bot

Jakarta, CNN Indonesia -- Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana alias Tutut Soeharto[1] menggugat menteri keuangan (menkeu[2]) ke PTUN[3] Jakarta karena aturan yang melarangnya ke luar negeri akibat utang ke negara. Isi gugatan itu tercantum dalam cuplikan layar yang diterima CNNIndonesia.com. Cuplikan itu telah dikonfirmasi Pejabat Humas PTUN Jakarta Febriana Permadi. "Bahwa tergugat telah menyatakan penggugat sebagai penanggung utang PT Citra Mataram Satriamarga Persada (PT CMSP) dan PT Citra Bhakti Margatama Persada (PT CBMP) karena diklaim memiliki utang kepada negara atas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia," bunyi poin gugatan Tutut Soeharto tersebut. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Pada bagian petitum, Tutut Soharto meminta PTUN Jakarta menyatakan menkeu melakukan perbuatan melanggar hukum. Ia juga meminta pengadilan membatalkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/MK/KN/2025 yang menjadi dasar pelarangannya ke luar negeri. Tutut juga memohon agar PTUN Jakarta memerintahkan menkeu mencabut aturan itu. "Mewajibkan, menghukum, atau memerintahkan turut tergugat untuk tunduk dan patuh pada amar putusan a quo, yaitu dengan mencabut, menghapus, atau menghilangkan data penggugat dari basis data pencekalan bepergian ke luar negeri pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan a quo berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)," bunyi poin tuntutan Tutut. Meski membenarkan isi gugatan dalam cuplikan layar yang diterima CNNIndonesia.com tersebut, tetapi Pejabat Humas PTUN Jakarta Febriana Permadi mengingatkan perkara ini belum masuk pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan persiapan baru digelar 23 September mendatang. "Iya betul. Namun, belum dilaksanakan pemeriksaan persiapan ya,"ujar Febriana kepada CNNindonesia.com, Kamis (18/9). Sementara itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengaku sudah berkomunikasi dengan Tutut tentang gugatan itu. Ia bahkan bertukar salam dengan anak Presiden ke-2 RI Soeharto itu. "Saya dengar sudah dicabut barusan (gugatan Tutut Soeharto kepada menteri keuangan)," kata Purbaya usai Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (18/9). ====[4] (dhf/pta) References^ Tutut Soeharto (www.cnnindonesia.com)^ menkeu (www.cnnindonesia.com)^ PTUN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Gizi[1] Nasional (BGN[2]) Dadan Hindayana menjelaskan pembagian tugas tiga wakil kepala (waka) BGN, yang dua di antaranya baru dilantik Presiden Prabowo Subianto[3] melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97/P Tahun 2025. Menurutnya, masing-masing wakil kepala akan fokus pada bidang berbeda sesuai dengan latar belakang dan keahliannya. "Waka BGN ada tiga. Satu, Mayjen Lodewyk Pusung, Nanik Sudaryati Deyang, dan Brigjen Pol. Sony Sonjaya. Ini masing-masing nanti akan punya tugas khusus," ujar Dadan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Contoh ya, Ibu Nanik S. Deyang itu kan memang keahliannya di bidang komunikasi. Jadi dia akan fokus di komunikasi publik dan investigasi. Jadi kalau ada misalnya keracunan dia akan turun ke lokasi itu dan dia akan cari penyebabnya apa. Apakah itu memang kelalaian dari petugas atau ada hal lain," tambahnya. Selain Nanik, Brigjen Pol Sony Sonjaya akan bertugas mengelola aspek operasional. Dadan menyebut pengalaman Sony dalam percepatan program membuatnya dipercaya untuk memegang peran tersebut. Dadan menambahkan pembagian tugas tersebut dilakukan karena organisasi BGN terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan program. Besarnya anggaran yang dikelola juga membuat struktur organisasi perlu diperkuat. "Anda harus tahu bahwa anggarannya anggaran terbesar. Jadi wajar kalau kebutuhan organisasinya meningkat dan harus ada orang yang lebih fokus pada hal-hal itu," jelasnya. Untuk 2026, Dadan mengungkapkan anggaran BGN mencapai Rp268 triliun, ditambah Rp67 triliun yang disiapkan sebagai dana cadangan. "Totalnya kan Rp335 triliun. Itu 96 persen untuk program pengendungan gizi nasional, 4 persen untuk hubungan manajemen," tutur Dadan. Berdasarkan ketentuan di laman resmi BGN, wakil kepala memiliki tugas membantu kepala dalam melaksanakan tugas memimpin lembaga tersebut. Rincian teknis mengenai pembagian tugas ditetapkan langsung oleh kepala BGN. ====[4] (del/dhf) References^ Badan Gizi (www.cnnindonesia.com)^ BGN (www.cnnindonesia.com)^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kelangkaan stok BBM tak hanya menimpa pom bensin milik Shell dan BP-AKR, tetapi juga SPBU Vivo. Stok bahan bakar kian menipis, bahkan habis. Bagikan: url telah tercopy Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian ESDM membantah PT Pertamina[1] (Persero) memonopoli penjualan bahan bakar minyak (BBM[2]) di Tanah Air. Sebab, SPBU swasta[3] juga tetap diberikan jatah impor setiap tahunnya. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan apabila Pertamina melakukan monopoli, maka SPBU swasta tidak bisa beroperasi. "Jadi yang satu yang kita luruskan, bukan tidak diberikan kuota, tapi kita sudah menambah bahkan 10 persen. Betul juga bahwa market share-nya mungkin bertambah benar sekali," ujar Anggia dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV, Rabu (17/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Anggia mengakui besar kemungkinan kasus korupsi tata kelola minyak yang menimpa PT Pertamina pada Februari lalu berdampak pada peningkatan konsumen SPBU swasta. Kenaikan pelanggan ini membuat kuota yang ditetapkan pemerintah untuk SPBU Shell hingga SPBU BP-AKR sepanjang 2025 habis lebih cepat. "Kita tidak bisa menutup mata beberapa peristiwa di awal tahun yang mungkin membuat public trust terhadap produk Pertamina, barangkali begitu, kami mengakui itu satu hal yang mungkin jadi faktor bahwa terjadi shifting (ke SPBU swasta)," kata dia. Dengan kondisi ini, Anggia menekankan pemerintah tak bisa langsung bisa memberikan izin impor, apalagi jika stok BBM Pertamina masih ada. "Kita kan harus menjaga ini indikator APBN-nya juga. Jadi kita nggak bisa dengan serta-merta membuka keran impor sebesar-besarnya. Balik lagi, tidak bisa. Hal-hal sektor energi strategis seperti ini harus diatur oleh negara," jelasnya. Anggia berharap masyarakat bisa ikut mendukung komitmen mandiri energi seperti yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya dengan mengurangi impor minyak. Oleh sebab itu, apabila SPBU swasta kekurangan stok, maka Kementerian ESDM menyarankan mereka untuk membeli ke Pertamina yang stok BBM-nya masih ada. "Target utama kita kan untuk mencoba untuk kita bisa mandiri secara energi. Kita punya penugasan untuk mengurangi kuota impor. Kuotanya di Pertamina, bukan berarti kita menambah kuota, nggak. Tapi kuota Pertamina yang existing, yang ada sekarang ini, itulah yang diminta oleh Pak Menteri untuk business to business dari badan usaha swasta," tegasnya. ====[4] (ldy/pta) References^ Pertamina (www.cnnindonesia.com)^ BBM (www.cnnindonesia.com)^ SPBU swasta (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Foto: Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono rapat dengan Komisi XI DPR. (Tangkapan layar) Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan aturan baru terkait skema co-payment atau pembagian risiko dalam produk asuransi kesehatan. Skema ini diyakini dapat menurunkan harga premi. Dalam rancangan peraturan OJK (RPOJK) terbaru, besaran pembagian risiko yang sebelumnya ditetapkan 10% kini dipangkas menjadi 5%. Artinya, pemegang polis hanya menanggung sebagian kecil biaya klaim, sementara perusahaan asuransi menutup sisanya. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menegaskan bahwa co-payment bukan kewajiban, melainkan pilihan. Masyarakat bisa membeli produk asuransi kesehatan tanpa fitur pembagian risiko, atau memilih produk dengan skema co-payment yang menawarkan premi lebih rendah. "Perusahaan wajib menyampaikan perbandingan harga premi antara produk dengan dan tanpa pembagian risiko. Dari simulasi yang kami minta, jelas terlihat premi produk dengan co-payment lebih kecil dibanding produk tanpa co-payment," ujar Ogi dalam rapat dengan DPR RI, Kamis (18/9/2025). Menurut OJK, kebijakan ini lahir dari kondisi industri yang tengah tertekan tingginya rasio klaim. Tahun 2023, klaim asuransi kesehatan mencapai 100% dari premi yang diterima, belum termasuk biaya operasional sekitar 10,5%. Kondisi ini membuat premi rata-rata naik hingga 43% pada 2024, sehingga produk asuransi makin sulit dijangkau masyarakat. Dengan adanya skema co-payment, beban klaim dapat terbagi, premi bisa ditekan, dan akses masyarakat terhadap asuransi kesehatan menjadi lebih luas. Adapun ketentuan ini dikecualikan untuk kondisi darurat akibat kecelakaan dan penyakit kritis. Jika RPOJK ini disahkan akhir 2025, aturan co-payment akan berlaku efektif mulai April 2026. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] Next Article AAJI Sebut Premi Asuransi Bisa Lebih Murah Gara-Gara Ini [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article AAJI Sebut Premi Asuransi Bisa Lebih Murah Gara-Gara Ini (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengguyurkan dana segar sebesar Rp 200 triliun ke 5 bank. Di antaranya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Suntikan dana segar itupun mendorong lima saham perbankan tersebut menguat, usai cairnya dana tersebut. Seperti apa? Selengkapnya saksikan paparan Equity Analyst CNBC Indonesia Research Susi Setiawati di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Kamis (18/09/2025). Sumber

Aceh, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas[1] memuji gerak cepat (gercep) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa[2] dalam membantu pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih[3]) dengan membuat aturan yang lebih sederhana. Menurutnya, kebijakan Purbaya lebih singkat dan tidak berbelit dibandingkan aturan menteri keuangan sebelumnya, yakni Sri Mulyani. Awalnya, Zulhas kemudian menyoroti rumitnya aturan pembiayaan dari perbankan untuk Kopdes di era Sri Mulyani. Prosedur yang berbelit justru menyulitkan masyarakat desa untuk mendapatkan akses pembiayaan karena terbentur aturan yang tumpang tindih. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Waktu itu saya bilang Ibu Menteri Keuangan, ini kalau koperasi desa mau minjam uang kok lebih sulit daripada minjam Rp1 triliun sih," kata Zulhas saat memberikan bantuan beras di Banda Aceh, Aceh, Kamis (18/9). Ia mencontohkan aturan terkait Kredit Usaha Desa (KUD) yang mengharuskan adanya peraturan khusus dari menkeu, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP). Zulhas menyebut usai Kopdes melengkapi syarat sesuai PMK itu, lalu muncul lagi aturan turunan baru yang memperpanjang proses pencairan. "Nyusun tiga bulan, keluar PMK 49, eh ada lagi aturannya dengan tiga turunannya. Dua bulan lagi, lima bulan, saya kira sudah bisa cair, eh ternyata belum. Masih ada lagi... Padahal sederhana, bikin checklist saja. Apa jaminannya, ya Kopdes itu sendiri," ujarnya. Zulhas kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan kebijakan Purbaya yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto awal September lalu. Ia menilai proses tata cara pembiayaan untuk Kopdes kini lebih singkat dan tidak berbelit. "Sekarang lumayan nih. Saya ketemu Pak Purbaya, dua jam selesai. Tinggal tunggu janji dua hari, sudah bisa muncul Rp3 miliar per Kopdes, tapi harus bikin gudang dulu," katanya. ====[4] (dra/pta) References^ Zulhas (www.cnnindonesia.com)^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ Kopdes Merah Putih (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,21% atau di level 8.008,43 pada perdagangan hari ini. Sementara itu, nilai Tukar Rupiah anjlok dan berada di posisi 16.500 per dolar AS. Selengkapnya saksikan dialog Andi Shalini bersama Equity Analyst CNBC Indonesia Research Susi Setiawati di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Kamis (18/09/2025). Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana[1] menjawab sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa[2] terkait penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis[3] (MBG) yang dinilai lambat pada awal tahun. Ia menegaskan pola penyerapan anggaran BGN sangat bergantung pada jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi. "Penyerapan di Badan Gizi itu identik dengan jumlah penerima manfaat. Semakin besar penerima manfaat maka penyerapan akan berkorelasi positif. Saya tadi menjelaskan mesin penyerapan anggaran di Badan Gizi itu adalah jumlah SPPG. Satu SPPG berdiri satu hari maka Rp1 miliar satu bulan akan terserap," kata Dadan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menurutnya, lambatnya penyerapan di awal terjadi karena jumlah SPPG yang masih sedikit. Pada Januari, hanya ada 190 SPPG sehingga anggaran yang terserap baru Rp190 miliar. Namun, jumlahnya kini melonjak drastis. "Hari ini sudah 8.344 (SPPG), ini sudah Rp8,3 triliun (penyerapannya), dan kita kejar akhir bulan ini 10 ribu (SPPF). Sehingga di awal Oktober kita sudah bisa menyerap satu bulan itu Rp10 triliun sendiri. Dan kita targetkan di bulan Oktober sudah akan ada sekitar 20 ribu SPPG sehingga di November itu sudah Rp20 triliun sendiri," jelas Dadan. "Seperti itu mekanismenya sehingga penyerapan itu di ujung akan sangat besar, bukan diada-adakan tetapi karena SPPG-nya bertambah," jelasnya. Dadan juga menanggapi rencana Purbaya untuk meminta laporan penyerapan anggaran MBG secara rutin setiap bulan. Ia menyebut koordinasi dengan Kementerian Keuangan sebenarnya sudah berjalan intensif, termasuk dengan bendahara negara baru tersebut. "Saya perlu informasikan bahwa saya dengan menkeu itu setiap saat, mereka kan mantau setiap saat. Bahkan dengan Bu Sri Mulyani (eks menkeu) dulu kan sudah dua kali atau tiga kali konferensi pers. Jadi karena Pak Menkeu baru, nanti kita akan lakukan dengan Pak Menkeu baru, tapi dengan tiga wamennya kan sudah biasa," ujarnya. Purbaya sebelumnya akan mengambil kembali anggaran kementerian atau lembaga yang tidak terserap hingga akhir tahun. Ia bahkan menyatakan siap berkeliling ke berbagai instansi mulai Oktober untuk memastikan anggaran digunakan secara optimal. "Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka pikir nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya. Jadi ini akan kita sebarkan ke program-program yang langsung siap dan bertambah ke rakyat. Saya nggak mau uang nganggur," kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/9). Purbaya juga sempat menyinggung BGN. Ia menyebut Kepala BGN perlu menjelaskan langsung ke publik jika serapan anggaran MBG dinilai rendah. "Saya bilang begini, 'Ya sudah, nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan Kepala MBG (Kepala BGN Dadan Hindayana). Nanti kalau penyerapannya jelek, dia suruh jelasin ke publik, saya di sebelahnya,'" ujar Purbaya. Ia menambahkan pemerintah akan menyiapkan tim khusus untuk membantu kementerian dan lembaga yang masih mengalami kesulitan dalam menyusun program atau pengajuan anggaran. Tim ini disebut akan memantau penyerapan belanja negara secara rutin agar tidak ada lagi anggaran yang menumpuk di akhir tahun tanpa dampak bagi rakyat. ====[4] (del/sfr) References^ Dadan Hindayana (www.cnnindonesia.com)^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ Makan Bergizi Gratis (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Direktur PT Mandom Indonesia Tbk, Hideki Nakamura, mengungkapkan penurunan daya beli masyarakat telah menjadi perhatian perusahaan. Namun, Ia menekankan tantangan utama juga datang dari sisi internal, terutama biaya produksi dan stabilitas rencana produksi. Hideki juga menyoroti pentingnya memahami dinamika pasar hingga level ritel. Terkait persaingan di e-commerce, Hideki mengakui banyaknya brand kecantikan yang agresif di kanal digital menjadi tantangan tersendiri. Namun, ia melihat peluang besar yang masih bisa digarap. Mandom menilai pergeseran tren belanja konsumen ke platform digital harus diikuti dengan strategi yang adaptif agar tetap kompetitif di tengah ketatnya persaingan industri kecantikan. Selengkapnya saksikan dialog Andi Shalini Bersama Wakil Direktur PT Mandom Indonesia Tbk Hideki Nakamura di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Kamis (18/09/2025). Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM[1]) Dwi Anggia buka-bukaan alasan pemerintah menetapkan impor bahan bakar minyak (BBM[2]) satu pintu melalui PT Pertamina[3] (Persero). Menurut Anggia, impor satu pintu melalui Pertamina hanya dilakukan dengan syarat stok BBM di dalam negeri betul-betul habis. Kebijakan ini hanya berlaku sampai akhir tahun saja. "Satu pintu lewat Pertamina ini bukanlah untuk jangka panjang dan selamanya. Ini adalah alternatif jangka pendek untuk sampai akhir tahun nanti," kata Anggia dalam wawancara dengan CNN TV, Rabu (17/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Hal ini bertujuan untuk memastikan impor menjadi pilihan terakhir setelah stok di Pertamina habis. Apabila masih ada, maka SPBU swasta yang kehabisan BBM bisa membeli ke Pertamina. "Kenapa? Karena balik lagi nih ke Asta Cita Pak Prabowo, bahwa tujuan ini kan kita mandiri secara energi, mengurangi ketergantungan terhadap impor," jelasnya. Kementerian ESDM, kata Anggia, bertugas menjaga neraca dagang melalui kebijakan impor yang terukur dalam memastikan ketersediaan energi dalam negeri. Apabila memang minyak dalam negeri betul-betul habis, maka impor akan dilakukan. "Nah, kita kan harus menjaga ini indikator APBN-nya juga. Jadi kita enggak bisa dengan semerta-merta membuka keran impor sebesar-besarnya. Balik lagi, tidak bisa. Hal-hal sektor energi strategis seperti ini harus diatur oleh negara," terangnya. Ia menegaskan pemerintah pun sudah memberikan kuota impor kepada SPBU swasta sesuai dengan kebutuhan penjualan tahun sebelumnya. Untuk tahun ini, bahkan jumlahnya ditambahkan 10 persen. "Pemerintah tidak membatasi kuota ini. Sudah ditambah hingga 10 persen," pungkasnya. Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta SPBU swasta membeli BBM ke Pertamina apabila stoknya kosong. Apabila stok Pertamina tidak cukup untuk menambal kebutuhan swasta, maka ia memperbolehkan impor, tapi harus melalui Pertamina. Dirjen Migas ESDM Laode Sulaeman pun sudah bertemu dengan SPBU swasta dan meminta mereka untuk membuka data penjualan dan berapa stok tambahan yang diperlukan. "Tadi pagi saya sudah koordinasi dengan Pak Dirut, insyaallah sore ini kami ada surat yang akan kita sampaikan ke Pertamina Patra Niaga untuk menindaklanjuti rapat yang kemarin. Artinya apa? Artinya kebijakan kelebihan yang harus diambil dari Pertamina itu biar bisa kita implementasikan," kata Laode saat ditemui di kantornya. ====[4] (ldy/dhf) References^ ESDM (www.cnnindonesia.com)^ BBM (www.cnnindonesia.com)^ Pertamina (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG[1]) ditutup di level 8.008 pada Kamis (18/9) sore. Indeks saham[2] melemah 16,74 poin atau minus 0,21 persen dari perdagangan sebelumnya. Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp21,78 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 44,47 miliar saham. Pada penutupan kali ini, 261 saham menguat, 410 terkoreksi, dan 131 stagnan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Terpantau, enam dari 11 indeks sektoral melemah, dipimpin oleh sektor keuangan yang minus 1,08 persen. Sementara lima sektor lainnya menguat, dipimpin oleh sektor teknologi yang naik 3,81 persen. Beralih ke bursa asing, mayoritas bursa saham di kawasan Asia terpantau bergerak di zona merah. Tercatat, indeks Shanghai Composite di China melemah 1,15 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong minus 1,35 persen, dan indeks Straits Times di Singapura turun 0,22 persen. Di sisi lain, Indeks Nikkei 225 di Jepang menguat 1,15 persen. Sementara itu, mayoritas bursa saham Eropa bergerak di zona hijau. Tercatat indeks DAX di Jerman menguat 1,31 persen dan indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,33 persen. Sedangkan, bursa Amerika terpantau dominan melemah. Indeks S&P;500 melemah 0,10 persen dan indeks NASDAQ Composite minus 0,33 persen. Sedangkan indeks Dow Jones menguat 0,57 persen. ====[3] (del/pta) References^ IHSG (www.cnnindonesia.com)^ saham (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik arah pada akhir sesi II hari ini, Kamis (18/9/2025). Indeks ditutup turun 0,21% atau -16,75 ke level 8.008,43. Sebanyak 421 saham di zona merah, 287 naik, dan 248 tidak bergerak. Nilai transaksi hari ini mencapai Rp 21,34 triliun. Sebanyak 42 miliar saham berpindah tangan dalam 2,38 juta kali transaksi. Sepanjang hari ini indeks bergerak di rentang 7.99,52–8.068,01. Pada sesi I, indeks masih berhasil menutup perdagangan di zona hijau, dengan kenaikan 0,27%. Saham-saham Prajogo Pangestu menjadi penggerak utama. BRPT naik paling kencang siang tadi, yakni 16,94% ke level 2.900 dan diikuti oleh PTRO yang melesat 14,7% menjadi 5.150. Saham Prajogo lainnya bergerak naik dengan besaran 1%-5%. Pada akhir sesi II sejumlah saham Prajogo masih bertahan di level penguatan. Akan tetapi dua saham bank, yakni BBCA dan BMRI menyeret indeks ke zona merah. BBCA tercatat sebagai pemberat utama dengan kontribusi -10,71 indeks poin. BBCA sepanjang hari ini bergerak di rentang 7.650–7.900 dan ditutup melorot 1,91% di level 7.700. Sementara itu, BMRI turun 2% dan menyumbang -7 indeks poin. Seiring dengan hal tersebut, finansial juga menjadi sektor yang turun paling dalam, yakni 1,1%. Kemudian diikuti oleh konsumer primer -1,03% dan properti -0,52%. Adapun IHSG hari ini terperosok ke zona merah meskipun banjir sentimen positif. Seperti diketahui, The Fed akhirnya memangkas suku bunganya sebesar 25 bps ke level 4,00-4,25% pada Rabu waktu AS atau Kamis dini hari waktu Indonesia (18/9/2025). The Fed juga memberi isyarat akan ada dua pemangkasan lagi ke depan. Di dalam negeri, Bank Indonesia juga kembali memangkas suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,75%. Suku bunga Deposit Facility bahkan turun 50 bps menjadi 3,75% dan suku bunga Lending Facility turun menjadi 5,50% atau 25 bps. BI sudah memangkas suku bunga hingga 125 basis poin sepanjang tahun ini. BI memangkas suku bunga masing-masing 25 bps pada Januari, Mei, Juli, Agustus, dan September. Kebijakan pemangkasan suku bunga BI ini menjadi yang paling agresif sejak era pandemi Covid-19 pada 2020 silam. Pada tahun tersebut, BI melakukan pemangkasan hingga 125 bps. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] Next Article Breaking! IHSG Lanjut Ngegas, Naik 1% Tembus Level 7.200-an [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Breaking! IHSG Lanjut Ngegas, Naik 1% Tembus Level 7.200-an (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Nilai tukar rupiah[1] berada di level Rp16.527 per dolar AS[2] pada Kamis (18/9). Nilai itu melemah 90 poin atau 0,55 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Sementara itu, kurs referensi Bank Indonesia (BI) Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan posisi rupiah Rp16.498 per dolar AS. Mata uang negara-negara Asia mayoritas melemah. Baht Thailand melemah 0,05 persen, yen Jepang turun 0,12 persen, dolar Singapura turun 0,09 persen dan yuan China minus 0,04 persen. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Mata uang negara maju bervariasi. Euro Eropa naik 0,09 persen, poundsterling Inggris turun 0,04 persen, franc Swiss melemah 0,09 persen, dolar Australia turun 0,24 persen. Analis Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah dan mata uang regional pada umumnya melemah terhadap dolar AS yang rebound oleh pernyataan Kepala The Fed Jerome Powell yang tidak terlalu dovish yang diperkirakan. "Rupiah juga tertekan oleh kekhawatiran defisit fiskal dari stimulus pemerintah, rencana revisi RUU P2SK dan pemangkasan suku bunga oleh BI," katanya pada CNNIndonesia.com. ====[3] (fby/pta) References^ rupiah (www.cnnindonesia.com)^ dolar AS (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Foto: Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono rapat dengan Komisi XI DPR. (Tangkapan layar) Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menggodok rancangan peraturan penguatan ekosistem asuransi kesehatan. Aturan ini mengatur ulang kebijakan pembagian risiko melalui co-payment yang sebelumnya diatur dalam SE OJK 7/2025. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, RPOJK ini telah disetujui dalam Rapat Dewan Komisioner OJK pada tanggal 3 September 2025. Terdapat beberapa poin krusial yang disesuaikan dalam RPOJK ini. Dari sisi Co-payment, yang sebelumnya sempat menjadi polemik di masyarakat, OJK menilai perlu adanya perubahan frasa yang lebih umum dan tidak terlalu mencerminkan biaya. Adapun co-payment ini nanti akan diubah namanya sebagai pembagian risiko atau risk-sharing, deductible atau kata lain. "Kemudian besaran presentasi pembagian risiko atau yang dulu disebut dengan co-payment itu perlu diturunkan. Jadi waktu itu SE yang kami keluarkan itu adalah 10% nanti akan kami turunkan itu 5%," jelas Ogi dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI, Kamis, (18/9/2025). Selain itu, OJK menganggap perlu mengatur kewajiban perusahaan asuransi untuk menyediakan ringkasan atas substansi dalam polis asuransi untuk mempermudah calon pemegang polis dalam mempelajari polis asuransi yang akan disepakati. Ketentuan risk sharing asuransi kesehatan ini diharapkan berlaku 3 bulan sejak tanggal diundangkan. Sehingga, apabila RPOJK ini diundangkan di akhir tahun 2025, maka di awal April POJK ini sudah mulai diterapkan. Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menunda pelaksanaan co-payment asuransi yang seharusnya dimulai sejak 2026. Hal ini sesuai dengan rekomendasi di Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI. "Dalam rangka penyusunan POJK sebagaimana yang dimaksud dalam poin 2 (dua), OJK menunda pelaksanaan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 , Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan sampai diberlakukannya POJK," ungkap Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, di gedung Parlemen RI, di Jakarta, Senin, (30/6/2025). Dalam SE OJK sebelumnya, Produk Asuransi Kesehatan harus menerapkan pembagian risiko (co-payment) yang ditanggung oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta paling sedikit sebesar 10% dari total pengajuan klaim. Meski demikian, OJK mengatur adanya batas maksimum sebesar Rp 300.000 per pengajuan klaim untuk rawat jalan dan Rp3.000.000 per pengajuan klaim untuk rawat inap. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] Next Article Alasan Nasabah Jadi Tanggung 10% Biaya Klaim Berobat Pakai Asuransi [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Alasan Nasabah Jadi Tanggung 10% Biaya Klaim Berobat Pakai Asuransi (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menangani persoalan kuota impor bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan badan usaha (BU) swasta. Menurutnya, kebijakan pemerintah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penghapusan mekanisme kuota impor diskriminatif, namun tetap menjaga ketahanan energi nasional. Ia menjelaskan, pernyataan Presiden terkait penghapusan kuota impor pada komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak merupakan sinyal penting agar perdagangan berjalan lancar tanpa hambatan administratif. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Namun, arahan Presiden ini tidak bisa dibaca secara parsial atau dipakai sebagai dalih untuk memberi keleluasaan tak terbatas kepada segelintir pemain pasar yang justru dapat mengancam ketahanan energi nasional," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/9). Isu yang tengah mencuat, kata Trubus, adalah desakan sejumlah BU swasta pemilik SPBU agar pemerintah membuka kuota impor tambahan. Mereka beralasan stok BBM sudah menipis, meski kuota impor tahun ini sebenarnya sudah dinaikkan 10 persen dibanding 2024 dan realisasi impor telah mencapai 110 persen dari pagu awal. "Fakta bahwa stok bisa habis sebelum akhir tahun seharusnya menjadi pelajaran penting bagi industri untuk melakukan perencanaan logistik yang lebih baik, bukan sekadar mendesak pemerintah membuka keran impor lebih lebar," imbuh dia. Trubus menilai pemerintah memiliki kewajiban menyeimbangkan tiga kepentingan utama, yakni menjamin pasokan BBM bagi konsumen, menciptakan level playing field antara BUMN dan swasta, serta memastikan kepentingan nasional dalam menjaga kedaulatan energi. Arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) agar BU swasta membeli BBM dari Pertamina atau melakukan impor melalui Pertamina dipandang sejalan dengan kerangka kebijakan tersebut. "Kebijakan ini bukan bentuk diskriminasi atau bahkan upaya monopoli, melainkan upaya konsolidasi pasokan agar volume, kualitas, dan pembiayaan tetap berada dalam kendali nasional. Pendekatan ini juga menghindari fragmentasi impor yang bisa menimbulkan inefisiensi dan potensi disparitas harga di lapangan," paparnya. Trubus juga menyoroti posisi BU swasta yang kini menguasai sekitar 11 persen pangsa pasar. Dengan porsi itu saja, mereka sudah mampu memengaruhi percakapan publik, terutama di media sosial. Jika diberikan keleluasaan impor tanpa batas, potensi ekspansi pasar swasta dinilai bisa mengurangi kemampuan negara menjaga cadangan strategis energi. Menurutnya, kekhawatiran sejumlah pembuat kebijakan berpusat pada potensi pergeseran kendali sektor energi ke arah kekuatan pasar yang tidak terarah. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang berpijak pada visi jangka panjang, bukan sekadar respons terhadap tekanan opini atau dinamika pasar. "Sebaliknya, pemerintah tetap konsisten terhadap arahan Presiden: menghapus kuota yang diskriminatif, tetapi memastikan kebijakan impor tetap terkoordinasi dalam satu kerangka tata kelola energi nasional," tutur dia. Sebagai pengamat, Trubus menyarankan beberapa langkah perbaikan. Pertama, meningkatkan transparansi data pasokan dan kebutuhan BBM agar publik yakin stok aman. Kedua, mengembangkan mekanisme joint procurement yang memungkinkan swasta ikut impor, namun tetap terkoordinasi dengan Pertamina. Ketiga, memperkuat komunikasi publik agar kebijakan ini dipahami sebagai upaya menjaga ketahanan energi, bukan proteksi semata. Keempat, terus memantau pangsa pasar dan perilaku BU swasta agar pertumbuhan mereka tetap berada dalam koridor persaingan yang sehat, tanpa mengorbankan peran strategis negara. Trubus menegaskan bahwa pemerintah tidak sedang mengambil sikap konfrontatif terhadap sektor swasta. Ia menyebut kebijakan terbaru sebagai langkah penataan pasar menuju ekosistem yang lebih sehat, transparan, dan efisien. Menurutnya, keterlibatan swasta tetap dibutuhkan untuk mendorong peningkatan layanan dan inovasi, namun harus berada dalam koridor tata kelola nasional yang ketat, terutama di sektor strategis seperti energi. Ia juga menjelaskan bahwa dorongan agar badan usaha swasta membeli dari Pertamina bukanlah bentuk pembatasan, melainkan bagian dari pelaksanaan prinsip arus barang yang bebas namun terkontrol. "Sebaliknya, ini adalah implementasi nyata dari prinsip free flow of goods yang terkendali, demi menjamin kepastian pasokan, stabilitas harga, dan kedaulatan energi Indonesia," pungkas Trubus. (rir) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya[1] Yudhi Sadewa merespons langkah Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana alias Tutut Soeharto[2] menggugat menkeu[3]. Ia menyebut gugatan Tutut sudah dicabut. Purbaya pun mengaku sudah berkomunikasi dengan Tutut, "Saya dengar sudah dicabut barusan (gugatan Tutut Soeharto kepada menteri keuangan)," kata Purbaya usai Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (18/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Bu Tutut kirim salam sama saya. Saya juga kirim salam sama beliau," sambungnya. Akan tetapi, Purbaya tak menjawab gugatan itu sebenarnya terkait permasalahan apa. Ia tampak buru-buru meninggalkan DPR RI. Sementara itu, Pejabat Humas PTUN Jakarta Febriana Permadi tidak membenarkan maupun membantah klaim Purbaya soal Tutut mencabut gugatan. Febriana hanya menjawab pemeriksaan persiapan gugatan Tutut terhadap menkeu belum dimulai. Pemeriksaan akan digelar secara tertutup pada 23 September 2025. Karena itu, pihak PTUN belum dapat memberikan informasi secara lengkap. "Seperti penjelasan kami sebelumnya bahwa pemeriksaan ini belum dimulai, sehingga informasi lebih lanjut belum diberikan," ujarnya. Febriana sebelumnya menyampaikan belum bisa mengungkap isi gugatan tersebut. Ia berkata belum mendapatkan informasi dari majelis hakim yang menangani perkara itu. "Pemeriksaan persiapan akan dilaksanakan secara tertutup pada tanggal 23 September 2025 pukul 10.00 WIB," kata Febriana kepada CNNIndonesia.com, Kamis (18/9). Menteri keuangan digugat Tutut Soeharto di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan itu didaftarkan dengan Nomor 308/G/2025/PTUN.JKT pada Jumat (12/9). Pemberitaan yang beredar menyebut gugatan terkait Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 266/MK/KN/2025 tentang Pencegahan Bepergian ke Luar Wilayah Republik Indonesia terhadap Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara. Beleid itu diklaim tertanggal 17 Juli 2025. Terpisah, CNNIndonesia.com sudah menghubungi Ibnu Setyo Hastomo selaku kuasa hukum Tutut Soeharto. Upaya konfirmasi terkait isu permasalahan KMK Nomor 266/MK/KN/2025 belum direspons Ibnu sampai berita ini tayang. ====[4] (skt/dhf) References^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ Tutut Soeharto (www.cnnindonesia.com)^ menkeu (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] menaikkan pagu dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp43 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN[2]) 2026, yakni dari Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun. Hal itu terungkap dalam revisi RAPBN 2026 yang diajukan pemerintah. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyebut pihaknya sudah menerima usul tersebut dalam bentuk surat resmi. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Tentu kenaikan (TKD) Rp43 triliun ini sesuai dengan permintaan dari komisi-komisi (DPR RI) dan berbagai pemberitaan yang demikian dahsyatnya," tutur Said dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan Purbaya di Banggar DPR RI, Kamis (18/9). "Apakah yang kami sampaikan terhadap postur (RAPBN 2026) terbaru ini dapat disetujui? Pemerintah setuju?" imbuhnya disambut seruan setuju oleh para anggota Banggar dan pemerintah. Dana TKD di RAPBN 2026 awalnya hanya Rp650 triliun alias turun 29 persen dibandingkan 2025 yang menyentuh Rp919 triliun. Itu menjadi polemik karena beberapa pemerintah daerah (pemda) langsung mengerek tarif pajak daerah secara gila-gilaan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah gelombang protes di Pati, Jawa Tengah. Demo besar-besaran itu terjadi gegara kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang tembus 250 persen. Akar masalahnya adalah Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 17 Tahun 2025 yang diteken pada 5 Mei 2025. Beleid itu merupakan revisi dari Perbup Pati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Besaran Persentase dan Pertimbangan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Semenjak Purbaya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi menteri keuangan pengganti Sri Mulyani pada Senin (8/9), ia menaruh perhatian terhadap protes di daerah. Menkeu Purbaya memang berjanji menambah dana TKD. "Kemarin daerah-daerah ribut karena anggaranya terlalu terpotong banyak, sehingga mereka menaikkan PBB jadi enggak kira-kira. Kita menjaga hal itu, nanti saya dengan Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI), mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah," kata Purbaya dalam acara GREAT Lecture Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8 Persen di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (11/9). "Tujuannya supaya tadi, perasaan di daerah bisa dikendalikan, sehingga keadaan tenang dan kita bisa membangun ekonominya dengan tenang," imbuhnya. Berikut revisi Postur RAPBN 2026: Postur awal RAPBN 2026 1. Pendapatan negara: Rp3.147,7 triliun a. Penerimaan perpajakan: Rp2.692,0 triliun - Penerimaan pajak: Rp2.357,7 triliun - Kepabeanan dan cukai: Rp334,3 triliun b. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP): Rp455,0 triliun 2. Belanja negara: Rp3.786,5 triliun a. Belanja pemerintah pusat: Rp3.136,5 triliun - Belanja K/L: Rp1.498,2 triliun - Belanja non-K/L: Rp1.638,2 triliun b. Transfer ke daerah (TKD): Rp650 triliun 3. Keseimbangan primer: Rp39,4 triliun 4. Defisit anggaran: Rp638,8 triliun (2,48 persen terhadap PDB) 5. Pembiayaan anggaran: Rp638,8 triliun Revisi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sesuai Surat Pemerintah 1. Pendapatan negara: Rp3.153,6 triliun (naik Rp5,9 triliun) a. Penerimaan perpajakan: Rp2.693,7 triliun (naik Rp1,7 triliun) - Penerimaan pajak: Rp2.357,7 triliun (tetap) - Kepabeanan dan cukai: Rp336 triliun (naik Rp1,7 triliun) b. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP): Rp459,2 triliun (naik Rp4,2 triliun) 2. Belanja negara: Rp3.842,7 triliun (naik Rp56,2 triliun) a. Belanja pemerintah pusat: Rp3.149,7 triliun (naik Rp13,2 triliun) - Belanja K/L: Rp1.510,5 triliun (naik Rp12,3 triliun) - Belanja non-K/L: Rp1.639,1 triliun (naik Rp0,9 triliun) b. Transfer ke daerah (TKD): Rp693 triliun (naik Rp43 triliun) 3. Keseimbangan primer: Rp89,7 triliun (naik Rp50,3 triliun) 4. Defisit anggaran: Rp689,1 triliun (2,68 persen terhadap PDB/naik 0,2 persen) 5. Pembiayaan anggaran: Rp689,1 triliun (naik Rp50,3 triliun) ====[3] (skt/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ RAPBN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Foto: Petugas menjunjukkan uang pecahan dolar AS dan rupiah di Dolarindo Money Changer, Jakarta, Selasa (8/4/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Jakarta, CNBC Indonesia - Nilai tukar rupiah ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Kamis (18/9/2025). Melansir dari Refinitiv, mata uang garuda harus mengakui kekuatan dolar AS dengan terdepresiasi 0,46% di posisi Rp16.500/US$, sekaligus menandakan level terlemah rupiah sejak pertengahan Mei 2025. Sementara itu, indeks dolar AS (DXY) per pukul 15.00 WIB terpantau tengah melanjutkan ke level 97,904 atau menguat 0,03%. Setelah pada perdagangan sebelumnya, DXY menguat 0,25% ke posisi 97,633. Pelemahan rupiah pada hari ini sangat dipengaruhi oleh dua faktor, baik itu dari dalam maupun luar negeri. pergerakan indeks dolar AS yang tengah menguat. Dari luar negeri, penguatan indeks dolar AS menjadi salah satu pendorong bagi pelemahan rupiah hari ini, Kamis (18/9/2025). Penguatan dolar AS terjadi setelah Federal Reserve (The Fed) resmi memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada rapat FOMC, Rabu waktu setempat. Meski langkah ini sudah sesuai ekspektasi pasar, investor tetap melakukan penyesuaian ulang terhadap prospek kebijakan The Fed ke depan. The Fed mengisyaratkan akan melakukan dua kali pemangkasan tambahan pada tahun ini, namun hanya satu kali pada 2026. Sinyal ini sekaligus menepis ekspektasi pasar yang semula memperkirakan pemangkasan bisa lebih agresif, yakni dua hingga tiga kali tahun depan. Ketua The Fed Jerome Powell menegaskan pemangkasan ini bersifat pengelolaan risiko di tengah melemahnya pasar tenaga kerja, sembari menekankan bahwa bank sentral tidak perlu terburu-buru melonggarkan kebijakan lebih dalam. Dari dalam negeri, Keputusan BI yang kembali memangkas suku bunga sebesar 25 bps menjadi 4,75% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 16-17 September kemarin, turut meningkatkan volatilitas nilai tukar rupiah hingga mengurangi daya tarik pasar obligasi domestik yang membuat dorongan arus keluar modal lebih besar. (evw/evw) [Gambas:Video CNBC] Next Article Dolar AS Terpuruk, Rupiah Melaju ke Level Terkuat Dalam Dua Pekan [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Dolar AS Terpuruk, Rupiah Melaju ke Level Terkuat Dalam Dua Pekan (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah kembali menerapkan kebijakan pekerja bergaji[1] di bawah Rp10 juta bebas pajak[2] penghasilan (PPh[3]) pasal 21. Kebijakan ini bagian dari stimulus ekonomi yang diumumkan pemerintah pekan ini. Pemerintah memperpanjang penerapan kebijakan hingga tahun depan. "Akan dilanjutkan tahun depan, jadi ada kepastian sampai tahun depan," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Namun, apakah semua pekerja bergaji di bawah Rp10 juta bebas pajak? Jawabannya, tidak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 yang terbit 4 Februari lalu mengatur penerima manfaat kebijakan ini hanya pekerja di sektor padat karya. Pasal 3 aturan tersebut mengatur pembebasan pajak ini diberikan kepada pekerja di sektor industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, serta kulit dan barang dari kulit. Pekerja yang berhak menerima pembebasan PPh ini meliputi karyawan tetap maupun kontrak. Awalnya, pembebasan pajak itu hanya berlaku hingga 31 Desember 2025. Pemerintah melanjutkan insentif pajak itu tahun 2026 dengan jumlah penerima 1,7 juta orang. "Yang gajinya sampai Rp10 juta itu ditanggung pemerintah, ini targetnya adalah 1,7 juta pekerja dan alokasi tahun ini sudah disediakan Rp800 miliar. Jadi ini pun akan dilanjutkan tahun depan," ujar Airlangga. Selain pekerja di bidang padat karya, pemerintah juga akan memberikan insentif itu untuk pekerja sektor pariwisata. Airlangga mengatakan pekerja pariwisata bergaji di bawah Rp10 juta akan bebas pajak mulai kuartal IV 2025. Pemerintah menyiapkan Rp480 miliar untuk kebijakan ini. Airlangga menyebut 552 ribu pekerja di bidang pariwisata akan bebas pajak selama tiga bulan. Dengan demikian, ada sekitar 2,2 juta orang pekerja di sektor pariwisata dan padat karya bergaji di bawah Rp10 juta yang bebas pajak. ====[4] (dhf/sfr) References^ bergaji (www.cnnindonesia.com)^ pajak (www.cnnindonesia.com)^ PPh (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN[1]) 2026 dirombak usai pemerintah dan DPR[2] sepakat merevisi postur kas negara tahun depan. Perombakan RAPBN disetujui dalam rapat antara Kementerian Keuangan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI hari ini, Kamis (18/9). Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah lalu merinci sejumlah perombakan postur RAPBN 2026 yang mencakup pendapatan negara, belanja negara hingga defisit APBN terhadap produk domestik bruto (PDB). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Belanja negara naik Rp56,2 triliun dari sebelumnya Rp3.786,5 triliun menjadi Rp3.842,7 triliun. Pendapatan negara juga naik Rp5,9 triliun menjadi Rp3.153,6 triliun. Karena belanja negara jauh lebih tinggi dari penerimaan, maka RAPBN 2026 dirancang defisit Rp689,1 triliun atau sekitar 2,68 persen terhadap PDB. Defisit ini melebar jika dibandingkan postur RAPBN 2026 sebelumnya, yang dipatok Rp638,8 triliun atau sekitar 2,48 persen PDB. "Defisitnya awalnya Rp638,807,6 triliun menjadi Rp689,147,9 triliun. Persentase defisit terhadap PDB yang awalnya 2,48 persen, kini menjadi penyesuaiannya 2,68 persen, atau ada kenaikan 0,2 persen," ujar Said dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan, Kamis (18/9). Usai membacakan rincian perubahan RAPBN 2026, Said lalu bertanya kepada anggota Banggar, apakah menyetujui revisi tersebut. "Apakah yang kami sampaikan terhadap postur terbaru ini dapat disetujui?," tanya Said. "Setuju," jawab anggota Banggar. "Pemerintah setuju?" tanya Said lagi. " Setuju, pak," jawab Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan jajaran. RAPBN 2026 usai dirombak: 1. Pendapatan negara Rp3.153,6 triliun (naik Rp5,9 triliun), berasal dari: a. Penerimaan perpajakan: Rp2.693,7 triliun (naik Rp1,7 triliun) - Penerimaan pajak: Rp2.357,7 triliun (tetap) - Kepabeanan dan cukai: Rp336 triliun (naik Rp1,7 triliun) b. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP): Rp459,2 triliun (naik Rp4,2 triliun) 2. Belanja negara Rp3.842,7 triliun (naik Rp56,2 triliun), terdiri dari: a. Belanja pemerintah pusat: Rp3.149,7 triliun (naik Rp13,2 triliun) - Belanja K/L: Rp1.510,5 triliun (naik Rp12,3 triliun) - Belanja non-K/L: Rp1.639,1 triliun (naik Rp0,9 triliun) b. Transfer ke daerah (TKD): Rp693 triliun (naik Rp43 triliun) 3. Keseimbangan primer: Rp89,7 triliun (naik Rp50,3 triliun) 4. Defisit anggaran: Rp689,1 triliun (2,68 persen terhadap PDB/naik 0,2 persen) 5. Pembiayaan anggaran: Rp689,1 triliun (naik Rp50,3 triliun). Postur awal RAPBN 2026: 1. Pendapatan negara Rp3.147,7 triliun, berasal dari: a. Penerimaan perpajakan: Rp2.692,0 triliun - Penerimaan pajak: Rp2.357,7 triliun - Kepabeanan dan cukai: Rp334,3 triliun b. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP): Rp455,0 triliun 2. Belanja negara Rp3.786,5 triliun, terdiri dari: a. Belanja pemerintah pusat: Rp3.136,5 triliun - Belanja K/L: Rp1.498,2 triliun - Belanja non-K/L: Rp1.638,2 triliun b. Transfer ke daerah (TKD): Rp650 triliun 3. Keseimbangan primer: Rp39,4 triliun 4. Defisit anggaran: Rp638,8 triliun (2,48 persen terhadap PDB) 5. Pembiayaan anggaran: Rp638,8 triliun. ====[3] (pta, skt/fyr) References^ RAPBN (www.cnnindonesia.com)^ DPR (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Foto: Layar menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (10/9/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo) Jakarta, CNBC Indonesia - POH Group asal Singapura sedang melangsungkan proses akuisisi saham PT Techno9 Indonesia Tbk (NINE). Poh Holdings Pte Ltd membeli saham NINE sebanyak 413.345.631 lembar saham. Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), transaksi pembelian saham tersebut dilakukan pada tanggal 17 September 2025 saat harga saham NINE berada di level Rp 12,23 per saham. Sehingga, Poh menggenggam sebanyak 773.352.631 lembar atau setara dengan 35,85%, dari sebelumnya 360.007.000 lembar atau setara 16,69%. Sebagai informasi, dalam penjelasan resmi kepada Bursa, perseroan menyebut adanya dinamika negosiasi dengan Heddy Kandou, pemegang saham pengendali lama, yang membuat porsi akuisisi awal sebesar 70% dipangkas menjadi hanya 35% melalui perjanjian jual-beli bersyarat (CSPA) 22 Juli 2025. Meski begitu, Techno9 menegaskan POH tetap akan menjadi pengendali baru. Saat ini, amandemen ketiga CSPA masih dibahas, sementara Mandatory Tender Offer (MTO) ditargetkan terlaksana pada kuartal III atau kuartal IV 2025. Terkait Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) I, perseroan menyebut aksi korporasi ini baru bisa dilaksanakan setelah MTO selesai. Pendaftaran PMHMETD I dijadwalkan mundur ke kuartal I 2026, jauh dari rencana awal di kuartal III 2025. Perseroan menambahkan, meski kondisi pasar berubah, harga transaksi akuisisi tetap dipatok Rp19 per saham sesuai kesepakatan awal. Pada 22 Agustus 2025, tercatat 100 juta saham telah dialihkan, sementara tahap ketiga sebesar 413,34 juta saham ditargetkan pada September 2025. Adapun per 31 Agustus 2025, Hendy Kandao masih tercatat sebagai pengendali NINE dengan kepemilikan 23,3% atau 502.660.263 saham. Akan tetapi saham yang dikempit turun dari bulan sebelumnya 602.660.263 (27,94%). Lalu Poh Holdings Pte Ltd menggenggam 360.007.000 saham atau 16,69%. Tidak berubah dibandingkan bulan sebelumnya. Sebelumnya diberitakan bahwa POH akan mengakuisisi 70% saham NINE dengan nilai Rp3,3 triliun atau setara dengan US$200 juta ke dalam perusahaan. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] Next Article Sosok Taipan RI yang Namanya Diabadikan Jadi Jalan di Singapura [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Sosok Taipan RI yang Namanya Diabadikan Jadi Jalan di Singapura (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Foto: Layar menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (10/9/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo) Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten konstruksi PT Sumber Mas Konstruksi Tbk (SMKM) mengumumkan adanya rencana akuisisi oleh perusahaan Singapura Lim Shrimp Org Pte. Ltd, atas 44,98% saham SMKM. Adapun rencana ini dituangkan dalam surat yang dikeluarkan oleh Lim Shrimp Org Pte. Ltd. No.LSO/VAL/18092501 pada tanggal 18 September 2025 Dalam surat tersebut, Lim Shrimp Org Pte. Ltd, berencana untuk mengambil alih saham PT Vina Nauli Jordania sebanyak-banyaknya 563.580.144 saham dalam Perseroan atau yang mewakili sebanyak-banyaknya 44,98% dari keseluruhan modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. "Aksi ini tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi Keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan," sebagaimana dikutip dalam keterbukaan informasi BEI, Kamis, (18/9/2025). Bila mengacu pada komposisi pemegang saham per 31 Agustus 2025, SMKM dimiliki oleh PT Vina Nauli Jorndania sebanyak 44,98%. Perusahaan ini juga berperan sebagai pemegang saham pengendali perseroan. Selain itu, terdapat nama CGS International Securities Singapore PT Ltd dengan kepemilikan sebesar 8,38%. Sisanya, masyarakat menggenggam 46,64% saham SMKM. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] Next Article GOTO Buyback Saham Rp 2,09 Triliun, Ternyata Buat Ini [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article GOTO Buyback Saham Rp 2,09 Triliun, Ternyata Buat Ini (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Prabowo Subianto menelepon Kepala Badan Gizi Nasional (BGN[1]) Dadan Hindayana soal kabar omprengan atau food tray[2] Makan Bergizi Gratis (MBG[3]) mengandung minyak babi. Dadan mengaku baru saja diminta penjelasan oleh Prabowo. Ia pun memberi penjelasan yang sama kepada wartawan. "Nah, itu tadi yang ditanyakan Pak Presiden kenapa saya angkat telepon," kata Dadan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dadan menjelaskan sebenarnya minyak tidak digunakan sebagai komponen food tray MBG. Omprengan tersebut terbuat dari sejumlah jenis logam, termasuk nikel. Minyak, kata Dadan, digunakan dalam proses pencetakan food tray. Namun, minyak-minyak itu dibilas setelah proses pencetakan dilakukan. "Minyak itu digunakan pada saat stamping-stamping atau pencetakan yang digunakan pada alatnya supaya tidak panas dan mudah. Nah, kemudian setelah dicetak, minyak itu kemudian akan dibersihkan, direndam, dibersihkan sehingga steril begitu," jelasnya. Dadan memastikan minyak yang digunakan dalam pencetakan food tray MBG di dalam negeri tidak mengandung babi. Ia berkata pabrik dalam negeri memakai minyak nabati. Ia pun menjelaskan soal food tray MBG diimpor dari luar negeri. Dalam empat bulan terakhir, kebutuhan nasional mencapai 15 juta food tray per bulan, sementara produksi dalam negeri baru mampu menyediakan 11,6 juta unit. "Kalau kita tutup impornya takutnya program ini akan terganggu. Tetapi kemudian kita sudah kerja sama dengan BPJPH agar seluruh importir minta sertifikat halal ke BPJPH supaya food tray itu nanti akan dicap halal," jelasnya. Sebelumnya, isu penggunaan minyak babi dalam food tray MBG impor ramai diperbincangkan. Sejumlah organisasi pelajar seperti Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), PII, dan IPM mendorong agar pemerintah mengutamakan produk lokal yang terjamin halal dan memenuhi standar kesehatan. Mereka bahkan melakukan uji laboratorium terhadap food tray impor di PT Sucofindo untuk memastikan keamanan dan kehalalannya. Menteri Perdagangan Budi Santoso juga menyatakan siap menghentikan impor food tray apabila terbukti mengandung unsur babi. Ia menambahkan pemerintah tengah menunggu hasil inspeksi dari BPOM serta mendorong penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib bagi produk food tray. ====[4] (del/dhf) References^ BGN (www.cnnindonesia.com)^ food tray (www.cnnindonesia.com)^ MBG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina (Persero) atau Pertamina menetapkan empat universitas sebagai pemenang Energy Debate Championship, yang dipimpin oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam Awarding Session & Closing Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2025 di Grha Pertamina, Jakarta pada Rabu (17/9). Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menegaskan bahwa masa depan energi Indonesia berada di tangan generasi muda yang nantinya akan menjadi pemimpin. Energy Debate Championship merupakan ajang kompetisi yang menjadi bagian PGTC 2025. "Hari ini kita semua sedang membangun masa depan, karena sejatinya masa depan bangsa, termasuk masa depan energi Indonesia, ada di tangan para talenta muda yang kelak akan memimpin perubahan," jelas Simon pada sambutannya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Corporate Secretary PT Pertamina, Arya Dwi Paramita, menyampaikan bahwa PGTC merupakan wujud komitmen Pertamina untuk hadir sebagai perusahaan energi, juga sebagai katalis dalam menyiapkan generasi muda Indonesia menghadapi transisi energi. "PGTC menjadi upaya Pertamina mendukung tercapainya energi berkelanjutan. Mahasiswa belajar berpikir kritis tentang energi baru terbarukan, ketahanan energi, dan solusi keberlanjutan. Harapannya, mereka bisa menjadi agen perubahan energi di masyarakat luas, sekaligus membentuk ekosistem talenta muda yang siap membawa dunia energi Indonesia ke kancah global," tutur Arya. Pertamina meyakini, ide-ide segar dari generasi muda adalah modal penting untuk membangun ketahanan energi dan mewujudkan transisi energi yang berkeadilan, sejalan dengan visi Pertamina menjadi Center of Excellence dalam solusi energi baru, penguatan hilirisasi, dan pencetakan pemimpin muda berdaya saing global. Sebelumnya, para pemenang Energy Debate Championship PGTC telah melewati tahapan ketat. Di tahap awal, sebanyak 105 tim dari 105 kampus di 27 provinsi Indonesia, mengikuti penyisihan online pada 27-19 Agustus 2025. Setelah seleksi, 16 besar melaju pada Final Nasional yang diadakan secara tatap muka pada 16 September 2025. Babak Grand Final yang digelar pada Rabu (17/9) mempertemukan empat tim yang sangat dinamis dan bersemangat menjadi yang terbaik. Sebagai bentuk apresiasi, Pertamina memberikan hadiah berupa uang tunai dengan total ratusan juta rupiah, serta kesempatan bagi para juara untuk memperluas wawasan melalui program overseas benchmark ke Tsinghua University, China, yang seluruh biayanya ditanggung Pertamina. Berikut daftar pemenang Energy Debate Championship PGTC 2025: Juara 1 : Altruir Dhanesh Ravindra dan Mikaila Habsari Suwanda (Institut Teknologi Bandung) Juara 2 : Nashwa Difa Putri Aprilia dan Septian Jonathan Ambanaga (Universitas Mulawarman) Juara 3 : Evan Belsarun Haloho dan Naufal Abrar Abhista (Universitas Sriwijaya) Juara 4 : Zahra Munadira dan Muhammad Nail Rifqillah (Universitas Hasanuddin) Informasi lengkap mengenai pemenang PGTC 2025 dapat diakses melalui situs resmi www.pgtc.id. (rea/rir) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber