bot

Foto: Pergerakan indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (9/9/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat menguat pada perdagangan Senin, (15/9/2024). IHSG ditutup menguat 1,06% atau melesat 83 poin ke level 7.937,64. Sebanyak 470 saham naik, 209 turun, dan 126 tidak bergerak. Nilai transaksi hingga jeda makan siang mencapai Rp 17,07 triliun. Sebanyak 37,17 miliar saham berpindah tangan dalam 2,15 juta kali transaksi. Seluruh sektor perdagangan bergerak di zona hijau, dengan penguatan terbesar dicatatkan oleh utilitas, konsumer non primer dan teknologi. Emiten kapitalisasi besar tercatat menjadi penggerak utama kinerja IHSG hari ini. Sementara itu, investor asing tercatat melakukan pembelian bersih (net buy) sebanyak Rp1,05 triliun di seluruh pasar. Rinciannya, sebesar Rp978,99 miliar di pasar reguler dan Rp68 triliun di pasar negosiasi dan tunai. Lantas, apa saja saham yang diborong asing? Mengutip RTI Business, berikut net foreign buy pada perdagangan pada Senin, (15/9/2025): PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) - Rp308,3 miliar PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) - Rp218,7 miliar PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) - Rp163,7 miliar PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) - Rp89,5 miliar. PT Barito Pacific Tbk (BRPT) - Rp58 miliar PT Barito Renewable Energy Tbk (BREN) - Rp56 miliar PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) - Rp44,9 miliar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) - Rp42,3 miliar PT Vale Indonesia Tbk (INCO) - Rp33,4 miliar PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) - Rp31,5 miliar (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article Asing Kompak Jauhi Saham-Saham Ini Saat IHSG Bangkit [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Asing Kompak Jauhi Saham-Saham Ini Saat IHSG Bangkit (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Prabowo Subianto[1] resmi mengguyur insentif "8+4+5" yang diberi nama Program Paket Ekonomi[2]. Stimulus untuk sisa 2025 itu diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta. Airlangga menyebut ada 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan ke 2026, serta 5 program andalan pemerintah untuk menyerap tenaga kerja. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kita berharap target 5,2 (persen) kita bisa capai," tegas Airlangga usai Konferensi Pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/9). Mengacu UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, target pertumbuhan ekonomi tahun ini dipatok 5,2 persen year on year (yoy). Walau, pemerintah sempat merevisi ke bawah target tersebut menjadi 4,7 persen-5 persen untuk keseluruhan 2025. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman memprediksi efek stimulus "8+4+5" tidak akan instan. Menurutnya, dampak paket ekonomi itu bergantung pada kecepatan penyerapan anggaran dan implementasi di lapangan. Rizal memproyeksi program-program berbasis bantuan langsung, seperti beras 10 kilogram (kg), diskon iuran BPJS, dan subsidi pekerja informal bakal terasa dampaknya dalam 2 bulan-3 bulan. Ia meyakini manfaat program tersebut juga akan langsung menambah daya beli para penerimanya. Sementara, manfaat program yang bersifat padat karya, pelatihan, atau perbaikan permukiman akan terasa lebih lama. Rizal memprediksi dampaknya baru bisa dirasakan dalam 3 bulan-6 bulan saat proyek tersebut mulai berjalan dan tenaga kerja terserap. "Agar benar-benar menghasilkan dampak signifikan pada aktivitas ekonomi, dibutuhkan waktu setidaknya setengah tahun, bahkan hingga 12 bulan. Tergantung konsistensi pelaksanaan dan kondisi eksternal yang mempengaruhi," tuturnya kepada CNNIndonesia.com. "Paket '8+4+5' sudah mencakup sejumlah program penting, seperti bantuan langsung, insentif pajak, padat karya, tetapi masih ada beberapa hal yang bisa diperkuat," sambung Rizal. Ia mengatakan paket-paket stimulus di era Prabowo Subianto menunjukkan masalah terbesar pada lambatnya penyerapan anggaran. Di lain sisi, Rizal menilai distribusi paket ekonomi tersebut masih belum merata. Sang ekonom lalu menyampaikan dua catatan atau evaluasi dari implementasi paket stimulus tersebut. Pertama, skala stimulus yang relatif kecil dibanding kebutuhan sehingga daya dorongnya terbatas bila tidak disinergikan dengan kebijakan lain. Kedua, stimulus masih lebih dominan di sisi permintaan. Ia menilai dukungan pada sisi penawaran, seperti perbaikan logistik, rantai pasok, dan produktivitas UMKM perlu lebih diprioritaskan agar tak menimbulkan inflasi baru. Rizal juga menganggap stimulus baru ini masih cukup sulit untuk membantu Presiden Prabowo mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen. Target tersebut diyakini masih relatif menantang bagi Kabinet Merah Putih. "Paket stimulus '8+4+5' berpotensi memberi tambahan dorongan, khususnya lewat peningkatan konsumsi rumah tangga dan penciptaan lapangan kerja di sektor padat karya. Bila penyerapan stimulus berjalan efektif, ada peluang menjaga momentum pertumbuhan di atas 5 persen hingga akhir tahun," proyeksi Rizal. "Namun, kontribusinya terhadap pencapaian target 5,2 persen sangat bergantung pada faktor eksternal, seperti stabilitas harga pangan, inflasi, dan kondisi global. Dengan kata lain, stimulus ini penting sebagai penopang, tetapi tidak bisa menjadi satu-satunya tumpuan untuk mencapai target ambisius tersebut," tegasnya. Bersambung ke halaman berikutnya... Apa yang spesial dari paket ekonomi "8+4+5"? Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat ada upaya Presiden Prabowo Subianto menjangkau kelompok rentan. Sang Kepala Negara juga dianggap berniat memperkuat perlindungan sosial dan mendukung sektor yang sedang melambat. Ia melihatnya sebagai sinyal bahwa pemerintah mencoba menyeimbangkan antara kebutuhan jangka pendek dan agenda perbaikan struktural. Kendati demikian, Yusuf menilai masih ada sejumlah kekurangan dari paket ekonomi "8+4+5". "Paket ini masih meninggalkan sejumlah catatan penting. Stimulus yang langsung menekan beban pengeluaran rumah tangga, seperti diskon tarif listrik atau perluasan bantuan sosial (bansos) tidak terlihat dalam skema kali ini," komentar Yusuf. Padahal, menurut Yusuf, instrumen tersebut selama ini terbukti efektif menjaga daya beli masyarakat. Yusuf kemudian menyoroti pemberian bantuan pangan yang hanya dua bulan serta subsidi iuran JKK dan JKM. Ia mengatakan hal tersebut lebih berfungsi sebagai perlindungan sosial dibandingkan upaya meningkatkan daya beli masyarakat. Ada juga sorotan dalam pemberian insentif fiskal berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP). Yusuf berpesan implementasi stimulus itu perlu diperhatikan secara cermat. "Tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, manfaatnya berisiko berhenti di tingkat perusahaan dan tidak benar-benar diteruskan kepada pekerja," wanti-wanti sang ekonom. "Hal yang sama berlaku untuk program padat karya dan magang. Meski bermanfaat dalam menjaga penyerapan tenaga kerja, dampaknya terhadap konsumsi rumah tangga secara agregat relatif terbatas," sambung Yusuf. Oleh karena itu, tantangan terbesar paket stimulus anyar itu adalah efektivitas implementasi dan keberlanjutannya. Yusuf menyoroti banyaknya program bersifat jangka pendek, sehingga dorongan terhadap ekonomi dikhawatirkan hanya sesaat. Agar benar-benar berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, ia berharap stimulus dilengkapi dengan instrumen yang lebih strategis. Yusuf juga menekankan pentingnya paket ekonomi yang berdaya ungkit tinggi terhadap daya beli. Sementara itu, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda membedah secara spesifik dari sisi anggaran. Ia mencatat gelontoran stimulus pertama dan kedua yang diberikan Prabowo tembus Rp57,5 triliun. Dampak dari kedua paket awal ternyata dinilai sangat minim bagi konsumsi rumah tangga, meski anggarannya cukup besar. Pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 melambat dan data kuartal II 2025 meragukan. "Dengan anggaran jilid ketiga sebesar Rp16,23 triliun, saya tidak banyak berharap akan meningkatkan perekonomian," tutur Huda skeptis. Huda turut menyoroti program magang untuk 20 ribu fresh graduate selama 6 bulan, di mana berhak atas pendapatan setara upah minimum provinsi (UMP). Ia mengamini program tersebut mampu mendongkrak pendapatan kelas menengah dan Generasi Z yang sedang menganggur. Kendati demikian, ia menyebut ada masalah dalam keberlanjutan pekerjaan para penerima manfaat setelah program magang rampung. "Apakah ada jaminan mereka akan lanjut bekerja? Atau perusahaan mencari anak magang lain untuk dibayar lebih murah? Juga harus ada rasa keadilan bagi peserta magang lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK). Saat ini, pengangguran tertinggi dari SMK, yang memang dipersiapkan untuk langsung bekerja," pesannya kepada pemerintah. 8 program akselerasi di 2025: 1. Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun) 2. Perluasan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk pekerja di sektor pariwisata 3. Bantuan pangan Oktober 2025-November 2025 4. Diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi bukan penerima upah (BPU) di sektor transportasi online selama 6 bulan: ojol, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik 5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan 6. Program padat karya tunai (cash for work): Kementerian Perhubungan Rp1,8 triliun dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Rp3,5 triliun 7. Program deregulasi: Implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025 8. Program perkotaan (pilot project DKI Jakarta, yakni perbaikan kualitas permukiman dan penyediaan platform pemasaran untuk gigs UMKM [Gambas:Photo CNN][3] 4 program dilanjutkan di 2026: 1. Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi wajib pajak UMKM serta penyesuaian penerima PPh Final 0,5 persen bagi wajib pajak UMKM 2. Perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata 3. PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di industri padat karya 4. Program diskon iuran JKK dan JKM untuk semua BPU 5 program penyerapan tenaga kerja: 1. Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) 2. Replanting di perkebunan rakyat 3. Kampung Nelayan Merah Putih 4. Revitalisasi tambak Pantura 5. Modernisasi kapal nelayan ====[4] Apa yang spesial dari paket ekonomi "8+4+5"? --[5] References^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ Paket Ekonomi (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Photo CNN] (cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)^ -- (www.cnnindonesia.com)Sumber

Foto: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). (detikcom/Agung Pambudhy) Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menghadapi potensi kekosongan kekuasaan dalam jangka waktu sepekan lagi. Kondisi ini terjadi setelah Plt Ketua Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono, satu-satunya anggota dewan komisioner (ADK) dari internal LPS, masa jabatannya akan berakhir pada 23 September 2025. Ketua Komisi DPR XI Mukhamad Misbakhun mengatakan, dengan tenggat waktu yang kian singkat itu, pihaknya tengah mencari jalan keluar supaya kekosongan kekuasaan tidak terjadi. "Kita semua lagi mencari format jalan keluar soal Komisioner LPS ini," kata Misbakhun kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (16/9/2025). Komisi XI menjadi pihak yang melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap nama-nama calon ADK LPS yang diajukan pemerintah. Saat Juli 2025 misalnya, Komisi XI telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap dua calon wakil ketua LPS pengganti Lana Soelistianingsih yang habis masa jabatan, yaitu Doddy Zulverdi dan Farid Azhar Nasution. Namun, hasil uji kelayakan dan kepatutan dari dua nama yang telah diusulkan Presiden Prabowo Subianto itu ditunda sementara karena tiga dewan komisioner lain dari internal LPS juga masih kosong posisinya. Kini, anggota dewan komisioner LPS memang tersisa empat orang dari total seharusnya tujuh ADK LPS. Selain Didik yang menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa karena ditunjuk Prabowo sebagai menteri keuangan, ADK LPS tersisa ADK Ex-Officio. ADK Ex-Officio itu ialah Luky Alfirman dari Kementerian Keuangan, Aida S Budiman dari Bank Indonesia, dan Dian Ediana Rae dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sekretaris Lembaga LPS Jimmy Ardianto mengatakan, dua dari tiga ADK Ex Officio yakni Luki Alfirman dan Aida S Budiman juga akan berakhir masa jabatannya pada 23 September mendatang seperti Didik. "Jika beberapa pimpinan baik ADK dari internal maupun pejabat Ex Officio ini masa jabatannya berakhir dan belum ada penggantinya maka kemungkinan akan terjadi kekosongan kepemimpinan di LPS," ujar Jimmy. Jimmy menjelaskan, ADK dari internal penting dalam pengambilan keputusan di LPS, terutama untuk hal-hal yang strategis seperti resolusi bank yang mekanismenya 50%+1. Dengan jumlah ADK LPS enam orang, tiga dari ex Officio dan tiga internal, maka untuk bisa mengambil keputusan, minimal harus tiga suara plus satu atau 4 ADK. "Kalau pejabat EX Officio ada tiga misalnya, minimal ada satu ADK dari internal agar bisa mengambil keputusan," tegasnya Oleh sebab itu, Jimmy berharap proses pemilihan dan pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, serta ADK LPS ini bisa berjalan dan namanya segera diputuskan sebelum akhir masa periode DK LPS 23 September 2025. Jimmy menegaskan, kepemimpinan ADK penting supaya operasional LPS tetap berjalan dengan baik, utamanya ketika harus mengambil keputusan strategis jika menangani bank misalnya. Sesuai Keppres-nya, satu-satunya ADK Ex Officio yang masih menjabat setelah 23 September 2025 adalah Dian Ediana Rae dari OJK. Untuk pejabat EX Officio, relatif tidak terlalu membutuhkan waktu untuk proses panjang karena tidak melalui mekanisme fit and proper test, hanya penunjukan dari Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. "ADK dari internal yang perlu diprioritaskan karena waktunya praktis tidak sampai 10 hari lagi," papar Jimmy. (arj/mij) [Gambas:Video CNBC] Next Article Hari Ini Fit And Proper Test Calon Wakil Ketua LPS, Ini Profilnya [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Hari Ini Fit And Proper Test Calon Wakil Ketua LPS, Ini Profilnya (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Foto: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat konpres di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025). (CNBC Indonesi/Tri Susilo) Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui kebijakan penempatan dana Rp200 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) masih diragukan. Bahkan menurut dugaannya salah satu pimpinan bank pusing. "Jadi Rp200 triliun hari Jumat sudah masuk ke perbankan, uangnnya sudah nongkrong di sana, sekarang saya duga para Dirut Bank pusing mau nyalurin kemana," papar Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/9/2025) Hal ini mengingat sebelumnya salah satu Direksi Bank mengatakan hanya mampu menyerap Rp 7 triliun dari total yang disalurkan. "Pas saya nyalurin Rp200 triliun bank bilang hanya mampu menyerap Rp 7 triliun kasih semuanya biar mereka yang mikir bukan saya yang mikir," jelasnya. Adapun lima bank yang mendapatkan dana segar tersebut adalah PT Bank Mandiri Tbk sebesar Rp55 triliun, PT Bank BNI Tbk Rp 55 triliun, PT Bank BRI Tbk Rp55 triliun, PT Bank BTN Tbk Rp25 triliun dan BSI Syariah Rp10 triliun. Penempatan dana, kata Purbaya juga bisa menghindari perang bunga mengingat beberapa waktu terakhir bank mengeluhkan keringnya likuiditas. "Karena mereka punya uang lebih, mereka gak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak dengan ekonomi, dengan itu sendiri ya," kata Purbaya. (mij/mij) [Gambas:Video CNBC] Next Article Bos LPS Cerita Terima 2,2 Miliar Serangan Siber Dalam 2 Minggu [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Bos LPS Cerita Terima 2,2 Miliar Serangan Siber Dalam 2 Minggu (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Daftar Isi Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto[1] baru saja meluncurkan program strategis dalam rangka akselerasi ekonomi[2] 2025. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pemulihan ekonomi, serta mendukung berbagai sektor utama di Indonesia. Paket diumumkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (15/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Berikut adalah rincian dari setiap program beserta manfaat, penerima manfaat, dan estimasi anggarannya: A. Rekapitulasi 8 Program Paket Ekonomi: Akselerasi Program 2025 Total anggaran yang dialokasikan untuk seluruh program ini pada 2025 diperkirakan mencapai Rp16,23 triliun. 1. Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi - Program ini ditujukan bagi fresh graduate - Program magang berlangsung satu tahun - Target peserta 20 ribu penerima - Diberi gaji setara UMP - Anggaran yang disiapkan adalah Rp198 miliar untuk 2025 dan Rp198 miliar untuk 2026. 2. Perluasan PPh 21 DTP untuk Pekerja di Sektor Pariwisata - Program ini mendukung 552 ribu pekerja di sektor industri padat karya-pariwisata - Keringanan PPh 21 selama 3 bulan pada sisa tahun pajak 2025 - Anggaran yang dialokasikan adalah Rp120 miliar untuk 2025 dan Rp480 miliar untuk 12 bulan 2026. 3. Bantuan Pangan - Menyasar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) - Jumlah bantuan pangan 10 kg beras - Bantuan diberikan selama dua bulan (Oktober-November) - Bantuan ini dapat diperpanjang hingga bulan Desember jika realisasi anggaran belum optimal - Total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan sebesar Rp7 triliun, dengan asumsi harga beras Rp18.500 per kg, termasuk biaya distribusi. 4. Bantuan Iuran JKK dan JKM untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) - Program ini menyasar 731.361 pekerja mitra transportasi online (ojek online, pangkalan, supir, kurir, dan logistik) - Diskon iuran 50 selama 6 bulan - Manfaat yang diterima meliputi santunan kematian, santunan cacat, beasiswa untuk anak, dengan total manfaat mencapai Rp42 juta - Anggaran sebesar Rp36 miliar akan ditanggung oleh BPJS. 5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan - Program ini menyediakan relaksasi manfaat bunga KPR/KPA/PUMP/PRP dengan maksimum BI Rate +3 persen dan kredit developer maksimum BIRate +4 persen, serta relaksasi SLIK OJK - Sebanyak 1.050 unit akan menerima manfaat ini dengan anggaran Rp150 miliar selisih bunga yang ditanggung oleh BPJS. 6. Padat Karya Tunai (Cash for Work) Kemenhub dan KemenPU - Sasaran 609.465 orang - Proyek berlangsung dari September hingga Desember 2025 - Anggaran yang disiapkan untuk Kemenhub sebesar Rp1,8 triliun dan KemenPU sebesar Rp3,5 triliun. 7. Percepatan Deregulasi PP28 - Program ini bertujuan mempercepat aturan turunan PP28 dan integrasi sistem Kementerian/Lembaga serta RDTR Digital ke dalam sistem OSS - Target cakupan wilayah adalah lebih dari 50 daerah pada 2025 dan lebih dari 300 daerah pada 2026 - Anggaran yang dialokasikan adalah Rp175 miliar untuk 2025 dan Rp1,05 triliun untuk 2026 8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta) - Program ini fokus pada peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan tempat untuk Gig Economy - Tahap awal pelaksanaan akan dilakukan di DKI Jakarta dan diperluas ke beberapa daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam - Sumber dana berasal dari dana contingency Pemda DKI sebesar Rp2,7 triliun dan Kementerian Ekraf. B. Rekapitulasi 4 Program Paket Ekonomi yang Dilanjutkan di 2026 Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan kelanjutan program insentif ekonomi yang telah berjalan pada 2025. Program-program ini bertujuan untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pekerja di sektor pariwisata, industri padat karya, hingga pekerja bukan penerima upah (BPU). Berikut adalah ringkasan empat program yang akan dilanjutkan pada 2026: 1. Perpanjangan Pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM - Pemerintah memperpanjang jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5 persen untuk Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM hingga 2029 - Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban pajak sekaligus menyederhanakan kewajiban administrasi. - Anggaran yang disiapkan untuk 2025 sebesar Rp2 triliun dengan jumlah WP UMKM terdaftar mencapai 542.000 (data DJP) - Perpanjangan ini akan diformalkan melalui revisi peraturan pemerintah. 2. Perpanjangan PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja Sektor Pariwisata - Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) diberikan bagi pekerja di sektor pariwisata dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan - Estimasi anggaran yang disiapkan sekitar Rp480 miliar per tahun - Tujuannya adalah menjaga daya beli pekerja dan mendukung pemulihan sektor pariwisata. 3. PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja di Industri Padat Karya - Kebijakan ini menyasar pekerja di industri padat karya seperti alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, serta kulit dan barang dari kulit - Pekerja dengan penghasilan maksimal Rp10 juta per bulan berhak atas insentif ini dan akan menyasar sekitar 1,7 juta pekerja - Alokasi anggaran 2025 sebesar Rp800 miliar. 4. Diskon Iuran JKK dan JKM bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) - Program subsidi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) akan diperluas di 2026 - Sasarannya adalah pekerja sektor informal atau bukan penerima upah, seperti petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, hingga pekerja rumah tangga - Hingga 31 Agustus 2025, jumlah peserta BPU mencapai 9.962.568 orang sehingga estimasi anggaran untuk 2026 mencapai Rp753 miliar. ====[3] C. 5 Program Paket Ekonomi: Fokus pada Penyerapan Tenaga Kerja Pemerintah terus mendorong program-program strategis untuk memperluas lapangan kerja di berbagai sektor. Melalui paket ekonomi yang akan dijalankan, setidaknya ada lima program besar yang diproyeksikan menyerap jutaan tenaga kerja di seluruh Indonesia. 1. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih - Program ini menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi baru - Hingga 14 September 2025 tercatat 81.487 koperasi berbadan hukum, dengan proyeksi menyerap 681 ribu orang dan sampai akhir 2025 - Targetnya meningkat hingga 1,38 juta orang. 2. Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) - Program KNMP ini menargetkan 100 desa dengan estimasi serapan 8.645 tenaga kerja untuk tahun ini - Dalam jangka panjang, pembangunan 4.000 titik KNMP diperkirakan menciptakan hingga 200 ribu lapangan kerja. 3. Revitalisasi Tambak Pantura - Revitalisasi tambak di kawasan Pantai Utara Jawa mencakup area seluas 20.000 hektar - Program ini diproyeksikan menyerap hingga 168 ribu tenaga kerja. 4. Modernisasi Kapal Nelayan - Melalui modernisasi 1.000 kapal nelayan, pemerintah menargetkan penciptaan hampir 200 ribu lapangan kerja baru 5. Perkebunan Rakyat - Program penanaman kembali 870 ribu hektar lahan perkebunan diproyeksikan membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam 2 tahun - Komoditas utama meliputi: tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala. D. Usulan Program Paket Ekonomi 2026: Penyerapan Likuiditas Rp200 Triliun Pemerintah mengusulkan program strategis untuk menyerap likuiditas sebesar Rp200 triliun. Fokus utama diarahkan pada sektor perumahan serta perluasan kesempatan kerja di bidang kelautan dan perikanan. I. Kredit Program Perumahan Melalui penempatan dana ke Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), masyarakat dapat mengakses Kredit Program Perumahan sebagaimana diatur dalam Permenko 13/2025. Target Plafon: - Supply: Rp117 triliun - Demand: Rp13 triliun Target Rumah (Unit): - Supply: 320.000 unit rumah tipe 36 (2-3 kamar) - Demand: 113 ribu unit rumah Perkiraan Suku Bunga untuk Debitur: - Dengan subsidi bunga 5 persen serta penempatan dana pemerintah: 5 persen per tahun - Dengan subsidi bunga 5 persen tanpa penempatan dana pemerintah: 6 persen per tahun II. Program Perluasan Kesempatan Kerja di Sektor Kelautan dan Perikanan - Revitalisasi Tambak Pantura seluas: 20.413 hektar dengan target peningkatan produksi 1,18 juta ton dan nilai produksi mencapai Rp30,65 triliun. - Pembangunan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dengan anggaran Rp24,2 triliun. - Pembangunan Kawasan Tambak Udang Terintegrasi seluas 1.361 hektar, berbasis model budidaya udang modern dan berkelanjutan. - Modernisasi 1.000 Kapal Perikanan dengan anggaran Rp48 triliun. (ldy/agt) References^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ ekonomi (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Indeks[1] Harga Saham[2] Gabungan (IHSG[3]) diproyeksi melemah pada perdagangan Selasa (16/9). Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana menilai indeks saham masih rawan terkoreksi dalam waktu dekat. Ia melihat pergerakan IHSG berpotensi turun ke kisaran 7.233-7.390 sebagai bagian dari pola gelombang koreksi. "Namun dalam skenario terbaik, IHSG bisa menguat hingga ke level 8.022-8.102 apabila mampu menembus resisten di 7.943," ujar Herditya dalam riset hariannya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dengan sentimen tersebut, Herditya memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 7.726, 7.619 dan resistance 7.943, 8.017 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni BKSL, CDIA, UNVR, dan SMGR. Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG kini bergerak mendekati level resisten penting di 7.953. Jika level ini berhasil ditembus, ada peluang tren naik berlanjut hingga ke 8.007. Sebaliknya, bila resisten tersebut bertahan, kenaikan IHSG bisa tertahan lebih cepat. "Penembusan di atas 7.953 akan membuka peluang ekstensi kenaikan menuju 8.007," ujar Ivan dalam riset hariannya. Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 7.821, 7.742, 7.604, dan 7.534, dan resistance 7.953, 8.025, dan 8.102 hari ini. Ivan pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni AKRA, ASII, BBCA, GOTO, dan ICBP. IHSG ditutup di level 7.937 pada Senin (15/9) sore. Indeks saham menguat 83,05 poin atau naik 1,06 persen dari perdagangan sebelumnya. Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp17,06 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 37,15 miliar saham. Pada penutupan kemarin, 470 saham menguat, 209 terkoreksi, dan 126 stagnan. ====[4] (del/agt) References^ Indeks (www.cnnindonesia.com)^ Saham (www.cnnindonesia.com)^ IHSG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Penutupan Kantor Cabang Pembantu Kantor Pengalihan KCPRANGKASBITUNG JalanMultatuliNo.25KelurahanMuaraCiujungBarat, Kec.Rangkasbitung,Kab.Lebak,ProvinsiBanten (0252)5551824 KCP SERANG Mayor Syafe'i No.57, Serang Banten (0254)213231,201613 KCP LABUAN Jendral Sudirman No.65E, Kp.Muncang Labuan Kec. Labuan, Kab.Pandeglang, Provinsi Banten (0253)58104115 KCP SAWANGAN Ruko Gedong Prima Pancoran Mas, Jl.Raya Sawangan, Kel.Mampang, Kec.Pancoran Mas,Depok, Jawa Barat (021)77812406 KCP ITC DEPOK Ruko ITC Depok No.10 Jl.Margonda Raya,Depok (021)7774776 KCP MERCUBUANA Gedung Bussiness Center Universitas Mercu Buana Jl.Raya Meruya Selatan No.1,Kembangan JakartaBarat KCP KEBON JERUK Ruko Graha MasJl. Perjuangan Raya Blok B No.1-2, Kebon Jeruk,Jakarta Barat (021)53673861,53673603 KCP BANGKINANG Jendral Sudirman No.27A, KelLanggini, Bangkinang, Kab. Kampar (0762)3242462 KCP PANAM HR.Soebrantas KM10,Tampan, Pekanbaru (0761)8412662 KCP RIAU Riau No.122 D Kel.Kampung Baru,Pekan baru, Riau (0761)8408767 KC PEKANBARU Jend Sudirman No.470-472 Pekanbaru,Riau (0761)43667 KCP ARHAKIM Arief Rahman Hakim No.62B, Medan (061)7356447,7360023 KC MEDAN Gajah Mada No.23B, Medan (061)4152445,4526266,4150453 KCP BUAHBATU Buah Batu No.186 Bandung-Jawa Barat (022)7317421,7313464 KCBANDUNG Asia AfrikaNo.121, Bandung-Jawa Barat (022)4234566 KCP PONOROGO Jenderal Sudirman No45, Krajan, Kepatihan, Kec. Ponorogo Kabupaten Ponorogo, JawaTimur (0351)4486030 KCP MADIUN COKROAMINOTO Cokroaminoto 101 Kejuron Madiun (0351)3010514 KCP HALIMPERDANAKUSUMA Halim Perdana Kusuma No.38,Jambi (0741)7553355 KC JAMBI Jl. Sumantri Brojonegoro No.62 Kb.Jeruk, Jambi (0741)5612333 KCP PANGKEP Kemakmuran (Poros Makassar-Pangkep), No40, Kelurahan Mappasaile (0411)22454 KCP MAROS Jendral Sudirman No.24, Kel.Pettuadae, Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (0411)3671356 KCP M.YAMIN Prof.M.Yamin No.126 ,Padang, Sumatera Barat (0751)36665,38382 KC PADANG Jend.Sudirman No.4 Padang (0751)31821/25/26 KCP PAINAN Jalan M.Yamin, Painan Negeri Painan, Kec.IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan-Sumatera Barat (0751)31821 KCP SAWAHLUNTO Lintas Sumatra Jorong Bungo Pinang, Kanagarian Muaro Bodi, Kec.IV Nagari, Kab.Sijunjung Sumatera Barat(0755)3230051 KCP SOLOK Ahmad Dahlan No.100 Pasar Pandan Air Mati Solok- Sumatera Barat (0755)3230046 KCP PAYAKUMBUH Jalan Soekarno-Hatta No.77F Kel.Balai Nan Duo,Kec. Payakumbuh Barat, Payakumbuh, SumateraBarat (0752) 60665 - 60666 KCP BUKITTINGGI Prof. Moh.Yamin, Kel.Aur Kuning, Kec.Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (0752)8100247 KCP BATURAJA Jalan Ahmad Yani, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (0735)6328411 KCP PRABUMULIH Jendral Sudirman, Kel.MuaraDua, Prabumulih Timur, Prabumulih, SumateraSelatan (0711)372727 KCP LUBUKLINGGAU Jalan Yos Sudarso RT001 No21, Kelurahan Cereme Lubuk Linggau Timur II, Kota Lubuklinggau (0733)326655 KCP LAHAT MAYOR RUSLAN Mayor Ruslan III Kel.Pasar Lama Kec.Lahat,Palembang (0731)6320006 KCP ILIR BARAT KomplekIlir Barat Permai BlokD1 No.58, 24 Ilir Barat I,Palembang (0711)310826,352546 KC PALEMBANG Kapten Rivai No.5,Palembang - Sumatera Selatan (0711)372727/883 KCP WATES Jalan Diponegoro No.21, Jogoyudan Rt.20 Rw.16, Wates, Kecamatan Wates Yogyakarta (0274)2830213 KC YOGYAKARTA Pangeran Diponegoro No.66/111Jetis, Sleman-Yogyakarta (0274)513531 KC PUII TERPADU Kaliurang KM14,5 Kampus UII Terpadu Sleman-Yogyakarta (0274)566713 KCP KALIURANG Jl Kaliurang KM4,6 No.67 Yogyakarta (0274)56513,565714 Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya[1] Yudhi Sadewa meyakini defisit anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN[2]) tidak akan melebar meski Presiden Prabowo Subianto[3] meluncurkan stimulus ekonomi baru. Purbaya mengatakan stimulus ekonomi akan menggunakan anggaran yang tersedia di APBN 2025. Menurutnya, semua keperluan anggaran itu telah dihitung dengan matang. "Jadi ini hanya optimalisasi penyerapan anggaran, supaya berdampak bagi perekonomian tanpa mengubah defisit terlalu signifikan," kata Purbaya pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Purbaya mengatakan selalu ada anggaran lebih setiap tahunnya. Ia telah menghitung kira-kira anggaran dari sektor mana yang bisa dialihkan ke program-program stimulus itu. Ia mengatakan keperluan anggaran paling besar di antara program-program stimulus ekonomi adalah bantuan pangan. Program itu membutuhkan anggaran Rp7 triliun. "Sudah ada uangnya kami sediakan, bukan berarti defisit melebar, tapi kami bisa perkirakan setiap tahun tuh berapa sih penyerapannya anggaran kita," ujarnya. "Daripada sisa, tinggal tiga bulan lagi, mungkin enggak kepakai, jadi saya pakai ke sana," ucapnya, Purbaya mengatakan stimulus ekonomi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Bila itu terwujud, maka penerimaan pajak juga akan bertambah. "PDB tumbuh lebih cepat, tax-nya lebih cepat juga, jadi dampaknya ke defisit cenderung netral to positif," kata Purbaya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan sejumlah program stimulus ekonomi. Delapan program dilaksanakan hingga akhir tahun ini dengan modal anggaran Rp16,23 triliun. Selain itu, ada empat kebijakan tahun ini yang akan dilanjutkan pada 2026. Salah satunya Program Diskon Iuran JKK dan JKM untuk semua penerima bukan penerima upah (BPU). Program ini menargetkan pekerja seperti tukang ojek. Lalu ada lima program penyerapan tenaga kerja. Salah satunya revitalisasi tambak di Pantai Utara (Pantura) Jawa. ====[4] (dhf/agt) References^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ APBN (www.cnnindonesia.com)^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) berhasil mengoptimalisasi pemanfaatan integrasi data kependudukan bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Inovasi ini menjadi salah satu terobosan penting BRI dalam mendorong efisiensi operasional, mempercepat proses layanan, serta memperkuat kepercayaan nasabah. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Operations BRI Hakim Putratama dalam acara Satu Data Untuk Semua: Summit Data Kependudukan Semester I-2025, di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Kamis (28/8). "Melalui kerja sama strategis dengan Dukcapil, BRI mampu memaksimalkan proses verifikasi dan mengelola risiko, sehingga pencairan kredit mikro bisa mencapai Rp1 triliun per hari. Akses data yang luas dan akurat tersebut memungkinkan kami memberikan layanan yang jauh lebih cepat, efisien, dan aman bagi nasabah," jelas Hakim dalam keterangannya, dikutip Senin (15/9/2025). Sebagai bank dengan basis nasabah terbesar di Tanah Air, setiap harinya BRI melakukan sekitar 500 ribu kali akses ke Dukcapil untuk memproses data nasabah maupun calon nasabah. Sebelum adanya integrasi data, proses verifikasi nasabah memerlukan waktu berjam-jam dan memengaruhi kualitas layanan. Kini, dengan sistem yang terhubung langsung ke database kependudukan nasional, proses menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. "Jika akses ini tidak ada, mustahil bagi BRI mencairkan kredit mikro senilai Rp1 triliun per hari. Dampaknya bukan hanya bagi BRI, tetapi juga bagi program-program pemerintah yang kami jalankan, termasuk penyaluran Bansos dan KUR," tambah Hakim. Dalam era digital, data menjadi aset strategis. Hakim menegaskan bahwa pemenang di masa depan adalah pihak yang unggul dalam teknologi informasi dan penguasaan data. Konsep single identity berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi fondasi BRI dalam menghadirkan layanan perbankan modern. Integrasi ini memungkinkan BRI melakukan verifikasi data secara real time, meningkatkan akurasi penilaian risiko kredit, dan memberikan layanan yang lebih personal sesuai kebutuhan nasabah. "Kami tidak hanya mengandalkan data dari Dukcapil, tetapi juga mengombinasikannya dengan perilaku nasabah seperti pola transaksi, preferensi belanja, hingga kebiasaan konsumsi. Pendekatan ini membuat BRI dapat menghadirkan solusi keuangan yang lebih relevan dan tepat sasaran," jelas Hakim. BRI terus menjalin diskusi intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dukcapil untuk memastikan implementasi integrasi data berjalan optimal dan sesuai regulasi. Selain itu, BRI berkomitmen menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabah dalam setiap prosesnya. "Kami senantiasa memastikan pemanfaatan data dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan privasi nasabah. Sinergi dengan regulator menjadi kunci untuk menghadirkan ekosistem layanan perbankan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan," pungkas Hakim. (rah/rah) [Gambas:Video CNBC] Next Article Top! BRI Raih Tiga Penghargaan Prestisius di Kancah Internasional [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Top! BRI Raih Tiga Penghargaan Prestisius di Kancah Internasional (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN[1]) Erick Thohir[2] tidak meminta tambahan anggaran[3] untuk kementeriannya di 2026. "Untuk anggaran 2026, kita sudah sepakati minggu kemarin, kita tidak ada tambahan," kata Erick dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (15/9). Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid juga menegaskan bahwa anggaran Kementerian BUMN di 2026 sudah diputuskan dalam surat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada 11 September 2025. Isi surat itu menekankan bahwa pagu Kementerian BUMN tidak ada penyesuaian alias tetap Rp280 miliar. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Oleh karena itu, Raker Komisi VI DPR RI dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung menetapkan besaran pagu anggaran tersebut. Tak ada lagi penjelasan atau pemaparan Erick soal anggaran Kementerian BUMN di 2026. "Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian BUMN tahun anggaran 2026 berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran TA 2026 Nomor S-505/MK.03/2025 dan B.621/D.9/PP.04.03/07/2025 tanggal 24 Juli 2025, hal pagu anggaran belanja kementerian/lembaga dan dana alokasi khusus sebesar Rp280.311.060.000," baca Nurdin. "Setuju?" imbuhnya disambut pernyataan setuju oleh para anggota Komisi VI DPR RI. Anggaran Rp280,31 miliar untuk Kementerian BUMN di 2026 itu terdiri dari dua program utama. Keduanya adalah program dukungan manajemen senilai Rp197,82 miliar serta program pengembangan dan pengawasan BUMN sebesar Rp82,48 miliar. ====[4] (skt/agt) References^ BUMN (www.cnnindonesia.com)^ Erick Thohir (www.cnnindonesia.com)^ anggaran (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Daftar Isi Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN[1]) Basuki Hadimuljono[2] buka suara soal langkah Badan Anggaran menolak permintaan tambahan anggaran Rp 14,92 triliun IKN[3] yang diajukan institusinya untuk 2026 nanti. Menurut Basuki, tidak disetujuinya permohonan tambahan anggaran berpotensi mempengaruhi progres pembangunan IKN tahap kedua yang fokus pada kawasan legislatif, yudikatif, hingga infrastruktur pendukung. Basuki menyebut penyelesaian proyek IKN bisa mundur dari target. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Ya, pasti akan mempengaruhi. Bisa mundur lagi," ujar Basuki di Kompleks DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9) seperti dikutip dari detik.com. Ekosistem legislatif dan yudikatif di IKN sendiri ditargetkan selesai pada 2028. Hal ini sesuai dengan target Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan IKN menjadi ibu kota politik pada 2028. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif, baik untuk kantor dan huniannya terus dikerjakan. Basuki menjelaskan usulan tambahan anggaran itu sebenarnya masuk dalam kerangka anggaran Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN selama 3 tahun mendatang. "Sebetulnya anggaran yang diusulkan itu kan (tambahan Rp 14,92 triliun) dalam kerangka Rp 48,8 triliun. Itu untuk menyelesaikan tiga tahun," imbuh Basuki. Dengan ditolaknya usulan tambahan anggaran oleh Banggar maka besaran anggaran Otorita IKN tahun 2026 tetap sebesar Rp 6,26 triliun. Dalam rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Basuki sempat meminta dukungan legislatif agar bisa tetap mendapat tambahan anggaran untuk tahun depan. Hal ini demi memastikan pengerjaan IKN tahap kedua bisa selesai selama 3 tahun. "Dengan tugas yang diberikan kepada kami untuk bisa menyelesaikan pembangunan legislatif dan yudikatif 3 tahun, dan dengan dialokasikan 2026 ini Rp 6,26 triliun kami masih mohon dukungan bapak-bapak pimpinan dan anggota komisi II DPR RI, nantinya masih ada potensi atau kesempatan mengusulkan anggaran belanja tambahan tahun 2026 ini," beber Basuki. Tadinya, tambahan anggaran sebesar Rp 14,92 triliun akan digunakan untuk mendukung pembangunan beberapa proyek IKN tahap kedua. Berikut rinciannya: 1. Pembangunan Lanjutan sebesar Rp 4,73 triliun: Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPR, DPD, MPR, Sidang Paripurna, MA dan Plaza Keadilan, MK, KY dan Masjid, Jalan Kawasan Kompleks Yudikatif, Legislatif, KIPP 1A dan Manajemen Konstruksi Induk dengan skema MYC Tahun 2025-2027 sebesar Rp 4,73 Triliun. Pembangunan ini telah mulai dilaksanakan Tahun 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,68 Triliun. 2. Pembangunan Baru sebesar Rp 9,59 Triliun: - Rumah tapak dan hunian vertikal (Legislatif, Yudikatif, ASN dan Umum) dengan skema MYC Tahun 2026-2028 sebesar Rp 4,42 Triliun - Peningkatan Jalan Kawasan KIPP dan WP 2, Sistem Penyediaan SPAM dan Jaringannya, Prasarana Bidang SDA dan Irigasi, Infrastruktur Pendukung Aksesibilitas dan Utilitas Kawasan Yudikatif dan Legislatif dengan skema MYC Tahun 2026-2028 sebesar Rp 5,17 Triliun 3. Pengelolaan sebesar Rp 600 Miliar. Untuk pengoperasian dan pemeliharaan Kantor Presiden dan Istana Negara, Kantor Kemenko 1, 2, 3 dan 4, Pengelolaan Air Minum, Jalan dan MUT, Kawasan dan Ruang Terbuka Hijau di KIPP, Embung, Sanitasi dan Persampahan dan lain-lain, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 600 Miliar. Dalam poin kesimpulan, Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran OIKN tahun 2025 sebesar Rp 6,2 miliar untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran (pagu definitif) tahun 2025. Sebesar Rp 644 miliar dipakai untuk dukungan manajemen, sementara Rp 5,6 triliun untuk pengembangan kawasan strategis. ====[4] (agt) References^ OIKN (www.cnnindonesia.com)^ Basuki Hadimuljono (www.cnnindonesia.com)^ IKN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya dalam transparansi dan keterbukaan informasi publik yang menjadi salah satu kunci untuk membangun kepercayaan dan reputasi korporasi. Dengan semangat itu, Pertamina bersama Komisi Informasi Pusat (KIP) RI menggelar Seminar Keterbukaan Informasi Publik di Gedung Oil Center, Jakarta, Senin (15/9). Ketua KIP RI, Donny Yoesgiantoro, turut memberikan apresiasi terhadap konsistensi Pertamina. Menurutnya, Pertamina telah membuktikan diri sebagai salah satu BUMN yang konsisten menjaga keterbukaan informasi publik. Karena itu, dia berharap Pertamina tidak hanya mampu memenuhi kewajiban keterbukaan dengan baik, tetapi juga menjadi role model bagi BUMN dan institusi publik lainnya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Keterbukaan ini penting karena memberikan dampak jangka panjang, baik bagi reputasi perusahaan maupun bagi peningkatan kualitas demokrasi dan kepercayaan publik.," ujar Donny. Sementara itu, dalam sambutannya Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita mengatakan, Pertamina berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik. "Capaian Informatif Pertamina merupakan kontribusi dari seluruh jajaran Pertamina Group maupun masyarakat yang telah mempercayakan kepada Pertamina dalam proses interaksi layanan informasi," jelas Arya. Arya melanjutkan, Pertamina berupaya melakukan inovasi layanan informasi publik untuk kemudahan masyarakat. Di antaranya menyediakan beberapa fasilitas layanan informasi, mulai dari layanan digital dan daring seperti website, aplikasi, dan email layanan informasi publik, hingga layanan fisik atau luring di kantor Pertamina. "Pertamina juga melakukan peningkatan tata kelola informasi, mulai dari pengembangan dan pemutakhiran sistem layanan informasi, hingga integrasi Pertamina Group baik di tingkat holding maupun sub holding," tambah Arya. Komitmen Pertamina pada keterbukaan informasi publik juga dibuktikan melalui data pada semester I 2025. Selama periode itu, Pertamina telah mempublikasikan ribuan siaran pers aktivitas perseroan melalui media nasional. Selain itu, Pertamina juga mendistribusikan informasi melalui media sosial sebagai bagian dari Keterbukaan Informasi. Untuk memperkuat layanan informasi, Pertamina juga memperluas kanal komunikasi diantaranya melalui Pertamina Contact Center 135 yang menjadi wadah interaksi permohonan informasi kepada masyarakat. Melalui seminar ini, Pertamina juga turut berkolaborasi dengan Subholding dan Anak Perusahaan Pertamina Group, dan menegaskan posisi sebagai BUMN yang adaptif, transparan, dan bertanggung jawab. Pertamina juga berkomitmen untuk terus bersinergi dengan KIP dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik melalui keterbukaan informasi publik. (ory/ory) Sumber

Foto: Peningkatan volume penumpang Whoosh di momen libur dalam rangka Maulid Nabi yang berdekatan dengan akhir pekan mulai terlihat sejak Kamis 4 September 2025. (Dok. KCIC) Jakarta, CNBC Indonesia - Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung atau Whoosh membuat beban PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pihaknya sedang mengkaji skema untuk pengurangan beban KAI. Erick mengungkapkan, nantinya KAI hanya akan menanggung kewajiban pada sarana perkeretaapian. Sedangkan pemerintah hanya akan menanggung pembangunan prasarana seperti rel dan stasiun. "Rencana daripada fasilitas pendukung itu, itu diusulkan menjadi milik pemerintah. Tetapi yang kereta apinya semua operasional di KAI," ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Senin (15/9). Erick melanjutkan, terkait skema pembagian kepemilikan sarana dan prasarana perkeretaapian Whoosh, nantinya akan dinegosiasi ulang dengan konsorsium China. "Tapi kan perlu kesepakatan dengan pihak Chinanya. Karena memang kerja sama Indonesia dengan China," ucapnya. Erick menekankan, negosiasi ulang dengan konsorsium China saat ini sudah tidak dalam kewenangan Kementerian BUMN. "Kan nanti ada negosiasi ulang. Bukan kami tentunya, tupoksinya dari Kementerian lain," pungkasnya. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] Next Article Erick Thohir dan KPK Bahas Sistem Bebersih di BUMN hingga Danantara [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Erick Thohir dan KPK Bahas Sistem Bebersih di BUMN hingga Danantara (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia[1] melapor ke Presiden Prabowo Subianto[2] soal tujuh pekerja PT Freeport[3] Indonesia masih terjebak di dalam tambang setelah longsor Senin (8/9) malam. Bahlil mengatakan para pekerja itu masih dalam kondisi terjebak. Menurutnya, belum ada informasi lanjutan mengenai kabar para pekerja tersebut. "Saya sudah melapor kepada Bapak Presiden, dan sampai sekarang pencarian masih berlangsung di dalam area longsor," kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/9), dilansir Antara. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Bahlil berkata proses pencarian korban di area longsor tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) milik PT Freeport Indonesia (PTFI) terus berlanjut hingga sekarang. Kementerian ESDM pun mengirim tim ke Tembagapura, Mimika, Papua Tengah, sejak beberapa hari lalu. Tim itu ditugaskan memantau proses evakuasi para pekerja yang masih terjebak. "Operasional penambangan sekarang berhenti sementara, semua fokus pada penanganan bencana," ucapnya. Sebelumnya, terjadi longsor di tambang milik PT Freeport Indonesia di Grasberg, Tembagapura, Mimika, Papua Tengah, Senin (8/9) malam. Akibat longsor, tujuh orang pekerja terjebak di tambang bawah tanah. VP Corporate Communications PT Freeport Indonesia Katri Krisnati mengatakan belum ada kabar dari tujuh pekerja yang terjebak. "Kami terus memusatkan semua sumber daya untuk evakuasi tujuh pekerja kontraktor yang hingga kini belum dapat dihubungi akibat insiden aliran material basah di Tambang Bawah Tanah Grasberg Block Cave pada 8 September 2025," ujar Katri dalam keterangan, Rabu (10/9). ====[4] (dhf/agt) References^ Bahlil Lahadalia (www.cnnindonesia.com)^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ Freeport (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menyampaikan keberhasilan mengoptimalisasi pemanfaatan integrasi data kependudukan bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Inovasi ini menjadi salah satu terobosan penting BRI dalam mendorong efisiensi operasional, mempercepat proses layanan, serta memperkuat kepercayaan nasabah. Hal itu disampaikan oleh Direktur Operations BRI, Hakim Putratama dalam acara Satu Data untuk Semua: Summit Data Kependudukan Semester I 2025 di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Kamis (28/8). "Melalui kerja sama strategis dengan Dukcapil, BRI mampu memaksimalkan proses verifikasi dan mengelola risiko, sehingga pencairan kredit mikro bisa mencapai Rp1 triliun per hari. Akses data yang luas dan akurat tersebut memungkinkan kami memberikan layanan yang jauh lebih cepat, efisien, dan aman bagi nasabah," kata Hakim. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Sebagai bank dengan basis nasabah terbesar di Tanah Air, setiap hari BRI melakukan sekitar 500 ribu akses ke Dukcapil untuk memproses data nasabah maupun calon nasabah. Sebelum adanya integrasi data, proses verifikasi nasabah memerlukan waktu berjam-jam dan memengaruhi kualitas layanan. Kini, dengan sistem yang terhubung langsung ke database kependudukan nasional, proses menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. "Jika akses ini tidak ada, mustahil bagi BRI mencairkan kredit mikro senilai Rp1 triliun per hari. Dampaknya bukan hanya bagi BRI, tetapi juga bagi program-program pemerintah yang kami jalankan, termasuk penyaluran Bansos dan KUR," tutur Hakim. Pada era digital, data menjadi aset strategis. Hakim menegaskan, bahwa pemenang di masa depan adalah pihak yang unggul dalam teknologi informasi dan penguasaan data. Konsep single identity berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi fondasi BRI dalam menghadirkan layanan perbankan modern. Lewat integrasi ini, BRI dimungkinkan melakukan verifikasi data secara real time, meningkatkan akurasi penilaian risiko kredit, dan memberikan layanan yang lebih personal sesuai kebutuhan nasabah. "Kami tidak hanya mengandalkan data dari Dukcapil, tetapi juga mengombinasikannya dengan perilaku nasabah seperti pola transaksi, preferensi belanja, hingga kebiasaan konsumsi. Pendekatan ini membuat BRI dapat menghadirkan solusi keuangan yang lebih relevan dan tepat sasaran," ujar Hakim. BRI dipastikan akan terus menjalin diskusi intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dukcapil terkait optimalisasi implementasi integrasi data yang sesuai regulasi. Selain itu, BRI berkomitmen menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabah dalam setiap prosesnya. "Kami senantiasa memastikan pemanfaatan data dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan privasi nasabah. Sinergi dengan regulator menjadi kunci untuk menghadirkan ekosistem layanan perbankan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan," pungkas Hakim. (rea/rir) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Mandiri terus memperkuat komitmennya dalam mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke seluruh lini bisnis dan operasional. Sebagai mitra pemerintah dalam mendukung ekonomi, Bank Mandiri menempatkan keberlanjutan menjadi bagian strategi inti perusahaan untuk mendorong pertumbuhan inklusif sekaligus meningkatkan daya saing global. Salah satu langkah nyata dilakukan Bank Mandiri lewat Livin' Planet, fitur ramah lingkungan di aplikasi Livin' by Mandiri. Sejak diluncurkan pada Oktober 2024, Livin' Planet telah menjadi kanal utama partisipasi nasabah dalam program hijau. Hasilnya, hingga akhir Agustus 2025, tercatat sudah ada 559 pohon alpukat, aren, dan mangrove yang ditanam dengan estimasi penyerapan 34,9 ton emisi karbon dalam delapan 8 ke depan. Capaian ini setara dengan penghematan listrik 40.190,17 kWh atau setara konsumsi 21 rumah tangga kelas menengah Indonesia selama setahun penuh. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Corporate Secretary Bank Mandiri M Ashidiq Iswara menjelaskan Livin' Planet hadir sebagai penghubung untuk menumbuhkan gaya hidup hijau di tengah masyarakat. "Dengan pendekatan digital, Bank Mandiri ingin memastikan setiap transaksi nasabah dapat terhubung langsung dengan manfaat nyata bagi lingkungan," ujarnya dalam keterangan resmi. Komitmen itu kian ditegaskan lewat aktivasi 'Looping for Life' yang disinergikan dengan ajang golf internasional Mandiri Indonesia Open 2025 akhir Agustus lalu. Selain itu, Bank Mandiri juga meluncurkan inisiatif '1 birdie 1 tree', dimana setiap capaian birdie (1 pukulan di bawah par) yang dicetak oleh pegolf profesional maupun amatir akan dikonversi menjadi penanaman satu pohon di Livin' Planet. M Ashidiq Iswara yang karib disapa Ossy menerangkan, skema ini menegaskan bahwa pencapaian individu di lapangan dapat memberi dampak kolektif bagi lingkungan. Dalam program ini, fitur Livin' Planet berkontribusi pada penanaman 255 pohon mangrove di Tangerang dengan estimasi serapan setara 17,5 ton emisi karbon dalam masa hidup 8 tahun guna meningkatkan kualitas udara dan tanah. "Melalui partisipasi nasabah, atlet, dan seluruh pihak yang terlibat, hingga penutupan program ini kami berhasil mengumpulkan sebanyak 255 pohon Mangrove untuk ditanam," ujar Ossy. "Mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon hingga lima kali lebih besar dibanding hutan tropis daratan, sekaligus melindungi ekosistem pesisir," tambah Ossy. Ossy menambahkan, sinergi antara olahraga, teknologi, dan keberlanjutan menjadi wujud nyata visi Bank berkode emiten BMRI ini dalam memperluas dampak ESG. Dengan rangkaian program tersebut, Bank Mandiri mempertegas peran sebagai institusi keuangan nasional yang aktif mendukung transformasi berkelanjutan. Ossy mengungkapkan, Bank Mandiri optimis masa depan industri perbankan tidak hanya diukur dari kinerja finansial, tetapi juga dari kontribusi nyata terhadap lingkungan dan masyarakat. "Melalui Livin' Planet dan berbagai inisiatif hijau, kami berupaya memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan kelestarian bumi, demi terciptanya masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang," pungkas Ossy. (ory/ory) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya[1] Yudhi Sadewa menyebut ada bank[2] yang mengaku tidak sanggup menyerap suntikan uang[3] pemerintah Rp200 triliun. Purbaya tak menyebut bank yang dimaksud. Namun, ia menyampaikan kejadian itu berlangsung sebelum pemerintah resmi memindahkan uang dari Bank Indonesia (BI) ke bank umum. "Pada waktu saya mau nyalurin Rp200 triliun, banknya bilang, 'Saya hanya sanggup menyerap Rp7 triliun.' Saya bilang, 'Enak aja. Kasih ke sana semua biar mereka mikir.' Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir," kata Purbaya pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Purbaya pun tetap memindahkan tabungan pemerintah Rp200 triliun ke lima bank. Penyaluran uang sudah dilakukan sejak Jumat (12/9). Ia berkata mungkin sekarang para bos bank itu sedang pusing memikirkan cara menyalurkan kredit dengan uang sebanyak itu. Meski demikian, ia tak ambil pusing karena yakin uang itu akan menambah likuiditas bank. Purbaya berkata uang itu tetap bermanfaat meskipun bank-bank belum bisa langsung menyalurkan dalam bentuk kredit. Menurutnya, uang itu bisa mengakhiri perang bunga dalam dunia kredit perbankan. "Bunga pinjaman turun, bisa bunga deposito turun, yang jelas cost of money turun. Yang punya uang enggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank enggak ragu untuk pinjam," ujarnya. Purbaya menyebut pemerintah akan menyiapkan panduan untuk bank mengelola uang tersebut. Jika bank tak mampu menyalurkan kredit, pemerintah pun menyediakan cara lain agar uang itu terserap. "Nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah, jadi win-win solution," ucapnya. Sebelumnya, Menkeu Purbaya memindahkan uang pemerintah senilai Rp200 triliun dari BI ke bank umum. Menurutnya, selama ini uang pemerintah terlalu banyak mengendap di BI sehingga perekonomian tak berjalan. Ia berharap uang ini bisa menjadi tambahan likuiditas bank-bank umum. Dengan demikian, masyarakat bisa meminjam dengan bunga rendah untuk keperluan usaha. Duit Rp200 trilun itu saat ini disimpan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Rp55 triliun), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Rp55 triliun), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Rp55 triliun), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Rp25 triliun), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Rp10 triliun). ====[4] (dhf/agt) References^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ bank (www.cnnindonesia.com)^ uang (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan[1] atau Zulhas menyinggung jatah pinjaman Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih)[2] usai Menteri Keuangan Purbaya[3] Yudhi Sadewa mengguyur Rp200 triliun ke sejumlah bank. Zulhas mengatakan Rp200 triliun itu tak hanya mengendap sebagai deposito. Menurutnya, ada porsi khusus dari dana jumbo itu untuk Kopdes Merah Putih. "Kami melihat, mendengar dan membaca dan sudah juga mengetahui langsung bahwa Menteri Keuangan sudah menempatkan Rp200 triliun di Himbara. Yang ini kami tunggu, tadi itu sudah berbulan-bulan ya dan sekarang sudah ada," kata Zulhas usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (15/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Oleh karena itu, saya kira pinjaman untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Jadi modalnya sudah ada, sudah ada modalnya," tambahnya. Zulhas menekankan agar bank segera menyalurkan porsi dana tersebut ke Kopdes. Ia mengingatkan program Kopdes Merah Putih sudah diluncurkan berbulan-bulan lalu, tapi koperasi belum mendapatkan akses modal secara nyata. "Sekali lagi Pak Dony Oskaria (COO Danantara) dan Menteri Keuangan, kami meminta percepatan penyalurannya pinjaman ini," tegas Zulhas. "Jangan sampai dana ini mengendap agak lama gitu, padahal koperasi sudah sangat membutuhkan," tegasnya. Zulhas menyebut tambahan modal bagi Kopdes Merah Putih diharapkan dapat membantu aktivitas masyarakat. Ia mengatakan Kopdes juga berpotensi berperan dalam memperpendek rantai pasok yang selama ini berlangsung panjang di tingkat desa. "Gas melon, sembako, yang layak perlu minyak goreng, perlu gula, perlu beras, dan lain-lain. Juga pupuk, karena sebentar lagi akan mulai masa tanam, itu diperlukan. Dan koperasi ini akan memotong rantai pasok yang panjang juga untuk mengeliminir di desa-desa itu tengkulak," ucapnya. Kopdes Merah Putih resmi bisa mengajukan pinjaman modal ke bank-bank Himbara setelah pemerintah merampungkan dua aturan pendukung, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Kopdes/Kelurahan Merah Putih, serta PMK Nomor 63 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah menyalurkan Rp200 triliun ke lima bank Himbara pada 12 September 2025. Dana tersebut berasal dari saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah yang selama ini disimpan di Bank Indonesia dan kini ditempatkan dalam bentuk deposito di Mandiri, BRI, BTN, BNI, serta BSI. Penempatan ini bersifat on call sehingga dapat ditarik kembali sewaktu-waktu oleh pemerintah. ====[4] (del/dhf) References^ Zulkifli Hasan (www.cnnindonesia.com)^ Kopdes Merah Putih) (www.cnnindonesia.com)^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Gizi Nasional[1] (BGN) menyebut guru[2] dan relawan posyandu akan mendapat jatah manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis[3] (MBG) pada 2026. Jatah diberikan terkait penambahan anggaran MBG pada tahun depan. "Seiring dengan adanya peningkatan anggaran BGN pada 2026, meningkat tiga kali lipat dari 2025, maka usulan pemberian MBG bagi guru sekolah dan relawan posyandu mendapat jatah makan bergizi gratis telah disetujui Presiden Prabowo Subianto," ujar Sekretaris Badan Gizi Nasional Sarwono di Biak, Papua, Kamis (11/9) seperti dikutip dari Antara. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia mengatakan anggaran Program MBG tahun ini mencapai Rp71 triliun. Sementara untuk 2026, Prabowo memastikan diri akan menaikkan anggaran MBG jadi Rp335 triliun. Untuk bisa merealisasikan MBG pada guru dan relawan posyandu, kata dia, pihaknya sedang menyiapkan peraturan Kepala BGN sebagai dasar pelaksanaan di lapangan. "Ya ini sudah disetujui Bapak Presiden Prabowo Subianto sehingga guru dan relawan posyandu tetap dapat MBG, sehingga menjadi pedoman kegiatan bagi SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di daerah setempat," kata Sarwono. Sarwono berharap Program MBG mendapat dukungan semua komponen masyarakat, karena dampaknya sangat besar bagi generasi muda menuju Indonesia Emas pada 2045. Bagi BGN sebagai pelaksana Program MBG, kata Sarwono, punya harapan besar melibatkan semua komponen masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. "Program MBG direalisasikan pemerintah lewat BGN untuk memenuhi asupan gizi anak supaya anak tetap sehat dan cerdas disiapkan menjadi generasi emas Indonesia," ucap Sarwono. ====[4] (agt) References^ Badan Gizi Nasional (www.cnnindonesia.com)^ guru (www.cnnindonesia.com)^ Makan Bergizi Gratis (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Daftar Isi Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto[1] optimistis ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,2 persen year on year (yoy) tahun ini berkat stimulus ekonomi[2] yang baru saja diluncurkan Presiden Prabowo Subianto[3]. Airlangga juga menekankan pentingnya pembentukan tim percepatan program-program pemerintah. Menurutnya, tim ini diperlukan untuk mengurai sejumlah persoalan yang menghambat ekonomi. "Ya, kita berharap target 5,2 (persen) kita bisa capai," kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun ini berkisar di rentang 4,7 persen hingga 5 persen. Angka itu telah diturunkan dari target awal 5,2 persen. Pada kuartal II 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,12 persen (yoy). Pertumbuhan di kuartal ini naik 4,04 persen dibandingkan kuartal sebelumnya. Stimulus yang diluncurkan Prabowo hari ini berisi delapan kebijakan ekonomi untuk tahun ini. Delapan kebijakan itu disokong anggaran Rp16,23 triliun. Salah satu kebijakan di daftar itu adalah program magang untuk 20 ribu orang lulusan perguruan tinggi. Para jebolan D3 dan S1 yang belum bekerja selama setahun sejak lulus itu bakal dicarikan pekerjaan oleh pemerintah. Ia menyebut program magang dengan bayaran UMP itu akan menyesuaikan lokasi masing-masing perguruan tinggi dan industri di daerah. Ada yang di Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Banten. "Kecuali di daerah yang 3T (tertinggal, terdepan, terluar), kita harus pindahkan mereka sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia," tutur Airlangga. "Pemerintah akan kasih enam bulan gaji setara UMP. Jadi, fresh graduate itu 10 persennya akan langsung masuk ke lapangan kerja dengan link and match. Jadi, kita berharap dengan enam bulan mereka punya kemampuan sesuai dengan kemampuan industri, sehingga bisa langsung masuk ke industri," tandasnya. Selain itu, ada empat kebijakan ekonomi yang akan kembali diterapkan di 2026. Ada pula lima kebijakan ekonomi seputar penyerapan tenaga kerja. Berikut rincian kebijakan stimulus ekonomi yang diluncurkan Prabowo hari ini: 8 program akselerasi di 2025 dengan anggaran Rp16,23 triliun: 1. Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun): Rp198 miliiar 2. Perluasan PPh pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata: Rp120 miliar 3. Bantuan pangan periode Oktober 2025-November 2025: Rp7 triliun 4. Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi BPU transportasi online/ojol: Rp36 miliar ditanggung BPJS 5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan Rp150 miliar, selisih bunga ditanggung BPJS 6. Program Padat Karya Tunai (cash for work): Kementerian Perhubungan Rp1,8 triliun dan Kementerian Pekerjaan Umum Rp3,5 triliun 7. Program Deregulasi Implementasi PP 28/2025: Rp175 miliar 8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta) perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran dan Gigs UMKM: Rp2,7 triliun 4 program dilanjutkan di 2026: 1. Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM 2026 serta Penyesuaian Penerima PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM: Rp2 triliun 2. Perpanjangan PPh 21 DTP untuk Pekerja di Sektor terkait Pariwisata (APBN 2026): Rp480 miliar 3. PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja di Industri Padat Karya (APBN 2026): Rp800 miliar 4. Program Diskon luran JKK dan JKM untuk semua penerima Bukan Penerima Upah (BPU): Rp753 miliar 5 Program Penyerapan Tenaga Kerja 1. Operasional KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) 2. Replanting di Perkebunan Rakyat 3. Kampung Nelayan Merah Putih 4. Revitalisasi Tambak Pantura 5. Modernisasi Kapal Nelayan ====[4] (skt/dhf) References^ Airlangga Hartarto (www.cnnindonesia.com)^ stimulus ekonomi (www.cnnindonesia.com)^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 1,06% atau I level 7.937,12 pada perdagangan awal pekan. The Federal Reserve menghadapi tekanan politik dari Trump menjelang rapat FOMC pekan ini. Langkah tersebut dinilai menguji independensi bank sentral sekaligus membayangi keputusan pemangkasan suku bunga. Selengkapnya saksikan dialog Safrina Nasution dan Dina Gurning di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Senin (15/09/2025). Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan terkait kasus dugaan korupsi konsesi Tol Cawang-Pluit oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) yang melibatkan anak dari pengusaha jalan tol Jusuf Hamka, Fitria Yusuf. Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan, Fitria telah melakukan klarifikasi pada akhir pekan lalu. Namun, Ia belum dapat menjelaskan secara detail terkait keterangan yang diungkapkan oleh Fitria. "Jumat kemarin diminta keterangan sifatnya hanya klarifikasi," kata Anang mengutip detik, Senin (15/9). Anang mengatakan, pihaknya belum dapat mengungkap siapa saja pihak yang telah dimintai keterangan dalam kasus ini. Selain itu, Ia juga belum dapat menjelaskan secara detail duduk perkara kasus tersebut. Kasus juga masih dalam tahap penyelidikan dan dilakukan secara tertutup. Oleh karena itu, permintaan keterangan bersifat klarifikasi. "Masih klarifikasi dalam tahap penyelidikan dan sifatnya masih tertutup," kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (12/9) lalu. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article Emiten Tol Jusuf Hamka (CMNP) Mau Buyback, Siapkan Dana Rp902 M [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Emiten Tol Jusuf Hamka (CMNP) Mau Buyback, Siapkan Dana Rp902 M (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia [1]membuka kemungkinan bahwa pemerintah akan meminta tambahan saham PT Freeport[2] Indonesia lebih dari 10 persen. Tambahan ini naik dari sebelumnya yang hanya 10 persen. Namun, ia masih enggan mengungkap berapa angka pastinya. Yang jelas ia memastikan nilainya lebih dari 10 persen. "Alhamdulillah, awalnya kan penambahan saham Freeport itu 10 persen. Perkembangan yang terjadi di atas 10 persen. Berapa pastinya nanti saya akan umumkan setelah tanda tangan proses perpanjangan," ujar Bahlil usai rapat terbatas di Istana Negara, Senin (15/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Pemerintah saat ini sudah menjadi pemegang saham utama PT Freeport Indonesia dengan kepemilikan saham 51 persen. Namun dengan rencana penambahan lebih dari 10 persen ini, maka minimal saham negara di Freeport akan menjadi 61 persen. Menurut Bahlil, pembelian saham Freeport lebih dari 10 persen tidak mahal. Sebab, valuasi asetnya juga sudah tak terlalu besar. "Untuk 10 persen lebih, biayanya sangat murah sekali. Karena valuasi asetnya kan kita anggap itu sudah nilai bukunya sangat tipis sekali," kata dia. Awalnya, pemerintah hanya ingin menambah kepemilikan saham di Freeport sebesar 10 persen yang sudah direncanakan sejak pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson pun sudah beberapa kali datang ke Indonesia. Terakhir sudah berbincang dengan Presiden Prabowo dan proses pembahasan akuisisi saham pun berlanjut. ====[3] (ldy/agt) References^ Bahlil Lahadalia (www.cnnindonesia.com)^ Freeport (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kembali buka suara terkait rencana penggabungan maskapai Pelita Air dan Garuda Indonesia. Menurutnya, Ia sebagai pengawas masih mengikuti kebijakan yang akan dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). "Kalau kami cuma approval ujungnya saja. Jadi proses, kajian itu ada di Danantara yang kita prinsipnya mendukung apa yang akan dilakukan Danantara tapi prosesnya, ujungnya ada di kami," ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Senin (15/9). Erick menekankan, proses kajian aksi korporasi perusahaan negara tidak lagi dalam kewenangan Kementerian BUMN. "Proses daripada kajian benchmarking semuanya bukan di kami lagi," sebutnya. Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) berencana melakukan pemisahan usaha atau spinoff sejumlah unit bisnis. Diantaranya adalah anak usaha yang berkecimpung di sektor penerbangan hingga asuransi. Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (11/9/2025). Simon menyampaikan, aksi korporasi ini dilakukan untuk optimalisasi seluruh lini bisnis perusahaan sehingga setiap aktivitas dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Adapun Pertamina akan lebih fokus ke core bisnis perusahaan bidang oil and gas dan renewable energy. "Dengan demikian untuk beberapa usaha kami akan spin off dan tentunya di bawah koordinasi dari Danantara akan kita gabungkan, clustering dengan perusahaan-perusahaan sejenis," ungkap Simon di depan Anggota DPR. Simon menyebut langkah tersebut dilakukan untuk menjaga reputasi perusahaan dan memperkuat kepercayaan stakeholder melalui advokasi yang kuat dan komunikasi yang efektif. "Sebagai contoh untuk airline kami (Pelita Air) kita sedang penjajakan awal untuk penggabungan dengan Garuda Indonesia (GIAA)," sebut Simon. Lebih lanjut dirinya menyebut sejumlah unit bisnis lain seperti sektor insurance, sektor pelayanan kesehatan, hospitality yakni Patra Jasa tentunya akan mengikuti roadmap yang sudah dipersiapkan oleh Danantara. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] Next Article 844 Perusahaan BUMN Resmi Jadi Milik Danantara [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article 844 Perusahaan BUMN Resmi Jadi Milik Danantara (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Koperasi Desa[1]/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih mulai Senin (15/9) sudah bisa mengajukan pinjaman[2] modal ke bank[3] negara (Himbara). Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan pemerintah menargetkan bunga pinjaman berada di bawah 6 persen. "Jadi tadi bunganya mudah-mudahan bisa kurang dari 6 persen. Tadi dari hasil (rapat) dengan Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) dan Pak Dony (COO Danantara). Saya berharapnya kurang dari 6 persen, pokoknya kurang dari 6 persen kalau bisa," kata Ferry di Kementerian Koordiantor Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (15/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ferry menjelaskan plafon pinjaman ditetapkan sebesar Rp3 miliar untuk setiap koperasi. Dari jumlah tersebut, tahap awal sekitar 1.000 kopdes sudah bisa mulai mencairkan pinjaman, dengan nilai mencapai Rp1 triliun. "Plafonnya Rp3 miliar, yang 1.000 koperasi desa ini hari ini sudah bisa dicairkan, terus kemudian berlanjut, sambil menunggu PMK yang baru. Nanti 16 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sudah bisa dibantu pencairannya," ujarnya. Untuk memudahkan akses, Ferry menyebut syarat pengajuan proposal bisnis dipangkas agar lebih sederhana dibanding skema pinjaman umum. Beberapa persetujuan dari pemerintah daerah maupun musyawarah desa khusus (musdesus) tidak lagi diwajibkan. "Tidak setiap proposal bisnis itu harus disetujui oleh musdesus, karena musdesus itu tugasnya kan membentuk koperasi desa. Jadi setiap proposal yang diajukan oleh pengurus koperasi desa cukup di-approve oleh pengawas, yang notabene juga kelurahan atau desa. Jadi sebenarnya bisa ringkas, sederhana," jelas Ferry. Ia menambahkan pemerintah bersama Himbara akan mendampingi koperasi dalam penyusunan proposal dan pencairan dana melalui manual book serta sosialisasi regional. "Kami besok sudah mulai keliling untuk pertemuan regional, didampingi oleh masing-masing bank Himbara tentang tata cara pencairan dan juga pembuatan proposal yang sudah bisa bergerak," katanya. Terkait pengawasan, Ferry menyebut koperasi desa memiliki pengawas internal dari kepala desa serta anggota koperasi. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menyiapkan business assistant untuk mendampingi 10 koperasi sekaligus. "Kemudian kita juga ada project management officer yang akan membantu dinas-dinas untuk pendampingan. Berikutnya, kita sekarang sudah membuat sistem informasi manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang hampir selesai proses inputnya. Kalau sudah ada sistem itu, pengawasannya akan bisa termonitor secara digital," ujarnya. Menurut Ferry, pemerintah telah menyiapkan mekanisme untuk menekan risiko gagal bayar atau kredit macet. Salah satunya melalui penjamin atau avalis yang disyaratkan bank dalam setiap penyaluran pinjaman. "Kan sudah ada avalisnya, sesuai dengan aturan yang diminta oleh bank. Jadi nanti sudah ada avalisnya juga. Mudah-mudahan sih enggak ada NPL (non-performing loan)-nya, tapi tadi kan kita sudah antisipasi," jelasnya. Ferry menuturkan, jumlah koperasi yang bisa mengajukan pinjaman ditargetkan mencapai 16 ribu unit pada tahap awal. Angka tersebut mengacu pada alokasi anggaran plafon pinjaman sekitar Rp16 triliun yang pernah disampaikan Eks Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Kenapa 16 ribu? Karena kemarin terpaku ke Rp16 triliun yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani. Jadi kita buatnya sekitar 10 sampai 16 ribu kopdes yang sesuai dengan kategori desa mandiri yang kita prioritaskan," ujarnya. ====[4] Koperasi Desa Merah Putih resmi bisa mengajukan pinjaman modal ke Bank Himbara setelah pemerintah merampungkan dua aturan pelaksanaan. Pertama, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kedua, PMK Nomor 63 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih pada Tahun 2025 untuk Pemberian Dukungan kepada Bank yang menyalurkan pinjaman. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut dengan aturan ini Kopdes Merah Putih dapat mulai beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku. "Aturan-aturannya, ketentuannya, kita ikuti dengan baik, dan cara-cara yang benar. Intinya adalah pemberdayaan," ujarnya. Ia juga menegaskan kebijakan ini tidak menggunakan dana APBN secara langsung, melainkan berbasis plafon pinjaman dari Himbara. Dengan demikian, program ini diharapkan segera memberi dampak positif bagi perekonomian daerah. (del/agt) References^ Koperasi Desa (www.cnnindonesia.com)^ pinjaman (www.cnnindonesia.com)^ bank (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber