bot

Jakarta, CNBC Indonesia — Miliarder dan pendiri Bridgewater Associates, Ray Dalio, kembali angkat bicara soal pandangannya terhadap Bitcoin. Ia menilai aset kripto terbesar di dunia itu memang semakin banyak dipandang sebagai "uang alternatif", namun dia masih mempertanyakan efektivitasnya sebagai alat pembayaran maupun penyimpan nilai. "Saya tidak bisa mengatakan secara pasti seberapa efektif Bitcoin sebagai uang, tapi banyak orang melihatnya sebagai uang alternatif, jadi layak untuk diperhatikan," ujar Dalio dalam akun X, dikutip Rabu (8/10/2025). Dalio menjelaskan sebuah uang idealnya harus berfungsi sebagai alat tukar (medium of exchange) dan penyimpan nilai (storehold of wealth). Namun menurutnya, fungsi kedua jauh lebih penting, dan di titik itu Bitcoin masih menghadapi tantangan besar karena volatilitas harganya yang ekstrem. "Saya ragu ada bank sentral yang akan menjadikannya sebagai mata uang cadangan. Semua transaksi bersifat publik, tidak ada privasi, dan di masa depan ada risiko kode Bitcoin bisa dilemahkan melalui kontrol pemerintah," katanya. Meski begitu, Dalio mengaku tetap memiliki sebagian kecil Bitcoin dalam portofolionya. Ia menyebut keputusan itu sebagai bagian dari strategi diversifikasi aset. "Saya memang punya Bitcoin, tapi tidak banyak," ujarnya. Adapun Bitcoin, mata uang kripto terbesar dunia berdasarkan kapitalisasi pasar, berhasil mencetak rekor baru pada Minggu (5/10/2025). Pukul 05:12 GMT, harga Bitcoin tercatat naik hampir 2,7% ke level US$ 125.245,57. Rekor sebelumnya terjadi pada pertengahan Agustus di angka US$ 124.480, terdorong oleh regulasi yang lebih bersahabat dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump serta tingginya minat investor institusional. Kenaikan Bitcoin yang lebih dari 30% sejak awal tahun didorong oleh kombinasi beberapa faktor, termasuk arus dana masuk ke produk ETF Bitcoin, sentimen positif dari kebijakan ramah kripto di bawah pemerintahan Donald Trump, serta minat institusional yang semakin tinggi terhadap aset digital ini. Sebagai informasi, Ray Dalio juga tercatat sebagai Dewan Penasihat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Belum lama ini dia terlihat hadir saat Danantara melakukan Rapat Koordinasi Nasional Pengolah Sampah Menjadi Energi (Waste to Energy) bersama kementerian dan lembaga terkait. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Investor Aset Kripto Makin Dewasa, Pemilik Akun Tembus 16 Juta [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Investor Aset Kripto Makin Dewasa, Pemilik Akun Tembus 16 Juta (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia[1] buka suara terhadap keraguan masyarakat terkait kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM[2]) Pertamina[3] karena mengandung etanol. Menurut Bahlil, kandungan etanol yang ada di BBM Pertamina masih di batas aman dan telah memenuhi ketentuan atau standar untuk digunakan kendaraan. Pasalnya, sudah melalui uji standar yang dilakukan oleh Lemigas. Uji standar oleh Lemigas ini ditekankan juga diterapkan sama kepada badan usaha (BU) pengelolaan SPBU swasta. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Seluruh minyak atau BBM yang didistribusikan ke SPBU, baik punya Pertamina atau swasta, semua diuji lewat standar pemerintah, lewat Lemigas dan kalau tidak lolos standar, pasti tidak akan didistribusikan, dan semuanya sudah sesuai standar," ujar Bahlil ditemui di Anjungan Sarinah, Selasa (7/10). Bahlil menekankan sesuai dengan aturan, kandungan etanol dalam produk BBM itu diperbolehkan dan masih aman sampai 20 persen. Sedangkan, etanol yang ada digunakan Pertamina maksimal 5 persen pada Pertamax Green 95. "Etanol itu selama di bawah 20 persen itu nggak ada masalah. Selama etanolnya itu etanol murni 99,95 persen dan yang dilakukan oleh Pertamina itu kemarin itu adalah sudah memenuhi standar," jelasnya. Sebelumnya, PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) dan BP AKR (joint venture) mendadak membatalkan pembelian BBM dari Pertamina setelah ada kesepakatan, dengan alasan mengandung etanol. Wakil Direktur Utama PPN Achmad Muchtasyar mengatakan meski etanol yang terkandung masih sesuai ketentuan tetapi Vivo dan BP AKR memutuskan untuk mundur. "Isu yang disampaikan kepada rekan-rekan SPBU ini, adalah mengenai konten. Kontennya itu ada kandungan etanol. Nah, di mana secara regulasi itu diperkenankan, etanol itu sampai jumlah tertentu kalau tidak salah sampai 20 persen etanol, kalau tidak salah. Sedangkan ada etanol 3,5 persen," jelasnya di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Rabu (1/10). Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa penggunaan etanol dalam BBM merupakan best practice yang telah diterapkan secara internasional. Langkah ini sejalan dengan upaya global untuk menekan emisi karbon, meningkatkan kualitas udara, sekaligus mendukung transisi energi yang berkelanjutan. Ia merinci, beberapa negara yang sudah menggunakan etanol adalah Amerika Serikat 10 persen, Brasil 27 persen etanol, hingga Uni Eropa 10 persen etanol. "Penggunaan etanol dalam BBM bukan hal baru, melainkan praktik yang sudah mapan secara global," kata Pj Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dalam keterangan resmi, Jumat (3/10). ====[4] (ldy/sfr) References^ Bahlil Lahadalia (www.cnnindonesia.com)^ BBM (www.cnnindonesia.com)^ Pertamina (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Investor asing tercatat kembali melakukan aksi jual bersih. Pada perdagangan kemarin, Selasa (8/10/2025), net foreign sell mencapai Rp 89,4 miliar di seluruh pasar. BBRI menjadi saham dengan net sell asing terbesar, yakni Rp 167,3 miliar. Rata-rata asing menjual BBRI pada harga 3.692,4. Lalu EMTK menjadi saham kedua yang dilepas asing, dengan net sell Rp 114,1 miliar dan posisi ketiga dihuni oleh BMRI Rp 99,7 miliar. Selengkapnya berikut 10 saham dengan net foreign sell terbesar pada perdagangan kemarin: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI): Rp 167,3 miliar PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK): Rp 114,1 miliar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: Rp 99,7 miliar PT Bumi Resources Tbk (BUMI): Rp 89,2 miliar PT Chandra Asri Pasific Tbk (TPIA): Rp 82,4 miliar PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA): Rp 78,5 miliar PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO): Rp 66,6 miliar PT Petrosea Tbk (PTRO): Rp 66,2 miliar PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA): Rp 64,7 miliar PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN): Rp 63,7 miliar Sementara itu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,36% atau naik 29,38 poin pada penutupan perdagangan Selasa (7/10/2025). Torehan tersebut merupakan rekor harga penutupan tertinggi IHSG atau berada di level 8.169,28. Sebanyak 280 saham naik, 401 turun, dan 119 tidak bergerak. Nilai transaksi tergolong ramai atau mencapai Rp 28,74 triliun, yang melibatkan 44,56 miliar saham dalam 3,17 juta kali transaksi. Mayoritas sektor perdagangan menguat dengan saham-saham emiten blue chip dengan kapitalisasi jumbo tercatat terapresiasi bersama juga saham-saham milik konglomerat. Emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu tercatat menjadi penggerak utama kinerja IHSG. Petrindo Jaya Kreasi (CUAN) naik 24,72% ke Rp 2.220 per saham dengan kontribusi 18,15 indeks poin ke IHSG. Lalu ada saham Barito Pacific (BRPT) yang naik 3,5% ke Rp 4.140 per saham dengan kontribusi 8,72 poin dan saham Chandra Daya Investasi (CDIA) yang melesat 11,50% ke 2.230 per saham dengan sumbangsih 7,04 indeks poin. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Asing Banyak Lepas Saham Ini Jelang Libur Panjang [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Asing Banyak Lepas Saham Ini Jelang Libur Panjang (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa[1] memangkas dana bagi hasil [2](DBH) ke daerah. Salah satunya Jakarta yang DBH-nya dipangkas sekitar Rp15 triliun. Alhasil, APBD Jakarta 2026 yang seharusnya mencapai Rp95 triliun, turun menjadi Rp79 triliun. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tidak mempermasalahkan pemangkasan dana bagi hasil yang dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Pemerintah Jakarta sama sekali tidak argue terhadap itu. Kami akan mengikuti dan kami akan menyesuaikan karena kami tahu pasti langkah yang diambil oleh pemerintah pusat sudah dipikirkan secara matang, dan kami mengikuti sepenuhnya. Termasuk penyesuaian untuk dana bagi hasil," katanya usai bertemu Purbaya di Balaikota Jakarta, Selasa (7/10). Pramono menyatakan ia bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno akan memimpin secara langsung pemanfaatan penggunaan anggaran. Seluruh organisasi perangkat daerah diminta melakukan efisiensi. "Kita melakukan evaluasi secara menyeluruh, menyisir kembali belanja-belanja yang nonprioritas, menajamkan fokus belanja yang secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat di Jakarta," ujarnya. Pramono mengatakan untuk menyiasati penurunan pendanaan yang timbul akibat pemangkasan dana bagi hasil tersebut, pihaknya akan melakukan creative financing. Salah satu skema pendanaan kreatif yang akan ditempuh adalah Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah. Berbeda dengan Pramono, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda dan 17 gubernur lainnya se-Indonesia menegaskan tak setuju dengan pemotongan anggaran daerah yang dilakukan Purbaya. Delapan belas gubernur itu ramai-ramai mendatangi kantor Purbaya pada Selasa (7/10) pagi untuk memprotes kebijakan itu. Usai rapat, Sherly menegaskan tidak ada satu pun gubernur yang setuju anggarannya dipotong. "Semuanya (gubernur) tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar," kata Sherly di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/10). "Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20-30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten, bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60-70 persen, itu berat untuk pembangunan infrastruktur," sambung Sherly. Keluhan serupa disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem. Ia mengatakan anggaran untuk daerahnya bahkan dipotong hingga 25 persen. "Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing," tegas Mualem. DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN. Dana dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Ada dua jenis sumber DBH, yakni DBH yang berasal dari pendapatan pajak dan DBH yang berasal dari sumber daya alam. DBH Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Cukai Hasil Tembakau (CHT). Sementara itu, DBH yang berasal dari pendapatan SDA terdiri atas minyak dan gas bumi (migas), mineral dan batu bara (minerba), panas bumi, kehutanan dan perikanan. ====[3] Lantas apa yang harus dilakukan Purbaya terkait keluhan kepala daerah itu? Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyebut DBH memiliki peran yang sangat penting, terutama bagi daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah. Makanya, tak mengherankan daerah tersebut memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. "Ketika alokasi DBH mengalami pemangkasan, kemampuan fiskal daerah khususnya yang berkapasitas kecil menjadi terbatas sehingga berpotensi menghambat pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang telah direncanakan dalam tahun anggaran berjalan," katanya pada CNNIndonesia.com, Selasa (7/10). Dampak pemangkasan tersebut, sambung nya, semakin terasa pada daerah yang perekonomiannya bergantung pada pengelolaan sumber daya alam (SDA). Sebab, sebagian besar DBH bersumber dari sektor SDA. Di satu sisi, terjadi penurunan harga komoditas yang menyebabkan pendapatan ekspor dan penerimaan asli daerah ikut menurun. Rendy mengatakan ketika dana bagi hasil turun, sementara harga komoditas juga mengalami perlambatan, daerah penghasil SDA akan menghadapi tekanan ganda. "Akibatnya, kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan menjadi semakin terbatas," katanya. Untuk menutupi kekurangan tersebut, sambung Rendy, sebenarnya pemerintah daerah masih memiliki sumber pembiayaan lain melalui dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) yang juga merupakan transfer dari pemerintah pusat. Namun, kedua pos anggaran ini pun ikut mengalami pemangkasan, terutama untuk tahun anggaran berikutnya. Dalam situasi ini, Rendy menilai pilihan yang tersisa bagi pemerintah daerah adalah mencari sumber pendanaan alternatif. Salah satunya melalui pinjaman daerah, baik kepada bank-bank di wilayahnya maupun lembaga keuangan lainnya. "Akan tetapi, opsi ini tidak dapat dilakukan tanpa pertimbangan matang, karena pinjaman akan menimbulkan beban keuangan jangka panjang yang harus dikembalikan beserta bunganya. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, pinjaman justru dapat menggerus ruang penerimaan daerah di masa mendatang dan mempersempit kemampuan fiskal pemerintah daerah untuk mendanai program-program prioritas pada tahun-tahun berikutnya," katanya. Sementara itu, Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan pemangkasan DBH bisa tepat bila tujuannya menyehatkan fiskal dan menaikkan mutu belanja, bukan sekadar menghemat kas pusat. "Pemerintah perlu mengubah pendekatan 'potong rata' menjadi penataan berbasis kebutuhan dan kinerja: lindungi layanan dasar, logistik pangan, serta pemeliharaan infrastruktur kecil; berikan insentif bagi daerah yang cepat mengeksekusi proyek, transparan, dan rendah sisa anggaran," katanya. Syafruddin mengatakan risiko utama dari pemangkasan DBH datang dari terhambatnya gaji aparatur kontraktual, tertundanya pemeliharaan jalan dan pasar, serta turunnya pengeluaran pemerintah daerah yang selama ini menjadi jangkar permintaan di kabupaten/kota. Karena itu, ia mengatakan pemerintah perlu melakukan evaluasi berbasis data kas serta kinerja layanan. Pemerintah pusat katanya sebaiknya melakukan review tengah tahun yang menyorot tiga hal, yaitu keberlanjutan pembayaran gaji PPPK, progres dan kualitas pekerjaan infrastruktur, serta dampak ke aktivitas ekonomi lokal. Ia menilai pemotongan DBH sebaiknya diperkecil dan diarahkan ulang, bukan dibatalkan sepenuhnya. Menurutnya, pertahankan penghematan pada pos yang tidak berdampak langsung, tetapi kembalikan ruang fiskal untuk gaji, layanan dasar, dan pemeliharaan yang mendukung kelancaran distribusi barang. Lalu, terapkan mekanisme holdback bersyarat di mana sebagian DBH ditahan sampai daerah memenuhi standar transparansi, percepatan lelang, dan kualitas proyek. Setelah syarat terpenuhi, baru dana bisa segera dicairkan. "Pendekatan ini menjaga disiplin fiskal sekaligus memastikan ekonomi daerah tetap berdenyut dan investasi swasta tidak ragu melangkah," katanya. (agt) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ dana bagi hasil (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan menyuntik modal ke PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) melalui skema private placement atau Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD). PT Danantara Asset Management (Persero) atau DAM akan melakukan penyetoran modal secara tunai kepada Garuda senilai US$ 1.441.320.636, yang akan dilakukan melalui pengambilan bagian atas saham yang diterbitkan dalam PMTHMETD. Kemudian utang senilai US$ 405 juta akan dikonversi menjadi saham. Adapun utang yang dimaksud tertuang dalam Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham antara Perseroan sebagai debitur, DAM sebagai kreditur, dan Citilink sebagai obligor tanggal 24 Juni 2025. Dengan demikian total dana private placement mencapai US$ 1,84 miliar atau setara Rp 30,5 triliun (asumsi kurs Rp 16.500/US$). Dari total Rp30,5 triliun dana hasil private placement, Garuda akan mengalokasikan sebagian besar untuk penguatan operasional dan modal kerja Citilink, perawatan armada, hingga ekspansi pesawat. Langkah ini menjadi bagian penting dalam restrukturisasi keuangan dan pemulihan kinerja Garuda Group. Rincian penggunaan dana tersebut antara lain, sebesar 29% digunakan untuk pembiayaan modal kerja dan operasional, yang meliputi pembayaran biaya perawatan dan perbaikan pesawat. Lalu, sebesar 37% digunakan untuk melakukan peningkatan modal pada Citilink dalam rangka pembiayaan modal kerja dan operasional Citilink, yang meliputi pembayaran biaya perawatan dan perbaikan pesawat. Kemudian, sebesar 22% digunakan untuk melakukan ekspansi armada Perseroan dan Citilink. Sisanya, sebesar 12% digunakan untuk melakukan peningkatan modal pada Citilink, yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran atas utang pembelian bahan bakar pesawat Citilink dari Pertamina periode 2019 hingga 2021. Sebagai informasi, manajemen Garuda menjelaskan, alasan dilakukan aksi korporasi tersebut karena, meski GIAA berhasil menurunkan nilai utang dan memperbaiki nilai ekuitas usai restrukturisasi penyelamatan yang telah dilakukan pada 2022, masih terdapat beberapa kondisi yang menghambat transformasi untuk menjadi perusahaan yang sehat. Hambatan transformasi tersebut antara lain, belum terealisasinya rencana rights issue tahap II untuk investor strategis atau investor lainnya. Kemudian GIAA belum membukukan ekuitas positif sehingga menghambat akses pendanaan dan terdapat potensi delisting. Selain itu, adanya peningkatan realisasi maintenance dan restorasi pesawat yang menyebabkan kinerja operasional Perseroan dan Citilink menurun. Lalu, restrukturisasi penyelamatan berfokus pada Perseroan dan belum menyertakan anak usahanya, termasuk Citilink. Serta, pemulihan trafik penerbangan yang lebih lambat dari proyeksi awal Perseroan. Manajemen mengingatkan, usai dilaksanakannya PMTHMETD, maka pemegang saham publik dapat terdilusi dari semula sebesar 27,46% menjadi sebesar 5,03%. Selanjutnya, GIAA akan meminta persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada 12 November 2025 di Tangerang. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 20 Oktober 2025 pukul 16.00 WIB. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Manajemen Garuda (GIAA) Buka Suara Soal Kabar Suntikan Dana Danantara [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Manajemen Garuda (GIAA) Buka Suara Soal Kabar Suntikan Dana Danantara (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Sebanyak 18 gubernur[1] ramai-ramai menyampaikan protes kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[2] terkait pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD[3]). Mereka yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu datang langsung ke Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat, Selasa (7/10) pagi. Ada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, hingga Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Aceh, misalnya, yang menjelaskan anggaran mereka dipotong 25 persen oleh pemerintah pusat. Mualem menegaskan dirinya tidak sepakat dengan pemotongan tersebut. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing," kata Mualem selepas bertemu Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/10). Di lain sisi, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyebut pemotongan TKD berdampak serius terhadap operasional daerahnya. Berkurangnya dana pemerintah daerah (pemda) diklaim mengganggu pembangunan hingga pembayaran gaji pegawai. Mahyeldi mendesak pemerintah mengembalikan besaran duit transfer ke daerah tersebut. Jika tidak, ia meminta pemerintah pusat memikul kewajiban membayar gaji aparatur sipil negara (ASN) di daerah. "Tentu harapan kita di daerah adalah bagaimana TKD ini dikembalikan lagi. Kalau enggak, mungkin gaji pegawai bisa diambil oleh pusat ... Kita harapkan seluruh gaji pegawai (pemda) ini bisa dari pusat semuanya, itu yang menjadi harapan kita," tegasnya. Penurunan TKD di APBN 2026 memang menjadi sorotan. Pemerintah bahkan awalnya hanya menganggarkan Rp650 triliun atau lebih rendah 29 persen dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp919 triliun. Gejolak di daerah sempat pecah gara-gara banyak pemda langsung mengerek tarif pajak secara gila-gilaan. Purbaya Yudhi Sadewa yang baru menjabat sebagai menteri keuangan pada Senin (8/9) akhirnya menambah Rp43 triliun dana TKD untuk tahun depan, yakni dari Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Al Haris menegaskan para gubernur memang sengaja meminta waktu Purbaya karena ingin menyampaikan langsung keluh kesah terkait pemotongan dana TKD. Ia menilai Menkeu Purbaya cukup responsif menyikapi keluhan para kepala daerah. Pemerintah pusat, menurut Al Haris, berjanji melakukan evaluasi besaran TKD di 2026. "Pak Menteri (Purbaya) respons tadi, beliau responsif sekali. Nanti di 2026 karena sudah menjadi produk hukum undang-undang, APBN, beliau tadi berjanji di 2026 sambil nanti berjalan, evaluasi lagi yang TKD ke daerah," beber pria yang juga berstatus sebagai Gubernur Jambi. Di lain sisi, Gubernur Malut Sherly Tjoanda menegaskan 18 kepala daerah yang hadir di Kantor Purbaya itu tak setuju dengan pemotongan anggaran daerah. Ia menyoroti beban gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang cukup besar masih harus ditanggung pemda. Ada juga janji-janji kepala daerah untuk melakukan pembangunan jalan dan jembatan. Menurut Sherly, anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan hal tersebut cukup besar. "Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20 persen-30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60 persen-70 persen, itu berat untuk pembangunan infrastruktur," beber Sherly. Purbaya mengaku paham dengan keluhan yang disampaikan para gubernur tersebut. Ia juga melihat anggaran atau duit transfer ke daerah yang dipotong memang terlalu banyak, tetapi ia belum bisa mengabulkan permohonan para kepala daerah itu sekarang. Misalnya, terkait pelimpahan pembayaran gaji pegawai pemda kepada pemerintah pusat. "Belum kita putuskan (usul agar pemerintah pusat menanggung semua beban gaji pegawai pemda)," tegas Purbaya dalam Konferensi Pers di Kemenkeu, Jakarta Pusat. "Kalau dia (para gubernur) mah minta semuanya ditanggung saya. Itu normal, permintaan normal, tapi kan kita hitung kemampuan APBN seperti apa. Apalagi, ini 9 bulan pertama (2025) kan ekonominya melambat. Naik turun, tapi cenderung turun terus. Jadi, kalau diminta sekarang, pasti saya enggak bisa," jelasnya. Kendati demikian, Purbaya berjanji menambah lagi anggaran TKD tahun depan, asalkan ekonomi Indonesia sudah bagus. Itu akan tercermin dari pendapatan pajak yang naik hingga tidak ada lagi kebocoran dari sisi kepabeanan dan cukai. Ia juga berpesan agar para gubernur memperbaiki citra serta kinerja. Pasalnya, Purbaya melihat petinggi-petinggi pemerintah pusat tidak suka dengan kelakuan pemda selama ini dalam menggunakan anggaran. "Kalau mereka (pemerintah daerah) mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu sudah bagus. Anggarannya enggak ada yang hilang sana-sini, tapi salah satu concern di sana adalah banyak melesetnya," sindir Purbaya. "Saya kan ke pemerintahan, baru. Image mereka (pemda) kurang bagus kan di mata pemimpin-pemimpin di atas, kelihatannya. Jadi, kalau mereka bisa perbaiki image itu, ya enggak ada keberatan. Desentralisasi jalan lagi, bukan sentralisasi," tandasnya. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, berikut daftar gubernur yang hadir langsung dalam audiensi dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa: 1. Jambi 2. Kalimantan Timur 3. Kalimantan Utara 4. Bangka Belitung 5. Banten 6. Kepulauan Riau 7. ⁠⁠Jawa Tengah 8. ⁠Sulawesi Tengah 9. Maluku Utara 10. ⁠Sumatera Barat 11. ⁠DI Yogyakarta 12. Papua Pegunungan 13. ⁠Bengkulu 14. Aceh 15. Sumatera Utara 16. Lampung 17. Sulawesi Selatan 18. NTB ====[4] (skt/pta) References^ gubernur (www.cnnindonesia.com)^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ TKD (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Indeks [1]Harga Saham[2] Gabungan (IHSG[3]) diproyeksi menguat pada Rabu (8/10). Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana menuturkan pola gerak IHSG terlihat bakal berlanjut menguat 0,36 persen ke 8.169, namun masih didominasi oleh tekanan jual. "Sehingga IHSG diperkirakan akan menguji 8.260-8.302," ujarnya dalam riset hariannya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dengan sentimen tersebut, Herditya memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 8.009 dan 8.022. Sedangkan, resistance di rentang 8.217 dan 8.260. Senada, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan IHSG cenderung mengalami konsolidasi dengan potensi melanjutkan wave iii menuju area 8.200-8.246 apabila tetap berada di atas 8.116. Meskipun demikian, ia mengimbau perlu diantisipasi dimulainya koreksi wave iv apabila IHSG gagal melewati level 8.246. "Indikator MACD menunjukkan IHSG dalam kondisi netral," kata Ivan. Hari ini, Ivan memproyeksi IHSG bakal berada di level support 8.116, 8.076, 8.034 dan 8.005. Sementara level resistance-nya di 8.192, 8.246 dan 8.300. IHSG ditutup di level 8.169 pada Selasa (7/10) sore. Indeks saham menguat 29,38 poin atau naik 0,36 persen dari perdagangan sebelumnya. Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp28,77 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 44,59 miliar saham. ====[4] (ldy/agt) References^ Indeks (www.cnnindonesia.com)^ Saham (www.cnnindonesia.com)^ IHSG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia[1] menargetkan seluruh desa dan dusun di Indonesia sudah teraliri listrik[2] 100 persen paling lambat pada akhir 2029. Target ini menjadi bagian dari agenda besar pemerintah untuk mewujudkan keadilan energi di seluruh wilayah Tanah Air. Menurut Bahlil, saat ini masih ada lebih dari 5.000 desa dan 4.000 dunusn yang belum merasakan kehadiran listrik secara utuh dalam kesehariannya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Masih ada sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun di Indonesia yang belum memiliki listrik. Target Presiden, di penghujung 2029, seluruh kampung itu sudah harus memiliki listrik," dalam acara Indonesia Langgas Berenergi yang digagas Detik dan CNN Indonesia, di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (7/10). Bahlil menyebutkan percepatan elektrifikasi menjadi salah satu prioritas utama kementeriannya di periode ini. Oleh sebab itu, Kementerian ESDM akan mengerahkan berbagai skema pembiayaan dan kerja sama, baik dengan BUMN maupun swasta, untuk memperluas akses listrik hingga ke pelosok. Ia menegaskan, pemerataan akses energi bukan sekadar urusan pembangunan infrastruktur, tetapi juga bagian dari keadilan sosial. Sebab, ia pernah merasakan betapa menyiksanya tidak memiliki akses listrik. "Saya punya sejarah pribadi dengan hal ini. Saya lahir di kampung yang tidak ada listrik. Saya tidak lahir di Puskesmas, saya lahir di Mamabiang. Kalau waktu itu salah angkut, mungkin saya tidak tahu jadi apa," ceritanya. Bahlil mengaku pengalaman masa kecil tanpa listrik membuatnya bertekad memperjuangkan agar tidak ada lagi generasi yang hidup dalam gelap. "Saya tidak ingin generasi berikut merasakan apa yang saya rasakan dulu, lahir tanpa lampu listrik," imbuhnya. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian ESDM akan mendorong program swasembada energi desa dengan memanfaatkan potensi energi baru dan terbarukan (EBT) di daerah. Program elektrifikasi desa ini juga akan diarahkan agar berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat. Pemerintah menilai, dengan adanya listrik, aktivitas produktif di desa seperti UMKM, industri rumahan, serta layanan pendidikan dan kesehatan akan lebih berkembang. "Insyaallah ke depan kita akan dorong untuk bisa swasembada energi," ujar Bahlil. ====[3] (ldy/sfr) References^ Bahlil Lahadalia (www.cnnindonesia.com)^ listrik (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina[1] (Persero) menargetkan penggabungan (merger) tiga anak usaha yakni Pertamina Patra Niaga (PPN), Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan Pertamina International Shipping (PIS) bisa selesai dalam waktu dekat atau sebelum tahun berakhir. Direktur utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius mengatakan saat ini proses penggabungan tengah berjalan dan pihaknya akan meminta arahan Danantara sebagai pemegang saham terkait penggabungan ini. "Jadi prosesnya masih berjalan, memang kita targetnya sebelum akhir Desember 2025 sudah restrukturisasi, itu sudah jalan," kata Simon ditemui usai acara Indonesia Langgas Berenergi yang digagas Detik dan CNN Indonesia, di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (7/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Sebelum akhir tahun, Simon berharap seluruh proses penggabungan sudah selesai dan ketiga anak usaha tersebut menjadi satu perusahaan. "Mudah-mudahan (akhir Desember 2025) sudah eksekusi," ujarnya. Sementara, rencana penggabungan Pelita Air ke Garuda Indonesia masih dalam tahap kajian. Namun, kedua perusahaan sudah sembari berjalan pembahasannya dan juga laporan ke Danantara. "Jadi kalau memang bisa tergejar sebelum 2025 mungkin lebih cepat. Jadi sudah paralel semua sekarang," jelasnya. Sebelumnya, Simon mengatakan penggabungan tiga anak usaha ini tujuannya agar peran perusahaan selaras dan sejalan dengan arah Danantara. Alasan lain penggabungan karena laba salah satu dari tiga perusahaan turun yang disebabkan oleh lemahnya permintaan global karena kondisi yang tak menentu. Padahal, produksi kilang terus meningkat karena banyak kilang-kilang baru. "Dengan demikian, dengan kondisi yang kurang favorable untuk kita, kilang ini marginnya kan semakin kecil. Nah, dengan marginnya semakin kecil, tentunya secara keseluruhan, secara konsolidasi kan akan berpengaruh kurang baik ke bottom line perusahaan," ujar Simon dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Kamis (11/9). "Dengan demikian, supaya lebih efektif memang ada beberapa kajian di kita untuk menggabungkan antara Kilang, PIS, dan PPN," pungkasnya. ====[2] (ldy/sfr) References^ Pertamina (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina[1] (Persero) menargetkan Indonesia menjadi raja atau pemain utama Pembangkit Listrik[2] Tenaga Panas Bumi (PLTP[3]) di dunia pada 2029. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan saat ini kapasitas PLTP Indonesia menjadi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat (AS). Ditargetkan, kapasitas itu naik ke posisi nomor 1 dalam beberapa tahun ini "Sudah menjadi komitmen juga bersama Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dari Kementerian SDM, kemungkinan 2029 kita akan tingkatkan dan kita berharap supaya install capacity pada 2029 akan menjadi nomor 1 di dunia," kata Simon dalam acara Indonesia Langgas Berenergi yang digagas Detik dan CNN Indonesia, di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (7/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Selain itu, Pertamina juga mendorong sumber daya lainnya untuk menjadi energi bersih. Misalnya, dari tebu (etanol) dan sawit (biodiesel) menjadi campuran bahan bakar minyak (BBM). Untuk etanol, saat ini Pertamina memiliki produk BBM Pertamax Green 95 yang merupakan campuran 95 persen bensin dan 5 persen etanol. Kemudian, untuk biodiesel saat ini sudah masuk di tahap B40, diharapkan bisa meningkat menjadi B50 di tahun depan. "Untuk peningkatan low carbon business kita yang pertama yang sudah disampaikan Pak Menteri tadi adalah mendorong ekosistem biofuel, kita sudah dengan B40 dan nanti dengan tahun depan Pak Menteri sampaikan E10 (Etanol 10 persen). Saat ini kami Pertamina sudah ada produk E5 yaitu Pertamax Green 95, jadi artinya itu 5 persennya adalah etanol," jelasnya. Tak hanya itu, Simon mengungkapkan pihaknya juga mengembangkan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) atau penangkapan dan penyimpanan karbon adalah teknologi untuk menangkap emisi karbon dioksida (CO2) dari sumber industri besar seperti pembangkit listrik dan pabrik. "Di samping itu banyak juga teknologi carbon capture dan tentunya inisiatif-inisiatif lainnya yang kita yakin bahwa ini harus berjalan selaras agar supaya bisa align dengan misi, tugas, dan arahan dari pemerintah begitu juga lewat Kementerian regulator kita, Kementerian ESDM," pungkasnya. ====[4] (ldy/sfr) References^ Pertamina (www.cnnindonesia.com)^ Listrik (www.cnnindonesia.com)^ PLTP (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) sebagai emiten distribusi daging dan produsen olahan daging sapi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah. Direktur Utama BEEF Imam Subowo mengatakan, program tersebut dapat menjadi salah satu pendorong penjualan perseroan ke depannya. "Perseroan sangat optimis bahwa MBG ini akan menjadi salah satu katalis utama untuk perkembangan penjualan ke depan," ucapnya dalam public expose insidentil secara virtual, Selasa (7/10/2025). Imam mengaku, meskipun hingga saat ini belum berkontribusi terhadap pendapatan perusahaan secara langsung, namun secara tren sudah mulai terlihat. "Selama ini yang artinya berdampak secara langsung itu kepada distributor dan retailer yang ada di kami. Kalau yang kami secara langsung sementara ini masih belum. Tetapi kami yakin kalau melihat perkembangan tren penjualan kami, rasanya kami sangat optimis bahwa ini akan menjadi katalis untuk program-program bangan ke depan khususnya terkait dengan protein dalam hal ini," jelasnya. Selain itu, perseroan juga mulai mempersiapkan produk-produk olahan dengan harga terjangkau dan ekonomis namun tetap dengan kualitas yang terjaga. "Inisiasi oleh pemerintah program ini sangat luar biasa dan sangat relevan dengan visi kami. Visi kami juga salah satu juga menyediakan pangan dalam hal ini protein. Khususnya berkait dengan daging yang berkualitas," pungkasnya. (wia) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Penerima Makan Bergizi Gratis Mau Dilindungi Asuransi, OJK Godok Skema [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Penerima Makan Bergizi Gratis Mau Dilindungi Asuransi, OJK Godok Skema (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia bakal membangun Pembakit Listrik Tenaga Surya (PLTS[1]) dengan kapasitas hingga 100 gigawatt (GW) tanpa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN[2]). Menurut Bahlil, pembangunan PLTS nantinya hanya akan menggunakan sedikit anggaran negara, sementara sisanya akan dikerja samakan antara PT PLN (Persero) dengan swasta. "Jadi yang pertama, kita mengerjakan ini tidak memakai dana APBN. Sedikit sekali. Kita akan pakai kolaborasi dengan swasta. Contoh di PLN, kita ke depan akan membangun solar panel 80-100 gigawatt," ujar Bahlil dalam acara Indonesia Langgas Berenergi yang digagas Detik dan CNN Indonesia, di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (7/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Nantinya, pembiayaan investor akan dicari yang bisa memberikan persyaratan pinjaman paling ringan. Misalnya, suku bunga di bawah pasar hingga jangka waktu pembayaran yang panjang. "Ini kita akan pakai investor dari luar negeri berkolaborasi dengan PLN. Kita cari pinjaman lunak," jelasnya. Rencana ini, kata Bahlil, tujuannya untuk mencapai target kemandirian energi dalam negeri. Sebab, ini juga salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Namun, dalam hal ini, pihaknya akan berusaha menciptakan energi yang bersih demi masa depan bangsa yang lebih baik. Salah satunya, melalui program Energi Baru Terbarukan (EBT). "Nah, ini untuk anak-anak generasi Gen Z ini kan mau yang bersih-bersih. Jadi kita kasih untuk yang bersih. Kita mempunyai matahari, kemudian angin, kemudian air, dan panas bumi," tegasnya. ====[3] (ldy/pta) References^ PLTS (www.cnnindonesia.com)^ APBN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Prabumulih, CNN Indonesia -- Produksi liquefied petroleum gas (LPG[1]) di wilayah kerja PT Pertamina[2] EP (PEP) Zona 4 Regional 1 Sumatera [3]melonjak signifikan sepanjang tahun ini. Per September 2025, total produksi LPG tercatat 16.547 ton, naik 54,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10.693 ton. Kenaikan tajam ini sekaligus menegaskan peran strategis PEP Zona 4, terutama melalui Prabumulih Field, sebagai tulang punggung pasokan LPG domestik di wilayah Sumatera. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dari data perusahaan, rata-rata produksi harian LPG juga meningkat dari 39,6 metrik ton per hari menjadi 61,3 metrik ton per hari dalam satu tahun terakhir. Peningkatan kinerja tersebut tak lepas dari kontribusi berbagai lapangan gas di bawah Zona 4, salah satunya Lapangan Limau Timur yang dikelola oleh PT Titis Sampurna sebagai operator operasi dan pemeliharaan fasilitas pengolahan gas (OEM). Dari lapangan inilah sebagian besar pasokan LPG dihasilkan dan diolah sebelum disalurkan ke jaringan distribusi nasional. Operation & Production Superintendent PT Titis Sampurna Bambang Sri Hardono menjelaskan bahwa sejak awal 2025, perusahaan terus berupaya menjaga stabilitas produksi gas dan LPG melalui serangkaian inovasi dan perawatan fasilitas secara berkala. "Untuk produk LPG, lifting kami rata-rata dari Januari hingga September 2025 mencapai 60,8 ton per hari, melampaui target harian kami di 56,8 ton," ujar Bambang dalam media briefing di Site LPG Plant Limau Timur, Prabumulih, Selasa (7/10). "Kumulatifnya hingga September sudah mencapai 16.601 ton. Dari sisi LPG, ini cukup menggembirakan karena kami berhasil melampaui target yang ditetapkan," tambahnya. Meski begitu, Bambang mengakui ada sejumlah tantangan teknis di lapangan, terutama dari sisi kondisi reservoir yang berfluktuasi dan berdampak pada aliran gas. "Ada faktor-faktor alamiah yang memengaruhi tekanan reservoir, sehingga kami perlu menyesuaikan pola operasi. Tapi dengan langkah preventive maintenance yang disiplin, operasi kami tetap terjaga," jelasnya. Titis Sampurna membagi kegiatan operasionalnya ke dalam beberapa divisi besar, seperti operation, maintenance, operation support, engineering support, hingga finance dan administrasi, yang seluruhnya saling terintegrasi untuk menjaga kelancaran proses lifting. Hingga kuartal ketiga 2025, tercatat lebih dari 230 kegiatan preventive maintenance telah diselesaikan. Selain menjaga reliabilitas fasilitas eksisting, Titis Sampurna juga tengah menyiapkan proyek pengembangan di Lapangan Limau Timur untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi LPG dan kondensat di tahun depan. Salah satunya melalui pembangunan pipa Fiber Reinforced Plastic (FRP) serta modifikasi fasilitas kompresor gas di beberapa stasiun utama. "Dengan modifikasi di SP (Stasiun Pengumpul) Beringin A, kami memperoleh tambahan LPG sekitar 20 ton, sementara proyek modifikasi berikutnya di SKG-10 PMB dan SKG-3 di struktur Tundan dan Kemala diproyeksikan menambah 28 ton LPG serta 50 barel kondensat per hari," ungkap Bambang. "Kalau semuanya rampung, produksi LPG bisa naik dari 60 ton per hari menjadi sekitar 86 ton per hari di awal 2026, dan kondensat kami naik ke 306 barel per hari," tuturnya. Langkah ini, menurut Bambang, sejalan dengan komitmen Pertamina untuk menjaga pasokan energi domestik, khususnya di wilayah Sumatera. Dengan terus mengoptimalkan potensi lapangan gas tua serta menambah efisiensi pengolahan, Titis Sampurna berperan penting memperkuat rantai pasok LPG nasional. Data dari PEP Zona 4 menunjukkan bahwa peningkatan produksi LPG juga ditopang oleh penerapan teknologi CO2 Removal Plant dan LPG Processing Packages, yang memungkinkan proses pemurnian gas lebih efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, proyek lowering pressure turut membuka potensi gas dari sumur bertekanan rendah yang sebelumnya belum termanfaatkan optimal. ====[4] (del/pta) References^ LPG (www.cnnindonesia.com)^ Pertamina (www.cnnindonesia.com)^ Sumatera (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan dosa 26 pegawai [1]Direktorat Jenderal Pajak (DJP[2]) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang baru saja dipecat[3]. Menurutnya, pemecatan itu berdasarkan temuan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto. Ia mendukung aksi bersih-bersih yang dilakukan oleh anak buahnya itu. "Mungkin dia (Dirjen Pajak Bimo Wijayanto) nemuin orang-orang (pegawai DJP) yang menerima uang, yang enggak bisa diampuni lagi, ya dipecat," ungkap Purbaya dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Ya biar saja (pegawai DJP dipecat), kita lakukan pembersihan di situ. Message-nya adalah ke teman-teman Pajak yang lain, sekarang bukan saatnya main-main lagi!" wanti-wanti sang menteri. Sang Bendahara Negara juga menuturkan upaya Kemenkeu untuk memperbaiki coretax. Perbaikan sistem administrasi perpajakan canggih milik negara itu diklaim akan rampung pada bulan Oktober 2025. Menkeu Purbaya turut mengklarifikasi soal ahli teknologi informasi (IT) yang diminta untuk memperbaiki coretax. Ia menegaskan ahli tersebut bukan berasal dari luar negeri. "Coretax mungkin satu bulan selesai. Yang orang bilang enggak mungkin, saya kirim ahli. Ahlinya tuh bukan dari luar negeri, luar itu ahli luar (Kementerian) Keuangan. Orangnya jago, dia bilang bisa satu bulan ini," jelasnya optimistis soal pembenahan coretax. "Dua minggu lagi (sisa Oktober 2025), 15 hari lagi berarti ya? Kemungkinan kalau meleset sedikit enggak apa-apa, tapi kelihatannya sudah clear," imbuhnya. Terpisah, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto yang baru menjabat sejak akhir Mei 2025 lalu memang terkenal berani memecat pegawai nakal di DJP. Ia baru-baru ini mengumumkan sudah memecat 26 pegawai, terhitung sejak awal memimpin Ditjen Pajak. Bimo menekankan pemecatan itu dilakukan tanpa pandang bulu. Hal ini ditempuh demi menjaga integritas institusi, terlebih jika anak buahnya terbukti melakukan tindakan fraud. DJP mengklaim terus berbenah demi menjaga kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan, Bimo menilai kepatuhan pajak secara sukarela akan sulit terbentuk. Negara pada akhirnya berpotensi mengalami penurunan efektivitas dalam mengumpulkan penerimaan. "Dapat kami laporkan, kami dengan sangat menyesal sudah memecat 26 karyawan, kemudian hari ini di meja saya tambah lagi 13 (daftar pegawai DJP yang akan dipecat)," kata Bimo dalam Peluncuran Piagam Wajib Pajak di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Jumat (3/10), dikutip dari Antara. "Seratus rupiah saja ada fraud yang dilakukan oleh anggota kami, akan saya pecat! Handphone saya terbuka untuk whistleblower dari bapak, ibu, dan saya jamin keamanannya," sambungnya. ====[4] (skt/pta) References^ pegawai (www.cnnindonesia.com)^ DJP (www.cnnindonesia.com)^ dipecat (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Utama PT Pertamina[1] (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan kilang[2] atau Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan[3] bisa mulai beroperasi di bulan depan. Kilang RDMP Balikpapan memiliki kapasitas pengolahan hingga 90 ribu barel per hari dan diharapkan bisa menjadi penopang peningkatan kapasitas kilang. "Mudah-mudahan di November, tanggal 10 November adalah kita akan mulai on stream proyek RDMP Balikpapan yaitu Refinery Development Master Plan Balikpapan yang nanti akan meningkatkan kapasitas pengolahan kilang," ujar Simon dalam acara Indonesia Langgas Berenergi yang digagas Detik dan CNN Indonesia, di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (7/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kilang minyak raksasa ini memang sempat mengalami defisit progres, sehingga dalam beberapa waktu terakhir memang digenjot pengerjaannya. Sebelumnya, Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza mengatakan pihaknya memang terus memaksimalkan produksi di sektor hulu demi menggenjot target yang telah disusun dalam roadmap perusahaan. "Di periode 2025 hingga 2029, Pertamina menargetkan untuk meningkatkan produksi minyak dari 560 ribu barel per hari menjadi 914 ribu barel per hari di 2029," jelasnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Kamis (11/9). Demikian juga untuk gas alam, Pertamina menargetkan kenaikan produksi dari 2.700 juta standar kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/MMSCFD) ke 3.470 MMSCFD produksi pada 2029. Kemudian, untuk mendukung ketahanan energi, khususnya BBM, Pertamina juga akan meningkatkan intake dari kilang kita dari 315 juta barel di 2025 menjadi 382 juta barel di 2029. "Kemudian, juga untuk melayani masyarakat, untuk BBM, kita melihat, kami menargetkan peningkatan penjualan BBM dari saat ini 72 juta kiloliter menjadi 90 juta kiloliter di 2029," pungkas Oki. ====[4] (ldy/pta) References^ Pertamina (www.cnnindonesia.com)^ kilang (www.cnnindonesia.com)^ Balikpapan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina[1] (Persero) bakal memaksimalkan produksi minyak[2] dengan mengikuti tender wilayah kerja (WK) baru yang akan dilelang oleh Kementerian ESDM[3] melalui SKK Migas. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan ada sekitar 74 kilang yang rencananya bakal dilelang dalam beberapa tahun ke depan. "Memang yang paling ideal adalah meningkatkan produksi dengan masuk ke wilayah-wilayah kerja baru, yang oleh Kementerian ESDM sudah didorong akan dalam waktu 1-2 tahun ini sekitar kurang lebih 74 wilayah kerja yang akan dilelang," ujar Simon dalam acara Indonesia Langgas Berenergi yang digagas Detik dan CNN Indonesia, di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (7/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menurut Simon, apabila perseroan memenangkan lelang, maka bisa membantu menambah produksi minyak. Tujuannya, untuk mengurangi ketergantungan impor minyak. "Dengan demikian, ketika kita masuk ke wilayah baru, kita mendapat temuan-temuan baru, itu akan sangat signifikan untuk menambah produksi nasional kita. Nah di samping itu, di sisi bisnis existing, kita juga mendorong untuk peningkatan kapasitas kilang-kilang kita," jelasnya. Oleh sebab itu, Simon mengatakan sangat terbantu dengan masukan yang disampaikan oleh berbagai pihak, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai pengelolaan kilang. "Kalau kemarin kita sempat mendengar Pak Menteri Keuangan menyampaikan bahwa mungkin tidak banyak kilang yang dibangun, tentunya itu menjadi masukan berharga buat kami," terangnya. Terbaru, ada proyek pengembangan kilang atau Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang ditargetkan bisa mulai beroperasi di bulan depan. Kilang RDMP Balikpapan memiliki kapasitas pengolahan hingga 90 ribu barel per hari dan diharapkan bisa menjadi penopang peningkatan kapasitas kilang. "Mudah-mudahan di November, tanggal 10 November adalah kita akan mulai on stream proyek RDMP Balikpapan yaitu Refinery Development Master Plan Balikpapan yang nanti akan meningkatkan kapasitas pengolahan kilang," tegasnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya menyebut Pertamina malas-malasan membangun kilang. Menurutnya, Indonesia sudah puluhan tahun tak punya kilang baru. Hal ini membuat Indonesia harus terus mengimpor minyak. Menurutnya, hal ini membuat Indonesia rugi besar. "Kilang itu bukan kita enggak bisa bikin atau enggak bisa bikin proyeknya, cuma Pertamina malas-malasan saja," ujar Purbaya pada Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (30/9). ====[4] (ldy/pta) References^ Pertamina (www.cnnindonesia.com)^ produksi minyak (www.cnnindonesia.com)^ Kementerian ESDM (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM[1]) membuka peluang menambah kuota impor bahan bakar minyak (BBM[2]) untuk perusahaan swasta, seperti Shell[3] dan BP-AKR, tahun depan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan pemerintah tak ingin kejadian tahun ini terulang. Namun, ia tak bisa memastikan apakah penambahan kuota impor BBM untuk tahun depan akan dilakukan. "Kemungkinan selalu ada. Cuman kalau saya ngomong sekarang kan saya salah, saya kan belum menghitung. Kemungkinannya ada," kata Laode saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta Selatan, Selasa (7/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Saat ditanya apakah penambahan kuota impor BBM untuk swasta juga akan dilakukan tahun ini, Laode membantah. Ia menegaskan pemerintah sudah memberi kuota untuk masing-masing perusahaan. Ia berkata pemerintah juga telah mengizinkan perusahaan swasta mengimpor BBM dengan kuota milik Pertamina. Dengan demikian, ia merasa tak ada urgensi menambah kuota untuk perusahaan swasta tahun ini. "Untuk tahun 2025 tetap melanjutkan kolaborasi antara swasta dan Pertamina," ujarnya. Laode mengatakan pemerintah mempertimbangkan banyak hal dalam penentuan kuota impor BBM. Salah satunya keseimbangan neraca perdagangan. Pemerintah juga mengukur kuota impor BBM berdasarkan pemakaian tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, kata dia, pemerintah juga sudah memberikan kuota impor BBM ke perusahaan swasta berdasarkan penggunaan tahun 2024. Ia menyebut sistem ini sudah diterapkan bertahun-tahun. Tahun ini memang berbeda karena ada pergeseran konsumen dari SPBU Pertamina ke SPBU swasta. "Sekian puluh tahun kita, puluhan tahun ada swasta, tidak ada masalah. Adanya tahun ini karena shifting, tiba-tiba shifting itu grafik naik nih," ujarnya. Sebelumnya, Shell, BP-AKR, dan sejumlah perusahaan penjual BBM mengadu ke Kementerian Investasi/BKPM soal kehabisan stok BBM. Mereka menyinggung nasib investasi usai peristiwa ini. Wakil Menteri Investasi/BKPM Todotua Pasaribu merekomendasikan penambahan kuota impor BBM untuk swasta. "Salah satunya itu (penambahan kuota impor BBM), tetapi setelah kita lihat tadi kan memang ini memang ada porsi kuota yang masih dimiliki oleh Pertamina," kata Todotua pada jumpa pers di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta Selatan, Selasa (7/10). ====[4] (dhf/pta) References^ ESDM (www.cnnindonesia.com)^ BBM (www.cnnindonesia.com)^ Shell (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina (Persero) atau Pertamina menyatakan tengah giat mendorong pengembangan biofuel di sektor low carbon business atau bisnis rendah karbon guna mempercepat transisi energi berkelanjutan, serta pencapaian target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 mendatang. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri menyampaikan bahwa saat ini, Pertamina tengah menjalankan program B40, dan bersiap menuju B50. Hal itu diungkapkan dalam detikSore on Location: Indonesia Langgas Berenergi di Anjungan Sarinah, Gedung Sarinah, Jakarta pada Selasa (7/10). "Kami juga memiliki produk Pertamax Green 95 (E5) yang mengandung 5% etanol sebagai bentuk dukungan terhadap bahan bakar ramah lingkungan," kata Simon. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Selain biofuel, pengoptimalan sumber energi domestik seperti panas bumi (geothermal) juga menjadi strategi Pertamina. Terlebih, Indonesia memiliki kapasitas panas bumi terbesar kedua di dunia, dengan installed capacity atau kapasitas terpasang berada tepat di posisi kedua setelah Amerika Serikat (AS). Simon menegaskan, Pertamina melalui kolaborasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencanangkan target untuk dapat menyalip posisi AS itu. "Bersama Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, kami menargetkan agar pada tahun 2029 Indonesia dapat menjadi nomor satu di dunia dalam kapasitas terpasang panas bumi," katanya. Strategi Pertamina berikutnya termasuk mengembangkan secara aktif beragam teknologi, termasuk carbon capture dan inisiatif dekarbonisasi lainnya. Simon mengatakan, seluruh inisiatif tersebut dipastikan sejalan dengan misi dan arahan pemerintah melalui Kementerian ESDM yang berfungsi sebagai regulator utama. Sebelumnya, Simon dalam kegiatan penandatangan dokumen Penguatan Komitmen NZE Pertamina dengan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045 bersama seluruh subholding Pertamina pada Agustus lalu, mengatakan bahwa komitmen Pertamina dalam NZE merupakan amanah nasional untuk menjaga keberlangsungan energi bagi generasi sekarang maupun masa depan. "Kami menargetkan NZE sebagai komitmen strategis jangka panjang yang terintegrasi dan selaras dengan visi Indonesia Emas. Visi yang menempatkan keberlanjutan dan kemandirian energi serta pertumbuhan ekonomi rendah karbon sebagai kemajuan bangsa melalui peran seluruh subholding dan anak perusahaan Pertamina," ujar Simon dalam sambutannya. Senada, Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Arief S Handoko menyatakan bahwa PGN memperkuat inisiatif gas bumi yang sejalan dengan pilar NZE Pertamina, yaitu Legacy Business Decarbonization dan Low Carbon Business. "PGN hadir dalam mendukung peta jalan NZE Pertamina dengan mengusung tiga inisiatif utama gas bumi sebagai jembatan menuju masa depan yang lebih hijau. Tiga inisiatif ini dapat melengkapi langkah-langkah Pertamina dalam menghadirkan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan untuk masyarakat," jelas Arief. Ketiga inisiatif yang dijalankan PGN, termasuk perluasan jargas, pengembangan bahan bakar gas (BBG) dan infrastruktur beyond pipeline, serta pengembangan biometana dari upgrading biogas limbah organik yang dapat dialirkan melalui infrastruktur gas eksisting. (rea/rir) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya untuk mendukung target kemandirian energi nasional sebagai bagian dari astacita Presiden Prabowo Subianto. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan hal tersebut dalam acara Indonesia Langgas Berenergi yang digagas Detik dan CNN Indonesia di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (7/10). Menurutnya, seluruh strategi perusahaan selalu diselaraskan dengan kebijakan pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai regulator utama sektor energi. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Strategi Pertamina selalu kami upayakan agar selaras dengan program pemerintah, khususnya Kementerian ESDM sebagai regulator utama sektor energi di Indonesia," kata Simon. Pertamina, kata Simon, saat ini mengusung dual growth strategy, yakni memaksimalkan bisnis migas eksisting sekaligus mengembangkan bisnis energi rendah karbon. Pada sektor hulu, perusahaan fokus meningkatkan produksi minyak dan gas melalui Pertamina Hulu, meski sebagian besar sumur yang dikelola merupakan mature field atau sumur tua. "Karena itu, berbagai inovasi teknologi dan inisiatif kami jalankan untuk memperlambat laju penurunan tersebut," kata Simon. Meski begitu, Simon menekankan bahwa peningkatan produksi idealnya dilakukan dengan masuk ke wilayah kerja baru. Dalam dua tahun ke depan, Kementerian ESDM berencana melelang 74 wilayah kerja migas yang diharapkan mampu memberi kontribusi signifikan terhadap produksi nasional. "Kementerian ESDM telah mendorong pelelangan sekitar 74 wilayah kerja dalam 1-2 tahun ke depan. Penemuan di wilayah baru ini akan memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan produksi nasional," ujarnya. Selain sektor hulu, Pertamina juga memperkuat sisi hilir dengan pengembangan dan modernisasi kilang. Salah satu proyek strategis yakni Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang ditargetkan beroperasi pada 10 November 2025. "Proyek RDMP Balikpapan akan meningkatkan kapasitas pengolahan, mengurangi impor, sekaligus menghasilkan produk setara Euro 5," kata Simon. Ia menekankan, pembangunan kilang harus sejalan dengan peningkatan produksi migas domestik agar ketergantungan impor tidak tetap tinggi. "Karena itu, bersama Kementerian ESDM, SKK Migas, dan seluruh pemangku kepentingan, kami berkomitmen mendorong peningkatan produksi migas nasional secara berkelanjutan," kata Simon. Di sisi transisi energi, Pertamina mendorong pengembangan biofuel dengan implementasi program B40 menuju B50, serta memperkenalkan Pertamax Green 95 (E5) yang mengandung 5% etanol. "Pertamax Green 95 (E5) yang mengandung 5% etanol sebagai bentuk dukungan terhadap bahan bakar ramah lingkungan," kata Simon. Tak hanya itu, Simon menyebut panas bumi (geothermal) juga menjadi fokus utama. Indonesia saat ini menempati posisi kedua kapasitas terpasang panas bumi dunia setelah Amerika Serikat. "Kami menargetkan agar pada tahun 2029 Indonesia dapat menjadi nomor satu di dunia dalam kapasitas terpasang panas bumi," ujar Simon. (inh) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya[1] Yudhi Sadewa menyampaikan kebijakan donasi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi[2] alias KDM[3] menarik donasi dari masyarakat Jawa Barat bukan arahan dari pusat. Purbaya tak masalah dengan kebijakan KDM meminta donasi Rp1.000 per hari dari ASN, siswa sekolah hingga masyarakat umum. Menurutnya, penarikan donasi itu merupakan kebijakan daerah. "Tapi dari pemerintah pusat, tidak ada kewajiban untuk melakukan itu. Jadi, boleh aja kalau mau," kata Purbaya usai bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menyerahkan kebijakan seperti itu kepada pemerintah daerah (pemda), juga warga Jabar. Pada saat bersamaan, kebijakan donasi Rp1.000 per hari KDM memicu keluhan dari warga Jawa Barat. Kartika, bukan nama sebenarnya, mengaku sudah menerima edaran itu. Menurut ASN di salah satu dinas di Pemda Karawang itu, meski bersifat imbauan tetapi pada praktiknya donasi itu seolah bersifat wajib. "Ini ditarik Rp1.000 per hari, sebulan berarti Rp30 ribu? Berat juga karena kebutuhan juga banyak, harga-harga mahal, dan gaji ASN enggak naik-naik," katanya kepada CNNIndonesia.com. Seorang guru berstatus PPPK di salah satu SMK Negeri di Karawang juga keberatan dengan donasi tersebut. Apalagi, gaji guru PPPK masih belum cair hingga kini. Belum lagi, guru dapat tugas tambahan menghimpun donasi dari siswa. "Siswa yang masuk sekolah negeri sini aja banyak yang enggak mampu, kasihan kalau ditarik lagi donasi walaupun Rp1.000. Semoga kebijakannya beneran sukarela, imbauan, praktiknya nanti enggak memaksa," ucapnya. Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) mengeluarkan surat edaran yang mengimbau aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat di Jawa Barat untuk berdonasi Rp1.000 per hari. Edaran bernomor 149/PMD.03.04/KESRA tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) itu diterbitkan pada 1 Oktober 2025. Pemprov Jawa Barat akan menggunakan uang itu untuk membantu kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan, terutama yang bersifat darurat dan mendesak. "Melalui gerakan ini, setiap ASN, pelajar, dan masyarakat diimbau untuk menyisihkan Rp1.000 per hari sebagai wujud kesetiakawanan dan sukarela sosial," bunyi surat edaran itu. ====[4] (dhf/pta) References^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ Dedi Mulyadi (www.cnnindonesia.com)^ KDM (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] berjanji menjaga defisit utang[2] agar tak melebihi 3 persen dari produk domestik bruto (PDB[3]). Itu membuat dirinya tidak bisa langsung memenuhi desakan para kepala daerah yang hari ini ramai-ramai mendatangi kantornya. Tuntutan para gubernur terkait besaran dana transfer ke daerah (TKD), menurut Purbaya, baru bisa dipenuhi ketika dirinya melanggar disiplin fiskal. "Kan kita hitung kemampuan APBN seperti apa. Apalagi, ini 9 bulan pertama (2025) kan ekonominya melambat. Naik turun, tapi cenderung turun terus. Jadi, kalau diminta sekarang, pasti saya enggak bisa. Kecuali saya tembus rasio defisit (utang) ke PDB di atas 3 persen," jelas Purbaya dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Tapi nanti yang ribut, Bloomberg ada, Reuters ada? Mereka yang ribut. Mereka (media asing) akan bilang Indonesia tidak prudent, walaupun Amerika semuanya gitu (defisit melebihi 3 persen). Mereka (pihak asing) akan menunjuk saya 'menteri enggak becus'," bebernya. Purbaya janji menjaga disiplin fiskal agar dirinya tak dilabeli 'menteri tidak becus' oleh pihak-pihak asing. Ia yakin betul cap tersebut akan disematkan kepadanya jika melanggar batas utang yang telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. "Jadi, saya jaga itu (defisit 3 persen). Saya jaga semuanya dulu. Saya optimalkan belanja, saya optimalkan pendapatan, saya hilangkan gangguan di bisnis," tegas Purbaya. Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu menjelaskan dirinya juga telah membuat Tim Percepatan Program Pemerintah yang bertugas mengurai masalah-masalah yang menghambat melalui proses debottlenecking. Purbaya menyebut bakal menerima pengaduan dari semua pihak, termasuk para pengusaha. Ia akan rapat dari pagi hingga sore untuk menuntaskan 6 kasus sampai 7 kasus per hari. Di lain sisi, Purbaya menuturkan sederet upayanya membawa ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 5,5 persen pada kuartal IV 2025. Ia bahkan mengklaim pertumbuhan base money alias uang yang beredar di masyarakat kini sudah naik dari 0 persen ke 13 persen, sesuai targetnya. Hal tersebut sejalan dengan aksi Purbaya yang memindahkan separuh saldo anggaran lebih (SAL) senilai Rp200 triliun yang ditaruh di Bank Indonesia ke bank umum. Duit yang selama ini nganggur di BI itu diharapkan bisa menggerakkan perekonomian rakyat ketika dipindahkan ke bank. "Perlu dukungan doa (untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,5 persen). Makanya saya ke bank, bukan iseng, saya pengin lihat mereka mulai nyalurin (kredit) apa enggak. Kalau enggak bisa, di mana enggak bisanya? Kelihatannya sih ada sedikit adjustment di sana (perbankan), bukan di saya. Harusnya enggak ada masalah," tuturnya. "Terus nanti yang lain saya akan mulai datangi, kayak ke pabrik rokok itu kan sebetulnya debottlenecking ... Yang ilegal-ilegal itu saya akan beresin. Supaya industri tekstil lokal maju, garmen lokal maju, baju-baju maju, kita maju. Jadi, saya enggak akan ngasih pasar kita ke negara lain tanpa perlawanan," tegas Purbaya. ====[4] (skt/pta) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ defisit utang (www.cnnindonesia.com)^ PDB (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya[1] Yudhi Sadewa tidak mau uang[2] negara menganggur karena tidak terserap dengan baik di program-program pemerintah.[3] Purbaya memberi perhatian terhadap program-program beranggaran besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia berkomitmen mengambil anggaran MBG yang tak terserap di 2025 dan memindahkannya untuk program lain. "Kita mau dukung lebih cepat (penyerapan anggaran MBG). Nanti kalau enggak bisa, uangnya saya ambil, kan fair. Karena kan banyak di situ, uangnya cukup. Daripada nganggur, saya bayar bunga, tapi enggak dipakai, kan rugi," kata Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menanggung beban bunga 6 persen dari uang pemerintah yang disimpan di bank. Bunga itu tetap harus dibayar meskipun anggaran tidak jadi dipakai untuk program. "Kalau nganggur Rp400 triliun, kali 6 (persen), Rp24 triliun saya bayar bunga untuk uang yang enggak dipakai," tegas Purbaya. Purbaya tak gentar, meski dirinya mendapatkan peringatan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan untuk tak mengambil anggaran MBG di sisa 2025. Ia menegaskan tidak ingin membiarkan uang negara tak terpakai dengan baik. Ia tak mempermasalahkan jika Badan Gizi Nasional (BGN) ternyata bisa menyerap anggaran Rp71 triliun hingga akhir Oktober 2025. Purbaya menekankan dirinya juga berupaya mendukung penyerapan anggaran yang lebih cepat. "Orang uangnya enggak dipakai, kita ambil, enak saja. Terus ngapain duitnya di situ (BGN)? Bukan tegas (atau) enggak tegas. Saya diam, misalnya, enggak diserap, di situ nongkrong. Kalau enggak diserap ya dia mau gue tegas enggak tegas, uangnya gak kepakai di situ. Saya ambil, taruh tempat lain," ucap Purbaya. "Semuanya juga begitu, kalau enggak dipakai, uangnya memang harus dibiarkan nongkrong di kementerian? Kita tarik. Saya taruh di program-program yang lebih siap dan lebih cepat jalannya," sambungnya. Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya mengatakan penyerapan anggaran mereka sudah menyentuh Rp21,64 triliun atau setara 34 persen. Ia bahkan mengklaim BGN bisa menyerap Rp10 triliun lagi berkat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sepanjang Oktober 2025. Dengan kata lain, ada peluang Rp40 triliun anggaran Makan Bergizi Gratis tidak akan terserap bulan ini. Anggaran yang tak terserap itu dipastikan bakal diambil oleh Menkeu Purbaya. ====[4] (skt/dhf) References^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ uang (www.cnnindonesia.com)^ program pemerintah. (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Utama PT Pertamina [1](Persero) Simon Aloysius Mantiri merespons kritik[2] Menteri Keuangan (Menkeu[3]) Purbaya Yudhi Sadewa terkait pengelolaan dan pembangunan kilang. Menurut Simon, apa yang disampaikan Purbaya adalah masukan yang sangat berharga bagi Pertamina untuk memperbaiki kinerja ke depan, termasuk komitmen pembangunan kilang lebih banyak lagi. "Kalau kemarin kita sempat mendengar Pak Menteri Keuangan menyampaikan bahwa mungkin tidak banyak kilang yang dibangun, tentunya itu menjadi masukan berharga buat kami," ujar Simon dalam acara Indonesia Langgas Berenergi yang digagas Detik dan CNN Indonesia, di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (7/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Simon mengatakan Pertamina telah mendorong pembangunan kilang baru sejak 2019. Pihaknya tak pernah berhenti demi meningkatkan produksi. Terbaru, ada proyek pengembangan kilang atau Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang ditargetkan bisa mulai beroperasi di bulan depan. Kilang RDMP Balikpapan memiliki kapasitas pengolahan hingga 90 ribu barel per hari, serta diharapkan bisa menjadi penopang peningkatan kapasitas kilang. "Mudah-mudahan di November, tanggal 10 November adalah kita akan mulai on stream proyek RDMP Balikpapan yaitu Refinery Development Master Plan Balikpapan yang nanti akan meningkatkan kapasitas pengolahan kilang," jelasnya. Simon mengatakan dengan peningkatan produksi ini, maka impor minyak bisa berkurang. Sebab, saat ini impor minyak dalam negeri masih cukup tinggi. "Tentunya dengan demikian impor kita akan berkurang, produk yang dihasilkan akan lebih baik dan produk yang dihasilkan nanti akan setara dengan Euro 5 yaitu kadar sulfur di bawah 10 ppm," tegasnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya menyebut Pertamina malas-malasan membangun kilang. Menurutnya, Indonesia sudah puluhan tahun tak punya kilang baru. Hal ini membuat Indonesia harus terus mengimpor minyak. Menurutnya, hal ini membuat Indonesia rugi besar. "Kilang itu bukan kita enggak bisa bikin atau enggak bisa bikin proyeknya, cuma Pertamina malas-malasan saja," ujar Purbaya pada Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (30/9). ====[4] (ldy/pta) References^ Pertamina (www.cnnindonesia.com)^ kritik (www.cnnindonesia.com)^ Menkeu (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten udang afiliasi Kaesang Pangarep, PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) telah mendapat isu miring sejak tahun 2024 lalu. Selain mencatat kinerja yang merah, hingga saat ini saham PMMP dihentikan sementara perdagangannya (suspensi) oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Saat ini, harga saham PMMP berada di level Rp50 per saham. Dalam setahun terakhir, sahamnya telah merosot sebanyak 57,53%. Mengutip laporan terakhir PMMP per 3 November 2024, perusahaan pengolah dan pengekspor udang tersebut membukukan kerugian sebesar US$ 15,26 juta. Angka tersebut membengkak jika dibanding periode yang sama pada 2023 yang masih mencatat laba sebesar US$ 5,29 juta. Kerugian tersebut karena pendapatan PMMP anjlok dalam sebesar 57,99% menjadi US$ 63,37 juta dari sebelumnya yang sebesar US$ 150,86 juta. Adapun total aset perseroan per 30 September 2024 sebesar US$ 299,26 juta. Seperti diketahui, Kaesang Pangarep melalui PT Harapan Bangsa Kita menggenggam mayoritas saham milik PMMP. Harapan Bangsa Kita tercatat memiliki 188.240.000 saham PMMP atau sekitar 7,27%. Keikutsertaan Kaesang dalam investasi PMMP dimulai sejak November 2021 lalu. Selain mencatat kinerja keuangan yang negatif, PMMP juga sempat tidak membayar kewajiban bagi karyawannya. Melalui keterbukaan informasi BEI, manajemen juga membenarkan adanya penunggakkan gaji karyawannya akibat tengah terlilit kerugian. Sekretaris Korporasi PMMP Christian Jonathan Sutanto mengatakan, alasan perseroan menunda pembayaran gaji karyawan karena penurunan pendapatan perseroan. "Ada beberapa karyawan Perseroan yang tertunda kewajibannya akibat menurunnya pendapatan operasional Perseroan selama beberapa bulan terakhir, namun Perseroan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban pada seluruh karyawan Perseroan," ungkapnya. Selain informasi tersebut, Christian menegaskan tidak ada kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham Perusahaan. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Resmi, BEI Buka Pendaftaran Liquidity Provider [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Resmi, BEI Buka Pendaftaran Liquidity Provider (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menekankan pentingnya peningkatan produktivitas tenaga kerja dalam menghadapi bonus demografi. Ia menilai, potensi bonus demografi hanya akan memberikan manfaat bagi pembangunan nasional apabila didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat memberikan sambutan bertema 'Mengoptimalkan Bonus Demografi melalui Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja', pada acara Peluncuran Dokumen Master Plan Produktivitas Nasional 2025-2029 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (7/10). Yassierli menjelaskan, peningkatan produktivitas merupakan tantangan bersama yang membutuhkan penerapan efektif dan berkelanjutan. Produktivitas tenaga kerja memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Karena itu, Kemnaker mendorong kolaborasi dengan Kadin dan Apindo di berbagai daerah untuk bersama-sama meningkatkan produktivitas tenaga kerja di tingkat perusahaan dan sektor industri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (7/10). Lebih lanjut, Yassierli menjelaskan bahwa tantangan peningkatan produktivitas tidak bisa dilepaskan dari struktur ketenagakerjaan Indonesia. Saat ini, sekitar 85 persen tenaga kerja merupakan lulusan maksimal SMA/SMK dan sekitar 60 persen bekerja di sektor informal. Maka dari itu, kebijakan ketenagakerjaan perlu disusun dengan mempertimbangkan kondisi tersebut agar lebih tepat sasaran. Peluncuran Dokumen Master Plan Produktivitas Nasional 2025-2029 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (7/10). (Foto: Arsip Kemnaker)Dalam upaya memperkuat produktivitas di tingkat sektor dan industri, Kemnaker terus melakukan langkah konkret, salah satunya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang produktivitas. Saat ini, Asian Productivity Organization (APO) memiliki sekitar 200 Productivity Specialist, sementara Kemnaker menargetkan dapat menyiapkan 500 Ahli Produktivitas bersertifikat melalui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) tahun ini. "Kita punya target tahun depan para ahli produktivitas tersebut dapat menjadi champion, melakukan perubahan di berbagai perusahaan-perusahaan, sebagaimana dilakukan di negara-negara seperti Jepang, Vietnam, dan Thailand," tegas Yassierli. Di samping itu, Kemnaker juga tengah membangun Talent and Innovation Hub di balai-balai pelatihan kerja sebagai pusat pengembangan kompetensi tenaga kerja berbasis produktivitas. Program pelatihan diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja bersertifikat yang mampu meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. Sebagai bagian dari upaya membangun budaya produktif, Kemnaker juga menyiapkan berbagai sarana pendukung, termasuk podcast bertema produktivitas yang bertujuan memperluas kesadaran, pola pikir, dan praktik kerja produktif di kalangan tenaga kerja serta dunia usaha. "Kita ingin membangun Indonesia yang produktif, artinya kita juga harus fokus memberikan perhatian pada aspek manusia. People, process, product, dan policy. Ada 4P yang harus menjadi concern kita," pungkas Yassierli. (rir) Sumber