuk semua kalangan yang ingin meningkatkan literasi keuangan, memahami investasi, dan belajar strategi bisnis. Nah, kalau kamu ingin mendapatkan wawasan baru dari Raline Shah tentang budgeting, pastikan hadir di Medan pada tanggal tersebut. Klik tautan di sini untuk mendaftar[2] gratis. Tunggu apalagi, segera daftarkan dirimu dan jadilah bagian dari pengalaman belajar finansial yang seru dan bermanfaat hanya di LPS Financial Festival Medan 2025. (avd/fef) ==== [3] References^ LPS Financial Festival (www.cnnindonesia.com)^ Klik tautan di sini untuk mendaftar (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Foto: Layar menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (23/6/2025). (CNBC Indonesia/ Faisal Rahman) Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) memantau ketat pola pergerakan PT Gaya Abadi Sempurna Tbk. (SLIS), PT Idea Indonesia Akademi Tbk. (IDEA), PT Griptha Putra Persada Tbk. (GRPH) dan PT Trisula Textile Industries Tbk. (BELL) pada Kamis, (13/8/2025). Emiten ini dipantau karena terjadi kenaikan harga saham yang tidak wajar. Mengutip keterbukaan informasi BEI, saham tersebut bergerak di luar kebiasaan (Unusual Market Activity). Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi investor, khususnya pemegang saham keempat emiten tersebut. "Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal," tulis manajemen BEI, dikutip dari laman resminya. Informasi terakhir mengenai SLIS yang merupakan emiten kendaraan listrik ini adalah informasi tanggal 6 Agustus 2025 yang dipublikasikan melalui website PT Bursa Efek Indonesia perihal laporan bulanan registrasi pemegang efek. "Sehubungan dengan terjadinya UMA atas saham SLIS tersebut, perlu kami sampaikan bahwa Bursa saat ini sedang mencermati perkembangan pola transaksi saham ini," tulisnya. Mengutip data pasar, saham SLIS bergerak naik 33.93% ke harga Rp75 per saham pada perdagangan Rabu, (13/8/2025). Di sisi lain, saham SLIS telah naik 50% selama satu bulan. Sementara dalam year to date naik 50%. Dengan pengumuman ini, para investor diharapkan untuk memperhatikan jawaban emiten atas permintaan konfirmasi Bursa, mencermati kinerja emiten dan keterbukaan informasinya, mengkaji kembali rencana corporate action emiten apabila rencana tersebut belum mendapatkan persetujuan RUPS, serta mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat timbul di kemudian hari sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi. Sama halnya dengan SLIS, BEI juga memberi perhatian khusus bagi saham IDEA karena adanya volatilitas transaksi yang dianggap tak wajar. Adapun keterangan terakhir soal IDEA tertuang pada keterbukaan informasi tanggal 8 Agustus 2025 perihal laporan bulanan registrasi pemegang efek. Selama perdagangan Jumat lalu, saham emiten pendidikan ini melesat 9,76% di level Rp90. Adapun saham IDEA telah melesat 95.65% selama sebulan dan 157.14% selama year to date (YTD). Di sisi lain, perusahaan perhotelan GRPH juga dipelototi BEI akibat transaksinya yang tidak wajar. Padahal, sebelumnya, perseroan telah mempublikasikan laporan bulanan registrasi pemegang efek pada tanggal 7 Agustus 2025. Sepanjang perdagangan kemarin, GRPH terparkir naik 34,33% di level Rp90 per saham. Adapun seminggu ke belakang sahamnya telah naik 80% dan secara year to date naik 80%. Tak sampai di situ, bursa juga menyoroti perdagangan saham PT Trisula Textile Industries Tbk. (BELL). Emiten tekstil ini mencatat peningkatan harga 34.62% kemarin ke level Rp70, dan telah naik 40% sebulan. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article Harga Naik Tajam, BEI Pantau Ketat Perdagangan Saham IPAC [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Harga Naik Tajam, BEI Pantau Ketat Perdagangan Saham IPAC (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Utama Perum Bulog[1] Ahmad Rizal Ramdhani mengungkap penyebab lambatnya penyaluran beras[2] Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP[3]) yang belakangan menuai sorotan. Ia menyebut distribusi dilakukan sesuai petunjuk teknis (juknis) Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan jalur utama ke pengecer pasar melalui aplikasi SPHP. "Kita kan dalam penyaluran beras SPHP itu yang pertama ke pengecer-pengecer pasar. Itu mereka menggunakan aplikasi SPHP. Jadi pengecer-pengecer tersebut itu harus mengikuti aturan SPHP," ujar Rizal di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (13/8). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Terdaftar, kemudian bisa pesan di situ juga. Kemudian kalau sudah terdaftar bisa pesan per pengecer itu maksimal dia bisa pesan 2 ton. Kalau kurang juga boleh, sesuai dengan kemampuan dari masing-masing pengecer," jelasnya. Bulog juga menyalurkan SPHP melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, koperasi kementerian/lembaga, koperasi TNI-Polri, BUMN seperti PT Pos, ID FOOD, dan PTPN, serta tengah menjajaki kerja sama dengan outlet-outlet Pegadaian. Rizal mengatakan jaringan diperluas untuk mengimbangi pembatasan kemasan menjadi 5 kilogram dengan pembelian maksimal dua pack per orang. Namun, Rizal mengakui ada hambatan, terutama karena sistem aplikasi belum dikuasai sebagian pengecer. "Teman-teman pengecer di pasar-pasar itu kan rata-rata ya sudah sepuh-sepuh, mbok-mbok atau bagaimana kan. Handphone-nya juga handphone jadul, sehingga enggak ada handphone Android dan sebagainya," ujarnya. Ia menyebut pihaknya pun turun langsung lewat cabang dan gudang di daerah untuk membantu pengecer, termasuk menggelar operasi pasar dengan truk ke titik harga beras naik. Data Bulog menunjukkan program SPHP kembali digelar mulai Juli hingga Desember 2025 dengan pagu penyaluran 1,5 juta ton sepanjang tahun. Hingga Desember, realisasi penyaluran tercatat 13.747 ton, dengan realisasi tertinggi di Sulawesi Selatan sebesar 1,8 juta kilogram, disusul Jawa Timur 1,33 juta kilogram, dan Aceh 999 ribu kilogram. Berdasarkan saluran distribusi, penyaluran terbesar dilakukan melalui pengecer pasar rakyat yang menyerap 9,63 juta kilogram, diikuti pemerintah daerah/Gerakan Pangan Murah (GPM) 2,69 juta kilogram, outlet pangan binaan pemerintah daerah 1,54 juta kilogram, dan outlet BUMN 528 ribu kilogram. Total penyaluran SPHP dari berbagai jalur mencapai 16,74 juta kilogram dengan melibatkan 5.190 mitra. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan sebelumnya meminta Bulog mempercepat penyaluran SPHP langsung ke pasar. "Dan memang saya keliling juga ke beberapa pasar, SPHP-nya belum sampai. Karena perlu waktu untuk menyiapkan. Tolong Pak (Dirut) Bulog cepat, kalau bisa berapa? 7.000 (ton) ya? Kalau bisa 10 ribu (ton) satu hari, sehingga satu bulan bisa 300 ribu (ton). 10 ribu (ton) aja masih kurang. Ya, itu dipercepat," kata pria yang akrab disapa Zulhas itu. Ia mengingatkan penyaluran lewat bazar cenderung lambat, sementara pasar sudah memiliki tata niaga beras yang mapan. Target penyaluran SPHP mencapai 1,3 juta ton tahun ini. Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso sebelumnya memperkirakan pasokan beras di pasar akan berkurang akibat penurunan suplai gabah dan penutupan sejumlah penggilingan padi, meski sebagian bersifat sementara. Kondisi ini memperburuk distribusi, terutama di masa produksi rendah. Menurut Sutarto, penyaluran stok beras pemerintah yang baru dilakukan akhir Juli sudah terlambat, karena harga telanjur naik sejak Juni. Ia menilai penyaluran harus memenuhi prinsip tepat waktu, tepat tempat, tepat sasaran, tepat cara, dan tepat harga, terutama saat produksi rendah agar inflasi pangan dapat dikendalikan. ====[4] (del/sfr) References^ Bulog (www.cnnindonesia.com)^ beras (www.cnnindonesia.com)^ SPHP (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Bupati Pati[1] Sudewo terancam dimakzulkan imbas menaikkan pajak[2] bumi dan bangunan (PBB[3]) hingga tembus 250 persen. Gelombang protes di Pati, Jawa Tengah, terus meluas meski Sudewo sudah membatalkan kenaikan PBB dan meminta maaf. DPRD Kabupaten Pati bahkan sepakat menggunakan hak angket untuk membentuk pansus pemakzulan Sudewo. Akar masalah kisruh di Pati adalah Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 17 Tahun 2025 yang diteken pada 5 Mei 2025. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Beleid itu merupakan revisi dari Perbup Pati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Besaran Persentase dan Pertimbangan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sudewo berdalih aturan tersebut bukan keputusan sepihak, melainkan hasil musyawarah bersama para kepala desa dan tokoh masyarakat. Lahirnya aturan tersebut juga diklaim karena tak ada kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) di Pati selama 14 tahun terakhir. Padahal, pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menegaskan penyesuaian besaran NJOP harus dilakukan setiap tiga tahun sekali. "Jadi, kami membuat klasifikasi penyesuaian NJOP. Ada yang naik 0 persen-10 persen, 10 persen-20 persen, dan 20 persen-30 persen. Kenaikan PBB adalah imbas dari penyesuaian NJOP tersebut. Dan yang menyentuh angka 250 persen itu hanya maksimal," jelasnya dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV, Kamis (7/8). "Jadi, bukan semuanya merata 250 persen, tergantung kualifikasi penyesuaian NJOP tersebut," bantah Sudewo soal mayoritas warga Pati mengalami kenaikan PBB 250 persen. Sudewo bahkan berani mengklaim mayoritas wajib pajak di Pati justru hanya mengalami kenaikan PBB di bawah 100 persen. Terlepas dari itu, ia mengaku penyesuaian NJOP dan PBB dipilih karena keuangan Kabupaten Pati sangat terbatas. Sudewo menyebut pendapatan asli daerah (PAD) Pati hanya menyumbang 14 persen dari total APBD, di saat belanja pegawai tembus 47 persen. "Fiskal kami sangat rendah. Sisa untuk belanja modal sangat kecil. Kami harus bekerja keras meningkatkan pendapatan daerah agar pembangunan bisa terus berjalan," tuturnya. Aturan soal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah alias UU HKPD. Pasal 1 ayat (33) yang menjelaskan pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan alias PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Pasal 40 ayat (1) lalu menjelaskan bahwa dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. Akan tetapi, Pasal 40 ayat (7) UU HKPD menekankan bahwa besaran NJOP ditetapkan oleh kepala daerah. CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani untuk meminta pendapat dan penjelasan Pemerintah Pusat terkait kisruh kenaikan NJOP dan PBB di sejumlah daerah. Namun, yang bersangkutan belum merespons hingga berita ini tayang. ====[4] (skt/dhf) References^ Bupati Pati (www.cnnindonesia.com)^ pajak (www.cnnindonesia.com)^ PBB (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Foto: Layar menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (23/6/2025). (CNBC Indonesia/ Faisal Rahman) Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali melesat pada perdagangan Rabu (13/8/2025). IHSG ditutup naik 1,3% ke 7.892,91. Nilai transaksi kemarin masih ramai, mencapai 21,08 triliun yang melibatkan 36,83 miliar saham dalam 2,19 juta kali transaksi. Sebanyak 346 saham tercatat mengalami kenaikan, 280 terkoreksi dan 173 lainnya stagnan. Sementara itu, investor asing kembali mencatatkan pembelian bersih jumbo, sebesar Rp1,49 triliun di seluruh pasar dan, sebesar Rp1,52 triliun di pasar reguler. Di samping itu, mereka juga tercatat melakukan penjualan bersih mini sebesar Rp34,72 miliar di pasar negosiasi dan tunai. Lantas, apa saja saham yang paling banyak dibuang asing kala IHSG terus bergerak naik? Mengutip Stockbit, berikut net foreign sell perdagangan Rabu! PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) - Rp193,14 miliar PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) - Rp89,76 miliar PT XLSMART Telecom Tbk. (EXCL) - Rp54,27 miliar PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) - Rp44,24 miliar PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) - Rp36,24 miliar PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) - Rp29,57 miliar PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) - Rp27,10 miliar PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) - Rp26,84 miliar PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) - Rp21,03 miliar PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) - Rp19,25 miliar (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article Asing Gencar Borong 10 Saham Blue Chip Ini Saat IHSG Menguat [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Asing Gencar Borong 10 Saham Blue Chip Ini Saat IHSG Menguat (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kenaikan Pajak[1] Bumi dan Bangunan (PBB[2]) hingga 250 persen di Pati, Jawa Tengah mendapat penolakan keras. Bahkan, Bupati Pati Sudewo terancam dimakzulkan. Ini menyusul DPRD Kabupaten Pati yang sepakat memakai hak angket untuk membentuk pansus pemakzulan Sudewo. Protes di Pati juga tak kunjung padam, meski Sudewo sudah membatalkan kenaikan PBB dan meminta maaf. Ia bahkan dilempari sandal hingga botol saat menemui warganya sendiri. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Aturan soal besaran PBB memang kewenangan pemerintah daerah. Itu adalah dampak dari kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Misalnya, NJOP di Pati yang diklaim tak naik selama 14 tahun terakhir. Kendati demikian, bukan berarti pemerintah pusat lepas tangan. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah alias UU HKPD yang mengatur NJOP dan PBB. "Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan," jelas Pasal 1 ayat (33) UU HKPD, dikutip Rabu (13/8). Bumi diartikan sebagai permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi. Sementara, definisi NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli secara wajar. Jika tidak ada transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Pasal 40 ayat (1) menjelaskan bahwa dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. Walaupun begitu, Pasal 40 ayat (7) UU HKPD menegaskan bahwa besaran NJOP ditetapkan oleh masing-masing kepala daerah. Aturan soal PBB alias PBB-P2 juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Misalnya, Pasal 55 ayat (2) yang membuat Bupati Pati Sudewo harus menaikkan NJOP di daerahnya. "Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya," tulis Pasal 55 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2023. Khusus di Pati, Sudewo menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 17 Tahun 2025 pada 5 Mei 2025. Itu adalah revisi Perbup Pati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Besaran Persentase dan Pertimbangan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Lahirnya beleid tersebut diklaim karena tak ada kenaikan NJOP di Pati selama 14 tahun terakhir. Ia juga berdalih aturan itu bukan keputusan sepihak, melainkan hasil musyawarah bersama para kepala desa dan tokoh masyarakat. "Jadi, kami membuat klasifikasi penyesuaian NJOP. Ada yang naik 0 persen-10 persen, 10 persen-20 persen, dan 20 persen-30 persen. Kenaikan PBB adalah imbas dari penyesuaian NJOP tersebut. Dan yang menyentuh angka 250 persen itu hanya maksimal ... Jadi, bukan semuanya merata 250 persen, tergantung kualifikasi penyesuaian NJOP tersebut," klarifikasi Sudewo dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV, Kamis (7/8). Di lain sisi, Sudewo mengaku penyesuaian NJOP dan PBB dipilih karena keuangan Kabupaten Pati sangat terbatas. Ia mencatat pendapatan asli daerah (PAD) Pati cuma menyumbang 14 persen dari total APBD, di saat belanja pegawai tembus 47 persen. Ia juga mengatakan mayoritas wajib pajak di Pati justru hanya mengalami kenaikan PBB di bawah 100 persen. "Fiskal kami sangat rendah. Sisa untuk belanja modal sangat kecil. Kami harus bekerja keras meningkatkan pendapatan daerah agar pembangunan bisa terus berjalan," tutur Sudewo. CNNIndonesia.com berupaya menghubungi Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani untuk meminta pendapat dan penjelasan pemerintah pusat terkait kisruh kenaikan NJOP dan PBB di sejumlah daerah. Namun, Askolani belum merespons hingga berita ini tayang. ====[3] (skt/sfr) References^ Pajak (www.cnnindonesia.com)^ PBB (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Presiden Direktur PT Sritex Group Indonesia atau Mantan Wakil Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) Iwan Kurniawan Lukminto (IKL) sebagai tersangka kasus korupsi yang merugikan negara senilai Rp 1,08 triliun. Penetapan kasus tersangka tersebut dilakukan melalui Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS). Iwan telah resmi menjadi tersangka dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dan PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (PT Sritex) dan Entitas Anak Usaha. "Tersangka IKL tersebut ditetapkan karena ditemukan alat bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sri Rejeki Isman," tulis Kepala Pusat Penerangan Hukum Anang Supriatna dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (14/8). Adapun peran Iwan sebagai Wakil Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman, Tbk periode 2012 hingga 2023 telah melakukan perbuatan pelanggaran hukum. Di antaranya, menandatangani surat permohonan kredit modal kerja dan investasi atas nama PT Sri Rejeki Isman, Tbk kepada Bank Jateng tahun 2019 yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Lalu, menandatangani akta perjanjian kredit dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk tahun 2020 yang disadari peruntukannya tidak sesuai dengan akta perjanjian kredit yang ditandatangani. Serta, menandatangani beberapa surat permohonan penarikan kredit ke Bank BJB tahun 2020 dengan melampirkan invoice dan faktur yang diduga fiktif. Kejagung menyebut, akibat perbuatannya telah mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp1.088.650.808.028 yang saat ini sedang dalam proses penghitungan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selanjutnya, untuk kepentingan penyidikan, tersangka Iwan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article Kejagung Usut Dugaan Korupsi Terkait Sritex [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Kejagung Usut Dugaan Korupsi Terkait Sritex (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Foto: Sejumlah pengunjung di dalam ruangan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa, (8/4/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Jakarta, CNBC Indonesia - Tren penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih berlanjut. IHSG ditutup naik 1,3% ke 7.892,91 pada perdagangan Rabu (13/8/2025). Nilai transaksi kemarin masih ramai, mencapai 21,08 triliun yang melibatkan 36,83 miliar saham dalam 2,19 juta kali transaksi. Sebanyak 346 saham tercatat mengalami kenaikan, 280 terkoreksi dan 173 lainnya stagnan. Sementara itu, investor asing kembali mencatatkan pembelian bersih jumbo, sebesar Rp1,49 triliun di seluruh pasar dan, sebesar Rp1,52 triliub di pasar reguler. Di samping itu, mereka juga tercatat melakukan penjualan bersih mini sebesar Rp34,72 miliar di pasar negosiasi dan tunai. Maka demikian, apa saja saham yang kompak masuk keranjang beli asing hingga triliunan rupiah? Mengutip Stockbit, berikut net foreign buy Rabu! PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) - Rp722,49 miliar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) - Rp405,77 miliar PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) - Rp276,10 miliar PT Astra International Tbk. (ASII) - Rp199,09 miliar PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) - Rp100,69 miliar PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) - Rp87,32 miliar PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) - Rp85,39 miliar PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) - Rp55,05 miliar PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) - Rp42,96 miliar PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) - Rp38,51 miliar (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article Dana Asing Rp 1 T Masuk RI, Diam-diam Borong 10 Saham Ini [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Dana Asing Rp 1 T Masuk RI, Diam-diam Borong 10 Saham Ini (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah daerah[1] menaikkan Pajak[2] Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB[3]-P2) beberapa waktu terakhir. Salah satunya Pati, Jawa Tengah yang berencana menaikkan PBB-P2 hingga 250 persen. Namun, rencana tersebut dibatalkan setelah Presiden Prabowo Subianto menegur Bupati Pati Sudewo. Meski batal, massa hari ini tetap menggelar aksi besar mengecam Sudewo. Massa aksi meminta Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Selain Pati, daerah lain yang juga menaikkan PPB-P2 Jombang, Jawa Timur. Salah satu warga Jombang bernama Heri Dwi Cahyono (61) mengaku terkejut ketika PBB tanah miliknya pada 2024 tiba-tiba naik 1.202 persen atau 12 kali lipat dibandingkan yang sudah dia bayarkan pada 2023. Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi mengungkap kenaikan PBB-P2 di daerahnya merupakan bagian dari penyesuaian peraturan daerah yang wajib dilakukan atas rekomendasi pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurutnya, perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak diambil secara sepihak oleh Pemkab Jombang, melainkan berdasarkan rekomendasi pemerintah pusat. PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi diartikan sebagai permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah alias UU HKPD mengatur dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Namun, besaran NJOP ditetapkan oleh masing-masing kepala daerah. Lantas kenapa daerah menaikkan PBB-P2? Bagaimana dampaknya? Adakah cara lain yang bisa dilakukan pemerintah daerah (pemda) selain menaikkan PBB-P2? Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengatakan gelombang kenaikan PBB-P2 di sejumlah daerah utamanya didorong oleh kebutuhan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tuntutan kemandirian fiskal pasca-desentralisasi. "PBB-P2 menjadi instrumen yang relatif cepat dan mudah dioptimalkan karena berbasis pada penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang kewenangannya berada di tangan pemerintah daerah," katanya pada CNNIndonesia.com. Situasi ini, sambung Rizal, diperparah oleh perlambatan transfer pusat, berkurangnya dana bagi hasil sumber daya alam, dan stagnasi retribusi yang membuat target pendapatan daerah dalam APBD sulit tercapai. Akibatnya, banyak daerah memilih jalur instan dengan menaikkan tarif atau memperluas basis PBB-P2 ketimbang membangun sumber penerimaan baru yang perlu waktu. Rizal mengatakan pemda memiliki opsi lain yang lebih berkelanjutan untuk menambah pendapatan, tanpa langsung menaikkan tarif PBB-P2. Langkah awalnya adalah memperluas basis pajak dengan memperbarui pendataan objek pajak secara digital, menutup kebocoran, dan memastikan semua wajib pajak teridentifikasi. "Di luar sektor pajak, daerah dapat mengoptimalkan BUMD untuk sektor potensial seperti air bersih, energi, dan pariwisata lokal, serta mengelola aset daerah yang selama ini menganggur melalui skema kerja sama pemanfaatan atau KPBU," katanya. Menurutnya, strategi ini memang butuh investasi waktu, kapasitas, dan tata kelola yang kuat, tetapi hasilnya lebih stabil dan tidak menciptakan beban mendadak bagi masyarakat dengan kenaikan PBB-P2. Memaksakan kenaikan PBB-P2 secara drastis, sambungnya, berpotensi menciptakan tax shock yang memukul daya beli, terutama bagi kelompok rentan dan kelas menengah bawah. Resistensi publik bisa muncul dalam bentuk menunggak pembayaran, protes sosial, atau bahkan gugatan hukum terhadap penetapan NJOP. Dalam jangka menengah, sambung Rizal, iklim investasi properti dan sektor pendukung seperti konstruksi dapat melemah, apalagi jika kenaikan pajak tidak diimbangi dengan perbaikan layanan publik. "Risiko yang lebih serius adalah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah ketika pajak naik tanpa transparansi penggunaan, yang pada akhirnya menurunkan kepatuhan pajak secara sistemik dan mempersulit target pendapatan di masa depan," katanya. Sementara itu, Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan lonjakan PBB-P2 di berbagai daerah lahir dari tekanan fiskal yang kian menguat. Kondisi ini disebabkan pemangkasan transfer ke daerah, pengetatan belanja pusat, serta kewajiban membiayai layanan publik yang memaksa pemda mencari sumber penerimaan instan. PBB-P2 kemudian menjadi target empuk karena basis data objek pajak telah tersedia, mekanisme pungutan sudah mapan, dan proyeksi penerimaannya relatif pasti. "Dalam logika birokrasi, menaikkan tarif pajak dianggap solusi cepat untuk menutup defisit fiskal daerah, meski risiko sosialnya sangat tinggi," katanya. Menurutnya, memaksakan kenaikan PBB-P2 dalam skala besar berisiko memicu gelombang penolakan dan menurunkan kepatuhan wajib pajak. Rakyat yang merasa dibebani tanpa imbal balik layanan memadai akan kehilangan kepercayaan pada pemda. Efek jangka pendeknya berupa aksi protes dan penurunan penerimaan karena banyak yang mangkir bayar. "Dalam jangka panjang, reputasi politik kepala daerah bisa runtuh, dan stabilitas sosial di wilayahnya terancam. Kebijakan fiskal yang tidak peka pada kondisi riil masyarakat akan selalu berbalik menjadi bumerang politik," katanya. Syafruddin mengatakan kenaikan PBB-P2 sebenarnya bukan satu-satunya jalan. Pemda dapat mengoptimalkan retribusi jasa publik, mengelola aset daerah secara produktif, mendorong kerja sama pemanfaatan lahan strategis, serta memacu kinerja BUMD agar menghasilkan dividen lebih besar. "Langkah-langkah ini memang membutuhkan waktu dan komitmen, tetapi hasilnya lebih berkelanjutan dan tidak langsung menekan daya beli masyarakat," pungkasnya. ====[4] (pta) References^ daerah (www.cnnindonesia.com)^ Pajak (www.cnnindonesia.com)^ PBB (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah daerah[1] menaikkan Pajak[2] Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB[3]-P2) beberapa waktu terakhir. Salah satunya Pati, Jawa Tengah yang berencana menaikkan PBB-P2 hingga 250 persen. Namun, rencana tersebut dibatalkan setelah Presiden Prabowo Subianto menegur Bupati Pati Sudewo. Meski batal, massa hari ini tetap menggelar aksi besar mengecam Sudewo. Massa aksi meminta Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Selain Pati, daerah lain yang juga menaikkan PPB-P2 Jombang, Jawa Timur. Salah satu warga Jombang bernama Heri Dwi Cahyono (61) mengaku terkejut ketika PBB tanah miliknya pada 2024 tiba-tiba naik 1.202 persen atau 12 kali lipat dibandingkan yang sudah dia bayarkan pada 2023. Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi mengungkap kenaikan PBB-P2 di daerahnya merupakan bagian dari penyesuaian peraturan daerah yang wajib dilakukan atas rekomendasi pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurutnya, perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak diambil secara sepihak oleh Pemkab Jombang, melainkan berdasarkan rekomendasi pemerintah pusat. PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi diartikan sebagai permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah alias UU HKPD mengatur dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Namun, besaran NJOP ditetapkan oleh masing-masing kepala daerah. Lantas kenapa daerah menaikkan PBB-P2? Bagaimana dampaknya? Adakah cara lain yang bisa dilakukan pemerintah daerah (pemda) selain menaikkan PBB-P2? Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengatakan gelombang kenaikan PBB-P2 di sejumlah daerah utamanya didorong oleh kebutuhan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tuntutan kemandirian fiskal pasca-desentralisasi. "PBB-P2 menjadi instrumen yang relatif cepat dan mudah dioptimalkan karena berbasis pada penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang kewenangannya berada di tangan pemerintah daerah," katanya pada CNNIndonesia.com. Situasi ini, sambung Rizal, diperparah oleh perlambatan transfer pusat, berkurangnya dana bagi hasil sumber daya alam, dan stagnasi retribusi yang membuat target pendapatan daerah dalam APBD sulit tercapai. Akibatnya, banyak daerah memilih jalur instan dengan menaikkan tarif atau memperluas basis PBB-P2 ketimbang membangun sumber penerimaan baru yang perlu waktu. Rizal mengatakan pemda memiliki opsi lain yang lebih berkelanjutan untuk menambah pendapatan, tanpa langsung menaikkan tarif PBB-P2. Langkah awalnya adalah memperluas basis pajak dengan memperbarui pendataan objek pajak secara digital, menutup kebocoran, dan memastikan semua wajib pajak teridentifikasi. "Di luar sektor pajak, daerah dapat mengoptimalkan BUMD untuk sektor potensial seperti air bersih, energi, dan pariwisata lokal, serta mengelola aset daerah yang selama ini menganggur melalui skema kerja sama pemanfaatan atau KPBU," katanya. Menurutnya, strategi ini memang butuh investasi waktu, kapasitas, dan tata kelola yang kuat, tetapi hasilnya lebih stabil dan tidak menciptakan beban mendadak bagi masyarakat dengan kenaikan PBB-P2. Memaksakan kenaikan PBB-P2 secara drastis, sambungnya, berpotensi menciptakan tax shock yang memukul daya beli, terutama bagi kelompok rentan dan kelas menengah bawah. Resistensi publik bisa muncul dalam bentuk menunggak pembayaran, protes sosial, atau bahkan gugatan hukum terhadap penetapan NJOP. Dalam jangka menengah, sambung Rizal, iklim investasi properti dan sektor pendukung seperti konstruksi dapat melemah, apalagi jika kenaikan pajak tidak diimbangi dengan perbaikan layanan publik. "Risiko yang lebih serius adalah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah ketika pajak naik tanpa transparansi penggunaan, yang pada akhirnya menurunkan kepatuhan pajak secara sistemik dan mempersulit target pendapatan di masa depan," katanya. Sementara itu, Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan lonjakan PBB-P2 di berbagai daerah lahir dari tekanan fiskal yang kian menguat. Kondisi ini disebabkan pemangkasan transfer ke daerah, pengetatan belanja pusat, serta kewajiban membiayai layanan publik yang memaksa pemda mencari sumber penerimaan instan. PBB-P2 kemudian menjadi target empuk karena basis data objek pajak telah tersedia, mekanisme pungutan sudah mapan, dan proyeksi penerimaannya relatif pasti. "Dalam logika birokrasi, menaikkan tarif pajak dianggap solusi cepat untuk menutup defisit fiskal daerah, meski risiko sosialnya sangat tinggi," katanya. Menurutnya, memaksakan kenaikan PBB-P2 dalam skala besar berisiko memicu gelombang penolakan dan menurunkan kepatuhan wajib pajak. Rakyat yang merasa dibebani tanpa imbal balik layanan memadai akan kehilangan kepercayaan pada pemda. Efek jangka pendeknya berupa aksi protes dan penurunan penerimaan karena banyak yang mangkir bayar. "Dalam jangka panjang, reputasi politik kepala daerah bisa runtuh, dan stabilitas sosial di wilayahnya terancam. Kebijakan fiskal yang tidak peka pada kondisi riil masyarakat akan selalu berbalik menjadi bumerang politik," katanya. Syafruddin mengatakan kenaikan PBB-P2 sebenarnya bukan satu-satunya jalan. Pemda dapat mengoptimalkan retribusi jasa publik, mengelola aset daerah secara produktif, mendorong kerja sama pemanfaatan lahan strategis, serta memacu kinerja BUMD agar menghasilkan dividen lebih besar. "Langkah-langkah ini memang membutuhkan waktu dan komitmen, tetapi hasilnya lebih berkelanjutan dan tidak langsung menekan daya beli masyarakat," pungkasnya. ====[4] (pta) References^ daerah (www.cnnindonesia.com)^ Pajak (www.cnnindonesia.com)^ PBB (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Perum Bulog[1] siap menyalurkan beras[2] program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP[3]) ke ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret setelah mendapat izin dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Langkah ini diambil untuk mengisi kekosongan stok beras di sejumlah gerai. "Kami kirim ke mereka karena di Alfamart, Indomaret ini kan sekarang kosong barang, makanya kita masukkan dengan beras SPHP, supaya masyarakat jangan sampai tidak ada beras," ujar Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (13/8). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Rizal menjelaskan sebelumnya Bulog memang tidak menyalurkan beras SPHP ke ritel modern karena tidak ada operasi pasar. Intervensi dilakukan hanya ketika harga beras melonjak signifikan. "Sebelumnya kan memang tidak ada operasi pasar, karena kan kalau ada kendala, pemerintah ini kalau ada fluktuatif harga barang, baru Bulog intervensi. Kalau enggak ada naikkan harga beras, ya normal-normal aja, kenapa Bulog harus intervensi?" ujarnya. Proses distribusi ke ritel dilakukan berdasarkan permintaan masing-masing perusahaan melalui distribution center (DC). Kemudia, DC menghimpun permintaan, lalu mengajukannya ke Bulog wilayah setempat. "Kalau ritel, nanti masing-masing ritel itu mengajukan ke Bulog langsung. Sebenarnya distributornya DC. Nanti DC-nya yang menghimpun, setelah DC-nya menghimpun, baru DC ini mengajukan ke Bulog daerah," jelas Rizal. Ia menambahkan pengajuan pasokan beras SPHP dari ritel sudah masuk dari seluruh Indonesia sejak tiga hingga empat hari terakhir. Jumlah pasokan yang diminta bervariasi, mulai dari 2 ton hingga 5 ton per ritel. Menurut Rizal, pengiriman ke ritel dilakukan karena melihat kondisi stok yang kosong. "Ya, karena kita melihat kondisi seperti itu, dan mereka kan juga butuh jual beras. Kita dorong gitu. Intinya pemerintah hadir untuk rakyat," ujarnya. Bulog memastikan kualitas beras SPHP terjaga, termasuk berat kemasan yang selalu dilebihkan dari 5 kilogram untuk mengantisipasi penyusutan. "Intinya kita jaga baik kualitas maupun kuantitas beras Bulog. Bahkan 5 kg lebih, saya bilang. Supaya nanti berjalannya waktu ini kan ada berapa bulan, ada menyusutan," kata Rizal. Berdasarkan data Bulog, hingga saat ini SPHP telah disalurkan ke 12 mitra ritel modern dengan total kuantum 19 ribu kilogram. Penyaluran ini melengkapi distribusi SPHP ke berbagai saluran lain, termasuk pengecer pasar rakyat dan outlet pangan pemerintah. Sebelumnya, stok beras di sejumlah ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret di Jakarta serta Tangerang kosong sejak terungkapnya kasus beras oplosan. Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjelaskan pemerintah telah memutuskan penyaluran beras SPHP ke ritel modern sejak 17 Juli hingga 31 Desember 2025, tetapi distribusinya belum optimal. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang menyebut hingga awal Agustus, baru sekitar 540 ton beras SPHP yang masuk ke ritel modern. Ia menegaskan pemerintah tidak pernah meminta penarikan beras dari rak, melainkan hanya mendorong penyesuaian harga untuk produk yang tidak memenuhi standar mutu premium. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi juga mengimbau ritel tidak menarik beras yang sudah beredar di pasar untuk menghindari kekosongan, melainkan menyesuaikan harga sesuai kualitas isi. Ia memastikan pasokan beras nasional masih aman dengan surplus stok di Bulog dan gabah di tingkat petani. ====[4] (del/sfr) References^ Bulog (www.cnnindonesia.com)^ beras (www.cnnindonesia.com)^ SPHP (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Center of Economic and Law Studies (CELIOS[1]) memberikan usulan kepada pemerintah untuk mengejar 10 pajak[2] baru agar penerimaan negara[3] bisa digenjot. Mereka menghitung, negara bisa mendapatkan Rp388,2 triliun jika pajak baru itu dipungut. Usul ini sudah mereka sampaikan ke Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu. Lewat usulan itu, mereka meminta pemerintah tak melulu 'berburu di kebun binatang' dengan fokus menyasar wajib pajak yang sudah teridentifikasi dalam mengejar penerimaan pajak. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS Media Wahyu Askar mengklaim masyarakat hanya mau membayar kewajibannya, andai sistem perpajakan di Indonesia sudah benar-benar adil. Penerimaan negara itu pada akhirnya diharapkan bisa membantu para buruh, pengangguran, hingga anak-anak stunting. "Kalau kita lihat berdasarkan persentase pendapatan, masyarakat miskin itu membayar lebih banyak secara persentase untuk pajak ketimbang orang super kaya," ungkapnya dalam Launching Riset 'Dengan Hormat, Pejabat Negara: Jangan Menarik Pajak seperti Berburu di Kebun Binatang' di Kantor CELIOS, Jakarta Pusat, Selasa (12/8). Usul pertama adalah pajak kekayaan. Media menghitung ada potensi penerimaan sekitar Rp81,6 triliun hanya dari pajak 50 orang terkaya di Indonesia. Kedua, pajak karbon yang diklaim bisa menghasilkan Rp76,4 triliun. Ketiga, pajak produksi batu bara dengan potensi sebesar Rp66,5 triliun. Keempat, pajak windfall profit dari sektor ekstraktif. Ada potensi penerimaan sekitar Rp50 triliun dari kenaikan laba berturut-turut berkat booming harga komoditas. Kelima, pajak penghilangan keanekaragaman hayati senilai Rp48,6 triliun. CELIOS menyebut pajak tersebut adalah kompensasi dari kerusakan keanekaragaman hayati yang terjadi di Indonesia. Keenam, pajak digital yang potensinya senilai Rp29,5 triliun. Ketujuh, peningkatan tarif pajak warisan yang berpotensi menghasilkan Rp20 triliun. Kedelapan, pajak kepemilikan rumah ketiga sebesar Rp4,7 triliun. Kesembilan, pajak capital gain Rp7 triliun yang didapatkan negara dari keuntungan saham dan aset finansial. Kesepuluh atau usul yang terakhir adalah cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Opsi ini diklaim bisa meraup penerimaan Rp3,9 triliun, sekaligus mendukung aspek kesehatan. "Saya yakin seyakin-yakinnya Kementerian Keuangan sudah mengidentifikasi ini, mungkin sudah punya angkanya juga. Tapi ini sengaja kami munculkan ke publik sebagai sebuah perdebatan agar kita bisa melihat secara keseluruhan bahwa ada cara lain, alternatif strategi lain, yang sangat impactful dalam meningkatkan potensi perpajakan kita. Mulai dari pajak kekayaan, pajak karbon, pajak warisan, hingga cukai minuman berpemanis," tandasnya. Sementara itu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengapresiasi kajian CELIOS. Ia mengaku juga baru mendengar beberapa potensi perpajakan tersebut, salah satunya dari biodiversity alias keanekaragaman hayati. Yon menegaskan usul tersebut akan dikaji lebih lanjut di internal Kementerian Keuangan, termasuk bersama sejumlah stakeholder lainnya. "Kita perlu dalami lagi beberapa usulan tadi untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak kita di berbagai sektor, khususnya yang saya lihat adalah sektor-sektor income tax. Memang tentu kalau ini diimplementasikan dengan baik, ya tentu mudah-mudahan bisa berjalan dengan optimal," timpal Yon. 10 usul pajak dari CELIOS: 1. Pajak kekayaan: Rp81,6 triliun 2. Pajak karbon: Rp76,4 triliun 3. Pajak produksi batu bara: Rp66,5 triliun 4. Pajak windfall profit sektor ekstraktif: Rp50 triliun 5. Pajak penghilangan keanekaragaman hayati: Rp48,6 triliun 6. Pajak digital: Rp29,5 triliun 7. Peningkatan tarif pajak warisan: Rp20 triliun 8. Pajak kepemilikan rumah ketiga: Rp4,7 triliun 9. Pajak capital gain: Rp7 triliun 10. Cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK): Rp3,9 triliun Total potensi penerimaan: Rp388,2 triliun ====[4] (skt/agt) References^ CELIOS (www.cnnindonesia.com)^ pajak (www.cnnindonesia.com)^ penerimaan negara (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber