bot

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco[1] Ahmad mengatakan revisi Undang-Undang BUMN[2] akan mengatur soal wakil menteri (wamen[3]) merangkap jabatan komisaris BUMN. Dasco mengatakan revisi UU BUMN bakal mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). MK melarang wamen merangkap jabatan melalui putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025. "Yang terakhir itu adalah putusan MK tentang wakil menteri yang hanya boleh menjabat sebagai komisaris paling lama dua tahun lagi. Itu dimasukkan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia mengatakan revisi UU BUMN juga akan mengubah status Kementerian BUMN. Menurutnya, kementerian itu akan diubah menjadi Badan Penyelenggara Badan Usaha Milik Negara. Dasco menyampaikan langkah ini menyusul keberadaan BPI Danantara. Sebagian besar tugas Kementerian BUMN teah bergeser ke lembaga baru itu. "Sehingga tinggal fungsinya dari kementerian BUMN itu adalah regulator pemegang saham seri A dan menyetujui RPP," ucapnya. Revisi UU BUMN juga akan mengakomodasi aspirasi masyarakat tentang status pejabat BUMN yang sebelumnya diubah menjadi bukan penyelenggara negara. Dasco berkata ada kemungkinan revisi UU BUMN akan mengembalikan status tersebut. "Itu sedang dibahas kemungkinan itu akan dikembalikan lagi seperti semula," ujar Dasco. Sebelumnya, MK menyatakan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juga berlaku bagi wakil menteri. Hal itu dimasukkan dalam putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyebut Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 telah dengan jelas menyatakan seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri juga berlaku bagi wakil menteri. "Secara yuridis pertimbangan hukum dimaksud memiliki kekuatan hukum mengikat karena merupakan bagian dari putusan Mahkamah Konstitusi yang secara konstitusional bersifat final. Sebab, putusan Mahkamah tidak hanya berupa amar putusan, namun terdiri dari identitas putusan, duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan bahkan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan," ujar Enny saat pembacaan putusan itu. ====[4] (dhf/dhf) References^ Dasco (www.cnnindonesia.com)^ BUMN (www.cnnindonesia.com)^ wamen (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Bank pelat merah kompak menaikkan suku bunga deposito valuta asing (valas) dolar Amerika Serikat ke level 4%. Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan bahwa kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi magnet baru bagi investor ritel maupun institusi, baik domestik maupun internasional. "Dengan tingkat bunga yang lebih menarik, BRI membuka peluang bagi investor untuk memperoleh imbal hasil optimal sembari mengakses stabilitas sistem keuangan Indonesia yang terus berkembang," jelas Hery dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (25/9/2025). Hery menambahkan, kenaikan suku bunga deposito valas merupakan respons BRI terhadap dinamika pasar global sekaligus strategi untuk memperluas basis dana valuta asing. "Peningkatan suku bunga deposito valas ini menjadi salah satu upaya BRI dalam memberikan nilai tambah bagi nasabah, sekaligus memperkuat likuiditas perseroan dalam denominasi mata uang asing," ujarnya. Sama halnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk (BBNI) juga melakukan strategi serupa. Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan, penyesuaian ini merupakan strategi perseroan untuk menghadirkan nilai tambah bagi nasabah, khususnya yang selama ini lebih banyak menempatkan dana valas di luar negeri. "Fokus kami adalah memberikan imbal hasil yang atraktif agar dana valas bisa lebih banyak terserap di dalam negeri. Dengan tingkat bunga yang lebih menarik, BNI membuka peluang bagi nasabah yang selama ini menempatkan dana valasnya di luar negeri untuk berinvestasi di Tanah Air," ujar Putrama. Adapun Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Riduan menjelaskan bahwa dinamika pasar global telah meningkatkan kebutuhan nasabah terhadap instrumen valas yang aman, fleksibel, sekaligus memberikan potensi keuntungan menarik. Menurut Riduan, mengerek naik bunga deposito valas menjadi 4% sejalan dengan arahan strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar serta memperkuat daya saing industri perbankan nasional. "Bank Mandiri hadir dengan produk simpanan valas yang kompetitif serta layanan lengkap untuk membantu nasabah mengoptimalkan dana dan transaksi bisnis, baik di onshore maupun offshore. Pada saat yang sama, kami berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat stabilitas nilai tukar dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap Ridwan. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) menilai strategi bunga deposito valas 4% merupakan langkah antisipatif atas potensi meningkatnya aliran dana dari luar negeri ke dalam negeri. Langkah tersebut juga dilakukan untuk memperkuat daya saing produk BTN di kawasan Asean. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan penyesuaian suku bunga dolar AS tersebut merupakan strategi perseroan untuk menarik lebih banyak dana valuta asing ke Indonesia. "Kami ingin memastikan bahwa produk valas BTN tetap kompetitif dan menjadi pilihan menarik bagi nasabah, baik dari dalam maupun luar negeri," jelas Nixon. Menurut pengamat perbankan, Moch. Amin Nurdin, kekompakan bank-bank BUMN dalam menaikkan bunga deposito dolar AS itu bisa jadi untuk menjadi daya tarik bagi masyarakat yang selama ini cenderung menabung dolar AS di Singapura. Namun demikian, Amin menilai kebijakan itu tidak akan banyak membantu pergerakan nilai tukar mata uang garuda. "Konsekuensinya kan mungkin begini, kalau kemudian mereka tetap menahan karena dikasih bunga lebih tinggi, tidak ada capital outflow, mungkin akan berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah. Akan menguat, tapi nggak signifikan," terang saat dihubungi kepada CNBC Indonesia, Rabu (25/9/2025). Sementara itu, pemerintah tengah mematangkan skema berbasis pasar (market based) yang memberikan insentif menarik bagi pemilik dana agar lebih memilih menempatkan simpanan dolar mereka di dalam negeri. Menteri RI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Merdeka, Jakarta, pada minggu lalu (19/9/2025) berjanji peraturan itu akan dirilis sekitar sepekan ke depan. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Rupiah Ditutup Menguat, Nilai Tukar Dolar AS Turun ke Rp 16.185 [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Rupiah Ditutup Menguat, Nilai Tukar Dolar AS Turun ke Rp 16.185 (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Di tengah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang masa, investor asing mengakumulasi sejumlah saham yang sedang naik kencang. Kendati demikian, secara total asing mencatat net sell Rp 525 miliar pada perdagangan kemarin, Rabu (24/9/2025). Berdasarkan data pasar, Impack Pratama (IMPC) menjadi saham dengan akumulasi asing terbesar. Saham yang 19,07% pada perdagangan kemarin itu membukukan net foreign buy Rp 174,1 miliar. Kenaikan harga IMPC sejak bulan lalu terbilang kencang. Dalam satu bulan terakhir IMPC, harga saham emiten bahan bangunan ini terbang 155,25% ke level 2.310. Selanjutnya asing juga tercatat net buy di saham Bumi Resources Mineral (BRMS) sebesar Rp 124,1 miliar. Saham ini juga dalam tren positif dengan kenaikan sebesar 47,12% dalam sebulan terakhir. Timah (TINS) yang menutup perdagangan kemarin dengan kenaikan 22,18% ke level 1.460 membukukan net foreign buy keempat, yakni Rp 83,2 miliar. Selengkapnya berikut 10 saham dengan net foreign buy terbesar pada perdagangan kemarin: PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC): Rp 174,7 miliar PT Bumi Resources Mineral Tbk (BRMS): Rp 124,1 miliar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI): Rp 111,8 miliar PT Timah Tbk (TINS): Rp 83,2 miliar PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK): Rp 54,2 miliar PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI): Rp 46 miliar PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (NSSS): Rp 43 miliar PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN): Rp 41,6 miliar PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET): Rp 40 miliar PT Astra International Tbk (ASII): Rp 40 miliar Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat tipis 1,35 poin atau naik 0,02% ke level 8.126,56 pada penutupan perdagangan Rabu (24/9/205). Sebanyak 243 saham naik, 461 turun, dan 100 lainnya tidak bergerak. Pada titik tertingginya, IHSG sempat menyentuh angka 8.169,02. Penguatan kemarin memperpanjang reli dan membukukan rekor harga tertinggi baru, setelah sehari sebelumnya IHSG juga ditutup menyentuh level penutupan tertinggi sepanjang masa (all time high/ATH). Adapun total kapitalisasi pasar IHSG telah menyentuh Rp 15.000 triliun pada perdagangan intraday, dan semakin mendekati angka US$ 1 triliun. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Asing Bawa Masuk Rp 636,31 M, Borong Saham Ini [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Asing Bawa Masuk Rp 636,31 M, Borong Saham Ini (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK[1]) mengungkap ada 7 perusahaan asuransi[2] berpotensi rugi [3]sebesar Rp19,34 triliun. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan 7 perusahaan asuransi tersebut masuk kategori pengawasan intensif dan khusus. "Tujuh perusahaan berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp19,34 triliun, penurunan nilai manfaat sebesar 52,91 persen," kata Ogi dalam dalam Rapat Panja Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dengan Komisi XI DPR, Selasa (23/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kendati demikian, Ogi tidak menyebutkan 7 perusahaan yang dimaksud. Di sisi lain, OJK mengusulkan agar Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bisa ikut menyelamatkan perusahaan asuransi insolvent alias yang tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya. Usulan itu dimuat dalam Revisi UU P2SK. Ogi mengatakan UU P2SK saat ini sebenarnya sudah memberikan mandat kepada LPS untuk menjalankan Program Penjaminan Polis (PPP). Namun, LPS baru berwenang melakukan penyelesaian terhadap perusahaan asuransi melalui likuidasi. "Kewenangan untuk melakukan resolusi asuransi insolvent di Indonesia sangat relevan untuk dilakukan sejalan dengan kewenangan program penjaminan polis. Jadi kami usulkan di program penjaminan polis diperluas pasal-pasal mengenai upaya untuk resolusi terhadap perusahaan asuransi insolvent," kata Ogi. Lantas apa yang membuat perusahaan asuransi merugi? Apa pula dampaknya? Pengamat Asuransi Ivan Rahardjo mengatakan perusahaan asuransi umumnya merugi karena tata kelola yang buruk dan modal yang cekak. Mereka tidak mampu mengelola keseimbangan antara aset dan kewajiban. Hal itu setidaknya bisa terlihat dari risk based capital (RBC) yang di bawah batas minimal 120 persen. RBC adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan asuransi memenuhi semua kewajiban klaim kepada nasabah dengan modal yang dimiliki. Berdasarkan aturan OJK, perusahaan asuransi wajib memiliki RBC minimal 120 persen. "Kemudian investasi yang tidak berkualitas sehingga tidak bisa ditagih," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (24/9). Ivan mengatakan potensi meruginya 7 perusahaan asuransi tersebut berisiko meruntuhkan kepercayaan masyarakat kepada industri asuransi. Namun tidak berdampak sistemik karena sumbangan sektor asuransi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih rendah. "Pada Februari 2025, kontribusinya hanya sebesar 5,16 persen dari total PDB" katanya. Ivan mengatakan langkah yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi perusahaan asuransi rugi adalah dengan peningkatan pengawasan dan permodalan. Sementara itu, Pengamat Asuransi Arman Jufry mengatakan asuransi terbagi atas dua, yakni asuransi jiwa dan asuransi umum. Menurutnya, asuransi jiwa bisa merugi karena kesalahan underwriting. Underwriting adalah proses seleksi dan penilaian risiko calon tertanggung (nasabah) sebelum polis asuransi diterbitkan. "Kesalahan dalam underwriting bisa sebabkan klaim dan banyak klaim bisa membuat perusahaan rugi," katanya. Sementara untuk perusahaan asuransi umum, sambungnya, kerugian bisa terjadi ketika muncul long tail claim atau klaim yang baru muncul atau baru selesai dibayar setelah bertahun-tahun sejak polis diterbitkan. Namun, perusahaan tidak mencadangkan premi dengan baik jika sewaktu-waktu terjadi klaim. "Kalau tidak diantisipasi itu yang menyebabkan rugi. Kalau enggak ada dananya, itu namanya tidak mereserve premi dengan baik. Itu yang sering jadi masalah," katanya. Arman mengatakan mengantisipasi perusahaan asuransi merugi yang bisa dilakukan adalah proses seleksi dan penilaian risiko calon nasabah dilakukan dengan benar, hati-hati, dan sesuai standar aktuaria (proper underwriting). Kemudian, penetapan premi yang memadai dan menyiapkan dana yang memadai untuk membayar klaim. "Di samping hal tersebut, pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan sangat krusial dalam rangka melindungi nasabah atau masyarakat agar jangan sampai dirugikan," katanya. ====[4] (pta) References^ OJK (www.cnnindonesia.com)^ perusahaan asuransi (www.cnnindonesia.com)^ rugi (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — DPR tengah membahas revisi Undang-Undang (UU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu isu krusial yang mengemuka adalah wacana mengembalikan status direksi dan komisaris BUMN sebagai penyelenggara negara. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan usulan ini muncul setelah banyak masukan publik terkait posisi pejabat BUMN yang menimbulkan polemik selama ini. "Banyak masukan mengenai pejabat BUMN bukan penyelenggara negara. Nah itu sedang dibahas kemungkinan akan dikembalikan lagi seperti semula," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Selasa (23/9/2025). Sebagai informasi, Pasal 9G UU 1/2025 Tentang Perubahan Ketiga atas UU 19/2023 tentang BUMN menyebutkan bahwa anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Mengacu pada ketentuan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, penyelenggara negara didefinisikan sebagai pejabat yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, serta jabatan lain yang memiliki fungsi strategis. Mereka wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum, selama, dan setelah menjabat. Selain itu, UU No. 30 Tahun 2002 jo. UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK juga memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengawasi dan memeriksa penyelenggara negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Adapun perubahan status pejabat BUMN pada UU 1/2025 sempat menuai polemik. Pasalnya kerugian perusahaan pelat merah tidak dianggap sebagai kerugian negara, sehingga tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan tindak pidana korupsi. Terkait hal tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sempat menegaskan bahwa jajaran direksi dan komisaris BUMN tetap dapat dikenakan proses hukum jika terbukti melakukan tindak pidana, terutama korupsi. Dia memastikan bahwa penegakan hukum terhadap BUMN tidak akan mengalami pelemahan. Apabila pejabat perusahaan pelat merah melakukan tindak pidana korupsi, maka aparat penegak hukum tetap bisa melakukan tindakan. "Kalau yang namanya korupsi ya siapapun yang terlibat ya pasti dilakukan [tindakan hukum], apalagi kalau dilakukan atas itikad buruk," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025) malam. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Revisi UU BUMN: Danantara Jadi Andalan Pemerintah Benahi Pelat Merah [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Revisi UU BUMN: Danantara Jadi Andalan Pemerintah Benahi Pelat Merah (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Jasa Raharja[1] memperkirakan potensi pendapatan negara[2] hilang mencapai Rp36,14 triliun dari pajak[3] kendaraan bermotor (PKB) yang belum dibayar dari Januari-Agustus 2025. Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Utama Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana mengatakan hingga Agustus 2025, terdapat sisa potensi sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp4,01 triliun. SWDKLLJ merupakan sumbangan yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan perpanjangan/pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Samsat. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kalau kami konversikan 1 banding 9, itu potensi pendapatan negara terhadap PKB ada Rp36,1 triliun yang belum membayar pajak kendaraan bermotor di 2025," kata Dewi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Rabu (24/9). Berdasarkan paparan Dewi, sisa potensi PKB terus bertambah setiap tahun. Pada 2022, jumlahnya mencapai Rp49,93 triliun. Kemudian naik jadi Rp52,48 triliun pada 2023 dan Rp54,92 triliun pada 2024. Sementara hingga Agustus 2025, telah mencapai Rp36,1 triliun. Dewi mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kepatuhan bayar PKB. Langkah yang dilakukan di antaranya sosialisasi kesamsatan, termasuk melalui media sosial. Kemudian menyediakan metode pembayaran digital. "Lalu kolaborasi dengan merchant, ada 2.072 kegiatan yang sudah bekerja sama dengan kami di seluruh Indonesia," katanya. ====[4] (fby/dhf) References^ Jasa Raharja (www.cnnindonesia.com)^ pendapatan negara (www.cnnindonesia.com)^ pajak (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Nilai transaksi investor asing terbilang ramai pada perdagangan kemarin. Asing melakukan aksi beli Rp 18,63 triliun dan jual Rp 19,15 triliun, sehingga net foreign sell di seluruh pasar mencapai Rp 525 miliar. Berdasarkan data pasar, Aneka Tambang (ANTM) menjadi saham dengan net foreign sell terbesar, yakni Rp 261,6 miliar. Rata-rata asing menjual pada harga Rp 3.524,8. Lalu BCA (BBCA) kembali mendapat tekanan jual asing dengan net sell Rp 257,6 miliar. Pada perdagangan kemarin BBCA koreksi 1,27% ke level 7.775. Selengkapnya berikut 10 saham dengan net foreign sell terbesar pada perdagangan Rabu (24/9/2025): PT Aneka Tambang Tbk (ANTM): Rp 261,6 miliar PT Bank Central Asia Tbk (BBCA): Rp 257,6 miliar PT Bumi Resources Tbk (BUMI): Rp 179,7 miliar PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA): Rp 117,8 miliar PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI): Rp 75,6 miliar PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN): Rp 52,1 miliar PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA): Rp 44,4 miliar PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO): Rp 43,6 miliar PT Sarana Mitra Luas Tbk (SMIL) Tbk: Rp 42,7 miliar PT Petrosea Tbk (PTRO): Rp 42,1 miliar Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat tipis 1,35 poin atau naik 0,02% ke level 8.126,56 pada penutupan perdagangan Rabu (24/9/205). Sebanyak 243 saham naik, 461 turun, dan 100 lainnya tidak bergerak. Pada titik tertingginya, IHSG sempat menyentuh angka 8.169,02. Penguatan kemarin memperpanjang reli dan membukukan rekor harga tertinggi baru, setelah sehari sebelumnya IHSG juga ditutup menyentuh level penutupan tertinggi sepanjang masa (all time high/ATH). Adapun total kapitalisasi pasar IHSG telah menyentuh Rp 15.000 triliun pada perdagangan intraday, dan semakin mendekati angka US$ 1 triliun. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article IHSG Merah Awal Pekan, Asing Kompak Lepas Saham Tambang [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article IHSG Merah Awal Pekan, Asing Kompak Lepas Saham Tambang (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah perusahaan swasta penjual bahan bakar minyak (BBM[1]), seperti Shell[2] dan BP AKR, kembali menerima pasokan BBM[3] impor setelah kargo base fuel yang disediakan Pertamina Patra Niaga (PPN) tiba di Jakarta. Kedatangan kargo ini diharapkan menambal kekosongan stok BBM di sejumlah SPBU swasta yang sudah berlangsung beberapa hari terakhir. Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan langkah ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menegaskan Pertamina membuka ruang kolaborasi dengan badan usaha (BU) swasta dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku. "Pertamina Patra Niaga menawarkan mekanisme penyediaan pasokan dengan menggunakan prosedur yang ada. Harapan kami, BU swasta dapat berkolaborasi dengan niat baik, sambil tetap menghormati aturan dan aspek kepatuhan yang berlaku di BUMN," kata Roberth dalam keterangan tertulis, Rabu (24/9). Roberth memastikan kargo base fuel yang tiba sudah sesuai spesifikasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas). Selanjutnya, kualitas pasokan akan diverifikasi melalui joint surveyor. Pertamina juga menjadwalkan pertemuan one-on-one dengan masing-masing BU swasta untuk membahas detail kebutuhan dan rencana distribusi. "Harapan kami adalah segera mendapatkan informasi kebutuhan pasokan dari BU swasta sehingga penyaluran ke masyarakat bisa berjalan lancar. Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri ESDM agar stok BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, dapat segera tersedia sesuai kebutuhan masyarakat," ujarnya. Dirinya menambahkan seluruh aspek komersial juga akan dibicarakan lebih lanjut, dengan penekanan agar mekanisme tetap berada dalam koridor hukum, aturan pemerintah, dan prinsip good corporate governance. Sejauh ini, Pertamina sudah dua kali bertemu BU swasta, yakni pada Jumat (19/9) dan Selasa (23/9). Dalam pertemuan pertama, BU swasta menyatakan kesediaannya membeli produk BBM berbasis base fuel yang belum dicampur aditif dan pewarna. Pertamina dan BU swasta juga sepakat menggunakan mekanisme harga secara open book dan melibatkan pihak independen untuk menjamin transparansi kualitas produk. Pertemuan kedua dihadiri oleh seluruh BU swasta, termasuk Vivo, AKR, Exxon, BP, dan Shell. Roberth menyebutkan beberapa perusahaan masih perlu waktu untuk berkoordinasi dengan kantor pusat global masing-masing, namun mereka sudah menyampaikan komitmen untuk segera memberikan kebutuhan kuota tambahan. ====[4] (del/dhf) References^ BBM (www.cnnindonesia.com)^ Shell (www.cnnindonesia.com)^ BBM (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Nasib Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN[1]) menjadi tanda tanya setelah kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara[2]) dan Erick Thohir[3] digeser ke posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut ada kemungkinan status Kementerian BUMN bakal diturunkan menjadi badan. Hal ini seiring dengan surat presiden (surpres) yang telah disampaikan kepada DPR RI terkait pembahasan revisi UU BUMN. "Ada kemungkinan kementeriannya mau kita turunkan statusnya menjadi badan. Ada kemungkinan seperti itu," kata Prasetyo di DPR RI, Selasa (23/9) dikutip dari Antara. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Prasetyo menjelaskan sebagian besar fungsi operasional BUMN saat ini sudah banyak dijalankan oleh Danantara. Sementara itu, Kementerian BUMN lebih berperan sebagai regulator. Namun, ia menegaskan kepastian perubahan nama maupun status Kementerian BUMN akan menunggu hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) di Komisi VI DPR RI. Pemerintah juga masih mempertimbangkan berbagai implikasi, termasuk terkait posisi aparatur sipil negara (ASN) yang saat ini bertugas di Kementerian BUMN. "Kalau ada konsekuensi atau implikasi terhadap contoh tadi yang disebut, sekarang yang sudah berdinas di Kementerian BUMN itu bagian dari yang kita pikirkan nanti," ujarnya. Prasetyo menambahkan pemerintah mendorong agar pembahasan RUU BUMN bisa rampung secepatnya. "Ya kita berharap lebih cepat, kalau bisa minggu ini selesai, minggu ini. Kalau bisa selesai sebelum reses, ya kita selesaikan," katanya. ====[4] (ldy/dhf) References^ BUMN (www.cnnindonesia.com)^ Danantara (www.cnnindonesia.com)^ Erick Thohir (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Indeks Harga Saham[1] Gabungan (IHSG[2]) diproyeksi menguat pada perdagangan Kamis (25/9). Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan indeks saham masih berpeluang menguat ke kisaran 8.192-8.260 jika mengikuti skenario terbaik. Namun, lanjutnya, ada juga kemungkinan terjadi koreksi ke area 7.959-8.039. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Best case, IHSG masih bisa naik ke 8.192-8.260, tapi kalau skenario terburuknya terjadi, koreksi bisa ke 7.959-8.039," ujar Herditya dalam riset hariannya. Dengan sentimen tersebut, Herditya memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 8.077, 8.005 dan resistance 8.155, 8.192 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni BRIS, DKFT, DOOH, dan INKP. Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova melihat IHSG berhasil menembus level 8.155 dan berpotensi melanjutkan penguatan hingga ke kisaran 8.246. Ia memperkirakan tren kenaikan tetap terjaga selama indeks tidak turun di bawah 8.005. "IHSG punya peluang naik ke 8.246, dengan catatan masih bertahan di atas 8.005," ujar Ivan dalam riset hariannya. Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 8.005, 7.940, 7.821, dan 7.742, dan resistance 8.246, 8.300, dan 8.394 hari ini. Ivan pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni ADRO, BBRI, BMRI, BRPT, dan GOTO. IHSG ditutup di level 8.126 pada Rabu (24/9) sore. Indeks saham menguat 1,35 poin atau naik 0,02 persen dari perdagangan sebelumnya. Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp38,33 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 55,12 miliar saham. Pada penutupan kemarin, 243 saham menguat, 461 terkoreksi, dan 100 stagnan. ====[3] (del/sfr) References^ Saham (www.cnnindonesia.com)^ IHSG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Prabowo Subianto[1] menyuruh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid[2] mempercepat tenggat waktu merebut tanah telantar milik masyarakat, dari 587 hari menjadi 90 hari saja. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Nusron dalam Audiensi Pimpinan DPR RI. Ia mengatakan bakal ada revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021, sesuai perintah Presiden Prabowo. "Karena prosesnya untuk menentukan tanah telantar itu lama, berdasarkan PP (Nomor 20 Tahun 2021) butuh waktu 587 hari. Karena itu, atas perintah Bapak Presiden Prabowo, demi untuk rakyat, kami diperintah revisi. Prosesnya kami persingkat, hanya 90 hari," tuturnya di DPR RI, Jakarta Pusat, dikutip dari detikcom, Rabu (24/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Bahkan, proses revisi itu disebut-sebut sudah selesai tahap harmonisasi. Aturan baru dengan tenggat waktu 90 hari tersebut diklaim tinggal menunggu tanda tangan Prabowo. Nusron lantas kembali mengingatkan bahwa tanah telantar menjadi objek reforma agraria. Itu termasuk tanah yang berstatus hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), sampai hak konsesi yang tidak digunakan selama 2 tahun. "Dua tahun, mangga, tidak diapa-apakan, tidak dimanfaatkan. Negara berhak untuk mengevaluasi, kemudian mencatatkan tanah telantar, bisa diserahkan kepada Bank Tanah. Kemudian, diredistribusikan kepada rakyat," tandasnya. Mulanya, deadline 587 hari digunakan untuk memberikan surat pemberitahuan kepada pemilik tanah atau lahan yang dianggap tak dimanfaatkan sesuai peruntukan. Jika tak digubris oleh pemilik sertifikat tanah, pemerintah akan mengirim surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu mengaku mendapatkan protes setiap hari dari para pemilik tanah yang haknya diambil alih negara. Nusron menekankan sejatinya tidak ada yang memiliki tanah di Indonesia, kecuali negara. Ia menyebut masing-masing orang yang mengantongi sertifikat cuma diberikan hak menguasai. "Kalau sampai segini, sudah dikasih surat cinta apa, memang dia kemudian protes. Berarti memang yang bersangkutan itu gak punya niat untuk mendayagunakan dan memanfaatkan tanah," ujarnya usai Talkshow ILASPP di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (6/8) lalu. "Ya, protes ya tiap hari protes. Namanya orang, di mana haknya dinyatakan telantar, merasa dia punya kan ... 'Oh ini tanahnya embah-embah saya, leluhur'. Saya mau tanya, emang embah-embah dulu bisa membuat tanah? Gak bisa membuat tanah, manusia itu gak bisa membuat tanah!" tegas Nusron. ====[3] (skt/sfr) References^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ Nusron Wahid (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait[1] alias Ara berjanji segera menyiapkan rumah subsidi[2] di perkotaan, termasuk Jakarta[3]. Ara menyebut Kementerian PKP bakal menggandeng pemerintah daerah (pemda) untuk merealisasikan ide tersebut. Skemanya masih dibahas, termasuk dalam pertemuan Ara dengan Komite Tapera. "Kami berdiskusi tadi bahwa kita ingin buat satu terobosan-terobosan, termasuk dengan pemerintah di daerah, di kota-kota, bagaimana ada rumah subsidi di kota," ungkap Ara di Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Rabu (24/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Saya sebentar lagi akan ngobrol nih, saya mau ngobrol sama Pak Gubernur Jakarta Mas Pram (Pramono Anung) supaya kita juga bisa bikin program. Sudah dua kali kita ketemu bersama untuk satu terobosan, bagaimana rumah subsidi di kota. Mudah-mudahan ada titik temunya," jelasnya. Maruarar memastikan bahwa subsidi tersebut akan berbentuk rumah susun (rusun), bukan hunian tapak. Ia berjanji akan segera mengumumkan skema rumah subsidi di perkotaan tersebut, khususnya di Jakarta. Ia turut meminta bantuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat alias BP Tapera untuk mewujudkan program rumah subsidi di kota. "Nanti Tapera, Kementerian Keuangan, dan kami bersama pemda-pemda, terutama di daerah perkotaan membuat skema baru untuk rusun, tapi dengan subsidi. Pada waktunya akan saya sampaikan," tandasnya. Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bakal ada kegiatan akad massal kredit pemilikan rumah (KPR) fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Pelaksanaannya dipusatkan di Bogor, Jawa Barat pada Senin (29/9) mendatang. Kegiatan akad massal yang melibatkan 25 ribu debitur itu juga berlangsung di 90 titik se-Indonesia. Heru menegaskan akad massal itu akan terlaksana setidaknya di 30 provinsi. "Ini mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar dan kita akan mengundang Bapak Presiden untuk bisa hadir pada kegiatan akad masal KPR FLPP terbesar sepanjang sejarah," jelas Heru. ====[4] (skt/dhf) References^ Maruarar Sirait (www.cnnindonesia.com)^ rumah subsidi (www.cnnindonesia.com)^ Jakarta (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Manulife Wealth & Asset Management dan Schroder Investment Management Limited hari ini secara bersama-sama mengumumkan penandatanganan perjanjian di mana PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) akan mengakuisisi PT Schroder Investment Management Indonesia (Schroders Indonesia). Dalam rilis bersama kedua entitas, akuisisi ini disebut akan mengoptimalkan gabungan pengalaman mendalam dari kedua perusahaan dan memperluas ragam solusi investasi kelas dunia bagi para nasabah. Transaksi ini diharapkan akan selesai setelah seluruh persyaratan penutupan tertentu terpenuhi, termasuk persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sampai proses akuisisi diselesaikan sepenuhnya, kedua perusahaan akan tetap beroperasi secara independen dan menjaga kepatuhan penuh terhadap seluruh regulasi yang berlaku. Kehadiran Manulife Wealth & Asset Management di Indonesia dimulai sejak tahun 1996 dengan didirikannya MAMI, yang kini menjadi manajer investasi terbesar di Indonesia. Sementara itu, Schroders Indonesia telah berdiri selama tiga dekade, menjadi manajer investasi terbesar kelima di Indonesia. "Kami menyatukan dua perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia dengan visi selaras untuk memberikan nilai tambah bagi nasabah dan seluruh stakeholder. Akuisisi ini akan membangun platform investasi yang lebih kuat guna mendukung kebutuhan nasabah Indonesia yang terus berkembang di masa mendatang," kata Fabio Fontainha, Head of Wealth and Asset Management, Asia, Manulife, dalam keterangan resmi bersama, Rabu (24/9/2025). Sementara itu, Chris Durack, Chair of Asia, Schroders, menyebut Schroders Indonesia menemukan mitra yang memiliki filosofi berorientasi pada nasabah dan visi jangka panjang yang sejalan. "Kemitraan ini membuka peluang pertumbuhan baru, baik bagi nasabah kami maupun bagi tim kami," kata Durack. Hal-hal terkait finansial dari transaksi ini tidak diungkapkan. Untuk diketahui, per 30 Juni 2025, MAMI mengelola aset sebesar Rp101,7 triliun dan melayani lebih dari 2,5 juta nasabah. Sedangkan Schroders Indonesia, per Juni 2025 mengelola dana lebih dari Rp56 triliun. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Tugu Insurance (TUGU) Mau Akuisisi PertaLife, Ini Bocorannya [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Tugu Insurance (TUGU) Mau Akuisisi PertaLife, Ini Bocorannya (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Blockchain[1] Indonesia (ABI) mengatakan banyak investor[2] kripto[3] RI yang melakukan transaksi di exchange luar negeri. Wakil Ketua Umum Asosiasi Blockchain & Pedagang Aset Kripto Indonesia Yudhono Rawis mengatakan saat ini pajak kripto hanya dikenakan kepada penjual. Mereka dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,21 persen dari nilai transaksi. "Pasar kripto tidak terbatas, jadi kalau misalnya user mau beli bitcoin dia mungkin bisa memilih beli di exchange di luar atau di decentralized exchange," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI di Kompleks Parlemen, Rabu (24/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Sayangnya, banyak memang untuk bisa transaksi yang tidak membayar pajak mereka akan langsung ke exchange global atau decentralized exchange," sambungnya. Dalam paparannya, Yudhono mengatakan diperlukan pajak yang lebih atraktif bagi para investor kripto sehingga mereka tidak pindah ke pasar aset luar negeri. Penentuan formula perpajakan antar lembaga terkait yang paling bermanfaat katanya dibutuhkan bagi pertumbuhan aset kripto Indonesia. Yudho mengatakan pengguna kripto di Indonesia mencapai 22 juta dengan nilai transaksi US$41,9 miliar pada 2024. Jumlah tersebut masih jauh dibandingkan pasar global yang penggunanya mencapai 659 juta dengan nilai transaksi US$18,3 triliun. "Kalau dibandingkan dengan angka yang di global, penggunanya mungkin cukup besar. Tapi yang ketinggalan jauh volume transaksinya. Masih di bawah 1 persen dibandingkan global. Jadi sangat disayangkan karena ini industri blockchain dan kripto yang bertumbuh sangat cepat tapi sayangnya manfaat ekonominya belum sampai ke Indonesia sepertinya," kata dia. Lebih lanjut, Yudho menjelaskan tidak semua transaksi pengguna kripto di Indonesia terjadi di exchange domestik. Mengutip laporan 2024 Geography of Cryptocurrency dari Chainalyisis, transaksi kripto global dari Indonesia mencapai US$157,1 miliar. Namun, yang tercatat di Indonesia hanya US$41,9 miliar "Jadi selisihnya US$115 miliar atau sekitar Rp2.000 triliun tidak terjadi di exchange di Indonesia," ujarnya. ====[4] (fby/dhf) References^ Blockchain (www.cnnindonesia.com)^ investor (www.cnnindonesia.com)^ kripto (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco[1] Ahmad mengatakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN[2]) akan menjadi Badan Penyelenggara BUMN[3]. Dasco mengatakan perubahan itu akan dilakukan melalui revisi Undang-Undang BUMN. Draf revisi akan segera dibahas oleh DPR. "Enggak (gabung Danantara), dia sendiri, tetap. (Ganti nama) Badan Penyelenggara Badan Usaha Milik Negara. Badan penyelenggara BUMN," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia berkata perubahan Kementerian BUMN menjadi badan disebabkan keberadaan BPI Danantara. Menurutnya, sebagian besar BUMN telah dikelola oleh Danantara. "Sehingga tinggal fungsinya dari kementerian BUMN itu adalah regulator pemegang saham seri A dan menyetujui RPP," ucapnya. Dasco mengatakan revisi UU BUMN akan mengakomodasi putusan MK baru-baru ini. Revisi itu juga bakal mempertimbangkan sejumlah masukan masyarakat. Ia mencontohkan aspirasi masyarakat tentang status pejabat BUMN yang sebelumnya diubah menjadi bukan penyelenggara negara. Dasco berkata ada kemungkinan revisi UU BUMN akan mengembalikan status tersebut. "Itu sedang dibahas kemungkinan itu akan dikembalikan lagi seperti semula," ujar Dasco. Rencana penurunan level Kementerian BUMN menjadi badan juga sempat diungkap istana. Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan hal itu akan dibahas dalam proses revisi. "Ada kemungkinan kementeriannya mau kita turunkan statusnya menjadi badan. Ada kemungkinan seperti itu," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (23/9), melansir Antara. Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyelesaikan evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dari hasil pembahasan, RUU BUMN resmi masuk Prolegnas Prioritas 2025. Selain itu, Baleg juga menyetujui RUU Danantara masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. ====[4] (dhf/dhf) References^ Dasco (www.cnnindonesia.com)^ BUMN (www.cnnindonesia.com)^ Badan Penyelenggara BUMN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo[1] mengungkap daftar 21 tol yang dikelola badan usaha jalan tol[2] (BUJT) sepi, bahkan sampai kesulitan biaya pemeliharaan. Dody menyebut jumlah kendaraan yang melintas di tol-tol itu tak sampai 50 persen dari asumsi volume lalu lintas dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT). "Izinkan kami menyampaikan bahwa masih ada beberapa badan usaha jalan tol yang realisasi volume lalu lintas atau trafiknya jauh lebih rendah daripada yang kami asumsikan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol," ujar Dody dalam Rapat Panja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (24/9), dilansir detik. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dody mengatakan rendahnya lalu lintas di tol-tol tersebut berdampak pada pendapatan. Menurutnya, uang yang diterima BUJT tak sebanding dengan biaya operasional dan perawatan. Ia juga mengungkap standar pelayanan minimal (SPM) di tol-tol itu pun tak terpenuhi. "Akibatnya, pendapatan tol tidak tercapai dan BUJT mengalami kesulitan membiayai pemeliharaannya sehingga pemenuhan SPM pun tidak bisa optimal," ucap Dodi. Berikut daftar 21 tol yang sepi hingga kesulitan membayar biaya perawatan: Berikut daftar 21 ruas tol beserta operatornya: - PT Jasamarga Manado: Ruas Tol Bitung - Tol Manado - Bitung - PT Waskita Bumi Wira: Ruas Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar - PT Jasamarga Bali Tol : Ruas Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa - PT Cibitung Tanjung Priok Port: Ruas Tol Cibitung - Cilincing - PT Hutama Karya (Persero): Ruas Tol Sigli - Banda Aceh - PT Hutama Karya (Persero): Ruas Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu - PT Hutama Karya (Persero): Ruas Tol Simpang Indralaya - Muara Enim - PT Hutama Karya (Persero): Ruas Tol Palembang - Indralaya - PT Hutama Marga Waskita: Ruas Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Pematang Siantar - Parapat - PT Jakarta Toll Road Development: Ruas 6 Tol Dalam Kota - PT Wijaya Karya Serang Panimbang: Ruas Tol Serang - Panimbang - PT PP Semarang Demak: Ruas l Tol Semarang - Demak - PT Jasamarga Jogja Solo: Ruas Tol Yogyakarta - Solo - NYIA Kulonprogo - PT Semesta Marga Raya : Ruas Tol Kanci - Pejagan - PT Pejagan Pemalang Toll Road: Ruas Tol Pejagan - Pemalang - PT Pemalang Batang Toll Road: Ruas Tol Pemalang - Batang - PT Marga Harjaya Infrastruktur: Ruas Tol Mojokerto - Kertosono - PT Jasamarga Gempol Pasuruan: Ruas Tol Gempol - Pasuruan - PT Citra Margatama Surabaya: Ruas Tol SS Waru - Bandara Juanda - PT Cinere Serpong Jaya: Ruas Tol Serpong - Cinere - PT Waskita Sriwijaya Tol: Ruas Tol Kayu Agung - Palembang ====[3] (dhf/agt) References^ Dody Hanggodo (www.cnnindonesia.com)^ tol (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Lembaga Pemeringkat Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) pada 22 September 2025 kembali mempertahankan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB+ (Investment Grade) dengan outlook stabil. Keputusan ini menegaskan kepercayaan internasional terhadap ketahanan fundamental ekonomi Indonesia yang tetap kuat, didukung konsumsi domestik, kebijakan fiskal hati-hati, serta rasio utang publik yang terkendali meski basis penerimaan negara masih perlu diperluas. JCR juga menilai cadangan devisa Indonesia tetap tinggi, mencapai US$ 150,7 miliar atau setara 6,3 bulan impor per akhir Agustus 2025, serta tren positif investasi langsung yang menopang daya tahan ekonomi nasional. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan bahwa afirmasi rating dan outlook tersebut mencerminkan keyakinan kuat pemangku kepentingan internasional terhadap terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia di tengah tantangan global. "Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan kebijakan stimulus fiskal dan sektor riil Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian," tegas Perry, dalam keterangan resmi, Rabu (24/9/2025). JCR menilai kinerja perekonomian Indonesia tetap kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan terjaga di kisaran 5% dan diproyeksikan tetap terjaga di kisaran serupa dalam jangka menengah, meskipun pada 2025 berpotensi melambat di bawah 5% akibat melemahnya permintaan eksternal dari penerapan tarif timbal balik AS. Kinerja ekonomi ditopang oleh konsumsi swasta, belanja pemerintah pasca pemilu, investasi infrastruktur, serta ekspor menjelang penerapan tarif. Dari sisi fiskal, kredibilitas kebijakan fiskal terjaga tercermin pada defisit fiskal yang terjaga di kisaran 2,3%-2,5% PDB serta rasio utang pemerintah tetap di bawah 40%. Dari sisi eksternal, JCR menilai defisit transaksi berjalan Indonesia diperkirakan masih akan meningkat secara bertahap pada 2025 seiring lemahnya permintaan eksternal akibat penerapan tarif resiprokal AS. Meski demikian, ketahanan eksternal Indonesia tetap terjaga, didukung tren positif investasi langsung serta cadangan devisa yang tetap tinggi. JCR sebelumnya mempertahankan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB+ dengan outlook stabil (dua tingkat di atas level terendah investment grade) pada 25 Maret 2024. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Danantara Gandeng China, Bakal Investasi di Bidang Ini [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Danantara Gandeng China, Bakal Investasi di Bidang Ini (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — DPR kembali menggodok revisi Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Padahal pada bulan kedua tahun ini UU tersebut baru saja mengalami perubahan. DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menjadi undang-undang (UU) pada rapat paripurna DPR RI ke-12 masa persidangan II tahun sidang 2024-2025 di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan ada sejumlah alasan mengapa UU BUMN kembali direvisi. Pertama, revisi dilakukan untuk menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Yang terakhir itu adalah putusan MK tentang wakil menteri yang hanya boleh menjabat sebagai komisaris paling lama 2 tahun lagi. Itu dimasukkan," jelas Dasco di Jakarta, Selasa (24/9/2025). Kedua, revisi UU BUMN kali ini juga didorong oleh masukan masyarakat yang muncul sejak revisi sebelumnya. Salah satunya terkait polemik status pejabat BUMN yang sebelumnya tidak dikategorikan sebagai penyelenggara negara. "Misalnya, banyak polemik mengenai pejabat BUMN bukan penyelenggara negara. Nah itu sedang dibahas kemungkinan akan dikembalikan lagi seperti semula," kata Dasco. Selain itu, Dasco menyinggung pergeseran fungsi Kementerian BUMN yang sebagian besar kewenangannya telah beralih ke Danantara. Kondisi ini membuat posisi Kementerian BUMN dinilai tak lagi memiliki peran signifikan seperti sebelumnya. "Fungsi kementerian BUMN itu sekarang tinggal regulator, pemegang saham seri A, dan menyetujui RPP. Dengan pertimbangan itu ada keinginan untuk menurunkan status kementerian menjadi badan," ungkapnya. Menurut Dasco, pembahasan revisi UU BUMN masih terus berjalan di DPR dan pemerintah. "Nanti kita lihat saja hasil pembahasan," pungkasnya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan revisi UU BUMN kepada DPR. "Sebagaimana yang kita ketahui, RUU tersebut telah disampaikan Presiden kepada Ketua DPR dan di dalam surat tersebut presiden menugaskan pertama Menteri Hukum, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri PANRB untuk mewakili presiden di dalam pembahasan RUU tersebut dengan DPR," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam rapat perdana antara pemerintah dengan DPR. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article UU BUMN Bikin Direksi & Komisaris Kebal Hukum, Ini Kata Erick Thohir [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article UU BUMN Bikin Direksi & Komisaris Kebal Hukum, Ini Kata Erick Thohir (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengendali emiten minyak dan gas PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG), PT Shima Global Kapital tercatat telah menambah kepemilikan sahamnya hingga ratusan juta unit saham. Data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per 22 September 2025 mengungkapkan Shima Global Kapital telah memborong 114.795.900 saham ENRG, membuat total kepemilikannya menjadi 4,50 miliar saham atau 17,34%. Sebelumnya, perusahaan itu menggenggam 4,39 miliar atau 16,90% saham emiten migas Grup Bakrie itu. Belum diketahui berapa harga transaksi pembelian saham perusahaan awal pekan ini, serta tujuan dari pembelian tersebut. Menggunakan asumsi harga penutupan perdagangan Senin (22/9/2025) di harga Rp 675 per saham, nilai total transaksi diestimasi bisa mencapai Rp 77,48 miliar. Sementara itu, saham ENRG ditutup aik 6,57% ke posisi 730 per saham pada penutupan sesi II perdagangan Rabu (24/9/2025). Saham itu telah melesat 217,39% sejak awal tahun (year to date/YTD). Pada kinerja keuangan, ENRG mencatatkan laba bersih sebesar US$35,72 juta atau sekitar Rp587,10 miliar hingga semester I-2025. Perolehan itu naik tipis 6,53% secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$33,5 juta. Emiten migas Grup Bakrie itu mencatatkan penjualan neto sebesar US$239,1 juta. Perolehan itu tumbuh sekitar 18,43% yoy dari US$201,9 juta pada semester I-2024. Penjualan paling besar disumbang oleh gas bumi, sebesar US$143,52 juta, naik 9% yoy. Sedangkan perolehan minyak mentah turun menjadi US$73,4 juta dari sebelumnya US$74,84 juta. Usaha penunjang lainnya tercatat naik menjadi US$13,01 juta pada semester I-2025, dari setahun sebelumnya US$9,4 juta. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Emiten Migas Bakrie (ENRG) Mau Privat Placement 2,48 Miliar Saham [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Emiten Migas Bakrie (ENRG) Mau Privat Placement 2,48 Miliar Saham (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM[1]) memastikan tarif listrik[2] pelanggan PT PLN[3] (Persero) tidak akan naik sampai akhir tahun. Hal ini berdasarkan penetapan tarif tenaga listrik periode kuartal IV (Oktober-Desember). Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno mengatakan penyesuaian tarif listrik memang dilakukan per tiga bulan, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik (Tariff Adjustment) yang disediakan oleh PLN. Pengaturan tarif berdasarkan pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batu Bara Acuan (HBA). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Dengan menggunakan realisasi ekonomi makro untuk tarif adjustment triwulan IV tahun 2025 di mana secara akumulasi pengaruh perubahan ekonomi makro tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik. Namun, untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memutuskan tarif listrik tetap atau tidak naik," kata Tri dalam keterangan tertulis, Rabu (24/9). Tarif tenaga listrik untuk pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik. Termasuk di dalamnya pelanggan sosial, rumah tangga miskin, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. "Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Dengan mempertahankan tarif listrik hingga akhir tahun ini, kami ingin memberikan kepastian dan menjaga stabilitas bagi masyarakat serta dunia usaha," jelas Tri. Penerapan tariff adjustment terakhir dilakukan pada Triwulan III 2022 untuk pelanggan Rumah Tangga 3.500 VA ke atas (R2 dan R3) dan Pemerintah (P1, P2, dan P3). Untuk golongan pelanggan lainnya terakhir diterapkan penyesuaian tarif pada tahun 2020. Tri menegaskan meskipun tarif listrik tetap, upaya untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik, memperluas akses, dan mendorong transisi energi tetap berjalan. "Pemerintah bersama PT PLN (Persero) akan terus memperkuat infrastruktur kelistrikan serta mendorong penggunaan energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional," pungkasnya. ====[4] (ldy/dhf) References^ ESDM (www.cnnindonesia.com)^ tarif listrik (www.cnnindonesia.com)^ PLN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesian - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad buka suara perihal nasib Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saat ini sedang dibahas di Komisi VI DPR RI. Ia mengatakan, ada pertimbangan statusnya diturunkan menjadi badan. "Ada kemudian keinginan untuk menurunkan status dari kementerian menjadi badan. Nah itu yang kira-kira kemudian sedang dibahas sekarang, nanti kita lihat aja hasil pembahasan," ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (24/9). Dasco meluruskan, Kementerian BUMN akan berdiri sendiri. Artinya, tidak melebur atau dihilangkan, namun berubah menjadi Badan Penyelenggara Badan Usaha Milik Negara. "Dia sendiri, tetap. Badan Penyelenggara Badan Usaha Milik Negara. Badan penyelenggara BUMN," ungkapnya. Dasco memaparkan, terkait dilakukan revisi Undang-Undang BUMN. Salah satunya untuk mengakomodir atau memasukkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan BUMN. "Yang terakhir itu adalah putusan MK tentang wakil menteri yang hanya boleh menjabat sebagai komisaris paling lama 2 tahun lagi. Itu dimasukkan," sebutnya. Jika berdasarkan putusan MK, rangkap jabatan di lingkungan diizinkan paling lama 2 tahun. Namun, kata Dasco, menyebut kebijakan tersebut sepertinya akan dievaluasi kembali. "Ini ya kita nggak tahu kebijakan dari BUMN dan Danantara, tapi kelihatannya mereka akan mulai melakukan evaluasi-evaluasi," ucapnya. Perombakan kebijakan BUMN juga sudah mulai dilakukan, salah satunya atas instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan Tantiem bagi pejabat perusahaan pelat merah. "Tantiem itu dihilangkan oleh Pak Prabowo, nah sehingga kemudian dengan dasar pikir itu perlu menaruh orang sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Makanya ditaruh wakil-wakil menteri di BUMN-BUMN yang strategis gitu loh. Nah sehingga dengan program yang sedang dikerjakan mungkin mereka sedang hitung paling cepat bulan apa itu udah mulai nanti diselesaikan lah putusan MK itu dilaksanakan," jelasnya. Selain itu, berdasarkan masukan dari masyarakat pada saat undang-undang BUMN direvisi, banyak masukan mengenai beberapa hal lain yang kemudian akhirnya diputuskan untuk kembali merevisi. "Misal contoh, itu banyak polemik mengenai misalnya pejabat BUMN bukan penyelenggara negara misalnya. Nah itu sedang dibahas kemungkinan itu akan dikembalikan lagi seperti semula," jelasnya. Dasco melanjutkan lebih jauh, revisi UU BUMN yang akan dilakukan juga sehubungan dengan hadirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). "Nah kemudian di situ fungsi dari BUMN kan itu sudah, kementerian BUMN kan itu sudah sebagian besar diambil oleh Danantara. Nah sehingga tinggal fungsinya dari kementerian BUMN itu adalah regulator pemegang saham seri A dan menyetujui RPP," ucapnya. Dasco menambahkan, revisi UU BUMN ini akan secepatnya dilakukan. Apalagi sudah banyak masukan dari berbagai pihak "Kita anggap partisipasi publiknya sudah banyak, ditambah dengan nanti tetap minta masukan dari publik tambahan-tambahan. Kemungkinan akan coba diselesaikan sebelum penutupan," pungkasnya. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Eks Karyawan BUMN Ngadu ke DPR Gajinya 13 Tahun Gak Dibayar [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Eks Karyawan BUMN Ngadu ke DPR Gajinya 13 Tahun Gak Dibayar (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Nilai tukar rupiah[1] melemah terhadap dolar AS[2] beberapa waktu terakhir. Berdasarkan, kurs referensi Bank Indonesia (BI) Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah berada di posisi Rp16.636 per dolar AS pada Selasa (23/9). Padahal pada awal September lalu, rupiah bergerak di kisaran Rp16.300 - Rp16.400 per dolar AS. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan pelemahan rupiah dipicu tekanan perekonomian global. Ia juga menyebut ada faktor-faktor dalam negeri yang ikut mempengaruhi. "Beberapa hari yang lalu dan memang kemudian di minggu hari-hari terakhir, ada tekanan dari global dan domestik sehingga kemudian melemah menjadi Rp16.500. Kami terus berkomitmen kuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah," kata Perry dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI, Senin (22/9) dilansir Detik. Namun, Perry mengatakan saat ini rupiah sudah berada di posisi yang lebih stabil dibandingkan beberapa bulan lalu. Ia mengingatkan rupiah pernah menembus Rp17 ribu per dolar AS usai Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif resiprokal. Lantas apa yang membuat rupiah melemah? Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi mengatakan rupiah mengalami pelemahan karena permasalahan geopolitik terutama di Timur Tengah yang memanas. Kondisi ini memicu ketegangan-ketegangan baru, sehingga harga minyak mentah mengalami kenaikan. Kenaikan harga juga terjadi pada barang-barang sehingga terjadi inflasi global. Akibatnya, bank sentral AS, The Fed, enggan memangkas suku bunga. "Kalau inflasi naik, berarti bank sentral enggak menurunkan suku bunga. Kalau enggak menurunkan suku bunga berarti rupiah melemah. Kenapa? Dolarnya menguat," katanya pada CNNIndonesia.com. Dari dalam negeri, Ibrahim menilai rupiah dipengaruhi sentimen pasar terhadap Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, yang mengkritik banyak hal. Menurutnya, bendahara negara seharusnya fokus kerja, bukan menyampaikan retorika politik. "Dia memberikan retorik-retorik politik yang akhirnya membuat pelaku pasar condong apatis terhadap pernyataan-pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya. Sehingga wajar kalau seandainya dana asing kembali keluar. Ini kebijakan-kebijakan yang kurang didukung oleh pasar," kata dia. Sementara itu, analis Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah melemah umumnya disebabkan oleh sentimen domestik, di antaranya kekhawatiran defisit fiskal akibat stimulus-stimulus yang diberikan pemerintah. Pelemahan rupiah katanya juga disebabkan pemangkasan suku bunga BI. "Kebijakan pelonggaran baik moneter dan fiskal umumnya memang menekan mata uang negara," kata Lukman. Ia memprediksi rupiah masih akan dibayangi tekanan hingga akhir tahun. Namun, ia yakin BI akan melakukan intervensi. "Selain itu, dolar AS sendiri mungkin akan kembali melemah oleh pemangkasan suku bunga hingga akhir tahun," kata Lukman. ====[3] (fby/agt) References^ rupiah (www.cnnindonesia.com)^ dolar AS (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Blockchain dan Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo-ABI) mendorong agar aset kripto dapat dijadikan alat pembayaran resmi di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu dari tiga usulan yang disampaikan dalam RDPU Panja Revisi UU P2SK bersama Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Rabu, (24/9/2025). Wakil Ketua Umum Aspakrindo-ABI, Yudhono Rawis, mengatakan potensi transaksi kripto masyarakat Indonesia sangat besar. Ia mencatat terdapat selisih sekitar US$115 miliar atau Rp2.000 triliun yang tidak tercatat di exchange dalam negeri. Yudhono mencontohkan Amerika Serikat yang baru-baru ini mengesahkan aturan stable coin sehingga bisa digunakan untuk transaksi sehari-hari. Menurutnya, Indonesia juga perlu mengembangkan inovasi serupa agar tidak tertinggal. "Jadi produknya itu memang masih sangat terbatas di Indonesia, inovasi juga masih sangat terbatas. Itu juga yang menciptakan kalau orang itu mungkin memakai exchange di luar sudah bisa langsung semuanya, bisa buat bayar juga dan lain-lain. Mungkin itu kenapa ketinggalannya cukup banyak," ungkap Yudhono. Lebih lanjut, ia menyoroti masih banyak exchange ilegal yang beroperasi di Indonesia. Ia menekankan perlunya tindakan tegas berupa pemblokiran akses dan sanksi pidana terhadap aktivitas perdagangan kripto tanpa izin. Ketiga, Yudhono juga menyinggung soal perpajakan aset kripto di Indonesia yang saat ini dikenakan pajak final 0,21% pada transaksi penjualan. Namun, karena sifat pasar kripto yang tanpa batas, banyak pengguna lebih memilih melakukan transaksi di exchange luar negeri maupun decentralized exchange untuk menghindari kewajiban tersebut. "Kalau misalnya user mau beli Bitcoin, dia bisa memilih untuk beli mungkin di exchange di luar, ataupun di decentralized exchange. Sayangnya banyak memang untuk bisa transaksi yang ini ya, tinggal bayar pajak mereka akan langsung untuk akses ke exchange yang global ataupun ke decentralized exchange," ungkapnya. Menurut catatan OJK, saat ini volume transaksi dan pengguna aset kripto di Indonesia mencapai Rp276,45 triliun per Juli 2025. Adapun penggunanya mencapai 16,5 juta investor. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Transaksi Kripto di RI Turun, OJK Ungkap Alasannya [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Transaksi Kripto di RI Turun, OJK Ungkap Alasannya (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI, Anggoro Eko Cahyo terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) periode 2025-2027. Ia menggantikan Hery Gunardi yang kini memimpin Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas). Serah terima jabatan Ketua Asbisindo dilakukan di Jakarta Rabu (24/9/2025). Dalam sambutannya, Anggoro bertekad untuk memperkuat fungsi penguatan sinergi Asbisindo dengan pemerintah maupun stakeholder lain terkait untuk mendorong ekonomi syariah Indonesia menuju panggung global. Terlebih setelah ditetapkannya penguatan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi inklusif di dalam Strategi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan meningkatkan produktivitas ekonomi jangka panjang. Anggoro menambahkan, setidaknya ada lima aspek yang menjadi fokus utama kepengurusannya. Pertama, memperkuat sinergi antar anggota Asbisindo agar tumbuh bersama, sehat dan berdaya saing. Kedua, penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah, Ketiga inovasi dan transformasi digital, keempat, mengakselerasi halal industri untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan kelima, menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia. "Tantangan selanjutnya untuk penetrasi layanan keuangan syariah. Yakni literasi tinggi, namun inklusi masih relatif rendah. Melalui Asbisindo, bank-bank syariah dapat mencurahkan pemikiran untuk meningkatkan pangsa pasar bisa di atas 10 persen. BSI sebagai leader bank syariah siap berkolaborasi bersama bank syariah lain untuk meningkatkan market share", ujarnya dalam keterangan resminya, Rabu (24/9/2025). ''Dengan literasi yang makin baik, insya Allah inklusi keuangan syariah juga makin baik,'' kata dia. Inklusi antara lain ditentukan oleh jaringan bank syariah serta pemahaman masyarakat terkait benefit bank syariah. Dalam paparannya, Anggoro menyampaikan optimisme bahwa ekonomi syariah bisa menjadi arus baru pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini ditunjukkan dengan tren pertumbuhan perbankan syariah yang solid dan tumbuh positif di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif. Dia juga menyambut baik hadirnya bank syariah baru dengan aset size yang lebih besar dari sebelumnya karena akan memperbesar pangsa pasar keuangan syariah. Data OJK 2025 menunjukkan pertumbuhan industri Perbankan Syariah tumbuh lebih baik dari Perbankan Nasional. Aset bank syariah per posisi Juni 2025 tumbuh 7,83% YoY, lebih tinggi dari Perbankan Nasional sebesar 6,43% YoY. Demikian juga dengan pembiayaan dan yang tumbuh masing-masing 8,37% YoY lebih tinggi dibandingkan Perbankan Nasional 7,71% YoY. Asbisindo juga dapat mendorong pertumbuhan halal industri termasuk ekosistem haji dan duduk bersama pemerintah dalam mewujudkan misi menjadikan Indonesia pusat halal global. Anggoro menegaskan "Asbisindo siap menjadi mitra strategis seluruh pihak untuk kolaborasi melahirkan inovasi-inovasi strategis untuk meningkatkan penetrasi keuangan syariah di Indonesia. Serta kesiapan menjadikan perbankan syariah role model arus baru pertumbuhan ekonomi Indonesia, bahkan di kancah global,"pungkasnya. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Aset BSI (BRIS) Naik 12%, Ditopang Pembiayaan Rp 287 Triliun [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Aset BSI (BRIS) Naik 12%, Ditopang Pembiayaan Rp 287 Triliun (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco[1] Ahmad menyebut revisi[2] Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN[3]) bakal mengkaji ulang status pejabat BUMN bukan penyelenggara negara. Dasco menjelaskan DPR dan pemerintah menangkap masukan yang selama ini disampaikan masyarakat. Masukan-masukan itu akan dipertimbangkan dalam pembahasan revisi. "Itu banyak polemik mengenai, misalnya pejabat BUMN bukan penyelenggara negara. Nah, itu sedang dibahas. Kemungkinan itu akan dikembalikan lagi seperti semula," kata Dasco di DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (24/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN, para pejabat perusahaan pelat merah memang dikategorikan bukan penyelenggara negara. Pasal 9G menegaskan anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Dasco menekankan revisi kali ini juga akan mengakomodir beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Contohnya, putusan tentang wakil menteri yang hanya boleh menjabat sebagai komisaris paling lama dua tahun. Selain itu, beleid baru nantinya bakal mengatur soal fungsi-fungsi BUMN, selepas hadirnya Danantara. Dasco mencontohkan fungsi kementerian yang bakal diubah menjadi badan itu hanya tinggal sebagai regulator. "Sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan itu, ada kemudian keinginan untuk menurunkan status dari kementerian menjadi badan. Nah, itu yang kira-kira kemudian sedang dibahas sekarang," tuturnya. Politikus Partai Gerindra itu menegaskan BUMN akan tetap berdiri sendiri, tidak melebur ke Danantara. Dasco menyebut namanya akan diubah menjadi Badan Penyelenggara Badan Usaha Milik Negara. "Kemungkinan akan coba diselesaikan sebelum penutupan," beber Dasco soal kapan target penyelesaian revisi UU BUMN. ====[4] (skt/dhf) References^ Dasco (www.cnnindonesia.com)^ revisi (www.cnnindonesia.com)^ BUMN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber