bot

Jakarta - Bank Dunia (World Bank/WB) memprediksi pertumbuhan ekonomi global -5,2% selama tahun 2020. Hal tersebut akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekspor Indonesia. Bahkan, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Reza Yamora Siregar memprediksi dengan kondisi tersebut pertumbuhan ekspor RI selama tahun 2020 berada di posisi negatif. "Ekspor ini agak susah. Karena ekspor ini masih bergantung dengan kondisi ekonomi global. Ekspektasi untuk tahun ini masih negatif kalau perhitungan kasar kami," ungkap Reza dalam diskusi online Ngopi Teko, Rabu (10/6/2020). Reza mengatakan, meski net ekspor Indonesia masih cukup terjaga, namun jika melihat lebih dalam dapat dilihat pertumbuhan ekspor Indonesia sudah hancur. "Kalau di Indonesia kita harus melihat net ekspor, jadi ekspor dan impor. Kalau kita melihat performance dari impor kita juga masih sangat lemah. Jadi kalau kita bicara net ekspor, ekspor minus impor, kan posisi kita sudah cukup membaik ke sekitar 1,5% of GDP. Karena memang ekspor kita hancur, tapi impor kita lebih hancur lagi," imbuh Reza. Apalagi dengan kebijakan lockdown di beberapa negara demi mencegah penyebaran Corona. Dengan lockdown, ekspor Indonesia bisa semakin terhambat. "Ini akibat dari lockdown juga. Jadi kalau pun kita siap mengekspor tapi negara tujuan tutup ya nggak bisa juga. Lalu misalnya kita butuh impor pun kalau negara asal nggak bisa jalan ya nggak bisa juga. Jadi ini sulit. Tapi yang jelas karena hubungan dekat antara ekspor dan impor kita, dia korelasinya sangat tinggi. Jadi artinya kalau ekspor turun, impor kita juga turun, malah lebih berat, akibatnya net ekspor kita tidak membawa PDB kita. Kalau ekspor susah dalam kondisi ini, dan kita memang ekspektasi pertumbuhan ekspor masih dalam kurva negatif," pungkas Reza. Simak Video "China Dilanda Corona, Jokowi Minta Manfaatkan Peluang Ekspor" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria punya rasa waswas atas dibukanya pasar tradisional pada 15 Juni 2020 mendatang. Menurutnya pasar merupakan tempat paling rentan untuk terjadi penyebaran virus Corona (COVID-19). "Yang kita khawatirkan adalah pembukaan pasar. Jadi memang masyarakat kita di pasar ini yang paling rentan terjadinya penularan. Puncak dari semua yang kita khawatirkan justru ada di pasar, bukan di rumah ibadah, bukan di perkantoran, bukan di mal tapi di pasar yang paling rawan," kata Riza melalui telekonferensi, Rabu (10/6/2020). Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan prosedur tetap (protap) di pasar seperti wajib memakai masker, disiapkan wastafel untuk cuci tangan, pemeriksaan suhu tubuh, hingga membatasi kapasitas pasar hanya boleh 50%. "Sampai hari ini kita belum membuka pasar, nah yang nakal ini mohon maaf saudara-saudara kita pedagang kaki lima yang kurang memperhatikan dan memperdulikan inilah upaya kita untuk memberitahu sebaik mungkin," ucapnya. Riza berharap walaupun sudah dibuka nanti masyarakat dapat menahan untuk bepergian ke pasar. Dia menyarankan agar masyarakat mau berbelanja secara online. "Kami terus melakukan sosialisasi apabila bisa dilakukan dengan online, lakukan. Ibu-ibu ini rasanya kalau belanja nggak dipegang kurang resep katanya. Jadi apa-apa belanja harus dilihat, dipegang, kalau di online kurang. Inilah rasanya kita perlu edukasi sekarang, belanja itu bukan cuma kalengan tapi ikan, daging, sayuran, itu bisa dilakukan online," tegasnya. Pasar disebut sebagai pusat penyebaran virus Corona juga dikatakan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho. Untuk itu, dirinya minta kepada pemerintah untuk menerapkan protokol yang ketat dan jelas di pasar. "Sekarang itu belum ada pengawasan yang dilakukan secara komprehensif oleh Pemprov DKI, juga pembuatan batas physical distancing yang ada di pasar. Ini menjadi catatan karena pasar sampai sekarang menjadi pusat penyebaran COVID-19 yang signifikan, bukan hanya di Jakarta tapi juga di daerah-daerah lain," sebutnya. Simak Video "Wagub DKI Klaim Telah Tindak Pasar yang Abai Physical Distancing" [==] (ang/ang) Sumber

Jakarta - Melesatnya kepopuleran yang diraih aplikasi Zoom sepertinya karena kemudahan bagi pengguna untuk bergabung dalam panggilan video grup tanpa perlu mendaftar akun. Karena pada dasarnya host atau pembuat panggilan video grup di Zoom dapat mengirimkan sebuah tautan kepada orang yang ingin diundang dan mereka dapat mengkliknya untuk bergabung dalam panggilan video sebagai tamu. Seperti diketahui Zoom banyak digunakan untuk sekolah dan perkantoran jadi pastinya akan merepotkan bagi banyak orang mendaftar untuk sebuah akun. Dilansir detiKINET dari Ubergizmo saat ini tampaknya Google sedang mulai menerapkan fitur yang sama untuk aplikasi panggilan videonya yakni Google Duo. Seperti yang dicatat oleh Android Police, tampaknya pengguna Duo yang ingin meng-host panggilan video sekarang dapat melakukan dengan berbagi tautan . jadi bagi mendapatkan tautan tersebut dapat mengkliknya dan itu akan menampilkan aplikasi Duo dan mereka kemudian dapat bergabung dalam panggilan. Saat ini tampaknya fitur tersebut masih terbatas untuk untuk seluler karena panggilan video grup Duo masih belum mendukung untuk website. Google Duo tidak sendirian dalam mengimplementasikan fitur seperti itu, sebab platform Skype milik Microsoft sebelumnya juga telah menghapus sistem mendaftar sehingga memungkinkan pengguna untuk bergabung dalam panggilan melalui sebuah tautan. Simak Video "Selain Zoom, Ini Deretan Aplikasi Video Conference Lainnya" [==] (jsn/fay) Sumber

Jakarta - Pandemi COVID-19 membuat kondisi keuangan masyarakat tertekan. Karena itu pemerintah dan regulator keuangan mengeluarkan kebijakan untuk restrukturisasi untuk meringankan beban nasabah. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja mengungkapkan saat ini perbankan juga harus selektif dalam melaksanakan program restrukturisasi. Menurut Jahja, ada saja debitur nakal yang melakukan kamuflase kondisi keuangan. "Ada bahayanya restrukturisasi, misalnya ada meng-kamuflase yang tidak sangggup bayar menjadi tetap lancar. Padahal sebagai bank, internal kami terpaksa mendalami satu per satu keadaan nasabah," kata Jahja dalam video conference, Rabu (10/6/2020). Dia mengatakan perbankan juga harus jeli dan paham terkait masalah yang dialami dari setiap debitur, bagaimana kendala likuditas yang dialami dan bagaimana cara mereka bertahan. Selanjutnya, Jahja menekankan kepada manajemen untuk memperhatikan kondisi pencadangan di tengah proses restrukturisasi. Sebab hal tersebut dapat saja mempengaruhi NPL. "Pencadangan kami tetap kami buat normal tapi untuk NPL-nya, tak kami buat NPL. Kita tak berani tak mencadangkan sama sekali," ujar dia. Sekadar informasi pada pertengahan Mei 2020, BCA sedang memproses restrukturisasi kredit sekitar Rp 65 triliun hingga Rp 82,6 triliun. Angka tersebut setara dengan 10% hingga 14% dari keseluruhan portofolio kredit hingga kuartal I-2020 yang mencapai Rp 612,2 triliun. Simak Video "Sandi: Pemerintah Terjebak Dalam Pertumbuhan Ekonomi 5%" [==] (kil/dna) Sumber

Jakarta - PT PLN (Persero) mengeluarkan kebijakan untuk meringankan beban masyarakat yang tagihan listriknya jebol saat work from home (WFH). PLN mengizinkan pelanggannya mencicil tagihan listrik mereka. Kebijakan ini hanya berlaku bagi pelanggan yang biaya listriknya meningkat minimal 20% dari bulan sebelumnya. Mereka hanya perlu membayar tagihan sebesar bulan lalu ditambah 40% dari kenaikan tagihan listrik bulan Juni ini, lalu sisanya dibagi rata dalam 3 bulan ke depan. Diharapkan, skema tersebut dapat mengurangi beban pelanggan yang tagihan listriknya meningkat tajam. Lalu, sudah tepatkah kebijakan tersebut diterapkan di tengah pandemi Corona saat ini? Menurut Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi kebijakan yang diberlakukan PLN itu sudah memenuhi standar internasional. Berbagai negara maju, menurutnya sudah memberlakukan kebijakan serupa di tengah krisis seperti sekarang ini. "Tindakan PLN memberikan installments (angsuran) ini sesungguhnya sudah sesuai dengan standar internasional, sudah diterapkan juga di berbagai negara maju," kata Fahmi kepada detikcom, Rabu (10/6/2020). Fahmi mencontohkan, saat dirinya dulu mengenyam pendidikan di Australia, dirinya bisa mengajukan fasilitas mencicil bayar listrik saat tagihan tiba-tiba membengkak tanpa disadari. "Waktu saya sekolah di Australia, saat pertama datang bertepatan dengan musim dingin, sehingga heather (pemanas) menyala 24 jam. Akibatnya tagihan listrik saya membengkan. Lalu, saya ajukan fasilitas cicilan selama 6 bulan dan disetujui," ungkapnya. Ia menjelaskan bahwa kenaikan listrik yang terjadi pada pelanggan saat ini bukan disebabkan oleh kenaikan tarif listrik. Kenaikan tagihan listrik yang terjadi murni karena memang ada penambahan konsumsi listrik dari pelanggan selama work from home (WFH). "Membengkaknya tagihan pelanggan disebabkan oleh WFH yang kemudian memicu peningkatan pemakaian listrik," ungkapnya. Selain itu, karena PLN melakukan metode penghitungan rata-rata pemakaian pelanggan selama 3 bulan terakhir. Metode ini bisa saja keliru. Namun, menurutnya metode ini dibenarkan secara internasional. "Karena selama pandemi COVID-19, PLN memutuskan tidak memeriksa langsung meteran listrik di rumah-rumah pelanggan. PLN menggunakan data rata-rata pemakaian dalam 3 bulan terakhir yang cenderung meningkat, tapi ini sudah sesuai dengan standar internasional," sambungnya. Untuk itu, PLN diminta segera membentuk satuan tugas (satgas) yang tanggap merespons keluhan pelanggan terkait tagihan listrik mereka. Simak Video "Bisakah PLN Tunda Tagihan Listrik Warga yang Tak Mampu Saat Pandemi?" [==] Sumber

Jakarta - Ekonom senior Rizal Ramli menjawab tantangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta agar para pengkritik utang pemerintah menemui dirinya. Pria yang akrab disapa RR itu mau berdebat dengan Luhut mengenai persoalan utang. Tak hanya Luhut, RR ingin semua tim ekonomi pemerintah ikut dalam debat tersebut. Jika kalah, Rizal Ramli berjanji berhenti mengkritik kebijakan pemerintah. Hal itu disampaikan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi yang mewakili Rizal Ramli. "Rizal Ramli ini kan bukan tokoh kaleng-kaleng. Ketika dia mau keluar menentang kabinet tim ekonomi itu harus ada apa yang dipertaruhkan. Jadi kemarin Rizal Ramli bersedia kalau dia kalah dia tidak akan mengkritik kebijakan ekonomi pemerintahan. Tetapi kalau tim ekonomi (Presiden) Joko Widodo yang kalah, dia minta semua menteri itu untuk mundur," kata Adhie di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2020). Melalui hal tersebut, Rizal semata ingin mengingatkan pemerintah bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan. "Jadi itu pertaruhannya sehingga masyarakat juga, publik juga melihat bahwa kebijakan ini sungguh-sungguh memperhitungkan rakyat atau tidak. Jadi dengan demikian kan akan lahir tradisi setiap kebijakan pemerintah itu mempertaruhkan nasib rakyat dan nasib pembuat kebijakan," jelasnya. Bendahara Umum ProDem Adam Wahab yang rencananya akan mempromotori debat tersebut mengatakan akan ada juri yang menentukan siapa pemenang debat tersebut. "Setiap debat ada juri karena akan ditentukan debat itu siapa yang unggul. Jadi juri itu nanti saya minta dari kedua belah pihak. Kalau dari Pak Luhut Binsar Panjaitan setuju, saya minta tim dari dia dan tim dari Bang Rizal bertemu dengan saya dan tim saya untuk memformulasikan format. Tapi biar fair saya minta nama-nama juri dari mereka (pemerintah) dan nama-nama juri dari pihak Bang Rizal. Dan nanti akan ada juga juri dari saya," jelasnya. Dia melanjutkan bahwa rencananya debat ini akan dilaksanakan pada 24 Juni. Pihaknya akan berkirim surat ke kementerian yang dipimpin Luhut terkait kebersediaan Rizal Ramli menjawab tantangan Luhut. Untuk tempatnya menunggu konfirmasi dari pihak Luhut. "Tanggal 24 acara debat akan berlangsung, tinggal menunggu konfirmasi dari pihak Luhut Binsar Pandjaitan," tambahnya. Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar pengkritik utang pemerintah untuk menemui dirinya. Dia pun meminta agar hal itu tidak hanya dibicarakan di media sosial saja. "Jadi kalau ada yang mengkritik kita, kita juga pengin ketemu. Jadi jangan media sosial aja," katanya dalam webinar Selasa lalu (2/6/2020). Simak Video "Rizal Ramli Sebut BPJS Dibentuk Dengan Keterpaksaan" [==] (toy/eds) Sumber

Jakarta - PT PLN (Persero) memastikan tidak ada kenaikan tarif listrik dalam perhitungan tagihan rekening listrik bulan Juni 2020. Kenaikan tagihan listrik lebih disebabkan oleh adanya peningkatan penggunaan listrik pada saat adanya pandemi virus corona atau COVID-19. Menurut PLN, pada saat itu diberlakukan PSBB, ditambah bertepatan dengan bulan puasa yang secara statistik terjadi kecenderungan kenaikan pemakaian oleh pelanggan. Perhitungan tagihan listrik terdiri dari dua komponen utama, yaitu pemakaian yang dikalikan dengan tarif listrik. PLN pun menegaskan sejak tahun 2017 tarif listrik tidak mengalami kenaikan. "Kami mendengar dan memahami pelanggan yang mengalami kenaikan tagihan listrik. Namun kami pastikan bahwa tidak ada kenaikan tarif, tarif listrik tetap sejak 2017. PLN juga tidak memiliki kewenangan untuk menaikan tarif listrik," tutur Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan, Bob Saril dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2020). PLN juga memastikan tidak melakukan subsidi silang dalam pemberian stimulus COVID-19 kepada pelanggan 450 VA dan 900 VA bersubsidi. Sebab stimulus yang diberikan berasal dari pemerintah. "Stimulus COVID-19 murni pemberian pemerintah bukan PLN. Dan kami tidak bisa melakukan subsidi silang. Kami juga diawasi oleh Pemerintah, DPR, BPK, dan BPKP, sehingga tidak mungkin kami melakukan subsidi silang," tambah Bob. PSBB yang diberlakukan dalam rangka menekan pandemi COVID-19 menyebabkan PLN tidak melakukan pencatatan meter, sehingga tagihan bulan April menggunakan perhitungan rata-rata pemakaian 3 bulan sebelumnya. Kemudian, pada bulan April baru 47% petugas PLN melakukan pencatatan meter untuk tagihan bulan Mei akibat kebijakan PSBB masih diberlakukan di beberapa daerah. Sementara pada bulan Mei hampir 100% dari pelanggan didatangi petugas untuk catat meter untuk rekening bulan Juni. Sehingga tagihan rekening bulan Juni merupakan tagihan riil ditambah dengan selisih pemakaian bulan sebelumnya, yang dicatat menggunakan rata-rata tiga bulan sebelumnya. "Penggunaan rata-rata tiga bulan, tidak lain adalah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Penggunaan rata-rata tiga bulan ini juga menjadi standar pencatatan di seluruh dunia ketika petugas tidak dapat melakukan pencatatan meteran," terangnya. Simak Video "Bisakah PLN Tunda Tagihan Listrik Warga yang Tak Mampu Saat Pandemi?" [==] (das/ara) Sumber

Jakarta - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menyetujui pembagian dividen sebanyak Rp 3,65 triliun atau sebanyak 90% dari total laba bersih perusahaan tahun 2019 sebesar Rp 4,1 triliun. Lalu, bagaimana kondisi kas perusahan? Direktur Utama PTBA Arviyan Arifin mengklaim, rasio pembayaran dividen tersebut merupakan terbesar dalam sejarah PTBA. "Dari hasil kinerja kita 2019 yang tadi pemegang saham memutuskan pay out ratio 90% pada RUPS 2020 untuk laba kita di 2019. Tentunya ini merupakan dividen pay out ratio terbesar dalam sejarah PTBA, dan barang kali juga dalam sejarah BUMN atau perusahaan publik yang listing di bursa sekitar Rp 3,6 triliun," jelasnya dalam teleconference, Rabu (10/6/2020). Lanjutnya, pembagian dividen sebanyak 90% ini merupakan pertimbangan pemegang saham mayoritas. Di mana, pemegang saham mayoritas PTBA saat ini ialah PT Inalum (Persero) yang merupakan holding pertambangan BUMN. "Ini adalah domain pemegang saham untuk memutuskan dividen pay out ratio 90% tentunya ini terkait kebutuhan pemegang saham mayoritas kita dalam hal ini Inalum," jelasnya. Terangnya, likuiditas perusahaan tercatat cukup baik dalam baik dalam beberapa tahun terakhir. Ia juga mengatakan, dengan pembayaran dividen ini posisi kas PTBA masih besar. "Sebagai informasi posisi kas kita hampir sekitar Rp 8 triliun, kalau tadi saya katakan dividen yang kita berikan Rp 3,6 triliun tentunya posisi kas kita cukup besar walaupun sudah dibayarkan dividen sebesar Rp 3,6 triliun," ujarnya. Simak Video "Terima Bantuan, Erick Thohir Gandeng BUMN Salurkan ke Tenaga Medis" [==] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - PT PLN (Persero) kembali menanggapi soal gaduhnya masyarakat yang mengeluhkan lonjakan tagihan listrik. Dari kegaduhan itu muncul isu PLN menerapkan subsidi silang di balik lonjakan tagihan listrik. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril memastikan PLN tidak melakukan subsidi silang dalam pemberian stimulus COVID-19 kepada pelanggan 450 VA dan 900 VA bersubsidi. Sebab stimulus yang diberikan berasal dari pemerintah. "Stimulus COVID-19 murni pemberian pemerintah bukan PLN. Dan kami tidak bisa melakukan subsidi silang. Kami juga diawasi oleh Pemerintah, DPR, BPK, dan BPKP, sehingga tidak mungkin kami melakukan subsidi silang," tegas Bob dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/6/2020). Dia juga memastikan tidak ada kenaikan tarif listrik dalam perhitungan tagihan rekening listrik bulan Juni 2020. Kenaikan tagihan listrik lebih disebabkan oleh adanya peningkatan penggunaan listrik pada saat adanya pandemi virus corona atau COVID-19. Menurut PLN, pada saat itu diberlakukan PSBB, ditambah bertepatan dengan bulan puasa yang secara statistik terjadi kecenderungan kenaikan pemakaian oleh pelanggan. Berlanjut di halaman berikutnya. Simak Video "Bisakah PLN Tunda Tagihan Listrik Warga yang Tak Mampu Saat Pandemi?" [==] Sumber

Jakarta - Ketua Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyatakan bahwa usai pemerintah memutuskan kembali membuka 9 sektor perekonomian ke publik secara bertahap, banyak hal positif muncul. Hal ini disampaikan Doni saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi kantor BNPB. Hal positif tersebut adalah rupiah yang langsung menguat. Bahkan, Doni menyebut Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebutkan cadangan devisa terjaga tetap di atas Rp 130 miliar. "Kemudian setelah sektor ekonomi kita sampaikan ke publik maka kita lihat ada hal yang positif. Rupiah langsung menguat Bapak Presiden, dan juga menurut Gubernur Bank Indonesia, cadangan devisa kita tetap berada di atas Rp 130 miliar," jelas Doni dikutip dari akun YouTube BNPB, Rabu (10/6/2020). Kemudian, Doni mengatakan salah satu kajian lembaga internasional, Politico, menyebut bahwa posisi Indonesia saat ini cukup baik. "Salah satu kajian dari Politico salah satu lembaga menempatkan Indonesia pada posisi yang relatif cukup bagus," ungkap Doni. Dia mengatakan, saat ini meski banyak peningkatan kasus di Indonesia, banyak juga daerah yang status risiko penularan virus Corona rendah. Dia menyatakan momentum ini harus dijaga, salah satunya adalah mengawal ketat daerah dengan risiko yang tinggi. "Nah inilah yang sekarang kita jaga, momentum ini, ada beberapa daerah mengalami peningkatan tetapi kita yakin pembagian tugas antara pusat dan daerah sudah semakin baik, dan kami sesuai perintah Bapak Presiden daerah-daerah yang relatif berisiko tinggi tetap kami kawal," kata Doni. Simak Video "Doni Monardo: 1,6 Juta Orang Kena PHK, Jokowi Minta Bansos Dimulai" [==] (ara/ara) Sumber

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah akan memberikan insentif untuk pemerintah daerah (Pemda) yang kawasannya masuk zona hijau. Hal ini dilakukan untuk mendorong agar seluruh daerah menerapkan protokol kesehatan sehingga tidak ada gelombang II Corona. "Kemarin sudah rapat dengan Gugus Tugas dan Pemerintah Daerah, pemerintah akan memberikan bonus bagi daerah-daerah yang masuk di (zona) kuning atau hijau sehingga ini menjadi insentif agar seluruh protokol ini dilaksanakan dan tidak menimbulkan secondary wave," kata Airlangga melalui telekonferensi, Selasa (9/6/2020) malam. Protokol tersebut antara lain setiap Pemda di daerah masing-masing menerapkan kewajiban cuci tangan, memakai masker, isolasi mandiri, dan pengecekan suhu di setiap tempat. "Ini penting dan kuncinya jaga jarak dan pakai masker di tempat-tempat umum. Pemda didorong untuk melakukan disinfektan secara periodik di setiap waktu tertentu," ucapnya. New normal ini akan menjadi tahapan sampai vaksin COVID-19 ditemukan. Dengan begitu, masyarakat bisa tetap produktif namun tetap aman dari virus mematikan tersebut. "Tagline dari Bapak Presiden adalah masyarakat produktif dan aman dari COVID-19. Ini rumusnya jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dan menjaga imunitas," tegasnya. Di setiap industri sendiri telah menyiapkan protokol khusus agar bisnis bisa tetap berjalan saat new normal. Airlangga menyebut ada beberapa kawasan yang aman untuk new normal seperti Karawang-Bekasi. "Khusus setiap industri mempunyai protokol tersendiri dan ini khusus di industri kita ketahui berdasarkan pengalaman PSBB ini termasuk sektor yang dibuka, tidak ditutup 11 sektor. Di kawasan seperti Jababeka, Karawang, Bekasi, relatif aman tidak menimbulkan krisis atau gangguan kesehatan di wilayah tersebut sehingga itu jadi contoh untuk new normal baru," ungkapnya. Simak Video "Cetak APD 17 Juta Per Tahun, Airlangga: Indonesia Bisa Ekspor" [==] (ara/ara) Sumber

Follow detikFinance Rabu, 10 Jun 2020 13:47 WIB Foto Bisnis Robby Bernardi - detikFinance Pekalongan - Selama kurun waktu April hingga Juni, harga bawang merah di Pekalongan belum juga turun. Harga bawang merah per kilogram (kg) masih bertahan di level Rp 52.000. Foto 1 dari 5 Selama kurun waktu April hingga Juni, harga bawang merah di Kabupaten Pekalongan, belum juga turun. Harga bawang merah per kilogram (kg) masih bertahan di level Rp 52.000. Sebelumnya, bawang merah lokal dipatok Rp 25.000 per kg. Baca Juga detikNews 2 Arca Tanpa Kepala Ini Ada di Rumah Warga Klaten, Begini Kondisinya detikNews Naik 66 Peringkat, UGM Kini Ranking 254 Dunia versi QS WUR 2021 detikNews Siap Sambut Kedatangan Mahasiswa, Kades di Sleman Ini Pantau 3.000 Kos-kosan detikNews Begini Cara Terminal Tirtonadi Solo Kurangi Beban Tagihan Listrik detikNews Jumlah Pengambil Hasil Ujian untuk PPDB di Klaten Dibatasi detikNews Update Corona Jateng 10 Juni: 1.792 Positif, 920 PDP Meninggal detikNews Ini Masker Kumis Wali Kota Solo yang Bikin Heboh detikNews Lutung Jawa Nyasar ke Permukiman Warga Sumber

Jakarta - PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) pada Januari-Maret 2020 mencatatkan laba Rp 371 miliar. Angka ini naik 892% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. "Dengan kenaikan itu, laba per saham juga meningkat 891,72% dari Rp 19,44 pada kuartal I tahun 2019 menjadi Rp 192,79 pada kuartal I tahun 2020," kata Presiden Direktur Astra Agro Santosa dalam keterangannya, Rabu (10/6/2020). Kenaikan laba bersih perusahaan pada kuartal I-2020 ini didorong oleh peningkatan rata-rata harga jual minyak kelapa sawit sebesar 45% menjadi Rp 9.037/kg. Pada periode yang sama, pendapatan bersih Astra Agro naik 13,3% dari Rp 4,23 triliun menjadi Rp 4,80 triliun. "Faktor cuaca mempengaruhi produksi TBS pada kuartal pertama tahun ini," kata Santosa. Dari aspek operasional, pada kuartal I-2020, produksi TBS Astra Agro turun 8,5% dari 1,21 juta ton menjadi 1,1 juta ton. Produksi minyak sawit mentah (CPO) turun 14,6% dari 415 ribu ton menjadi 354 ribu ton. Produksi olein meningkat 20,9% dari 83,6 ribu ton menjadi 101,1 ribu ton. Untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan sepanjang tahun 2020, Astra Agro menerapkan rencana strategis antara lain melanjutkan program intensifikasi, mekanisasi dan automasi melalui penerapan inovasi teknologi. Selain itu, Astra Agro juga melakukan penelitian untuk mengembangkan benih unggul dan aplikasi terapannya, serta melanjutkan operasi industri hilir juga menggulirkan program peremajaan tanaman (replanting). Dalam meningkatkan volume penjualan, Astra Agro terus melakukan pengembangan kerja sama dengan kebun masyarakat sekitar. Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola bisnis yang berkelanjutan dengan menjalankan empat pilar Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yakni pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lingkungan. Tahun 2019 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi industri kelapa sawit. Harga CPO turun signifikan dan sempat menyentuh level terendah yaitu US$ 497/ton pada awal semester II tahun 2019. Selain itu, produktivitas kelapa sawit juga menurun akibat dampak musim kemarau panjang tahun 2018 serta El Nino ringan di wilayah Indonesia pada tahun 2019. Harga CPO yang membaik selama 2 bulan terakhir tahun 2019 memberikan sinyal positif bagi industri kelapa sawit, diikuti dengan penerapan program mandatori B30 dari pemerintah Republik Indonesia yang berdampak positif terhadap daya serap minyak sawit di dalam negeri. Dalam RUPST 2020, para pemegang saham Astra Agro menyetujui laporan tahunan 2019, termasuk pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2019, penetapan penggunaan laba bersih Perseroan, dan perubahan susunan pengurus Perseroan (Dewan Komisaris). Santosa mengatakan, turunnya harga CPO sepanjang tahun 2019 mempengaruhi kinerja perusahaan. "Pendapatan Astra Agro pada periode tahun 2019 turun 8,5% dari Rp 19,08 triliun menjadi Rp 17,45 triliun. Laba bersih Astra Agro pada tahun 2019 sebesar Rp 211 miliar," kata Santosa. Berlanjut di halaman berikutnya. Sumber

Jakarta - Pandemi virus Corona (COVID-19) memaksa dunia usaha untuk beradaptasi agar tetap produktif. Begitu juga dengan pelaku usaha restoran yang harus menyiapkan protokol khusus agar para pelanggannya tetap merasa aman jika hendak makan di tempat atau dine-in. Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bidang Restoran Emil Arifin mengatakan, masing-masing restoran punya protokol pencegahan COVID-19 yang berbeda. "Sistem pelayanannya kan berbeda-beda. Jadi mereka punya cara yang berbeda-beda," tutur Emil kepada detikcom, Rabu (10/6/2020). Ia mencontohkan protokol kesehatan di restoran masakan padang. Emil mengatakan, cara pelayanan di restoran tersebut kini tak lagi sama. "Banyak adaptasi yang dilakukan ke cara baru. Di restoran Padang itu modelnya etalase, pengunjung tinggal tunjuk mau menu apa. Jadi nggak ada lagi penyajian semua menu di meja, dibawa banyak-banyak. Jadi dia pilih, makan, lalu bayar. Nah ada juga restoran padang yang sekarang pakai menu, pelanggan memilih, lalu bayar," kata Emil. Kemudian di restoran prasmanan memiliki cara yang berbeda juga dalam menerapkan protokol pencegahan Corona. Kini, pengunjung di restoran prasmanan tidak lagi melayani diri sendiri atau selfserve. "Sekarang nggak mengambil makanan sendiri, disajikan. Ada juga yang orang datang, dia milih, lalu petugasnya yang mengambilkan. Dia nggak mengambil sendiri, jadi setiap lauk pauk ada petugasnya di situ yang pakai face shield, masker, sarung tangan. Lalu ada yang tinggal tunjuk karena makanannya di etalase, dia mau apa, diambilkan. Jadi nggak selfserve lagi, sudah nggak ada," papar Emil. Sementara, untuk restoran pada umumnya kini membatasi kapasitas tiap meja. Hal ini dilakukan demi mematuhi ketentuan physical distancing. "Sekarang kan yang penting jaraknya sudah ditetapkan 1 meter. Jadi kalau 1 meja muat 4 ini cuma muat 3. Di ujung kiri satu, ujung kanan 1, sama tengah," jelas dia. Namun, menurut Emil ketentuan itu tak seluruhnya diterapkan di restoran yang menghidangkan masakan Arab Saudi. "Restoran Arab itu mejanya besar, jadi pelanggan sudah sangat berjarak duduknya. Karena restoran Arab itu kan menunya besar, sehingga piringnya besar-besar. Mejanya itu 120 cm lebarnya," urai Emil. Tetapi, restoran Arab pun punya beberapa jenis. Sehingga, protokol pencegahan Coronanya pun berbeda lagi. "Nah ada yang duduk di bawah, di 1 ruangan kotak. Kalau ini sekarang dibatasi 1 ruangan, misalnya kapasitas 8 orang, kini hanya 4 orang. Nah itu kan nggak pakai meja, jadi makan itu lesehan. Tapi biasanya kan itu 1 keluarga, dia 1 rumah dan 1 mobil, jadi nggak ada masalah biasanya," terangnya. Lalu, Emil menuturkan kini pemberian menu kepada pelanggan pun sedikit berubah. "Sekarang menu ada yang pakai kertas jadi sekali buang. Ada juga yang dilaminating semua. Jadi pramusaji sebelum memberikan ke customer dia disinfektan, lalu setelah customer pilah-pilih, dikembalikan, lalu disinfektan lagi," imbuh dia. Secara keseluruhan, Emil memastikan restoran anggota PHRI sudah menyiapkan protokol khusus dan akan diterapkan secara ketat. "PHRI membuat versi sendiri berdasarkan masukan-masukan, dan juga acuan dari Kemenkes dan WHO. Ini kita sampaikan juga kepada Kemenparekraf. Saya kira itu sudah cukup bagus," tutup Emil. Simak Video "Bagaimana Penerapan Skema New Normal di KRL?" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Bumi merupakan planet yang sempurna untuk kehidupan. Tapi ada beberapa tokoh terkenal yang meramalkan masa depan suram planet ini sehingga manusia harus berpindah ke planet lain atau ke antariksa. Berikut di antaranya: 1. Stephen Hawking Mendiang Stephen Hawking, ilmuwan terkenal Inggris, termasuk getol memperingatkan bahwa Bumi makin tidak kondusif. Ia pernah mengatakan manusia harus meninggalkan planet Bumi dalam 100 tahun ke depan agar selamat, ke planet lain yang memungkinkan untuk dihuni. "Saya sangat yakin bahwa kita harus mulai mencari planet alternatif untuk habitat yang memungkinkan. Kita sudah kehilangan banyak ruang di bumi dan harus melakukan terobosan teknologi yang mencegah kita hidup di mana saja di alam semesta ini," katanya. Sosok yang kisahnya diangkat menjadi sebuah film berjudul The Theory of Everything ini berpendapat bahwa Bumi telah kehabisan waktu. "Seluruh manusia harus meninggalkan planet ini untuk selamat dari terjangan perubahan iklim, penyakit epidemik, populasi yang membludak, hingga jatuhnya asteroid," katanya. Pernyataan tersebut merujuk pemanasan global berpotensi meningkatkan suhu Bumi hingga dapat mencairkan pulau es seperti Greenland. Lalu, populasi Bumi sudah tembus 7,3 Miliar, dengan penyakit-penyakit yang dapat mengancam seluruh penduduk. Para peneliti menurut dia harus memulai rencana untuk mencari rumah berikutnya bagi manusia mengingat kerusakan yang sudah dilakukan manusia kepada Bumi. "Saya percaya bahwa kita sudah sampai pada tahap di mana kita tidak bisa kembali lagi. Bumi sudah terlalu kecil bagi seluruh manusia. Populasi global yang terus meningkat menjadi alarm bahwa kita sedang mengarah pada kehancuran kita sendiri," ujarnya. Stephen Hawking mengatakan bahwa NASA, SpaceX milik Elon Musk, hingga Blue Origins kepunyaan Jeff Bezos menjadi tiga terdepan dalam menginisiasi era baru penjelajahan antariksa. Sumber

Pengenaan sanksi karena perusahaan menyerahkan premi lebih dari 30 hari == JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi pembatasan kegiatan usaha kepada PT Anugerah Bersama Berkah Abadi. Pengenaan sanksi tersebut karena perusahaan menyerahkan premi kepada perusahaan asuransi melebih 30 hari kerja. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) I Anggar Budhi Nuraini mengatakan pengenaan sanksi tersebut juga karena perusahaan masih terdapat outstanding premi yang belum dibayarkan. “Perusahaan belum memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) POJK 70/POJK.05/2016,” ujarnya dalam keterangan tulis, Rabu (10/6). Anugerah Bersama Berkah Abadi dilarang melakukan jasa ke perantaraan asuransi sampai dengan diselesaikannya penyebab dikenakannya sanksi tersebut. Namun perusahaan juga tetap harus melaksanakan kewajiban jatuh tempo. Anugerah Bersama adalah perusahaan yang bergerak pada bidang pialang asuransi. Adapun keputusan ini sesuai dengan keputusan surat nomor S-62/NB.1/2020 OJK tanggal 28 April 2020. Sumber

Jakarta - Banyak orang telah mengajukan tuntutan hukum kepada Apple untuk semua jenis keluhan. Namun untuk tuntutan terbaru ini bisa jadi menjadi salah satu tuntutan hukum terliar yang dihadapi Apple. Pasalnya seorang pria asal Missouri, Amerika Serikat menuntut Apple meminta ganti rugi dengan angka yang fantastis bayangkan ia meminta senilai USD 1 triliun atau sekitar Rp 14 kuadriliun! Dilansir detikINET dari Ubergizmo awalnya pria yang bernama Reavon Parker ini mendatangi Apple Store di St Louis Galleri untuk mengeluhkan perangkat selulernya yang tak berfungsi. Petugas toko Apple pun memperbaiki perangkat namun karena petugas ini mengetahui jika ponsel milik Parker ini adalah ponsel pertama yang memiliki fitur baru ia mencoba menipu dan menyimpannya. Ini bukanlah tuntutan hukum pertama Parker terhadap Apple. Sebelumnya ia pernah menggugat atas perbaikan iPhone dengan masalah seperti hilangnya pengaturan ponselnya, pengaturan ulang kata sandi, dan juga harus mengunduh ulang pembelian dari App Store. Parker sebelumnya juga mengklaim bawa ia telah menemukan fitur GroupFaceTime dan sedang mencari kompensasi untuk hal itu. Atas tuntutan Parker ini apakah Apple akan menanggapi gugatan ini atau seberapa seriusnya kasus ini. Atau mungkin Parker hanya berusaha membuat Apple menanggapi keluhannya. Meski demikian harga ganti rugi yang dituntut Parker senilai USD 1 triliun adalah angka yang fantastis. Bahkan perusahaan sekelas Samsung gagal mendapatkan ganti rugi dari Apple saat mereka beradu hukum pada tahun lalu. Simak Video "Jelajahi Dunia Apple di iBoxing Week 2020" [==] (jsn/fay) apple hukum apple Sumber

Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir kembali merombak pejabat perusahaan pelat merah. Kali ini, ialah PT Bukit Asam Tbk atau PTBA. Dalam keterangannya PTBA, Rabu (10/6/2020), perombakan ini telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemegang saham menyetujui pengangkatan Hadis Surya Palapa sebagai direktur operasi dan produksi menggantikan Suryo Eko Hadianto. Selain itu, hasil RUPS mengangkat E Piterdono HZ, Carlo Brix Tewu, dan Irwandy Arif sebagai komisaris menggantikan Robert Heri, Taufik Madjid dan Soenggoel Pardamean Sitorus. Andi Pahril Pawi diangkat sebagai komisaris independen menggantikan Heru Setyobudi Suprayogo. Lebih lanjut, RUPS juga menyetujui pembagian dividen sebesar RP 3,65 triliun. "Jumlah dividen tunai yang dibagikan ini merupakan 90% dari total laba bersih perusahaan tahun 2019 sebesar Rp 4,1 triliun," bunyi keterangan tersebut. Kemudian, RUPS juga menyetujui laporan tahunan direksi mengenai keadaan dan jalannya perseroan selama tahun buku 2019, disahkannya laporan tahunan termasuk laporan keuangan program kemitraan dan bina lingkungan tahun buku 2019, serta ditetapkannya tantiem untuk direksi dan dewan komisaris perseroan tahun buku 2019 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya tahun buku 2020. Simak Video "Erick Thohir: Banyak Pihak Swasta Akali BUMN!" [==] (acd/fdl) Sumber

Jakarta - Mira Robotics startup asal Jepang, mengembangkan sebuah robot yang dinamai Ugo untuk memperkuat tenaga kerja di Jepang yang semakin menipis. Namun ketika ancaman virus Corona melanda mereka menawarkan mesinnya tersebut sebagai alat untuk memerangi wabah COVID-19. "Virus Corona telah menciptakan kebutuhan akan robot karena mereka dapat mengurangi kontak langsung antara manusia," ujar Kent Matsui CEO Mira Robotics yang dilansir dari Reuters. Fitur terbaru dari robot ini dapat dikendalikan dari jarak jauh serta kemampuan tangannya yang menggunakan sinar ultraviolet untuk membunuh virus pada gagang pintu. Penurunan populasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menyebabkan penyusutan jumlah tenaga kerja lebih dari setengah juta orang per-tahun serta minat yang enggan untuk membawa tenaga kerja asing memicu pengembangan robot di Jepang. Meningkatnya virus Corona dapat memajukan pekerjaan pengembangan robot. Mira Robotics Ugo memiliki sepasang lengan robot yang dapat disesuaikan tingginya yang terpasang di atas roda. Ia bisa dioperasikan dari jarak jauh melalui koneksi nirkabel (wireless) dengan laptop dan pengontrol game. Laser pengukur jarak yang dipasang di pangkalan membantu navigasi. Sementara panel di bagian atas menampilkan mata untuk memberikan penampilan yang lebih ramah. Dikatakan Matsui dibutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk mempelajari cara menggunakan robot ugo dengan setiap operator yang mampu mengendalikan sebanyak empat mesin. Robot Ugo bisa disewa sekitar harga USD 1.000 atau sekitar Rp 14 jutaan perbulannya. Dengan robot ini bisa digunakan sebagai penjaga keamanan, melakukan inspeksi peralatan dan membersihkan toilet dan area lain di gedung perkantoran. Startup Matsui yang baru berusia dua tahun sejauh ini hanya memiliki satu Ugo yang beroperasi di gedung perkantoran di Tokyo. Simak Video "Robot-robot Ini Bantu Manusia: Upacara Kelulusan hingga Bikin Disinfektan" [==] (jsn/fay) Sumber

Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong para eksportir dalam negeri berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk segera menanggapi tuduhan dumping dari sembilan negara mitra dagang Indonesia. Para eksportir yang lazimnya memiliki detail data terkait harga dari setiap produk ekspor yang dituduhkan dumping bisa mementahkan tuduhan itu. "Untuk menjaga hubungan baik dan kerja sama perdagangan dengan sembilan negara mitra dagang, eksportir Indonesia tak harus konfrontatif," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (10/6/2020). "Langkah atau pendekatan yang perlu segera dilakukan adalah membangun dialog dengan otoritas atau komisi anti-dumping dari masing-masing sembilan negara itu. Dialog sangat perlu untuk mendapatkan kejelasan masalah, atau mempertanyakan dan meminta bukti-bukti yang melandasi tuduhan dumping itu," imbuhnya. Sembilan negara yang menuduh Indonesia melakukan dumping dan safeguard (menerapkan kebijakan pengamanan) adalah Amerika Serikat, India, Ukraina, Vietnam, Turki, Uni Eropa, Filipina, Australia dan Mesir. Sembilan negara dimaksud menginisiasi 16 tuduhan atas produk ekspor Indonesia, meliputi mono sodium glutamat, baja, aluminium, kayu, benang tekstil, bahan kimia, matras kasur dan produk otomotif. Mantan Ketua DPR RI ini menegaskan ketika dinamika perekonomian global nyaris stagnan akibat pandemi COVID-19 seperti saat ini, merawat kerja sama perekonomian atau perdagangan dengan semua negara mitra jauh lebih penting dan strategis. Aspek positif dari tuduhan dumping itu menjadi bukti bahwa masih ada permintaan atas sejumlah komoditi ekspor Indonesia oleh sejumlah negara. "Sisi positif itulah yang harus dirawat. Terutama karena ekspor dan investasi Indonesia diperkirakan tumbuh negatif selama pandemi global COVID-19. Saya berharap para eksportir dan Kementerian Perdagangan segera berkomunikasi dengan komisi anti-dumping dari masing-masing sembilan negara itu. Cari data atau bukti tentang seberapa jauh produk ekspor Indonesia telah merusak atau menyebabkan kerugian bagi industri di negara-negara itu,"" kata Bamsoet. Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, sembilan negara tersebut sebenarnya bisa menempuh cara lain untuk menangkal masuknya produk ekspor yang diduga dumping harga. Antara lain memberlakukan atau menerapkan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD), sehingga harga produk impor yang diduga dumping menjadi jauh lebih mahal dari produk lokal. Penerapan BMAD sudah menjadi kesepakatan anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). "Namun, saya menduga kemungkinan volume produksi industri sejenis di dalam negara bersangkutan tidak mampu memenuhi permintaan pasar atau konsumen. Sehingga para importir di negara-negara itu berupaya memenuhi kebutuhan dengan mendatangkan produk-produk dari Indonesia karena harganya yang kompetitif," pungkas Bamsoet. Simak Video "Jokowi Minta Pengusaha Memanfaatkan Perang Dagang AS-China" [==] (ega/hns) Sumber

Jakarta - Sebanyak 10 perusahaan tercatat di Indonesia dinyatakan masuk dalam kategori ASEAN Asset Class (aset berkelas) yang dinilai memiliki tata kelola perusahaan yang baik dan layak dilirik kalangan investor global. Hasil penilaian Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS) dari 100 Perusahaan Tercatat (Publicly Listed Companies/PLCs) dengan kapitalisasi pasar paling besar di tiap negara menunjukkan bahwa tingkat praktik tata kelola yang baik dan pengungkapan lebih dipengaruhi oleh sikap dari manajemen puncak dibanding ukuran perusahaan tercatat tersebut. "ACGS dibuat dalam rangka mendukung upaya untuk meningkatkan kepercayaan investor atas kualitas perusahaan di regional ASEAN. Hasil penilaian ASEAN Asset Class tahun 2019 yaitu untuk tahun buku yang berakhir pada tahun 2018, terdapat 10 perusahaan tercatat Indonesia yang masuk dalam daftar ASEAN Asset Class, dengan nilai 97,5 ke atas, dan terdapat peningkatan sebesar 25% jika dibandingkan pada tahun 2017 yaitu sebanyak 8 perusahaan tercatat," terang Corporate Governance Expert (CG Expert) Angela Simatupang dalam keterangannya Rabu (10/6/2020). Angela menambahkan untuk peringkat ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) Indonesia yang dinilai dua tahunan secara rata-rata menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 0,3%, dari 70,59 pada tahun 2017 menjadi 70,8 pada tahun 2019. Skor tertinggi meningkat sebesar 3,9%, dari 109,61 menjadi 113,84. Namun, skor terendah menurun sebesar 8,12%, dari 40,9 menjadi 37,58. Ia menjelaskan tujuan dari ASEAN Corporate Governance Initiative yang diperkenalkan oleh ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) antara lain meningkatkan standar dan praktik tata kelola perusahaan terbuka di ASEAN, memberikan visibilitas internasional yang lebih baik mengenai perusahaan terbuka di ASEAN yang memiliki tata kelola yang baik dan layak untuk menjadi target investasi, mendukung inisiatif ACMF lainnya, serta mempromosikan perusahaan di ASEAN sebagai aset yang berkelas (asset class). ACMF adalah forum regulator pasar modal di negara ASEAN. Terdapat tiga Perusahaan Tercatat yang mendapat skor ACGS tertinggi (Top 3 Indonesia PLCs) yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sementara Perusahaan Tercatat yang masuk dalam kategori ASEAN Asset Class lainnya adalah PT Antam Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT XL Axiata Tbk, dan PT Maybank Indonesia Tbk. Dibandingkan penilaian ACGS pada tahun 2017, pada penilaian ACGS tahun 2019 ini terdapat 3 (tiga) Perusahaan Tercatat yang menunjukkan usaha luar biasa dan mengalami peningkatan skor yang signifikan dalam penerapan dan pengungkapan praktik governancenya. Adapun 3 (tiga) Perusahaan Tercatat di luar kategori ASEAN Asset Class yang berhasil meningkatkan skornya secara signifikan tersebut yaitu PT Elang Mahkota Teknologi Tbk naik 20,73% dengan skor 74,04, PT Vale Indonesia Tbk naik 20,68% dengan skor 83,36 dan PT Adaro Energy Tbk naik 19,06% dengan skor 65,03. "Hasil penilaian menunjukkan bahwa tingkat praktik tata kelola yang baik dan pengungkapan sangat dipengaruhi oleh sikap dari manajemen puncak perusahaan daripada ukuran perusahaan. Selain itu, ketersediaan peraturan yang lebih ketat juga berperan signifikan dalam penerapan praktik tata kelola yang baik, seperti ditunjukkan oleh pencapaian lebih tinggi skor yang dibukukan Perusahaan Tercatat perbankan," jelas Angela. Angela telah mendalami bidang governance sejak tahun 1996 dan merupakan salah satu penyusun pedoman governance di Indonesia. Selain itu, Angela juga anggota dari International Internal Audit Standards Board (IIASB) di Institute of Internal Auditor Global dan salah satu Global Board of Directors RSM International yang berkantor di London. Bersama dengan Corporate Governance Experts dan Domestic Ranking Body dari negara-negara ASEAN lainnya, Angela melakukan review dan penilaian terhadap skor ASEAN Corporate Governance 100 Perusahaan Tercatat berkapitalisasi besar dari masing-masing negara. "Hasil penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard tahun 2019 juga menunjukkan terdapat 7 perusahaan tercatat yang berhasil memperoleh skor di atas 100 dibandingkan tahun 2017 yang hanya 3 (tiga) Perusahaan Tercatat," jelas Angela. Dia memaparkan, penilaian corporate governance terhadap 100 Perusahaan Tercatat dengan kapitalisasi pasar terbesar tersebut sudah mewakili 84,3% dari total kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia per 31 Maret 2019 dan 15,9% dari jumlah Perusahaan Tercatat di Indonesia. Simak Video "Buka Perdagangan Saham 2020, Jokowi Bersyukur Kalahkan China" [==] (das/ara) Sumber

Jakarta - Teori konspirasi yang menghubungkan 5G dengan virus Corona masih menyebar luas di media sosial, termasuk Twitter. Media sosial dengan logo burung ini mulai memberikan label cek fakta untuk memberikan konteks tambahan mengenai cuitan tersebut. Dikutip detikINET dari The Verge, Rabu (10/6/2020) di bawah cuitan yang mengandung teori konspirasi tersebut, Twitter akan memberikan tautan bertuliskan 'Get the fact about COVID-19'. Jika diklik, tautan tersebut akan mengarah ke halaman Twitter berjudul 'No, 5G isn't causing coronavirus' yang mencakup tautan untuk berita, organisasi pengecek fakta, dan badan pemerintah yang menyanggah teori konspirasi tersebut. "Bulan lalu, kami mengumumkan bahwa kami mengenalkan label dan pesan peringatan baru unruk memberikan konteks dan informasi tambahan untuk beberapa cuitan yang mengandung informasi disengketakan atau menyesatkan terkait COVID-19," kata juru bicara Twitter dalam keterangannya. Juru bicara tersebut juga menambahkan bahwa Twitter hanya akan menghapus cuitan yang mengandung ajakan yang bisa menyebabkan celaka. Tapi Twitter tidak akan menindak semua cuitan yang mengandung informasi menyesatkan tentang COVID-19. Tapi dalam beberapa kasus, Twitter sepertinya memberikan label ini tanpa pandang bulu. Beberapa cuitan yang tidak secara eksplisit menghubungkan 5G dengan virus Corona tetap mendapatkan label ini. Contohnya cuitan yang bertuliskan "Hmmm hari ini saya akan mencari fakta tentang 5G corona" yang disertai sebuah meme. Cuitan ini tidak mempromosikan teori konspirasi tersebut dan hanya merujuk pada kebijakan baru Twitter, tapi tetap diberikan label peringatan. Label cek fakta untuk cuitan 5G dan virus Corona Foto: Screenshot Twitter "Memberi label atau menempatkan peringatan pada cuitan terus menjadi proses yang berulang," kata juru bicara Twitter kepada Engagdet. "Melihat penyebaran global misinformasi dan informasi yang disengketakan seputar 5G dan COVID-19, kami memprioritaskan melabeli cuitan dengan informasi tersebut," sambungnya. Simak Video "Netizen Cemas Corona, #Indonesia_LockdownPlease Menggema" [==] (vmp/fay) Sumber

Jakarta - Pandemi virus Corona (COVID-19) ikut memukul bisnis di sektor telekomunikasi. Hal itu diungkapkan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Usai pertemuan, Airlangga mengatakan pertemuannya itu membahas kondisi media pertelevisian yang ikut terkena dampak pandemi karena pemasukan lewat iklan yang berkurang. "ATVSI menyampaikan iklan turun hingga 40% saat Pandemi COVID-19 terjadi di Tanah Air," kata Airlangga dalam keterangan resmi yang dikutip detikcom, Rabu (10/6/2020). Hampir semua bisnis terganggu sejak ada pandemi karena daya beli masyarakat menurun sehingga mempengaruhi banyak sektor bisnis lain, termasuk iklan di media. Oleh karena itu, Airlangga bilang, pemerintah berusaha memberikan keringanan bagi para pengusaha, termasuk pengusaha media dengan mengeluarkan relaksasi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Pasal 25. "Dari perpajakan sudah ada insentif dari kementerian keuangan. Ada juga usulan pemerintah pasang iklan di media, namun itu butuh pembahasan lebih lanjut," ucapnya. Airlangga berpesan kepada ATVSI agar tetap optimis dalam menghadapi pandemi karena peran besar media sangat berpengaruh dalam mensosialisasikan protokol kesehatan dan keselamatan. "Saya juga meminta agar sektor industri pertelevisian bisa bergotong-royong membangun optimisme, supaya perekonomian Indonesia bisa recovery dengan cepat. Jika ekonomi kuat, maka konsumsi akan tumbuh, dan pastinya akan ada iklan yang diterima oleh media," tutupnya. Simak Video "Cetak APD 17 Juta Per Tahun, Airlangga: Indonesia Bisa Ekspor" [==] (ara/ara) Sumber

Jakarta - PT Bio Farma (Persero) berencana melakukan uji klinis vaksin COVID-19 di Indonesia mulai Juli 2020 mendatang. Uji klinis vaksin COVID-19 ini akan dikembangkan Bio Farma bersama Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad). "Uji klinis phase 3 nanti kita lakukan bersama dengan FK Unpad. Rencana akan dimulai bulan Juli 2020," ujar Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir kepada detikcom, Rabu (10/6/2020). Honesti menjelaskan bahwa uji klinis vaksin ini akan diujicobakan langsung ke manusia untuk mengetahui efektivitas dan keamanannya dalam mencegah virus tersebut menginfeksi inangnya. "Langsung ke manusia," imbuhnya. Bibit vaksin diambil dari virus Corona penyebab COVID-19 itu sendiri yang dilemahkan atau dimatikan. Bibit ini diambil dari virus Corona yang ada di negara masing-masing. Dalam kasus ini, artinya Bio Farma hanya mengambil bibit virus Corona dari yang beredar di Indonesia saja. Selain dengan FK Unpad, Bio Farma juga akan menjalin kerja sama bersama perusahaan biofarmasi asal China yakni Sinovac. Akan tetapi, kerja sama dengan Sinovac ini nantinya hanya sekadar transfer teknologi saat tahap produksi vaksin. "Ya betul," tambahnya. Simak Video "Mengenal Ad5-nCov, Vaksin Corona untuk Antibodi COVID-19" [==] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) mencatat ada sekitar 1,77 juta debitur kredit ultra mikro yang mendapat insentif akibat usahanya terdampak COVID-19. Direktur Utama BLU PIP, Ririn Kadariyah mengatakan insentif yang diterima para debitur berupa penundaan pembayaran pokok atau libur bayar cicilan dan tenggang waktu (grace period) pembayaran pokok. "Harapan kami dengan adanya relaksasi ini bisa bantu meringankan beban bagi pelaku usaha ultra mikro di UMI. Sehingga usahanya tetap bisa berjalan, sehingga secara nasional perekonomian kita mampu bangkit kembali, itu harapan kami dengan fasilitas relaksasi yang kami berikan," kata Ririn melalui video conference, Jakarta, Rabu (10/6/2020). Libur bayar cicilan disini hanya berlaku pada utang pokoknya saja. Para debitur masih harus membayarkan bunga setiap bulannya selama waktu pemberian relaksasi. Adapun periode pemberian relaksasi ini mulai Maret hingga akhir Desember 2020. Pemberian relaksasi tertuang dalam Perdirut PIP Nomor PER-05/IP/2020 tentang Tata Cara Pemberian Relaksasi Bagi Penerima Pembiayaan Ultra Mikro Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Sementara Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan PIP, Muhammad Yusuf menjelaskan pemberian relaksasi hanya berlaku pada debitur yang aktif. Berdasarkan data PIP, realisasi kredit ultra mikro sudah tersalurkan Rp 5,03 triliun kepada 1,67 juta debitur per 31 Desember 2019. Dari data tersebut, tercatat ada 1,02 juta yang aktif dan berpotensi mendapatkan fasilitas 'libur' bayar cicilan pokok dan ada sekitar 752 ribu debitur baru yang bisa mendapat relaksasi tersebut di 2020. "Untuk 2020 target penyaluran kepada sekitar 752 ribu debitur, maka secara total akan bertambah," jelas Yusuf. Dia menjelaskan, pemberian relaksasi ini juga berlaku kepada linkage dan penyalur kredit ultra mikro, baik berupa penundaan maupun pemberian masa tenggang waktu pembayaran kewajiban pokok. Adapun fasilitas 'libur' bayar cicilan atau penundaan pembayaran kewajiban pokok diberikan kepada debitur, linkage, dan penyalur dengan akad pembiayaan yang ditandatangani sampai dengan tanggal 4 Juni 2020. Sementara fasilitas masa tenggang alias grace period pembayaran kewajiban pokok diberikan kepada debitur, linkage, penyalur dengan akad pembiayaan yang ditandatangani setelah tanggal 4 Juni 2020 sampai 30 November 2020. Simak Video "Umi Pipik: Virus Corona Teguran, Azab, Ujian untuk Manusia" [==] (hek/eds) Sumber