bot

Foto: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat konpres di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025). (CNBC Indonesi/Tri Susilo) Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta perbankan yang mendapatkan dana Rp200 triliun tidak bingung dalam menyalurkan kredit. Proyek pemerintah bisa salah satu pilihan. Hal ini disampaikan Purbaya di Istana Negara, Jakarta, dikutip Rabu (17/9/2025) "Kalau mereka bingung nyalurin uangnya ke mana, kita akan ada semacam list of project yang mereka bisa financing, mereka bisa salurkan sebagian di proyek-proyek pemerintah yang memang market based," ungkapnya. Meski demikian, Purbaya memastikan tidak ada batasan dalam penyaluran kredit. Bank hanya tidak boleh kembali menempatkan dana ke produk keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia (BI). "Yang kita bilang jangan dipakai beli bond, dan jangan dipakai beli SRBI, hanya itu saja. Yang lain, market base, suka-suka mereka," jelas Purbaya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar akan memantau setiap waktu progres penyaluran kredit perbankan yang menerima dana penempatan pemerintah Rp200 triliun. Menurut Mahendra, efek kebijakan ini sangat besar. Pertama ialah likuiditas di perbankan kini sudah sangat melimpah, tercermin dari kenaikan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga atau AL/DPK yang balik ke posisi normalnya, di atas 20%. "Dengan adanya masukan dana Rp 200 triliun ini sekarang sudah berada di atas 20%, dan memang 20% itu threshold yang baik untuk mengukur likuiditas suatu bank," ucap Mahendra. Efek kedua, ialah makin besarnya ruang perbankan untuk semakin gencar menyalurkan kredit atau pinjaman ke masyarakat. Terlihat dari menurunnya rasio pinjaman terhadap simpanan atau loan to deposit ratio yang kembali ke bawah level 90%. "Sehingga memberikan ruang lebih besar bagi bank-bank itu untuk memberikan pinjaman, kredit, kepada debitur yang menyampaikan untuk proposalnya dan juga proyeknya," tutur Mahendra. Dengan kondisi itu, ia memastikan akan menyerahkan sepenuhnya kepada perbankan untuk mulai menyalurkan kredit atau pinjaman ke sektor-sektor produktif. Namun, ia menyarankan kepada Purbaya supaya proyek prioritas pemerintah juga digariskan secara rinci supaya bank bisa cepat masuk. "Nah terkait dengan itu juga kami tadi mohon arahan kepada Pak Menteri Keuangan sektor-sektor prioritas yang kiranya diharapkan oleh pemerintah menjadi juga salah satu kemungkinan dari saluran pembiayaan maupun kredit itu yang nanti akan terus kita lakukan koordinasi dan kerjasama," ujar Mahendra. (emy/mij) [Gambas:Video CNBC] Next Article OJK Buka-Bukaan Kondisi Penyaluran Kredit Industri Perbankan [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article OJK Buka-Bukaan Kondisi Penyaluran Kredit Industri Perbankan (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Foto: Pergerakan indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (9/9/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Jakarta, CNBC Indonesia - Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat menguat pada perdagangan Senin, (15/9/2024). IHSG naik 0,26% ke level 7.957,7. Sebanyak 349 saham naik, 337 turun, dan 270 tidak bergerak. Nilai transaksi mencapai Rp 15,97 triliun. Sebanyak 42,35 miliar saham berpindah tangan dalam 2,16 juta kali transaksi. Mengutip Refinitiv, lima sektor berada di zona hijau dan lima sektor parkir di zona merah. Teknologi memimpin penguatan dengan kenaikan 2,34% dan diikuti oleh konsumer primer 2,1%. Finansial menjadi sektor dengan kinerja paling buruk, yakni turun 0,71%. Kemudian diikuti oleh konsumer non-primer -0,53% Sementara itu, investor asing tercatat melakukan penjualan bersih (net sell) sebanyak Rp374,55 miliar di seluruh pasar. Rinciannya, sebesar Rp9393,01 miliar di pasar reguler dan Rp18,64 miliar net buy di pasar negosiasi dan tunai. Lantas, apa saja saham yang diborong asing? Mengutip RTI Business, berikut net foreign buy pada perdagangan pada Selasa, (16/9/2025): PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) - Rp83,8 miliar PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) - Rp81,4 miliar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) - Rp36,6 miliar PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) - Rp21 miliar PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) - Rp19,7 miliar PT Astra International Tbk (ASII) - Rp16,3 miliar PT Semen Indonesia (Persero) Tbk - 13,9 miliar PY Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) - 13,5 miliar PT Astra Agro Lestrai Tbk (AALI) - Rp13,3 miliar PT Barito Renewable Energy Tbk (BREN) - Rp11,5 miliar (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article Dana Asing Rp 1 T Masuk RI, Diam-diam Borong 10 Saham Ini [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Dana Asing Rp 1 T Masuk RI, Diam-diam Borong 10 Saham Ini (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Prabowo Subianto[1] mengubah rincian 8 program[2] hasil terbaik cepat dalam rencana kerja pemerintah[3] (RKP) 2025. Itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Beleid itu resmi berlaku sejak diundangkan pada 30 Juni 2025. Ada beberapa poin utama yang dituangkan Prabowo dalam perpres itu. Salah satunya, soal kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri, dan pejabat negara. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Narasi itu bertambah bila dibandingkan dengan beleid sebelumnya; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang telah dimutakhirkan berdasarkan UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Screenshot Program Hasil Terbaik Cepat dalam RKP 2025. (Dok. Prepres No.79 tahun 2025). Dalam beleid sebelumnya, kenaikan gaji hanya menyasar aparatur sipil negara (ASN). Kini, Prabowo menegaskan program kenaikan gaji juga menyasar pejabat negara lainnya. "Dokumen pemutakhiran RKP tahun 2025 merupakan bagian dari dokumen sebagaimana diatur dalam ," jelas Pasal 1 beleid yang diteken Prabowo pada Senin (30/6) lalu. Selain soal kenaikan gaji ASN dan pejabat, dalam perpres itu juga ada narasi soal pembentukan Badan Penerimaan Negara. Presiden Prabowo pada Perpres Nomor 109 Tahun 2024 hanya menjelaskan bahwa program hasil terbaik cepat kedelapan adalah "optimalisasi penerimaan negara". Sang Kepala Negara kini mempertegas maksud optimalisasi tersebut, yakni dengan menargetkan pembentukan BPN. Narasinya adalah: "mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen". 8 Program hasil terbaik cepat Prabowo di 2025 (versi Perpres 109 Tahun 2024): 1. Memberi makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. 2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. 3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. 4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. 5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. 6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri. 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). ====[4] 8. Optimalisasi penerimaan negara. 8 program hasil terbaik cepat Prabowo di 2025 (versi Perpres Nomor 79 Tahun 2025): 1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. 2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. 3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. 4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. 5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. 6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri, dan pejabat negara. 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen. (skt/agt) References^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ program (www.cnnindonesia.com)^ rencana kerja pemerintah (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Foto: Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani menyampaikan paparan dalam acara International Conference on Infrastructure/ICI 2025, di JICC, Jakarta, Kamis (12/6/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo) Jakarta, CNBC Indonesia - CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagatha Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani mengungkapkan, penyerapan Patriot Bond saat ini telah mencapai target senilai Rp 50 triliun. "(Penyerapan) 100%," kata Rosan saat ditemui di Balai Sarbini Lippo Nusantara Jakarta, Selasa malam (16/9). Diketahui, konglomerat Grup Sinar Mas yakni Franky Widjaja hingga Grup Barito yakni Prajogo Pangestu ternyata berminat untuk membeli Patriot Bond. "Ya berminat. Semua ikut berpartisipasi kok," kata CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara saat dikonfirmasi wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Sabtu (6/9/2025). Patriot Bond merupakan instrumen pembiayaan strategis berupa surat utang, yang diterbitkan dengan mekanisme private placement. Dalam mekanisme private placement kali ini, Patriot Bond yang diterbitkan oleh Danantara akan ditawarkan secara langsung kepada sekelompok kecil investor terpilih, dalam hal ini kepada konglomerat dan kelompok usaha besar di Indonesia dan bukan kepada masyarakat umum. Dengan kata lain, surat utang ini tidak tersedia secara bebas dan tidak bisa diserap oleh investor ritel. Total emisi yang diterbitkan senilai Rp 50 triliun dan ditawarkan dalam dua tenor berbeda yakni 5 dan 7 tahun. Sementara itu kupon atau imbal hasil yang ditawarkan berada di level 2%. Dalam keterangan resmi, Prajogo mengatakan penerbitan surat utang in harus dimanfaatkan karena memberikan kesempatan bagi pebisnis untuk memberikan kontribusi lebih. Pembangunan Indonesia adalah tanggung jawab bersama, Patriot Bonds memberi kesempatan bagi dunia usaha untuk berkontribusi dalam transformasi ekonomi nasional," sebut Prajogo dalam keterangan tertulis yang diterima CNBC Indonesia. Sementara itu pengendali kelompok usaha Sinar Mas, Franky Widjaja menyoroti percepatan pertumbuhan dari penerbitan surat utang ini. "Instrumen ini memberi kepastian investasi sekaligus mempercepat pertumbuhan yang inklusif bagi masyarakat luas," ungkap Franky. Antusiasme yang sama juga dibagikan oleh pemilik Grup Adaro, Garibaldi 'Boy' Thohir, yang menurutnya akan sangat berguna dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara luas. "Patriot Bonds mencerminkan semangat gotong royong. Apalagi instrumen ini akan mendanai proyek waste-to-energy yang sangat dibutuhkan rakyat Indonesia," ujar Boy. Danantara mengungkapkan penerbitan Patriot Bond ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian pembiayaan nasional. Adapun secara lebih spesifik, emisi dari penerbitan surat utang spesial tersebut akan digunakan untuk mendukung proyek transisi energi, yakni pemanfaatan limbah menjadi energi (waste-to-energy). Selain itu Patriot Bond ini juga diharapkan dapat memperluas basis pembiayaan domestik. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article Fakta Penting Patriot Bond: Target, Tujuan & Libatkan Konglomerat RI [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Fakta Penting Patriot Bond: Target, Tujuan & Libatkan Konglomerat RI (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Foto: Layar menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (10/9/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo) Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat menguat pada perdagangan Senin, (15/9/2024). IHSG naik 0,26% ke level 7.957,7. Sebanyak 349 saham naik, 337 turun, dan 270 tidak bergerak. Nilai transaksi mencapai Rp 15,97 triliun. Sebanyak 42,35 miliar saham berpindah tangan dalam 2,16 juta kali transaksi. Mengutip Refinitiv, lima sektor berada di zona hijau dan lima sektor parkir di zona merah. Teknologi memimpin penguatan dengan kenaikan 2,34% dan diikuti oleh konsumer primer 2,1%. Finansia menjadi sektor dengan kinerja paling buruk, yakni turun 0,71%. Kemudian diikuti oleh konsumer non-primer -0,53% Sementara itu, investor asing tercatat melakukan penjualan bersih (net sell) sebanyak Rp374,55 miliar di seluruh pasar. Rinciannya, sebesar Rp9393,01 miliar di pasar reguler dan Rp18,64 miliar net buy di pasar negosiasi dan tunai. Di tengah pembelian tersebut, terdapat beberapa saham yang dilepas asing. Mengutip RTI Business, berikut net foreign sell pada perdagangan Selasa, (16/9/2025): PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) - Rp147,6 miliar PT Bank Central Asia (BBCA) - Rp130,9 miliar PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) - Rp62,2 miliar PT Barito Pacific Tbk (BRPT) - Rp31,6 miliar PT Goato Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) - Rp30,9 miliar PT Vale Indonesia Tbk (INCO) - Rp29,4 miliar PT Archi Indonesia Tbk (ARCI) - Rp28,5 miliar PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) - Rp22,4 miliar PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) - Rp20,3 miliar PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) - Rp10,6 miliar (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article IHSG Masih Koreksi, Aksi Asing Buang Barang Menciut [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article IHSG Masih Koreksi, Aksi Asing Buang Barang Menciut (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Mandiri[1] (Persero) Tbk menyatakan siap untuk mengoptimalkan tambahan likuiditas[2] Rp55 triliun dari celengan pemerintah untuk penyaluran kredit[3] ke sektor prioritas yang mendukung agenda pembangunan nasional. Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini mengatakan tambahan likuiditas itu membuat kapasitas Bank Mandiri makin kuat dalam menopang sektor produktif. "Dengan tambahan Rp55 triliun, kapasitas pembiayaan kami semakin kuat untuk menopang sektor-sektor produktif yang meningkatkan daya saing ekspor dan memperluas lapangan kerja, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan," kata dalam keterangan resminya, Selasa (16/9) seperti dikutip dari Antara. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Bank Mandiri berkomitmen menyalurkan pembiayaan ke sejumlah sektor strategis seperti perkebunan dan ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan energi terbarukan, infrastruktur, layanan kesehatan, manufaktur, kawasan industri, serta UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Perseroan mencatat, pencairan kredit untuk nasabah baru (secara bank only) rata-rata sebesar Rp24,63 triliun dari total Rp45 triliun per bulan. Hal ini menunjukkan tingginya minat pembiayaan dan potensi pertumbuhan sektor riil di tengah dukungan kebijakan Pemerintah. Hingga kini, Bank Mandiri telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp960,2 triliun ke sektor riil berorientasi ekspor dan padat karya. Jumlah tersebut setara dengan 71,88 persen dari total portofolio. Menurut perseroan, capaian ini menegaskan peran Bank Mandiri sebagai agen pembangunan dan mitra Pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Novita pun menegaskan seluruh pembiayaan tetap dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan pelaporan transparan sesuai regulasi. "Dengan dukungan Rp55 triliun ini, kami optimistis dapat memperkuat fungsi intermediasi, memperbesar kapasitas pembiayaan, serta meningkatkan kontribusi terhadap proyek-proyek strategis nasional," tutup Novita. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membongkar celengan pemerintah Rp200 triliun di BI dan menempatkan di 5 bank untuk mendorong ekonomi. Porsi dana yang ditempatkan di Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp55 triliun. Sementara Bank Tabungan Negara (BTN) Rp25 triliun dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun. Penempatan ini ia atur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025. Penempatan uang negara kepada bank umum mitra dilakukan dalam bentuk deposito on call konvensional/syariah dengan mekanisme tanpa lelang. Menurut Menkeu, tidak ada tenor untuk penempatan dana pemerintah di lima bank tersebut. Sementara itu, tingkat bunga atau imbal hasil yang dikenakan yakni sebesar 80,476 persen dari suku bunga acuan BI atau BI-Rate. Penempatan uang negara tersebut wajib digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil, dan tidak diperkenankan digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN). ====[4] (agt) References^ Bank Mandiri (www.cnnindonesia.com)^ likuiditas (www.cnnindonesia.com)^ kredit (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Prabowo Subianto[1] akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh[2]. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan aturan pembentukan sudah diteken oleh Presiden beberapa waktu lalu. "Kami ingin menyampaikan bahwa apa yang selama ini kita diskusikan, kita rancang bersama-sama, berkenaan dengan masalah Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh, beberapa waktu yang lalu sudah disetujui dan ditandatangani oleh Bapak Presiden," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (28/8) malam. Pras melanjutkan prosesnya saat ini pemerintah akan rapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan, perwakilan dari berbagai konfederasi serikat buruh, dan perwakilan dari asosiasi pengusaha seperti Apindo dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Pemerintahan Prabowo berharap keberadaan Dewan Kesejahteraan Buruh ini nantinya bisa membuat kehidupan pekerja menjadi lebih baik. Lantas apakah tepat Prabowo membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh? Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan akan ada tumpang tindih kewenangan dan tugas dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dengan Dewan Kesejahteraan Buruh di mana tugas untuk meningkatkan kesejahteraan buruh seharusnya di Kemenaker. Adanya Dewan Kesejahteraan Buruh yang hanya memberikan nasihat kepada presiden, sambungnya, akan memicu tumpang tindih soal siapa yang seharusnya memberikan masukan kepada Presiden terkait nasib buruh. Apalagi kalau dewan ini nanti levelnya setingkat menteri. "Sama seperti Dewan Ekonomi Nasional yang pada akhirnya tidak memberikan nasihat dan tidak memunculkan kebijakan, yang ada hanya menjawab kritik dari luar pemerintah terkait dengan masalah ekonomi. Seperti masalah MBG yang akhirnya Dewan Ekonomi Nasional pimpinan Luhut muncul di berbagai media. Saya rasa nasib Dewan Kesejahteraan Buruh ini akan sama seperti pembela pemerintah alih-alih membuat kebijakan terkait dengan buruh," katanya. Selain itu, ia menilai pembentukan dewan ini juga sama seperti bagi-bagi kekuasaan bagi para pendukung Prabowo saja. "Hanya akan memberatkan APBN ke depan. Tambah pengeluaran setingkat kementerian lagi," katanya. Sementara itu, Direktur Next Policy Yusuf Wibisono mengatakan pembentukan dewan buruh setingkat kementerian adalah hal yang tidak diperlukan. Terlebih dengan Kabinet Merah Putih yang sudah sangat gemuk. Yang dibutuhkan oleh buruh bukanlah dewan, tetapi strategi besar pembangunan yang tepat dan konsisten untuk transformasi ekonomi dan reindustrialisasi. "Yang dibutuhkan buruh hari ini adalah strategi besar pembangunan untuk reindustrialisasi dan menarik masuknya investasi. Hanya dengan itu kesejahteraan buruh akan meningkat," katanya. Ia mengatakan untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif, gagasan besar terbaik adalah secepatnya mengatasi rendahnya kualitas angkatan kerja dan mencegah deindustrialisasi dini. ====[3] Menurutnya, itu yang menyebabkan bonus demografi di Indonesia saat ini tidak banyak memberi manfaat ke industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi. Kunci utama pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan adalah transformasi tenaga kerja dari perekonomian yang didominasi tenaga kerja tidak terlatih (unskilled labour) menjadi didominasi tenaga kerja terlatih (skilled labour). "Hal ini akan mengizinkan kita untuk masuk ke global supply chain, dengan menjadi destinasi investasi yang menarik bagi investor industri menengah (medium) dan industri maju (heavy)," katanya. Ia mengatakan hanya dengan industrialisasi dan bonus demografi yang berkualitas saja, perekonomian Indonesia akan terakselerasi menuju negara berpenghasilan tinggi, keluar dari middle income trap. Bukan dengan pembentukan dewan buruh. "Untuk pertumbuhan yang lebih inklusif dan tidak banyak dipengaruhi kondisi global, Indonesia harus secepatnya mengoptimalkan pasar dan permintaan domestik-nya sendiri yang sangat besar, terutama pertanian tanaman pangan, peternakan serta mendorong industri manufaktur padat karya dan industri manufaktur padat teknologi berbasis UMKM. Inilah yang dibutuhkan buruh, bukan pembentukan dewan buruh," katanya. (agt) References^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ Dewan Kesejahteraan Buruh (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Indeks[1] Harga Saham[2] Gabungan (IHSG[3]) diproyeksi bergerak datar alias terkonsolidasi pada perdagangan Rabu (17/9). Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana menyebut indeks saat ini masih dalam fase konsolidasi. Ia menilai pergerakan indeks berpotensi turun lebih dulu untuk menguji level support di kisaran 7.859-7.891. Setelah itu, peluang penguatan kembali terbuka menuju area 7.983-8.001. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kami perkirakan posisi IHSG masih berada di akhir wave dari wave 2 atau wave 4," ujar Herditya dalam riset hariannya. Dengan sentimen tersebut, Herditya memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 7.848, 7.619 dan resistance 7.971, 8.022 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni ASII, BIRD, BRIS, dan DEWA. Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memproyeksikan IHSG masih berpeluang melanjutkan tren naik. Target kenaikan terdekat berada di level 8.007, selama indeks mampu bertahan di atas support minor 7.912. Namun, ada kemungkinan koreksi singkat apabila indeks jatuh di bawah level tersebut. "IHSG cenderung bisa melanjutkan tren naik menuju 8.007, tapi bila turun di bawah 7.912, ada potensi mengisi gap di 7.889," ujar Ivan dalam riset hariannya. Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 7.912, 7.821, 7.742, dan 7.604, dan resistance 7.953, 8.025, dan 8.102 hari ini. Ivan pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni AMRT, BMRI, CPIN, PGAS, dan UNVR. IHSG ditutup di level 7.957 pada Selasa (16/9) sore. Indeks saham menguat tipis 20,57 poin atau naik 0,26 persen dari perdagangan sebelumnya. Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp16,05 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 44,50 miliar saham. Pada penutupan kemarin, 330 saham menguat, 320 terkoreksi, dan 152 stagnan. ====[4] (del/agt) References^ Indeks (www.cnnindonesia.com)^ Saham (www.cnnindonesia.com)^ IHSG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah kembali menunjukkan sikap tegas dalam menertibkan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab. Ratusan hektare lahan tambang yang beroperasi tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan berhasil diambil alih negara, menegaskan komitmen menjaga tata kelola energi dan sumber daya mineral. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rilke Jeffri Huwae mengatakan, langkah ini sesuai arahan Menteri ESDM untuk memperkuat pengawasan dan penindakan praktik pertambangan ilegal. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Sesuai dengan arahan Bapak Menteri ESDM, untuk mewujudkan praktik pertambangan yang baik, kami terus memperkuat pengawasan dan penindakan pada praktik pertambangan ilegal," ujar Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae, di Jakarta, Senin (15/9). Hasil operasi menunjukkan negara berhasil menguasai kembali 321,07 hektare lahan tambang. Dari total itu, 148,25 hektare berada di kawasan milik PT Weda Bay Nickel di Maluku Utara, sementara 172,82 hektare lainnya merupakan area PT Tonia Mitra Sejahtera di Sulawesi Tenggara. "Mereka punya izin tambang, tapi mereka tidak memiliki izin pinjam pakai hutan," jelas Jeffri, menegaskan celah hukum yang akhirnya menjerat dua perusahaan besar tersebut. Jeffri menambahkan, Menteri ESDM terus mendorong penerapan Good Mining Practices (GMP), konsep pertambangan yang menitikberatkan pada tanggung jawab lingkungan, keberlanjutan, dan kepatuhan hukum. "Kementerian ESDM akan tetap terus berkolaborasi dan mengambil bagian secara proaktif dalam setiap perencanaan dan langkah penindakan bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Halilintar," katanya. Sebagai informasi, Kementerian ESDM menjadi bagian integral dari Satgas PKH Halilintar. Menteri ESDM duduk dalam jajaran Tim Pengarah bersama beberapa menteri lain, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kapolri, serta Kepala BPKP. Sementara itu, dalam struktur pelaksana teknis, peran penting dijalankan oleh Dirjen Penegakan Hukum ESDM dan Dirjen Minerba sebagai anggota aktif. (inh) Sumber

Foto: Menteri Investasi dan Kepala Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani dalam konferensi pers RAPBN & Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Aula Chakti Budhi Bhakti (CBB), Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat, (15/8/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah bersama perbankan akan segera menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan untuk perluasan akses pembiayaan rumah bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengatakan, pihaknya mendukung penuh melalui Himbara untuk membantu mengatasi kebutuhan perumahan atau backlog perumahan sebanyak 15 juta rumah. "Oleh sebab itu, kita memberikan subsidi bunga kurang lebih antara 5,5-6% untuk program KUR perumahan ini yang kita alokasikan Rp130 triliun pada tahun ini," kata CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslanisaat ditemui di Balai Kartini Lippo Nusantara, Selasa (15/9). Menurutnya, jika penyerapan kredit untuk perumahan berjalan dengan baik, maka terbuka kemungkinan peluang untuk mengalokasikan anggaran dengan jumlah yang lebih besar di tahun 2026. "Jadi tahun depan kita bisa lihat lagi untuk memperbesar alokasi KUR untuk perumahan yang dilakukan oleh Kementerian, oleh Pak Ara (Menteri PKP) ini," sebutnya. Ia menekankan, apalagi, kucuran dana untuk perbankan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sebesar Rp 200 triliun tersebut sudah masuk ke PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) sebesar Rp 25 triliun. "Itu pun bisa dipergunakan secara baik dan benar kembali lagi untuk mendukung program-program perumahan yang memang adalah bidang dari BTN," pungkasnya. Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan program ini akan segera diluncurkan pada pertengahan Oktober 2025 di Surabaya, Jawa Timur. Adapun Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan hadir untuk meresmikan. "Direncanakan pertengahan bulan depan lah, minggu ke-2 Oktober. Tadi Bapak Presiden menyatakan akan hadir," ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (16/9/2025). Airlangga menjelaskan selain KUR perumahan, pemerintah juga mendorong sosialisasi KUR pekerja migran serta memperkuat ekosistem KUR agar optimal. "Jadi kita akan mendorong ekosistem KUR capaiannya, kemudian yang kedua juga terkait dengan KUR perumahan, dan ketiga KUR pekerja migran. Jadi itu kita akan dorong sosialisasi," tegasnya. Menteri UMKM Maman Abdurrachman menjelaskan bahwa KUR saat ini akan menjadi empat klaster. Yakni KUR UMKM, KUR perumahan, KUR pekerja migran, dan KUR padat karya. Adapun alokasi anggaran untuk KUR UMKM sebesar Rp 280 triliun dan KUR perumahan Rp 130 triliun. "Kami sedang mempersiapkan agenda 2 hal yang nanti akan diselenggarakan di bulan Oktober antara minggu pertama atau minggu kedua," ujar Maman saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (16/9/2025). Adapun sejak Januari hingga 14 September 2025, realisasi KUR mencapai Rp 190 triliun dengan 3,24 juta debitur. Terdiri dari 1,05 juta debitur baru dan 1,08 juta debitur graduasi. "Alhamdulillah, realisasi KUR kita dari 1 Januari sampai 14 September 2025 sudah mencapai Rp190 triliun," tegas Maman saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Selasa (16/9/2025). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjelaskan dana yang akan disalurkan melalui UMKM sebesar Rp 13 triliun dan Rp 117 triliun lainnya akan dialokasikan untuk sisi supply. "Itu nanti buat UMKM-UMKM itu sudah disiapkan dana Rp13 triliun. Ya, Rp13 triliun itu bisa buat nanti homestay, yang punya restoran, yang online di rumahnya, begitu. Kalau dari segi supply itu ada Rp117 triliun. Itu sudah bisa buat kontraktor, developer, dan toko bangunan," ujarnya. (fab/fab) [Gambas:Video CNBC] Next Article Danantara Gandeng Qatar Investment Authority Buat Kelola Dana Rp67,5 T [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Danantara Gandeng Qatar Investment Authority Buat Kelola Dana Rp67,5 T (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pertanian (Kementan[1]) mencatat sebanyak 40.500 ekor sapi[2] perah dan pedaging impor[3] sudah masuk ke Indonesia melalui skema investasi. Wamentan Sudaryono menyebut langkah ini bagian dari target 150 ribu ekor sapi yang disiapkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). "Untuk sapi pedaging dan sapi (perah) susu, yang kita inginkan tidak lagi menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), tapi adalah dengan kita mengundang investasi untuk peternakan daging dan susu kita," kata Sudaryono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (16/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Sudaryono menjelaskan minat investor tumbuh karena adanya emerging market berupa MBG. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto menginginkan susu sebagai salah satu menu utama program tersebut, sehingga membuka peluang besar bagi peternakan lokal untuk menjadi pemasok. "Kenapa investasi ini dipandang menarik bagi investor, baik dalam maupun luar negeri? Jadi karena ada emerging market yang namanya adalah MBG. Di mana Bapak Presiden menginginkan salah satu menu dari MBG itu adalah susu," jelasnya. Ia menambahkan sentra produksi susu diarahkan untuk menyuplai MBG. Daerah yang belum memiliki produksi susu tetap akan mendukung program dengan menyediakan sumber protein lain tanpa mengandalkan impor. "Sekarang ini petunjuk dari BGN (Badan Gizi Nasional) dan kami juga koordinasi terus, dari Kementerian Pertanian bagaimana sentra-sentra susu, itu susunya diserap oleh MBG. Nah yang belum ada susunya, sebisa mungkin tidak memberikan susu dari susu impor. Jadi disubstitusi dengan sumber protein lain," ujarnya. Dari target 150 ribu ekor, Sudaryono melaporkan saat ini sudah terealisasi investasi sebanyak 11.500 ekor sapi perah untuk kebutuhan susu dan 29 ribu ekor sapi pedaging untuk daging sapi potong. Adapun Kementan turut mendampingi investor mulai dari perizinan hingga penyediaan lahan. Sejumlah negara seperti Brasil, Vietnam, dan Argentina disebut sudah menunjukkan minat menanamkan modal di sektor peternakan sapi. "Jadi ini ada emerging market, ada kesempatan, kemudian Kementerian Pertanian mendampingi, memfasilitasi apakah mencari lokasi, perizinan itu kami bantu untuk mempermudah siapapun untuk masuk ke Indonesia. Jadi ada beberapa calon investor besar dari Brasil, dari Vietnam, dari Argentina, dari mana-mana, kami fasilitasi semua, karena memang ada kebutuhan yang besar ini," jelasnya. Menurut Sudaryono, pemerintah telah mengidentifikasi 1,5 juta hektare lahan yang bisa ditawarkan kepada investor. Lahan tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk milik perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Berdikari, Perum Perhutani, hingga PT Perkebunan Nusantara (PTPN). "Kami laporkan dari hitungan Dirjen PKH (Peternakan Dan Kesehatan Hewan) sudah kami amankan, kami identifikasi 1,5 juta hektare yang kami tawarkan kepada siapapun investor yang masuk ke Indonesia. Kami tawarkan, termasuk salah satunya lahan punyanya Berdikari, lahan punya BUMN, lahannya Perhutani, lahannya PTPN, dan seterusnya," paparnya. Sudaryono menegaskan arah kebijakan peternakan sapi saat ini memang digerakkan oleh investasi, sejalan dengan kebutuhan besar dari program MBG. "Jadi sifatnya untuk sapi perah dan sapi pedaging ini, kita mengarah ke investasi karena ada kebutuhan besar yang namanya MBG," tuturnya. ====[4] (del/pta) References^ Kementan (www.cnnindonesia.com)^ sapi (www.cnnindonesia.com)^ impor (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkap 30 hektare (ha) sawah[1] di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan gagal panen[2] akibat kebocoran pipa minyak milik PT Vale[3] Indonesia Tbk. Sudaryono mengatakan sawah itu berada di Desa Asuli. Saat ini, lokasi itu sedang diisolasi dan ditangani. "Kebocoran pipa minyak PT Vale, kami sampaikan, terdampaknya ada 30 hektare sawah gagal panen. Penanggulangannya sudah dilakukan isolasi dan sudah ditanggulangi," kata Sudaryono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menambahkan pemerintah akan memastikan kerugian yang dialami petani mendapatkan kompensasi. Mereka akan berkoordinasi dengan Vale. "Bentuk pertanggungjawabannya adalah akan ada kompensasi untuk petani oleh perusahaan yang bersangkutan, dan tim dari Kementerian Pertanian juga akan segera koordinasi ke wilayah daerah tersebut untuk memastikan bahwa kerugian dari masyarakat itu tertangani," ujar Sudaryono lebih lanjut. Vale Indonesia dalam penjelasan resmi ke Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebut kebocoran pipa terjadi pada 23 Agustus 2025 di jalur distribusi minyak Desa Lioka, Kecamatan Towuti, yang berjarak sekitar 20 kilometer dari pabrik pengolahan. Kebocoran diduga akibat pergerakan tanah. Perusahaan menyatakan telah menurunkan tim tanggap darurat, menghentikan aliran minyak, dan memasang penghalang agar sebaran minyak tidak meluas. Vale juga membuka posko informasi di Kantor Camat Towuti, menyediakan dukungan logistik, serta melakukan pengujian kualitas air dan tanah di lokasi. "Perseroan berkomitmen penuh untuk bertanggung jawab dalam melakukan pemulihan lingkungan secara menyeluruh dan menanggulangi dampak sosial yang ditimbulkan," tulis pihak Vale Indonesia dalam surat tanggapannya, mengutip Keterbukaan Informasi BEI, Selasa (26/8). ====[4] (del/dhf) References^ sawah (www.cnnindonesia.com)^ gagal panen (www.cnnindonesia.com)^ Vale (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menegaskan, gas bumi tetap menjadi komponen kunci dalam mendukung target Net Zero Emission (NZE) sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik nasional. Direktur Utama PLN EPI, Rakhmad Dewanto, menyatakan gas tidak hanya berperan sebagai sumber energi transisi, tetapi juga sebagai tulang punggung keandalan sistem kelistrikan nasional untuk melengkapi pengembangan renewable energi. "Gas bukan hanya sumber energi transisi, tetapi juga penyeimbang yang fleksibel sebagai load follower dan peaker di tengah pengembangan besar-besaran energi baru terbarukan (EBT). Perannya sangat krusial untuk memastikan sistem kelistrikan tetap stabil," ujar Rakhmad dikutip Selasa (16/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, PLN memproyeksikan peningkatan kebutuhan listrik nasional dari 306 terawatt-hour (TWh) pada 2024 menjadi 511 TWh pada 2034. Lonjakan ini dipicu pertumbuhan signifikan terutama dari pusat data (data center), kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) dan peningkatan penggunaan alat elektronik terutama AC. "Kami mengantisipasi adanya lonjakan konsumsi listrik dalam sepuluh tahun mendatang, terutama dari pelanggan eksisting, pusat data, hilirisasi tambang dan kelapa sawit, pertumbuhan kendaraan listrik, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta sektor maritim dan pariwisata," ujarnya. "Untuk itu, PLN EPI harus siap memastikan ketersediaan pasokan energi yang cukup dan andal," jelasnya. Dari sisi energi primer, kebutuhan gas untuk sektor kelistrikan diproyeksikan meningkat dari 1.635 Billion British Thermal Units per Day (BBTUD) pada 2024 menjadi 2.611 BBTUD pada 2034, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 5,3 persen. "Kenaikan kebutuhan listrik sejalan dengan peningkatan konsumsi gas karena program penggantian BBM dengan gas alam cair dan sebagai pelengkap pengembangan renewable energy. Karena itu, kami harus memastikan ketersediaan pasokan gas dalam jangka panjang," tambah Rakhmad. Saat ini, PLN mengandalkan dua sumber utama pemenuhan gas, yaitu gas pipa dan Liquefied Natural Gas (LNG). Dengan menurunnya produksi gas pipa domestik, kebutuhan LNG diperkirakan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai bagian dari strategi efisiensi dan dekarbonisasi, PLN saat ini menjalankan program konversi pembangkit berbahan bakar minyak (BBM) menjadi berbahan bakar gas untuk tahap pertama di 41 unit pembangkit di 21 lokasi hingga 2027. Program ini diproyeksikan menyerap hingga 29 kargo LNG per tahun. Dengan cadangan gas nasional yang masih besar, antara lain di Papua (11,4 BSCF), Sumatera (9 BSCF), Kalimantan dan Sulawesi (>5 BSCF), serta Jawa (5 BSCF) tantangan utama terletak pada pengembangan lapangan gas baru dan infrastruktur gas. Untuk itu, PLN tengah mengembangkan infrastruktur gas, diantaranya koneksi pipa West Natuna-Pulau Pemping dan pembangunan Onshore maupun Floating Storage Regasification Unit (FSRU). Saat ini, Indonesia memiliki kapasitas penyimpanan LNG sebesar 700.000 meter kubik dengan kemampuan regasifikasi 1.300 juta kaki kubik per hari. Setelah pengembangan keseluruhan infrastruktur gas, ketahanan energi nasional terutama untuk gas alam akan semakin kuat dengan peningkatan kapasitas penyimpanan menjadi 1,2 juta meter kubik dengan kemampuan regasifikasi mencapai 3.850 juta kaki kubik per hari. Rakhmad menegaskan bahwa keberhasilan transisi energi dan keandalan sistem kelistrikan nasional bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan. "Kami membutuhkan dukungan Pemerintah terkait kepastian alokasi gas jangka panjang, baik dari sumber baru, perpanjangan alokasi yang ada maupun pengalihan kontrak ekspor yang akan berakhir. Dukungan kebijakan dan percepatan perizinan infrastruktur juga sangat kami harapkan," tutup Rakhmad. (inh) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK[1]) bakal memelototi penyaluran kredit[2] oleh perbankan yang dananya berasal dari penempatan uang negara[3] sebesar Rp200 triliun. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan dirinya ingin melihat fungsi intermediasi dari perbankan. Ia berjanji mengawal proses penyaluran kredit dari bank tersebut agar sesuai dengan harapan pemerintah. "Dalam langkah itu, kami akan memantau bagaimana tindak lanjut dari bank-bank tadi itu. Progresnya seperti apa, dari waktu ke waktu kami akan pantau," tegas Mahendra usai Rapat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor DJP, Jakarta Selatan, Selasa (16/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Dan kemudian, pada gilirannya kami akan lapor ke Pak Menteri Keuangan (Purbaya) hasil-hasilnya. Melihat betul apakah policy ini memang efektif dan berjalan sesuai dengan rencana," sambungnya. Mahendra mengatakan guyuran dana pemerintah bakal meningkatkan likuiditas perbankan yang selama ini ketat. Ia mencontohkan beberapa bank pelat merah bahkan sudah mencatatkan loan to deposit ratio (LDR) di atas 90 persen. Dengan suntikan dana pemerintah yang disimpan di bank, ada ruang untuk kembali menyalurkan kredit atau pinjaman. OJK menegaskan pekerjaan rumah (PR) perbankan ke depan adalah menentukan siapa yang layak mengantongi kredit tersebut. Terkait potensi gagal bayar alias non-performing loan (NPL), Mahendra yakin masing-masing perbankan sudah menyiapkan analisis risiko. Ia berpesan agar semua proses tersebut tetap dalam kaidah prudensial. "Kami tadi mohon arahan kepada Pak Menteri Keuangan (Purbaya), sektor-sektor prioritas yang kiranya diharapkan oleh pemerintah juga menjadi salah satu kemungkinan dari saluran pembiayaan maupun kredit tadi. Itu nanti akan terus kita lakukan koordinasi dan kerja sama," tuturnya. "Tentu semua pelaksanaannya tetap dalam kaidah prudensial yang berlaku. Saya rasa tidak ada yang dikecualikan ataupun dikorbankan di sana ... Kewenangannya itu kan ada dalam kondisi bank masing-masing melakukan risiko analisisnya maupun juga melakukan tahap-tahap proses pelaksanaannya," tandas Mahendra. Pemerintah mengambil separuh saldo anggaran lebih (SAL) senilai Rp200 triliun di Bank Indonesia (BI), lalu dipindahkan ke lima bank pada 12 September 2025. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim langkah tersebut bakal meningkatkan aktivitas perekonomian Indonesia yang selama ini lesu imbas keringnya M0 alias uang beredar di masyarakat. Daftar 5 bank yang menerima penempatan dana pemerintah Rp200 triliun: 1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk: Rp55 triliun 2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk: Rp55 triliun 3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: Rp55 triliun 4. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk: Rp25 triliun 5. PT Bank Syariah Indonesia Tbk: Rp10 triliun. ====[4] (skt/pta) References^ OJK (www.cnnindonesia.com)^ penyaluran kredit (www.cnnindonesia.com)^ uang negara (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan aturan untuk memperkuat disiplin pasar, meningkatkan keterbukaan informasi, dan memperkokoh kepercayaan publik terhadap industri perbankan. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2025 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi mengatakan, aturan baru ini mendorong bank menyajikan laporan keuangan dan informasi material secara lebih transparan, akurat, terkini, dan dapat diperbandingkan sesuai praktik terbaik internasional. "Melalui penerbitan POJK ini, OJK menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola perbankan, meningkatkan keterbukaan informasi, dan menjaga stabilitas sistem keuangan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/9). Transparansi yang lebih baik diharapkan dapat memperkuat daya saing perbankan nasional serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan Indonesia. POJK ini merupakan penyempurnaan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam POJK Nomor 37/POJK.03/2019 yang disesuaikan dengan perkembangan standar internasional dan dinamika hukum nasional. Penyusunan POJK juga mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, seperti perbankan dan asosiasi, LJK dan asosiasi di luar perbankan, investor, akademisi, regulator dan stakeholder lainnya, rekomendasi Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), Islamic Financial Services Board (IFSB), serta tindak lanjut hasil Financial Sector Assessment Program (FSAP) dan Reports on the Observance of Standards and Codes - Accounting and Auditing (ROSC A&A). Dengan demikian, POJK ini tidak hanya mengadopsi praktik terbaik internasional, tetapi juga memperhatikan kepentingan nasional (best fit). Melalui POJK ini, Bank diwajibkan menyusun, mengumumkan, dan/atau menyampaikan laporan publikasi kepada masyarakat dan kepada OJK. Laporan dipublikasikan meliputi laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan, laporan eksposur risiko dan permodalan, laporan informasi atau fakta material. Selain itu, laporan suku bunga dasar kredit, dan. Serta, laporan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang wajib dipublikasikan (termasuk laporan keberlanjutan, laporan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, laporan keuangan emiten dan/atau perusahaan publik). POJK ini juga memperkuat aspek integritas dan kompetensi penyusun laporan keuangan melalui kewajiban memiliki sertifikasi Chartered Accountant (CA) level tertentu, serta memastikan keterlibatan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah dalam pengawasan. Bagi Bank yang tidak mematuhi ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif baik denda maupun non-denda. Ketentuan ini berlaku bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, unit usaha syariah, serta kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. POJK mulai berlaku setelah enam bulan terhitung sejak diundangkan, yaitu pada Februari 2026. Dengan berlakunya aturan baru ini, POJK Nomor 37/POJK.03/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, meskipun ketentuan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam POJK ini. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] Next Article Bos OJK: Kredit Perbankan Bisa Tumbuh 9% - 11% di 2025 [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Bos OJK: Kredit Perbankan Bisa Tumbuh 9% - 11% di 2025 (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan program magang[1] bagi lulusan baru perguruan tinggi (fresh graduate[2]) baik jenjang S1, D2, D3 dimulai pada kuartal IV 2025 atau sekitar Oktober hingga Desember 2025. Program magang itu merupakan salah satu dari paket stimulus ekonomi yang baru dirilis Presiden Prabowo Subianto untuk menggenjot kinerja ekonomi dalam negeri. "Kita berharap di Q4 bisa mulai," kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Airlangga juga mengatakan mekanisme program magang itu hingga kini masih terus dimatangkan. Para lulusan baru ini berkesempatan magang di perusahaan selama enam bulan. Ia menjelaskan seluruh perusahaan bisa berpartisipasi dalam program magang fresh graduate, baik perusahaan swasta ataupun badan usaha milik negara (BUMN). "Dan akan ada kerja sama link and match antara perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan tersebut," ucapnya. Menurut Airlangga, program pemagangan lulusan baru itu nantinya akan digelar di seluruh Indonesia. Sementara, besaran gajinya nanti akan disesuaikan dengan upah minimum provinsi (UMP) masing-masing daerah. "Sesuai dengan UMP daerah masing-masing, 6 bulan," ujarnya. Sebelumnya, Airlangga sempat mengatakan untuk tahap pertama sasaran program magang sebanyak 20 ribu. Anggaran yang digelontorkan untuk program ini Rp198 miliar. "Tahap 1 selama bekerja diberikan uang saku sebesar UMP untuk 6 bulan," katanya. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan paket stimulus ekonomi "8+4+5" demi mengejar pertumbuhan ekonomi 5,2 persen pada tahun ini. Ada 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan ke 2026, serta 5 program andalan pemerintah untuk menyerap tenaga kerja. ====[3] (mnf/pta) References^ program magang (www.cnnindonesia.com)^ fresh graduate (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Foto: Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun dalam Special Talkshow Nota keuangan & RAPBN 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). (CNBC Indonesia/Tias Budiarto) Jakarta, CNBC Indonesia-Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Misbakhun buka suara soal revisi atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Misbakhun mengakui hal itu sudah dibahas dalam rapat panitia kerja (panja) antara pihaknya dengan mitra. "Semua yang ada di dalam panja bersifat rahasia dan tertutup. Semua topik kita bicarakan dan menjadi bahan diskusi sehingga apa yang menjadi bahan diskusi semuanya masih cair bukan merupakan kesepakatan dan tidak bisa menjadi sumber berita karena masih bersifat spekulatif untuk jadi berita," ungkap Misbakhun kepada CNBC Indonesia, Selasa (16/9/2025). Sebagaimana diketahui, dalam draf RUU P2SK yang beredar, disebutkan pasal 7 yang mengatur mandat BI menjadi memiliki dua ayat, dari sebelumnya hanya 1 ayat di UU P2SK sebelum revisi maupun dalam UU BI Nomor 23 Tahun 1999. Pasal 7 terbaru dalam draf RUU P2SK itu bunyinya ialah: (1) Bank Indonesia bertujuan mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (2) Bank Indonesia dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kebijakan dan bauran kebijakan Bank Indonesia yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, dalam UU P2SK mandatnya hanya berbunyi sebagai berikut ini di Pasal 7: Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di dalam UU BI mandatnya lebih sederhana lagi, sebagaimana tertuang di pasal 7 nya: Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. (arj/mij) [Gambas:Video CNBC] Next Article Dunia Makin Kacau, BI Minta Semua Waspada! [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Dunia Makin Kacau, BI Minta Semua Waspada! (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Prabowo Subianto[1] resmi meluncurkan program insentif stimulus ekonomi[2] "8+4+5" di sisa tahun 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut ada 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan ke 2026, serta 5 program andalan pemerintah untuk menyerap tenaga kerja. Apa saja? (pta) References^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ stimulus ekonomi (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) memandang penyaluran kredit perbankan akan menjadi lebih agresif dengan adanya kebijakan Menteri Keuangan menaruh uang Rp 200 triliun di bank pelat merah. "Tentunya dengan tambahan likuiditas ini memberikan ruang gerak bagi perbankan untuk lebih ekspansif lagi. Tapi funding yang diberikan ini mungkin beberapa bank punya struktur pendanaan yang berbeda-beda," ungkap Hery Gunardi, Ketua Umum Perbanas, yang juga merupakan Direktur Utama BRI, Selasa (16/9/2025). Untuk BRI sendiri, dirinya mengatakan memiliki likuiditas yang cukup, dan ke depan mereka berencana untuk melepas dana-dana mahal. "Kita bisa menggunakan dana yang 4% ini cukup kompetitif gitu," lanjut Hery. Bank BUMN yang menerima kucuran dana dari Menteri Keuangan menurutnya sudah memiliki tata kelola masing-masing serta masih melihat usaha yang akan dibidik untuk menyalurkan dana tersebut. "Harusnya itu terkontrol dengan baik. Dan memang harapannya pemberian kredit tadi itu ke sektor-sektor produktif, sektor real yang bisa menggerakkan tenaga kerja. Jadi multiplier effect-nya diharapkan nanti akan lebih, sehingga ekonomi kita akan bergulir ke depan gitu ya," jelas Hery. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] Next Article Bos LPS Cerita Terima 2,2 Miliar Serangan Siber Dalam 2 Minggu [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Bos LPS Cerita Terima 2,2 Miliar Serangan Siber Dalam 2 Minggu (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) telah resmi merubah susunan pengurus dan mengganti beberapa dewan direksi dan mengganti satu orang komisaris. Hal tersebut telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Selasa (16/9/2025). Manajemen mengangkat dua orang dari Unilever Indonesia, yaitu Willy Salean sebagai Direktur Capital menggantikan Henry Christiadi dan Ira Noviarti di kursi Komisaris menggantikan Ismail. Sebagai informasi, Ira merupakan mantan Presiden Direktur Unilever Indonesia, sementara Willy Salean sebelumnya menjabat sebagai Direktur HR Unilever Indonesia. Sebagai informasi, Ira merupakan Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Keuangan, Universitas Indonesia (1995). Mengutip pemberitaan CNBC Indonesia, Ira dinilai merupakan figur yang tidak diragukan lagi kapasitasnya. Selain presdir, Ira tercatat telah menduduki sederetan posisi pimpinan senior Unilever di Indonesia dan Asia Tenggara, termasuk Direktur Ice Cream dan Media and Consumer Market Insight Unilever Indonesia (2010-2015). Selain itu, dia pernah menjabat Managing Director untuk Unilever Foods Solutions South East Asia (2015-2017) hingga Beauty and Personal Care Director Unilever Indonesia (2017-2020) yang menaungi berbagai kategori terdepan perusahaan termasuk Lifebuoy dan Pepsodent. Sementara Willy Saelan, perjalanan karirnya dimulai dari level paling bawah pada tahun 1995 sebagai Management trainee Human Resources di Unilever. Willy sempat meninggalkan Unilever pada 2006 dan kembali pada 2007 untuk menjalankan peran di London hingga kemudian di Singapura sebelum kembali ke Indonesia. Dia juga sempat menjabat sebagai Acting Head of HR untuk Unilever Australia dan New Zeland, sebelum menjabat sebagai anggota Dewan Direksi Unilever Indonesia pada 2015. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] Next Article Bambang Brodjonegoro Sudah Lepas 5 Kursi Komisaris, Terbaru Telkom [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Bambang Brodjonegoro Sudah Lepas 5 Kursi Komisaris, Terbaru Telkom (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Prabowo Subianto[1] mengubah rincian 8 program hasil terbaik cepat dalam rencana kerja pemerintah[2] (RKP) 2025. Poin utama yang menjadi sorotan adalah pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). Itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Beleid itu resmi berlaku sejak diundangkan pada 30 Juni 2025. "Dokumen pemutakhiran RKP tahun 2025 merupakan bagian dari dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang telah dimutakhirkan berdasarkan UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025," jelas Pasal 1 beleid yang diteken Prabowo pada Senin (30/6) lalu. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Prabowo, dalam Pasal 2, menegaskan bahwa penerbitan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 merupakan bagian dari pemutakhiran narasi. Hal itu dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari beleid anyar tersebut. Misalnya, tentang pemutakhiran narasi Badan Penerimaan Negara (BPN). Presiden Prabowo pada Perpres Nomor 109 Tahun 2024 hanya menjelaskan bahwa program hasil terbaik cepat kedelapan adalah "optimalisasi penerimaan negara". Sang Kepala Negara kini mempertegas maksud optimalisasi tersebut, yakni dengan menargetkan pembentukan BPN. Narasinya adalah: "mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen". Ada juga penambahan narasi dalam program keenam terkait kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN). Kini, Prabowo menegaskan program kenaikan gaji juga menyasar pejabat negara lainnya. 8 Program hasil terbaik cepat Prabowo di 2025 (versi Perpres 109 Tahun 2024): 1. Memberi makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. 2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. 3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. 4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. 5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. 6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri. 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 8. Optimalisasi penerimaan negara. ====[3] 8 Program hasil terbaik cepat Prabowo di 2025 (versi Perpres Nomor 79 Tahun 2025): 1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. 2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. 3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. 4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. 5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. 6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri, dan pejabat negara. 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen Screenshot Program Hasil Terbaik Cepat dalam RKP 2025 (Dok. Prepres No.79 tahun 2025). (skt/agt) References^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ rencana kerja pemerintah (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perhubungan memastikan rute KRL Jabodetabek[1] batal diperpanjang sampai Karawang[2], Jawa Barat. Padahal, ini wacana lama yang dijanjikan sejak 2019 karena diyakini bakalan sangat membantu mobilitas[3] warga daerah penyangga Jakarta. Saat ini, jalur KRL arah Bekasi itu masih mentok sampai Cikarang, Jawa Barat. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (LLKA) DJKA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Arif Anwar mengatakan sampai saat ini pemerintah tak punya rencana untuk memperpanjang jalur KRL lintas Bekasi sampai ke Karawang. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Sebab menurutnya, pemerintah harus melakukan pemasangan listrik aliran atas (LAA) terlebih dahulu untuk bisa memperpanjang rute KRL sampai Karawang. "Jadi saat ini memang elektrifikasi baru sampai Cikarang. Rencana untuk ke Karawang saya rasa belum, karena kita harus melakukan elektrifikasi dulu sampai dengan Karawang," kata Arif dalam konferensi pers di Kantor Kemenhub, Senin (15/9) dikutip Detikfinance. Selain itu, imbuh Arif, pemerintah belum memiliki anggaran untuk melakukan elektrifikasi atau pemasangan LAA sampai Karawang. Terlebih, Kemenhub punya program prioritas lain yang memakan cukup banyak anggaran. "Saat ini kapasitas fiskal kita mungkin belum cukup memenuhi ya kalau kita melakukan elektrifikasi sampai dengan ke Karawang. Karena ada program-program lain yang lebih prioritas," ujarnya. Sementara ini, Arif mengatakan penumpang KRL dari atau menuju Karawang bisa berganti moda dari KRL ke KA lokal. "Dari Cikarang ke Kerawang ataupun ke Cikampek ini bisa menyambung dengan kereta lokal," ucap Arif. Menteri Perhubungan (Menhub) era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Budi Karya Sumadi sempat menargetkan rute KRL akan bakal diperpanjang sampai Karawang pada 2025 atau paling lambat 2026. "Jadi kalau yang namanya KRL itu adalah secara makro menjadi satu inisiatif dari pemerintah sebagai contoh yang ke arah barat kita sudah lakukan sampai Rangkasbitung. Karawang bisa tahun depan atau 2026," kata Budi kepada wartawan usai rapat dengan Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6). ====[4] (pta/agt) References^ KRL Jabodetabek (www.cnnindonesia.com)^ Karawang (www.cnnindonesia.com)^ mobilitas (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Foto: Gedung Bank Mandiri. (Dok. Bank Mandiri) Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) siap mengoptimalkan dana penempatan pemerintah sebesar Rp55 triliun guna memperkuat percepatan pembiayaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagaimana diketahui, dana tersebut berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 276 Tahun 2025. Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini menjelaskan tambahan likuiditas ini memberikan ruang lebih besar bagi perseroan untuk menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas sesuai agenda pembangunan. "Dengan tambahan Rp55 triliun, kapasitas pembiayaan kami semakin kuat untuk menopang sektor-sektor produktif yang meningkatkan daya saing ekspor dan memperluas lapangan kerja, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan," kata Novita dalam keterangan resmi, Selasa (16/9/2025). Adapun sektor yang menjadi sasaran pembiayaan antara lain perkebunan dan ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya alam dan energi terbarukan, infrastruktur, layanan kesehatan, manufaktur, kawasan industri, serta UMKM. Bank Mandiri mencatat, secara bank only, rata-rata pencairan kredit untuk nasabah baru mencapai Rp24,63 triliun dari total Rp45 triliun per bulan. Hal ini menunjukkan tingginya minat pembiayaan dan potensi pertumbuhan sektor riil di tengah dukungan kebijakan pemerintah. Hingga saat ini, Bank Mandiri telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 960,2 triliun ke sektor riil berorientasi ekspor dan padat karya, atau setara 71,88% dari total portofolio kredit. Novita menegaskan seluruh pembiayaan tetap dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan transparan. "Dengan dukungan Rp55 triliun ini, kami optimistis dapat memperkuat fungsi intermediasi, memperbesar kapasitas pembiayaan, serta meningkatkan kontribusi terhadap proyek-proyek strategis nasional," ujarnya. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] Next Article Bank Mandiri Salurkan Kredit Rp1.672 T per Q1/2025, Lompat 16,5% [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Bank Mandiri Salurkan Kredit Rp1.672 T per Q1/2025, Lompat 16,5% (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto memastikan tak ada monopoli[1] penjualan bahan bakar minyak (BBM[2]) di tengah kekosongan stok bahan bakar di SPBU Shell[3] dan BP-AKR. Aries menyebut bahwa selama ini distribusi BBM telah dilakukan dengan sangat baik. "Tidak ada monopoli, semuanya kan didistribusikan dengan sebaiknya," kata Aries di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Aries menyampaikan apabila memang ada persoalan teknis di lapangan, maka hanya perlu dikoordinasikan dengan baik antar pihak terkait. "Kadang keputusan dengan implementasi di lapangan mungkin harus ada evaluasi," ucapnya. BBM di SPBU Shell dan BP-AKR langka belakangan ini. Beberapa waktu lalu, President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian mengakui memang ada beberapa jenis BBM nya yang kosong. Ia pun belum bisa dipastikan kapan BBM itu kembali tersedia. "Shell Indonesia ingin menginformasikan bahwa produk bahan bakar minyak (BBM) Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ tidak tersedia di beberapa jaringan SPBU Shell hingga waktu yang belum dapat dipastikan," ujar Inggrid dalam keterangan resmi, Rabu (27/8). Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkap kosongnya stok bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta, yakni Shell dan BP-AKR disebabkan lonjakan permintaan BBM pada Februari 2025. Ia menjelaskan pemerintah sejatinya memberikan izin impor BBM untuk SPBU swasta dua kali dalam setahun atau hanya berlaku 6 bulan untuk sekali izin, dengan kuota yang ditetapkan. Pada Februari itu adalah momen jelang peralihan izin berbarengan dengan naiknya permintaan BBM. ====[4] "Kemarin itu kan karena ada kelebihan permintaan waktu bulan Februari, jadi kan lonjakan kemarin itu kan cukup tinggi. Itu kan sebenarnya kan kita ada batasan kuota waktu itu," ujar Yuliot ditemui di Tribrata Darmawangsa, Rabu (27/8). Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyarankan Shell Indonesia dan BP AKR untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) ke PT Pertamina (Persero) apabila stok kosong. Menurut Bahlil, pemerintah sudah memberikan alokasi kuota impor BBM kepada SPBU swasta per tahun dan bahkan sudah ditambahkan 10 persen mulai 2025. Namun, apabila terjadi kekurangan di tengah jalan, maka ia mengimbau untuk bisa membeli ke PT Pertamina. "Kalau 2024 si A mendapat 1 juta, maka 2025 dia mendapat 1,1 juta dan itu sudah kita lakukan. Kalau ada yang masih kurang, silahkan beli juga di Pertamina," ujarnya ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (29/8). ====[5] (mnf/agt) References^ monopoli (www.cnnindonesia.com)^ BBM (www.cnnindonesia.com)^ Shell (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Foto: Ira Noviarti. (Istimewa) Jakarta, CNBC Indonesia - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) pada Rabu (16/9/2025), mengangkat Ira Noviarti sebagai Komisaris Independen. Pengangkatan Ira yang dikenal sebagai Presiden Direktur Unilever Indonesia diketahui dari siaran pers Telkom yang diterima CNBC Indonesia. Selain Ira, berikut adalah daftar komisaris TLKM: - Komisaris Utama: Angga Raka Prabowo - Komisaris: Rionald Silaban - Komisaris Independen: Rizal Mallarangeng - Komisaris: Ossy Dermawan - Komisaris: Silmy Karim - Komisaris Independen: Deswandhy Agusman - Komisaris Independen: Ira Noviarti - Komisaris Independen: Yohanes Surya Profil Ira Ira merupakan Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Keuangan, Universitas Indonesia (1995). Mengutip pemberitaan CNBC Indonesia, Ira dinilai merupakan figur yang tidak diragukan lagi kapasitasnya. Selain presdir, Ira tercatat telah menduduki sederetan posisi pimpinan senior Unilever di Indonesia dan Asia Tenggara, termasuk Direktur Ice Cream dan Media and Consumer Market Insight Unilever Indonesia (2010-2015). Selain itu, dia pernah menjabat Managing Director untuk Unilever Foods Solutions South East Asia (2015-2017) hingga Beauty and Personal Care Director Unilever Indonesia (2017-2020) yang menaungi berbagai kategori terdepan perusahaan termasuk Lifebuoy dan Pepsodent. Ira juga membawahi komite khusus penanganan pandemi Covid-19 melalui berbagai program donasi dan inisiatif #UnileverUntukIndonesia. Selain itu, ia juga memimpin komite keberagaman dan inklusivitas perusahaan yang berfokus pada peningkatan keterwakilan perempuan untuk menciptakan kesetaraan gender, membuka kesempatan dan akses untuk rekan-rekan penyandang difabel, dan menghilangkan stereotip negatif di tempat kerja dan masyarakat. (miq/miq) [Gambas:Video CNBC] Next Article Bambang Brodjonegoro Sudah Lepas 5 Kursi Komisaris, Terbaru Telkom [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Bambang Brodjonegoro Sudah Lepas 5 Kursi Komisaris, Terbaru Telkom (www.cnbcindonesia.com)Sumber