bot

Jakarta - Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada produk layanan digital mulai berlaku 1 Juli 2020. Menurut Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo pengenaan PPN terhadap produk digital akan berdampak pada harga yang ditanggung konsumen. "Kalau pengenaan PPN itu berdampak ke harga, bahasanya kalau UU PPN pasti, karena PPN dikenakan 10% dari harga jual," kata Suryo seperti dikutip dalam kanal youtube Frans Membahas, Senin (1/6/2020). Dengan begitu, harga jual produk digital yang dibeli konsumen Indonesia akan ada kenaikan sebesar 10% usai terkena PPN. Suryo menjelaskan pengenaan PPN bagi produk digital sebagai upaya menciptakan level playing field terhadap perusahaan dalam maupun luar negeri. "Jadi, satu kita bicara level playing field, kedua apakah menambah harga, itu tergantung. Kecuali apakah Pak Frans atau pihak di sana mengatakan pajaknya saya tanggung. Bisa jadi juga tidak menjadi harga bertambah tapi penghasilan Pak Frans atau penghasilan di sana mengalami pengurangan," jelasnya. Jadi konteksnya apakah memang akan menambah harga, yang namanya PPN pasti," ungkapnya. Meski berlaku mulai 1 Juli 2020, menurut Suryo masalah implementasinya setelah para pelaku usaha yaitu pedagang/penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri, atau penyelenggara PMSE dalam negeri yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Dirjen Pajak. Hal itu juga sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2020 sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1/2020. PMK tersebut akan menjadi dasar pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas produk digital yang berasal dari luar negeri oleh pelaku usaha PMSE. "Kalau belum ditetapkan sebagai pemungut PPN juga dia nggak berhak pungut. Jadi kita tetapkan dulu sebagai pemungut PPN, baru dia sebagai pemungutnya dan melakukan pemungutan PPN, disetor ke negara setelah melakukan pemungutan," kata dia. Simak Video "1 Juli Dikenai Pajak, Tarif Netflix Naik?" [==] (hek/hns) Sumber

Jakarta - Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada produk layanan digital mulai berlaku 1 Juli 2020. Menurut Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo pengenaan PPN terhadap produk digital akan berdampak pada harga yang ditanggung konsumen. "Kalau pengenaan PPN itu berdampak ke harga, bahasanya kalau UU PPN pasti, karena PPN dikenakan 10% dari harga jual," kata Suryo seperti dikutip dalam kanal youtube Frans Membahas, Senin (1/6/2020). Dengan begitu, harga jual produk digital yang dibeli konsumen Indonesia akan ada kenaikan sebesar 10% usai terkena PPN. Suryo menjelaskan pengenaan PPN bagi produk digital sebagai upaya menciptakan level playing field terhadap perusahaan dalam maupun luar negeri. "Jadi, satu kita bicara level playing field, kedua apakah menambah harga, itu tergantung. Kecuali apakah Pak Frans atau pihak di sana mengatakan pajaknya saya tanggung. Bisa jadi juga tidak menjadi harga bertambah tapi penghasilan Pak Frans atau penghasilan di sana mengalami pengurangan," jelasnya. Jadi konteksnya apakah memang akan menambah harga, yang namanya PPN pasti," ungkapnya. Meski berlaku mulai 1 Juli 2020, menurut Suryo masalah implementasinya setelah para pelaku usaha yaitu pedagang/penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri, atau penyelenggara PMSE dalam negeri yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Dirjen Pajak. Hal itu juga sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2020 sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1/2020. PMK tersebut akan menjadi dasar pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas produk digital yang berasal dari luar negeri oleh pelaku usaha PMSE. "Kalau belum ditetapkan sebagai pemungut PPN juga dia nggak berhak pungut. Jadi kita tetapkan dulu sebagai pemungut PPN, baru dia sebagai pemungutnya dan melakukan pemungutan PPN, disetor ke negara setelah melakukan pemungutan," kata dia. Simak Video "1 Juli Dikenai Pajak, Tarif Netflix Naik?" [==] (hek/hns) Sumber

Ambon - Gubernur Maluku Murad Ismail menandatangani dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Nomor 96/2020 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kilang Gas Alam Cair (LNG) Lapangan Abadi di Pulau Nustual Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. SK tersebut disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dwi Soetjipto, Senin (1/6). Serah terima SK ini dilakukan melalui virtual meeting oleh Murad Ismail dari ruang kerjanya di Ambon kepada Dwi Soetjipto di Kantor SKK Migas di Jakarta dan disaksikan oleh perwakilan dari kedua institusi serta INPEX Masela selaku operator Lapangan Gas Abadi, Wilayah Kerja Masela. "Berdasarkan hasil kerja tim pengadaan tanah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka seluruh tahapan persiapan pengadaan tanah telah diselesaikan," kata Murad. Murad menjelaskan sesuai peraturan yang berlaku, Pemerintah Provinsi diberi kewenangan untuk menerbitkan SK penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, di mana infrastruktur minyak dan gas bumi merupakan salah satunya. "Secara hukum sekarang sudah ada kepastian lokasi bagi pembangunan pelabuhan kilang gas alam cair, proyek Blok Masela. Oleh sebab itu, kami persilahkan pihak SKK M igas dan INPEX untuk berproses lebih lanjut ke tahapan pelaksanaan pengadaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku," jelas Murad. Pemerintah Provinsi Maluku, kata Murad, berharap agar proyek strategis nasional Blok Masela dapat segera direalisasikan sesuai rencana yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Target utama dari Blok Masela, selain menjamin ketersediaan migas nasional, juga memberikan kontribusi positif dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan, maupun membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Maluku. "Saya minta agar aktivitas pembangunan Blok Masela harus senantiasa memperhatikan kepentingan daerah dan turut melibatkan masyarakat di sekitarnya secara proporsional," ujar Murad.. Murad menambahkan, Pemerintah Provinsi Maluku bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten/Kota lainnya, serta didukung oleh aparat TNI dan Polri siap untuk mengamankan seluruh tahapan pembangunan Blok Masela. "Sebab itu, komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara SKK Migas, INPEX dan Pemerintah Provinsi Maluku, harus terus terjalin dengan baik," sebut mantan Kepala Korps Brimob itu. Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Jokowi Minta Konten dan Pekerja Lokal Diberdayakan di Blok Masela" [==] Sumber

Ambon - Gubernur Maluku Murad Ismail menandatangani dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Nomor 96/2020 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kilang Gas Alam Cair (LNG) Lapangan Abadi di Pulau Nustual Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. SK tersebut disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dwi Soetjipto, Senin (1/6). Serah terima SK ini dilakukan melalui virtual meeting oleh Murad Ismail dari ruang kerjanya di Ambon kepada Dwi Soetjipto di Kantor SKK Migas di Jakarta dan disaksikan oleh perwakilan dari kedua institusi serta INPEX Masela selaku operator Lapangan Gas Abadi, Wilayah Kerja Masela. "Berdasarkan hasil kerja tim pengadaan tanah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka seluruh tahapan persiapan pengadaan tanah telah diselesaikan," kata Murad. Murad menjelaskan sesuai peraturan yang berlaku, Pemerintah Provinsi diberi kewenangan untuk menerbitkan SK penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, di mana infrastruktur minyak dan gas bumi merupakan salah satunya. "Secara hukum sekarang sudah ada kepastian lokasi bagi pembangunan pelabuhan kilang gas alam cair, proyek Blok Masela. Oleh sebab itu, kami persilahkan pihak SKK M igas dan INPEX untuk berproses lebih lanjut ke tahapan pelaksanaan pengadaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku," jelas Murad. Pemerintah Provinsi Maluku, kata Murad, berharap agar proyek strategis nasional Blok Masela dapat segera direalisasikan sesuai rencana yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Target utama dari Blok Masela, selain menjamin ketersediaan migas nasional, juga memberikan kontribusi positif dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan, maupun membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Maluku. "Saya minta agar aktivitas pembangunan Blok Masela harus senantiasa memperhatikan kepentingan daerah dan turut melibatkan masyarakat di sekitarnya secara proporsional," ujar Murad.. Murad menambahkan, Pemerintah Provinsi Maluku bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten/Kota lainnya, serta didukung oleh aparat TNI dan Polri siap untuk mengamankan seluruh tahapan pembangunan Blok Masela. "Sebab itu, komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara SKK Migas, INPEX dan Pemerintah Provinsi Maluku, harus terus terjalin dengan baik," sebut mantan Kepala Korps Brimob itu. Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Jokowi Minta Konten dan Pekerja Lokal Diberdayakan di Blok Masela" [==] Sumber

Follow detikFinance Senin, 01 Jun 2020 17:46 WIB Foto Bisnis Istimewa - detikFinance Wonogiri - Salah satu bendungan di Jawa Tengah yang tengah diselesaikan adalah Bendungan Pidekso di Wonogiri, Jawa Tengah. Ini penampakannya dari udara. Foto 1 dari 4 Bendungan multifungsi ini direncanakan mampu mengairi area irigasi seluas 1.500 hektar. Air irigasi dari bendungan akan meningkatkan intensitas tanam dari 133 % (2000 Ha) ke 240% (3600 Ha). Diharapkan dengan selesainya bendungan ini nanti dapat mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 khususnya di bidang pertanian. Foto: Dok. Kementerian PUPR Baca Juga detikNews Update Corona Jateng Hari Ini: 1.444 Positif, 772 Sembuh detikNews Komplotan Pencuri Motor dan Senapan yang Beraksi 9 TKP Diciduk Polisi detikNews Pilkada Digelar Desember, Bupati Wonogiri Pilih Fokus Corona: Tak Tega Saya detikNews Waspada! Hujan dan Angin Kencang Diperkirakan Melanda Jateng Siang Ini detikNews Update Corona di Jateng 29 Mei: 1.403 Positif, 758 PDP Meninggal detikNews Update Corona di Jateng 28 Mei: 1.393 Positif, 748 PDP Meninggal detikNews Pasar Pagi Salatiga Terapkan Physical Distancing detikNews Tadisi Bersih-bersih Makam Jelang Ramadhan Sumber

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). SE tertanggal 28 Mei 2020 ini ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia dengan mempertimbangkan banyaknya kasus pekerja/buruh yang terinfeksi Covid-19, dan beberapa di antaranya meninggal dunia. Terbitnya SE ini didasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja. Di mana Covid-19 dapat dikategorikan sebagai Penyakit Akibat Kerja (PAK) dalam klasifikasi penyakit yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan, yaitu kelompok faktor pajanan biologi. "Untuk itu, pekerja/buruh dan/atau tenaga kerja yang mengalami Penyakit Akibat Kerja (PAK) karena Covid-19 berhak atas manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Ida di Jakarta, pada Senin (1/6). Dalam SE tersebut, Ida menjelaskan, pekerja/buruh yang dapat dikategorikan memiliki risiko khusus/spesifik yang dapat mengakibatkan PAK karena Covid-19 yaitu (1) tenaga medis dan tenaga kesehatan, yang meliputi tenaga kerja medis dan tenaga kerja kesehatan yang bertugas merawat/mengobati pasien di rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan/atau tempat Iain yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat untuk merawat/mengobati pasien terinfeksi Covid-19; "Tenaga medis dan tenaga kesehatan tersebut yaitu dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, tenaga keperawatan, kebidanan, tenaga teknik biomedika, serta ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kefarmasian seperti apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, dan tenaga kesehatan masyarakat seperti epidemiolog kesehatan," terang Ida. (2) tenaga pendukung/supporting kesehatan pada rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan/atau tempat lain yang ditetapkan untuk menangani pasien terinfeksi Covid19. Mereka di antaranya cleaning service, pekerja laundry, dan lainnya; dan (3) tim relawan yang bertugas menanggulangi pandemi Covid-19. Lebih lanjut, Ibu Ida dalam SE ini meminta kepada Para Gubernur untuk memastikan setiap pemberi kerja (perusahaan/instansi/lembaga/organisasi) pada pekerjaan yang berisiko terkena Covid-19 melakukan upaya pencegahan seoptimal mungkin dan memaksimalkan Posko K3 Covid -19, agar tidak terjadi kasus PAK karena Covid-19 sesuai regulasi dan standar K3, serta protokol kesehatan terkait pencegahan dan pengendalian Covid-19. Pekerja wajib didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Kilk halaman selanjutnya. Simak Video "Salam Kemanusiaan dari Tim Medis RS Hasan Sadikin Bandung" [==] Sumber

Jakarta - Selama hidup di muka Bumi ini, pertanyaan 'apakah kita sendiri di alam semesta' masih belum terjawab. Itulah mengapa teori kemungkinan adanya multiverse muncul di segelintir benak ilmuwan. Multiverse merupakan sebuah hipotesis berupa kemungkinan adanya beberapa kumpulan alam semesta termasuk alam semesta tempat kita tinggal. Mengutip Live Science, berikut ini adalah lima teori yang mendukung multiverse bukan suatu kemustahilan: 1. Infinite universes Para ilmuwan tidak dapat memastikan seperti apa bentuk ruang-waktu, tetapi kemungkinan besar -- datar dan membentang tanpa batas. Tetapi jika ruang-waktu berlangsung selamanya, maka ini bisa berulang pada suatu waktu karena adanya partikel yang terbatas dan dapat diatur pada ruang dan waktu. Singkatnya, seseorang bisa melihat menemukan versi lain dari diri mereka yang sebenarnya merupakan versi tak terbatas dari dirinya. Beberapa dari 'kembaran' ini mungkin akan melakukan apa yang Anda lakukan sekarang, sementara yang lain akan mengenakan pakaian yang berbeda pagi ini. Ada juga yang memilih untuk membuat keputusan berbeda dalam hidup seperti misalnya soal karier. 2. Bubble universes Perdasarkan penelitian dari kosmolog Tufts University, Alexander Vilenkin, ketika melihat ruang-waktu secara keseluruhan, beberapa area ruang berhenti menggembung seperti Big Bang menggembungkan alam semesta kita sendiri. Namun, yang lain akan terus bertambah besar. Yang menarik tentang teori ini adalah alam semesta lain dapat memiliki hukum fisika yang sangat berbeda dari kita, karena mereka tidak terkait. Sumber

Jakarta - Selama hidup di muka Bumi ini, pertanyaan 'apakah kita sendiri di alam semesta' masih belum terjawab. Itulah mengapa teori kemungkinan adanya multiverse muncul di segelintir benak ilmuwan. Multiverse merupakan sebuah hipotesis berupa kemungkinan adanya beberapa kumpulan alam semesta termasuk alam semesta tempat kita tinggal. Mengutip Live Science, berikut ini adalah lima teori yang mendukung multiverse bukan suatu kemustahilan: 1. Infinite universes Para ilmuwan tidak dapat memastikan seperti apa bentuk ruang-waktu, tetapi kemungkinan besar -- datar dan membentang tanpa batas. Tetapi jika ruang-waktu berlangsung selamanya, maka ini bisa berulang pada suatu waktu karena adanya partikel yang terbatas dan dapat diatur pada ruang dan waktu. Singkatnya, seseorang bisa melihat menemukan versi lain dari diri mereka yang sebenarnya merupakan versi tak terbatas dari dirinya. Beberapa dari 'kembaran' ini mungkin akan melakukan apa yang Anda lakukan sekarang, sementara yang lain akan mengenakan pakaian yang berbeda pagi ini. Ada juga yang memilih untuk membuat keputusan berbeda dalam hidup seperti misalnya soal karier. 2. Bubble universes Perdasarkan penelitian dari kosmolog Tufts University, Alexander Vilenkin, ketika melihat ruang-waktu secara keseluruhan, beberapa area ruang berhenti menggembung seperti Big Bang menggembungkan alam semesta kita sendiri. Namun, yang lain akan terus bertambah besar. Yang menarik tentang teori ini adalah alam semesta lain dapat memiliki hukum fisika yang sangat berbeda dari kita, karena mereka tidak terkait. Sumber

Kendari - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan Sulawesi Tenggara kembali merilis jumlah debitur hingga akhir Mei 2020 yang mengajukan restrukturisasi akibat adanya pandemi covid-19. Kepala OJK Sultra, Mohammad Fredly Nasution mengatakan hingga akhir Mei ada 64.801 debitur yang sudah mengajukan restrukturisasi. Dari angka tersebut tidak semua pengajuan restrukturisasi dapat dikabulkan. "Jumlah debitur yang terdampak penyebaran COVID-19 dan mengajukan restrukturisasi sebanyak 64.801 dengan outstanding kredit sebesar Rp3,37 triliun. Dari jumlah tersebut yang telah dilakukan/disetujui restrukturisasi kredit sebanyak 25.107 debitur dengan outstanding sebesar Rp 1,29 triliun," jelasnya, Senin (1/6/2020). Dikatakannya, dari jumlah tersebut tercatat Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) di wilayah Sultra sebanyak 134 entitas pusat/cabang/perwakilan. "134 entitas tersebut terdiri dari 43 entitas dari sektor Perbankan, 14 entitas dari sektor Pasar Modal, dan 77 entitas dari sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB)," ujarnya. Ia pun berharap dengan dikabulkannya restrukturisasi yang telah diajukan para debitur tersebut dapat memberikan keringanan kepada debitur dalam menghadapi wabah pandemi ini. Simak Video "Imbas Covid-19, Pengusaha Rental Mobil Datangi Kantor OJK" [==] (hns/hns) Sumber

Kendari - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan Sulawesi Tenggara kembali merilis jumlah debitur hingga akhir Mei 2020 yang mengajukan restrukturisasi akibat adanya pandemi covid-19. Kepala OJK Sultra, Mohammad Fredly Nasution mengatakan hingga akhir Mei ada 64.801 debitur yang sudah mengajukan restrukturisasi. Dari angka tersebut tidak semua pengajuan restrukturisasi dapat dikabulkan. "Jumlah debitur yang terdampak penyebaran COVID-19 dan mengajukan restrukturisasi sebanyak 64.801 dengan outstanding kredit sebesar Rp3,37 triliun. Dari jumlah tersebut yang telah dilakukan/disetujui restrukturisasi kredit sebanyak 25.107 debitur dengan outstanding sebesar Rp 1,29 triliun," jelasnya, Senin (1/6/2020). Dikatakannya, dari jumlah tersebut tercatat Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) di wilayah Sultra sebanyak 134 entitas pusat/cabang/perwakilan. "134 entitas tersebut terdiri dari 43 entitas dari sektor Perbankan, 14 entitas dari sektor Pasar Modal, dan 77 entitas dari sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB)," ujarnya. Ia pun berharap dengan dikabulkannya restrukturisasi yang telah diajukan para debitur tersebut dapat memberikan keringanan kepada debitur dalam menghadapi wabah pandemi ini. Simak Video "Imbas Covid-19, Pengusaha Rental Mobil Datangi Kantor OJK" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). SE tersebut dikeluarkan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi tenaga kerja yang terinfeksi virus Corona. SE tertanggal 28 Mei 2020 tersebut ditujukan kepada para gubernur se-Indonesia dengan mempertimbangkan banyaknya kasus pekerja/buruh yang terinfeksi COVID-19, dan beberapa di antaranya meninggal dunia. Ida menerangkan, ketentuan dalam SE tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja (PAK). "Untuk itu pekerja/buruh dan/atau tenaga kerja yang mengalami Penyakit Akibat Kerja (PAK) karena COVID-19 berhak atas manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Ida dalam keterangan tertulis, Senin (1/6/2020). SE tersebut memuat kategori pekerja atau buruh yang berisiko mengalami PAK karena COVID-19, di antaranya tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas merawat pasien di rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan/atau tempat Iain yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat untuk merawat/mengobati pasien terinfeksi COVID-19. Tenaga medis dan tenaga kesehatan tersebut yaitu dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, tenaga keperawatan, kebidanan, tenaga teknik biomedika serti ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kefarmasian seperti apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, dan tenaga kesehatan masyarakat seperti epidemiolog kesehatan," urai Ida. Kategori pekerja lainnya yang disebutkan dalam SE Kemnaker, yakni tenaga pendukung kesehatan pada rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan/atau tempat lain yang ditetapkan untuk menangani pasien terinfeksi COVID-19, meliputi cleaning service, pekerja laundry, dan lainnya. Berikutnya, tim relawan yang bertugas menanggulangi pandemi COVID-19 juga termasuk dalam kategori pekerja berisiko mengalami PAK karena COVID-19 dan berhak mendapatkan JKK. "Melalui SE tersebut, Ida meminta Para Gubernur untuk memastikan setiap pemberi kerja di bidang pekerjaan yang berisiko terkena COVID-19 melakukan upaya pencegahan sebaik mungkin dan memaksimalkan Posko K3 COVID-19, serta menjalankan protokol kesehatan terkait pencegahan dan pengendalian COVID-19. Selain itu, SE Kemnaker juga meminta perusahaan pemberi kerja di bidang yang memiliki risiko spesifik agar mendaftarkan pekerja/buruh ke dalam program jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan dan memastikan pekerja/buruh mendapatkan manfaat JKK. "Pemberi kerja yang belum mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program JKK pada BPJS Ketenagakerjaan, maka bila pekerja/buruh mengalami PAK karena COVID-19, pemberi kerja memberikan hak manfaat program JKK sesuai dengan ketentuan pepaturan perundang-undangan," jelas Ida. Lebih lanjut, Ida meminta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) seluruh Indonesia untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan dalam bidang K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Adapun, mekanisme pelaporan, diagnosis, penetapan, pemberian manfaat program JKK dan penyelesaian atas perbedaan pendapat dalam menetapkan PAK karena COVID-19 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. "Sekali lagi, saya meminta Kepala Disnaker agar menugaskan pengawas ketenagakerjaan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan bidang K3 dan jaminan sosial tenaga kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Ida. Simak Video "Menaker Harap Penambahan Cuti Bersama 2020 Tingkatkan Produktivitas" [==] (mul/ega) Sumber

Pandemi corona telah menggeser kebiasaan masyarakat dari transaksi tunai ke digital. == JAKARTA -- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat peredaran uang tunai selama masa liburan lebaran 2020 mengalami penurunan 17 persen. Adapun net kas uang tunai yang disediakan perseroan sebesar Rp 16 triliun pada tahun ini. Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar mengatakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), larangan mudik dan pandemi corona telah menggeser pola pikir dan kebiasaan masyarakat dari transaksi tunai menjadi transaksi digital. “Net kas uang tunai yang bank sediakan kepada nasabah selama liburan lebaran 2020 hanya Rp 16 triliun atau turun 17 persen dari proyeksi kebutuhan uang tunai nasabah tahun ini sebesar Rp 19 triliun,” ujarnya ketika dihubungi Republika.co.id, Senin (1/6). Menurutnya jika dibandingkan realisasi pada lebaran 2019 net kebutuhan uang tunai nasabah pada tahun ini turun 37 persen yaitu dari Rp 25 triliun pada libur lebaran 2019 menjadi Rp 16 triliun pada tahun ini. “Pada tahun ini kebiasaan masyarakat dari transaksi tunai dengan uang kertas atau cash basis menjadi lebih kepada transaksi elektronik dan digital,” ucapnya. Sementara SVP Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri Thomas Wahyudi menambahkan perseroan selalu memonitor dan memastikan ketersediaan uang pada mesin ATM dalam segala keterbatasan. “Diharapkan mampu mengakomodir ketersediaan uang tunai dan pelaksanaan kegiatan operasional penyediaan uang yang lebih efektif dan efisien,” ucapnya. Sumber

Sanksi diberikan karena Asia Internasional Insurance Brokers tidak memiliki komisaris == JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi kepada PR Asia Internasional Insurance Brokers. Hal ini sebagaimana surat keputusan nomor S-69/NB.1/2020 pada 22 Mei 2020. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Nonbank (IKNB) I OJK Anggar Budhi Nurani mengatakan perusahaan tersebut tidak memiliki dua komisaris. Sanksi diberikan karena perusahaan melanggar ketentuan pasal 19 ayat (3) POJK Nomor 73/POJK.05/2016. “Sanki pembatasan kegiatan usaha dijatuhkan selama tiga bulan kepada perusahaan asuransi tersebut,” ujarnya dalam keterangan tulis, Senin (1/6). Atas hal itu, perusahaan dilarang melakukan jasa keperantaraan asuransi sampai dengan di atas penyebab pengenaan sanksi. Meski demikian, Asia Internasional Insurance Brokers wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban jatuh tempo. Pialang asuransi ini berlokasi di Jalan Minangkabau No. 28D Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan. Sumber

Jakarta - Kerusuhan yang terjadi di Amerika Serikat (AS) bisa mengganggu stabilitas perekonomian AS. Apalagi saat ini kondisi AS sedang morat marit akibat terdampak COVID-19. Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah mengungkapkan kerusuhan yang terjadi di AS tentu akan berdampak besar terhadap perekonomian negeri Paman Sam tersebut. "Apalagi saat ini ekonomi AS sedang terpuruk oleh wabah COVID-19," kata Piter saat dihubungi detikcom, Senin (1/6/2020). Dia mengungkapkan jika kerusuhan ini tidak segera diatasi dikhawatirkan akan meluas dan menyebabkan krisis ekonomi yang lebih panjang dan dalam. Bahkan menurut Piter ini akan mengancam hegemoni AS di level global. Kemudian kondisi ini selanjutnya akan mempengaruhi aliran modal dunia. "Negara-negara yang ekonominya sudah mulai membaik seiring meredanya wabah akan menjadi pilihan masuknya modal asing. Indonesia seharusnya bisa memanfaatkan momentum ini sehingga rupiah bisa melanjutkan penguatannya," jelas dia. Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Truk Tangki Terobos Kerumunan Massa di Minneapolis" [==] Sumber

Seorang fotografer melakukan perjalanan waktu dengan cara mewarnai foto-foto lama New York. (Istimewa/dok. Bored Panda/Mike Savad) Dia mengerjakan hal ini dengan sangat teliti seakan-akan mengambilnya dengan kameranya sendiri. (Istimewa/dok. Bored Panda/Mike Savad) Hasil fotonya setelah warnai seperti tampilan lukisan klasik. (Istimewa/dok. Bored Panda/Mike Savad) Beberapa bangunan yang ada di foto-foto ini sudah ada yang hilang, namun ia masih dapat melihatnya dan membayangkannya. (Istimewa/dok. Bored Panda/Mike Savad) Kehidupan Stasiun Grand Central pada tahun 1900. (Istimewa/dok. Bored Panda/Mike Savad) Times Square saat hujan di tahun 1943. (Istimewa/dok. Bored Panda/Mike Savad) Kafe Ernest Roeber pada tahun 1908. (Istimewa/dok. Bored Panda/Mike Savad) Kehidupan pelabuhan Amerika pada tahun 1901. (Istimewa/dok. Bored Panda/Mike Savad) Sumber

Kenaikan transaksi tarik tunai meningkat selama periode Lebaran. == JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mencatat kenaikan tarik tunai periode Lebaran sebesar 3,5 juta per hari. Angka ini naik dibandingkan periode sebelum Lebaran sebesar 2,5 juta per hari. Sekretaris Perusahaan BRI Amam Sukriyanto mengatakan semenjak pandemi Covid-19 terjadi perubahan perilaku nasabah yang lebih memanfaatkan penarikan uang melalui CRM atau ATM. “Tren rata-rata penarikan uang sebelum periode Ramadan yakni 2,5 juta kali penarikan per hari naik menjadi 3,5 juta kali per hari saat menjelang lebaran dan periode lebaran,” ujarnya ketika dihubungi Republika.co.id, Senin (1/6). Menurutnya pada tahun ini perseroan telah menyiapkan uang tunai sebesar Rp 37,2 triliun untuk kebutuhan masyarakat selama periode ramadan dan lebaran. Jumlah tersebut lebih kecil dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 48,2 triliun. Selain itu, keberadaan Agen BRILink juga sangat berpengaruh pada periode lebaran. Jika dihitung volume transaksinya, secara total Agen BRILInk mencatatkan volume transaksi rata-rata hingga Rp 2,3 triliun setiap harinya “Jumlah ini naik signifikan bila dibandingkan kondisi secara umum. Misalnya, sebelum periode lebaran, volume transaksi yg dihimpun lewat Agen BRILink rata-rata sebanyak Rp 1,9 triliun per hari,” ucapnya. Sumber

Jakarta - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengucurkan Rp 2,78 triliun yang bersumber dari APBN bagi pengembangan sektor hulu kelapa sawit. Dana tersebut untuk membiayai peremajaan, sarana dan prasarana, serta pembinaan sumber daya manusia (SDM). "Untuk menindakalanjuti bantuan pemerintah tersebut, BPDPKS juga menyiapkan regulasi agar dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan sesuai tujuan," ujar Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrahman dalam keterangannya, Senin (1/6/2020). Dana tersebut digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana bagi petani sawit dapat diwujudkan dalam bentuk benih, pupuk, pestisida, alat pascapanen dan pengolahan hasil, jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan, alat transportasi, mesin pertanian, pembentukan infrastruktur pasar serta verifikasi atau penelusuran teknis. Dalam pelaksanaannya, program tersebut mencakup perbaikan sarana dan prasarana tanaman, kebun dan pengelolaannya sesuai dengan teknik budidaya kelapa sawit yang baik. Selain itu juga untuk meningkatkan produksi, mutu dan keberlangsungan usaha kelapa sawit pekebun secara berkelanjutan. Dukungan tersebut bisa disalurkan melalui kelompok tani, Gapoktan, koperasi perkebunan dan kelembagaan pekebun lainnya. Selain itu,pemerintah juga menaikkan dana bantuan kepada petani sawit rakyat dalam program PSR yang tadinya Rp 25 juta per hektare (Ha) per petani, menjadi Rp 30 juta per Ha per petani. "Perubahan dana dari Rp25 juta menjadi Rp 30 juta ini salah satunya dilakukan untuk membantu petani dalam mengakses pembiayaan, misalnya Kredit Usaha Rakyat (KUR)," jelas Eddy. Kenaikan tersebut pun sudah bisa diakses oleh petani yang ingin mengikuti program peremajaan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Utama BPDPKS Nomor:KEP-167/DPKS/2020 tanggal 28 Mei 2020 yang mengatur lebih lanjut kenaikan besaran dana peremajaan itu. Simak Video "Manisnya Gula dari Kelapa Sawit, Batubara" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Rencana pemerintah yang ingin menerapkan tatanan hidup kenormalan baru atau new normal banyak diperdebatkan. Sebenarnya apa yang diinginkan pemerintah dengan pengurangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) itu? Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan itu dalam wawancara eksklusif Blak-blakan dengan detikcom. Tentu ada alasan ekonomi yang mendasari penerapan new normal tersebut. Pemerintah tak ingin pandemi Corona berubah menjadi pandemi PHK. Meski begitu, penerapan new normal tidak semudah itu dilakukan. Ada beberapa syarat mutlak yang harus terpenuhi suatu daerah untuk menerapkan new normal. Airlangga juga menegaskan penerapan new normal akan dilakukan dengan protokol baru yang ketat. Pengawasan juga dilakukan secara ketat. Jika muncul gelombang kedua dari wabah COVID-19 maka penerapan new normal bisa dibatalkan. Tak hanya itu, Airlangga juga menjawab tentang Kartu Pra Kerja yang pendaftaran gelombang keempatnya hingga kini belum dibuka. Ada apa sebenarnya? Apakah karena program ini dihujani kritikan pedas? Berikut wawancara lengkap detikcom dengan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto: Sebagai panglima pemulihan ekonomi nasional, apa dasar-dasar RI untuk bisa melonggarkan aktivitas sosial atau yang disebut menuju era kenormalan baru? Pertama yang kita lakukan itu bukan pelonggaran jadi kalau protokol COVID tetap kencang, yang kita lakukan adalah bagaimana beradaptasi dan Bapak Presiden sudah mengerahkan bagaimana masyarakat produktif dan aman dari COVID-19. Tentu harus dimulai dengan data-data kesehatan itu sendiri, data kesehatan, kemudian penyebaran virus, kemudian kesiapan pelayanan kesehatan. Itu sebagai faktor mutlak. Apabila faktor itu posisinya sudah lebih baik berdasarkan data yang ada di BNPB dan juga trend-nya dalam 2 minggu itu sudah turun dan angka atau Rt-nya sudah di bawah satu, maka daerah-daerah tersebut layak untuk melakukan uji coba. Jadi selalu dengan uji coba dulu. Kemudian yang kedua protokolnya disiapkan di setiap sektornya. Kemarin Kementerian Perhubungan sudah membuka dengan protokol yang ketat, kemudian 11 sektor tidak pernah ditutup termasuk sektor industri ada kasusnya misalnya di kawasan Cikarang Jababeka yang aktivitas industri tetap berjalan dan tidak ada pandemi COVID-19 di sana. Kalau industri lebih mudah dikendalikan karena mereka sudah lebih tertib di pabrik. Tinggal berikut disesuaikan dengan transportasinya. Kemudian berikutnya tentu kita menginginkan agar pandemi COVID-19 ini tidak merembet atau merembes pada pandemi PHK. Sehingga salah satunya adalah melakukan restart, produktif tapi aman dari COVID-19. Oleh karena itu protokol-protokol nya baru, cara protokol baru ini diberlakukan sampai ditemukannya vaksin. Kalau kita menunggu vaksin sampai tahun depan. Kelihatannya dengan protokol kesehatan yang harus uji klinis dan yang lain, tidak dalam waktu dekat. Oleh karena itu perlu disiapkan protokol dalam situasi yang berbeda dengan situasi normal kemarin, makanya kita sebut ini sebagai normal baru. Dalam normal baru tentu protokol menggunakan masker, cuci tangan, kemudian tes temperatur dan yang lain, semua itu berlaku untuk semua sektor kehidupan bermasyarakat dan new normal itu butuh kerjasama yang erat antara tentu dari segi medis, kesiapan medis untuk mengantisipasi segala persoalan. Kemudian dari segi masyarakat itu sendiri, kesiapan masyarakat dan kedisiplinan masyarakat. Kemudian dari sektor sektor usaha itu sendiri, termasuk regulatornya kementerian dan lembaga. Sehingga kerjasama ini harus dilakukan secara disiplin karena kalau tidak disiplin yang kita kita khawatir akan terjadi secondary wave, itu yang tidak dikehendaki dalam new normal. Oleh karena itu dalam protokol normal apabila ada secondary wave ya bisa ditutup kembali. Jadi ini yang menjadi insentif dan disinsentif baik kepada masyarakat maupun pemerintah daerah maupun sektor-sektor. Daerah mana yang data atau kurva R0-nya itu sudah mulai melandai dan mungkin dalam waktu dekat sudah bisa dilakukan uji coba? Ada secara dinamis 110 daerah kabupaten/kota yang tidak pernah terkena COVID-19. Dari situ pun dievaluasi terus-menerus. Nah itu dengan kriteria-kriteria yang ada, apakah itu kesiapan terhadap kesehatan, jumlah tesnya, kemudian juga kesiapan masyarakatnya, kesiapan sektor dan kesiapan lain itu mungkin bisa turun lagi dari 110. Kalau dari segi provinsi tentu ini tidak bisa secara keseluruhan provinsi itu secara bulat kabupaten/kotanya tetapi bertahap juga. Karena yang sekarang dilihat oleh pemerintah lebih mikro lagi, level kabupaten kota, bahkan di kecamatan. Oleh karena itu 8 daerah di antaranya termasuk Bali, Kepri kemudian juga kita lihat daerah lain Jawa Tengah di kabupaten kota tertentu, bahkan kalau di DKI Rt-nya sudah di bawah 1. Tetapi DKI sendiri kan menunggu pulang mudik ini berapa dan apakah masih bisa terkendali sampai 4 Juni. Di Jabodetabek sebetulnya menunggu, walaupun Jawa Barat PSBB berakhirnya tanggal 29 Mei. Jadi semua itu tergantung kepada kondisi di daerah masing-masing dan monitoring dari BNPB dan data yang dipakai adalah data yang ada di BNPB. Kritik yang terlontar dari beberapa pakar bahwa minimnya uji dalam bentuk rapid test maupun swab. Jokowi minta per hari 10.000, tapi yang terlaksana kan jauh sekali dari itu, sehingga kemungkinan datanya kurang tepat? Kalau data DKI sudah lebih masif. Di DKI sudah sesuai dengan standar dimana per per 100.000 jumlahnya, rasionya sudah cocok. Sedangkan dari daerah lain menyesuaikan dan yang diminta oleh Bapak Presiden kan tes PCR satu hari 10.000 dan dari data-data yang ada bisa mencapai 12.000 atau 13.000. Beberapa hari melampaui target. Dengan menerapkan normal baru, sebenarnya target yang ingin dicapai pemerintah apa? Jadi pemerintah mengatakan bahwa masalah kesehatan, sosial ekonomi ini seperti dua sisi dari mata uang, dua sisi dari koin, dimana itu berjalan beriringan. Sehingga untuk mengurangi yang tadi PHK. Berdasarkan studi yang dilakukan, Moody's misalnya, penelitiannya yang mengatakan bahwa perekonomian ini kan kemarin kita turun ke 2,9 di bawah 3%, tapi masih tetap tumbuh dan itupun masih relatif tinggi dibandingkan yang lain, yang lain sudah masuk dalam zona negatif. Tapi di Kuartal II ini kemungkinan turun ke negatif berdasarkan Moodys. Namun diprediksi juga di Kuartal III dan Kuartal IV kita mengejar, naik. Nanti itu kita berharap bahwa di negara lain di Asean, seperti Filipina dan Vietnam juga memonitor ini. Sehingga kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi ini penting, karena sekarang sebelum pandemi ini 7 juta orang belum mendapat pekerjaan, bukan PHK dan pada saat PHK terjadi pandemi sekitar 1,8 juta. Tentu kita harus segera mungkin menciptakan kesempatan-kesempatan baru, tadi kami bahas terkait dengan proyek strategis nasional (PSN) dengan Bapak Presiden dan kita mendorong bahwa proyek strategis nasional ini yang besarnya lebih dari Rp 1.400 triliun untuk terus berjalan. Ini akan menciptakan lapangan pekerjaan antara 3,5 sampai 4 juta lapangan pekerjaan sepanjang 4-5 tahun kedepan. Oleh karena itu new normal ini menjadi sangat perlu dan penting. Ini dilakukan bukan hanya di Indonesia, negara lain juga sudah membuka dan melakukan hal yang sama. Nah tentu sampai vaksin ditemukan. Kita tidak bicara situasi seperti sebelum COVID-19. Jadi sampai vaksin ditemukan maka sebelumnya kita harus melakukan new normal. Korea sudah menerapkan new normal tapi dievaluasi karena ada gelombang kedua, ratusan sekolah diliburkan lagi. Korea saja seperti itu bagaimana dengan tingkat disiplin masyarakat kita? Kalau masalah sekolah memang kita harus lihat psikologi anak-anak, karena kan anak-anakan sulit untuk dilakukan pembatasan. Apalagi untuk anak-anak yang relatif anak SD ke bawah, atau Paud misalnya karena sudah pasti diantar orang tua. Nah itu ada percampuran, itu yang menimbulkan risiko dan anak kecil kan nggak bisa diminta untuk semua tidak bergaul, sekali mereka ketemu ya mereka bergaul. Oleh karena itu perlu dikaji usia berapa yang sudah siap untuk social distancing, disiplin, selalu memakai masker dan yang lain. Jadi itu yang perlu dikaji secara lebih detail dan kebetulan kan sekolah memasuki libur panjang. Baru nanti di pertengahan Juli baru mulai. Tentu tahapan-tahapan itu nanti disiapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan protokol di sekolah. Tapi menjelang jelang Lebaran kemarin ada beberapa mall yang dibuka, seperti di Ciledug begitu ramai warga yang datang? Pertama yang di Ciledug kan tidak dibuka secara protokol, itu karena desakan publik dan itu dibuka. Sebetulnya situasinya kan masih PSBB jadi bukan dibuka yang sesuai dengan protokol. Tapi yang kemarin Bapak Presiden tinjau yang di Bekasi itu adalah mall yang dibuka dengan protokol. Tentu ini yang menjadi contoh kepada mall-mall yang lain. Tentu pasar tradisional juga ada protokol, walaupun dari pembahasan dengan para gubernur yang paling sulit adalah yang di pasar tradisional. Karena selain jarak kemudian interaksi, kemudian sistem pembayaran yang masih menggunakan cash bukan non cash. Ini yang perlu diawasi. Airlangga juga bicara soal stimulus ekonomi di tengah pandemi Corona. Klik halaman selanjutnya. Sumber

Follow detikFinance Senin, 01 Jun 2020 15:45 WIB Foto Bisnis Agung Mardika - detikFinance Solo - Jelang new normal dan wacana dimulainya proses belajar mengajar di sekolah membawa berkah pada perajin pelindung wajah (face shield). Mereka kebanjiran order. Foto 1 dari 7 Seorang perajin tengah membuat face shield di bengkel seni Kombir Art, Solo,Jawa Tengah, Senin (1/6). Baca Juga detikNews Update Kasus Corona di RI 1 Juni: 26.940 Positif, 7.637 Sembuh, 1.641 Meninggal detikNews Bekerja di Kendari, Pemudik Asal Garut Positif Corona detikNews Ada 111 Kasus Baru, Jumlah Positif COVID-19 di DKI Kini 7.383 Kasus detikNews Jelang New Normal, Pengelola Wisata Dorong Pemkab Blitar Terbitkan Regulasi detikNews UGM Gelar Upacara Online Peringatan Hari Lahir Pancasila detikOto Partisi Sekat Ojol Tetap Berisiko Tularkan Virus Corona detikTravel Kebun Binatang Australia Kembali Buka untuk Umum detikNews Selama PSBB, Anak Binaan Lapas Tangerang Tetap Rajin Olahraga Pagi Sumber

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan perusahaan digital yang mengambil untung di Indonesia akan menjadi pemungut, penyetor, dan pelapor pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk dari perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan keputusan tersebut sebagai upaya pemerintah menciptakan level playing field terhadap perusahaan dalam maupun luar negeri. "Pada waktu saya sebagai konsumen, saya pesan film atau saya berlangganan pada perusahaan yang ada di Indonesia, dia akan nge-charge PPN ke saya. Karena perusahaan yang ada di Indonesia itu telah ditetapkan sebagai PKP (pengusaha kena pajak). jadi pada waktu bertransaksi ke saya, sekecil apapun transaksinya, dia akan pungut PPN," kata Suryo seperti dikutip dalam kanal youtube Frans Membahas, Senin (1/6/2020). Keputusan perusahaan digital berbasis internasional menjadi pemungut, penyetor, dan pelapor PPN tertuang PMK Nomor 48 Tahun 2020 sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1/2020. PMK tersebut akan menjadi dasar pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas produk digital yang berasal dari luar negeri oleh pelaku usaha PMSE, yaitu pedagang/penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri, atau penyelenggara PMSE dalam negeri yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Dirjen Pajak. Beleid itu mulai berlaku pada 1 Juli 2020, namun pelaksanaannya harus menunggu penunjukan perusahaan penyedia barang/jasa di luar negeri sebagai pemungut PPN. Melalui aturan ini, produk digital seperti layanan aliran alias streaming baik musik dan film, aplikasi dan permainan (games) digital, serta jasa daring lainnya dari luar negeri yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan dan telah mengambil manfaat ekonomi dari Indonesia melalui transaksi perdagangannya, akan diperlakukan sama seperti produk konvensional atau produk digital sejenis dari dalam negeri. Dengan demikian, artinya aplikasi seperti Netflix, Spotify, Zoom dan lainnya akan dikenakan pajak tersebut. Sementara perusahaannya bisa menjadi pemungut, penyetor, dan pelapor PPN. "Makanya kita pengen level playing field, kalau yg beli di dalam negeri dipungut sama yang jual, kan gitu ya, yang beli dari luar negeri pun yang pungut juga atas film yang sama," jelasnya. Simak Video "1 Juli Dikenai Pajak, Tarif Netflix Naik?" [==] (hek/hns) Sumber

Jakarta - Belakangan ada fenomena gelombang tinggi yang terjadi di sejumlah perairan di Indonesia. Kira-kira, apa sih penyebabnya? Pusat Hidrografi dan Oseanografi (Pushidrosal) TNI Angkatan Laut punya penjelasan mengenai gelombang tinggi yang ramai menjadi bahan perbincangan di media sosial sepekan belakangan ini. Menurut Kepala Pusat Hidrologi dan Oceanografi, Laksamana Muda TNI Harjo Susmoro, gelombang ini dipicu adanya siklon tropis di selatan Samudra Hindia, yaitu topan Amphan dan topan Mangga, yang terjadi bersamaan dengan adanya spring tide atau pasang laut purnama yang puncaknya terjadi pada 28 Mei lalu. Kepala Pusat Hidrologi dan Oceanografi Laksamana Muda TNI Harjo Susmoro Foto: Istimewa "Jadi saat pasang sedang tinggi karena purnama, dihembus oleh angin kencang topan di selatan Samudra Hindia dengan kecepatan 50 knot, yang bisa menyebabkan gelombang tinggi 5-7 meter," ujar perwira tinggi AL bintang dua ini. Menurut data yang dimiliki oleh Pus Hidrosal, saat kejadian di pesisir Benoa Bali dan Pantai Lembar Lombok, pasang naik saat itu berketinggian 1,5 meter di Benoa dan Pantai Lembar setinggi 1,2 meter. Siklon tropis Topan Amphan di Samudra Hindia Barat Laut Bengkulu, dengan pergerakan dari perairan selatan semenanjung Kerala India, bergerak ke arah timur laut dan luruh di daratan Bangladesh. Siklon tropis dengan kecepatan hingga 50 knot ini masih mempertahankan kekuatannya saat mencapai pantai barat Sumatera hingga 25-30 knot. Pada 20 Mei 2020 gelombang akibat Siklon ini menimbulkan tinggi gelombang hingga 7 meter dan di pantai barat Sumatera mencapai 5 meter. Sementara pada periode yang sama, Topan Mangga yang terbentuk pada area sebelah tenggara dari awal kemunculan Topan Amphan atau di Barat Daya Bengkulu, siklon tropis ini bergerak ke arah Timur-Tenggara dan meluruh di daratan Australia. Kecepatan angin yang ditimbulkan mencapai 30-40 knot serta membangkitkan gelombang laut 5 - 6 meter, di pesisir selatan Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Laksamana Muda Harjo menjelaskan bahwa siklon tropis yang belakangan lebih sering terjadi, karena pemanasan global (global warming) menyebabkan suhu muka air laut yang tidak merata. Jika ada tekanan rendah, akan menjadi titik energi angin berkumpul dari kawasan bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah yang menyebabkan topan, karena kekuatan energi tidak sama, menyebabkan topan itu bergerak. Ia pun menjelaskan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan fenomena alam ini. Hanya saja, dalam situasi pasang tinggi, warga sekitar pantai hendaknya menjauhi pesisir. Pasang tinggi ini di pantai utara Jawa sering disebut rob, seperti di pesisir Jabodetabek, pesisir Semarang, Jawa Tengah hingga ke Pantai Jepara. Simak Video "Gelombang Tinggi Bikin Kapal Nelayan di Sukabumi Rusak Parah" [==] (asj/asj) gelombang tinggi topan amphan Sumber

Jakarta - Salah satu peritel fashion di Indonesia PT Mega Perintis Tbk (ZONE) membeberkan dampak pandemi Corona (Covid-19) terhadap bisnis perusahaan dan nasib karyawan. Dikutip dari situs Bursa Efek Indonesia (BEI) penjelasan ini disampaikan sebagai respons atas Surat BEI (Bursa Efek Indonesia) no. S-02842/BEI.PPU/5-2020 tanggal 15 Mei 2020 perihal Permintaan Penjelasan terkait Dampak Pandemik Covid-19. Mega Perintis merupakan salah satu distributor produk beken dunia, Nike, di Indonesia melalui anak perusahaan Mitrelindo Global. Dikutip dari situs resmi perusahaan megaperintis.co.id, Mitrelindo Global, melakukan bisnis ritel untuk merek internasional seperti Nike. Dalam jawabannya kepada BEI, pihak perseroan menjelaskan COVID 19 berdampak pada kinerja perusahaan, dan terpaksa melakukan pembatasan atau penghentian sementara. Dalam surat kepada BEI yang ditandatangani Direktur Luki Rusli, emiten berkode ZONE itu mengaku terganggu oleh COVID-19, dan berdampak pada penghentian operasional sebagian. Penghentian operasional ditetapkan selama 3 bulan. "Adanya Pandemic COVID PSBB mengakibatkan outlet offline penjualan kami di pusat pembelanjaan di tutup begitu juga outlet penjualan yang ada di dept store .Bila ada sebagian yang buka namun dengan kebijakan social distancing dan pandemi ini masyarakat waspada untuk tidak jalan-jalan ke pusat pembelanjaan sehingga sepi pengunjung. Atas hal tersebut otomatis anak usaha perseroan di bidang garment otomatis tidak bisa memproduksi karena kurangnya penjualan," demikian pernyataan tertulis ZONE yang dikutip dari situs resmi BEI, Senin (1/6/2020). Menurut data ZONE yang disampaikan kepada BEI, jumlah karyawan tetap maupun tidak sebanyak per Desember 2019 sebanyak 3.283 orang. Sementara saat ini jumlah karyawan tetap dan tidak tetap sebanyak 1.005 orang. Sedangkan jumlah karyawan yang dirumahkan mencapai lebih dari 2.000 orang. "(Per 31 Desember 2019) Jumlah karyawan (tetap dan tidak tetap) 3.283. Jumlah karyawan (tetap dan tidak tetap saat ini) 1.005," bunyi pernyataan pihak ZONE kepada BEI. "(Jumlah karyawan dirumahkan: Kondisi karyawan periode Januari 2020 hingga saat ini) 2.226. (Jumlah karyawan yang terdampak dengan status lainnya contoh: pemotongan gaji 50%, dll) 284," lanjut pihak ZONE. Sedangkan perkiraan penurunan total pendapatan (konsolidasi) untuk periode yang berakhir per 31 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020 (dapat menggunakan proforma) dibandingkan periode yang sama tahun lalu diprediksi sebesar 25%. Untuk laba bersih, pada periode tersebut diprediksi jatuh 75%. "Kami mengupayakan maksimal revenue perusahaan dengan memperkuat online dan juga mengalihkan produksi masker non medis sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini untuk mempertahankan cash flow Perusahaan, melakukan efisiensi di segala bidang," kata pihak ZONE. Simak Video "Viral! Zoe Jireh yang Suaranya Mirip Nike Ardila" [==] (kil/hns) Sumber

Jakarta - Telkomsel menghadirkan layanan Voice over Long Term Evolution (VoLTE) yang memungkinkan pelanggan menikmati telepon berbasis 4G LTE dengan jaminan tidak akan putus. Layanan VoLTE Telkomsel ini sendiri baru tahap soft launch, di mana bisa dimanfaatkan lebih dari 114 ribu pelanggan yang berada di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Surabaya. Sementara kota lainnya, dijanjikan menyusul secara bertahap. Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro mengatakan, kehadiran layanan VoLTE ini jadi cara Telkomsel dalam mendukung produktivitas pelanggan di kegiatan sehari-hari mereka. "Prinsip produk dan layanan yang customer-centric menjadi dasar bagi Telkomsel untuk menghadirkan layanan VoLTE bagi pelanggan yang menginginkan kemudahan lebih dalam berkomunikasi," ujarnya seperti dikutip dari siaran persnya, Senin (1/6/2020). Dipaparkan Setyanto, ada tiga manfaat dari layanan VoLTE ini. Pertama, pelanggan akan mendapatkan pengalaman menelepon dengan suara lebih jernih kualitas HD berbasis jaringan 4G LTE terdepan dari Telkomsel. Kedua, layanan VoLTE juga menyambungkan dua penggunanya lebih cepat daripada menggunakan layanan panggilan telepon biasa dan voice over Internet Protocol (VOIP). Kemudian yang ketiga, melalui layanan VoLTE pelanggan dapat bebas berselancar mengakses layanan internet, streaming video, bermain games, saat tersambung telepon suara. Telkomsel menghadirkan layanan Voice over Long Term Evolution (VoLTE) yang memungkinkan pelanggan menikmati telepon berbasis 4G LTE dengan jaminan tidak akan putus. Foto: Telkomsel Dari sisi infrastruktur jaringannya, operator seluler ini telah membangun lebih dari 10 ribu Base Transceiver Station (BTS) VoLTE di seluruh wilayah Jadetabek dan Surabaya. Hal itu yang menjamin pengalaman jaringan berkualitas dan merasakan pengalaman menggunakan layanan telepon premium yang berbasis jaringan 4G LTE. Cara Mengaktifkan Layanan VoLTE Telkomsel Cara mengaktifkan layanan VoLTE Telkomsel terbilang mudah, yaitu pelanggan memastikan kartu SIM-nya sudah mendukung jaringan 4G Telkomsel, pelanggan berada di wilayah yang mendapatkan jangkauan VoLTE (saat ini wilayah Jadetabek dan Surabaya), lalu memastikan perangkatnya sudah mendukung layanan VoLTE dengan sistem operasi perangkat yang terbaru (ter-update). Untuk tahap soft launch ini merek perangkat smartphone yang mendukung jaringan VoLTE Telkomsel adalah Samsung, Huawei, Vivo dan menyusul merek perangkat lainnya. Setelah memastikan semua langkah tersebut, selanjutnya adalah mengatur layanan VoLTE di menu pengaturan perangkat. Kemudian pelanggan akan melihat logo/ tanda VoLTE pada status sinyal bar sebagai tanda bahwa pelanggan sudah dapat menikmati layanan VoLTE Telkomsel. Untuk menikmati layanan VoLTE, pelanggan perlu mengaktifkan fitur VoLTE di ponsel yang mendukung layanan ini. Telkomsel pun telah menghadirkan paket khusus Takmania VoLTE, dengan tambahan kuota menit telepon VoLTE pada paket Talkmania bulanan yang dapat diaktifkan oleh pelanggan di Jakarta dan Surabaya melalui aplikasi MyTelkomsel. "Kami pun berharap menjadikan layanan VoLTE sebagai solusi bagi pelanggan untuk tetap produktif dalam memusatkan berbagai aktivitasnya di rumah dalam memperkuat inisiatif gerakan #DiRumahTerusMaju selama pandemi COVID-19 di Indonesia," tutup Setyanto. Simak Video "Menkominfo: Operator Seluler Jadi Garda Depan Pencegahan Corona" [==] (agt/jsn) Sumber

Jakarta - Sejumlah investor asing berencana hengkang dari China. Pemerintah pun tak ingin melewatkan peluang emas menjaring para investor tersebut ke Indonesia. Nah, untuk lokasi para investor nanti pemerintah sedang menyiapkan Brebes, Jawa Tengah. "Brebes disiapkan karena salah satu yang diharapkan harganya kompetitif, karena yang ditawarkan oleh Vietnam, Thailand itu mereka memberikan setengah gratis. Gratis dulu dilipat kemudian. Kita perlu menyiapkan hal yang cukup strategis dan tidak secara komersial bisa memudahkan perusahaan-perusahaan untuk pindah," tutur Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam blak-blakan kepada detikcom beberapa hari lalu. Brebes dipersiapkan sebagai kawasan industri dengan menawarkan kemudahan-kemudahan tertentu. Selain itu Brebes juga akan 'dipercantik' dengan insentif pekerja dan ketersediaan lahan. Salah satu BUMN juga sudah dipersiapkan untuk hadir di Brebes. "Brebes dari segi labor intensive lebih siap dan dari segi ketersediaan tanah, tata ruang dan lain sebagainya sudah siap. Pemerintah punya BUMN yang siap beroperasi di sana," terang Airlangga. Selain Brebes, pemerintah juga menyiapkan kawasan investasi lainnya seperti di Batam, Bintan, Karimun, "Di lain pihak menyiapkan kawasan industri untuk itu di kawasan industri seperti di Batam, Bintan, Karimun mempunyai potensi besar karena tentu ini dekat dengan marketnya di ASEAN," terang Airlangga. Airlangga yakin Indonesia bisa bersaing menggaet perusahaan-perusahaan tersebut. Sebab Indonesia memiliki kelebihan dengan adanya pasar domestik yang cukup besar. "Sekarang semua sudah melihat bahwa negara yang mempunyai daya tahan ekonomi itu adalah menjadi basis ekspor tetapi punya domestik demand. Nah itu domestik demand itu sebagai shock breaker, shock absorber terhadap gejolak ekonomi dunia. Negara yang tidak punya domestic market dia nggak punya shock breaker. Jadi begitu demand-nya anjlok dia langsung amblas. Makanya negara-negara yang tidak punya domestic market semuanya sudah negatif pertumbuhan ekonominya, hanya 3 negara yang pertumbuhannya masih positif Indonesia, China, India," tutur Ketua umum Partai Golkar itu. Simak Video "Segarnya Sirup Kulit Buah Nanas, Brebes" [==] (das/hns) Sumber

Jakarta - Pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia turut mengganggu perekonomian global, termasuk di Indonesia. Namun ada celah peluang yang bisa diraih salah satunya menjual starter kit atau alat bertanam untuk pemula. Pebisnis hidroponik, Ridwan Satria menjelaskan selama pandemi ini tokonya mencatatkan kenaikan penjualan yang signifikan. Hal ini karena banyak masyarakat yang melakukan work from home (WFH) dan memiliki banyak waktu luang untuk berkebun. "Paling best seller di Purie Garden itu adalah starter kit, naik 300% dari hari biasa sebelum pandemi. Ini luar biasa ya karena momennya pas banyak yang WFH, kita juga mulai gencar promosi di media sosial," kata Ridwan pemilik toko hidroponik Purie Garden saat berbincang dengan detikcom, akhir pekan lalu. Dia menjelaskan omzet yang didapatkan dari penjualan starter kit ini mencapai Rp 200 juta dalam satu bulan. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, Purie Garden juga membuat program charity yakni 50% keuntungan dari penjualan starter kit dan ada sebanyak Rp 21 juta yang sudah disumbangkan. Ridwan menceritakan, memulai usaha ini bersama sang istri yang memang hobi berkebun di depan rumah. Kebetulan Ridwan juga lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan juga berpengalaman kerja di bidang agriculture. Kemudian bersama istri memulai usaha dengan membuat website dan akun Facebook untuk berjualan kecil-kecilan. Dia memang menyasar segmen urban farming dan menyasar perkotaan dengan menjual paket-paket yang terjangkau. "Karena pengalaman saya, membeli benih dalam ukuran normal untuk di rumah itu kebanyakan, nggak kepakai jadi kita packing ulang supaya bisa disimpan lebih lama dan lebih hemat, waktu awal-awal saya dan istri benar-benar menjalankan ini berdua, packing berdua sampai pengiriman hanya berdua, sekarang alhamdulillah sudah ada 48 pegawai," jelas dia. Modal yang digunakan saat awal bisa dibilang nol, karena dia bersama istrinya bekerja sama dengan supplier di desa-desa yang kebingungan memasarkan hasil tani mereka. "Misalnya waktu awal saya jual kompos dan kerja sama dengan pembuatnya di desa, mereka bingung memasarkan dan saya datang modal ngomong aja bantuin memasarkan, intinya sih jangan berhenti belajar," jelas dia. Hingga saat ini Ridwan sama sekali tidak terlibat dengan bank untuk pendanaan. Ia selalu berupaya untuk memaksimalkan keuntungan yang didapat untuk mengembangkan usahanya. Selain itu ia selalu melakukan riset-riset di pasaran tentang produk apa yang sedang booming dan digandrungi masyarakat. "Riset itu penting banget, jadi harus tahu apa yang laku di pasaran, bukan yang kita pengin ya. Saya pernah bikin paket tanam yang saya pikir bakal laku, ternyata salah. Ada produk yang saya underestimate tidak laku, eh malah laku," ucapnya. Klik halaman selanjutnya. Sumber