bot

Fokus sama kado apa badannya nih? (Foto: Brightside) Awas salah, kuping sebelah kiri anjing ini ternyata selimut lho. (Foto: Brightside) Foto: Brightside Pose pria ini bikin bingung ya. (Foto: Brightside) Potret dua kucing. (Foto: Brightside) Ikannya keluar dari air? (Foto: Brightside) Ada yang salah kah dengan kaki kucing ini? (Foto: Brightside) Ups! kucing ini tertusuk? (Foto: Brightside) Bukan rambut tapi dedaunan dari pohon. (Foto: Brightside) Anak bebek berkepala dua? (Foto: Brightside) Foto: Brightside Ada yang aneh dengna tubuh wanita ini. (Foto: Brightside) Hiii kepala anjing ini kok bisa berada di bagian perut ya? (Foto: Brightside) Tampak seorang pria kecil menggunakan tonggak lalu lintas untuk naik sepeda. (Foto: Brightside) Foto: Brightside Kuing jalannya melayang. Foto: Brightside Sumber

Jakarta - PT PLN (Persero) menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menaikkan tarif listrik apalagi menerapkan kebijakan subsidi silang terkait membengkaknya tagihan listrik belakangan ini. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril menyebut kenaikan tagihan listrik pelanggan terjadi karena adanya kenaikan konsumsi dari pelanggan itu sendiri. "Kenaikan tarif ini murni disebabkan oleh kenaikan pemakaian, dan kenaikan pemakaian ini murni disebabkan oleh banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di rumah dibandingkan kegiatan sebelumnya pada era normal. Mungkin kita akan lihat juga bagaimana dengan new normal nantinya apakah juga mengalami kenaikan," kata Bob dalam dalam konferensi pers bertajuk Tagihan Rekening Listrik Pascabayar, Sabtu (6/6/2020). Menurut Bob, selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) konsumsi listrik rumah tangga naik hingga 17%. "Bagaimana dengan kenaikan konsumsi daripada rumah tangga? Rata-rata kenaikan itu berkisar antara 13-17%, itu secara overall," imbuhnya. Kebalikannya, penurunan konsumsi listrik justru terjadi di sektor industri yang mana rata-rata menunjukkan penurunan hingga 25%. Sedangkan sektor bisnis dan hotel turun hingga 60% "Kalau kita lihat untuk berapa sih penurunan konsumsi untuk industri itu rata-rata mulai dari 17% sampai 25% Bahkan di sektor tertentu ada yang sampai 60%. Kalau sektor bisnis dan perhotelan khususnya itu ada yang turun sampai 60%," ungkapnya. Simak Video "Detik-detik Kabel Listrik di Panglima Polim Jaksel Terbakar" [==] (ara/ara) Sumber

Jakarta - Belakangan di media sosial (medsos), masyarakat mengeluhkan adanya pemblokiran ID pelanggan PLN ketika akan melakukan pembayaran listrik. Ketika pelanggan membayar tagihan melalui mobile banking, langsung terjadi kegagalan dengan keterangan adanya pemblokiran ID PLN. Menurut Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril, pihaknya tidak pernah memblokir ID pelanggan. Menurutnya, yang terjadi hanya kesalahpahaman semata. Bob mengakui memang ada kesalahan teknis antara pihak PLN dengan perbankan sehingga seolah-olah ID pelanggan diblokir. "Kami mohon maaf, memang ada keterlambatan pada proses verifikasi dan formulasi untuk pengecekan ID pelanggan antara PLN dan perbankan, jadi bukan diblokir," terang Bob dalam konferensi pers, Sabtu (6/6/2020). Bob menjelaskan proses verifikasi dilakukan untuk memberikan bantuan keringanan listrik pada pelanggan yang berhak pada masa pandemi agar tepat sasaran, namun proses tersebut membutuhkan waktu. Menurutnya, memang ada 1,8 juta pelanggan yang sempat terkendala saat hendak membayar tagihan selama proses verifikasi tersebut. Akan tetapi, ia memastikan masalah itu sudah berhasil ditangani dan per pukul 12.25 WIB siang tadi semua kendala sudah teratasi atau semua pelanggan kini sudah bisa membayar tagihan listriknya. "Kita sudah mintakan kepada perbankan atau yang melakukan pembayaran untuk menyelesaikan ini. Memang ada sekitar 1,8 juta pelanggan saat itu masih diproses. Jadi kita bertahap, sebenarnya yang lain sudah terbit, tinggal yang 1,8 juta saja, pas jam 12.25 semua sudah bisa," sambungnya. PLN juga baru saja merilis skema penghitungan tagihan untuk melindungi pelanggan rumah tangga yang tagihan listriknya melonjak pada bulan Juni ini. Dengan skema tersebut, pelanggan yang mengalami lonjakan tagihan listrik pada bulan Juni ini akan mendapat relaksasi pembayaran listrik. Pelanggan hanya perlu membayar 40% dari tagihan listrik bulan Juni ini, lalu sisanya dibagi rata dalam tagihan 3 bulan ke depan. Jadi, jika tagihan listrik pelanggan bulan Juni meningkat minimal 20%, maka konsumen langsung berhak menerima perlindungan lonjakan dengan hanya membayar tagihan sebesar bulan lalu ditambah 40% kenaikan bulan ini, sisanya 60% dibayar 3 bulan selanjutnya. Simak Video "Detik-detik Kabel Listrik di Panglima Polim Jaksel Terbakar" [==] (ara/ara) Sumber

Follow detikFinance Sabtu, 06 Jun 2020 18:30 WIB Foto Bisnis Rifkianto Nugroho - detikFinance Bogor - Penerapan physical distancing ketat dilakukan di salah satu restoran di Puncak, Bogor, Jawa Barat. Superhero diterjunkan untuk misi tersebut. Penasaran? Foto 1 dari 8 'Captain America' terlihat membantu restoran di Puncak, Bogor, Jawa Barat, untuk menjaga jarak dari para pengunjung yang hadir. Baca Juga detikHealth Tips Lansia Sehat dan Bahagia di Masa Pandemi Corona detikNews 2,4 Juta KK di DKI Terdampak Corona, Anies Singgung Masalah Keadilan Sosial detikNews 3 Karyawan PDAM Surabaya Positif Corona, Semua Pegawai Akan Rapid Test detikNews Dapatkah Kawasan Pecinan di Negara Barat Bertahan dari Pandemi Virus Corona? detikNews Australia Berikan Bantuan $25 Ribu untuk Warganya yang Ingin Renovasi Rumah Wolipop Rekomendasi Dekorasi Resepsi Pernikahan di Era New Normal detikNews Sambut Era New Normal lewat Mural detikNews Pusat Nongkrong di Bandung Kembali Hidup di Akhir Pekan Sumber

Konawe - PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region (MOR) VII memastikan distribusi dan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), dalam kondisi aman terkendali. Di Kabupaten Konawe terdapat enam stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang tersebar di Kecamatan Lambuya, Kecamatan Pondidaha, Kecamatan Wawotobi, Kecamatan Soropia, Desa Laho, dan Kelurahan Ambe. Produk yang tersedia yang bisa dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Konawe mulai dari Premium, Pertalite, Pertamax, hingga Pertamax Turbo. Pasokan BBM di Kabupaten Konawe berasal dari Fuel Terminal Kendari. Rata-rata konsumsi harian BBM di wilayah Kabupaten Konawe adalah sebesar 11,2 kiloliter/hari. Unit Manager Communication & CSR MOR VII, Hatim Ilwan, mengatakan bahwa tidak terjadi kendala pasokan dan distribusi di daerah Kabupaten Konawe. "BBM subsidi maupun nonsubsidi di Konawe terbilang aman," ungkap Hatim, Sabtu (6/6/2020). Selain itu, pihaknya juga tidak membatasi penyaluran BBM bersubsidi. "Kuota BBM bersubsidi sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia. Pertamina sebagai operator bertugas untuk menyalurkan sesuai dengan ketetapan tersebut," lanjutnya. Hatim mengajak masyarakat untuk bijak dalam menggunakan BBM maupun LPG, serta mengimbau untuk selalu menggunakan produk BBM dan LPG yang berkualitas. Simak Video "Gegara Corona, Penjualan Pertamina Terendah Sepanjang Sejarah" [==] (ara/ara) Sumber

Jakarta - Penggunaan aplikasi yang diunduh dari luar Play Store memang dibolehkan di Android, namun di Android 11 penggunaan APK non Play Store itu bakal dipersulit. Selama ini, pengguna Android cukup menyalakan opsi untuk membolehkan instalasi aplikasi dari luar Play Store. Dan hal itu cuma perlu dilakukan sekali, sehingga pengguna tak perlu mengulangi langkah tersebut setiap kali mau menginstal aplikasi dari luar Play Store. Namun di Android 11, prosesnya tak semudah itu. Pasalnya Google menerapkan sistem baru bernama Scoped Storage di Android 11, yang membuat aplikasi hanya mempunyai akses ke direktori khusus aplikasi di storage ponsel, dan inilah yang memperumit proses instalasi -- dan penggunaan -- aplikasi non Play Store. Dilihat dari laman Google issue tracker, setelah permission atau izin diberikan untuk sebuah aplikasi, maka izin itu akan otomatis berhenti. Prosesnya baru akan dimulai lagi saat aplikasinya dibuka. Hal ini menyebabkan aplikasi tak bisa bekerja di background, dan membuat aplikasinya terlihat crash atau bermasalah, demikian dikutip detikINET dari Phone Arena, Sabtu (7/6/2020). "Cara kerja filesystem dan storage mount di Android R (Android 11) berubah secara signifikan. Saat aplikasi dibuka tanpa permission ini, maka aplikasinya akan bisa melihat filesystem tanpa bisa menulis ke direktori tertentu (contohnya Android/obb)," tulis Google. "Setelah aplikasinya mendapat permission tersebut, maka caranya akan berubah kembali dan perlu diperbarui untuk membolehkan aplikasi tersebut menulis ke direktori tertentu. Kami masih mengevaluasi ini secara internal," lanjutnya. Dari pernyataan ini, masih ada kemungkinan Google akan mengubah atau memperbaiki sistem baru ini. Simak Video "Rating TikTok Anjlok Gegara Ulah Kreator India" [==] (asj/afr) Sumber

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2020 kembali melebar ke level 6,34% atau setara Rp 1.039,2 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka defisit yang paling baru ini akan dimasukkan dalam revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2020. Di mana awalnya defisit anggaran dipasang pemerintah sebesar 5,07% atau setara 852,9 triliun terhadap PDB. "Perpres 54/2020 akan direvisi dengan defisit yang meningkat dari Rp 852,9 triliun atau 5,07% dari GDP menjadi Rp 1.039,2 triliun, atau menjadi 6,34% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam video conference, Jakarta, Rabu (3/6/2020). Dari kebutuhan tersebut, Sri Mulyani mengaku terjadi perubahan target baik penerimaan maupun belanja negara dalam APBN 2020. Di mana, target penerimaan menjadi Rp 1.699,1 triliun dari yang sebelumnya Rp 1.760,9 triliun. Sedangkan belanja negara menjadi Rp 2.738, 4 triliun dari yang sebelumnya Rp 2.613,8 triliun. "Penerimaan perpajakan akan menjadi Rp 1.404,5 triliun, belanja terjadi kenaikan Rp 124,5 triliun, yang mencakup tadi berbagai belanja untuk dukung PEN (pemulihan ekonomi nasional) dan penanganan COVID, termasuk untuk daerah dan sektoral," jelasnya. Berlanjut di halaman berikutnya. Simak Video "Gegara Corona, Jokowi Prediksi Defisit APBN Mencapai 5,07%" [==] Sumber

PLN mengaku masih mengalami kendala terutama verifikasi untuk pengecekan ID pelanggan == JAKARTA -- Banyak pelanggan mengeluhkan adanya pemblokiran ID PLN dalam media sosial ketika akan melakukan pembayaran listrik melalui aplikasi mobile banking. Dikutip dari Antara, berdasarkan penelusuran ketika dicoba melakukan pembayaran melalui mobile banking, melalui bank salah satu BUMN, benar saja terjadi kegagalan pembayaran dengan informasi tertera adanya pemblokiran ID PLN. Sebelumnya, PLN sempat merilis skema penghitungan tagihan untuk melindungi pelanggan Rumah Tangga yang tagihan listriknya melonjak pada bulan Juni. Dengan skema tersebut, pelanggan yang mengalami tagihan pada Juni melonjak lebih dari 20 persen dibanding Mei akibat penagihan menggunakan rata-rata tiga bulan terakhir, maka kenaikannya akan dibayar sebesar 40 persen dan sisanya dibagi rata dalam tagihan 3 bulan ke depan. Diharapkan skema tersebut dapat mengurangi keterkejutan sebagian pelanggan yang tagihannya meningkat tajam. Dalam dua bulan terakhir sebagian pelanggan PLN yang jumlah totalnya sekitar 75 juta, rekening bulanannya dihitung dari rata-rata 3 bulan terakhir pemakaian akibat pemberlakuan PSBB di beberapa wilayah sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Pada tagihan listrik April dan Mei sebagian pelanggan ditagih pembayarannya menggunakan rata-rata. Sementara itu, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN Bob Saril membenarkan bahwa ada kendala teknis sistem pembayaran tagihan. Kondisi tersebut menyebabkan pelanggan terkendala untuk melakukan pembayaran tagihan listrik. “Kami minta maaf, memang ada keterlambatan pada proses verifikasi dan formulasi untuk pengecekan ID pelanggan antara PLN dengan perbankan, namun saya pastikan hari ini selesai,” kata Bob dalam diskusi virtual dengan wartawan di Jakarta, Sabtu (6/6). Bob menjelaskan proses verifikasi yang dimaksud adalah agar pemberian bantuan keringanan pada pelanggan yang berhak mendapatkan bantuan keringanan listrik pada masa pandemi bisa tepat sasaran, namun proses tersebut membutuhkan waktu. "Ada sekitar 1,8 juta pelanggan yang masih dalam proses ID pelanggan kepada perbankan, sehingga ada keterlambatan proses,” katanya. Sebelumnya, para pelanggan menyampaikan keluhan melalui media sosial mengenai adanya informasi pemblokiran ID pelanggan saat melakukan pembayaran tagihan listriknya. sumber : Antara Sumber

Follow detikFinance Sabtu, 06 Jun 2020 17:30 WIB Foto Bisnis Arbi Anugrah - detikFinance Purbalingga - Face shield buatan para difabel di Desa Cipaku, Kabupaten Purbalingga laris manis dipesan oleh para pelaku UMKM dan instansi, baik swasta maupun pemerintah. Foto 1 dari 6 Aang Santosa (27) salah satu difabel yang membuat face shield mengatakan jika pesanan saat ini banyak dari umum hingga dinas. Harga yang ditawarkan sekitar Rp 15 ribu hingga Rp 20 ribu. Baca Juga Sepakbola Penghormatan pada Tenaga Medis di Jersey Pemain Liga Inggris detikNews Begini Kronologi Jatuhnya Helikopter TNI AD di Kendal detikNews 4 Prajurit TNI AD Gugur dalam Insiden Helikopter Jatuh di Kendal detikNews DKI Diminta Gencarkan Survei di Tempat Umum Kurangi Klaster Sebaran Corona detikHealth Sebaran Pasien Virus Corona di Indonesia, 9.907 Sembuh, 1.801 Meninggal detikNews 9 Pasien Corona di Garut Sembuh detikNews Terkini, Potret TKP Jatuhnya Helikopter di Kendal detikTravel Duh, Puncak Rame Banget! Sumber

Jakarta - PT PLN (Persero) baru saja merilis skema penghitungan tagihan listrik. Hal ini bertujuan untuk melindungi pelanggan rumah tangga yang tagihan listriknya melonjak pada bulan Juni. Dengan skema tersebut, pelanggan yang tagihan listriknya melonjak akan mendapat relaksasi pembayaran. Pelanggan hanya perlu membayar tagihan sebesar bulan lalu ditambah 40% dari kenaikan tagihan listrik bulan Juni ini, lalu sisanya dibagi rata dalam 3 bulan ke depan. Diharapkan, skema tersebut dapat mengurangi beban pelanggan yang tagihan listriknya meningkat tajam. "Jika tagihan listrik bulan Mei dihitung dengan rata-rata 3 bulan dan listrik bulan Juni meningkat minimal 20%, maka konsumen berhak menerima perlindungan lonjakan dengan hanya membayar tagihan sebesar bulan lalu ditambah 40% kenaikan bulan ini. Sisanya 60% dibayar 3 bulan selanjutnya," kata Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN (Persero) Bob Saril dalam Konferensi Pers bertajuk Tagihan Rekening Listrik Pascabayar, Sabtu (6/6/2020). Dalam dua bulan terakhir, sebagian pelanggan PLN, tagihan rekening bulanannya dihitung dari rata-rata 3 bulan terakhir pemakaian, akibat pemberlakuan PSBB di beberapa wilayah sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Pada saat itu, sebagian pelanggan ditagih pembayarannya menggunakan rata-rata tersebut. Namun, bulan ini, pembayarannya bisa dicicil. "Buat Juni ini hanya pemakaian rata-rata 3 bulan sebelum COVID-19, ditambah pemakaian bulan Mei, tetapi yang carry over kita bawa ke bulan-bulan selanjutnya dalam bentuk cicilan kWH, ini kita cicil 3 bulan," sambungnya. Bagaimana perhitungannya? Klik halaman berikutnya >>> Simak Video "Bisakah PLN Tunda Tagihan Listrik Warga yang Tak Mampu Saat Pandemi?" [==] Sumber

Jakarta - Menonton konten GoPlay kini bisa di layar yang lebih besar. Pasalnya layanan video-on-demand milik Gojek itu kini mendukung Chromecast dan AirPlay. "Pengalaman mobile terus menjadi fokus GoPlay. Kami mempercepat inovasi yang menghadirkan berbagai fitur terbaru yang telah ditunggu-tunggu oleh para pengguna selama ini dengan memberikan opsi pengalaman menonton yang lebih prima, seperti menonton konten GoPlay bersama keluarga di layar TV," kata Sasha Sunu, VP Marketing GoPlay dalam keterangan resmi. Untuk dapat menikmati fitur Cast ini, pengguna cukup membuka aplikasi GoPlay dan mengklik ikon Chromecast atau AirPlay di pojok kanan atas layar smartphone. Seketika konten yang diputar akan muncul di layar televisi. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama pastikan aplikasi GoPlay yang digunakan adalah versi terbaru, bila belum langsung update di toko aplikasi. GoPlay Foto: Adi Fida Rahman/detikINET Kedua pastikan televisinya dilengkapi dongle Chromecast atau menggunakan set top box Apple TV. Jika menggunakan Android TV, pastikan terdapat Chromecast build in. Atau bila memakai smart TV tersedia fitur AirPlay. Bersamaan dengan perilisan fitur baru, kini pengguna dapat memberikan akses GoPlay sebagai traktiran untuk teman, keluarga dan banyak lagi melalui fitur penggunaan voucher. Cukup mengakses mengakses halaman www.goplay.co.id/voucher, pengguna dapat memilih untuk membeli akses GoPlay lewat GoTix atau Blibli.com. Selain itu ada Festival Film & Serial Online. GoPlay menghadirkan beberapa kurasi film terbaik Tanah Air mulai dari yang bertemakan 'Love and Heart Break' hingga 'Kembali Pada Keluarga'. Simak Video "GoPlay Adaptasi Drakor 'Tunnel' dengan Kearifan Lokal Indonesia" [==] (afr/afr) Sumber

Jakarta - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melakukan pemutusan atau percepatan masa kontrak terhadap 135 pilot. Menurut Staf Menteri BUMN Arya Sinulingga, meski berat langkah ini harus dilakukan demi menyelamatkan perusahaan yang terpuruk akibat dampak dari virus Corona. "Untuk menyelamatkannya Garuda harus mengambil langkah yang sangat berat, pedih, tapi harus dilakukan. Kita nggak mau, siapa yang mau ada PHK (pemutusan hubungan kerja)? Kita nggak mau. Walaupun bukan pegawai tetap. Kita pun sebenarnya nggak mau walaupun pegawai kontrak," kata Arya usai mendampingi Menteri BUMN Erick Thohir kunjungan ke Posko Masak Satgas COVID-19, Jakarta, Sabtu (6/6/2020). Arya membandingkan kondisi Garuda dengan Boeing yang mem-PHK ribuan karyawan, dan Thai Airways yang bangkrut. Menurut Arya, langkah pemutusan kontrak itu harus dilakukan agar Garuda tak jatuh lebih dalam seperti dua perusahaan di industri penerbangan tersebut. "Kita tahu itu sangat berat sekali, kita maklumi juga. Anda tahu bahwa Boeing saja melakukan PHK. Thai Airways itu bangkrut. Nah itu situasi berat juga dialami oleh Garuda. Sekarang bisa dibilang kenapa kita agak bertahan, Anda tahu kita ada kepentingan nasionalnya," jelas Arya. Apalagi, meski boleh kembali mengangkut penumpang, namun demi mencegah penyebaran Corona kapasitas pesawat harus dibatasi. "Bayangkan pesawat tidak bisa lagi full capacity. Setengah kapasitas, artinya penumpang turun. Kalau penumpang turun biaya operasional bagaimana? Ini kan berat sekali. Jadi banyak pertimbangan," imbuhnya. Terakhir, ia menegaskan keputusan Garuda ini semata-mata demi mempertahankan industri penerbangan Indonesia. "Bayangkan kalau Garuda nggak lagi mengudara, apa yang terjadi? Kita nggak bisa ke mana-mana. Karena yang swasta pun berhenti. Jadi ini cara Garuda untuk tetap bisa beroperasi. Tapi yang diberhentikan juga adalah pilot yang memang kontrak. Jadi dihentikan kontraknya sebelum masanya. Tapi kan sudah diberi tahu juga ke mereka kenapa diberhentikan. Memang kondisi berat yang mau nggak mau Garuda harus melakukan," pungkasnya. Simak Video "Istirahatkan 70% Pesawat, Garuda Lakukan Prolong Inspection" [==] (ara/ara) Sumber

Jakarta - Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang dikenal bergelimang harta ternyata juga punya masalah listriknya yang sering jepret. Hal itu diungkapkannya ketika ada dua petugas PLN yang mendatangi rumah pasangan tersebut. Nagita mengungkapkan kebingungan dengan kondisi listrik di rumahnya. "Soalnya gini Pak, rumah ini tuh ada permasalahan di dalamnya. Jadi tuh listriknya kalau menurut akal saya, daya segini harusnya cukup. Di rumah Mama aja yang rumahnya gede nggak sampai gini (jepret terus)," keluh Nagita Slavina yang disiarkan dalam channel YouTube Trans TV, Selasa (2/6/2020). Tak hanya itu Nagita juga mengeluhkan mahalnya biaya listrik yang dia bayar. Dia mengaku bisa mengeluarkan uang Rp 1 juta untuk membeli token listrik hanya untuk 2 hari atau bisa mencapai Rp 17 juta per bulan. "Pokoknya sejuta tuh bisa dua hari. Padahal listrik yang di bawah ini nggak selalu nyala. Berarti kan si listriknya itu kan nggak ke jalurnya, benar nggak?" tutur Nagita kepada petugas PLN. Pihak PLN pun akhirnya buka suara >>> Simak Video "Alasan Nagita Slavina Ogah Kepoin Isi Handphone Raffi Ahmad" [==] Sumber

Jakarta - Belakangan masyarakat ramai mengeluhkan tagihan listrik yang membengkak lagi. Masyarakat memperkirakan ada kenaikan tarif listrik secara diam-diam atau ada subsidi silang yang diterapkan untuk pengguna daya 450 VA dan 900 VA. Merespons keluhan-keluhan tersebut, PT PLN (Persero) angkat suara. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril memastikan bahwa seluruh anggapan itu tidak benar. PLN tidak pernah menaikkan tarif listrik sebab bukan kewenangan BUMN. "Pada intinya bahwa PLN itu tidak melakukan kenaikan tarif, karena tarif itu adalah domain pemerintah. Kan sudah ada UU yang diterbitkan pemerintah melalui Kementerian ESDM. Jadi PLN tidak akan berani, karena itu melanggar UU dan melanggar peraturan dan bisa dipidana bila menaikkan tarif," ujar Bob dalam konferensi pers bertajuk Tagihan Rekening Listrik Pascabayar, Sabtu (6/6/2020). Bob menegaskan bahwa kenaikan tagihan listrik pelanggan terjadi karena adanya kenaikan pemakaian dari pelanggan itu sendiri. "Kenaikan tarif ini murni disebabkan oleh kenaikan pemakaian, dan kenaikan pemakaian ini murni disebabkan oleh banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di rumah dibandingkan kegiatan sebelumnya pada era normal. Mungkin kita akan lihat juga bagaimana dengan new normal nantinya apakah juga mengalami kenaikan," tambahnya. Ia juga membantah tuduhan adanya subsidi silang untuk pelanggan 450 VA maupun 900 VA. Lantaran, terkait subsidi sendiri juga bukan wewenang PLN. "Terakhir tidak ada cross subsidi (subsidi silang) kita tidak ada subsidi, karena subsidi itu kewenangan pemerintah sebenarnya subsidi itu adalah untuk rakyat yang tidak mampu dan PLN hanya menjadi medianya saja. Jadi subsidi itu saya ulangi bukan untuk PLN tapi subsidi untuk rakyat, rakyat yang tidak mampu, yaitu apa, kalau di listrik didefinisikan untuk rumah tangga 450 VA dan 900 VA yang tidak mampu," pungkasnya. Simak Video "Bisakah PLN Tunda Tagihan Listrik Warga yang Tak Mampu Saat Pandemi?" [==] (ara/ara) Sumber

Jakarta - Belakangan, masyarakat ramai mengeluhkan tagihan listrik yang membengkak lagi. Masyarakat memperkirakan ada kenaikan tarif listrik secara diam-diam atau ada subsidi silang yang diterapkan untuk pengguna daya 450 VA dan 900 VA. Merespons keluhan-keluhan tersebut, PT PLN (Persero) angkat suara. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril memastikan seluruh anggapan itu tidak benar. PLN tidak pernah menaikkan tarif listrik karena bukan kewenangan BUMN. "Pada intinya bahwa PLN itu tidak melakukan kenaikan tarif karena tarif itu adalah domain pemerintah. Kan sudah ada UU yang diterbitkan pemerintah melalui Kementerian ESDM. Jadi PLN tidak akan berani karena itu melanggar UU dan melanggar peraturan dan bisa dipidana bila menaikkan tarif," ujar Bob dalam konferensi pers bertajuk 'Tagihan Rekening Listrik Pascabayar', Sabtu (6/6/2020). Bob menegaskan kenaikan tagihan listrik pelanggan terjadi karena adanya kenaikan pemakaian dari pelanggan itu sendiri. "Kenaikan tarif ini murni disebabkan oleh kenaikan pemakaian dan kenaikan pemakaian ini murni disebabkan oleh banyaknya kegiatan yang dilakukan di rumah dibandingkan kegiatan sebelumnya pada era normal. Mungkin kita akan lihat juga bagaimana dengan new normal nantinya apakah juga mengalami kenaikan," tambahnya. Ia juga membantah tuduhan adanya subsidi silang untuk pelanggan 450 VA maupun 900 VA. Sebab, terkait subsidi, hal itu bukan wewenang PLN. "Terakhir, tidak ada cross subsidi (subsidi silang). Kami tidak ada subsidi karena subsidi itu kewenangan pemerintah. Sebenarnya subsidi itu adalah untuk rakyat yang tidak mampu dan PLN hanya menjadi medianya. Jadi subsidi itu--saya ulangi--bukan untuk PLN, tapi subsidi untuk rakyat, rakyat yang tidak mampu, yaitu apa, kalau di listrik didefinisikan untuk rumah tangga 450 VA dan 900 VA yang tidak mampu," pungkasnya. Simak Video "Bisakah PLN Tunda Tagihan Listrik Warga yang Tak Mampu Saat Pandemi?" [==] (ara/ara) Sumber

Jakarta - Kementerian BUMN membeberkan banyak BUMN yang keberadaannya tak banyak berguna untuk publik. Salah satunya PT Iglas yang lokasi kantornya pun tidak diketahui kementerian. Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengungkapkan, saat ini Menteri BUMN Erick Thohir masih menunggu payung hukum terkait wewenang untuk membubarkan BUMN-BUMN 'hantu' tersebut. "Sekarang kita minta supaya ada kewenangan tambahan dipegang Pak Menteri BUMN khususnya supaya perusahaan-perusahaan yang tidak bisa dipertahankan itu bisa dibubarkan oleh Pak Menteri BUMN. Kalau itu kan membuat kita akan lebih lega," kata Arya usai mendampingi Erick kunjungan ke Posko Masak Satgas COVID-19, Jakarta, Sabtu (6/6/2020). Arya mengatakan, payung hukum tersebut bisa berbentuk Peraturan Presiden (Perpres). Adapun payung hukum yang telah diberikan kepada Erick saat ini baru terkait kewenangan menggabungkan atau merger BUMN. "(Keppres) kan masih merger. Nanti kita lihat. Makanya mudah-mudahan kalau diberi kewenangan kita bisa melakukan itu. Baik merger, bubarin atau apa. Bubarin pun nanti tertentu. (Nanti payung hukumnya) Perpres mungkin ya," papar Arya. Ia mengatakan, selain PT Iglas pihaknya juga mencatat 1 BUMN yang sudah tidak lagi beroperasi, namun perusahaannya masih ada hingga saat ini. BUMN tersebu adalah PT Merpati Nusantara Airlines/MNA. "Anda tahu Merpati? Masih terbang nggak? Nggak. Tapi masih ada perusahaannya. Masih terbang nggak? Kalau soal pesawat ada, kalau nggak terbang kan nggak ada operasi, tapi masih ada Merpati," imbuhnya. Menurut Arya, selain 2 perusahaan pelat merah tersebut, masih banyak BUMN lain yang sudah tak beroperasi namun belum juga ditutup. Namun, ia enggan menyebutkan jumlahnya. "Nggak bisa ngomong. Belum bisa ngomonglah," tutup Arya. Simak Video "Erick Thohir: Banyak Pihak Swasta Akali BUMN!" [==] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - Kementerian BUMN membeberkan banyak BUMN yang keberadaannya tak banyak berguna untuk publik. Salah satunya PT Iglas yang lokasi kantornya pun tidak diketahui kementerian. Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengungkapkan, saat ini Menteri BUMN Erick Thohir masih menunggu payung hukum terkait wewenang untuk membubarkan BUMN-BUMN 'hantu' tersebut. "Sekarang kita minta supaya ada kewenangan tambahan dipegang Pak Menteri BUMN khususnya supaya perusahaan-perusahaan yang tidak bisa dipertahankan itu bisa dibubarkan oleh Pak Menteri BUMN. Kalau itu kan membuat kita akan lebih lega," kata Arya usai mendampingi Erick kunjungan ke Posko Masak Satgas COVID-19, Jakarta, Sabtu (6/6/2020). Arya mengatakan, payung hukum tersebut bisa berbentuk Peraturan Presiden (Perpres). Adapun payung hukum yang telah diberikan kepada Erick saat ini baru terkait kewenangan menggabungkan atau merger BUMN. "(Keppres) kan masih merger. Nanti kita lihat. Makanya mudah-mudahan kalau diberi kewenangan kita bisa melakukan itu. Baik merger, bubarin atau apa. Bubarin pun nanti tertentu. (Nanti payung hukumnya) Perpres mungkin ya," papar Arya. Ia mengatakan, selain PT Iglas pihaknya juga mencatat 1 BUMN yang sudah tidak lagi beroperasi, namun perusahaannya masih ada hingga saat ini. BUMN tersebu adalah PT Merpati Nusantara Airlines/MNA. "Anda tahu Merpati? Masih terbang nggak? Nggak. Tapi masih ada perusahaannya. Masih terbang nggak? Kalau soal pesawat ada, kalau nggak terbang kan nggak ada operasi, tapi masih ada Merpati," imbuhnya. Menurut Arya, selain 2 perusahaan pelat merah tersebut, masih banyak BUMN lain yang sudah tak beroperasi namun belum juga ditutup. Namun, ia enggan menyebutkan jumlahnya. "Nggak bisa ngomong. Belum bisa ngomonglah," tutup Arya. Simak Video "Erick Thohir: Banyak Pihak Swasta Akali BUMN!" [==] (fdl/fdl) Sumber

Arizona - Naas nasib YouTuber tenar Jake Paul. Maksud hati ingin memberi informasi terkait kerusuhan yang terjadi di Amerika Serikat (AS). Jake malah kini resmi didakwa karena dinilai turut terlibat dalam aksi rusuh tersebut. Kepolisian di Scottsdale, Arizona, AS telah mendakwa Jake atas dugaan keikutsertaanya dalam kerusuhan beberapa waktu lalu. Bahkan, di sebuah mal di Arizona, ia tertangkap kamera hingga videonya viral, berada lokasi penjarahan. Sebagaimana dikutip dari The Verge, Sabtu (6/6/2020) atas kejadian tersebut, adik dari Logan Paul ini diperintahkan untuk memenuhi panggilan pengadilan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Setelah kerusuhan dan penjarahan yang terjadi pada malam 30 Mei 2020 di Mall Scottsdale Fashion Square, Departemen Kepolisian Scottsdale menerima ratusan petunjuk dan video yang mengidentifikasi influencer media sosial, Jake Joseph Paul, sebagai peserta dalam kerusuhan," tutur Departemen Kepolisian Scottsdale. Menurut hasil investigasi kepolisian Scottsdale, Jake melakukan pertemuan yang melanggar hukum dan para perusuh di kejadian itu telah diperintahkan untuk meninggalkan lokasi. "Jake juga secara ilegal masuk dan tetap berada di dalam mal ketika ditutup," ucapnya. Mendapat kabar tersebut, Jake yang berusia 23 tahun punya 20 jutaan follower di channel YouTube-nya ini pun buka suara. Dalam akun Twitter miliknya, Jake berkicau agar fokus pada kasus kematian George Floyd. "Tunjukkan tuduhanku dan mari kita kembali fokus pada George Floyd dan Black Lives Matter," ucapnya. [Gambas:Twitter] Simak Video "Video Prank Sembako Sampah ke Waria Berujung Laporan Polisi" [==] (agt/afr) Sumber

Follow detikFinance Sabtu, 06 Jun 2020 15:00 WIB Foto Bisnis Grandyos Zafna - detikFinance Bogor - Tempat sampah daur ulang efektif dan bermanfaat mengurangi sampah plastik. Salah satu sentra pembuatannya ada di kawasan Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Foto 1 dari 8 Perajin menata tempat sampah hasil daur ulang di Pondok Rajeg, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (6/6/2020). Baca Juga detikNews Pandemi Corona, Petani di Jabar Jualan Sayur Via Online detikInet Adaptasi Pandemi, 100 Ribu UMKM Gojek Migrasi ke Bisnis Online detikNews Apkasi Usul Penyediaan APD untuk Pilkada Libatkan UMKM Lokal detikNews Kenapa Bogor Belum Terapkan New Normal? detikNews Pemkot Bogor Terapkan PSBB Transisi, Belum New Normal detikNews Kasus Berakhir Damai, Nenek di Bogor Ditampar RT Diberi Kompensasi Rp 1 Juta detikNews Pemkab Bogor Siapkan Skenario Sistem Belajar 3 Zona detikNews Haji 2020 Batal, MUI Bogor: Ini Rahasia Allah, Jangan Sesali Sumber

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan perombakan besar-besaran pada BUMN Karya. Dalam sepekan, empat perusahaan pelat merah dirombak yakni PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT PP (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Menurut Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, Erick menginginkan adanya regenerasi di BUMN karya. "Jadi pergantian ini lebih kepada refreshing saja, lalu regenerasi. Jadi perlu regenerasi di karya. Dan kemudian juga sesuai dengan target-target ke depan," kata Arya usai mendampingi Erick kunjungan ke Posko Masak Satgas COVID-19, Jakarta, Sabtu (6/6/2020). Setelah kinerja sempat terhambat dengan adanya pandemi Corona, Kementerian BUMN berharap akan terjadi percepatan setelah direksi BUMN karya dirombak. "Ini infrastruktur kan perlu setelah Corona, kita butuh percepatan dan kecepatan yang lebih tinggi lagi. Jadi harapannya mereka kembali lagi beraktivitas dengan kencang, tapi dengan protokol baru, dengan new normal," jelas Arya. Arya mengungkapkan, hari Senin (8/6) esok, ada pergantian direksi BUMN karya lagi dari PT Wijaya Karya/WIKA (Persero) Tbk sesuai dengan jadwal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). "Memang jadwalnya karya dirombak semua. Hari Senin besok WIKA, sesuai jadwal," pungkas dia. Simak Video "Erick Thohir: Banyak Pihak Swasta Akali BUMN!" [==] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - Pandemi COVID-19 berdampak pada kinerja operasional dan keuangan perusahaan, namun PT Pertamina (Persero) tetap melanjutkan pembangunan kilang. Hal ini terkait proyek tersebut sangat strategis untuk masa depan pemenuhan energi nasional. Direktur Megaproyek Pengolahan & Petrokimia, Ignatius Tallulembang menjelaskan, pembangunan kilang merupakan keharusan dan keniscayaan bagi suatu negara. Secara global, hampir semua negara dengan populasi besar mampu memenuhi kebutuhan bahan bakar domestik secara mandiri guna menjamin ketersediaan energi atau security of supply. "Langkah tersebut tidak bisa ditawar. Bahkan pada negara yang tidak menghasilkan crude sekalipun mereka juga tetap memprioritaskan membangun kilang. Sehingga di negara maju, umumnya mereka untuk pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri menggunakan produksi dalam kilang sendiri dan telah zero import," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/6/2020). Ia menambahkan, Singapura dengan penduduk sebanyak 5 juta orang, memiliki kapasitas produksi kilang mencapai 1,5 juta barel per hari Angka tersebut lebih besar dari kapasitas produksi kilang Indonesia yang saat ini hanya sekitar 1 juta barel per hari. Namun, hal tersebut dapat dipahami karena keberadaan kilang memiliki profitabilitas yang tinggi. "Kami juga telah melakukan kajian dan evaluasi. Hasilnya, membangun kilang akan memberikan nilai tambah atau profitabilitas baik bagi perusahaan maupun negara," imbuhnya. Terkait arti strategis, Ignatius memaparkan, proyek yang digagas sejak sekitar tahun 2014 dilatarbelakangi sejumlah persoalan energi yang dihadapi Indonesia. Adapun proyek tersebut berupa upgrading kilang eksisting atau Refinery Development Master Plan (RDMP), dan pembangunan kilang baru atau dan Grass Root Refinery (GRR) Pertamina. Dalam memenuhi optimum capacity kilang, crude yang diperlukan tidak hanya dari dalam negeri saja, tetapi juga dari luar negeri. Sebagian besar crude impor merupakan sour crude dengan kandungan sulfur yang tinggi. Sementara kilang Pertamina dirancang untuk mengolah sweet crude, yaitu crude yang memiliki kandungan sulfur lebih rendah. "Karenanya, kilang kita perlu penyesuaian agar lebih mudah dan efisien dalam mengolah crude dalam maupun luar negeri," tegasnya. Lebih lanjut, Ignatius menegaskan, hal tersebut juga berhubungan dengan kondisi kilang Indonesia yang sebagian besar sudah tua dengan teknologi lama dan kompleksitas lebih rendah sehingga perlu segera dilakukan modifikasi untuk meningkatkan daya saingnya. Tantangan lain terkait pembangunan kilang yakini menyangkut supply and demand. Saat ini Pertamina memiliki 5 kilang dengan total produksi BBM sekitar 680 ribu barel per hari yang berada di Balikpapan, Cilacap, Balongan, Dumai, Plaju dan satu kilang kecil di Sorong. Sementara, konsumsi BBM nasional sejak tahun 2017 telah mencapai 1,4 juta barel per hari. "Artinya ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM masih tinggi. Meski sejak kuartal pertama tahun 2019 Pertamina sudah berhasil untuk tidak mengimpor Solar dan Avtur, namun impor untuk produk lain masih diperlukan" jelasnya. Ignatius juga menambahkan, Indonesia harus segera memaksimalkan jumlah produksi BBM dengan spesifikasi lebih tinggi dan lebih ramah lingkungan. Pengembangan dan pembangunan kilang Indonesia menjadi sebuah keharusan dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi untuk Indonesia. "Kita harus genjot produksi BBM dengan standar yang lebih tinggi yakni Euro 4 dan 5, paralel dengan upaya Pertamina untuk terus mendorong masyarakat menggunakan BBM yang lebih berkualitas dan lebih ramah lingkungan seperti Pertamax dan Pertamax Turbo," pungkasnya. Simak Video "AS Tuding Iran atas Serangan Kilang Minyak Arab Saudi" [==] (mul/ega) Sumber

Kendari - Kementerian Pertanian melalui Karantina Pertanian Kendari mencatat adanya peningkatan sebesar 47,7 % lalu lintas antar area atau domestik untuk beras asal Sulawesi Tenggara (Sultra). Beras ini berasal dari berbagai kabupaten di Sultra dengan tujuan pengiriman ke sejumlah kota antara lain Surabaya, Medan, Bitung, Jakarta, Sidenreng Rappang, Deli Serdang, dan Bone. "Ini menjadi bukti, pertanian di Sultra terus berproduksi, tidak berhenti walaupun dimasa pandemi," kata Kepala Karantina Pertanian Kendari, Prayatno Ginting, melalui rilisnya, Jumat (5/6/2020) Beras tersebut akan dikirim melalui Pelabuhan Bungkutoko Kendari. Menurutnya beras dengan total volume 250 ton ini telah melewati pemeriksaan karantina. Sebelum berlayar, petugas Karantina Pertanian Kendari pastikan beras tersebut bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) sehingga perlu dilakukan kesesuaian dokumen maupun pemeriksaan fisik di gudang pemilik. Secara terpisah, Kepala Badan Karantina Pertanian, Ali Jamil menyampaikan bahwa sejalan dengan instruksi Menteri Pertanian (Syahrul Yasin Limpo, red) pihaknya yang bertugas di batas penjuru negeri melakukan pengawasan dan pengendalian keamanan dan mutu pangan serta pakan asal produk pertanian. Khusus untuk 11 jenis bahan pangan pokok, kelancaran distribusinya mendapat pengawalan ketat dari pihaknya. "Jadi seperti beras, cabe merah, bawang merah dan jagung yang termasuk di dalam kelompok ini distribusi antar area kami fasilitasi. Dan tidak dapat diekspor, kecuali mendapat rekomendasi dari direktorat jendral teknis terkait," imbuhnya. Simak Video "Polri Siap Distribusikan 6.000 Ton Beras Bagi Warga Terdampak Corona" [==] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - Ketua Gugus Tugas COVID-19 Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Triyan Yuserma mengungkapkan bahwa selama adanya pandemi COVID-19, bisnis logistik justru diuntungkan dengan meningkatnya permintaan pengiriman barang dari pelanggan. Meski demikian, Triyan tak memaparkan secara rinci berapa persen peningkatan permintaan permintaan yang terjadi pada bisnis logistik ini. "Industri logistik khususnya para pelaku, kita tidak menduga adanya lonjakan yang sangat signifikan para pengiriman yang basisnya masyarakat, konsumen langsung, sehingga usaha-usaha yang basis layanannya adalah ke masyarakat langsung yang jaringannya luas itu menerima pengiriman yang justru lompatannya luar biasa," kata Triyan dalam diskusi Polemik Trijaya, Sabtu (6/6/2020). Meski demikian, yang menjadi kendala selama COVID-19 ini, pengantaran barang jarang sekali bisa sampai ke rumah pelanggan. Lantaran, banyak komplek perumahan yang melakukan lockdown wilayah sendiri terutama di DKI Jakarta. Nyaris 80% perumahan di Jakarta menerapkan lockdown wilayah. "itu komplek-komplek perumahan kan me-lockdown sendiri, di Jakarta itu hampir 80% komplek perumahan itu tidak boleh diakses oleh kurir, akhirnya kurir melakukan pengantaran barang pada titik poin yang ada pos-pos satpamnya saja ataupun titik-titik yang diizinkan komplek perumahan tersebut," tambahnya. Namun, tak semua bisnis logistik diuntungkan. Ada juga yang merugi yakni bisnis logistik yang basis pelayanannya adalah pemerintah dan perusahaan swasta atau Government to Government (G2G) dan Business to Business (B2B). Triyan juga tak merinci berapa penurunan untuk basis bisnis semacam ini. "Namun perusahaan-perusahaan yang basis customernya pemerintah, swasta, G2G, B2B, itu saat ini mengalami kesulitan, karena pengiriman G2G dan B2B langsung turun, tapi yang basisnya customer justru mengalami peningkatan," sambungnya. Simak Video "Kemenhub Memastikan Angkutan Logistik Tidak Boleh Setop Beroperasi" [==] (fdl/fdl) Sumber

Follow detikFinance Sabtu, 06 Jun 2020 14:12 WIB Foto Bisnis Vadhia Lidyana - detikFinance Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir siang ini menyambangi posko masak Satgas COVID-19 BUMN di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Foto 1 dari 4 Erick tiba di posko sekitar pukul 11.15 WIB dan langsung meninjau kegiatan di dapur posko. Di dapur, Erick mengaku tak bisa memasak menu yang ada di dapur tersebut seperti tumis kacang panjang, tapi bisa memasak nasi goreng. Baca Juga detikSport Menpora Persilakan Pelatnas di Masa Transisi PSBB detikNews 824 Warga Rapid Test Massal di Semampir Surabaya, 117 Reaktif detikNews DPR Usul Pasien Corona Jatim Dirawat di RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran detikNews KPU: Suhu di Atas 38 Derajat Celcius Dilarang Masuk TPS Saat Pilkada 2020 detikNews Identitas Dikantongi, Pencuri Cool Box Sampel Pasien COVID-19 Diburu Polisi detikNews KSP soal New Normal: Semua Dilakukan Hati-hati Sesuai Arahan Jokowi detikTravel Duh, Puncak Rame Banget! detikNews Begini Suasana Uji Coba New Normal di Pasar Tradisional Sumber