bot

Jakarta - Pandemi Corona terus berdampak pada perusahaan-perusahaan di Boyolali. Jumlah perusahaan yang mengurangi karyawannya pun bertambah. Karyawan perusahaan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), pun bertambah. Dari semula sejumlah 1.607 orang, per hari ini bertambah menjadi 1.732 orang. "Ya, ada update terkait data karyawan yang kena PHK, dirumahkan, dan diliburkan. Jumlah yang di PHK per hari ini sebanyak 1.732 orang di 16 perusahaan," ungkap Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja (Dinkopnaker) Boyolali, M. Syawaludin, kepada para wartawan Rabu (29/4/2020). Jumlah karyawan yang dirumahkan juga bertambah. Saat ini ada sejumlah 3.703 orang dari 5 perusahaan. "Kemudian yang diliburkan atau di-rescedule jadwal masuk kerjanya ini sejumlah 2.041 orang ada di 6 perusahaan," jelasnya. "Sehingga total keseluruhan per hari ini, 29 April 2020, jumlah karyawan di PHK, dirumahkan dan diliburkan ini jumlah totalnya 7.476 orang," imbuh Syawaludin. Syswaludin mengungkapkan, kebijakan sejumlah perusahaan di Boyolali hingga melakukan PHK, merumahkan dan meliburkan itu memang disebabkan beberapa hal dampak pandemi global virus Corona atau COVID-19. Hal itu berdampak antara lain pada aspek pemasaran produk yang berkurang banyak. Selain itu juga perusahaan kesulitan mendapatkan bahan baku, dampak sejumlah kebijakan dari pemerintah maupun dari negara lain, dalam menanggulangi penyebaran virus Corona. Sehingga perusahaan kehabisan bahan baku. "Kebijakan perusahaan yang melakukan PHK, merumahkan dan meliburkan itu memang disebabkan, pertama aspek pasar atau pemasaran memang order lagi sepi. Juga bisa jadi perusahaan kesulitan dapat bahan baku," katanya. Lebih lanjut, pihaknya tetap mematuhi perundang-undangan baik ketenagakerjaan dan jaminan sosial di masa sulit akibat pandemi COVID-19. Perusahaan di Boyolali juga diminta untuk mengupayakan agar tidak melakukan PHK. Segala permasalahan hubungan industrial agar diselesaikan dengan musyawarah bersama para karyawan. Simak Video "Jokowi Turunkan Tarif Pajak UMKM Jadi 0% Selama 6 Bulan " [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Di tengah larangan terbang penumpang domestik demi mencegah mudik, Lion Air telah mendapatkan izin operasional untuk mengangkut pebisnis. Hal ini pun menjadi sorotan anggota DPR Komisi VI Andre Rosiade. Dalam rapat dengan BUMN transportasi, Andre mempertanyakan kenapa Lion bisa mendapatkan izin sedangkan Garuda Indonesia selaku maskapai pelat merah belum ada. Bahkan dia mengaku Lion sudah menjual tiket perjalanan bisnis di online travel agent. Andre pun bertanya apakah Garuda juga sudah mendapat izin untuk melayani angkutan bisnis. "Untuk Garuda, di Traveloka, saya lihat Lion jualan tiket untuk 3 Mei. Saya ingin mengetahui apakah Garuda juga sudah diizinkan terbang? Jangan sampai Lion sudah dapat izin Garuda tidak," kata Andre dalam rapat kerja virtual, Rabu (29/4/2020). Dirut PT Garuda Indonesia (Persero) Irfan Setiaputra pun menjawab Andre. Irfan cuma mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu kejelasan aturan angkutan bisnis dari Kementerian Perhubungan. "Soal Lion sudah jual tiket di Traveloka, kalau kami sedang menahan diri untuk menunggu aturan jelas dari Kemenhub," jawab Irfan. Sebelumnya, Lion Air Group akan kembali beroperasi pada 3 Mei 2020. Operasional Lion Air Group dengan perizinan khusus (exemption flight) dari regulator yakni Kementerian Perhubungan untuk melayani pebisnis bukan dalam rangka mudik. Rencana operasionalnya akan melayani rute-rute penerbangan dalam negeri termasuk kota atau destinasi berstatus Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan wilayah dengan transmisi lokal atau daerah terjangkit (Zona Merah). Simak Video "Garuda Indonesia Pangkas Gaji Karyawan, THR Tetap Cair" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih mengkhawatirkan prediksi dari Food and Agriculture Organization (FAO) tentang potensi adanya krisis pangan di tengah pandemi Corona. Oleh karena itu dia kembali mengingatkan para menterinya untuk menjaga stok bahan pangan. Jokowi menginstruksikan para menterinya untuk melakukan hitungan cepat atas kebutuhan bahan pokok setiap provinsi. "Agar dihitung mana provinsi yang surplus, mana provinsi yang defisit, berapa produksinya, semuanya harus kita hitung," tuturnya saat membuka rapat terbatas secara virtual, Selasa (28/4/2020). Menurut laporan yang diterima Jokowi, sederet komoditas kebutuhan pokok masih terjadi defisit di beberapa provinsi. Seperti stok beras ternyata defisit di 7 provinsi. Lalu stok jagung terjadi defisit di 11 provinsi, stok cabai besar defisit di 23 provinsi, stok cabai rawit defisit di 19 provinsi. "Stok bawang merah diperkirakan juga defisit di satu provinsi dan stok telur ayam defisit di 22 provinsi," tambahnya. Selain itu stok untuk gula pasir juga diperkirakan defisit di 30 provinsi. Lalu stok bawang putih juga diperkirakan defisit di 31 provinsi. Hanya stok untuk minyak goreng yang diperkirakan cukup untuk 34 provinsi. Jokowi pun meminta agar dilakukan pendistribusian yang baik. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pokok dari daerah yang surplus ke daerah yang defisit. "Oleh sebab itu transportasi distribusi pangan antar provinsi, antar wilayah, antar pulau tidak boleh terganggu," tegasnya. Simak Video "Jokowi Soroti Stok Beras, Bulog Diminta Beli Gabah Petani" [==] (das/eds) Sumber

Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) telah melakukan restrukturisasi pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) kepada lebih dari 125.000 nasabah. Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan nilai pinjaman mencapai Rp 1,9 triliun. Dia menjelaskan keringanan yang diberikan oleh BRI menyesuaikan dengan kemampuan membayar masing-masing nasabah. Dia menjelaskan skema restrukturisasi yang diberikan mulai dari perpanjangan jangka waktu kredit atau penjadwalan kembali, penundaan angsuran pokok, perubahan skim kredit hingga penyesuaian cara angsuran sesuai hasil penilaian bank terhadap penurunan usaha debitur. "Restrukturisasi yang diberikan oleh BRI dilakukan untuk membantu dan meringankan nasabah karena dampak COVID-19 terhadap masing-masing pelaku usaha," kata Supari dalam siaran pers, Rabu (29/4/2020). Dia mengungkapkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) BRI mampu bertahan di tengah pandemi. "BRI juga mencatat pelaku UMKM yang berupaya memenuhi kewajibannya secara normal meskipun usaha mereka mengalami penurunan," jelas dia. Menurut Supari, keringanan kredit yang diberikan oleh BRI adalah komitmen perusahaan untuk menyelamatkan pelaku UMKM di Indonesia. Simak Video "Hore! Bunga KUR Turun Menjadi 6% di 2020" [==] (kil/fdl) Sumber

Jakarta - Pemerintah membuka peluang untuk semua aplikator penyedia pelatihan online menjadi mitra Kartu Pra Kerja. Hal ini sekaligus untuk membantah tuduhan yang beredar jika pemerintah hanya menunjuk perusahaan-perusahaan tertentu. Namun, hal itu dikeluhkan oleh sejumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang ingin menjadi mitra lembaga pelatihan Kartu Pra Kerja. Budi Utomo, perwakilan dari LPK Pembangunan Pekalongan mengatakan sampai saat ini masih terhambat untuk menjadi mitra di lembaga pelatihan dari Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker). Padahal, ia merasa sudah memenuhi semua kriteria seperti memiliki sertifikat lembaga pelatihan, Nomor Induk Berusaha (NIB), jenis program-program pelatihan yang bersifat online, memiliki learning management system (LMS), dan nomor rekening BNI yang namanya sama dengan yang tertera di NIB. "Kami merasa kesulitan padahal kami sejak awal pendaftaran Pra Kerja itu sudah kami urus. Perizinan sudah lengkap, nomor rekening BNI sudah ada, e-learning sudah punya. Semuanya sudah pokoknya," kata Budi melalui telekonferensi, Rabu (29/4/2020). Ia pun sudah coba menghubungi pihak Kementerian Ketenagakerjaan namun hasilnya nihil. Sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan kejelasan. "Tiga nomor HP sudah kami hubungi semua namun tidak tahu dan sedang proses tapi kami tidak pernah mendapatkan laporan balik. Apa yang menjadi hambatan dan apa yang harus kami persiapkan lagi jika ada kekurangan?," tanyanya. Simak Video "Pendaftar Kartu Pra Kerja Tembus 8,4 Juta Orang" [==] Sumber

Jakarta - PT MRT Jakarta memastikan proses pengerjaan konstruksi fase II dari Bundaran HI-Kota mundur karena dampak pandemi virus Corona alias (COVID-19). Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar mengatakan seharusnya pengerjaan dimulai pada Maret namun harus diundur menjadi Juni 2020. "Kontrak sudah ditandatangani Februari 2020, awalnya pada awal Maret mulai bekerja kita mundurkan 3 bulan ke Juni, karena situasi COVID ini tidak memungkinkan, karena sebagian tenaga kerja juga dari Jepang," kata William dalam video conference, Jakarta, Rabu (29/4/2020). Dengan mundurnya jadwal pengerjaan, William juga menyampaikan target penyelesaiannya pun menjadi mundur. Untuk Fase 2A Bundaran HI-Kota awalnya selesai 31 Desember 2024 menjadi 30 Maret 2025. Menurut William COVID juga membuat proses lelang fase lainnya mundur dari target awalnya. "Karena tidak mungkin mobilisasi pekerjaan berat pada fase COVID-19 ini, dengan demikian waktu target penyelesaian akan mundur ke Maret 2025," katanya. MRT Jakarta Fase 2 ini terdiri dari dua paket pengerjaan, pertama fase 2A dengan rute Bundaran HI-Kota sepanjang 6,3 km dan fase 2B dengan rute dari Kota-Ancol Barat sepanjang 6 km. Proses pembangunan mendapat pembiayaan dari JICA sebesar Rp 22,5 triliun. William mengatakan pihaknya menilai dana pembangunan akan membengkak karena hitungan awalnya menggunakan nilai tukar sebelum pandemi Corona. Tidak hanya itu, pihaknya juga sudah mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp 7,3 triliun kepada JICA usai menyelesaikan feasibility study (FS) fase 2B dari Kota-Ancol Barat. Tambahan ini digunakan untuk konsultan Jepang menyelesaikan semua tahapan proses. "Range sekarang pasti angkanya berubah, kami juga dalam posisi belum berani transaksi hari ini, karena depresiasi rupiah membuat konstruksi lebih mahal," jelasnya. Pembangunan MRT Fase II dimulai dari Stasiun Thamrin Sarinah yang merupakan stasiun bawah tanah lanjutan dari Bundaran HI (stasiun terakhir di Fase I). Totalnya ada 7 stasiun baru yang akan dibangun pada Fase II, yaitu Stasiun Thamrin Sarinah, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan kawasan Kota. Dari Kawasan Kota nantinya akan lanjut ke depo baru. Namun saat ini penentuan lokasi depo masih diantara Ancol Barat dan Kampung Bandan. Jika fase II selesai, maka estimasi jumlah penumpang dari Lebak Bulus-Kota mencapai 551.200 per hari pada tahun 2025. Simak Video "Antrean Penumpang MRT di Stasiun Fatmawati Saat Operasional Dibatasi" [==] (hek/ang) Sumber

Jakarta - Hotel-hotel berbintang di Jakarta muncul di situs jual beli properti online. Informasi ini beredar di tengah merebaknya wabah Corona yang telah memukul berbagai kegiatan bisnis di Indonesia, termasuk hotel. Sebenarnya ada apa? Benarkah penjualan hotel berbintang itu? "Kalau saya perhatikan ya star hotel ya. Star hotel saya lihat cukup banyak juga ya yang mulai menjual," ujar Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Maulana, saat dihubungi detikcom, Rabu (29/4/2020). Dia menjelaskan ada pengusaha hotel yang sudah mulai menjual propertinya sebelum ada COVID-19. Namun adanya pandemi tersebut memang membuat makin banyak pengusaha yang memutuskan menjual asetnya itu. "Tidak bisa juga dipungkiri bahwa kondisi saat ini juga ya kan, daya tahan dari pada masing-masing pelaku itu berbeda-beda ya. Apalagi kondisi pandemi ini tidak bisa kita prediksi," jelasnya. Saat ini okupansi hotel tinggal di bawah satu digit atau di bawah 10%. Sedang beban operasional hotel terus berjalan sehingga menyulitkan keuangan perusahaan. Belum lagi mereka dibebankan oleh kredit perbankan. "Contohnya walaupun (hotel) itu ditutup kan dia tetap jalan, kayak PLN, kita mesti tetap harus bayar, hal-hal tertentu kita masih ada operation. Jadi bukan berarti kita nggak keluar biaya. Jadi diam pun dia ada biaya. nggak bisa 0. Apalagi pelaku usaha yang punya kewajiban bank ya," terangnya. Pandemi COVID-19 pun tak pandang bulu. Hotel berbintang yang kelihatan berdiri kokoh justru terdampak paling parah. Untuk itu pihaknya berharap mendapatkan keringanan. "Justru mereka (hotel berbintang) bebannya lebih besar lagi. Bayangkan listrik ya, listrik itu kan kita mintanya cuma pemakaian beban minimum. Biaya minimumnya. Nah PLN itu kan nggak kita minta gratis. Nggak ada statement kita kita minta digratisin. Tapi kita mintanya biaya hidup minimumnya itu dihilangkan karena kita nggak bakal pakai maksimum saat ini dengan okupansi kita di single digit," tambahnya. Pengin tahu hotel mana saja yang dijual via lapak online? Buruan klik halaman selanjutnya. Simak Video "Tenaga Medis Corona Difasilitasi Hotel Berbintang, Apa Syaratnya? " [==] Sumber

Pemegang MTN Perumnas akan diajak berunding untuk memperpanjang jatuh tempo pokok. == JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) angkat suara mengenai langkah Perum Perumnas yang menunda pembayaran pokok (gagal bayar) atas surat utang jangka menengah atau medium term notes (MTN) I Perum Perumnas Tahun 2017 Seri A yang jatuh tempo pada 28 April 2020. Nilai MTN yang harus dibayarkan oleh Perumnas Rp 200 miliar. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Perumnas memiliki banyak pembangunan proyek perumahan, baik yang sudah selesai atau dalam proses. Namun, kata Arya, penjualan Perumnas mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. "Penjualan turun tajam karena Covid-19," ujar Arya di Jakarta, Rabu (29/4). Kementerian BUMN mendorong Perumnas melakukan sejumlah langkah strategis dalam mengatasi persoalan tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan, kata Arya, dengan merestrukturisasi kewajiban utang. "Jadi perlu restrukturisasi kewajiban jangka pendek menjadi jangka panjang. Dengan harapan setelah normal, penjualan dan cashflow akan pulih," ucap Arya. Arya juga meminta Perumnas melakukan sejumlah pendekatan dan penjelasan kepada para pemegang MTN terkait kondisi saat ini. "Pemegang MTN akan diajak berunding untuk memperpanjang jatuh tempo pokok, jadi restrukturisasi," kata Arya menambahkan. Sumber

Jakarta - Dunia usaha lesu dihantam Corona, pengusaha pun mengeluh kesusahan. Saking susahnya, menjelang Lebaran pengusaha mengungkapkan mungkin tak lagi bisa bayar tunjangan hari raya (THR). Namun, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Sarman Simanjorang mengatakan meskipun pengusaha tak mampu membayar THR untuk Lebaran, pihaknya mengatakan tidak akan melepas tanggung jawab. Sarman mengatakan THR ini adalah tanggung jawab para pengusaha yang harus dilaksanakan. Namun, dengan adanya dampak virus Corona, dia meminta pekerja mau diajak bicara untuk mencari solusi bersama. "THR ini tetap tanggung jawab kami para pengusaha dan ini diatur di undang-undang. Kami nggak akan lari dari itu. Tapi ingat kan ini ada kejadian luar biasa membuat pengusaha terpuruk, jadi kita mesti cari solusi bersama," ungkap Sarman kepada detikcom, Selasa (28/4/2020). "Komitmen kami membayar tetap jalan," tegasnya. Sarman menegaskan THR akan dibayarkan, namun mungkin tidak pada saat Lebaran. Dia mengatakan para pengusaha berkomitmen membayar THR apabila kondisi sudah membaik. "Tanggung jawab kita masih akan kami jalankan tapi mungkin belum saat ini, hanya timing waktu saja. Mungkin setelah keuangan perusahaan memungkinkan baru kami bisa," jelas Sarman. Bertolak belakang, para buruh menolak keluhan pengusaha. Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyono menyatakan bahwa THR harus tetap dibayarkan penuh paling lambat H-7 Lebaran. Pasalnya, menurut Kahar, THR adalah kewajiban rutin tahunan tiap perusahaan. Oleh karena itu harusnya dana THR sudah disiapkan jauh-jauh hari, tanpa harus mempertimbangkan ada virus Corona atau tidak. "THR ini kan salah satu hak pekerja dan ini rutin tahunan, seyogyanya ini juga sudah dianggarkan oleh perusahaan dari jauh-jauh hari. THR-nya kan bukan suatu hal yang dadakan, karena ini rutinitas," papar Kahar kepada detikcom. Kahar mengatakan bagi perusahaan yang tidak mau membayar THR dengan alasan tidak mampu harusnya bisa membuktikan dahulu ketidakmampuan keuangannya. Dia meminta agar perusahaan yang mengaku tidak mampu melakukan audit keuangan publik kemudian dilaporkan. "Jangan-jangan kan masih ada cadangan, dia bisa survive 6-12 bulan kalau usahanya mati, bisa buat bayar THR kan," tegas Kahar. Simak Video "Dievakuasi Petugas, Pasien Corona di Mamuju Disemangati Warga" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Pemerintah merampungkan mekanisme stimulus ekonomi untuk bantu sektor riil khususnya pelaku UMKM. Mulai dari nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit Ultra Mikro (UMi) hingga Pegadaian bisa mendapatkan relaksasi penundaan pembayaran pokok selama 6 bulan. Namun relaksasi itu tidak begitu saja diberikan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah. "Untuk para debitur yang memenuhi syarat, yang memenuhi syarat itu yang terkena dampak wabah COVID-19, dengan nilai kredit yang disebutkan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual, Rabu (29/4/2020). Debitur yang mendapatkan relaksasi ini kata Sri Mulyani, harus memiliki rekam jejak yang baik dalam hal pembayaran cicilan uang. Kredit selama ini harus lancar dengan status kolektibilitas 2. Lalu tatat bayar pajak hingga bebas dari daftar hitam OJK. "Debitur harus memiliki track record yang baik, selalu bisa bayar kredit dengan kategori lancar kolektibilitas 1-2, NPWP bayar pajak baik, mereka tak masuk daftar hitam OJK," terangnya. Sementara dari sisi bank atau lembaga keuangan harus menyiapkan proposal. Kemudian diverifikasi oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Kalau bank menghadapi masalah likuiditas, pemerintah akan siapkan mekanisme interbank dan BI, dan siapkan cadangan bantuan likuiditas bagi bank yang melakukan restrukturisasi. Ini akan diatur dalam PP, presiden minta dalam minggu ini. Sehingga segera bisa dijalankan program ini," tegasnya. Pemerintah menghitung, total cicilan utang yang akan ditunda dari program stimulus ini bisa mencapai Rp 271 triliun. Terdiri dari total kredit di KUR, UMi, Mekaar, dan Pegadaian sebesar Rp 105,7 triliun dan kredit di BPR, perbankan dan perusahaan pembiayaan sebesar Rp 155,48 triliun. Simak Video "Jangan Tunggu Bangkrut! Jokowi Minta Bantuan UMKM Segera Cair" [==] (das/eds) Sumber

Kredit modal kerja ini diberikan kepada 23 juta UMKM yang belum mendapat pembiayaan. == JAKARTA -- Pemerintah sedang menyiapkan mekanisme pemberian stimulus bagi debitur yang mengajukan pinjaman modal kerja. Stimulus ini diberikan untuk membantu pelaku usaha yang memerlukan pinjaman kredit baru untuk memulai usahanya kembali. Seperti diketahui, wabah Covid-19 memukul berbagai sektor usaha, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah. Kendati begitu, skema stimulus yang akan diberikan masih belum pasti. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, bantuan akan lebih banyak menyasar asuransi kredit yang diajukan si pelaku usaha ke bank. Opsi ini akan 'membantu' dua pihak sekaligus yakni debitur selaku peminjam dan bank selaku pemberi pinjaman. "Kalau bank tersebut menghadapi risiko lebih tinggi, pemerintah berikan dua opsi, mereka bisa asuransikan kredit modal kerja tersebut. Sehingga ada jaminan kalau ada risiko terhadap modal tersebut, maka dia diasuransikan," jelas Sri Mulyani usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Rabu (29/4). Pemerintah, ujar Sri, memiliki pilihan untuk memberi jaminan kepada bank-bank yang menyalurkan kredit modal kerja bagi nasabah yang sudah mendapat restrukturisasi. Nantinya, dua BUMN yakni Jamkrindo dan Askrindo, akan dikuatkan untuk memberikan jaminan kepada bank-bank pemberi kredit. "Dua mekanisme yang kami timbang, apakah melalui pemberian bantuan untuk premi dari asuransi kreditnya atau melalui PMN dalam Jamkrindo-Askrindo. Karena kita sekarang akan membuat penyelesaian nanti di dalam PP dibuat terbuka dua opsi tersebut. Sedangkan kebutuhannya akan kami hitung," jelas Menkeu. Seluruh kebutuhan stimulus, ujar Menkeu, masih dihitung dengan mempertimbangkan total outsanding kredit dan kemungkinan modal yang dibutuhkan pelaku usaha. Sebelumnya dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi meminta dilakukannya perluasan pembiayaan UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja. Jokowi meminta agar skema bantuan modal kerja darurat ini dirancang dengan baik sehingga UMKM bisa merasakan manfaatnya. Program bantuan modal kerja ini akan menyasar pada 23 juta UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan baik dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan. Sampai saat ini, sebanyak 41 juta UMKM sudah tersambung dengan lembaga pembiayaan maupun perbankan. Bantuan modal kerja ini dapat disalurkan baik melalui perluasan program KUR bagi pelaku UMKM yang bisa mengakses perbankan. Sedangkan, bagi pelaku UMKM yang tak bisa mengakses perbankan bisa mendapatkan bantuan modal kerja melalui Umi, Mekaar, dan bentuk lainnya. Sumber

Jakarta - Platform video konferensi Zoom ternyata kewalahan karena jumlah pengguna aktif hariannya kini mencapai 300 juta. Untuk itulah Zoom mengekspansi infrastrukturnya dengan menggandeng Oracle, bukan Amazon Web Services, Google Cloud Platform, ataupun Microsoft Azure Cloud, penyedia infrastruktur cloud yang lebih populer. Menurut Canalys, pada akhir 2019 market share infrastruktur terbesar masih dipegang oleh Amazon dengan persentase 32,4%. Di bawahnya adalah Microsoft dan Google dengan market share masing-masing 17,6% dan 6%. "Kami belakangan ini mengalami pertumbuhan sangat signifikan dalam bisnis, yang membutuhkan peningkatan kapasitas layanan yang masif. Kami menjajaki sejumlah platform, dan Oracle Cloud Infrastructure sangat penting dalam mempercepat skalabilitas kapasitas kami dan memenuhi kebutuhan pengguna baru kami," ujar Eric Yuan, CEO Zoom dalam keterangan resminya. "Kami memilih Oracle Cloud Infrastructure karena keamanan yang paling bagus di industri ini, performa yang sangat hebat, dan dukungan yang sangat baik," tambahnya, seperti dikutip detikINET dari Cnbc, Rabu (29/4/2020). Sebelumnya Zoom sudah menggunakan infrastruktur cloud milik Amazon dan Microsoft, namun pada ekspansinya yang terbaru ini mereka memilih Oracle. Zoom sendiri disebut oleh pendiri dan chairman Oracle Larry Ellison sebagai layanan yang sangat penting selama pandemi Corona. Selama pandemi ini, banyak perusahaan dan sekolah yang menerapkan belajar dan bekerja dari jarak jauh. Di sinilah pernah Zoom -- dan sejumlah platform konferensi video lain -- berperan besar. Pengguna harian aktif Zoom kini mencapai 300 juta, meningkat dari 200 juta pada seminggu sebelumnya. Zoom juga berulang kali dilanda masalah keamanan, meski kemudian mereka berjanji akan meningkatkan keamanannya dalam beberapa bulan ke depan. Mau tahu bagaimana nasib Zoom saat pandemi Corona usai, nah kamu bisa simak pembahasannya di podcast Obat Gaptek di sini: Simak Video "Daftar Negara dan Lembaga yang Larang Penggunaan Zoom" [==] (asj/afr) Sumber

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan jika terjadi situasi yang sangat mendesak di desa, maka standar maksimal persentase Dana Desa yang dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) boleh ditingkatkan. Namun harus dengan persetujuan bupati/wali kota setempat. "Persetujuan itu sebenarnya adalah untuk validitas data. Bahwa data (calon penerima BLT Dana Desa yang telah didata) itu benar-benar valid. Karena sisi kemanusiaan harus benar-benar diutamakan dalam konteks ini," ujar Abdul Halim dalam keterangan tertulis, Rabu (29/4/2020). Seperti diketahui, alokasi jumlah Dana Desa untuk BLT disesuaikan dengan total Dana Desa 2020 yang diperoleh setiap desa. Jika desa memperoleh di bawah Rp 800 juta maka alokasi BLT sebesar 25%. Jika desa memperoleh Rp 800 juta - Rp 1,2 miliar maka alokasi BLT sebesar 30%, dan jika desa memperoleh di atas Rp 1,2 miliar maka alokasi BLT mencapai 35%. Abdul Halim menjelaskan pemberian BLT Dana Desa ini meski sudah ada ketentuan maksimalnya, namun bukan berarti tidak bisa dikembangkan. Misalnya jika suatu desa sangat terdampak secara ekonomi, maka lokasinya bisa dinaikkan. "Misalnya di suatu desa yang sangat terdampak secara ekonomi akibat wabah COVID-19, sementara aturannya maksimal pengalokasiannya 35% dari total jumlah dana desa yang didapat, bisa dinaikkan lagi, dengan catatan mendapat persetujuan dari bupati atau walikota," jelasnya. Abdul Halim juga mengatakan wabah COVID-19 berdampak pada penurunan jumlah pendapatan bagi sebagian masyarakat seperti buruh dan pekerja harian. Masyarakat miskin yang kehilangan mata pencaharian inilah yang diutamakan untuk mendapat BLT. Meski ada BLT, Abdul Halim mengatakan penerima BLT Dana Desa merupakan masyarakat yang belum mendapatkan bantuan program pemerintah lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja. "Misalnya jelas-jelas kehilangan mata pencaharian. Misalnya sopir tidak bisa bekerja karena PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan tidak punya tabungan. Tukang batu, kuli bangunan misalnya, yang tidak bisa bekerja dalam kondisi seperti ini, itu semua mereka berhak mendapatkan BLT Dana Desa," lanjut Abdul Halim. Selain itu, ia menyebut desa yang sebagian besar warganya masih dalam kondisi ekonomi yang stabil secara ekonomi, dana desa yang dialokasikan untuk BLT cukup disesuaikan dengan kebutuhan saja. "Misalnya ada sebuah daerah yang warganya mayoritas kerja di perkebunan, tidak merasakan dampak ekonomi akibat COVID-19, ya sudah tidak usah dikasih. Makanya kita tidak tentukan batas minimalnya (pengalokasian dana desa untuk BLT), kita hanya tentukan batas maksimalnya," pungkasnya. Simak Video "Peran Kepala Dusun, Rw dan Rt dalam Pencegahan Covid-19" [==] (akn/ara) Sumber

[unable to retrieve full-text content] Dari yang biasanya mencapai 100.000 per hari kini menyisakan sekitar 2.000-an penumpang.Sumber

Sore ini IHSG ditutup menguat ke posisi 4.567. == JAKARTA -- Pada akhir perdagangan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 37 poin atau 0,83 persen menjadi 4.567. Sektor infrastruktur, industri dasar, industri barang konsumsi bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada hari ini. Direktur Riset dan Investasi Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus mengatakan penguatan IHSG dipengaruhi oleh sentimen global. Beberapa negara melaporkan adanya perkembangan positif dari kasus Covid-19. "Investor meyakini upaya atas pelonggaran aktivitas di Amerika Serikat, Eropa dan Australia yang secara bertahap telah menimbulkan spekulasi bahwa kondisi kian membaik dan membuka harapan bagi pasar untuk bergerak ke atas," kata Nico, Rabu (29/4). Dari dalam negeri, menurut Nico, pelaku pasar saat ini sedang menghitung seberapa besar dampak distribusi kartu prakerja terhadap pengurangan jumlah pengangguran dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Menjelang rilis data pertumbuhan kredit bulan Maret, Nico melihat, pelaku pasar saat ini lebih berhati-hati dalam berekspektasi. Hal tersebut tercermin pada pergerakan IHSG yang kian terbatas dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, saat ini Bank Indonesia tengah merespons usulan pelaku usaha yang meminta kenaikan anggaran insentif penanganan Covid-19. Hal tersebut dinilai dapat memulihkan sektor riil. Sumber

Jakarta - Pemerintah mendorong kegiatan eksplorasi dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Minerba. Salah satu upaya untuk mendorong kegiatan eksplorasi ini penyediaan dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara. Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menjelaskan, di RUU Minerba bakal ada ketentuan pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi wajib menyediakan dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara. Dana ketahanan ini digunakan kegiatan penemuan cadangan baru. "Dana ketahanan cadangan, kita juga minta pada perusahaan untuk bisa mengalokasi ketahanan cadangan mineral dan batu bara. Gunanya untuk mencari atau eksplorasi daerah-daerah yang belum diekplorasi ataupun dia bisa mengembangkan daerah baru," katanya dalam diskusi online, Rabu (29/4/2020). Dalam RUU ini, isu pokok lain yang dimuat ialah terkait reklamasi dan pasca tambang. Bambang menuturkan, dalam RUU memuat sanksi pidana dan denda untuk mereka yang tidak melakukan reklamasi ataupun pasca tambang. "Kita me-review kembali dengan mendengar stakeholder yang paling tegas di sini penegasan sanksi adanya sanksi pidana dan sanksi terhadap denda yang lebih besar dari biasanya," ujarnya. "Di sini disebutkan pidana sampai 5 tahun denda sampai Rp 10 miliar tergantung berat tidaknya pelanggaran," ujarnya. Simak Video "Dituding Serobot Lahan Warga, 10 Karyawan Tambang Disandera" [==] (acd/ara) Sumber

Subsidi bunga kredit ditargetkan berlaku awal Mei == JAKARTA -- Pemerintah sedang menyelesaian Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang keringanan kepada nasabah kredit, baik yang pinjamannya setara dengan Kredit Usaha Rakyat yakni maksimal Rp 500 juta, kredit usaha menengah dengan pinjaman Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar, dan kredit mikro kecil dengan pinjaman di bawah Rp 10 juta. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, PP yang mengatur ditargetkan bisa rampung pekan ini dan diikuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan turunan. Artinya, kebijakan tentang keringanan bagi nasabah kredit ini bisa berlaku per pekan depan. Sri menyampaikan, keringanan berupa penundaan pembayaran cicilan kredit selama enam bulan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) nomor 1 tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Dalam pasal 11 aturan tersebut disebutkan mengenai program pemulihan ekonomi nasional yang bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku usaha. Kelompok pertama yang mendapat keringanan adalah yang kredit UMKM setara KUR baik melalui BPR, perbankan, atau perusahaan pembiayaan dengan nilai di bawah Rp 500 juta. Pemerintah mencatat, BPR menyalurkan kredit kepada 1,62 juta debitur, perbankan 20,02 juta debitur, dan perusahaan pembiayaan menyalurkan pinjaman kepada 6,76 juta debitur. Kredit oleh perusahaan pembiayaan termasuk pinjaman bagi masyarakat yang mencicil sepeda motor. "Itu jumlahnya sekitar 28,3 nasabah. Mereka dapat fasilitas tiga bulan pertama bunganya dibayarkan pemerintah sebesar 6 persen dan tiga bulan selanjutnya bunga yang ditanggung pemerintah 3 persen," ujar Menkeu usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Rabu (29/4). Sasaran keringanan yang kedua, nasabah usaha menengah dengan besaran pinjaman di antara Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar. Bagi kelompok ini, pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 3 persen selama tiga bulan pertama dan subsidi bunga 2 persen pada tiga bulan terakhir. "Bank-bank bisa memberikan restrukturisasi dengan penundaan pokok selama 6 bulan dan kemudian para debitur bisa mendapat subsidi bunga dari pemerintah," jelas Sri. Sasaran berikutnya, debitur usaha kecil dengan pinjaman di bawah Rp 10 juta. Keringanan kredit diberikan kepada pinjaman ultra mikro seperti Mekaar dengan 6,08 juta debitur, UMi dengan 1 juta debitur, dan Pegadaian dengan 10,6 juta debitur. "Mereka ini akan dapatkan juga bantuan subsidi bunga pemerintah. Untuk UMi, Mekaar dan pegadaian mendapatkan pembayaran bunga pemerintah selama 6 bulan sebesar 6 persen," jelas Sri. Pemerintah mencatat, total penundaan pokok kredit untuk nasabah KUR, UMi, Mekaar, dan Pegadaian sebesar Rp 105,7 triliun. Sedangkan penundaan angsuran untuk BPR, Perbankan, dan perusahaan pembiayaan mencapai Rp 165,48 triliun. Artinya, total penundaan angsuran keseluruhan mencapai sekitar Rp 271 triliun dari total angsuran yang ditunda selama 6 bulan. Sementara untuk kredit di luar kelompok yang sudah disebutkan di atas, misalnya koperasi, masih ada 1,7 juta debitur. Kemudian masih ada nasabah Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) sebanyak 30.000 pelaku usaha, dan UMKM yang mencatatkan diri di platform penjualan daring mencapai 3,7 juta pelaku. "Juga petani, nelayan semuanya jumlahnya 6,29 juta orang, itu juga akan mendapat subsidi bunga 6 persen selama 6 bulan dari pemerintah. Ini total kita perkirakan outstanding Rp 16,3 Triliun dan penundaan Rp 13,87 triliun," jelas Menkeu. Pemerintah, lanjut Sri, akan meminta pihak bank untuk membuat proposal pengajuan keringanan kepada debitur. Debitur yang berhak mendapat keringanan di antaranya adalah debitur yang terdampak Covid-19, memiliki rekam jejak yang baik termasuk kelancaran pembayaran kredit yang baik, dan harus memiliki NPWP dan rekam jejak pembayaran pajak yang baik. "Mereka juga tak masuk daftar hitam OJK. Dan bank-bank ini dengan proposal tersebut yang diverifikasi BPKP, kami kemudian bisa berikan subsidi bunga," jelas Sri. Sumber

Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan penghematan anggaran dalam rangka realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan dampak virus Corona (COVID-19). Salah satu anggaran yang dirampingkan adalah program cetak sawah dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP). Bahkan, anggaran program tersebut seluruhnya dihilangkan atau dinolkan untuk realokasi. Padahal, Presiden Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) Rabu (29/4) lalu meminta Kementan untuk membuka lahan sawah baru demi mengantisipasi kekeringan. Direktur Jenderal PSP Sarwo Edhy mengatakan, pihaknya menolkan anggaran cetak sawah karena masih ada lahan sawah yang diperoleh dari program tersebut pada periode 2014-2019 yang pemanfaatannya masih belum optimal. "Mengapa cetak sawah ini dihilangkan? Karena berdasarkan evaluasi BPK masih ada sawah-sawah yang merupakan cetakan 2014-2019 itu belum termanfaatkan secara optimal," ungkap Sarwo dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (29/4/2020). Oleh sebab itu, pihaknya hanya menyisakan anggaran sebanyak Rp 10,8 miliar dalam program SID (survei, investigasi dan desain). Perlu diketahui, anggaran cetak sawah sendiri tergabung dengan program SID yakni sebesar Rp 209 miliar. "Kemudian masih ada sisa Rp 10,8 miliar. Jadi di sini judulnya cetak sawah dan SID. Dari awal SID sudah berjalan sebesar Rp 10,8 miliar dan ini sudah dilakukan kontrak yaitu di provinsi Lampung, Kaltara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah," ujar Sarwo. Menurutnya, di tahun 2020 ini pihaknya hanya fokus mengoptimalkan pemanfaatan sawah-sawah dari program cetak periode 2014-2019. Selain itu, mengenai pembukaan lahan sawah baru dengan target lahan gambut, menurut Sarwo akan dilakukan oleh BUMN seluas 200.000 hektare (Ha) di Kalimantan Tengah. "Lahan gambut di kalteng betul itu instruksi dari Bapak Presiden. Itu kurang lebih 200.000 Ha, ini akan difasilitasi oleh BUMN untuk pembukaan lahan gambut di Kalteng. Kalau kami komunikasikan tadi itu di lahan bekas 1 juta Ha lahan gambut itu akan dioptimalkan kembali," jelas dia. Namun, pernyataan ini dikritik oleh anggota Komisi IV Johan Rosihan dari fraksi PKS. Ia mempertanyakan apakah cetak sawah yang merupakan program pemerintah bisa serta-merta menggunakan anggaran BUMN, sementara Kementan tak mengeluarkan anggaran sama sekali. "Itu kan tadi anggarannya dinolkan, itu pertanyaan saya. Bapak mau melaksanakan perintah presiden dengan apa? Anggap saja dengan BUMN, apakah tidak melalui APBN? Apakah kita bisa langsung begitu saja menggunakan anggaran dari mana-mana untuk mengerjakan proyek pemerintah? Itu pertanyaan saya," tegas Johan. Sarwo menjawab, memang program ini akan dibiayai penuh dari anggaran BUMN. Sementara pihaknya hanya melakukan pembinaan teknis. "Bagaimana dari sisi pertaniannya? Kita hanya melakukan pembinaan teknis. Itu atas perintah presiden," tutur Sarwo. Menurutnya, program cetak sawah ini bisa dilakukan kembali kalau hasil evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal Kementan sudah memberikan rekomendasinya. "Tahun ini divealuasi pemanfaatannya. Kemudian nanti tahun depan kalau hasilnya sudah termanfaatkan semua baru kita pikirkan kembali untuk diadakan lagi," pungkas dia. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, Jokowi meminta BUMN, Kementan, dan Pemda membuka lahan-lahan persawahan baru untuk mengantisipasi kekeringan. Targetnya 900.000 Ha lahan gambut di Kalimantan Tengah. "Itu yang sudah siap itu sebesar 300.000 Ha, juga yang dikuasai oleh BUMN ada sekitar 200.000 Ha. Ini dibuat perencanaan agar bisa ditanami padi, walaupun mungkin yield-nya lebih rendah dari pada yang lain. Namun kita perlu mengantisipasi kekeringan yang akan melanda di beberapa negara dan di Indonesia. Walaupun dari BMKG menyampaikan bahwa tidak akan ada cuaca kering ekstrim," katanya usai rapat terbatas (ratas), Selasa (28/4/2020). Simak Video " Sawah 'Mendidih' Bikin Geger di Sumenep" [==] (dna/dna) Sumber

Nilai MTN yang harus dibayarkan oleh Perumnas Rp 200 miliar. == JAKARTA -- Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menurunkan peringkat Medium Term Notes (MTN) yang diterbitkan oleh Perum Perumnas (PRNS). Peringkat MTN I/2017 Serie A diturunkan dari idBBB+ menjadi idD. Pefindo menjelaskan, diturunkannya peringkat tersebut lantaran perusahaan belum bisa membayar MTN yang telah jatuh tempo pada Selasa (28/4) kemarin. Adapun MTN yang harus dibayarkan itu yakni senilai Rp 200 miliar. "MTN mereka yang jatuh tempo kemarin ditunda pembayarannya, sehingga instrumen tersebut peringkatnya diturunkan menjadi D atau default," kata analis Pefindo, Christyanto Wijaya, saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (29/4). Menurut Christyanto, PRNS saat ini sedang berupaya meminta restrukturisasi atau keringanan terkait pembayaran MTN tersebut. Namun, proses negosiasi masih dalam tahapan awal. Di waktu yang bersamaan, Pefindo juga menurunkan peringkat beberapa MTN lainnya dari idBBB+ menjadi idCCC+. Selain MTN, peringkat perusahaan juga diturunkan dari idBBB+ menjadi idSD. Peringkat idSD mengindikasi hanya salah satu MTN yang mengalami penundaan bayar. Sedangkan untuk instrumen lainnya, PRNS masih melakukan pembayaran tepat waktu. Christyanto melihat kegiatan bisnis serta performa penjualan PRNS cukup terdampak dengan adanya pandemi Covid-19. Keduanya mengalami penurunan sejalan dengan melemahnya pertumbuhan dan aktivitas ekonomi di secara nasional. Sumber

Jakarta - Pasien sembuh COVID-19 terus mengalami peningkatan. Kemudian penambahan kasus positif terus mengalami penurunan. Hal ini disebut memberikan dampak positif untuk perekonomian nasional. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan hal tersebut menimbulkan optimisme baru untuk ekonomi. "Selalu dilihat dari asumsi pola penyebaran COVID-19 dan penanganan seperti apa. Dulu awal-awal kami perkirakan 1 bulan, tapi rupanya lebih lama," kata Perry dalam video conference di Jakarta, Rabu (29/4/2020). Dia mengungkapkan, seperti yang disampaikan oleh presiden maka titik bottomnya 2,5 bulan yakni terjadi pada April, Mei dan setengah bulan Juni dan pertengahan Juni sudah kembali membaik. Perry menyebut, bank sentral juga memantau perkembangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dari berbagai wilayah. Seluruhnya mengonfirmasi prakiraan pertumbuhan ekonomi tahun ini berada di kisaran 2,3%. "Kok masih sama? Kalau dulu kan asumsinya global lebih buruk tetapi ada perkembangan yang lebih positif dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Ini kami ukur dampaknya," jelas dia. Menurut Perry perekonomian akan membaik pada kuartal 3 dan pertumbuhan di atas 3% pada kuartal 4. Simak Video "Pandemi Corona, Pertumbuhan Ekonomi ASEAN Alami Penyesuaian" [==] (kil/fdl) Sumber

Jakarta - Anker kembali memboyong powerbank barunya ke Indonesia. Lucunya, desain produk ini mirip iPhone SE. Bernama PoweCore Slim 10000PD. Kemiripan dengan ponsel besutan Apple terletak pada tombol melingkar di bagian bawah powerbank ini. Ya mirip dengan tombol Home. Tapi tombol yang ada di PoweCore Slim 10000PD tidak menyertakan sensor sidik jari dan fungsinya sendiri untuk menghidupmatikan. Anker menghiasai tombol melingkar itu dengan LED indikator. Gunanya untuk memperlihatkan kapasitas daya yang tersimpan di dalamnya. PowerCore Slim 10000PD memiliki dua colokan USB-A dan USB-C yang terpasang sejajar pada sisi depan bagian atas. USB-A mampu mengalirkan daya maksimal sebesar 12 Watt sedangkan untuk USB-C mampu mengeluarkan daya maksimal sebesar 18 Watt. Anker memfungsikan port USB-C pada PowerCore Slim 10000PD menjadi output maupun input. Sehingga pengguna dapat menjadikan colokan USB-C untuk mengisi perangkat lain dan juga berfungsi sebagai pengisi ulang daya Powerbank itu sendiri. PowerCore Slim 10000PD punya dua port. Foto: Anker Dibutuhkan waktu sekitar 3,5 jam untuk mengisi ulang dengan menggunakan metode USB-C to USB-C. Sedangkan untuk USB-A to USB-C dibutuhkan waktu sekitar 9 jam untuk dapat mengisi ulang penuh. Dengan kapasitas 10.000 mAh, PowerCore Slim 10000PD mampu mengisi iPad 10 Pro untuk 0,8 kali atau mampu mengisi sekitar 1 kali pengisian dengan menyisakan sekitar 1500 mAh. Sedangkan untuk pengisian pada iPhone XS powerbank ini mampu mengisi hingga 3 kali pengisian dengan menyisakan sekitar 400 mAh. Sedangkan untuk perangkat android yang rata-rata memiliki daya baterai di atas 4.000 mAh, PowerCore Slim 10000PD mampu diandalkan untuk dua kali pengisian. Untuk Galaxy S20 Ultra yang memiliki kapasitas baterai 5.000 mAh Powerbank ini mampu untuk mengisi sebanyak dua kali pengisian. PowerCore Slim 10000PD tersedia di Tokopedia. Anker membandrol PowerCore Slim 10000PD harga perkenalan Rp 299 ribu. Setelah 30 April harga perangkat ini menjadi Rp 399 ribu. Simak Video "Dulu Dikira Jualan Powerbank, Siapa Sangka Vivo Kini Laris Manis" [==] (afr/fyk) Sumber

Jakarta - Maatje Benassi menjadi nama yang viral beberapa waktu lalu di media sosial. Itu dikarenakan warga Amerika Serikat ini disangkutpautkan dengan tuduhan sebagai patient zero atau pasien pertama yang menderita pandemi Corona. Melalui wawancara dengan CNN, Benassi mengaku mengalami kesulitan karena tuduhan tersebut. Ibu dua anak ini menuturkan rasanya seperti bangun dari mimpi buruk dan menjalani hari yang menyeramkan setiap harinya. "Setiap kali kamu menelusuri nama saya di Google, itu akan muncul sebagai 'patient zero'," ucapnya. Tudingan ini muncul didasari dari kunjungan Benassi pada Oktober silam ke Wuhan untuk berkompetisi di Military World Games -- walaupun tentu saja yang bertanding di sana bukan hanya dirinya. Disebut-sebut ialah penggiat teori konspirasi bernama George Webb yang salah memberikan informasi mengenai patient zero ini. Semenjak itu, media sosial menjadi ramai dengan teori konspirasi tersebut. "Sangat sulit untuk membuatnya bertanggung jawab," kata Matt Benassi, suami Maatje menanggapi soal kelakuan Webb. Namun, nasib baik, Benassi telah mendapatkan banyak pemberitaan sehingga ia bisa memberikan tanggapan mengenai kabar burung yang tidak ada buktinya itu. Demikian dilansir The Mercury. Simak Video "Bocah SD di Purwakarta Belajar Menjahit Isi Waktu Luang saat Pandemi Corona" [==] (ask/fyk) Sumber

Jakarta - Project Management Officer (PMO/manajemen pelaksana) program Kartu Pra Kerja menyebut paket pelatihan bahasa Inggris paling banyak diburu oleh para peserta yang masuk gelombang pertama. Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Pra Kerja, Denni Puspa Purbasari mengatakan jumlah peserta gelombang pertama ada 168.111 orang. "Pelatihan yang paling digemari, bahasa Inggris, yang terdiri dari paket grammar dan TOEFL ini yang paling diminati," kata Denni dalam video conference, Jakarta, Rabu (29/4/2020). Selain bahasa Inggris, Denni mengatakan paket pelatihan yang banyak diburu peserta adalah staf administrasi dan sekretaris. Lalu ada juga yang mengambil paket teknik melamar pekerjaan. "Kemudian juga sukses bisnis online shop di Instagram, design grafis juga diminati. Kemudian juga teknik menjual apapun, kemudian content creator dari YouTuber juga gede peminatnya, dan menjadi barista dan warung kopi. Kemudian teknik wawancara. itu yang paling laku," tambahnya. Menurut Denni, pada Program Kartu Pra Kerja ini ada sekitar 2000-an paket pelatihan yang tersedia di 233 lembaga pelatihan yang terkoneksi dengan delapan digital platform seperti Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id. Perlu diketahui, sudah ada 8,6 juta orang yang berhasil registrasi di website www,prakerja.go.id. Dari total itu yang menjadi peserta gelombang pertama sebanyak 168.111 orang, dan peserta gelombang kedua berjumlah 288.154 orang. Pemerintah telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 596,8 miliar untuk 168.111 peserta yang telah diterima di gelombang I. Total anggaran program Kartu Pra Kerja sebesar Rp 20 triliun yang diperuntukkan bagi 5,6 juta peserta untuk tahun ini. Simak Video "Pekerja dan Pelaku Usaha Mikro Bisa Ikut Program Kartu Prakerja" [==] (hek/ara) Sumber

Jakarta - Rancangan Undang-undang (RUU) tentang perubahan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) masih dalam pembahasan antara pemerintah dan DPR hingga saat ini. Dalam RUU ini setidaknya ada 13 isu pokok. Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menyebutkan, pertama, penyelesaian permasalahan antar sektor. Kedua, penguatan konsep wilayah pertambangan. Ketiga, memperkuat kebijakan nilai tambah. Keempat, mendorong kegiatan eksplorasi untuk penemuan deposit minerba. "Selama ini kita ketahui perusahaan-perusahaan yang berhasil merupakan produk 1980-an, mungkin 70-an sudah mulai," katanya dalam diskusi online, Rabu (29/4/2020). Kelima, pengaturan khusus tentang izin pengusahaan batuan. Keenam, reklamasi dan pasca tambang. "Intinya untuk lebih tegas dan lebih jelas apabila terjadi pelanggaran lingkungan," ujarnya. Ketujuh, jangka waktu perizinan untuk IUP dan IUPK yang terintregasi. Kedelapan, mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi dan UU Nomor 23 Tahun 2014. Kesembilan, penguatan peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan kepada daerah. Kesepuluh, penguatan peran BUMN. Kesebelas, kelanjutan operasi KK dan PKP2B. Kedua belas, soal izin pertambangan rakyat. "Selama ini seolah-olah dalam ukuran kecil, termarjinalkan. Kita berusaha bagaimana meningkatkan bargaining position penambangan rakyat," ujarnya. Terakhir, tersedianya rencana pengelolaan minerba nasional. Simak Video "Harga Elpiji 3 Kg Bakal Naik Jadi Rp 35.000" [==] (acd/ara) Sumber

Jakarta - Pandemi virus Corona (COVID-19) telah mengorbankan setidaknya sebanyak 1,94 juta pekerja dari 114.340 perusahaan dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Demikian data yang dihimpun Kementerian Ketenagakerjaan hingga 19 April 2020 lalu. Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, besarnya jumlah kasus yang disajikan pemerintah tersebut dikhawatirkan menjadi aji mumpung bagi para pelaku usaha untuk tidak memenuhi kewajibannya kepada karyawan yang dirumahkan apalagi yang di-PHK. "Saat ini kita sudah darurat PHK tapi bukan berarti data yang diajukan Kementerian Ketenagakerjaan ini kita telan mentah-mentah. Jangan sampai data-data yang bombastis ini dijadikan dalih agar orang yang di PHK itu tidak dibayar pesangon dengan alasan COVID-19," ujar Said dalam konferensi pers bertajuk MPBI Soal Omnibus Law dan May Day 2020, Rabu (29/4/2020). Pihaknya mengimbau seluruh pelaku usaha untuk tetap membayar pesangon kepada karyawannya yang di-PHK. Demikian juga menggaji penuh dan membayar THR kepada karyawan yang dirumahkan. "Kita tidak mau (korban PHK tak dapat pesangon) atau kalaupun ada yang dirumahkan upahnya tidak dibayar penuh atau THR nya tidak dibayar penuh, kita menolak sikap itu," ucapnya. Berdasarkan data KSPI, paling banyak buruh yang di-PHK berasal dari sektor pariwisata. Jumlahnya bisa mencapai 90% dari total korban PHK yang ada. "Buruh yang ter-PHK di sektor pariwisata dan UMKM, kuliner, restoran, UMKM, cindera mata, travel agent, maskapai penerbangan ini yang paling banyak ter-PHK jauh sebelum Corona, wisatawan tidak datang otomatis PHK besar-besaran, ini 80-90% di kelompok ini buruh yang ter-PHK," ungkapnya. Sedangkan, buruh yang di-PHK di sektor manufaktur hanya sebagian kecilnya saja. "Di sektor manufaktur ini belum banyak yang di-PHK tapi yang dirumahkan sudah ada terutama buruh tekstil, garmen, sepatu, makanan dan minuman, ya sudah banyak tapi yang di-PHK belum banyak," sambungnya. Said menambahkan bahwa kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah terkait korban PHK ini sebenarnya sudah cukup membantu akan tetapi khusus program Kartu Pra Kerja harus segera dibenahi. "Apa yang dilakukan pemerintah sudah benar memberikan subsidi-subsidi yang Rp 450 triliun termasuk di dalamnya kartu pra kerja, walaupun kartu pra kerja perlu kita benahi sistem yang berlangsung sekarang ini," tutupnya. Simak Video "Buruh Geruduk Gedung DPR, Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja!" [==] (fdl/fdl) Sumber