bot

Brebes - Petani bawang merah di Brebes, Jawa Tengah, saat ini banyak beralih dari menanam komoditas lain. Penyebabnya adalah harga bibit bawang mahal dan sulit dicari atau langka. Untuk menjaga produktifitas, Pemkab akan mempertimbangkan impor agar petani agar tetap menanam bawang merah. Kelangkaan bibit bawang ini menyebabkan harganya melambung tinggi. Dua bulan lalu yakni pada April, harga bibit bawang Rp.45 ribu per kg. Namun saat ini harganya naik antara Rp 70 ribu sampai Rp 80 ribu per kilonya. Kelangkaan bibit ini diawali dari naiknya harga bawang sejak April kemarin. Dimana harga mulai menanjak dari Rp.25 ribu menjadi Rp.30 ribu per kilo. Dengan harga yang lumayan tinggi itu, petani cenderung memilih menjual semua hasil panen dan tidak menyisihkan untuk bibit. Dian Alex Chandra (38), petani sekaligus pedagang bawang asal Desa Klampok Wanasari mengatakan, karena harga bawang naik, mereka (petani) tidak menyimpan untuk benih. Dampaknya, tidak cukup persediaan benih untuk masa tanam berikitnya. "Kalau harga mahal, mereka tidak menyimpan sebagian hasil panen untuk benih. Semua dijual karena mumpung harganya mahal. Saat masuk masa tanam berikutnya, benih langka dan harganya mahal," ucap Dian Alex Chandra, saat ditemui Kamis (11/06/2020) siang. Petani bawang ini mengaku sudah memprediksi kondisi seperti ini sejak April lalu. Dijelaskan, karena banyak yang gagal, maka stok bawang di pasaran menipis. Sesuai hukum pasar, maka harga pun otomatis naik. Saat harga naik itulah, mereka cenderung memilih menjual semua hasil panennya demi mendapatkan keuntungan. Tapi dampak yang ditimbulkan adalah ketersediaan bibit menjadi sangat sedikit dan sulit dicari. Mahalnya bibit bawang ini menyebabkan petani banyak yang memilik tidak menanam bawang. Hal ini lah yang menjadikan persediaan di pasar sedikit dan harganya mahal. Dian Alex Chandra meneruskan, harga komiditas bawang merah saat ini masih kisaran Rp 35 ribu sampai Rp 40 ribu per kilo di tingkat petani. "Sekarang kita lihat permintaan pasar tetap stabil tapi stok bawangnya menipis. Maka harga otomatis naik," bebernya. Ketua Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) Juwari saat diwawancara membenarkan naiknya harga bawang merah ini. Diterangkan dia, mahalnya harga bawang ini karena produksinya sedang turun. Luasan lahan bawang yang panen, kata Juwari semakin berkurang akibat musim hujan. Hasil panen berkurang yang biasanya 12 ton per ha menjadi 6-7 ton. "Luasan panennya sedikit pada bulan Februari dan Maret lalu. Hasilnya juga berkurang. Biasanya 12 ton per ha kini turun menjadi,6-7 ton," ungkap Juwari. Bagaimana respons Pemkab Brebes. Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Jelang Lebaran, Harga Bawang Merah di Polewali Mandar Mulai Naik" [==] Sumber

Jakarta - Bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve mempertahankan suku bunga di kisaran 0%. Saat ini bunga atau Fed Fund Rate berada di kisaran 0-0,25%. Mengutip CNBC, Chairman The Fed Jerome Powell mengungkapkan keputusan ini merupakan salah satu dukungan bank sentral untuk perekonomian AS. Pandemi COVID-19 ini menyebabkan banyak bank sentral memproyeksi pertumbuhan ekonomi AS bisa kontraksi hingga 6,5% pada 2020. Kemudian perekonomian pada tahun depan diprediksi berada di kisaran 5% dan pada 2022 di level 3,5%. "Suku bunga ini diharapkan bisa menjaga stabilitas harga dan turut mendorong lapangan kerja," kata dia dikutip dari CNBC, Kamis (11/6/2020). Dia menyebutkan untuk menjaga kondisi perekonomian AS, bank sentral terus meningkatkan kepemilikan surat berharga dengan membeli US$ 80 miliar per bulan. Pekan ini FOMC menggelar pertemuan untuk membahas tingkat pengangguran yang terus meningkat. Powell menjelaskan proyeksi ekonomi yang dibuat sudah beradasarkan ekspektasi dan rencan apemulihan ekonomi. Pada awal Maret 2020 Fed memangkas suku bunga menjadi 0%-0.25%. Hal ini karena ketidakpastian masih terus membayangi perekonomian AS yang masih menjalankan pembatasan sosial berskala besar. Powell menyebut pemulihan ekonomi ini bisa berjalan dengan cepat jika langkah yang ditempuh oleh pemerintah dan kerja sama dari masyarakat bisa berjalan baik. CEO Quill Intelligence Danielle DiMartino Booth mengungkapkan perekonomian AS memang masih diliputi ketidakpastian. Namun kebijakan moneter diprediksi akan terus dilakukan untuk menjaga perekonomian oleh bank sentral. Para investor menurut dia sedang menunggu bagaimana langkah Fed dalam mengambil kebijakan selanjutnya. Simak Video "Menhub: Penumpang Pesawat dari Luar Negeri Wajib Tes PCR" [==] (kil/dna) Sumber

Jakarta - Telkomsel dan Kementerian Agama mengumumkan kolaborasi bersama dengan menghadirkan program "Penyediaan Kuota Terjangkau". Program ini menyasar lebih dari 80 ribu madrasah di seluruh Indonesia. Kolaborasi ini untuk mendukung berbagai tingkat pendidikan institusi madrasah di seluruh Indonesia dalam mengimplementasikan kegiatan belajar-mengajar secara online. Selain itu juga, program ini menghadirkan kuota ramah di kantong di saat kondisi pandemi COVID-19. VP SME Management Telkomsel Ericson Sibagariang menuturkan, kolaborasi bersama ini upaya gotong royong dalam menyediakan solusi yang dapat membantu masyarakat beradaptasi di tengah pandemi, seperti belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. "Telkomsel berupaya menjadikan Penyediaan Kuota Terjangkau sebagai inisiatif yang tidak hanya mampu mendukung upaya bersama dalam menjaga keselamatan seluruh pihak yang terlibat di sektor pendidikan melalui penerapan kegiatan pembelajaran jarak jauh, namun juga dapat meningkatkan ekosistem literasi digital di sektor pendidikan secara lebih intensif dan berkelanjutan," ujarnya dikutip dari siaran persnya. Telkomsel dan Kementerian Agama mengumumkan kolaborasi bersama dengan menghadirkan program "Penyediaan Kuota Terjangkau". Program ini akan menyasar lebih dari 80 ribu madrasah di seluruh Indonesia. Foto: Telkomsel Ericson menambahkan, terdapat dua pilihan paket data yang tersedia di dalam program Penyediaan Kuota Terjangkau, yaitu Society Package dan Bulk Package. Society Package merupakan paket data untuk pengajar dan tenaga pendidikan lainnya yang ada di lingkungan Madrasah dengan pilihan besaran kuota mulai dari 10 GB dan harga mulai dari Rp40.000. Sedangkan Bulk Package dapat dibeli oleh pengelola Madrasah dan memberikan ragam pilihan kuota data di dalamnya untuk para pelajar, baik itu yang menggunakan layanan prabayar maupun pascabayar Telkomsel. Selain menyediakan kuota internet, Bulk Package juga menghadirkan paket kuota data layanan CloudX, yakni solusi komunikasi terintegrasi berbasis teknologi cloud dari Telkomsel, yang dapat digunakan untuk memberikan kenyamanan lebih bagi para siswa-siswi dalam menjalani kegiatan belajar jarak jauh melalui fitur virtual conference. Penyediaan Kuota Terjangkau tersedia bagi lebih dari 80 ribu madrasah di seluruh Indonesia sebagai hasil kolaborasi dari Telkomsel bersama Kementerian Agama. Berbagai tingkat madrasah dapat menerima manfaat dari inisiatif tersebut, mulai dari tingkatan Raudhatul Athfal (setara TK), Madrasah Ibtidaiyah (setara SD), Madrasah Tsanawiyah (setara SMP), hingga Madrasah Aliyah (setara SMA). Simak Video "Menkominfo: Operator Seluler Jadi Garda Depan Pencegahan Corona" [==] (agt/fay) Sumber

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan perbandingan tarif listrik antara Indonesia dengan beberapa negara lain. Indonesia diklaim paling murah. Direktur Bisnis dan Usaha Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Hendra Wahyudi mengatakan sejak 2017 hingga saat ini tarif listrik yang ditetapkan pemerintah ke masyarakat sebesar Rp 1.467 per kWh. "Jadi supaya ini pembelajaran kita semua, bukan kami ingin membandingkan tapi ini kan fair membandingkan kondisi kita dengan negara tetangga. Ini lebih kompetitif, apalagi industri besar kita paling murah," kata dia melalui telekonferensi, Kamis (11/6/2020). Jika dibandingkan negara lain khususnya negara-negara tetangga, Hendra bilang, besaran tarif untuk rumah tangga jauh lebih mahal. Misalnya, Thailand setara Rp 1.789, Filipina Rp 2.424, dan Vietnam Rp 1.581. Sementara jika dibandingkan dengan tarif industri besar, tarifnya jauh lebih murah lagi. Pemerintah hanya mematok tarif untuk industri besar Rp 997 per kWh, sedangkan Malaysia mencapai Rp 1.018 dan Thailand Rp 1.017 per kWh. "Ini lebih kompetitif, apalagi industri besar kita paling murah, Rp 997 per kWh. Sedangkan Malaysia Rp 1.018 dan Thailand Rp 1.017. Jadi itu effort kita, pemerintah tetap komit agar kompetitif, apalagi lebih efisien," ucapnya. Dengan besaran biaya tersebut, Hendra menekankan bahwa pemerintah masih memberikan subsidi kepada masyarakat. Sebab, pemerintah mematok tarif listrik tidak berubah sejak 2017, padahal tarif terus mengalami perubahan tiap bulannya. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2020, tarif listrik harus disesuaikan setiap tiga bulan sekali dengan mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP), inflasi dan harga patokan batu bara. "Jadi ini dengan edukasi ini kita perlu memahami, sebenarnya kita yang duduk di sini semua di subsidi, karena ini ditahan tarifnya. Sebetulnya sudah Rp 1.500-an ke atas," tutur Hendra. Simak Video "Asyik! Diskon Tagihan Listrik Diperpanjang Sampai September" [==] (dna/dna) Sumber

Layanan asuransi online untuk memudahkan nasabah tetap mendapat perlindungan asuransi == JAKARTA -- PT AIA Financial meluncurkan pemasaran Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) atau unit link melalui layanan pemasaran tanpa tatap muka berbasis digital, AIA DigiBuy. Peluncuran ini merupakan bentuk respon cepat perusahaan dari stimulus baru yang dikeluarkan oleh Otoritas jasa Keuangan (OJK) terkait PAYDI. Presiden Direktur AIA Sainthan Satyamoorthy mengatakan layanan ini bertujuan untuk memudahkan nasabah untuk tetap mendapatkan perlindungan asuransi. Sekaligus mendapatkan solusi perencaan keuangan tanpa harus bertemu fisik dengan tenaga pemasar sesuai dengan himbauan pembatasan sosial yang ditetapkan pemerintah demi menekan laju penyebaran Covid-19. "Dalam kondisi yang sangat menantang seperti saat ini, masyarakat sangat membutuhkan proteksi serta perencanaan keuangan agar dapat menjalani hidup dengan persiapan yang baik di tengah pandemi," ujarnya dalam keterangan tulis, Kamis (11/6). AIA DigiBuy yang diluncurkan awal April 2020 sebelumnya hanya memasarkan produk tradisional atau non-unit link. Perusahaan berupaya menerapkan teknologi dan inovasi digital. "Inovasi yang kami hadirkan guna memudahkan masyarakat Indonesia mendapatkan proteksi dan perencanaan keuangan yang optimal ini juga merupakan upaya kami dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, agar tenaga pemasar kami dapat terus produktif," jelasnya. Sainthan menjelaskan sistem pemasaran AIA DigiBuy PAYDI, tenaga pemasar baik melalui kanal keagenan dan bancassurance akan melakukan komunikasi dengan nasabah melalui telepon atau video call untuk memasarkan produk asuransi AIA tanpa harus bertemu muka secara fisik. Setelah calon nasabah setuju untuk membeli produk asuransi maka proses dilanjutkan melalui Interactive Point of Sales (iPos) yang merupakan platform digital penjualan tenaga pemasar AIA dan dari sisi nasabah menggunakan platform Microsite. "Rekaman video berisi persetujuan nasabah atas produk dan manfaat asuransi yang akan dibeli juga akan menjadi bagian yang wajib dipenuhi dalam sistem pemasaran AIA DigiBuy PAYDI," jelasnya. Kemudia nasabah hanya perlu meninjau seluruh dokumen pendukung, jika sudah setuju maka nasabah dapat mengirimkan foto selfie dengan KTP dan membubuhkan tanda tangan elektronik melalui e-sign form. AIA telah meluncurkan Proteksi Lebih yang diberikan berupa manfaat tambahan santunan tunai Rp 1.500.000 per hari selama rawat inap hingga maksimum 30 hari jika nasabah positif terinfeksi Covid-19 selama periode 16 Maret– 31 Juli 2020. Untuk nasabah dengan polis baru dalam periode pembelian 16 Maret–31 Juli 2020, AIA akan memberikan tambahan 50 persen Uang Pertanggungan (UP) hingga menjadi 150 persen dari UP jika nasabah meninggal dunia akibat Covid-19, dengan masa perlindungan jiwa hingga 31 Desember 2020. Sumber

Sebelumnya pemerintah menerbitkan ORI016 dengan imbal hasil 6,8 persen. == JAKARTA -- Pemerintah siap meluncurkan Obligasi Ritel Indonesia (ORI) 017 pada Senin (15/6). ORI017 ditawarkan dengan imbal hasil yang masih menarik yakni di atas tingkat inflasi. “Imbal hasil cukup baik di atas inflasi karena inflasi tahun ini dan tahun depan, karena agregat demand masih lemah, mungkin tidak terlalu tinggi juga,” kata Staf Khusus Menteri Keuangan Masyita Crystallin dalam secara virtual di Jakarta, Kamis (11/6). Seperti diketahui, tingkat inflasi sesuai sasaran pemerintah tahun ini diproyeksi mencapai tiga persen plus minus satu persen. Sedangkan untuk tahun 2021, sesuai kerangka ekonomi makro tingkat inflasi diproyeksi dua hingga empat persen. Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mengungkapkan tingkat inflasi per Mei 2020 tergolong rendah mencapai 0,07 persen dan secara tahunan mencapai 2,19 persen. Meski begitu, angka pasti tingkat imbal hasil dari penawaran seri terbaru obligasi negara ritel ini akan disampaikan saat pelucuran perdana pada Senin (15/6) dan masa penawarannya berlangsung hingga 9 Juli 2020. Untuk diketahui, tingkat imbal hasil ORI seri 015 sebesar 8,25 persen dan ORI016 mencapai 6,8 persen. Pembelian ORI017 ini bisa dilakukan dalam jaringan atau online dengan minimal pembelian mencapai Rp 1 juta. Nantinya hasil dari pembelian surat berharga negara (SBN) ini diharapkan membantu pembiayaan pemerintah salah satunya kebutuhan penanganan Covid-19. Pemerintah sebelumnya memperlebar defisit APBN 2020 dari 5,07 persen atau Rp852 triliun sesuai Perpres Nomor 54 tahun 2020 dan akan direvisi menjadi 6,34 persen atau Rp1.039 triliun dalam rangka penanganan dan pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19. Dengan pelebaran defisit itu menujukkan kebutuhan anggaran yang besar dengan sumber dana yang beragam salah satunya dengan penerbitan ORI. sumber : Antara Sumber

Jakarta - Jodi Mahardi, juru bicara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara menanggapi Rizal Ramli. Seperti diketahui, Rizal Ramli menyatakan siap menerima tantangan debat dari Luhut soal utang. Pernyataan itu disampaikan melalui Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi. Jodi menjelaskan pernyataan Luhut sebenarnya bukan menantang debat, namun meminta para pengkritik pemerintah yang selama ini bersuara di media sosial lebih baik berdiskusi sambil mencari solusi. Bukan adu debat, dan mencari siapa yang kalah atau menang, bahkan mencari panggung. "Ya kita lihat saja nanti, yang jelas kita mau konstruktif diskusinya bukan buat debat saja. Kita rangkul semua kok. Kita banyak masukan dari mana mana kalau kritikus mau diskusi silakan tapi kita bukan cari panggung dan menang menangan," ujar Jodi di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kamis (11/6/2020) "Mindsetnya udah beda di sana, kayaknya dia mau jatuhkan pemerintah saja, kan nggak semudah itu saja jatuhin pemerintah," sambung Jodi. Dia menegaskan diskusi akan dilakukan bukan untuk menjadikan panggung politik bagi siapapun karena tidak elok. "Saya tegaskan lagi, kalau mau ini bukan panggung buat siapa-siapa jangan dijadikan dan dibawa ke urusan politik lah. Nggak elok! Capek lah kita kayak begitu," tegas Jodi. Sebelumnya Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi mengatakan Rizal Ramli menerima tantangan Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta pengkritik utang pemerintah untuk menemui dirinya. "Apa yang disampaikan oleh Bang Rizal ini dan akhirnya bersedia menjawab tantangan Luhut Pandjaitan," kata dia di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2020). Dia melanjutkan bahwa Rizal Ramli tak melihat debat ini sebagai urusan personal dengan Luhut. Dirinya mempersilahkan agar para tim ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut dalam debat ini. "Bang Rizal minta nanti Pak Luhut itu didampingi oleh tim ekonominya, baik Menteri Keuangan Sri Mulyani, maupun Menko Ekonomi Airlangga Hartarto dan menteri-menteri yang lain yang dianggap menjadi bagian dari tim ekonomi. Sementara Bang Rizal cukup sendirian," jelasnya. Simak Video "Luhut: Laju Penyebaran Covid-19 Menurun 7 Hari Terakhir" [==] (hns/hns) Sumber

Masyarakat kini lebih berhati-hati dan tidak mau sembarangan mencari aset investasi. == JAKARTA -- Perencana keuangan Prita Ghozie mengatakan pandemi Covid-19 mengubah perilaku masyarakat dalam menentukan instrumen investasi. Sebab wabah ini mempengaruhi tingkat pendapatan. Menurut Prita, masyarakat mencari investasi yang secara risiko bisa dikelola. "Jadi saat menempatkan uang, pasti akan benar-benar hati-hati, tidak mau sembarangan mencari aset investasi," kata dia dalam diskusi daring sebelum peluncuran ORI017 di Jakarta, Kamis (11/6). Mengingat wabah virus corona ini mempengaruhi tingkat penghasilan, maka masyarakat saat ini juga tidak menoleransi adanya risiko likuiditas yang terlalu tinggi. Artinya, mereka ingin mencairkan uang yang sudah diinvestasikan jika sewaktu-waktu memerlukan dana segar. Dia menyebut, masyarakat saat ini, juga menghindari instrumen investasi yang memiliki risiko gagal bayar. Untuk itu, instrumen investasi yang likuid dan bisa ditentukan jangka waktu pencairannya menjadi pilihan yang dicari. Tak hanya itu, kemudahan dalam berinvestasi seperti dana investasi yang terjangkau dan bisa diakses secara digital juga banyak digemari masyarakat saat ini. Apalagi, saat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). "Itu tren yang banyak dicari masyarakat, terutama mereka yang baru melek investasi. Dia akan cari investasi cukup dekat dengan mereka, mudah dijangkau dan bisa dilakukan dari mana saja," kata Prita. Pemerintah bersiap menawarkan surat berharga negara (SBN) yaitu obligasi negara ritel (ORI) mulai 15 Juni hingga 9 Juli 2020. Prita mengatakan investasi itu bisa menjadi pilihan karena selain aman dan memberikan imbal hasil menarik, juga bisa berkontribusi bagi pembangunan negara. "Apalagi sudah terjangkau bisa diikuti nominal Rp 1 juta, bisa beli SBN ritel, bebas tipu-tipu dan ini dikeluarkan negara dan dijamin negara itu fitur pembedanya," ujarnya. sumber : Antara Sumber

Follow detikFinance Kamis, 11 Jun 2020 19:01 WIB Foto Bisnis Rifkianto Nugroho - detikFinance Jakarta - Sebanyak 14 pedagang di Pasar Serdang Kemayoran positif COVID-19. Guna antisipasi virus Corona para pedagang yang berjualan disana terapkan protokol kesehatan. Foto 1 dari 10 Begini suasana di Pasar Serdang Kemayoran, Jakarta, Kamis (11/6/2020). Baca Juga detikNews Kesehatan Keluarga Ojol yang Telanjur Makamkan Tanpa Protokol COVID Dipantau detikNews 20 Orang Kena Corona, Balai Kota Semarang Jadi Klaster Baru detikNews Anies soal Corona DKI Cetak Rekor: Angka Hari Ini Peristiwa 2 Pekan Lalu detikNews Ajaran Baru Dimulai 13 Juli, Kapan Siswa Ponpes-Madrasah di Klaten Mulai Masuk? Wolipop Unik, Face Shield Ini Bisa Dibentuk dari Bungkus Bekas Apa Saja detikNews 5 Hikmah yang Bisa Diambil dari Pandemi COVID-19 Menurut Aa Gym detikNews Gegara Corona, Tali Toga Wisudawan Ini Dipindahkan Orang Tua detikHealth Ini Ruang Isolasi OTG Corona di Sidoarjo Sumber

Jakarta - Pemerintah sudah mengizinkan masyarakat kembali berpergian ke luar daerah. Terlebih lagi, larangan mudik telah selesai diberlakukan pemerintah, sesuai dengan selesainya pelaksanaan Permenhub 25 tahun 2020 per 7 Juni 2020 yang lalu. Hanya saja, ada syarat ketat yang mesti dipenuhi apabila mau ke luar daerah. Hal itu diatur dalam Surat Edaran (SE) Gugus Tugas COVID-19 nomor 7 tahun 2020. Sesuai SE Gugus Tugas yang dilihat detikcom, Selasa (9/6/2020), masyarakat yang mau berpergian ke luar daerah dengan transportasi umum diwajibkan memiliki hasil tes PCR yang negatif, ataupun memiliki surat uji rapid test dengan hasil non reaktif Corona. Dalam SE dijelaskan, masa aktif hasil tes PCR adalah 7 hari sementara untuk surat uji rapid test hanya berlaku 3 hari. Masyarakat juga diwajibkan memiliki surat keterangan bebas gejala penyakit seperti influenza (influenza-like illnes) yang bisa didapatkan dari dokter rumah sakit ataupun Puskesmas. Semua aturan tersebut hanya berlaku bagi masyarakat yang mau berpergian ke luar daerah lintas provinsi. Namun, untuk perjalanan lokal di wilayah aglomerasi, antar-Jabodetabek misalnya, persyaratan ini tidak diwajibkan untuk dipenuhi. Klik halaman selanjutnya. Sumber

Banyak dana asing yang mengalir keluar Indonesia selama pandemi Covid-19 berlangsung. == JAKARTA -- Menteri Koordinator Perekonimian Airlangga Hartanto mendorong emiten dan bursa untuk meningkatkan dana asing yang masuk ke pasar modal. Airlangga melihat banyak dana asing yang mengalir keluar selama pandemi Covid-19 berlangsung. "Kalau kita lihat dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia, baik itu bonds ataupun equity terjadi capital outflow, jadi keluar semua," kata Airlangga, Kamis (11/6). Airlangga menilai, saat ini momen yang tepat untuk menarik dana asing masuk kembali ke pasar modal. Pasalnya, sejumlah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menghadapi pandemi ini dapat meningkatkan kepercayaan investor. Hal tersebut terlihat dari nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang mengalami penguatan beberapa waktu lalu. Demikian juga indeks saham yang sudah mulai naik dan sempat tembus ke posisi 5.000. "Ini berarti market merespon kebijakan dengan baik. Mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi," kata Airlangga. Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Pengkajian Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Gunawan Tjokro, mengatakan keputusan bank sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, untuk menahan suku bunga hingga 2022 akan menjadi peluang yang baik untuk meningkatkan aliran modal asing masuk ke Indonesia. Menurut Gunawan, keputusan The Fed akan membuat sebagian dana investor masuk ke dalam negeri. "Kita harus mengantisipasi keadaan Amerika yang semrawut, dengan dia punya suntikan pasar yang begitu besar, mudah-mudahan akan membantu pasar modal kita," kata Gunawan. Sementara itu Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Inarno Djajadi, mengatakan investor lokal memiliki peranan yang besar terhadap penghimpunan dana di pasar modal. Meski aliran modal asing banyak yang keluar selama pandemi, transaksi dan frekuensi investor lokal meningkat setiap harinya. Dalam beberapa pekan terakhir, Inarno menjelaskan, jumlah transaksi mencapai puncaknya sebanyak 950 ribu kali dalam satu hari. Tidak hanya itu, Inarno mengklaim, jumlah investor lokal juga terus mengalami peningkatan. "Untuk investor lokal walaupun ada pandemi tetap ada kenaikan dan kenaikannya cukup signifikan sampau saat ini sudah 11 persen," tutup Inarno. Sumber

Jakarta - System on a Chip (SoC) yang dipakai di Xiaomi Redmi Note 9 Pro adalah Snapdragon 720G, merupakan penerus Snapdragon 710 dan 712. Seperti apa sih keunggulan SoC alias prosesor ini? Dibanding SoC Qualcomm lain, Snapdragon 720G punya keunikan sendiri, yaitu kode 'G' yang ada di namanya. Ini menandakan kalau chip ini dikhususkan untuk gaming, sama seperti Snapdragon 730G yang banyak dipakai di ponsel seperti Galaxy A80 dan Poco X2. CPU di 720G maupun 730G dibuat menggunakan pabrikasi 8nm dan punya delapan core dengan pembagian 2+6. 720G menggunakan dua core Kryo 465 Gold dengan clock speed 2,3GHz yang berbasis pada Cortex-176, dan enam core Kryo 470 1,8GHz berbasis Cortex-A55. Sementara GPU 720G (dan 730G) adalah Adreno 618, meski Qualcomm menyebut performa GPU di 730G 15% lebih kencang. GPU di 720G ini mendukung HDR10 dan resolusi maksimal FHD+, sementara 730G mendukung resolusi QHD+. GPU ini punya dukungan OpenGL ES 3.2 dan Vulkan 1.1. Selain itu, chipset ini dibekali Hexagon 692 DSP dan Spectra 350L menjanjikan kemampuan mengambil video 4K atau mengambil foto sebesar 192 megapiksel. Untuk konektivitas, ada modem Snapdragon X15 LTE dengan kecepatan unduhan hingga 800Mbps. Ini juga memiliki Bluetooth 5.1 (aptX Adaptive Audio), WiFi 6, dan dukungan untuk USB 3.1. Qualcomm juga menambahkan dukungan untuk Dual Frequency GNSS (L1 + L5). Snapdragon 720G mendukung penyimpanan UFS 2.1 dan maksimum 8GB RAM, memiliki dukungan tampilan maksimum 2.520 x 1.080 pixel pada 90Hz atau 120Hz dengan HDR10 serta mendukung Quick Charge 4. Dilihat dari segi spek, CPU di 720G terlihat lebih lambat dibanding 730G. Namun hasil benchmarknya menunjukkan kalau 720G lebih kencang dari 730G di sisi single core, dan kalah tipis di benchmark multi core. Snadragon 720G mendukung penggunaan Bluetooth 5.1 dan WiFi 6, juga mendukung sistem GPS NavIC milik India, dan tentunya sistem GPS lain yang sudah populer seperti Glonass, BeiDou, Galileo, dan lainnya. Bagaimana jika dibandingkan dengan Mediatek Helio G85 yang ada di Redmi Note 9? Harus diakui, performa Helio G85 tentu akan di bawah 720G. CPU Helio G85 memakai dua core ARM Cortex-A75 2GHz dan enam core ARM Cortex-A55 1,8GHz. Meski sebenarnya GPU Helio G85 punya kecepatan dua kali lipat lebih tinggi dibanding Adreno 618 di 720G. Simak Video "Yuk Intip Isi Tas Jurnalis Tekno Saat Era New Normal" [==] (asj/fay) Sumber

Jakarta - PT PLN (Persero) menegaskan bahwa tarif listrik tidak naik selama 2017. Lonjakan tagihan listrik yang terjadi dinilai karena adanya kenaikan pemakaian dari pelanggan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Lalu, apakah PLN akan menurunkan tarif dasar listrik untuk menekan tagihan pelanggan yang bengkak? Direktur Niaga dan Manajemen Pelayanan Pelanggan PLN, Bob Sahril mengatakan tarif dasar listrik ditentukan oleh pemerintah melalui undang-undang (UUD). Jadi hanya pemerintah yang bisa naik turunkan tarif listrik. "Sekarang PLN itu tarifnya berdasarkan UUD ditetapkan pemerintah. Yang bisa menetapkan tarif PLN itu turun atau tidak itu pemerintah. PLN hanya sebagai operator pelaksana yang regulatornya dari pemerintah," kata Bob melalui telekonferensi, Kamis (11/6/2020). Jadi semua keputusan ada di pemerintah. Jika pemerintah menetapkan tarif dasar listrik turun, baru PLN akan melaksanakan aturan tersebut. "Kalau pemerintah suruh turun ya PLN harus patuh. Siapa lagi kalau kita nggak patuh dari pemerintah, mau jadi apa negara ini," ucapnya. Bob menegaskan dalam kondisi pandemi ini tidak hanya masyarakat yang terdampak, melainkan juga PLN. Dia menyebut penjualannya di bulan ini saja sudah turun 10% akibat terdampak Corona (COVID-19). "PLN juga terdampak COVID-19 karena penjualan kita turun. Di bulan ini saja sudah turun 10%. Tapi kalau ditanya apakah ada subsidi silang? PLN kan dapat bantuan dari pemerintah jadi nggak begitu lah," tegasnya. Simak Video "WHO Ingatkan Kelonggaran Menuju New Normal Harus Dilakukan Hati-hati" [==] (/dna) Sumber

Jakarta - Diberitakan sebelumnya ada rumor bahwa salah satu fitur baru pada iOS 14 adalah kemampuan pengguna yang dapat merekam percakapan dalam sebuah panggilan telepon biasa atau FaceTime. Fitur ini tentu memiliki semua jenis konsekuensi terkait hukum soal privasi dan kedua perusahaan seperti Apple selalu menggembar-gemborkan komitmen mereka terhadap privasi jadi mungkin terasa aneh jika Apple akan merilis fitur tersebut. Kabar baiknya bagi pengguna yang khawatir akan fitur tersebut Apple tidak akan benar-benar merilisnya untuk umum Dilansir detikINET dari Ubergizmo menurut laporan dari situ 9to5mac yang mengklaim bahwa mereka mengkonfirmasi sementara fitur tersebut memang ada tapi itu tidak ditujukan untuk dipublikasikan kepada pengguna. Sebaliknya, fitur ini awalnya hanya dikembangkan untuk digunakan secara internal untuk keperluan debugging. Artinya fitur tersebut hanya digunakan untuk kalangan engineer dan karyawan Apple dan tidak ditujukan untuk menjadi fitur yang tersedia untuk umum pengguna Apple. Namun demikian hal ini belum dapat dikonfirmasi secara resmi, tetapi seperti yang ditunjukkan oleh publikasi tersebut, iOS memang mengandung beberapa fitur yang dimaksudkan untuk digunakan secara internal untuk pengujian dan debugging. Jadi tidak mengherankan jika ada pengguna yang melihat fitur ini muncul bahkan jika tidak, ini dimaksudkan untuk digunakan di luar Apple. Simak Video "Lebih Mudah Lewati Face ID iPhone saat Kenakan Masker" [==] (jsn/afr) Sumber

Jakarta - Perusahaan media sosial seperti Facebook dan Twitter sebelumnya mengumumkan telah menerapkan berbagai langkah untuk memerangi berita palsu dengan beragam fitur. Aneka fitur itu antara lain label peringatan, menambahkan tautan ke sumber yang telah diverifikasi dan memiliki reputasi baik dan sebagainya. Namun dari upaya tersebut adakah yang berhasil dan berfungsi? Hal inilah yang ingin diketahui oleh Uni Eropa sejak itu mereka meminta agar perusahaan media sosial seperti Facebook dan Twitter harus memberikan laporan bulanan tentang bagaimana upaya mereka dalam melawan berita palsu. Menurut Wakil Presiden Komisi Eropa untuk nilai-nilai dan transparansi Vera Jourova dampak berita palsu bisa membahayakan kesehatan demokrasi. "Itu benar-benar menunjukkan bahwa disinformasi tidak hanya membahayakan kesehatan demokrasi kita, tetapi juga membahayakan kesehatan warga negara kita." ujarnya seperti dilansir detiKINET dari Ubergizmo. "Ini dapat berdampak negatif pada ekonomi dan merusak respon otoritas publik dan karenanya melemahkan langkah-langkah kesehatan." tambahnya. Saat ini, tampaknya ini lebih merupakan ke saran daripada sebuah mandat, jadi apakah Facebook atau Twitter memilih untuk mematuhi ini sepenuhnya tergantung pada mereka. Dengan menawarkan sedikit lebih banyak transparansi, serta upaya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini dapat dibantu melalui umpan balik eksternal dan lebih objektif. Simak Video "Pandemi Corona, Facebook Gaming Dirilis Lebih Cepat" [==] (jsn/fay) Sumber

Jakarta - Hubungan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan ekonom senior Rizal Ramli memanas. Rizal menantang Luhut berdebat soal utang negara. Awalnya dalam sebuah webinar, Luhut menegaskan agar pengkritik utang untuk bisa menemui dirinya. Luhut meminta agar hal itu tidak hanya dibicarakan di media sosial saja. "Jadi kalau ada yang mengkritik kita, kita juga pengin ketemu jadi jangan media sosial aja," katanya dalam webinar Selasa lalu (2/6/2020). Pesan ini pun ditanggapi beberapa orang sebagai tantangan untuk berdebat. Salah satunya oleh ekonom senior Rizal Ramli, dia mengaku siap berdebat dengan Luhut, utang negara menjadi salah satu bahasannya. Tantangan dari Rizal Ramli ini disampaikan oleh Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi yang mewakili Rizal Ramli. "Apa yang disampaikan oleh Bang Rizal ini dan akhirnya bersedia menjawab tantangan Luhut Pandjaitan," kata Adhie di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2020). Adhie melanjutkan bahwa Rizal Ramli tak melihat debat ini sebagai urusan personal dengan Luhut. Dirinya mempersilahkan agar para tim ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut dalam debat ini. "Bang Rizal minta nanti Pak Luhut itu didampingi oleh tim ekonominya, baik Menteri Keuangan Sri Mulyani, maupun Menko Ekonomi Airlangga Hartarto dan menteri-menteri yang lain yang dianggap menjadi bagian dari tim ekonomi. Sementara Bang Rizal cukup sendirian," jelas Adhie. Bagaimana tanggapan pihak Luhut? Buka halaman selanjutnya>>> Sumber

BTN masuk dalam 10 Perusahaan tercatat dalam kategori ASEAN Asset Class 2019. == JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) memastikan kondisi likuiditas dan permodalan masih aman. Tercatat posisi likuiditas bank yang fokus pada sektor perumahan tersebut mencapai Rp 35 triliun hingga sekarang. Direktur Finance, Planning, & Treasury BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, pada masa pandemi Covid-19 perseroan menyediakan likuiditas yang lebih tinggi sekitar 30 persen dibandingkan kondisi biasanya "Likuiditas BTN sangat aman, begitu juga fundamental sangat kuat. Apalagi dari sisi permodalan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu,” ujarnya kepada Republika, Kamis (11/6). Menurutnya perseroan lebih selektif melakukan ekspansi kredit di tengah pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan tidak ada pertumbuhan kecuali di penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) Subsidi yang permintaannya cukup besar. "Pada Mei saja ada akad sekitar Rp 800 miliar untuk KPR Subsidi,” jelasnya. Dari posisi permodalan, Nixon menuturkan, masih juga cukup kuat karena berada pada level 18 persen-19 persen lebih tinggi dari posisi yang sama tahun lalu sekitar 16 persen-17 persen. “Customer base kita cukup bagus dan well informed, sehingga jika ada informasi di publik mereka selalu bertanya dulu kepada BTN,” ucapnya. Sementara Direktur Utama BTN Pahala Nugraha Mansury menambahkan, upaya perseroan meningkatkan dan memperbaiki tata kelola perusahaan mendapatkan apresiasi dan pengakuan dari Forum Asean Corporate Governance sebagai Top 3 ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). "BTN masuk dalam 10 Perusahaan tercatat dalam kategori ASEAN Asset Class (aset berkelas) 2019 yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik dan layak dilirik kalangan investor global," ucapnya. Dalam meningkatkan tata kelola bank spesialis pembiayaan perumahan ini, Pahala memaparkan, sejumlah inisiatif strategis antara lain dengan menerapkan rekomendasi Domestic Ranking Bodies (DRB) yang diberikan oleh RSM Indonesia dari hasil penilaian tahun sebelumnya sebagai area perbaikan ACGS. Ke depan, BTN juga berupaya pengembangan untuk menyempurnakan tata kelola perusahaan dan mengimplementasikan prinsip pedoman tata kelola perusahaan sesuai aturan dari OJK serta prinsip ACGS. “Perseroan mengoptimalkan Integrated Governance Risk Compliance (iGRC) di setiap unit kerja yang mencakup komponen GCG, Risk Management, Compliance, Budaya Perusahaan, Etika Bisnis (Code of Conduct) dan Anti Fraud sehingga dapat beroperasi secara efektif dan efisien yang pada akhirnya meningkatkan kinerja berkualitas unggul,” ujarnya. Sumber

Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengomentari tarif yang diterapkan oleh para operator telekomunikasi yang beroperasi di Indonesia dan juga usulan tarif seragam untuk layanan telekomunikasi. KPPU angkat bicara untuk menanggapi isu yang dihembuskan terkait tarif layanan komunikasi di Indonesia, yaitu tarif seragam untuk semua operator telekomunikasi, yang dihembuskan oleh Ketua Bidang Infokom DPP KNPI Muhammad Ikhsan di diskusi bertajuk Urgensi Network Sharing Dalam RUU Omnibus Law Sektor Telekomunikasi di Babak New Normal. Kodrat Wibowo Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menolak secara tegas usulan KNPI mengenai penetapan satu harga atau tarif tersebut. Menurutnya usulan KNPI tersebut merupakan suatu kemunduran bagi iklim persaingan usaha. "Kita tidak akan pernah setuju fixed price. Karena itu bertentangan dengan UU Persaingan Usaha. Fungsi pasar di industri telekomunikasi sudah berjalan dengan baik. Kalau ada pihak yang menginginkan harga fixed maka mereka meniadakan semangat persaingan usaha yang sehat. Padahal penciptaan persaingan usaha yang sehat sudah ada di dalam UU. Masa kita mau mundur seperti zaman orde baru yang semua dikontrol oleh negara. Indonesia bukan negara sosialis," terang Kodrat dalam diskusi tersebut. Selain menyayangkan pemikiran mundur yang malah muncul dari kalangan pemuda, Kodrat juga mengingatkan, saat ini layanan telekomunikasi bukan lagi sebagai barang publik yang sepenuhnya dikuasai oleh negara, penetapan harganya sudah diserahkan pada mekanisme pasar. Karena tak lagi barang publik yang dimonopoli negara, maka menurut KPPU penetapan tarif telekomunikasi sudah sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Kodrat mengatakan, saat ini yang masih dimonopoli dan penguasaannya sepenuhnya dikontrol oleh negara hanya BBM melalui Pertamina dan listrik melalui PLN. Penetapan satu tarif untuk layanan telekomunikasi di seluruh Indonesia sulit diwujudkan karena terdapat juga keberagaman dalam hal luas wilayah yang dilayani dan infrastruktur yang tergelar antara satu operator dengan operator yang lain. Kondisi ini menunjukkan masing-masing operator memiliki target penggelaran infrastruktur yang beragam antara satu dengan yang lain. Kecuali, negara ambil bagian dengan menentukan target penggelaran infrastruktur kepada seluruh operator dalam rangka meminimalkan perbedaan target tersebut. Kodrat berpendapat dengan persaingan usaha yang sudah sehat, potensi masyarakat untuk mendapatkan tarif yang lebih murah sesuai dengan kebutuhannya akan bisa dicapai. Komisioner KPPU ini mengatakan, lembaganya hanya akan mendukung penetapan formula tarif batas atas yang terjangkau bagi masyarakat. Tujuannya agar pelaku usaha menetapkan harga sesuai harga kewajaran yang tidak merugikan masyarakat. "Sehingga jika ada pelaku usaha yang bisa memberikan harga yang murah bagi masyarakat, KPPU mempersilahkan. Dari pada KNPI mengusulkan penetapan satu tarif, lebih baik mereka membantu regulator telekomunikasi untuk segera membuat standar kualitas layanan. Tujuannya agar konsumen dapat mengerti harga yang dibelinya sesuai kualitas yang mereka terima. Jadi masyarakat bisa sadar kalau harga murah mungkin kualitas butut," ujar Kodrat. kppu operator telekomunikasi Sumber

Mayoritas masyarakat Indonesia berniat tetap menggunakan pembayaran digital. == JAKARTA -- Penyedia teknologi pembayaran digital, Visa merilis sejumlah temuan yang menunjukkan pergeseran kebiasaan dan perilaku berbelanja masyarakat Indonesia. Hal ini seiring era new normal yang diterapkan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Adapun temuan ini berasal dari survei Visa yang melibatkan konsumen dari 40 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Menurut survei tersebut, enam dari sepuluh responden Indonesia (62 persen) mulai membentuk kebiasaan nontunai. Presiden Direktur PT Visa Worldwide Indonesia Riko Abdurrahman mengatakan, masyarakat lebih memilih untuk membayar dengan menggunakan kartu atau aplikasi mobile dibandingkan uang tunai. Sedangkan proporsi yang sama mengatakan mereka berniat untuk tetap menggunakan pembayaran digital dan tidak kembali ke uang tunai ketika kondisi darurat saat ini berakhir. “Kami berbagi temuan ini dengan harapan dapat mendukung ekosistem keuangan di Indonesia dengan data, untuk beradaptasi dan menyambut realitas baru. Saya percaya melalui wawasan dan kolaborasi yang tepat, kita dapat bersama-sama memajukan perekonomian Indonesia menjadi lebih sigap dan terinformasi," ujarnya dalam keterangan tulis, Kamis (11/6). Meskipun kesehatan fisik tetap menjadi perhatian utama di seluruh dunia, survei ini menemukan masyarakat Indonesia sangat peduli dengan kesehatan finansial mereka. Sebanyak empat dari lima (78 persen) masyarakat Indonesia setuju situasi saat ini mengharuskan mereka lebih proaktif dalam perencanaan keuangan, sedangkan 55 persen responden mengindikasikan kekhawatiran akan jatuh sakit. “Banyak konsumen Indonesia yang mencoba e-commerce untuk pertama kalinya dan berniat untuk semakin sering belanja online ke depannya. Berdasarkan survei, sebanyak 56 persen responden Indonesia mengatakan mereka kemungkinan besar akan meningkatkan belanja online mereka, jauh lebih tinggi dibandingkan persentase responden global (35 persen) dan di Asia Pasifik (47 persen),” jelasnya. Dalam hal pengalaman berbelanja, sebanyak 56 persen responden Indonesia mengatakan belanja online memberikan pengalaman yang lebih positif dibandingkan dengan belanja tatap muka, sementara hal yang sama diutarakan oleh sebanyak 46 persen responden di Asia Pasifik dan sebanyak 37 persen responden global. “Survey ini juga menunjukkan kebiasaan nontunai yang mulai terbentuk di seluruh dunia, dengan sebanyak 62 persen responden Indonesia mengungkapkan memilih membayar dengan metode nontunai. Demikian pula, sebanyak 58 persen responden di Asia Pasifik dan sebanyak 64 persen responden global mengatakan lebih menyukai metode nontunai,” jelasnya. Intensi untuk membayar pada masa depan juga konsisten di seluruh dunia, konsumen di Indonesia (62 persen), Asia Pasifik (75 persen) dan seluruh dunia (66 persen) memilih untuk tetap menggunakan pembayaran elektronik daripada uang tunai ketika aktivas sehari-hari kembali berlanjut. Perencanaan keuangan juga menjadi perhatian utama banyak responden, sebanyak 78 persen responden Indonesia meyakini mereka harus lebih proaktif dalam mengelola keuangan mereka pada masa sekarang, lebih tinggi dibandingkan dengan responden di Asia Pasifik (74 persen) dan global (70 persen). Adapun responden Indonesia cukup optimistis dengan pemulihan ekonomi, sebanyak 64 persen percaya bahwa perekonomian akan pulih dengan cepat saat tantangan kesehatan saat ini terkendali; optimisme yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebanyak 40 persen responden di Asia Pasifik dan sebanyak 31 persen responden global. “Tantangan saat ini semakin mempercepat adopsi teknologi digital oleh masyarakat, termasuk di ranah pembayaran, seiring beralihnya konsumen dan pelaku usaha ke perdagangan digital, dan dengan semakin dirasakannya manfaat dari dunia digital yang serba lancar dan terhubung,” ucapnya. Menurutnya percepatan digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan ini kemungkinan akan menjadi sebuah fondasi the new normal. Saat ini Visa berada pada posisi yang unik untuk membantu menunjukkan arah dalam dunia yang semakin digital, dengan menyediakan solusi pembayaran bagi klien dan konsumen di Indonesia, plus memastikan merchant siap dengan instrumen nontunai, dan secara aktif mendorong perpindahan UKM ke e-commerce. Sumber

Jakarta - Saham Amerika Serikat berangsur pulih setelah anjlok akibat virus Corona. Kini banyak orang kembali berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan dan memulihkan keuangan. S&P 500 menghapus kerugian 2020 dan Nasdaq Composite mencapai rekor baru pada Senin lalu. Padahal AS sempat diprekdiksi akan memasuki masa resesi. Namun, di samping saham AS berangsur pulih nilai dolar AS masih terbilang jatuh di tengah stimulus bank central. Hal ini bisa menjadi peluang bagi pasar investasi di Asia. UBS Global Wealth Management mengatakan Asia adalah satu-satunya wilayah yang berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan atau ekuitas yang positif tahun ini. Menurut Freddy Lim, salah satu pendiri dan kepala investasi StashAway mengatakan ada peluang bagus bagi mata uang Asia yang akan mengunguli dolar AS selama 18 hingga 24 bulan ke depan. Salah satunya kekayaan digital yang berkembang di Singapura yang dapat menjadi sebuah aset menguntungkan di kawasan Asia. Menurut Kepala Kekayaan & Internasional HSBC Singapura, Ian Yim pasa-pasar saham utama Asia, seperti Straits Times Index Singapura tampak menarik dan menawarkan akses berkualitas tinggi. Pasar industri Asia lainnya, seperti Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, dan Cina, juga memiliki daya tarik yang relatif tinggi. "Selain dinilai menarik, mereka memiliki eksposur yang lebih rendah terhadap komoditas dan minyak, dan telah membuktikan diri mereka lebih siap untuk mengatasi krisis virus Corona," kata Yim. Dikutip dari CNBC, Kamis (11/6/2020). Di luar pasar saham, investasi lain di Asia pun menjanjikan. Seperti obligasi pendapatan tetap di Asia yang diprediksi bernasib baik, mengingat respon virus Corona di negara kawasan Asia lebih cepat. "Untuk obligasi, secara regional, kami melihat nilai di Asia akan mendapatkan hasil yang meningkat," kata Samuel Rhee, Kominsaris dan Kepala Investasi Endowus yang berbasis di Singapura. Sebelum memanfaatkan peluang investasi apa pun, penting untuk membuat strategi. Menjabarkan tujuan keuangan dan seberapa besar kemampuan berinvestasi adalah cara yang tempat untuk memulai investasi. Saat ini banyak manajer keuangan yang tersedia secara online untuk membantu orang merencanakan investasinya. Selain itu, berinvestsi telah tersedia di berbagai aplikasi digital yang secara dikelola secara otomatis. Simak Video "Jokowi Minta Seluruh Kementerian Segera Belanjakan Anggaran!" [==] (dna/dna) Sumber

OJK Papua dan Papua Barat meminta nasabah di Bumi Cenderawasih tidak perlu khawatir == JAYAPURA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua dan Papua Barat menyebutkan kondisi perbankan di wilayahnya stabil dan terjaga.cKepala OJK Papua dan Papua Barat Adolf Fictor Tunggul Simanjuntak di Jayapura, Kamis (11/6), mengatakan menyikapi peredaran berita lama yang dimanfaatkan oleh oknum untuk mengajak nasabah menarik dana di beberapa bank termasuk bank-bank yang berada di Provinsi Papua dan Papua Barat, dapat diinformasikan bahwa perbankan setempat dalam kondisi stabil dan terjaga. "OJK Provinsi Papua dan Papua Barat meminta nasabah di Bumi Cenderawasih tidak perlu khawatir, takut dan ragu terhadap kondisi perbankan yang ada," katanya. Menurut Adolf, salah satu bank yang diberitakan secara tidak benar adalah PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua atau sering disebut Bank Papua, di mana berdasarkan pengawasan OJK Provinsi Papua dan Papua Barat, bank tersebut kini dalam kondisi sehat, stabil dan terjaga. "Tercermin dari rasio NPL Net (Non Performing Loan atau kredit bermasalah) Bank Papua per April 2020 sebesar 1,56 persen, turun dari posisi NPL Net Desember 2019 sebesar 1,65 persen, kecukupan likuiditas Bank Papua yaitu rasio alat likuid atau non core deposit dan alat likuid atau DPK posisi Mei 2020 pada level 97,77 persen dan 26,33 persen meningkat dari posisi Maret 2020 pada level 76,54 persen dan 20,15 persen," ujarnya. Dia menjelaskan nilai tersebut juga jauh di atas batas aman (threshold) masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen. "Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK Provinsi Papua dan Papua Barat juga telah meminta kepada Pimpinan Lembaga Jasa Keuangan di Provinsi Papua dan Papua Barat agar tetap saling menjaga etika bisnis Industri Jasa Keuangan di Tanah Papua," katanya lagi. Sekadar diketahui, OJK mengharapkan, masyarakat tetap tenang dan melakukan transaksi perbankan secara wajar dan jika membutuhkan informasi mengenai sektor jasa keuangan bisa menghubungi kontak OJK 157 atau melalui WA di nomor 081 157 157 157. sumber : antara Sumber

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengusulkan agar badan usaha milik desa (BUMDes) bisa lebih inovatif dalam mengelola keuangannya supaya bisa terus eksis mendukung ekonomi desa. Misalnya dengan saling berkolaborasi antarsesama BUMDes lainnya dalam memaksimalkan pengelolaan keuangannya. Hal ini menurutnya lumrah dilakukan untuk mendukung desa-desa yang tak memiliki banyak sumber daya alam atau manusia potensial sebagai pendapatan BUMDes-nya. "1 contoh BUMDes yang sudah bagus, BUMDes yang memiliki potensi pengelolaan (SDA dan SDM) bisa saja kemudian menjual saham dan dibeli oleh BUMDes-BUMDes di desa-desa yang tidak memiliki potensi. Supaya apa? supaya terjadi pemerataan pendapatan dari berbagai eksplorasi dan upaya peningkatan ekonomi masyarakat," ujar Abdul dalam dalam webinar nasional bertajuk Mendayagunakan Modal Desa untuk Menggerakkan Investasi Nasional, Kamis (11/6/2020). Menurutnya upaya peningkatan ekonomi secara kreatif perlu terus digodok oleh desa-desa agar bisa terus berkembang. "Saya dengar ada beberapa pemikiran begini namanya BUMDes itu ya kops desa kecil, tidak boleh kemudian BUMDes itu melakukan investasi di desa lainnya. Menurut saya tidak bisa. Ada saatnya kita harus berikan ruang seluas-luasnya antardesa antar-BUMDes untuk melakukan berbagai upaya peningkatan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing desa," tegasnya. Abdul berprinsip bila terjadi pemerataan ekonomi di seluruh desa di Indonesia, bukan tidak mungkin Indonesia menjadi lebih sejahtera secara menyeluruh. "Saya berprinsip seperti itu karena saya berkeyakinan betul bahwa apapun yang berkembang di desa kemudian terakumulasi agregatnya adalah bahwa kesejahteraan desa, kemaslahatan desa pertumbuhan ekonomi desa di situ ada kesejahteraan bangsa Indonesia, pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Itulah makanya kalau kita fokus bangun desa, pada hakikatnya kita adalah bangun Indonesia karena desa adalah Indonesia dan Indonesia adalah desa," tandasnya. Ekonomi desa sendiri diyakini bisa cepat pulih usai serangan COVID-19 lewat topangan sejumlah pusat-pusat ekonomi yang ada di desa-desa tersebut. Mulai dari pasar tradisional, lahan-lahan pertanian, hingga perhotelan atau penginapan. Berikut 10 pusat-pusat ekonomi desa yang berpeluang paling cepat pulih selama masa new normal nanti: 1. Kelompok pertokoan di 6.809 desa 2. Pasar dengan bangunan permanen di 6.236 desa 3. Pasar dengan bangunan semi permanen di 8.781 desa 4. Pasar tanpa bangunan di 4.317 desa 5. Hotel di 1.709 desa 6. Penginapan di 3.429 desa 7. BUMDes di 50.199 desa yang aktif bertransaksi 37.125 BUMDes 8. Lahan intensifikasi di kawasan transmigrasi 1,8 juta Ha (yang siap digarap 509 ribu Ha) 9. Desa pertanian pangan ada di 65.325 desa 10. Desa pertanian non pangan ada di 4.748 desa Simak Video "Jokowi Keluhkan Peranan BUMDes: Harus Direvitalisasi!" [==] (eds/eds) Sumber

Kemendagri mengajukan anggaran belanja tambahan Rp 1,36 T, termasuk untuk pilkada. == JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta daerah memaksimalkan kas mereka terlebih dahulu untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Permintaan ini disampaikan Sri merespons permintaan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar Kemenkeu membantu biaya penyelenggaraan Pilkada Serentak bagi wilayah yang memiliki keterbatasan kapasitas fiskal di tengah pandemi Covid-19. Sri mengatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, penyelenggaraan Pilkada dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing. Hanya saja, memang ada pernyataan yang menyebutkan APBN dapat mendukung pelaksanaan Pilkada dengan beberapa ketentuan. Saat ini, Sri menjelaskan, pihaknya sedang mengevaluasi kemampuan fiskal 270 daerah yang seharusnya melakukan Pilkada Serentak 2020 bersama dengan Kemendagri. "Kami identifikasi, supaya dapat memenuhi perintah dari Undang-Undang bahwa Pilkada itu pada dasarnya harus ditetapkan oleh APBD, didanai APBD masing-masing," tuturnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR, Kamis (11/6). Sri mengakui, keuangan beberapa daerah memang sedang mengalami goncangan karena refocusing dan realokasi untuk penanganan pandemi. Tapi, merujuk pernyataan Tito dalam Rapat Kerja tersebut, refocusing dan realokasi tidak berlaku untuk dana yang sudah dicadangkan untuk pelaksanaan Pilkada sejak awal tahun. Sri tetap membuka kemungkinan pemberian bantuan seperti dana talangan bagi daerah yang memang teridentifikasi tidak memiliki anggaran cukup untuk Pilkada Serentak. Hanya saja, opsi ini diberlakukan setelah melalui proses identifikasi dan evaluasi kapasitas fiskal daerah. "Kalau seandainya ada mekanisme tertentu antara kami dan daerah seperti semacam dana talangan, itu coba kami kembangkan. Tetap, disiplin Pilkada berasal dari daerah, APBD," ujar mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut. Sri mengatakan, Kemendagri mengajukan permintaan anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar Rp 1,36 triliun yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri pada Rabu (10/6). Total tersebut disampaikan Kemendagri berdasarkan kapasitas kemampuan fiskal tiap daerah. Daerah dengan indeks kapasitas fiskal (IKF) sangat tinggi membutuhkan dukungan APBN sebanyak Rp 200,80 miliar, sementara IKF tinggi Rp 304,19 miliar dan IKF sedang Rp 148,63 miliar. IKF rendah memerlukan Rp 288,26 miliar dan IKF sangat rendah butuh Rp 78,69 miliar. Selain itu, anggaran juga dibutuhkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan PAM untuk Pilkada Serentak. Sumber

UMKM dengan kredit sampai Rp 10 juta diberi subsidi bunga hingga 25 persen. == JAKARTA -- Pemerintah telah menetapkan skema pemberian subsidi bunga atau margin untuk kredit maupun pembiayaan selama enam bulan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari dalam pernyataan di Jakarta, Kamis, mengatakan tata cara pemberian stimulus ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65 Tahun 2020. Dalam regulasi tersebut, kriteria UMKM yang dapat memperoleh subsidi bunga atau margin dari pemerintah antara lain memiliki plafon kredit atau pembiayaan paling tinggi Rp 10 miliar. UMKM tersebut mempunyai sisa pokok (baki debet) kredit atau pembiayaan sebelum pandemi Covid-19. Kemudian, UMKM tersebut tidak termasuk dalam daftar hitam nasional, mempunyai kategori pinjaman lancar (kolektibilitas 1 atau 2) per akhir Februari 2020 dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Peraturan itu menyatakan UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari lembaga penyalur program kredit pemerintah dan memiliki kredit atau pembiayaan sampai Rp 10 juta diberikan subsidi sebesar bunga atau margin yang dibebankan, paling tinggi 25 persen atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara untuk jangka waktu enam bulan. Selain itu, UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari lembaga penyalur program kredit pemerintah dan memiliki kredit atau pembiayaan di atas Rp 10 juta sampai Rp 500 juta diberikan subsidi bunga atau margin sebesar 6 persen selama tiga bulan pertama dan 3 persen selama tiga bulan kedua atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara. Kemudian, UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari lembaga penyalur program kredit pemerintah dan memiliki kredit atau pembiayaan lebih dari Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar diberikan subsidi bunga atau margin sebesar 3 persen selama tiga bulan pertama dan 2 persen selama tiga bulan kedua atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara. Selanjutnya, UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari perbankan atau perusahaan pembiayaan dan memiliki kredit atau pembiayaan kurang dari atau sama dengan Rp 500 juta diberikan subsidi bunga atau margin sebesar 6 persen selama tiga bulan pertama dan 3 persen selama tiga bulan berikutnya atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara. Terakhir, UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari perbankan atau perusahaan pembiayaan dan memiliki kredit atau pembiayaan lebih dari Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar diberikan subsidi bunga/margin sebesar 3 persen selama tiga bulan pertama dan 2 persen selama tiga bulan berikutnya atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara. Sementara itu, setiap UMKM yang mempunyai kredit atau pembiayaan kumulatif sampai Rp 500 juta akan diberikan subsidi bunga atau margin untuk paling banyak dua akad kredit atau pembiayaan. UMKM yang belum memiliki dan ingin mendapatkan NPWP, dapat mendaftarkan NPWP sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak terkait mekanisme pemberian NPWP untuk Debitur Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Namun, bagi UMKM yang memiliki kredit atau pembiayaan di atas Rp 50 juta, pendaftaran NPWP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan juga menyatakan bahwa UMKM yang memiliki kredit atau pembiayaan kumulatif lebih dari Rp 10 miliar tidak dapat memperoleh bantuan stimulus berupa subsidi bunga atau margin ini. Sedangkan, bagi UMKM yang mengajukan kredit atau pembiayaan melalui koperasi dapat bekerja sama dengan Badan Layanan Umum yang mempunyai tugas pengelolaan dana bergulir kepada koperasi dan atau UMKM. sumber : Antara Sumber

Follow detikFinance Kamis, 11 Jun 2020 17:30 WIB Foto Bisnis Agung Pambudhy - detikFinance Jakarta - Di tengah pandemi, denyut ekonomi di Pasar Petak Sembilan perlahan bergerak. Berikut foto-foto suasana terkininya. Foto 1 dari 8 Warga berbelanja di Pasar Petak Sembilan, Jakarta, Kamis (11/6/2020). Baca Juga Wolipop Unik, Face Shield Ini Bisa Dibentuk dari Bungkus Bekas Apa Saja detikNews 5 Hikmah yang Bisa Diambil dari Pandemi COVID-19 Menurut Aa Gym detikNews Besok, Daop 9 Jember Operasikan Empat KA Jarak Jauh Reguler detikHealth Istilah OTG (Orang Tanpa Gejala) dan Penjelasan WHO detikNews Pertama Kali dalam 3 Pekan, Tak Ada Kasus Corona di Thailand detikNews Video Update 11 Juni, Penambahan Kasus COVID-19 di Jatim Tertinggi detikNews Gegara Corona, Tali Toga Wisudawan Ini Dipindahkan Orang Tua detikHealth Ini Ruang Isolasi OTG Corona di Sidoarjo Sumber