bot
Moderators-
Jumlah Konten
130.095 -
Bergabung
-
Kunjungan terakhir
Never
Content Type
Profiles
Forums
ARTIKEL
Store
Downloads
Calendar
Blogs
Galeri
Classifieds
Videos
Applications
Iklan
Collections
Direktori Bisnis
Photo Competition
Everything posted by bot
-
Jakarta - Pandemi COVID-19 telah membuat perekonomian di negara mana pun porak poranda. Pembatasan aktivitas sosial membuat roda perekonomian nyaris terhenti. Hal itu tentu juga dialami oleh Jakarta, ibu kota sekaligus pusat perekonomian Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menyampaikan situasi berat yang harus dihadapi Pemprov DKI gara-gara merebaknya Corona. Anies mengatakan dampak COVID-19 terhadap ekonomi Jakarta mulai nyata terlihat sejak Mei. "Semula ini adalah krisis kesehatan umum, kini sudah mulai terasa sebagai krisis ekonomi. Jakarta adalah epinsenter pertama dan di awal-awal mayoritas kasus ada di Jakarta," tutur Anies, dikutip dari akun YouTube resmi Pemprov DKI Jakarta, Senin (1/6/2020). Anies mengatakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berdampak pada berbagai kegiatan di Jakarta. Kegiatan keagamaan terhenti, kegiatan sosial terhenti, kegiatan budaya terhenti, dan kegiatan perekonomian juga terhenti. "Pasar terganggu, perdagangan terganggu, perindustrian terganggu, kegiatan perekonomian informal juga banyak yang terhenti," tutur Anies. Simak Video "WHO Ingatkan Kelonggaran Menuju New Normal Harus Dilakukan Hati-hati" [==] Sumber
-
Jakarta - Kabar tak mengenakan kembali berhembus dari PT Garuda Indonesia Tbk. BUMN maskapai itu dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada sejumlah pilot, khususnya yang berstatus kontrak. Berdasarkan sumber detikcom, ada sekitar 150 pilot berstatus kontrak yang menjadi korban efisiensi maskapai pelat merah ini. "Ini untuk Garuda saja yang sudah ini, dalam terikat dalam perjanjian kontrak sekitar 150, itu rata-rata captain semua," kata dia kepada detikcom, Jakarta, Senin kemarin (1/6/2020). Menurut sumber tersebut sebanyak 150 pilot Garuda ini mulai tidak bekerja lagi per 1 Juni 2020. "Yang sudah dinyatakan dapat pemberitahuan ya sekitar 150 bahwa mereka akan diberhentikan per 1 Juni," ujarnya. Keputusan ini, dikatakannya dampak hantaman COVID-19 terhadap industri penerbangan tanah air. Pandemi Corona awalnya menghantam sektor pariwisata nasional, setelah itu baru merembet ke industri penerbangan. Dia pun memprediksi keputusan PHK kepada pilot garuda akan terus bertambah, setidaknya ada sekitar 700 pilot termasuk yang status pegawai tetap akan terkena. "Kita memprediksi kemungkinan di Garuda terjadi pengurangan sampai 700 pilot totalnya," ungkapnya. "Ini memang dampak COVID seperti ini, bisa dilihat sendiri bandara seperti apa, penumpang seperti apa, wah anjloknya nggak kira-kira. Penerbangan nomor dua, pariwisata duluan," tambahnya. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun merespons isu PHK tersebut. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pihaknya menyerahkan hal tersebut kepada manajemen. Dia meminta maskapai pelat merah ini untuk menghitung dampak Corona, baik dari sisi bisnis maupun efisiensi yang dilakukan. Menurutnya, Garuda punya sejumlah pilihan, termasuk pilihan yang sulit untuk ditempuh manajemen. "Kita serahkan kepada manajemen Garuda untuk menghitung dampak dari Corona, konsekuensi terhadap bisnisnya termasuk efisiensi-efisiensi yang dilakukan supaya Garuda tetap bisa bertahan dan bisa operasi. Pasti mereka punya pilihan-pilihan, kita tahu pilihan-pilihan yang sulit," katanya dalam teleconference, Selasa (2/6/2020). Arya bilang, keputusan yang diambil Garuda pasti telah dihitung secara matang. "Sehingga bagi kita, keputusan yang diambil Garuda pasti yang dipikirkan secara matang, baik secara bisnis maupun manajemen," jelasnya. Simak Video "Tompi Soroti 'Korban' Corona Tak Hanya Ojol" [==] (das/dna) Sumber
-
Jakarta - Rupanya planet bercincin yang ada di Tata Surya tak hanya Saturnus, Mars juga pernah memiliki cincin. Berdasarkan penelitian terbaru yang dilakukan SETI Institute di Mountain View, California, AS, menemukan fakta menarik bahwa Mars dikelilingi cincin, yang mana itu diketahui setelah mengamati orbit dua Bulan miliknya, yaitu Phobos dan Deimos. Satelit alami Mars itu memiliki orbit yang berbeda satu sama lain. Apabila Deimos mengorbit lebih jauh dan cenderung miring dua derajat dari bidang ekuator Mars, sedangkan Phobos lebih dekat dari Mars orbitannya yang mengikuti garis khatulistiwa di Planet Merah. Orbit miring inilah diyakini peneliti dan menambah bukti terhadap gagasan bahwa Phobos pernah jadi cincin raksasa, yang mana kini menyatu menjadi bentuk seperti sekarang kita lihat. Pada 2017, tim peneliti bahwa bulan-bulan Mars melalui siklusnya terkikis menjadi tipis cincin, karena gravitasi planet ini kemudian membentuk bulan lagi. Di setiap siklusnya, bulan yang terbentuk dari cincin itu lebih kecil ukurannya dari sebelumnya, yang mana potongan-potongan cincin jatuh dari orbit dan melayang ke luar angkasa. Para ilmuwan SETI Institute mengungkapkan dari hasil penelitian kalau bulan Mars dahulu kala punya ukuran 20 kali lebih besar dari Phobos. Phobos sendiri memiliki diameter 27 kilometer. Dengan siklus bulan menjadi cincin ini memberikan pencerahan bagi peneliti kalau Deimos dulunya merupakan cincin yang terbentuk miliaran tahun lalu. Studi terkait bahwa Mars pernah memiliki cincin seperti Saturnus ini, peneliti menerbitkannya di jurnal Nature Geoscience. Simak Video "Tekad China ke Mars Didorong Puisi Penyair Besar" [==] (agt/rns) Sumber
-
Jakarta - Pemerintah sudah menggaungkan penerapan new normal alias normal yang baru untuk diterapkan di Indonesia. Beberapa langkah pun sudah diambil, DKI Jakarta saja mulai melonggarkan PSBB menuju masa transisi new normal, termasuk kegiatan ekonominya. Namun, Peneliti dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) sekaligus Ketua Pusat Kajian Kesehatan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Puskakes Uhamka) Mouhammad Bigwanto mengatakan, sebetulnya Indonesia masih terlalu dini menerapkan new normal. Dia menilai banyak syarat WHO yang sebetulnya belum dipenuhi RI dalam menjalankan new normal. "Ketika kita ingin beranjak ke new normal, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan arahan WHO yang sebenarnya kita belum pada tahap tersebut," kata Bigwanto dalam keterangannya, Minggu (7/6/2020). Salah satu yang belum dipenuhi adalah transmisi alias penyebaran kasus yang belum terkontrol. Dia juga mengatakan kapasitas sistem kesehatan dalam melakukan tes pelacakan hingga isolasi kasus masih belum memadai. "Syarat yang belum dipenuhi di antaranya, transmisi mampu terkontrol dan itu masih jauh. Kapasitas sistem kesehatan yang mampu TTTI (test, trace, treat, isolate) pada tiap kasus fasilitasnya belum memadai," ujar Bigwanto. Dia juga menyoroti pelaksanaan tindak pencegahan penyebaran virus di tempat umum apabila dibuka kembali di tengah new normal. Menurutnya tindak pencegahan bukan cuma penyiapan protokol saja tapi pelaksanaannya harus diawasi. Belum lagi masyarakat pun harus diedukasi dengan norma-norma baru. "Preventive measures di tempat-tempat umum seperti sekolah, tempat kerja, dan sebagainya. Bukan cuma bagi-bagi protokol, enforcement-nya bagaimana. Kemudian masyarakat harus teredukasi, terlibat, dan berdaya dalam menghadapi COVID-19 ini, jadi mampu untuk menjalankan norma-norma baru," papar Bigwanto. Simak Video "Bagaimana Penerapan Skema New Normal di KRL?" [==] (dna/dna) Sumber
-
Jakarta - Pemerintah sudah menggaungkan penerapan new normal alias normal yang baru untuk diterapkan di Indonesia. Beberapa langkah pun sudah diambil, DKI Jakarta saja mulai melonggarkan PSBB menuju masa transisi new normal, termasuk kegiatan ekonominya. Namun, Peneliti dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) sekaligus Ketua Pusat Kajian Kesehatan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Puskakes Uhamka) Mouhammad Bigwanto mengatakan, sebetulnya Indonesia masih terlalu dini menerapkan new normal. Dia menilai banyak syarat WHO yang sebetulnya belum dipenuhi RI dalam menjalankan new normal. "Ketika kita ingin beranjak ke new normal, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan arahan WHO yang sebenarnya kita belum pada tahap tersebut," kata Bigwanto dalam keterangannya, Minggu (7/6/2020). Salah satu yang belum dipenuhi adalah transmisi alias penyebaran kasus yang belum terkontrol. Dia juga mengatakan kapasitas sistem kesehatan dalam melakukan tes pelacakan hingga isolasi kasus masih belum memadai. "Syarat yang belum dipenuhi di antaranya, transmisi mampu terkontrol dan itu masih jauh. Kapasitas sistem kesehatan yang mampu TTTI (test, trace, treat, isolate) pada tiap kasus fasilitasnya belum memadai," ujar Bigwanto. Dia juga menyoroti pelaksanaan tindak pencegahan penyebaran virus di tempat umum apabila dibuka kembali di tengah new normal. Menurutnya tindak pencegahan bukan cuma penyiapan protokol saja tapi pelaksanaannya harus diawasi. Belum lagi masyarakat pun harus diedukasi dengan norma-norma baru. "Preventive measures di tempat-tempat umum seperti sekolah, tempat kerja, dan sebagainya. Bukan cuma bagi-bagi protokol, enforcement-nya bagaimana. Kemudian masyarakat harus teredukasi, terlibat, dan berdaya dalam menghadapi COVID-19 ini, jadi mampu untuk menjalankan norma-norma baru," papar Bigwanto. Simak Video "Bagaimana Penerapan Skema New Normal di KRL?" [==] (dna/dna) Sumber
-
Jakarta - Sejak adanya pandemi virus Corona di Indonesia, anak sekolah belajar dari rumah. Sudah beberapa bulan mereka belajar dari rumah dan tidak bisa memanfaatkan fasilitas sekolah. Meski begitu ternyata biaya bulanan sekolah atau biasa disebut SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) anak tidak mengalami penurunan meski sistem belajar dilakukan dari rumah secara online. Begitu juga dengan biaya pendaftaran peserta didik baru, tidak ada pemberian diskon untuk masuk sekolah. Ika, salah satu pekerja bidang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di salah satu sekolah SMA Swasta di Jakarta Selatan mengungkap alasannya. Menurutnya, mau anak sekolah tatap muka atau secara virtual sama saja tetap belajar seperti biasa. "Nggak (turun). Tetap saja (biaya sekolah) karena tetap belajar seperti biasa," ucapnya saat dihubungi detikcom, Rabu (3/6/2020). Pihaknya sendiri menerapkan kegiatan belajar mengajar melalui virtual Zoom selama pandemi. Hal ini akan terus dilakukan sampai menunggu keputusan dari pemerintah. "Kita digital selama pandemi. (Sampai kapan) belum tahu tergantung dari pemerintah," katanya. Dihubungi secara terpisah, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan penyebab biaya sekolah tidak turun karena pihak sekolah harus tetap menggaji guru. Mau mengajar darimana pun gaji guru dinilai tidak mungkin diturunkan. "Gurunya kan tetap harus digaji karena dia ngajar. Perkara guru datang atau tidak kan gajinya nggak mungkin diturunkan," imbuhnya. Yang bisa dilakukan para orang tua adalah meminta pihak sekolah untuk meniadakan uang kegiatan yang tidak dilakukan selama pandemi. Hal itu dinilai lebih mungkin daripada menunggu pemerintah mengeluarkan kebijakan diskon untuk sekolah. "Menurut saya itu saja, nggak usah diatur dari Kemendikbud-nya lah repot. Udah saja bicara dengan orang tua murid dengan sekolah. Jadi kalau mau uang-uang ekstrakulikuler itu tidak ada lagi karena memang nggak ada. Biaya lain seperti biaya olahraga, biaya kesenian mungkin itu (yang bisa dikurangi)," sarannya. Simak Video "Pasien Corona di Mamuju Kabur: Dijemput Petugas, Dilawan Keluarga!" [==] (das/dna) Sumber
-
Siapa sangka kupu-kupu cantik ini terbuat dari kertas. Foto: Kerylinn Wilson via Bored Panda Ini merupakan karya seni buatan Kerilynn Wilson, seorang seniman asal Oregon, AS. Foto: Kerylinn Wilson via Bored Panda Ia selalu tertarik dengan serangga, tapi tidak mengerti bagaimana cara mengumpulkannya tanpa menyakiti hewan-hewan tersebut. Foto: Kerylinn Wilson via Bored Panda Untuk itu Wilson mulai membuat karya seni kupu-kupu dan kumbang dari kertas. Foto: Kerylinn Wilson via Bored Panda Walau terlihat sangat realistis dan memakan waktu, karya seni ini rupanya hanya proyek sampingan bagi Wilson. Foto: Kerylinn Wilson via Bored Panda Pekerjaan utamanya adalah sebagai ilustrator dan penulis. Foto: Kerylinn Wilson via Bored Panda Kepada Bored Panda, Wilson mengatakan bahwa kerajinan tangan ini ia buat untuk rehat dari pekerjaannya. Foto: Kerylinn Wilson via Bored Panda Wilson mendeskripsikan karyanya sebagai 'taksidermi palsu'. Foto: Kerylinn Wilson via Bored Panda Karena terlihat seperti kupu-kupu yang diawetkan, padahal terbuat dari kertas. Foto: Kerylinn Wilson via Bored Panda Karya-karya Wilson lainnya yang tidak kalah keren bisa kalian lihat di Instagram @the_wandering_beetle. Foto: Kerylinn Wilson via Bored Panda Sumber
-
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan akan memberlakukan skema ganjil-genap dalam rangka pengendalian transportasi selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. Berbeda dari sebelumnya kebijakan ganjil genap ini bukan cuma buat mobil, namun sepeda motor juga. Lalu kalau sepeda motor masuk ganjil genap apakah ojek online (ojol) masuk juga? Dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif, Anies mengatur sederet kategori yang dibebaskan dari kebijakan ganjil genap. Ojek online menjadi salah satu kategori yang dibebaskan dari ganjil genap. Hal itu sesuai dengan Pasal 18 ayat 2 poin k dalam Pergub 51/2020, seperti dilihat detikcom, Minggu (7/6/2020). Taksi online pun dalam hal ini dibebaskan dari kebijakan ganjil genap di Jakarta. Namun, baik taksi dan ojek wajib memenuhi persyaratan yang dibuat oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Berikut isi lengkap Pasal 18 ayat (2) Pergub 51/2020: (2) Pengendalian lalu lintas dengan sistem ganjil genap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk: a. kendaraan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara PT Indonesia; b. kendaraan Pemadam Kebakaran dan Ambulans; c. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas; d. kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga Internasional yang menjadi tamu negara; e. kendaraan Pejabat Negara; f. kendaraan Dinas Operasional berpelat dinas, Kepolisian dan TNI; g. kendaraan yang membawa penyandang disabilitas h. kendaraan angkutan umum (plat kuning); i. kendaraan angkutan barang, tidak termasuk double cabin; j. kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian, seperti kendaraan Pengangkut Uang (Bank Indonesia, antar Bank, pengisian ATM) dengan pengawasan dari Kepolisian; dan, k. angkutan roda dua dan roda empat berbasis aplikasi yang memenuhi persyaratan berdasarkan Keputusan Kepada Dinas Perhubungan. Simak Video "Perlengkapan Wajib Naik Ojol di Masa New Normal" [==] (dna/dna) Sumber
-
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan akan memberlakukan skema ganjil-genap dalam rangka pengendalian transportasi selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. Berbeda dari sebelumnya kebijakan ganjil genap ini bukan cuma buat mobil, namun sepeda motor juga. Lalu kalau sepeda motor masuk ganjil genap apakah ojek online (ojol) masuk juga? Dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif, Anies mengatur sederet kategori yang dibebaskan dari kebijakan ganjil genap. Ojek online menjadi salah satu kategori yang dibebaskan dari ganjil genap. Hal itu sesuai dengan Pasal 18 ayat 2 poin k dalam Pergub 51/2020, seperti dilihat detikcom, Minggu (7/6/2020). Taksi online pun dalam hal ini dibebaskan dari kebijakan ganjil genap di Jakarta. Namun, baik taksi dan ojek wajib memenuhi persyaratan yang dibuat oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Berikut isi lengkap Pasal 18 ayat (2) Pergub 51/2020: (2) Pengendalian lalu lintas dengan sistem ganjil genap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk: a. kendaraan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara PT Indonesia; b. kendaraan Pemadam Kebakaran dan Ambulans; c. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas; d. kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga Internasional yang menjadi tamu negara; e. kendaraan Pejabat Negara; f. kendaraan Dinas Operasional berpelat dinas, Kepolisian dan TNI; g. kendaraan yang membawa penyandang disabilitas h. kendaraan angkutan umum (plat kuning); i. kendaraan angkutan barang, tidak termasuk double cabin; j. kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian, seperti kendaraan Pengangkut Uang (Bank Indonesia, antar Bank, pengisian ATM) dengan pengawasan dari Kepolisian; dan, k. angkutan roda dua dan roda empat berbasis aplikasi yang memenuhi persyaratan berdasarkan Keputusan Kepada Dinas Perhubungan. Simak Video "Perlengkapan Wajib Naik Ojol di Masa New Normal" [==] (dna/dna) Sumber
-
Follow detikFinance Minggu, 07 Jun 2020 17:19 WIB Foto Bisnis Agung Pambudhy - detikFinance Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk kembali membuka Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (elevated). Pembukaan jalan tol itu dilakukan secara bertahap. Foto 1 dari 8 Sejumlah mobil melintasi Tol Jakarta-Cikampek II (elevated) di kawasan Bekasi, Jawa Barat, Minggu (7/6/2020). Baca Juga detikNews Tanpa SIKM, 488 Kendaraan Putar Balik di Tol Cikampek detikNews Video Antrean Kendaraan di Tol Japek, Petugas Cek Dokumen SIKM detikNews Mobil Terbakar Dekat GT Halim Pagi Ini, Asap Membubung detikNews Dirlantas Polda Metro Jelaskan Penyebab Macet di KM 31 Tol Cikampek detikNews Polisi Ciduk Bus Penuh Penumpang di Tol Cikarang Barat detikOto Efek Larangan Mudik, Lalu Lintas Tol Jakarta-Cikampek Turun 59% detikNews Penampakan Tol Japek yang Terpantau Lengang Jelang Lebaran detikNews Potret Kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek Jelang Lebaran Sumber
-
Follow detikFinance Minggu, 07 Jun 2020 17:19 WIB Foto Bisnis Agung Pambudhy - detikFinance Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk kembali membuka Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (elevated). Pembukaan jalan tol itu dilakukan secara bertahap. Foto 1 dari 8 Sejumlah mobil melintasi Tol Jakarta-Cikampek II (elevated) di kawasan Bekasi, Jawa Barat, Minggu (7/6/2020). Baca Juga detikNews Tanpa SIKM, 488 Kendaraan Putar Balik di Tol Cikampek detikNews Video Antrean Kendaraan di Tol Japek, Petugas Cek Dokumen SIKM detikNews Mobil Terbakar Dekat GT Halim Pagi Ini, Asap Membubung detikNews Dirlantas Polda Metro Jelaskan Penyebab Macet di KM 31 Tol Cikampek detikNews Polisi Ciduk Bus Penuh Penumpang di Tol Cikarang Barat detikOto Efek Larangan Mudik, Lalu Lintas Tol Jakarta-Cikampek Turun 59% detikNews Penampakan Tol Japek yang Terpantau Lengang Jelang Lebaran detikNews Potret Kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek Jelang Lebaran Sumber
-
Jakarta - Dalam era tatanan kehidupan baru atau new normal, para pegawai negeri sipil (PNS) masih dilarang melakukan perjalanan dinas ke luar kota. Namun ada pengecualian untuk PNS yang masih diperbolehkan dinas ke luar kota. Pemerintah sendiri akan menerapkan sistem kerja yang fleksibel pada aparatur sipil negara (ASN) saat tatanan hidup baru atau new normal. Meski fleksibel penerapannya disebut akan diiring dengan pengawasan yang ketat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menjelaskan, sistem kerja pada the new normal tersebut disesuaikan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah masing-masing. Jika suatu wilayah menerapkan PSBB secara penuh, maka instansi pemerintah juga diminta untuk melaksanakan penugasan dari rumah. "Kami mengikuti apakah PSBB sudah diberhentikan atau belum. Kalau transisi, separuh kerja. Begitu daerah kembali (diberlakukan) PSBB, surat kami sifatnya fleksibel," ujarnya dilansir dari keterangan tertulis, Minggu (7/6/2020). Untuk urusan dinas ke luar kota selama masa PSBB juga diatur secara ketat dengan indikator kepentingan dan status zona wilayah. Secara umum, ASN belum diperbolehkan berdinas ke luar kota. Namun, apabila perjalanan dinas tersebut sifatnya mendesak, dilengkapi surat dinas, dan daerah yang dituju merupakan zona hijau, maka yang bersangkutan diperbolehkan melakukan perjalanan dinas. Dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 58/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru ditegaskan bahwa ASN tetap menjalankan tugas dan fungsi secara produktif. Seperti yang telah diketahui, masa PSBB DKI Jakarta diperpanjang hingga akhir Juni, dan sekarang masuk masa transisi. Sistem kerja baru dilakukan kementerian dan lembaga dalam masa transisi di Jakarta dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pada masa transisi ini, kantor pemerintah bisa menerapkan saat work from office (WFO) dengan maksimal 50 persen kehadiran pegawai dalam satu kantor. Setiap ASN yang bekerja di kantor, wajib menggunakan masker dalam menjalani sistem kerja baru. ASN juga diwajibkan menyesuaikan jarak tempat duduk sejauh 1,5 hingga 2 meter, menjaga jarak atau social/physical distancing saat melakukan pertemuan, dan mengurangi kunjungan kerja dengan melakukan rapat via daring. Selain itu, pegawai dengan usia di atas 50 tahun yang memiliki riwayat kesehatan disarankan bekerja dari rumah. Masing-masing kementerian dan lembaga harus memiliki dukungan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur menyesuaikan sarana yang ada, serta menggunakan teknologi informasi sesuai dengan pedoman untuk menunjang pekerjaan selama tatanan kehidupan baru. Sistem kerja tersebut merupakan pola baru, sehingga para ASN diminta lebih kreatif dan inovatif untuk menyesuaikan diri. Sementara, efektivitas pelayanan publik mampu ditingkatkan melalui percepatan proses administasi. "Salah satunya (dengan), menyederhanakan proses bisnis, prosedur operasional standar (SOP) layanan, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi," terangnya. Laporan masyarakat menjadi kunci dalam penegakan disiplin ASN dalam penerapan sistem kerja baru. Selain keterlibatan masyarakat, pengawasan dilakukan oleh para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi masing-masing. Sanksi disiplin yang telah diatur dalam undang-undang dapat dijatuhkan bagi ASN yang melanggar protokol kesehatan dan menyalahgunakan masa transisi ini. Menteri Tjahjo mengingatkan bahwa para ASN harus senantiasa mengedepankan pelayanan publik yang prima, namun tetap menaati protokol kesehatan selama pandemi. "Kuncinya, Bapak Presiden mengingatkan, dalam situasi yang sulit seperti ini ASN harus memberikan pelayanan yang maksimal terbaik kepada masyarakat memperhatikan protokol Kesehatan," tutupnya. Simak Video "WHO Ingatkan Kelonggaran Menuju New Normal Harus Dilakukan Hati-hati" [==] (das/dna) Sumber
-
Jakarta - Dalam era tatanan kehidupan baru atau new normal, para pegawai negeri sipil (PNS) masih dilarang melakukan perjalanan dinas ke luar kota. Namun ada pengecualian untuk PNS yang masih diperbolehkan dinas ke luar kota. Pemerintah sendiri akan menerapkan sistem kerja yang fleksibel pada aparatur sipil negara (ASN) saat tatanan hidup baru atau new normal. Meski fleksibel penerapannya disebut akan diiring dengan pengawasan yang ketat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menjelaskan, sistem kerja pada the new normal tersebut disesuaikan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah masing-masing. Jika suatu wilayah menerapkan PSBB secara penuh, maka instansi pemerintah juga diminta untuk melaksanakan penugasan dari rumah. "Kami mengikuti apakah PSBB sudah diberhentikan atau belum. Kalau transisi, separuh kerja. Begitu daerah kembali (diberlakukan) PSBB, surat kami sifatnya fleksibel," ujarnya dilansir dari keterangan tertulis, Minggu (7/6/2020). Untuk urusan dinas ke luar kota selama masa PSBB juga diatur secara ketat dengan indikator kepentingan dan status zona wilayah. Secara umum, ASN belum diperbolehkan berdinas ke luar kota. Namun, apabila perjalanan dinas tersebut sifatnya mendesak, dilengkapi surat dinas, dan daerah yang dituju merupakan zona hijau, maka yang bersangkutan diperbolehkan melakukan perjalanan dinas. Dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 58/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru ditegaskan bahwa ASN tetap menjalankan tugas dan fungsi secara produktif. Seperti yang telah diketahui, masa PSBB DKI Jakarta diperpanjang hingga akhir Juni, dan sekarang masuk masa transisi. Sistem kerja baru dilakukan kementerian dan lembaga dalam masa transisi di Jakarta dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pada masa transisi ini, kantor pemerintah bisa menerapkan saat work from office (WFO) dengan maksimal 50 persen kehadiran pegawai dalam satu kantor. Setiap ASN yang bekerja di kantor, wajib menggunakan masker dalam menjalani sistem kerja baru. ASN juga diwajibkan menyesuaikan jarak tempat duduk sejauh 1,5 hingga 2 meter, menjaga jarak atau social/physical distancing saat melakukan pertemuan, dan mengurangi kunjungan kerja dengan melakukan rapat via daring. Selain itu, pegawai dengan usia di atas 50 tahun yang memiliki riwayat kesehatan disarankan bekerja dari rumah. Masing-masing kementerian dan lembaga harus memiliki dukungan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur menyesuaikan sarana yang ada, serta menggunakan teknologi informasi sesuai dengan pedoman untuk menunjang pekerjaan selama tatanan kehidupan baru. Sistem kerja tersebut merupakan pola baru, sehingga para ASN diminta lebih kreatif dan inovatif untuk menyesuaikan diri. Sementara, efektivitas pelayanan publik mampu ditingkatkan melalui percepatan proses administasi. "Salah satunya (dengan), menyederhanakan proses bisnis, prosedur operasional standar (SOP) layanan, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi," terangnya. Laporan masyarakat menjadi kunci dalam penegakan disiplin ASN dalam penerapan sistem kerja baru. Selain keterlibatan masyarakat, pengawasan dilakukan oleh para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi masing-masing. Sanksi disiplin yang telah diatur dalam undang-undang dapat dijatuhkan bagi ASN yang melanggar protokol kesehatan dan menyalahgunakan masa transisi ini. Menteri Tjahjo mengingatkan bahwa para ASN harus senantiasa mengedepankan pelayanan publik yang prima, namun tetap menaati protokol kesehatan selama pandemi. "Kuncinya, Bapak Presiden mengingatkan, dalam situasi yang sulit seperti ini ASN harus memberikan pelayanan yang maksimal terbaik kepada masyarakat memperhatikan protokol Kesehatan," tutupnya. Simak Video "WHO Ingatkan Kelonggaran Menuju New Normal Harus Dilakukan Hati-hati" [==] (das/dna) Sumber
-
Jakarta - Pandemi virus Corona membuat seluruh lembaga tidak mengaktifkan kegiatan belajarnya di sekolah. Para murid akhirnya terpaksa belajar di rumah secara online dan tidak memanfaatkan fasilitas di sekolah. Namun sayangnya, meski tidak memanfaatkan fasilitas sekolah, biaya bulanan sekolah atau biasa disebut SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) tidak mengalami penurunan. Begitu juga dengan biaya pendaftaran peserta didik baru, tidak ada pemberian diskon untuk masuk sekolah. Terkait hal itu, Wakil Sekjen DPP Demokrat Ingrid Kansil mengaku, banyak orang tua yang menyampaikan aspirasinya terkait biaya SPP sekolah yang dibebankan kepada orang tua masih sama. "Mereka mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan agar segera membuat kebijakan terkait potongan biaya SPP bagi institusi pendidikan selama masa pandemik ini berlangsung," tuturnya dalam keterangan tertulis, Minggu (7/6/2020). Menurutnya hal itu menjadi penting, sebab pandemi ini sudah mengguncang sistem perekonomian nasional yang. Masyarakat pun terkena imbasnya dengan penghasilan yang menurun. Jika kebijakan tersebut diberlakukan, maka rakyat akan sedikit terbantu dan tidak terbebani. Mengingat sistem pendidikan dari rumah dirasa kurang efektif bagi anak-anak. Khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang memerlukan pendampingan serta perhatian penuh dalam proses pembelajaran di rumah," terangnya. Sebelumnya Ika, salah satu pekerja bidang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di salah satu sekolah SMA Swasta di Jakarta Selatan mengungkap alasannya. Menurutnya, mau anak sekolah tatap muka atau secara virtual sama saja tetap belajar seperti biasa. "Nggak (turun). Tetap saja (biaya sekolah) karena tetap belajar seperti biasa," ucapnya saat dihubungi detikcom, Rabu (3/6/2020). Pihaknya sendiri menerapkan kegiatan belajar mengajar melalui virtual Zoom selama pandemi. Hal ini akan terus dilakukan sampai menunggu keputusan dari pemerintah. "Kita digital selama pandemi. (Sampai kapan) belum tahu tergantung dari pemerintah," katanya. Dihubungi secara terpisah, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan penyebab biaya sekolah tidak turun karena pihak sekolah harus tetap menggaji guru. Mau mengajar dari mana pun gaji guru dinilai tidak mungkin diturunkan. "Gurunya kan tetap harus digaji karena dia ngajar. Perkara guru datang atau tidak kan gajinya nggak mungkin diturunkan," imbuhnya. Simak Video "Pasien Corona di Mamuju Kabur: Dijemput Petugas, Dilawan Keluarga!" [==] (das/dna) Sumber
-
Jakarta - Signal adalah aplikasi pesan instan yang ditujukan untuk pengguna yang peduli soal privasi, karena punya enkripsi end-to-end. Kini mereka punya fitur baru untuk meningkatkan privasi penggunanya. Dalam postingan blognya, Signal mengaku aplikasinya banyak dipakai oleh para demonstran rasisme dan kekerasan oleh polisi di Amerika Serikat. Untuk itulah kemudian mereka menambahkan fitur baru ini ke dalam aplikasinya. "Di Signal kami mendukung orang yang turun ke jalan untuk memastikan suaranya didengar. Kami percaya ada yang perlu diubah di Amerika, dan meski kami tak tahu pasti bagaimana caranya, kami mendukung dan percaya kepada orang-orang yang di negara ini untuk menyelesaikannya," tulis Signal dalam blog tersebut. Penambahan fitur baru ini ada di versi terbaru Signal untuk iOS dan Android. Dalam fitur tersebut, pengguna bisa mem-blur wajah orang yang ada dalam sebuah foto. Fitur ini adalah di dalam editor foto yang sebelumnya sudah ada di Signal. Fitur Blur di aplikasi Signal Foto: Dok. Signal "Kini lebih mudah untuk memberikan tempat bersembunyi untuk wajah atau mengaburkan sesuatu yang mau anda hapus," tambahnya. Proses untuk memblur ini dilakukan secara lokal di ponsel pengguna, jadi foto sudah diblur sebelum masuk ke jaringan internet, demikian dikutip detikINET dari Phone Arena, Jumat (5/6/2020). Namun Signal juga mengakui kalau fitur blur ini tak sempurna karena tak bisa 100% mengenali wajah setiap waktu. Namun pengguna tetap bisa menentukan titik yang akan di-blur secara manual. Simak Video "Tersangka Pembunuhan yang Menginspirasi Film 'Memories of Murder' Tertangkap!" [==] (asj/asj) Sumber
-
Follow detikFinance Minggu, 07 Jun 2020 16:19 WIB Foto Bisnis Wisma Putra - detikFinance Bandung - Lapak pedagang kacamata eceran di Jalan ABC, Kota Bandung, ramai didatangi pembeli. Sejumlah warga memilih berbelanja di sana karena harga yang lebih terjangkau Foto 1 dari 6 Lapak pedagang kacamata eceran di Jalan ABC, Kota Bandung, Jawa Barat, tampak ramai oleh aktivitas warga, Minggi (7/6/2020). Baca Juga detikNews Kawal New Normal, TNI-Polri Jamin Tak Pandang Bulu untuk Pendisiplinan detikNews Pengelola Solo Zoo Gelar Simulasi Beroperasi di Era New Normal detikNews Senator AS Tuding China Sabotase Negara Barat Kembangkan Vaksin Corona detikHealth Pro-Kontra Olahraga Pakai Masker, Pelari dan Pesepeda Angkat Bicara detikNews Tambah 672, Kasus Positif Corona di Indonesia Tembus 31 Ribu detikNews Kunjungi Cibinong City Mall, Bupati Bogor Cek Kesiapan Protokol COVID-19 detikNews Mensos Serahkan Bantuan Sembako ke GAMKI detikNews Sepeda Jadi Prioritas untuk Mobilitas Warga DKI Saat PSBB Transisi Sumber
-
Follow detikFinance Minggu, 07 Jun 2020 16:19 WIB Foto Bisnis Wisma Putra - detikFinance Bandung - Lapak pedagang kacamata eceran di Jalan ABC, Kota Bandung, ramai didatangi pembeli. Sejumlah warga memilih berbelanja di sana karena harga yang lebih terjangkau Foto 1 dari 6 Lapak pedagang kacamata eceran di Jalan ABC, Kota Bandung, Jawa Barat, tampak ramai oleh aktivitas warga, Minggi (7/6/2020). Baca Juga detikNews Karena Pandemi, Pedagang Pisang dan Kelapa Parut Urung Naik Haji detikNews Kasus Positif Corona di Sulbar Bertambah 2, Berasal dari Mamuju detikHealth RI Catatkan Penambahan Kasus Sembuh Corona Tertinggi di ASEAN 7 Juni detikTravel New Normal, Pengunjung Solo Zoo Simulasi Protokol Kesehatan detikNews Pernyataan Lengkap Pemerintah soal Kasus Sembuh Corona yang Lampaui 10 Ribu detikNews Jelang New Normal, Pemkot Bandung Belum Izinkan Fasilitas Olahraga Buka detikNews Mensos Serahkan Bantuan Sembako ke GAMKI detikNews Sepeda Jadi Prioritas untuk Mobilitas Warga DKI Saat PSBB Transisi Sumber
-
Jakarta - Ketua APPBI Dewan Pengurus Daerah (DPD) DKI Jakarta Ellen Hidayat mengatakan bahwa saat ini kondisi pengelola mal sangat memprihatinkan. Semenjak mal tutup karena ada PSBB membuat pengelola tak mendapatkan masukan. Dia mengatakan para pengelola mal meminta agar pembayaran Pajak Bumi Bangunan yang akan jatuh tempo pada bulan September bisa ditangguhkan hingga tahun depan. "Dengan ditutupnya pusat belanja selama ini dan tidak adanya pemasukan dari biaya sewa, menyebabkan para anggota pusat belanja juga berharap agar pembayaran PBB yang akan jatuh tempo di bulan September ini dapat ditangguhkan sampai dengan September tahun depan," kata Ellen dalam keterangannya, Minggu (7/6/2020). "Agar semua pihak masih bisa bernafas," lanjutnya. Dia juga meminta agar ada keringanan tarif listrik. Sampai saat ini Ellen mengatakan permintaan pengelola mal soal penghilangan tarif minimum pemakaian tak kunjung direspons PLN. "Sayangnya sampai saat ini tarif PLN serta batasan tarif minimum pemakaian juga tidak kunjung ditanggapi pihak PLN," jelas Ellen. Mal sendiri kembali diizinkan Pemprov DKI Jakarta untuk dibuka pada 15 Juni mendatang. Hal ini pun disambut baik oleh pihak Ellen, dia berharap dengan dibukanya mal dapat turut serta memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. "Semoga dengan akan dibukanya kembali pusat belanja di DKI akan turut serta memberikan kontribusi positif atas bergeraknya roda perekonomian nasional," harap Ellen. Simak Video "Bagaimana Penerapan Skema New Normal di KRL?" [==] (dna/dna) Sumber
-
Jakarta - Platform digital wealth management, Tanamduit merilis fitur bernama Koleksi Emasku, fitur di mana nasabahnya bisa membeli, menyimpan, dan menjual emas fisik secara online. Melalui fitur Koleksi Emasku, nasabah dapat membeli emas fisik mulai dari ukuran 0,1 gram, kapan saja dengan mudah, personalized dan fleksibel. Melalui fitur Koleksi Emasku, nasabah bebas bertransaki kapan saja selama 24 jam. Nasabah juga dapat mengikuti perkembangan harga-beli emas secara berkala per hari sehingga nasabah tidak kehilangan momentum yang tepat untuk melakukan transaksi. Tabungan emas dapat dicetak secara fisik dengan kartu emas meskipun beratnya hanya 0,1 gram. Nasabah dapat melakukan pembelian realtime tanpa harus menunggu saldo akan terupdate. Penjualan emas melalui Koleksi Emasku tidak memiliki batasan nilai rupiah karena disesuaikan jumlahnya dengan kepemilikan emas dalam hitungan gram dan minimum penjualan emas sebesar 0,1 gram. "Dengan menggunakan fitur Koleksi Emasku, nasabah memiliki akses yang lebih fleksibel dan mudah untuk melakukan investasi emas. Nasabah sudah dapat membeli emas mulai dari 0,1 gram dan dapat disimpan maupun dicetak sesuai keinginan nasabah. Hasil cetak emas fisik tersebut akan dikirimkan kepada nasabah dalam kemasan kartu eksklusif dengan pilihan design yang unik sesuai pilihan" ujar Founder & Chairman Tanamduit, Indra Suryawan dalam keterangan yang diterima detikINET. Tanamduit pun bekerja sama dengan Masduit, anak usaha dan distributor tunggal dari PT Hartadinata Abadi, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan emas. Emas yang telah dicetak dapat di jual kembali dengan harga buyback yang kompetitif dan transparan di lebih dari 20 toko emas/perhiasan yang bekerjasama dengan tanamduit atau seperti layaknya emas di toko toko emas pada umumnya. Adapun untuk pembelian emas ini nasabah dapat menggunakan saldo yang ada di uang elektronik gopay, LinkAja, Dana dan Shopeepay. "Fitur Koleksi Emasku bisa dicetak dalam kemasan kartu eksklusif dengan ragam desain menarik sesuai keinginan nasabah. Berbeda dengan kompetitor, emas yang tidak dicetak akan disimpan di lembaga yang berfungsi sebagai kustodian dan penyimpanannya atas nama pribadi nasabah. Emas yang dicetak dalam kemasan kartu juga dapat di antar ke nasabah." tutupnya. Simak Video "Sultan! Tembok Pagar Rumah Ini Dihiasi Ratusan iPhone" [==] (asj/asj) tanamduit jual beli emas Sumber
-
Jakarta - Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri Makanan dan Industri Agrifarm Peternakan Juan Permata Adoe mengatakan industri pengolahan makanan dan minuman membutuhkan stimulus untuk dapat kembali beroperasi secara berkelanjutan pada era normal baru. "Stimulus sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya disrupsi proses produksi, distribusi, dan rantai pasok di sektor industri pengolahan makanan dan minuman di dalam negeri akibat pandemi COVID-19," kata Juan, Minggu (7/6/2020) Ia mengatakan, sampai saat ini pemerintah menyatakan akan memberikan stimulus yang nilainya mencapai Rp 677,2 triliun. Namun, menurut penilaian Juan, dana tersebut hanya cukup untuk merestrukturisasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan jaringan pengaman sosial. Dikatakan, besaran stimulus yang paling moderat adalah sesuai yang diusulkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), yaitu Rp 1.600 triliun atau 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB) ndonesia. Kadin mengusulkan kepada pemerintah agar meningkatkan stimulus menjadi Rp 1.600 triliun berdasarkan pertimbangan, dana itu akan digunakan untuk program jaring pengaman sosial sebesar Rp 600 triliun, dana kesehatan Rp 400 triliun, dan dana pemulihan ekonomi dan industri sebesar Rp 600 triliun. "Stimulus Rp 1.600 triliun merupakan angka yang menunjukkan kecepatan pengambilan keputusan yang harus segera dijalankan pemerintah," katanya. Juan mengatakan, pemerintah Singapura telah meningkatkan stimulus dari 12,5% menjadi 19% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Langkah serupa juga dilakukan pemerintah Malaysia dengan menaikkan stimulus menjadi 20% dari PDB. "Memang, tidak harus serta merta dinaikkan menjadi 20%. Tapi perlu mempertimbangkan jaring pengaman sosial, daya beli masyarakat, dan produktivitas industri. Ini semua bertujuan untuk mencegah pengangguran dan mempertahankan daya saing," katanya. Menurut Juan, pemerintah mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa saja yang harus diberikan stimulus. Presiden Joko Widodo ketika menyatakan bahwa sektor pertanian dan perikanan harus dibangun dari hilir sampai ke hulu, ini membuktikan bahwa stimulus harus segera diberikan kepada pelaku industri hilir dan intermediate industri sampai industri hulu, termasuk petani, peternak, dan nelayan juga harus diberikan stimulus. "Korporasi tidak bisa dipisahkan kebijakannya dengan yang lain karena semua industri memiliki trickle down effect dalam setiap kegiatan ekonominya," katanya. Lebih lanjut, Juan mengatakan, saatnya pemerintah memberikan stimulus tambahan untuk restrukturisasi usaha menengah, industri pengolahan makanan dan minuman, dan hortikultura. Dari jumlah yang ada masih dibutuhkan tambahan sekitar Rp 800 triliun. "Dana ini nantinya akan menjadi penyangga ekonomi ke depan, sampai Kuartal I-2021. Kita harus menjaga ketersediaan bahan baku agar industri pengolahan dapat terus beroperasi secara berkelanjutan," katanya. Menurut Juan, harus dipahami bahwa pada era normal baru akan terjadi shifting ekonomi dan bisnis, sehingga harus diantisipasi hingga dua tahun ke depan. Ini persoalan serius karena akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi, disrupsi produktivitas dan rantai pasok sehingga diperlukan leveraging yang lebih besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. "Apalagi perilaku fisikal vs virtual juga terus terjadi pada konsumen dan industri. Saat ini artificial investmet keuangan juga makin mendominasi," kata Juan. Simak Video "WHO Ingatkan Kelonggaran Menuju New Normal Harus Dilakukan Hati-hati" [==] (Herdi Alif Al Hikam/dna) Sumber
-
Jakarta - Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri Makanan dan Industri Agrifarm Peternakan Juan Permata Adoe mengatakan industri pengolahan makanan dan minuman membutuhkan stimulus untuk dapat kembali beroperasi secara berkelanjutan pada era normal baru. "Stimulus sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya disrupsi proses produksi, distribusi, dan rantai pasok di sektor industri pengolahan makanan dan minuman di dalam negeri akibat pandemi COVID-19," kata Juan, Minggu (7/6/2020) Ia mengatakan, sampai saat ini pemerintah menyatakan akan memberikan stimulus yang nilainya mencapai Rp 677,2 triliun. Namun, menurut penilaian Juan, dana tersebut hanya cukup untuk merestrukturisasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan jaringan pengaman sosial. Dikatakan, besaran stimulus yang paling moderat adalah sesuai yang diusulkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), yaitu Rp 1.600 triliun atau 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB) ndonesia. Kadin mengusulkan kepada pemerintah agar meningkatkan stimulus menjadi Rp 1.600 triliun berdasarkan pertimbangan, dana itu akan digunakan untuk program jaring pengaman sosial sebesar Rp 600 triliun, dana kesehatan Rp 400 triliun, dan dana pemulihan ekonomi dan industri sebesar Rp 600 triliun. "Stimulus Rp 1.600 triliun merupakan angka yang menunjukkan kecepatan pengambilan keputusan yang harus segera dijalankan pemerintah," katanya. Juan mengatakan, pemerintah Singapura telah meningkatkan stimulus dari 12,5% menjadi 19% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Langkah serupa juga dilakukan pemerintah Malaysia dengan menaikkan stimulus menjadi 20% dari PDB. "Memang, tidak harus serta merta dinaikkan menjadi 20%. Tapi perlu mempertimbangkan jaring pengaman sosial, daya beli masyarakat, dan produktivitas industri. Ini semua bertujuan untuk mencegah pengangguran dan mempertahankan daya saing," katanya. Menurut Juan, pemerintah mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa saja yang harus diberikan stimulus. Presiden Joko Widodo ketika menyatakan bahwa sektor pertanian dan perikanan harus dibangun dari hilir sampai ke hulu, ini membuktikan bahwa stimulus harus segera diberikan kepada pelaku industri hilir dan intermediate industri sampai industri hulu, termasuk petani, peternak, dan nelayan juga harus diberikan stimulus. "Korporasi tidak bisa dipisahkan kebijakannya dengan yang lain karena semua industri memiliki trickle down effect dalam setiap kegiatan ekonominya," katanya. Lebih lanjut, Juan mengatakan, saatnya pemerintah memberikan stimulus tambahan untuk restrukturisasi usaha menengah, industri pengolahan makanan dan minuman, dan hortikultura. Dari jumlah yang ada masih dibutuhkan tambahan sekitar Rp 800 triliun. "Dana ini nantinya akan menjadi penyangga ekonomi ke depan, sampai Kuartal I-2021. Kita harus menjaga ketersediaan bahan baku agar industri pengolahan dapat terus beroperasi secara berkelanjutan," katanya. Menurut Juan, harus dipahami bahwa pada era normal baru akan terjadi shifting ekonomi dan bisnis, sehingga harus diantisipasi hingga dua tahun ke depan. Ini persoalan serius karena akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi, disrupsi produktivitas dan rantai pasok sehingga diperlukan leveraging yang lebih besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. "Apalagi perilaku fisikal vs virtual juga terus terjadi pada konsumen dan industri. Saat ini artificial investmet keuangan juga makin mendominasi," kata Juan. Simak Video "WHO Ingatkan Kelonggaran Menuju New Normal Harus Dilakukan Hati-hati" [==] (Herdi Alif Al Hikam/dna) Sumber
-
Follow detikFinance Minggu, 07 Jun 2020 15:11 WIB Foto Bisnis Agung Pambudhy - detikFinance Bekasi - Sejumlah restoran mulai menerapkan protokol kesehatan guna bersiap hadapi new normal. Persiapan itu salah satunya dilakukan untuk cegah penyebaran COVID-19. Foto 1 dari 8 Sejumlah warga menikmati minuman di food court salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu (7/6/2020). Baca Juga detikNews Pemerintah Jelaskan soal Kasus Baru Corona Nyaris Seribu Jelang New Normal Wolipop Siasat Makeup Artist Bubah Alfian Hadapi Menurunnya Job karena Corona detikNews China Akan Jadikan Vaksin Corona Barang Publik Global Saat Sudah Siap Dipakai detikNews Update Corona di Jateng 7 Juni: 1.682 Positif dan 122 Meninggal detikNews Pakar: Jangan Sampai Niat Olahraga di GBK Jadi Ketularan Corona detikNews China Laporkan 6 Kasus Baru Positif Corona dan 5 Tanpa Gejala detikNews Got Mampet Bikin Bau di Kawasan Jatikramat detikNews Sepeda Jadi Prioritas untuk Mobilitas Warga DKI Saat PSBB Transisi Sumber
-
Follow detikFinance Minggu, 07 Jun 2020 15:11 WIB Foto Bisnis Agung Pambudhy - detikFinance Bekasi - Sejumlah restoran mulai menerapkan protokol kesehatan guna bersiap hadapi new normal. Persiapan itu salah satunya dilakukan untuk cegah penyebaran COVID-19. Foto 1 dari 8 Sejumlah warga menikmati minuman di food court salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu (7/6/2020). Baca Juga detikNews Kawal New Normal, TNI-Polri Jamin Tak Pandang Bulu untuk Pendisiplinan detikNews Pengelola Solo Zoo Gelar Simulasi Beroperasi di Era New Normal detikNews Senator AS Tuding China Sabotase Negara Barat Kembangkan Vaksin Corona detikHealth Pro-Kontra Olahraga Pakai Masker, Pelari dan Pesepeda Angkat Bicara detikNews Tambah 672, Kasus Positif Corona di Indonesia Tembus 31 Ribu detikNews Kunjungi Cibinong City Mall, Bupati Bogor Cek Kesiapan Protokol COVID-19 detikNews Mensos Serahkan Bantuan Sembako ke GAMKI detikNews Got Mampet Bikin Bau di Kawasan Jatikramat Sumber
-
Jakarta - Akhir pekan ini Twitter diramaikan dengan seorang pengguna yang mengadakan giveaway saldo dompet digital OVO. Tapi untuk mengikuti giveaway tersebut salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah dengan memberikan nama ibu dan foto. Cuitan dari pengguna dengan username @xbege_ ini langsung mendapat respons beragam dari netizen. Ada yang tulus mengikuti giveaway tapi ada juga yang mengingatkan untuk tidak membagikan data pribadi seperti nama ibu kandung di media sosial. Lantas apa sebenarnya bahayanya membagikan data pribadi di media sosial? menurut pengamat keamanan internet dari Vaksincom Alfons Tanujaya, data ini bisa dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggung jawab untuk aktivitas fraud atau penipuan. "Data nama gadis ibu kandung dipakai oleh institusi finansial dan institusi lain yg berkepentingan untuk melakukan verifikasi identitas melalui telepon," kata Alfons saat dihubungi detikINET, Minggu (7/6/2020). "Sehingga jika data ini bocor maka dapat digunakan untuk memalsukan identitas penelpon. Dan karena verifikasinya benar maka hal ini sangat rentan disalahgunakan," sambungnya. Alfons menambahkan jika data ini disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab bisa mengakibatkan kerugian finansial. Misalnya jika nomor telepon dan nama ibu yang didapat digunakan untuk membuka akun pinjaman online. Data ini juga akan memudahkan orang tidak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi rekening bank dari orang yang diincar. Alfons mencontohkan misalnya dengan menelepon bank untuk mengganti nomor ponsel yang digunakan untuk menerima two factor authentication (TFA). Alfons mengimbau jika menemukan giveaway di Twitter atau media sosial lainnya yang meminta nama ibu kandung dan foto lebih baik jangan ikuti atau kelabui si pemberi giveaway dengan nama dan foto palsu. "Comot saja foto siapa, foto Tessi kek lalu kasih nama orang tua Tessi," jelas Alfons. "Intinya jangan kasih nama orang tua dan foto karena itu sangat rentan disalahgunakan untuk merugikan kita," pungkasnya. Simak Video "Heboh Syed Saddiq Sebut Sandiaga Uno Calon Presiden" [==] (vmp/asj) Sumber
-
Jakarta - Penguatan nilai tukar rupiah belakangan ini disebabkan beberapa faktor. Salah satunya limpahan arus dana asing yang keluar dari India dan masuk ke Indonesia yang menyebabkan permintaan atas rupiah melonjak. Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede menilai penguatan lebih lanjut dari rupiah juga akibat adanya investor yang memindahkan asetnya dari pasar India. Mereka menarik dananya akibat adanya penurunan rating negara tersebut dari BAA2 menjadi BAA3 dan menurunkan outlooknya dari stabil menjadi negatif. "Dengan struktur negara yang mirip, penurunan ini diperkirakan menjadi salah satu faktor yang mendorong perpindahan aset ke Indonesia, yang kemudian meningkatkan permintaan akan Rupiah dan mendorong penguatan rupiah," terangnya kepada detikcom, Minggu (7/6/2020). Di sisi lain, dolar Amerika Serikat (AS) memang sedang cenderung melemah. Secara umum dolar AS turun 1,7% terhadap mata uang utama selama seminggu ini. Pelemahan ini utamanya disebabkan oleh terakumulasinya ekspektasi dari para investor terkait pembukaan ekonomi kembali di berbagai negara Asia. Terbukti dari sisi pasar Asia, sebagian besar mata uang Asia di minggu ini mengalami penguatan, kecuali Yen. Dari sisi domestik, penguatan rupiah cenderung disebabkan dimulainya transisi pembukaan PSBB oleh beberapa daerah, seperti DKI Jakarta. Kebijakan ini diharapkan akan mendorong peningkatan produktivitas perekonomian setelah menurun tajam ketika implementasi PSBB di berbagai daerah di Indonesia. "Jika implementasi PSBB terbatas yang nantinya akan diikuti juga oleh implementasi new normal dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan kasus baru lagi di kemudian hari, maka aktivitas perekonomian pada kuartal III tahun 2020 diperkirakan akan membaik dibandingkan kuartal II tahun 2020 yang diperkirakan akan mengalami kontraksi dan akan kembali membaik lagi hingga kuartal IV tahun 2020," tutupnya. Simak Video "Rupiah Keok Dihajar Dolar AS, Tembus Rp 14.500" [==] (das/dna) Sumber