bot

Jakarta - Keberadaan UU Telekomunikasi yang tak sesuai perkembangan zaman membuat undang-undang tersebut dianggap perlu direvisi di Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) atau Omnibus Law, terutama soal network dan spectrum sharing. Setidaknya inilah yang dikatakan oleh Heru Sutadi, Direktur Eksekutif ICT Institute dalam diskusi webinar yang diadakan oleh Sobat Cyber pada Jumat (5/6/2020) kemarin. Menurutnya, UU Telekomunikasi yang ada saat ini sudah berlaku cukup lama dan perlu direvisi. Penyebabnya adalah UU tersebut dinilai sudah tak mampu lagi memayungi teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang sangat cepat. Terlebih lagi UU Telekomunikasi dianggap penting untuk mendukung program strategis nasional. Menurut Heru RUU Cipta Kerja menjadi momentum bagi perbaikan regulasi di sektor telekomunikasi. Diharapkan dengan adanya revisi ini industri telekomunikasi nasional dapat menjadi lebih baik. Salah satu isu yang dibahas dalam RUU Cipta Kerja adalah network sharing dan spectrum sharing. Menurut Heru network sharing dan spectrum sharing merupakan suatu keniscayaan di industri telekomunikasi, khususnya untuk menyambut teknologi baru seperti 5G yang membutuhkan pita frekuensi yang sangat besar. "Kalau memang revisi UU Telekomunikasi membutuhkan waktu yang lama, maka Omnibus Law merupakan salah satu cara untuk mempercepat perbaikan regulasi. Usia UU Telekomunikasi sudah lebih dari 20 tahun sedangkan spektrum sharing dan network sharing diperlukan untuk mendukung teknologi yang akan masuk ke Indonesia," kata Heru. "Penyebabnya adalah untuk implementasi 5G diperlukan alokasi spektrum frekuensi minimal 100 MHz per operator. Kalau tidak sharing maka kita akan kesulitan mengembangkan 5G," lanjutnya. Pada prinsipnya, network sharing dan spectrum sharing bisa dipergunakan di seluruh perangkat telekomunikasi yang ada, termasuk IoT. Namun agar network sharing dan spectrum sharing dapat mendukung program strategis nasional dan meningkatkan investasi, Heru melihat sangat tepat jika network sharing dan spectrum sharing diterapkan di teknologi baru yang akan masuk ke Indonesia, seperti 5G. "Kebutuhan network sharing dan spectrum sharing adalah untuk teknologi baru. Untuk itu network sharing dan spectrum sharing harusnya bisa diimplementasikan di 5G," ujar Heru dalam acara tersebut. Dengan network sharing dan spectrum sharing yang diimplementasikan di 5G Heru menilai tujuan untuk mendatangkan investasi baru ke Indonesia dan mendukung program percepatan ekonomi dapat terwujud. Untuk itu perlu ditegaskan dalam RUU Cipta Kerja agar network sharing dan spectrum sharing diterapkan di teknologi baru. Pentingnya network sharing dan spectrum sharing di teknologi baru juga didukung oleh data yang disampaikan oleh Indra Maulana Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, yang mewakili Ahmad M. Ramli selaku Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) pada acara diskusi yang sama. Data yang disampaikan Indra menunjukan dengan jelas bahwa saat ini cakupan layanan telekomunikasi di Indonesia sudah sangat luas dan tersebar hampir di seluruh wilayah dimana masyarakat bermukim. Dari total luas pemukiman di Indonesia yang mencapai lebih dari 44,6 juta kilometer persegi cakupan sinyal 4G sudah mencapai 43,5 kilometer persegi atau mencapai 97,51% sedangkan cakupan sinyal 3G sudah mencapai 43 kilometer persegi atau mencapai 96,34%. Sementara itu, cakupan sinyal 2G sudah mencapai 99% yaitu mencapai 44,23 kilometer persegi. Berdasarkan data tersebut, wajar jika Heru menilai network sharing dan spectrum sharing idealnya hanya diimplementasikan pada teknologi baru, serta tidak diperlukan lagi untuk teknologi 2G, 3G, dan 4G yang cakupan sinyalnya telah hampir mencapai 100% wilayah tempat masyarakat bermukim. Simak Video "Penundaan Bahas RUU Ciptaker Dinilai Tak Selesaikan Masalah" [==] (asj/asj) Sumber

Jakarta - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengungkap banyak BUMN yang keberadaannya tidak berguna untuk publik. Bahkan ada yang tidak tahu kantornya berlokasi di mana yaitu PT Iglas. "Ada BUMN sudah nggak ada untungnya, abis itu nggak berguna untuk publik. Saya kasih contoh Merpati, sampai hari ini masih ada karena memang kita nggak bisa bubarkan. Sama halnya Iglas, itu tak tahu di mana kantornya," kata Arya melalui telekonferensi, Jumat (5/6/2020). Arya menjelaskan, sebenarnya pihaknya ingin memangkas BUMN yang sudah tidak ada untungnya lagi. Namun Menteri BUMN Erick Thohir dinilai belum punya kewenangan untuk itu. "Kita sepakat yang namanya BUMN sudah nggak sehat, nggak punya guna lagi untuk bangun bangsa ini harusnya memang dipotong. Makanya Bang Nasril (Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN) kasih kewenangan ke kami, ke Pak Menteri untuk membubarkan. Jadi menteri BUMN ini nggak bisa membubarkan ataupun menghapus BUMN-nya," ucapnya. Simak Video "BUMN Berniat Gabungkan Holding Rumah Sakit Plat Merah" [==] Sumber

Jakarta - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengungkap banyak BUMN yang keberadaannya tidak berguna untuk publik. Bahkan ada yang tidak tahu kantornya berlokasi di mana yaitu PT Iglas. "Ada BUMN sudah nggak ada untungnya, abis itu nggak berguna untuk publik. Saya kasih contoh Merpati, sampai hari ini masih ada karena memang kita nggak bisa bubarkan. Sama halnya Iglas, itu tak tahu di mana kantornya," kata Arya melalui telekonferensi, Jumat (5/6/2020). Arya menjelaskan, sebenarnya pihaknya ingin memangkas BUMN yang sudah tidak ada untungnya lagi. Namun Menteri BUMN Erick Thohir dinilai belum punya kewenangan untuk itu. "Kita sepakat yang namanya BUMN sudah nggak sehat, nggak punya guna lagi untuk bangun bangsa ini harusnya memang dipotong. Makanya Bang Nasril (Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN) kasih kewenangan ke kami, ke Pak Menteri untuk membubarkan. Jadi menteri BUMN ini nggak bisa membubarkan ataupun menghapus BUMN-nya," ucapnya. Simak Video "BUMN Berniat Gabungkan Holding Rumah Sakit Plat Merah" [==] Sumber

Jakarta - Padatnya aktivitas sehari-hari, tentunya smartphone menjadi item wajib yang harus dimiliki untuk membantu dalam memberikan kemudahan. Tentunya, smartphone yang bagus akan terus memberikan kenyamanan dan juga berbagai keunggulan untuk memudahkan penggunanya dalam aktivitasnya. Seperti OPPO A92 yang memberikan kemudahan kepada penggunanya dengan mengusung Side Fingerprint Unlock dalam membuka kunci smartphonenya. Tidak hanya itu saja, OPPO A92 juga dilengkapi dengan berbagai sensor seperti sensor gerak, sensor cahaya, sensor percepatan, dan induksi magnetik. Mengadopsi desain 3D Quad-Curve, memberikan kelengkungan yang optimal dalam memegang sebuah smartphone, dengan pengalaman yang lebih baik. Selain itu, layar OPPO A92 juga tidak kalah memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Mengusung fitur ColorOS 7.1 OPPO A92 menghadirkan berbagai fitur menarik untuk kenyamanan dalam menatap layar. Seperti fitur dark mode yang disertai mode perawatan mata yang memberikan kenyamanan pada mata dan juga smart sidebar yang merupakan fitur spesial dimana pengguna dapat menyimpan dan mengakses semua aplikasi dengan cepat. OPPO A92 memiliki layar 1080P Neo Display dengan bazel yang sangat tipis, sehingga dapat memberikan pengalaman dalam melihat layar smartphone jauh lebih jernih dan luas. OPPO A92 juga dibekali dengan RAM dan ROM yang lega, yaitu sebesar RAM 8GB dan ROM 12 GB. OPPO A92 juga menggendong baterai besar berkapasitas 5000mAh Fast Charging & 48MP Quad Camera yang siap menjadikanmu sehebatmu. Berbagai keunggulan dalam New Extra Features serta review menarik dari pengguna OPPO A92 membuat smartphone ini menjadi rekomendasi HP terbaik 2020. Jadi tunggu apalagi, beli OPPO sekarang dan nikmati berbagai fitur menarik dari OPPO A92. Untuk info selengkapnya bisa klik di sini. Simak Video "OPPO A92 Lengkapi Hari-hari Seperti Maumu" [==] (mul/prf) oppo a92 oppo Sumber

Jakarta - Keluhan masyarakat soal tagihan listrik yang membengkak kembali merebak. Masyarakat memperkirakan ada kenaikan tarif listrik secara diam-diam atau ada subsidi silang yang diterapkan untuk pengguna daya 450 VA dan 900 VA. Merespons keluhan-keluhan tersebut, PT PLN (Persero) angkat suara. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril memastikan seluruh anggapan itu tidak benar. PLN tidak pernah menaikkan tarif listrik karena bukan kewenangan BUMN. "Pada intinya bahwa PLN itu tidak melakukan kenaikan tarif karena tarif itu adalah domain pemerintah. Kan sudah ada UU yang diterbitkan pemerintah melalui Kementerian ESDM. Jadi PLN tidak akan berani karena itu melanggar UU dan melanggar peraturan dan bisa dipidana bila menaikkan tarif," ujar Bob dalam konferensi pers bertajuk 'Tagihan Rekening Listrik Pascabayar', Sabtu (6/6/2020). Bob menegaskan kenaikan tagihan listrik pelanggan terjadi karena adanya kenaikan pemakaian dari pelanggan itu sendiri. "Kenaikan tarif ini murni disebabkan oleh kenaikan pemakaian dan kenaikan pemakaian ini murni disebabkan oleh banyaknya kegiatan yang dilakukan di rumah dibandingkan kegiatan sebelumnya pada era normal. Mungkin kita akan lihat juga bagaimana dengan new normal nantinya apakah juga mengalami kenaikan," tambahnya. Ia juga membantah tuduhan adanya subsidi silang untuk pelanggan 450 VA maupun 900 VA. Sebab, terkait subsidi, hal itu bukan wewenang PLN. "Terakhir, tidak ada cross subsidi (subsidi silang). Kami tidak ada subsidi karena subsidi itu kewenangan pemerintah. Sebenarnya subsidi itu adalah untuk rakyat yang tidak mampu dan PLN hanya menjadi medianya. Jadi subsidi itu--saya ulangi--bukan untuk PLN, tapi subsidi untuk rakyat, rakyat yang tidak mampu, yaitu apa, kalau di listrik didefinisikan untuk rumah tangga 450 VA dan 900 VA yang tidak mampu," pungkasnya. Buka halaman selanjutnya>>> Simak Video "Bisakah PLN Tunda Tagihan Listrik Warga yang Tak Mampu Saat Pandemi?" [==] Sumber

Jakarta - Aplikator penyedia jasa transportasi online memastikan mulai Senin depan, tepatnya 8 Juni 2020, akan kembali membuka fitur angkutan penumpang untuk kendaraan roda dua. Hal ini menyusul keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk kembali mengizinkan ojek untuk mengangkut penumpang. Meski demikian, masih ada risiko penularan virus Corona sehingga masyarakat pengguna jasa dan para pengemudi atau driver ojol diminta mematuhi protokol kesehatan. Selengkapnya di bawah ini. Naik Ojol Foto: Naik Ojol (Tim Infografis: Zaki Alfarabi) (dna/dna) Sumber

Jakarta - Riset terbaru COVID-19 jadi bukti kalau risiko menulari lebih tinggi dari pada ketularan. Jangan sampai Anda menjadi super spreader. Universitas Hong Kong merilis hasil riset terbaru mereka terkait virus Corona. Diberitakan Daily Mail seperti dilihat Sabtu (6/6/2020) para ilmuwan menemukan data bahwa 70 persen pasien tidak menulari orang lain. Namun, ada 20 persen orang yang menderita COVID-19 bertanggung jawab pada 80% penularan virus Corona. Sementara 10 persen sisanya hanya menulari orang dekat seperti keluarga dan teman kantor. Artinya, super spreader bertanggung jawab terhadap penyebaran pandemi ini. "Kegiatan yang menyebabkan superspreading terjadi lebih banyak dari yang kita duga, lebih dari yang bisa dijelaskan dengan kemungkinan. Frekuensi superspreading lebih dari yang kita bayangkan," kata Ben Cowling, salah satu peneliti. Ilmuwan menyebutkan ada orang-orang tertentu yang sanggup menyebarkan virus Corona ke banyak sekali orang. Ada juga momen kegiatan tertentu yang menyebabkan COVID-19 langsung menyebar ke banyak orang. Untuk mendukung riset ini, tim ilmuwan mempelajari 1.000 kasus penularan virus Corona di Hong Kong dari 23 Januari-28 April. Mereka mempelajari data kapan dan dimana para pasien ketularan COVID-19. "Keterpaparan sosial menghasilkan kasus sekunder dalam jumlah yang lebih besar daripada keterpaparan keluarga atau pekerjaan," tulis tim ilmuwan dalam laporan risetnya. Hal ini senada dengan temuan tim ilmuwan dari London School of Hygiene and Tropical Medicine. Menurut mereka, acara seperti latihan paduan suara, kelas kebugaran, konferensi bisnis bisa menjadi kegiatan super spreader. Sedangkan, tempat-tempat yang bisa menjadi lokasi super spreader adalah rumah sakit, tempat ibadah dan rumah panti. Nah, menjelang kita memasuki new normal, sepatutnya kita menyadari dan mewaspadai jangan sampai kita berada di lokasi dan kegiatan yang rawan dengan super speader ya! Simak Video "Naik 687 Kasus, Kasus Covid-19 di RI Jadi 25.216" [==] (fay/fay) Sumber

LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai ketentuan yang berlaku. == BANDUNG -- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan proses pembayaran klaim simpanan dan likuidasi PT BPRS Gotong Royong (GR), Kabupaten Subang. Menurut Sekretaris LPS, Muhamad Yusron, proses pembayaran klaim dan likuidasi dilakukan setelah izin usaha PT BPRS Gotong Royong dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 5 Juni 2020. "Dalam rangka pembayaran klaim simpanan nasabah PT BPRS Gotong Royong, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Yusron dalam siaran persnya, belum lama ini. Menurutnya, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha. Yakni, paling lambat tanggal 13 Oktober 2020. "Pembayaran dana nasabah akan dilakukan secara bertahap selama kurun waktu tersebut," katanya. Selain itu, kata dia, dalam pelaksanaan proses likuidasi PT BPRS Gotong Royong, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS bank. Yusron mengatakan, untuk hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum dan proses likuidasi PT BPRS Gotong Royong akan diselesaikan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk LPS. Pengawasan pelaksanaan likuidasi PT BPRS Gotong Royong pun, dilakukan oleh LPS. Untuk mengurangi kontak antarwarga (Social Distancing) pada masa pandemi Covid-19, kata dia, LPS tidak menempatkan pengumuman di lokasi PT BPRS Gotong Royong. Nasabah dapat melihat status simpanannya melalui website LPS (www.lps.go.id) setelah LPS mengumumkan proses pembayaran PT BPRS Gotong Royong. "Bagi nasabah peminjam dana, tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor PT BPRS Gotong Royong dengan menghubungi Tim Likuidasi," katanya. LPS, kata dia, menghimbau agar nasabah PT BPRS Gotong Royong tetap tenang dan tidak terpancing/terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi. Sumber

BPRS Gotong Royong sejak 15 Juli 2019 telah ditetapkan menjadi status BPRS BDPK. == JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gotong Royong Kabupaten Subang, yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata Nomor 115 C, Karanganyar, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pencabutan izin usaha BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang dikeluarkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) Nomor KEP-65/D.03/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gotong Royong Kabupaten Subang. Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat Triana Gunawan mengatakan, BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang sejak 15 Juli 2019 telah ditetapkan menjadi status BPRS Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang kurang dari empat persen dan Tingkat Kesehatan tergolong Tidak Sehat. "Kondisi keuangan BPRS itu semakin memburuk disebabkan penyaluran pembiayaan yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian," ujarnya dalam keterangan tulis, Jumat (5/6). Penetapan BPRS Gotong Royong menjadi BDPK, sesuai dengan POJK Nomor 32/POJK.03/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS serta SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 56/SEOJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS. "Status tersebut ditetapkan dengan tujuan agar Pengurus/Pemegang Saham melakukan upaya penyehatan, namun sampai batas waktu yang ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan oleh Pengurus/Pemegang Saham untuk keluar dari status BDPK dan dapat beroperasi secara normal dengan rasio KPMM paling kurang sebesar 12 persen tidak terealisasi," ujarnya. Menurutnya kondisi keuangan BPRS yang semakin memburuk dan permasalahan internal BPRS yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemegang Saham Pengendali BPRS tersebut serta menunjuk Pasal 38 POJK di atas, maka OJK mencabut izin usaha BPRS tersebut setelah memperoleh pemberitahuan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). "Dengan pencabutan izin usaha BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang, selanjutnya LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009," ucapnya. OJK pun mengimbau nasabah BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPRS dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku. Sumber

Jakarta - Sejumlah pelanggan PT PLN (Persero) heran lantaran tagihan listrik mereka kembali bengkak. Apakah karena kesalahan pencatatan meteran listrik? PLN menjelaskan bahwa pihaknya memang mengandalkan pihak ketiga untuk melakukan pencatatan meteran listrik ke rumah-rumah pelanggan. Direktur Niaga dan Management PLN Bob Saril pun memastikan bahwa pencatatan meteran listrik oleh petugas sudah sesuai dengan prosedur yang ada. "Pencatatan itu sudah dilengkapi alat yang memadai, lalu saat melakukan pencatatan hasilnya difoto dan harus difoto itu untuk menjadi bukti bahwa mereka datang ke sana dan terlihat meter itu berapa angkanya," terang Bob dalam konferensi pers, Sabtu (6/6/2020). Bob menjelaskan bukti foto itu penting terutama apabila ada pelanggan yang komplain mengenai tagihan listrik. Di samping itu, Bob mengakui ada beberapa kendala yang dialami para petugas saat bertugas ke lapangan. Kendala yang dihadapi misalnya pagar rumah pelanggan dikunci saat petugas akan melakukan pencatatan meteran, sehingga mau tidak mau, pencatatan tak bisa dilakukan hari itu juga. Atau, pelanggan diminta mencatat meteran sendiri dan melaporkan ke PLN. Bagi pelanggan yang tidak melaporkan meteran listrik, tagihannya akan dihitung dari rata-rata pemakaian 3 bulan sebelumnya. Bila selama 3 bulan itu ada perubahan konsumsi listrik yang begitu signifikan bisa membuat rata-rata tagihan listrik pelanggan membengkak. "Kalau tidak dilaporkan juga, maka kita lakukan perhitungan rata-rata 3 bulan. Nah kalau terjadi pola kehidupan berbeda-beda jadi hasilnya sangat jomplang. Seperti ada COVID-19 ini dan tidak ada COVID itu sangat jomplang," tuturnya. Kendala lainnya, pelanggan yang mencatat meterannya sendiri juga sering keliru melaporkan angka pemakaian daya listrik yang dipakai, sehingga membuat tagihan listriknya bisa berbeda dari yang ia laporkan. "Kadang-kadang catatan itu tidak sesuai dengan yang angka di situ, dia salah, kadang-kadang salah. Itu juga salah satu penyebabnya," tambahnya. Klik halaman berikutnya >>> Simak Video "Bisakah PLN Tunda Tagihan Listrik Warga yang Tak Mampu Saat Pandemi?" [==] Sumber

Jakarta - Sejumlah pelanggan PT PLN (Persero) heran lantaran tagihan listrik mereka kembali bengkak. Apakah karena kesalahan pencatatan meteran listrik? PLN menjelaskan bahwa pihaknya memang mengandalkan pihak ketiga untuk melakukan pencatatan meteran listrik ke rumah-rumah pelanggan. Direktur Niaga dan Management PLN Bob Saril pun memastikan bahwa pencatatan meteran listrik oleh petugas sudah sesuai dengan prosedur yang ada. "Pencatatan itu sudah dilengkapi alat yang memadai, lalu saat melakukan pencatatan hasilnya difoto dan harus difoto itu untuk menjadi bukti bahwa mereka datang ke sana dan terlihat meter itu berapa angkanya," terang Bob dalam konferensi pers, Sabtu (6/6/2020). Bob menjelaskan bukti foto itu penting terutama apabila ada pelanggan yang komplain mengenai tagihan listrik. Di samping itu, Bob mengakui ada beberapa kendala yang dialami para petugas saat bertugas ke lapangan. Kendala yang dihadapi misalnya pagar rumah pelanggan dikunci saat petugas akan melakukan pencatatan meteran, sehingga mau tidak mau, pencatatan tak bisa dilakukan hari itu juga. Atau, pelanggan diminta mencatat meteran sendiri dan melaporkan ke PLN. Bagi pelanggan yang tidak melaporkan meteran listrik, tagihannya akan dihitung dari rata-rata pemakaian 3 bulan sebelumnya. Bila selama 3 bulan itu ada perubahan konsumsi listrik yang begitu signifikan bisa membuat rata-rata tagihan listrik pelanggan membengkak. "Kalau tidak dilaporkan juga, maka kita lakukan perhitungan rata-rata 3 bulan. Nah kalau terjadi pola kehidupan berbeda-beda jadi hasilnya sangat jomplang. Seperti ada COVID-19 ini dan tidak ada COVID itu sangat jomplang," tuturnya. Kendala lainnya, pelanggan yang mencatat meterannya sendiri juga sering keliru melaporkan angka pemakaian daya listrik yang dipakai, sehingga membuat tagihan listriknya bisa berbeda dari yang ia laporkan. "Kadang-kadang catatan itu tidak sesuai dengan yang angka di situ, dia salah, kadang-kadang salah. Itu juga salah satu penyebabnya," tambahnya. Klik halaman berikutnya >>> Simak Video "Bisakah PLN Tunda Tagihan Listrik Warga yang Tak Mampu Saat Pandemi?" [==] Sumber

BNI membuat aplikasi tarik tunai tanpa kartu debit di ATM == MANADO - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan nasabah bisa tarik tunai tanpa kartu debit di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) memasuki era "new normal" atau normal baru akibat pandemi virus corona (COVID-19). "Kami membuat aplikasi tarik tunai tanpa kartu debit di ATM untuk memudahkan nasabah bertransaksi digital memasuki era normal baru, melalui fitur mobile tunai pada aplikasi mobile banking," kata CEO BNI Manado Koko Prawira Butarbutar di Manado, Sabtu (6/6). Dia menjelaskan fitur mobile tunai dilengkapi dengan sistem pengamanan berlapis yakni nasabah memasukkan kode transaksi di ATM saat melakukan tarik tunai tanpa kartu dan kode pengaman itu hanya berlaku selama dua jam. Selain itu, bank BUMN ini juga melengkapi dengan pengamanan kedua, yaitu kode berupa kata sandi sekali pakai atau one time password (OTP) yang dikirimkan ke nomor ponsel dituju. "Kedua tahap pengamanan ini diterapkan demi memaksimalkan keamanan transaksi nasabah," katanya. Fitur ini, lanjut dia, juga bisa digunakan untuk mengirim uang kepada orang lain dengan cara memasukkan nomor ponsel penerima dana. Kemudian nasabah memberikan kode transaksi yang didapat kepada penerima dana dan penerima juga akan mendapatkan kode OTP pada nomor ponselnya. Pengguna layanan digital BNI mobile banking naik sebesar 33 persen di wilayah Manado selama masa work from home(WFH) pandemi COVID-19 "Mei 2020 dibandingkan Desember 2019, pengguna mobile banking di wilayah Manado meningkat 33 persen, dan menempati ranking dua secara nasional," kata Koko. Dia mengatakan hal ini dikarenakan sebagian besar nasabah tidak lagi ke bank untuk melakukan kegiatan transaksi keuangan, tapi hanya dari rumah saja, yakni melalui Mobile Banking. "Pandemi virus corona atau COVID-19 yang mengharuskan semua bekerja dan belajar dari rumah, namun jangan khawatir, semua kegiatan transaksi keuangan bisa dilakukan melalui mobile banking," katanya. Dia menjelaskan banyak perusahaan tengah menjalankan sistem Work From Home (WFH) sebagai bagian dari dukungan atas program pemerintah untuk membudayakan Sosial Distancing demi menekan penyebaran Virus Corona (COVID-19). Meskipun aktif bekerja - belajar - beribadah di rumah, namun aktivitas transaksi keuangan tidak harus terhambat. Untuk itulah, pemerintah juga menganjurkan masyarakat untuk bertransaksi secara elektronik menggunakan sarana mobile banking yang sudah dibangun perbankan, termasuk oleh PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BNI dengan aplikasi BNI Mobile Banking. sumber : antara Sumber

Seattle - CEO Amazon dan orang terkaya dunia, Jeff Bezos, turut mendukung penuh gerakan Black Lives Matter yang sedang ramai di Amerika Serikat, di mana kaum kulit hitam memperjuangkan kesetaraan rasial menyusul kematian George Floyd oleh polisi di Minnesota. Di Instagram, Bezos memposting screenshot email dari seorang konsumen yang protes mengapa Amazon memajang pesan solidaritas Black Lives Matter di websitenya. Menurut konsumen itu, seharusya seluruh kehidupan berharga, All Lives Matter. Menanggapinya, Bezos mengaku tidak sepakat. "Saya harus tidak sepakat dengan Anda," balas Bezos, dikutip detikINET dari CNBC. "Black Lives Matter tidak berarti kehidupan yang lain jadi tidak berarti. Black Lives Matter membicarakan rasisme dan risiko disproporsional yang dihadapi oleh orang kulit hitam dalam sistem penegakan hukum dan pengadilan kita," paparnya. Tidak seperti orang tua berkulit hitam, Bezos mengatakan ia tidak perlu khawatir anak-anaknya tewas di tangan polisi. Dia mendukung Black Lives Matter untuk memprotes kebrutalan polisi. "Saya ingin Anda tahu bahwa saya mendukung gerakan yang terjadi di sekitar kita ini dan pendirian saya tidak akan berubah," sebutnya. Banyak perusahaan teknologi dan pemimpinnya memang mendukung protes tersebut. Amazon sendiri menyatakan bakal mendonasikan USD 10 juta pada organisasi yang memperjuangkan keadilan sosial. Simak Video "CEO Apple Bicara Soal Rasisme" [==] (fyk/afr) Sumber

Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani membeberkan usulan ke pemerintah untuk stimulus modal kerja bagi dunia usaha. Rosan mengungkapkan, dari hasil diskusi berbagai asosiasi pengusaha pada pekan lalu mengusulkan stimulus modal kerja untuk korporasi hingga 6 bulan ke depan yang dibutuhkan mencapai Rp 300 triliun. Asosiasi pengusaha yang mengusulkan modal kerja tersebut antara lain Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dan sebagainya. "Untuk modal kerjanya kami mendapatkan masukan dari asosiasi-asosiasi yang Sabtu kemarin kita bicara. Mereka memberikan gambarannya untuk 6 bulan ini di level Rp 300 triliun," kata Rosan kepada detikcom, Sabtu (6/6/2020). Selain untuk korporasi, para pengusaha juga mengusulkan modal kerja yang dibutuhkan untuk menyelamatkan UMKM dari gempuran virus Corona (COVID-19) mencapai Rp 100 triliun. Saat ini, pemerintah sudah menggelontorkan stimulus dalam bentuk restrukturisasi kredit bagi UMKM dan korporasi. Namun, menurut Rosan jika restrukturisasi kredit sudah dilaksanakan tanpa adanya modal kerja, maka kinerja dunia usaha tak akan kembali optimal. "Modal kerja baik untuk UMKM dan juga untuk korporasi. Karena kalau hanya direstruktur saja tapi tidak ada modal kerjanya ya nggak optimal juga," paparnya. Menurut Rosan, pemerintah sudah punya kemampuan untuk menggelontorkan stimulus modal kerja tersebut karena dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1/2020, Bank Indonesia (BI) sudah bisa membeli surat utang pemerintah di pasar lelang. Pembelian surat utang pemerintah tersebut merupakan langkah quantitative easing (QE), sehingga pemerintah bisa menginjeksi likuiditas ke perbankan dari hasil yang sudah dibeli BI. "Dananya ini memang kan dari Menteri Keuangan, mereka penempatan ke perbankan yang dananya memang dari BI. Kan BI sudah bisa beli Surat Utang Negara (SUN). Jadi sudah bisa sebetulnya," jelas Rosan. Berlanjut di halaman berikutnya. Simak Video "Jokowi Ingin Ada Bantuan ke Usaha Mikro hingga Sektor Informal" [==] Sumber

Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani membeberkan usulan ke pemerintah untuk stimulus modal kerja bagi dunia usaha. Rosan mengungkapkan, dari hasil diskusi berbagai asosiasi pengusaha pada pekan lalu mengusulkan stimulus modal kerja untuk korporasi hingga 6 bulan ke depan yang dibutuhkan mencapai Rp 300 triliun. Asosiasi pengusaha yang mengusulkan modal kerja tersebut antara lain Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dan sebagainya. "Untuk modal kerjanya kami mendapatkan masukan dari asosiasi-asosiasi yang Sabtu kemarin kita bicara. Mereka memberikan gambarannya untuk 6 bulan ini di level Rp 300 triliun," kata Rosan kepada detikcom, Sabtu (6/6/2020). Selain untuk korporasi, para pengusaha juga mengusulkan modal kerja yang dibutuhkan untuk menyelamatkan UMKM dari gempuran virus Corona (COVID-19) mencapai Rp 100 triliun. Saat ini, pemerintah sudah menggelontorkan stimulus dalam bentuk restrukturisasi kredit bagi UMKM dan korporasi. Namun, menurut Rosan jika restrukturisasi kredit sudah dilaksanakan tanpa adanya modal kerja, maka kinerja dunia usaha tak akan kembali optimal. "Modal kerja baik untuk UMKM dan juga untuk korporasi. Karena kalau hanya direstruktur saja tapi tidak ada modal kerjanya ya nggak optimal juga," paparnya. Menurut Rosan, pemerintah sudah punya kemampuan untuk menggelontorkan stimulus modal kerja tersebut karena dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1/2020, Bank Indonesia (BI) sudah bisa membeli surat utang pemerintah di pasar lelang. Pembelian surat utang pemerintah tersebut merupakan langkah quantitative easing (QE), sehingga pemerintah bisa menginjeksi likuiditas ke perbankan dari hasil yang sudah dibeli BI. "Dananya ini memang kan dari Menteri Keuangan, mereka penempatan ke perbankan yang dananya memang dari BI. Kan BI sudah bisa beli Surat Utang Negara (SUN). Jadi sudah bisa sebetulnya," jelas Rosan. Berlanjut di halaman berikutnya. Simak Video "Jokowi Ingin Ada Bantuan ke Usaha Mikro hingga Sektor Informal" [==] Sumber

Jakarta - Menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menyiapkan sistem transportasi yang berkonsep higienis dan humanis. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, saat menjadi keynote speaker dalam diskusi virtual bertema Tantangan Transportasi dalam Masa Pandemi dan New Normal yang diselenggarakan Forum Dekan Teknik Indonesia (FDTI), Sabtu (6/6). "Dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru atau new normal, yang diutamakan adalah aspek kesehatan namun juga tetap memperhatikan aspek ekonomi. Untuk itu kita harus membangun transportasi yang lebih higienis, humanis, dan tentunya less contact, yang memberikan solusi dan manfaat bagi rakyat banyak," ujar Budi Karya dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2020). Budi menjelaskan, transportasi publik yang dahulu menjadi moda dan sarana berkumpul dan berkegiatan, saat ini harus berubah dengan mengutamakan aspek kesehatan dalam rangka mencegah penularan COVID-19. Untuk itu, para pengguna dan penyelenggara/operator transportasi perlu beradaptasi dengan kebiasaan baru dalam bentuk prosedur atau protokol baru yang berbasis pada kesehatan dan kebersihan (higienis) serta physical distancing/jaga jarak. "Misalnya memakai masker dalam bertransportasi dan menjaga jarak nantinya akan menjadi hal yang biasa. Ini akan menjadi budaya baru dalam bertransportasi. Namun untuk menjadi budaya baru pastinya memerlukan pemikiran yang mendasar dan sangat mendalam dari kita semua," tutur Budi. Ia mengatakan, adaptasi kebiasaan baru memiliki setidaknya dua keuntungan yaitu pertama, protokol kesehatan akan menjaga Indonesia dari ancaman pandemi (berkelanjutan), dan kedua, mendukung keberlangsungan negara dari berbagai sisi dan mencegah berbagai masalah baru, seperti krisis fiskal, ketahanan pangan, dan gangguan sistem pendidikan. "Namun tantangan dalam melakukan adaptasi kebiasaan baru di sektor transportasi pasti ada. Dalam penerapan protokol kesehatan dan physical distancing pastinya akan berimplikasi pada meningkatnya cost operasional transportasi, karena okupansi tidak 100%. Ini yang harus segera kita cari solusinya," ungkap Budi. Budi Karya mengungkapkan, di satu sisi operator transportasi harus mengeluarkan dana lebih untuk mengakomodir protokol kesehatan, namun di sisi lain pendapatan mereka berkurang akibat okupansi (keterisian penumpang) yang tidak bisa 100%. "Kenaikan tarif pun tidak serta merta bisa dilakukan karena akan membebankan masyarakat, sehingga perlu adanya solusi apakah pemerintah akan menambah subsidi atau mengupayakan kebijakan lainnya," ujar Budi. Berlanjut di halaman berikutnya. Simak Video "Wartawan yang Sempat Kontak Dengan Menhub Budi Karya Cek Corona" [==] Sumber

Jakarta - Menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menyiapkan sistem transportasi yang berkonsep higienis dan humanis. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, saat menjadi keynote speaker dalam diskusi virtual bertema Tantangan Transportasi dalam Masa Pandemi dan New Normal yang diselenggarakan Forum Dekan Teknik Indonesia (FDTI), Sabtu (6/6). "Dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru atau new normal, yang diutamakan adalah aspek kesehatan namun juga tetap memperhatikan aspek ekonomi. Untuk itu kita harus membangun transportasi yang lebih higienis, humanis, dan tentunya less contact, yang memberikan solusi dan manfaat bagi rakyat banyak," ujar Budi Karya dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2020). Budi menjelaskan, transportasi publik yang dahulu menjadi moda dan sarana berkumpul dan berkegiatan, saat ini harus berubah dengan mengutamakan aspek kesehatan dalam rangka mencegah penularan COVID-19. Untuk itu, para pengguna dan penyelenggara/operator transportasi perlu beradaptasi dengan kebiasaan baru dalam bentuk prosedur atau protokol baru yang berbasis pada kesehatan dan kebersihan (higienis) serta physical distancing/jaga jarak. "Misalnya memakai masker dalam bertransportasi dan menjaga jarak nantinya akan menjadi hal yang biasa. Ini akan menjadi budaya baru dalam bertransportasi. Namun untuk menjadi budaya baru pastinya memerlukan pemikiran yang mendasar dan sangat mendalam dari kita semua," tutur Budi. Ia mengatakan, adaptasi kebiasaan baru memiliki setidaknya dua keuntungan yaitu pertama, protokol kesehatan akan menjaga Indonesia dari ancaman pandemi (berkelanjutan), dan kedua, mendukung keberlangsungan negara dari berbagai sisi dan mencegah berbagai masalah baru, seperti krisis fiskal, ketahanan pangan, dan gangguan sistem pendidikan. "Namun tantangan dalam melakukan adaptasi kebiasaan baru di sektor transportasi pasti ada. Dalam penerapan protokol kesehatan dan physical distancing pastinya akan berimplikasi pada meningkatnya cost operasional transportasi, karena okupansi tidak 100%. Ini yang harus segera kita cari solusinya," ungkap Budi. Budi Karya mengungkapkan, di satu sisi operator transportasi harus mengeluarkan dana lebih untuk mengakomodir protokol kesehatan, namun di sisi lain pendapatan mereka berkurang akibat okupansi (keterisian penumpang) yang tidak bisa 100%. "Kenaikan tarif pun tidak serta merta bisa dilakukan karena akan membebankan masyarakat, sehingga perlu adanya solusi apakah pemerintah akan menambah subsidi atau mengupayakan kebijakan lainnya," ujar Budi. Berlanjut di halaman berikutnya. Simak Video "Wartawan yang Sempat Kontak Dengan Menhub Budi Karya Cek Corona" [==] Sumber

Jakarta - Berbulan-bulan sudah orang-orang terkurung di rumah karena pandemi COVID-19, perlahan dunia sudah mulai memasuki tahap 'New Normal'. Tatanan baru ini tentu akan mengubah kebiasaan masyarakat saat keluar rumah. Pusat perbelanjaan di Thailand ada seekor robot anjing yang dinamai K9 yang bertugas berkeliling untuk membagikan hand sanitizer kepada pengunjung tujuannya tentu agar terhindar dari virus Corona. K9 ini dikendalikan menggunakan sistem 5G, sebuah teknologi yang menjanjikan kecepatan internet super cepat dengan waktu waktu reaksi langsung yang masih dalam tahap awal peluncuran di Thailand. Dengan bentuknya seperti seekor anak anjing, K9 ini menarik banyak pengunjung mal di Central World, Bangkok Thailand khususnya anak-anak yang ingin mendapatkan hand sanitizer dari botol yang menempel di punggung si robot. "Sangat mudah bagi orang untuk mencuci tangan, seperti tindakan pencegahan, terutama dalam situasi COVID-19 saat ini" kata Petra Saktidejbhanubandh, seorang petugas pemasaran untuk operator seluler Advanced Info Services (AIS) yang dilansir detiKINET dari Channel New Asia. AIS bertujuan untuk meluncurkan jaringan 5G untuk smartphone pada akhir tahun ini. Berbagai perangkat robot telah dirancang oleh operator seluler Thailand dengan sistem 5G seperti ROC yang dapat memeriksa suhu tubuh dan LISA sebagi bot layanan pelanggan. "Khusus untuk K9, orang-orang hanya berpikir itu benar-benar lucu, Robot ada di sini untuk membantu orang, bukan untuk menggantikannya." tambah petra. Thailand secara bertahap sudah mencabut pembatasan pada sektor bisnis, seperti mengambil tindakan pencegahan seperti memisahkan pelanggan di restoran. Thailand tercatat memiliki 3.101 kasus dikonfirmasi virus dan 58 meninggal dunia. Simak Video "Singapura Kerahkan Robot Anjing untuk Awasi Warganya" [==] (jsn/afr) Sumber

Jakarta - Sehubungan dengan berakhirnya operasi pengendalian transportasi dalam rangka larangan mudik Lebaran tahun 2020, PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC), anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang mengoperasikan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (elevated), akan kembali membuka jalan tol tersebut. Direktur Utama PT JJC Djoko Dwijono menyatakan bahwa pengoperasian kembali Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (elevated) dilakukan secara bertahap. "Akan dibuka secara bertahap. Jalur arah Cikampek dibuka malam ini, Minggu (7/6) pukul 00.00 WIB, sedangkan untuk jalur arah Jakarta akan dibuka besok malam, Senin (08/06) pukul 00.00 WIB," jelas Djoko dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2020). Djoko menambahkan, mulai malam ini pengguna jalan yang menuju arah Cikampek dapat kembali mengakses Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (elevated) dari arah Rorotan maupun dari arah Jatiasih Jalan Tol JORR serta dari arah Cawang Jalan Tol Jakarta-Cikampek. "Sementara itu, untuk pengguna jalan yang menuju arah Jakarta bisa kembali mengakses Jalan Tol Jakarta-Cikampek mulai besok malam, dan keluar ke arah Cawang melalui Jalan Tol Jakarta-Cikampek atau keluar ke arah Jatiasih dan arah Rorotan melalui Jalan Tol JORR," tambahnya. Sebelumnya, dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran pandemi virus Corona (COVID-19) dan dengan larangan mudik dan balik Lebaran 2020, Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated ) ditutup sejak Jumat (24/4) lalu. Sementara Jalan Tol Jakarta-Cikampek tetap beroperasi, namun diberlakukan beberapa titik pengendalian transportasi di Cikarang dan Karawang. Jasa Marga mengimbau masyarakat agar tetap mematuhi anjuran dari pemerintah agar tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dalam beraktivitas. Untuk mengetahui informasi lebih terkini terkait jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga, pengguna jalan tol juga dapat mengakses Call Center Jasa Marga 24 jam di nomor telepon 14080. Simak Video "Mantap! Tol Japek Gratis Selama Libur Nataru" [==] (ara/ara) Sumber

Jakarta - Sehubungan dengan berakhirnya operasi pengendalian transportasi dalam rangka larangan mudik Lebaran tahun 2020, PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC), anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang mengoperasikan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (elevated), akan kembali membuka jalan tol tersebut. Direktur Utama PT JJC Djoko Dwijono menyatakan bahwa pengoperasian kembali Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (elevated) dilakukan secara bertahap. "Akan dibuka secara bertahap. Jalur arah Cikampek dibuka malam ini, Minggu (7/6) pukul 00.00 WIB, sedangkan untuk jalur arah Jakarta akan dibuka besok malam, Senin (08/06) pukul 00.00 WIB," jelas Djoko dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2020). Djoko menambahkan, mulai malam ini pengguna jalan yang menuju arah Cikampek dapat kembali mengakses Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (elevated) dari arah Rorotan maupun dari arah Jatiasih Jalan Tol JORR serta dari arah Cawang Jalan Tol Jakarta-Cikampek. "Sementara itu, untuk pengguna jalan yang menuju arah Jakarta bisa kembali mengakses Jalan Tol Jakarta-Cikampek mulai besok malam, dan keluar ke arah Cawang melalui Jalan Tol Jakarta-Cikampek atau keluar ke arah Jatiasih dan arah Rorotan melalui Jalan Tol JORR," tambahnya. Sebelumnya, dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran pandemi virus Corona (COVID-19) dan dengan larangan mudik dan balik Lebaran 2020, Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated ) ditutup sejak Jumat (24/4) lalu. Sementara Jalan Tol Jakarta-Cikampek tetap beroperasi, namun diberlakukan beberapa titik pengendalian transportasi di Cikarang dan Karawang. Jasa Marga mengimbau masyarakat agar tetap mematuhi anjuran dari pemerintah agar tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dalam beraktivitas. Untuk mengetahui informasi lebih terkini terkait jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga, pengguna jalan tol juga dapat mengakses Call Center Jasa Marga 24 jam di nomor telepon 14080. Simak Video "Mantap! Tol Japek Gratis Selama Libur Nataru" [==] (ara/ara) Sumber

Jakarta - Tembok pagar sebuah rumah mendadak viral di media sosial. Bukan lantaran berbalut emas, tapi berhias iPhone. Rumah tersebut berlokasi di Vietnam. Memang bukan unit yang masih menyala detikers, sang pemilik rumah hanya menggunakan cangkang iPhone bekas. Pun begitu bisa dibayangkan berapa jumlah bodi iPhone yang digunakan untuk menghiasi tembok pagar tersebut. Rasanya bukan puluhan, malah bisa mencapai ratusan unit jumlahnya. Belum lagi bagaimana dia bisa mendapatkan cangkang iPhone sebanyak itu dan berapa kira-kira dana yang dihabiskan. Walau bekas, cangkang ponsel besutan Apple tidaklah murah. Tembok iPhone Foto: Techrum Kalau diamati seksama, varian iPhone 6 hingga 6s Plus paling banyak ditempel, diikuti iPhone 7 serta 7 Plus. Sementara kalau varian warna, terlihat paling dominan adalah silver. Karena uniknya bangunan itu, banyak yang kemudian membagikannya di media sosial. Salah satunya Ben Geskin yang kerap memberi bocoran gadget terbaru. Penasaran seperti apa tampilan pagar rumah 'sultan' berhias iPhone itu? Berikut ini videonya. [Gambas:Twitter] Simak Video "20% Produksi iPhone Akan Pindah ke India" [==] (afr/afr) iphone rumah pagar iphone Sumber

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengumumkan perpanjangan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diperpanjang dengan penambahan masa transisi. Dalam masa transisi tersebut, Anies memperbolehkan kegiatan sosial ekonomi beroperasi dengan menjalani protokol kesehatan. Untuk kegiatan sosial ekonomi di pusat-pusat perbelanjaan akan dibuka pada Senin, 15 Juni 2020 yang merupakan masa transisi fase I. Menanggapi keputusan tersebut, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan para pengusaha siap membuka mal pada 15 Juni mendatang. "Berdasarkan keputusan tersebut, pusat perbelanjaan bisa mulai beroperasional kembali mulai 15 Juni 2020 dengan kapasitas maksimal 50%. Pusat perbelanjaan telah siap dan akan mengikuti sepenuhnya keputusan dimaksud," kata Aphonzus kepada detikcom, Kamis (4/6/2020). Menurut Alphonzus, pengelola mal akan langsung mempersiapkan pembukaan kembali mal. Sehingga, diharapkan seluruh mal di DKI Jakarta bisa kembali buka di waktu yang telah ditetapkan tersebut. "Diharapkan (mal di DKI Jakarta) dapat buka kembali semua karena persiapan cukup panjang yaitu sampai dengan 10 hari," jelas dia. Dengan keputusan ini, APPBI berharap roda ekonomi dapat berjalan kembali. "Paling tidak dengan kebijakan yang telah diputuskan maka roda perekonomian dapat mulai bergerak," pungkas dia. Sebelumnya, dalam penetapan status PSBB DKI Jakarta, Anies mengatakan mal dapat buka kembali pada 15 Juni mendatang. "Pusat perbelanjaan atau mal dan pasar yang nonpangan, karena kalau yang pangan selama ini sudah buka. Tapi pasar yang nonpangan baru bisa dimulai pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020. Senin 15 Juni baru pusat pertokoan, pasar-pasar mulai buka, berkegiatan," kata Anies dalam konferensi pers virtual status PSBB DKI Jakarta, Kamis (4/6/2020). Simak Video "Mal di Bekasi Sepi Imbas Corona, Penyewa Kios Ricuh!" [==] (ara/ara) Sumber

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengumumkan perpanjangan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diperpanjang dengan penambahan masa transisi. Dalam masa transisi tersebut, Anies memperbolehkan kegiatan sosial ekonomi beroperasi dengan menjalani protokol kesehatan. Untuk kegiatan sosial ekonomi di pusat-pusat perbelanjaan akan dibuka pada Senin, 15 Juni 2020 yang merupakan masa transisi fase I. Menanggapi keputusan tersebut, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan para pengusaha siap membuka mal pada 15 Juni mendatang. "Berdasarkan keputusan tersebut, pusat perbelanjaan bisa mulai beroperasional kembali mulai 15 Juni 2020 dengan kapasitas maksimal 50%. Pusat perbelanjaan telah siap dan akan mengikuti sepenuhnya keputusan dimaksud," kata Aphonzus kepada detikcom, Kamis (4/6/2020). Menurut Alphonzus, pengelola mal akan langsung mempersiapkan pembukaan kembali mal. Sehingga, diharapkan seluruh mal di DKI Jakarta bisa kembali buka di waktu yang telah ditetapkan tersebut. "Diharapkan (mal di DKI Jakarta) dapat buka kembali semua karena persiapan cukup panjang yaitu sampai dengan 10 hari," jelas dia. Dengan keputusan ini, APPBI berharap roda ekonomi dapat berjalan kembali. "Paling tidak dengan kebijakan yang telah diputuskan maka roda perekonomian dapat mulai bergerak," pungkas dia. Sebelumnya, dalam penetapan status PSBB DKI Jakarta, Anies mengatakan mal dapat buka kembali pada 15 Juni mendatang. "Pusat perbelanjaan atau mal dan pasar yang nonpangan, karena kalau yang pangan selama ini sudah buka. Tapi pasar yang nonpangan baru bisa dimulai pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020. Senin 15 Juni baru pusat pertokoan, pasar-pasar mulai buka, berkegiatan," kata Anies dalam konferensi pers virtual status PSBB DKI Jakarta, Kamis (4/6/2020). Simak Video "Mal di Bekasi Sepi Imbas Corona, Penyewa Kios Ricuh!" [==] (ara/ara) Sumber

Follow detikFinance Sabtu, 06 Jun 2020 19:30 WIB Snapshots Kartika Bagus - detikFinance Solo - Toko sepeda diburu masyarakat di tengah pandemi virus Corona (COVID-19. Masyarakat rela antre membeli sepeda. Foto 1 dari 6 Toko sepeda Rukun Makmur milik Meiko Rahadi Wijaya (42) di Jl. Slamet Riyadi Solo, Jawa Tengah diserbu masyarakat di tengah pandemi virus Corona. Baca Juga detikNews Bantuan Mobil PCR dan Rapid Test Gratis dari BIN untuk Surabaya Diperpanjang detikNews Kabar Baik! Provinsi Bengkulu Nihil Kasus Corona 4 Hari Beruntun detikNews Pembatasan Kegiatan di Kota Semarang Diperpanjang Sampai 21 Juni detikNews Ini Identitas 4 Prajurit Gugur dalam Insiden Helikopter Jatuh di Kendal detikNews Pemkab Trenggalek Uji Coba New Normal di Pasar Tradisional detikTravel Respons PSBB Transisi, AirAsia Tunda Beroperasi detikNews Sambut Era New Normal lewat Mural detikNews Terkini, Potret TKP Jatuhnya Helikopter di Kendal Sumber

Perlu langkah besar dan cepat untuk antisipasi dampak ekonomi Covid-19. == BOGOR -- Dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi dirasakan cukup masif sebagai akibat dari pembatasan pergerakan masyarakat baik internasional, nasional maupun lokal. Untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi dan pangan di Indonesia, IPB University -- melalui tim yang diketuai Dr Widyastutik dengan anggota R Dikky Indrawan, PhD, Dr Heti Mulyati, dan Syarifah Amaliah, MAppEc -- melakukan kajian dengan menggunakan pendekatan recursive dynamic Computable General Equilibrium (CGE). Hasil kajian tersebut disampaikan melalui acara webinar The 13th IPB Strategic Talk yang diselenggarakan oleh Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis (DPIS), IPB University, Jumat (5/6). Pemaparan hasil kajian ditanggapi oleh dua orang ahli sebagai pembahas yaitu Prof Dr Hermanto Siregar dan Prof Dr Bustanul Arifin. Acara juga menghadirkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai keynote speaker, serta dibuka dengan sambutan oleh Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM), IPB University, Prof Dr Nunung Nuryartono. Presentasi Tim Peneliti yang diwakili oleh Dr Widyastutik menyampaikan empat skenario yang dikaji dalam model CGE ini. “Yaitu, skenario berat, skenario sangat berat, skenario sangat berat dengan dampak pesimis dari pemberian stimulus ekonomi, dan skenario sangat berat dengan dampak optimis dari pemberian stimulus ekonomi,” kata Widyastutik dalam rilis yang diterima Republika.co.id. Simulasi menangkap guncangan dari sisi penawaran dan permintaan yang mencakup penurunan produktivitas sektor pertanian, manufaktur dan jasa, risiko jika terjadi fenomena iklim ekstrim seperti El Nino, guncangan permintaan ekspor, stimulus jaringan pengaman sosial, transfer payment serta fenomena migrasi kota ke desa. “Keempat skenario tersebut memprediksi dampak terhadap ekonomi melalui indikator makro, indikator sektoral, sektor pertanian, distribusi pendapatan rumah tangga dan dampak pada wilayah produsen dan konsumen pangan,” ujarnya. Ia menjelaskan, hasil simulasi dari keempat skenario tersebut menunjukkan kemungkinan penurunan ekonomi yang cukup berat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Stimulus ekonomi berupa bantuan sosial (bansos) khususnya untuk masyarakat di pedesaan diperlukan dalam jangka pendek untuk menahan kemungkinan penurunan ekonomi makro, sektoral dan dampak terhadap rumah tangga. Ia menambahkan, stimulus ekonomi di pedesaan sangat diperlukan untuk menyelamatkan sektor yang bergerak khususnya pangan. Sektor pangan selain memenuhi kebutuhan akhir (final demand) bagi rumah tangga juga menjadi input bagi sektor lainnya dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang makanan olahan. Urgensi kebijakan untuk memprioritaskan logistik pangan (lebih dari 70 persen) sangat diperlukan. Jaminan ketersediaan input pertanian seperti pupuk, obat-obatan dan sarana prasarana pertanian juga sangat diperlukan untuk menjamin operasional sektor pertanian. Kebijakan bansos, relaksasi kredit, subsidi bunga kredit untuk input di sektor pertanian menjadi salah satu pilihan kebijakan bagi pemerintah. “Inovasi dalam produksi pertanian berbasis digital merupakan alternatif pilihan ketika diterapkan physical distancing seperti green house maupun open field,” ujarnya. Pada sektor peternakan dan perikanan, kebijakan yang dapat dilakukan adalah bantuan pakan ternak, alat tangkap dan sarana dan prasarana perikanan. Inovasi berbasis digital juga dapat dilakukan dalam pemasaran baik untuk sektor pertanian maupun UMKM olahan makanan lainnya. “Selain itu sektor tanaman pangan ini juga menjadi basis bagi penyerapan tenaga kerja,” tuturnya. Ia menjelaskan, hal yang sama juga dialami berbagai sektor pertanian lainnya seperti peternakan dan perikanan. Optimalisasi kartu pra pekerja menjadi mitigasi terhadap penurunan konsumsi dan pendapatan rumah tangga di pedesaan maupun perkotaan. Alternatif kebijakan lain adalah kebijakan jaringan pengaman sosial dan pengalihan peruntukan dana desa. Dana desa dapat menjadi program padat karya berlandaskan prinsip transparan dan akuntabel. “Tanpa adanya stimulus ekonomi, terlihat bahwa wilayah-wilayah sentra dan non-sentra produksi pangan menunjukkan dampak penurunan yang cukup besar. Stimulus ekonomi mampu menahan laju dampak penurunan terhadap produksi pangan,” papar Widyastutik. Mengenai ketersediaan stok pangan, Prof. Bustanul Arifin mengatakan, “Stok beras kita pada bulan Juni 2020 sudah mulai menipis yakni 1,5 juta ton. Diperkirakan hingga bulan Agustus stok beras akan menggerus di masyarakat, selanjutnya titik kritis akan terjadi pada bulan November 2020-Januari 2021.” Dalam upaya menjaga ketersediaan stok pangan hingga Februari 2021, Prof Hermanto Siregar menyarankan agar memanfaatkan semua potensi yang ada di antaranya memanfaatkan lahan pekarangan rumah, lahan pasang surut dan lahan tidak produktif. Selanjutnya memberikan stimulus yang lebih jelas dan efektif yakni memberikan benih dan pupuk bagi petani. “Skenario yang dapat dilakukan untuk menyerap tenaga kerja adalah menumbuhkan sektor pertanian di desa dengan menggunakan inovasi dan teknologi padat karya, melakukan pengolahan dan prosesing untuk menambah nilai tambah di setiap komoditas. Terdapat banyak sektor yang dapat dijadikan tumpuan untuk menghidupkan sektor lainnya,“ kata Prof Hermanto. Dalam hal perbaikan logistik pangan di kondisi Covid-19, Dr Heti Mulyati mengatakan ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu logistik yang kaitannya dengan business as usual dan logistik yang kaitannya dengan kemanusiaan (humanitarian logistics) yaitu khusus menangani masyarakat yang rentan. “Logistik secara bisnis ada hal-hal yang perlu kita siapkan dari sisi transportasi, distribusi, dan inventory serta cold chain, “ jelasnya. Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria menyatakan pada prinsipnya IPB University terus mendorong agar kebijakan yang ada di Indonesia baik kebijakan stimulus, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB), relaksasi apapun harus berbasis pada saintifik. Hal itu agar kebijakan yang diambil lebih akurat, tepat dan efektif sekaligus memberikan solusi. Science-based policy sudah menjadi keniscayaan. “Hasil-hasil riset di atas menyebutkan efektivitas stimulus ekonomi akan menjadi kunci sejauh mana Indonesia akan pulih atau tidak dari krisis ini. Berkat kolaborasi dari kita semua perguruan tinggi, pemerintah dan para pengusaha akan terwujud pemulihan. Dan lebih penting lagi kita harus menyelamatkan desa sebagai Last Resort dan sebagai tumpuan hidup masyarakat Indonesia,“ jelas Prof Arif Satria. Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dalam acara Strategic Talk ini mengatakan bahwa besarnya dampak ekonomi membutuhkan langkah antisipasi yang besar dan cepat. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menangani dampak Covid-19 yaitu kebijakan stimulus diberikan untuk mengurangi dampak ekonomi terutama pada kelompok rentan dan dunia usaha supaya tidak sampai pada kebangkrutan dan agar kehilangan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat tidak melebihi batas toleransi. Suharso menyebutkan, ada empat tahap respons kebijakan menghadapi Covid-19 yaitu penguatan fasilitas kesehatan, melindungi kelompok masyarakat rentan dan dunia usaha, mengurangi tekanan sektor keuangan dan program pemulihan ekonomi pasca pandemi. “Arah kebijakan pasca Pendemi Covid-19 diantaranya revitalisasi sistem pangan, pemenuhan kebutuhan pasar dan pemulihan lapangan kerja di sektor pertanian dan perikanan,” paparnya. Sumber