bot

Jakarta - Pemanfaatan big data untuk memajukan bisnis perusahaan sudah lazim beberapa tahun belakangan ini. Termasuk Telkomsel yang menggunakan big data untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. VP Business Intelligence & Analytics Telkomsel Tina Lusiana mengatakan Telkomsel mulai mulai memanfaatkan big data sejak tahun 2015 untuk mendukung transformasi digital di perusahaan. Saat ini, mereka memanen miliaran baris data setiap harinya. "Setiap harinya kami melayani setidaknya 150 juta pelanggan dan setidaknya kita setiap bulan itu pasti ad 100 juta pelanggan yang menggunakan internet," kata Tina dalam media briefing virtual, Kamis (25/6/2020). "Dan setiap harinya kami crunching 10 miliar baris data dan dari seluruh data yang sangat besar ini bagaimana kita bisa dapatkan value yang bermanfaat untuk perusahaan," sambungnya. Data yang melimpah ini dikumpulkan Telkomsel dari semua transaksi di seluruh Indonesia. Tapi tantangan bagi perusahaan plat merah ini adalah bagaimana mengelolanya untuk mendapatkan insight yang berguna bagi bisnis dan pengguna. Telkomsel sendiri bermitra dengan Cloudera untuk mengelola dan menganalisis datanya. Tina mengatakan Cloudera dipilih karena memberikan penyimpanan data yang efisien dan bisa diproses menggunakan platform yang scalable. Tina mencontohkan Telkomsel menggunakan teknologi machine learning dan analytics untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari media sosial seperti Twitter. Data ini dikumpulkan untuk memahami komplain yang dilontarkan pengguna di media sosial. Selain itu, sebelum meluncurkan kerjasama dengan pihak ketiga dan mengeluarkan model bisnis baru, Telkomsel juga menganalisanya menggunakan data yang ada. "Contohnya kita pernah launching engagement dengan MAXstream dan HBO GO, paket itu dari output data kita," pungkas Tina. Simak Video "Dirut Telkomsel: 2 Karyawan Meninggal, 8 Lainnya Positif COVID-19" [==] (vmp/fay) Sumber

Jakarta - Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi mengeluarkan keputusan untuk menarik dan memusnahkan jamur enoki yang diimpor dari Korea Selatan (Korsel). Jamur enoki asal Korsel ditemukan terkontaminasi bakteri Listeria monocytogenes dan dapat menyebabkan penyakit listeriosis. Melalui keterangan resmi BKP yang dikutip, Kamis (25/6/2020), pada 22 Mei dan 19 Juni 2020 lalu, BKP memerintahkan PT Green Box Fresh Vegetables selaku importir memusnahkan jamur enoki yang diimpor dari Green Co Ltd, Korea Selatan. Pemusnahan dilakukan di PT Siklus Mutiara Nusantara, Bekasi, atas 1.633 karton jamur enoki dengan berat 8.165 kg. Setelah pemusnahan, BKP memerintahkan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP) mengawasi peredaran produk tersebut. Selain itu, BKP juga memerintah semua OKKP Daerah melakukan pengawasan jamur enoki asal Korsel yang beredar melalui surat Kepala BKP kepada Kepala dinas yang menangani pangan di tingkat provinsi seluruh Indonesia. BKP juga meminta Badan Karantina Pertanian melakukan peningkatan pengawasan keamanan pangan jamur enoki asal Korsel yang hendak masuk ke wilayah Indonesia. Menurut Agung, dengan peringatan dini ini seharusnya baik ritel modern maupun pusat perbelanjaan lain tak lagi menjual jamur enoki asal Korsel tersebut. "Kalau mereka sadar ya nggak dijual lagi," tegas Agung ketika dihubungi detikcom. Buka halaman selanjutnya>>> Simak Video "Mengandung Bakteri Listeria, Kementan Musnahkan Jamur Enoki" [==] Sumber

Jakarta - Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi mengeluarkan keputusan untuk menarik dan memusnahkan jamur enoki yang diimpor dari Korea Selatan (Korsel). Jamur enoki asal Korsel ditemukan terkontaminasi bakteri Listeria monocytogenes dan dapat menyebabkan penyakit listeriosis. Melalui keterangan resmi BKP yang dikutip, Kamis (25/6/2020), pada 22 Mei dan 19 Juni 2020 lalu, BKP memerintahkan PT Green Box Fresh Vegetables selaku importir memusnahkan jamur enoki yang diimpor dari Green Co Ltd, Korea Selatan. Pemusnahan dilakukan di PT Siklus Mutiara Nusantara, Bekasi, atas 1.633 karton jamur enoki dengan berat 8.165 kg. Setelah pemusnahan, BKP memerintahkan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP) mengawasi peredaran produk tersebut. Selain itu, BKP juga memerintah semua OKKP Daerah melakukan pengawasan jamur enoki asal Korsel yang beredar melalui surat Kepala BKP kepada Kepala dinas yang menangani pangan di tingkat provinsi seluruh Indonesia. BKP juga meminta Badan Karantina Pertanian melakukan peningkatan pengawasan keamanan pangan jamur enoki asal Korsel yang hendak masuk ke wilayah Indonesia. Menurut Agung, dengan peringatan dini ini seharusnya baik ritel modern maupun pusat perbelanjaan lain tak lagi menjual jamur enoki asal Korsel tersebut. "Kalau mereka sadar ya nggak dijual lagi," tegas Agung ketika dihubungi detikcom. Buka halaman selanjutnya>>> Simak Video "Mengandung Bakteri Listeria, Kementan Musnahkan Jamur Enoki" [==] Sumber

Surabaya - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo melepas ekspor 9 komoditas pertanian seberat 2.190 ton asal Provinsi Jawa Timur (Jatim). Ekspor ini ke 17 negara sekaligus. Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Karantina Pertanian mencatat kenaikan sejak Januari hingga pertengahan Juni 2020 jumlah komoditas yang diekspor sebanyak 998,1 ribu ton dan meningkat dibanding periode sama tahun lalu yang hanya mencapai 812,3 ribu ton saja. "Kita buktikan lagi yang tidak terganggu oleh pandemi Covid, yang ekspor nya juga tetap jalan adalah pertanian," kata Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo saat memberikan arahan pada pelepasan ekspor secara simbolis di kantor Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, Sidoarjo, Kamis (25/6/2020). Pria yang biasa disapa SYL ini mengapresiasi kinerja seluruh pihak yang tetap berproduksi di masa pandemi. Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Jawa Timur hiingga esok hari, Mentan menyoroti komoditas baru asal Jatim, daun talas dan konjac atau tepung porang. Komoditas baru ini dipastikan sehat, aman dan telah memenuhi persyaratan ekspor masing-masing 121,8 ton senilai Rp. 3,3 miliar konjac ke Thailand dan 5,6 ton senilai Rp. 55,5 juta daun talas ke pasar Australia. "Ini membuktikan bahwa, kita mampu, kita bisa dan kita harus bangkit. Kami akan 'support' penuh apa yang bisa kita lakukan bersama," tambah Mentan. Liberia, Mesir, Amerika Serikat, Pakistan, Yunani dan Finlandia adalah sebagian dari 17 negara yang dituju pada ekspor hari ini. Dengan ragam komoditas adalah Kopis, Sarang Burung Walet, Pakan Ayam, Premix dan Tepung Kakao. Klik halaman selanjutnya. Sumber

Jakarta - Bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) biasanya mendapat pesangon. Nah, jika pesangon tersebut mau diolah buat menjalankan bisnis, kira-kira apa yang bisa digarap? Pakar digital marketing Dewa Eka Prayoga atau Dewa Selling berbagi tips berbisnis dengan uang pesangon. Pertama, memulai usaha setelah PHK harus menggunakan strategi minim risiko. "Misalnya jangan mengeluarkan budget lebih besar atau tempat besar. Jualin saja produk orang lain dulu daftar jadi reseller," kata dia dalam acara live streaming detikcom, Rabu (24/6/2020). Kedua, hindari risiko penumpukan stok dan hasil produksi. Misalnya dengan menawarkan jasa menjual barang. "Kita hindari dulu sektor produksi, fokus jualan dulu, jadi dropship kek, broker kek, makelar kek jadi tidak keluar uang banyak dulu," jelasnya. Hal ini meminimalisir kerugian karena bisa menjual produk tanpa modal yang besar. "Kalau jadi reseller itu kita ambil barang harganya Rp 100 ribu lalu jual Rp 125 ribu. Kalau jual 10 ya dapat Rp 250 ribu," jelasnya. Ketiga, target pasar yang akan dibidik. Harus melihat siapa pembeli dan siapa penggunanya. "Misal saya jualan makanan anak anjing, market saya itu bukan anjingnya dong, tapi yang punya anjing. Karena itu kita harus detailkan marketnya siapa saja, baru setelah itu pelajari channel promosinya mulai Instagram, Facebook sampai Tiktok," ujar dia. Simak Video "Tips Sukses Bisnis Jeans ala Oldblue Co" [==] (kil/hns) Sumber

Pemesanan ORI017 akan ditutup pada 9 Juli 2020 pukul 09.00 WIB. == JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pemesanan Obligasi Negara Ritel (ORI) seri 017 mencapai sekitar Rp 5 triliun hingga Kamis (25/6). ORI seri 017 mulai ditawarkan sejak Senin (15/6). “Kami sarankan memesan sebelum 9 Juli,” kata Kepala Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif II Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Norman Febianto dalam webinar Bahana Sekuritas di Jakarta, Kamis (25/6). Ia mengimbau kepada calon investor untuk melakukan pemesanan tidak berdekatan dengan masa akhir penawaran 9 Juli 2020 untuk menghindari kemungkinan kepadatan permintaan yang berpotensi membuat gangguan karena dilakukan melalui sistem dalam jaringan (online). Seperti diketahui pemesanan instrumen investasi itu akan ditutup pada 9 Juli 2020 pukul 09.00 WIB dan penetapan hasil penjualan akan dilakukan pada 13 Juli serta setelmen penerbitan dilakukan pada 15 Juli 2020. Ia optimistis ORI-017 ini akan menarik bagi investor karena imbal hasil atau yield yang ditawarkan mencapai 6,4 persen per tahun atau di atas rata-rata bunga deposito perbankan mencapai 5,5 persen. Penjualan obligasi yang memiliki masa jatuh tempo 15 Juli 2023 ini, lanjut dia, semakin menjangkau berbagai kalangan karena minimum pemesanan mencapai Rp1 juta dan maksimal Rp3 miliar. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman pada peluncuran ORI-017 mengatakan hasil penjualan obligasi ini digunakan untuk membiayai APBN termasuk untuk penanganan COVID-19. Pemesanan dapat dilakukan melalui mitra distribusi secara daring melalui empat tahap yaitu pendaftaran, pemesanan, pembayaran dan penyelesaian atau konfirmasi melalui 16 bank umum, empat perusahaan efek, tiga perusahaan efek khusus dan dua perusahaan teknologi berbasis finansial (tekfin) peer-to-peer lending. Sebanyak 16 bank umum tersebut antara lain BCA, BNI, Bank Permata, BRI, BTN, Maybank Indonesia, CIMB Niaga, Bank Mandiri, OCBC NISP, Bank Panin, DBS Indonesia, HSBC Indonesia, UOB Indonesia, Commonwealth Indonesia, Danamon Indonesia dan Bank Victoria International. Sebanyak empat perusahaan efek antara lain Trimegah Sekuritas Indonesia, Danareksa Sekuritas, Bahana Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas. Selain itu tiga perusahaan efek khusus adalah Bareksa Portal Investasi, Star Mercato Capitale (Tanamduit) dan Nusantara Sejahtera Investama (Invisee) dan dua perusahaan tekfin yaitu Investree dan Modalku. sumber : Antara Sumber

Jakarta - Biznet menjadi salah satu perusahaan penyedia jasa internet yang banyak digunakan, pihaknya pun blak-blakan soal kondisi perekonomian hingga traffic selama pandemi COVID-19. "Dari perkantoran perlahan naik, kantoran itu sebelumnya trafiknya hampir dibilang kecil. Kalau sekarang pantauan kita cukup kembali traffic bandwidth khususnya," ujar Yudie Haryanto VP Marketing Biznet menuturkan dalam konferensi pers secara online, Kamis (25/6/2020). Namun sejalan dengan berjalannya new normal, gedung perkantoran sudah mulai berangsur menuju normal. Dari segi B to B, meski belum bisa dibilang baik, terbilang sudah 50% berjalan untuk kembali menuju trafik normal sebelum pandemi. "Dari traffic, kenaikan kita alami, meski ternyata yang masuk gedung perkantoran belum bisa penuh 100% karena jaga jarak, WFH juga banyak saat ini, sekolah tetap dari rumah, jadi traffic kita cukup naik 30% dari sebelum pandemi dari sisi retail," ucapnya. Bicara soal kapasitas bandwidth, sejauh ini Biznet mengaku masih cukup punya bandwidth besar bahkan untuk kondisi sekarang. Dengan kenaikan 30% dari retail yang dialami, Biznet masih memiliki gap yang cukup besar sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dari segi penjualan Yudie yang termasuk Anggota Dewan Pengawas Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menambahkan dari 512 anggota yang ada, bisa dibilang di kisaran 10% adalah mereka yang berfokus untuk layanan internet korporasi, perhotelan, dan perkantoran. Dampaknya tentu terasa dari segi penjualan. Biznet pun juga mengalaminya. "Memang betul ada anggota yang terdampak. Melihat sejarahnya internet dulu kan dipakainya memang untuk perkantoran. Biznet juga dulu fokus di korporasi tapi enam atau lima tahun lalu dunia sudah berubah, internet nggak cuma buat korporasi. Nggak ada yang menyangka juga di 2020 ada perubahan seperti ini," tuturnya. Diketahui mulai tahun 2012, Biznet mulai mencoba merambah B to C alias ke retail. Namun income revenue, diakui B to B masih yang terbesar yakni sebesar 80%. Meski begitu, dari number of subscribe, angka keduanya mengalami peningkatan yang baik. Simak Video "Trafik Internet Naik, APJII Sebut Bukan Berarti Jasa Layanan Raup Untung" [==] (ask/fay) Sumber

Jakarta - Baru-baru ini, empat pegawai Kementerian Keuangan tepatnya pegawai dari Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam terlibat kasus dugaan korupsi importasi tekstil. Keempatnya kini telah ditetapkan sebagai tersangka bersama seorang pengusaha tekstil oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sejak Rabu (24/6/2020) kemarin. Jauh sebelum penetapan tersangka oleh Kejagung, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengklaim, instansinya telah menetapkan keempat oknum tersebut sebagai tersangka sejak awal Maret 2020 lalu. Untuk itu, pihaknya akan menjalin kerja sama dan koordinasi dengan Kejagung dalam pertukaran keterangan dan data di antaranya digital forensik untuk mengungkap kasus tersebut lebih rinci lagi. Meski begitu, pihaknya akan tetap melakukan penyelidikan internal di tengah upaya Kejagung mengusut keterlibatan para tersangka. "Kami sinergi dengan aparat penegak hukum lain khususnya dalam kasus ini dengan penyidik Kejagung," kata Heru dalam Konferensi Pers Virtual bertajuk 'Keseriusan Kemenkeu Dalam Penanganan Perkara Pelanggaran Impor Tekstil di Batam', Kamis (25/6/2020). Sementara itu, Inspektorat Jenderal Kemenkeu Sumiyati mengungkapkan asal mula bisa terbongkarnya kasus itu. Kasus ini tercium setelah adanya pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan adanya perbedaan jumlah dan jenis tekstil. "Kemudian kami meningkatkan menjadi penyidikan pada 6 April dan 20 April, Dirjen Bea Cukai melakukan penangkapan dan penahanan tersangka. Sampai saat ini penyidikan masih berlangsung," kata Sumiyati. Untuk diketahui, kelima tersangka tersebut di antaranya sebagai berikut: 1. Kabid Pelayanan Fasilitas Kepabeanan dan KPU Bea-Cukai Batam inisial MM 2.Kepala Seksi (Kasi) Kepabeanan dan Cukai pada Bea-Cukai Batam inisial DA 3. Kasi Kepabeanan Bea dan Cukai pada Bea-Cukai Batam inisial HAW 4. Kasi Kepabeanan dan Cukai pada Bea-Cukai Batam inisial KA 5. Pemilik PT Flemings Indo Batam (FIB) dan PT Peter Garmindo Prima (PGP) inisial IR Simak Video "Kejaksaan Agung Tahan 3 Pejabat Bea Cukai Batam" [==] (dna/dna) Sumber

Kepercayaan menjadi faktor utama stabilitas sektor keuangan. == JAKARTA -- Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Salah satu tersangka merupakan pejabat aktif di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira munculnya kasus tersebut membuat pemerintah harus segera melakukan reformasi industri keuangan. Hal ini tersebut terjadi karena longgarnya pengawasan dan adanya praktik korup yang melibatkan pengawas sekaligus pelaku di industri keuangan. Saat awal dibentuk OJK sebenarnya agar tidak masuk ke dalam masalah sama yakni skandal BLBI dan Bailout Bank Century yang merugikan nasabah maupun keuangan Negara. "Ternyata reformasi jasa keuangan tidak cukup hanya dengan pemisahan badan pengawas keuangan dari BI, tapi juga faktor-faktor yang lebih fundamental lainnya," ujar Bhima ketika dihubungi Republika, Kamis (25/6). Bhima menyebut salah satu celah yang rentan dimanfaatkan pada pengelolaan dana publik adalah rendahnya transparansi pemanfaatan dana, pemilihan manajer investasi yang tidak memperhatikan faktor resiko serta celah celah regulasi yang memungkinkan korupsi. "Tanpa adanya pembenahan secara struktural khususnya pada lembaga pengawas keuangan, kepercayaan nasabah akan menurun," kata Bhima. Menurut Bhima, saat ini situasi cukup genting karena ada krisis. Maka faktor kepercayaan menjadi faktor utama stabilitas sektor keuangan. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung menetapkan 14 tersangka baru dalam penyidikan lanjutan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Asuransi Jiwasraya, Kamis (25/6). Sebanyak 13 tersangka di antaranya merupakan korporasi yang bergerak dibidang manajemen investasi. Sedangkan satu tersangka lainnya, yakni perseorangan yang merupakan pejabat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sumber

Jakarta - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengakui penyaluran subsidi energi masih belum tepat sasaran. Subsidi energi terbagi menjadi tiga, yaitu bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar, elpiji 3 kg, dan listrik. Kepala BKF Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menegaskan penyaluran seluruh subsidi energi hingga saat ini masih belum tepat sasaran, alias tidak menyasar kepada 40% masyarakat paling miskin di tanah air. "Subsidi komoditas cenderung alami inklusi eror, itu artinya orang yang harusnya tidak dapatkan malah dapatkan. Ini tidak tepat sasaran, ini pemborosan, seharusnya nggak dapat malah dapat," kata Febrio di ruang rapat Banggar DPR, Jakarta, Kamis (25/6/2020). Dari sisi realisasi, kata Febrio penyaluran subsidi berbasis orang sama seperti program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu Indonesia pintar (KIP), dan bantuan sosial (bansos) lainnya lebih baik dibandingkan penyaluran subsidi energi. Oleh karenanya pemerintah mengusulkan skema penyaluran subsidi energi pada tahun 2021 berbasis orang atau sama seperti program bansos. Pengubahan skema penyaluran, dikatakan Febrio juga karena kurang efisien lantaran selalu menimbulkan masalah kurang bayar yang menjadi piutang pemerintah kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) setiap tahunnya. Dari 40% kelompok masyarakat paling miskin, Dia menyebut baru sekitar 36,4% yang menikmati subsidi gas tabung 3 kg. "Tetapi 40% terkaya malah menikmati hampir 40% dari total susbidi. Ini harus dibenerin, di-reform ini sesuatu yang harus dilakukan segera jangan ditunda lagi, ini harapan kita," kata Febrio. Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Begini Skema Bantuan Iuran BPJS di 2020-2021" [==] Sumber

Jumlah permohonan pengajuan insentif fiskal Covid-19 yang disetujui capai 93 persen. == JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebutkan, terdapat 389.546 Wajib Pajak (WP) yang mengajukan permohonan pemanfaatan insentif fiskal Covid-19. Insentif itu tercantum dalam PMK 44/2020. Insentif meliputi PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 impor, PPh 23 Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP), dan pengurangan PPh Pasal 25. “Update terkait jumlah penerima insentif terhitung sampai 24 Juni 2020 pukul 20.00 WIB,” ujar Direktur Potensi Penerimaan dan Kepatuhan Pajak DJP Kementerian Keuangan Ihsan Priyawibawa dalam media briefing di Jakarta pada Kamis, (25/6). Ia menuturkan, dari jumlah itu terdapat 93 persen atau 360.818 permohonan yang disetujui dan 7 persen atau 28.728 ditolak. Dirinya menjelaskan, permohonan ditolak karena sektor usaha tidak memenuhi kriteria PMK atau belum sampaikan SPT Tahunan 2018 sebagai basis menentukan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). Ihsan merincikan, untuk PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) terdapat 118.993 permohonan dengan 105.759 diterima, 13.234 ditolak. Lalu pembebasan PPh Pasal 22 impor terdapat 12.273 permohonan dengan 8.994 diterima dan 3.379 ditolak. Kemudian untuk PPh 23 Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP) terdapat 198.183 permohonan dengan 197.735 diterima dan 224 ditolak. Kemudian pengurangan PPh Pasal 25 terdapat 60.097 permohonan dengan 48.330 diterima dan 11.767 ditolak. Dirinya pun menjelaskan, ada lima sektor yang paling banyak menerima insentif pajak ini yaitu perdagangan, industri, jasa keuangan, jasa lainnya, serta akomodasi dan makanan atau minuman. “Sektor usaha perdagangan paling banyak menerima insentif jumlahnya sekitar 53 persen kemudian sektor industri pengolahan ada 14 persen,” katanya. Jika dirincikan, sektor perdagangan sebanyak 43.356 penerima insentif PPh Pasal 21, 2.852 penerima insentif PPh Pasal 22 impor, 118.408 penerima insentif PPh Final 23 UMKM, dan 25.614 penerima insentif PPh Pasal 25. Selanjutnya, sektor industri sebanyak 21.213 penerima insentif PPh Pasal 21, 5.543 penerima insentif PPh Pasal 22 impor, 13.749 penerima insentif PPh Final 23 UMKM, dan 8.873 penerima insentif PPh Pasal 25. Sektor jasa perusahaan sebanyak 7.154 penerima insentif PPh Pasal 21, delapan penerima insentif PPh Pasal 22 impor, 11.399 penerima insentif PPh Final 23 UMKM, dan 2.592 penerima insentif PPh Pasal 25. Jasa perusahaan profesional, kata Ihsan, meliputi jasa hukum, jasa akuntansi, jasa periklanan, dan sebagainya. Sektor jasa lainnya sebanyak 257 penerima insentif PPh Pasal 21, dua penerima insentif PPh Pasal 22 impor, 18.631 penerima insentif PPh Final 23 UMKM, dan 377 penerima insentif PPh Pasal 25. “Jasa lainnya berkaitan persewaan, jasa agen perjalanan, jasa tenaga kerja, jasa keamanan, dan sebagainya,” ujarnya. Sedangkan Sektor akomodasi, makanan, dan minuman sebanyak 5.506 penerima insentif PPh Pasal 21. Kemudian sebanyak 7.305 penerima insentif PPh Final 23 UMKM, dan penerima insentif PPh Pasal 25 sebanyak 1.986. Sumber

Jakarta - Kejaksaan Agung telah menetapkan 13 manajer investasi sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan mega korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Lalu bagaimana nasib 13 perusahaan itu? Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, Anto Prabowo menegaskan, 13 perusahaan manajer investasi itu hingga saat ini masih beroperasi seperti biasa. Belum ada keputusan untuk menghentikan operasional mereka. "Mengenai penetapan 13 Manajer Investasi menjadi tersangka dalam kasus Jiwasraya, sampai saat ini 13 MI tersebut masih beroperasi seperti biasa karena belum ada pembatasan dari Kejagung," ujarnya, Kamis (25/6/2020). Sebelumnya, penyidik Kejagung menetapkan 13 korporasi sebagai tersangka dalam kasus Jiwasraya. Hari menyebut ke-13 korporasi disebut sebagai manajer investasi. "Penetapan tersangka tersebut yang pertama terhadap 13 korporasi atau di dalam peraturan OJK disebut manajer investasi jadi ada 13 korporasi," kata kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiyono, kepada wartawan di Gedung Bundar, Jalan Sultan Hasanudin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/6/2020). Selain itu Kejaksaan Agung juga menetapkan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal II a OJK periode Januari 2014-2017 berinisial FH sebagai tersangka. Hari mengatakan tersangka FH dan 13 manajer investasi tersebut disangkakan melakukan tindak pidana pasal 2 subsider pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. "Jadi 13 manajer investasi ini diduga melakukan tindak pidana Pasal 2 subsider Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tipikor," kata Hari. Berikut daftar 13 manajer investasi tersebut: 1. PT DN/PT PAJ 2. PT OMI 3. PT TPI 4. PT MD 5. PT PAM 6. PT MNCA 7. PT MAM 8. PT GAPC 9. PT JCAM 10. PT PAAM 11. PT CC 12. PT TFI 13. PT SAM Simak Video "Terdampak Corona, 25 Ribuan Debitur di Sultra Dapat Keringanan Cicilan" [==] (das/dna) Sumber

Jakarta - Platform e-commerce di Asia Tenggara dan Taiwan, Shopee, menghadirkan persiapan 'Aktivitas Zaman Now' masyarakat Indonesia dalam menghadapi era New Normal. Hal itu diwujudkannya melalui berbagai inovasi terhadap program, layanan, dan kampanye yang dihadirkan untuk pemenuhan kebutuhan esensialnya sehari-hari. Direktur Shopee Indonesia Handhika Jahja mengatakan sebagai perusahaan berbasis teknologi, pihaknya memiliki peran dan fungsi sosial untuk turut mendukung perputaran roda ekonomi negara dengan turut menghadirkan berbagai inovasi dan program inovatif untuk masyarakat Indonesia, khususnya di situasi pandemi saat ini. "Dengan akan diberlakukannya kebijakan New Normal, menjadi komitmen kami untuk turut membantu persiapan masyarakat Indonesia dalam menjalankan rutinitas kenormalan baru, melalui akses ke berbagai kebutuhan esensial, yang disesuaikan berdasarkan aktivitas kenormalan baru secara aman dan nyaman di platform kami, dengan tetap meningkatkan kewaspadaan diri terhadap penyebaran COVID-19," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (25/6/2020). Bentuk dukungan yang diupayakan oleh Shopee untuk persiapan rutinitas baru masyarakat Indonesia, dihadirkan melalui beberapa 'Aktivitas Zaman Now' seperti berikut ini: 1. Akses berbelanja online di era new normal Masyarakat dapat memanfaatkan platform e-commerce Shopee untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dirumah. Selain memudahkan dalam memperoleh barang yang dibutuhkan, belanja online dapat dijadikan sebagai alternatif berbelanja yang aman dengan meminimalisir kontak fisik. 'Aktivitas Zaman Now' untuk berbelanja secara online yang diinisiasi oleh Shopee, difokuskan pada serangkaian layanan guna menghadirkan pengalaman belanja online yang aman dan efektif melalui: ● Program Kampanye Belanja Online inovatif : Ini merupakan kampanye belanja online yang sedang berjalan bertajuk Shopee 7.7 Pesta Diskon Supermarket, dengan menghadirkan berbagai penawaran menarik seperti Voucher Cashback, Gratis Ongkir, dan fitur program Flash Sale. ● Fitur Belanja Lengkap: Untuk memberikan pengalaman belanja online yang mudah dan inovatif bagi pengguna, Shopee menyediakan berbagai fitur khusus yang dapat digunakan pengguna untuk mencari barang berdasar kategori tertentu seperti ShopeeMall, Deals Sekitarmu, Kreasi Nusantara dan masih banyak lagi. 2. Pembayaran efektif secara digital Pengguna dapat melakukan pembayaran secara non-tunai sebagai upaya dalam memutus penyebaran COVID-19, yang sesuai dengan anjuran atas kebijakan Bank Indonesia untuk penerapan transaksi digital di situasi saat ini. ShopeePay, fitur layanan uang dan dompet elektronik terintegrasi di Indonesia, hadir sebagai salah satu alternatif pembayaran transaksi digital yang efektif melalui beberapa fitur yang dihadirkan: ● Metode pembayaran efektif saat berbelanja: ShopeePay hadir sebagai metode pembayaran efektif untuk setiap pembayaran transaksi yang dilakukan pengguna di aplikasi Shopee di bagian checkout. Hadirnya metode pembayaran ini diinisiasi sebagai solusi atas efisiensi pengguna saat berbelanja secara online. ● Fitur scan QR code : Memudahkan pengguna dalam bertransaksi secara non-tunai di ribuan merchant offline saat beraktivitas di luar rumah, bahkan untuk sistem Top Up secara digital yang dapat dilakukan di beberapa rekanan ShopeePay. Hadirnya fitur ini ini diinisiasi sebagai salah satu alternatif 'Aktivitas Zaman Now' yang dianjurkan di era new normal untuk meminimalisir kontak fisik melalui pembayaran tunai. 3. Protokol kesehatan versi Shopee di era New Normal: Tidak hanya melalui berbagai kampanye inovatif, Shopee memperkenalkan kanal khusus bernama 'New Normal' yang terdapat pada beranda aplikasi untuk memberikan pengguna akses mudah ke berbagai kebutuhan esensial, mulai dari produk kesehatan hingga kebutuhan pokok. Fitur Ini diinisiasi sebagai bagian dari persiapan versi Shopee untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia selama era new normal. "Dengan adanya inisiatif kami melalui persiapan era new normal versi Shopee, diharapkan dapat mendukung masyarakat dalam menjalani kehidupan new normal dengan aman dan menjadi solusi terbaik untuk memenuhi berbagai kebutuhan esensial dan pelengkap para pengguna kami secara online ." pungka Handhika . (prf/ega) Sumber

Jakarta - Masyarakat Sulawesi Tenggara masih menolak 500 tenaga kerja asing (TKA) China yang mau dipekerjakan di Konawe. Ratusan tenaga kerja ini akan dipekerjakan di pembangunan pabrik smelter nikel. Virus Corona menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah sebetulnya sudah sepakat mengizinkan para pekerja ini masuk ke Konawe. Kedutaan Besar China untuk Indonesia pun buka suara soal hal ini. Konselor Bidang Ekonomi dan Bisnis Kedubes China untuk RI Wang Liping menegaskan bahwa para pekerja-pekerja ini akan dipastikan negatif dari virus Corona, meskipun China diketahui sebagai episentrum awal virus ini. Dia menyatakan perusahaan China akan tunduk pada semua aturan yang berlaku di Indonesia. Dia juga menegaskan para pekerja ini merupakan pekerja-pekerja teknis dan dengan kontrak kerja yang sebentar. "Sebelum kedatangannya, mereka akan jalani tes COVID-19 dan memiliki sertifikat kesehatan. Kelompok ini merupakan pekerja teknik, dalam jangka waktu setengah tahun. Tiongkok akan tunduk pada aturan di Indonesia," ungkap Wang dalam video conference bersama wartawan, Rabu (24/6/2020). Wang meminta agar masyarakat tak usah khawatir dengan potensi para TKA China membawa virus COVID-19. Menurutnya, para perusahaan ini akan menerapkan cara menghindari virus Corona seperti di China yang diklaim sukses menghadapi pandemi. Dia kembali menegaskan para pekerja akan dinyatakan bersih dari virus Corona. Sebelum terbang ke Indonesia, para TKA China akan dites COVID-19, mereka juga akan melindungi dirinya selama perjalanan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. "Mungkin ada teman-teman yang khawatir terhadap risiko personel dari luar negeri, yang ingin saya sampaikan perusahaan Tiongkok telah serap pengalaman lawan pandemi yang sukses. Sebelum masuk ke Indonesia, mereka juga akan melakukan tes COVID-19, dan melindungi diri sendiri selama perjalanan supaya bebas virus. Maka teman-teman bisa lega hati," papar Wang. Sumber

Jakarta - Direktorat Jenderal Binalattas Kemnaker RI dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang Skema Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) type 2 atau P2 di Balai Latihan Kerja (BLK). Dengan adanya kesepakatan ini Kemnaker dan BNSP memiliki skema standar pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi di BLK, serta menyamakan standar skema pelaksanaan pelatihan kerja di seluruh Indonesia. "Saya gembira sekarang sudah ada penetapan skema sertifikasi. Dengan adanya kesepakatan bersama ini, kita berkomitmen memberikan jaminan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan BLK akan mempunyai standar yang sama yaitu standar yang dibutuhkan dunia kerja," ucap Dirjen Binalatas Kemnaker, Bambang Satrio Lelono dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2020). Sementara itu, terkait dengan kondisi pandemi COVID-19, Bambang mengemukakan pihaknya tidak hanya mengembangkan program-program pelatihan secara offline, tetapi juga online. Hal tersebut diharapkan juga diikuti oleh LSP. "Jadi kalau pelatihan di BLK nanti online, sertifikasinya juga online. Ini akan memudahkan kita dalam melakukan tugas-tugas pelatihan dan sertifikasi secara masif," imbuh Bambang. Sementara itu, Kepala BNSP, Kunjung Masehat mengatakan dengan adanya kesepakatan ini diharapkan skema pelaksanaan pelatihan di semua daerah dilakukan secara sama. Pelatihan otomotif sepeda di Papua dan Aceh, misalnya, maka dilakukan dengan skema pelaksanaan pelatihan yang sama. "Dengan penandatangan ini, nantinya skema pelatihan di semua daerah sama, dan dengan menggunakan tiga pendekatan. Bisa dengan pendekatan KKNI, okupasi, atau berupa pendekatan klaster. Kalau selama ini ada standar, tapi dalam pelaksanaannya berbeda. Saya harap setelah ini tidak akan lagi terjadi perbedaan skema pelatihan," ujar Kunjung. Menurutnya, sertifikasi yang diberikan oleh pihaknya merupakan proses akhir dari sebuah pengakuan. Oleh karena itu, BNSP melalui LSP menjamin terhadap kualitas pelaksanaan sejak pelatihan sampai selesai, yakni saat melakukan skema dan sertifikasi. Sebagai informasi, pelaksanaan penandatanganan nota kesepahaman ini disaksikan oleh 30 Kepala BLK dan Ketua LSP P2 BLK dan dilakukan secara virtual. Simak Video "Kemnaker Percaya New Normal adalah Harapan Baru" [==] (akn/ara) Sumber

Pajak digital akan dipungut dari konsumen mulai awal Juli 2020. == JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan, terdapat enam pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada konsumen. Pada Juli mendatang, keenam perusahaan akan ditunjuk sebagai pemungut pajak. "Teman-teman di DJP telah lakukan komunikasi dengan beberapa PMSE. Komunikasi masih terus jalan, ada enamlah, jadi tentunya sudah ada, lalu sekarang ada semacam infrastruktur yang harus dilakukan penyesuaian," ujar Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dalam Media Briefing di Jakarta pada Kamis (25/6). Hanya saja, ia masih enggan menyebutkan lebih rinci terkait keenam perusahaan tersebut. "Pelakunya nanti kami umumkan," kata dia. Keenam perusahaan itu dinilai telah siap melakukan pemungutan pajak. "Penunjukkan lebih ke arah persiapan. Lalu tetap skema dasarnya kita proses, kita aktif komunikasikan, termasuk beberapa hal yang coba dijelaskan, informasi pemungutannya seperti apa dan bagaimana," jelas Suryo. Perlu diketahui, PPN sebesar 10 persen atas transaksi barang dan jasa PMSE rencananya mulai dipungut pada awal Juli. Ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2020, yang diterbitkan pada 5 Mei lalu. Sesuai pasal 2 ayat 2 PMK itu, pelaku usaha PMSE luar negeri akan ditunjuk oleh menteri. Kriterianya meliputi memiliki nilai transaksi di Indonesia dan pengakses atau traffic melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan, jumlah tersebut ditentukan oleh DJP. Suryo menambahkan, setelah keenam perusahaan PMSE ditunjuk, mereka akan mulai melakukan pungutan pada Agustus. Dengan begitu nantinya, para pembeli beberapa produk digital seperti musik, aplikasi, game online, maupun streaming online, dikenakan pajak. Sumber

Jakarta - Harus diakui, wabah virus SARS-CoV-2 mempengaruhi kebiasaan dan perilaku masyarakat. Hal ini disadari oleh penyedia jasa internet Biznet, dengan melihat perilaku pengguna internet. "Dua bulan setelah pandemi dan beberapa peraturan pemerintah setelah PSBB, internet itu cukup signifikan naik. Apa sih hal yang baru selain pakai buat belajar, bekerja, video conference atau belanja e-commerce? Ada hal baru yaitu untuk beribadah," kata Yudie Haryanto VP Marketing Biznet dalam video conference, Kamis (25/6/2020). Meningkatnya trend ibadah secara online mungkin adalah hal yang tidak terbayangkan sebelumnya karena di masa sekarang ternyata konektivitas internet sangat kritis untuk sebagian besar masyarakat terutama yang tidak bisa ke tempat peribadatan. Selain itu jika melihat traffic dari sisi hiburan sudah jelas ada peningkatan. Jumlah penonton drakor (drama Korea) dan streaming ini cukup signifikan yang mana hampir tiga kali lipat dari biasanya. Traffic secara umum juga mengalami perbedaan, traffic selama seminggu penuh sama tanpa ada penurunan atau peningkatan yang signifikan. "Kita melihat internet di rumah, selain untuk belajar, ibadah online, entertainment, kan Sabtu Minggu mall belum buka jadi Senin ketemu Senin lagi traffic-nya sama. Banyak juga yang arisan atau makan siang bareng pakai Zoom, ya kayak hal-hal baru yang kita lihat. Pecinta kopi ada yang ngopinya di teras dan ini terjadi dua minggu belakangan," tandasnya. Simak Video "Demam Drakor Pelakor, Lebih Suka Fashion Ji Sun Woo atau Da Kyung?" [==] (ask/fay) Sumber

Salah satu pegawai OJK ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Jiwasraya. == JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan sejak dimulainya proses penyelidikan oleh pihak Kejaksaan Agung, OJK telah dan selalu memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan data dan informasi serta asistensi yang diperlukan oleh pihak Kejaksaan Agung. Hal ini menyusul pemberitaan adanya penetapan tersangka terhadap pegawai OJK mengenai proses penegakan hukum terkait Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung. "Kami mendukung proses penegakan hukum terkait kasus Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung dengan tetap menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah," ujar Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo kepada Republika.co.id, Kamis (25/6). Menurutnya selama ini OJK telah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk membangun sistem keuangan yang sehat, stabil dan kredibel dalam rangka melindungi konsumen dan memacu pertumbuhan ekonomi. Salah satu falsafah penting OJK menegakkan pelaksanaan pengaturan dan pengawasan untuk terselenggaranya sistem jasa keuangan yang menjunjung tinggi aspek good governance. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kewenangan OJK tetapi juga berhubungan dengan pelaksanaan operasional di industri perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank. Sejak OJK efektif menerima amanat peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan pasar modal dan IKNB (sejak 1 Januari 2013) dan perbankan (sejak 1 Januari 2014). "OJK terus menerus melakukan berbagai penguatan dan perubahan untuk menciptakan praktik-praktik industri jasa keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance)," ucapnya. Sumber

Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta warganya jangan bekerja dan beraktivitas di pusat kota Jakarta. Permintaan itu bukan tanpa alasan, dia menganggap Jakarta masih tinggi terhadap peningkatan virus Corona dan rentan akan penyebaran. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengklaim jika tinggal di desa seperti Jawa Barat akan jauh dari penyakit. Ajakan ini juga sudah dikampanyekan. "Kita lagi kampanye udahlah jangan ngantor di Jakarta lagi, ngantornya di Jawa Barat saja jauh dari penyakit, lahannya indah bisa produktif," katanya dalam acara MarkPlus Government Roundtable melalui virtual, Kamis (25/6/2020). Untuk itu, dia mengajak para milenial agar tidak takut tinggal di desa karena saat ini tetap bisa mendapatkan penghasilan seperti di kota. Sebab semuanya sudah terhubung dengan digital terlebih di Jawa Barat memiliki kekayaan teknologi, alam, pariwisata dan agriculture. "Kita punya kampanye ke milenial agar semuanya jangan ke kota, sekarang tinggal di desa. Rezekinya rezeki kota, bisnisnya mendunia. Itu slogan baru karena desanya sudah desa digital jadi tinggal di desa menjauhi penyakit, kemudian rezeki kota karena bisa online dan mendunia karena bisa terkoneksi," ucapnya. Emil membeberkan kekayaan di Jawa Barat yang tidak kalah dengan pusat kota. Dia bilang semua industri hi-tech berkumpul di Jawa Barat. "Kami punya lebih dari 500 perguruan tinggi, tidak ada alasan tidak sukses dan hi-tech-nya ada, inilah subsidi-subsidi silang dibanding provinsi lain," ujarnya. "Di COVID-19 ini mengajarkan kita tetap produktif tapi menjauhi kerumunan dan keterpusatan yang selama ini keterpusatan ini jadi rezim ekonomi kita karena memusatkan ekonomi terlalu besar di satu titik dan pada saat diinterupsi kerasa bahwa itu konsep yang keliru," tambahnya. Simak Video "Ridwan Kamil Sindir Masyarakat yang Borong Barang Kesehatan" [==] (zlf/zlf) Sumber

Jakarta - Kejaksaan Agung hari ini kembali menetapkan deretan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka adalah pejabat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Atas pemberitaan tersebut, pihak OJK pun memberikan tanggapannya melalui keterangan resmi. Pihak OJK menegaskan sejak dimulainya proses penyelidikan oleh pihak Kejaksaan Agung, OJK telah dan selalu memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan data dan informasi serta asistensi yang diperlukan oleh pihak Kejaksaan Agung. "Mendukung proses penegakan hukum terkait kasus Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung dengan tetap menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah," bunyi poin kedua pernyataan OJK, Kamis (25/6/2020). Pihak OJK juga mengaskan akan bekerjasama dengan Kejaksaan Agung untuk membuat sistem keuangan yang sehat, stabil dan kredibel. Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan seorang tersangka baru serta 13 korporasi sebagai tersangka dalam rangkaian kasus Jiwasraya. Salah satu tersangka anyar itu disebut merupakan pejabat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Satu orang tersangka dari OJK, atas nama FH, pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal II a periode Januari 2014-2017. Kemudian yang bersangkutan diangkat sebagai Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II periode 2017-sekarang," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiyono, kepada wartawan di Gedung Bundar, Jalan Sultan Hasanudin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/6/2020). Simak Video "Ini Perusahaan Leasing yang Kasih Keringanan Pembayaran" [==] (das/dna) Sumber

Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menambah nominal tunjangan beras bagi anggota TNI dan Polri. Buwas mengatakan, untuk membeli beras dari Bulog, para anggota TNI/Polri masih harus menombok. Usulan tersebut disampaikan untuk mendukung kerja sama antara TNI/Polri dengan Bulog dalam pendistribusian beras. Menurutnya, Buwas sudah pernah meraih kesepakatan dengan Polri saat dipimpin Tito Karnavian (periode 2016-2019). Dalam hal ini, Bulog yang menjadi mitra untuk menyediakan beras dan harapannya beras Bulog dapat disalurkan ke TNI/Polri. "Saya sudah pernah bicara bagaimana TNI/Polri menggunakan beras dari Bulog karena sudah dijamin kualitasnya. Panglima TNI, Kapolri setuju, pada saat itu Kapolrinya Pak Tito," jelas Buwas di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (25/6/2020). Sayangnya, kesepakatan itu masih terhalang nominal tunjangan beras TNI/Polri dari APBN, dengan harga beras Bulog. Pasalnya, nominal tunjangan TNI/Polri untuk membeli beras ialah Rp 7.000/kg, sementara harga di Bulog ialah Rp 9.450/kg. "Sudah setuju itu. Tapi persoalannya nilai yang diberikan anggaran untuk TNI/Polri membeli beras tidak memadai," ungkap buwas. Berlanjut ke halaman berikutnya. Simak Video "Ssst... Jokowi Diam-diam Cek Gudang Bulog" [==] Sumber

Jakarta - Cloudera sebagai penyedia cloud data enterprise tentu selalu membantu perusahaan yang menjadi pelanggannya untuk mengelola data dengan berbagai teknologi. Untuk menghadapi era new normal, mereka juga memiliki cara tersendiri untuk membantu pelanggannya tetap produktif. Country Manager Cloudera Indonesia Fanly Tanto mengatakan walau harus bekerja dari rumah pelanggan Cloudera tetap bisa mengakses dan mengolah datanya dengan aman. "Cloudera memiliki teknologi yang memungkinkan pengguna Cloudera untuk bekerja di rumah dan tetap terkoneksi, bukan itu saja kita tetap secure dan governed," kata Fanly dalam media briefing virtual, Kamis (25/6/2020). "Jadi cuma orang-orang tertentu yang bisa akses data yang dibutuhkan karena semuanya terkoneksi melalui VPN," sambungnya. Fanly mengatakan sistem Cloudera juga akan terus mendeteksi anomali dalam data milik perusahaan. Anomali ini bisa dalam berbagai bentuk, termasuk jika seseorang mengakses data di waktu yang tidak wajar. "Jadi kita juga tetap melihat anomali, misalnya saya biasanya mengakses data dari jam 9 sampai jam 5 sore tiba-tiba saya akses data jam 2 pagi dan ngambilnya banyak. Itu kita akan pastikan tetap secure dan governed," jelas Fanly. Selain itu, Cloudera juga meluncurkan layanan terbarunya di Indonesia yang dinamakan Cloudera Data Platform Private Cloud (CDP Private Cloud). Layanan ini dikembangkan untuk hybrid cloud sehingga perusahaan bisa mengintegrasikan data yang ada di pusat data perusahaan dengan public cloud. Fanly mengatakan solusi ini dihadirkan untuk membantu perusahaan yang datanya tersebar di banyak tempat. Akibatnya sulit untuk menentukan value data tersebut. Layanan ini sudah menggunakan fondasi milik Cloudera yang sudah ada dan ditambahkan fungsi-fungsi seperti data hub, data engineering, data warehouse dan machine learning. "Cloudera Data Platform Private Cloud diciptakan untuk mengakselerasi transformasi digital yang memanfaatkan kekuatan data melalui platform yang aman, bisa berjalan di cloud container, dapat diimplementasikan dan ditingkatkan kapasitasnya dengan cepat, efisien, dan simpel," pungkas Fanly. Simak Video "Google Optimistis Pandemi Covid-19 Jadi Motivasi Percepat Digitalisasi" [==] (vmp/fay) cloudera cloud Sumber

Jakarta - Pemerintah akan menarik pajak pertambahan nilai (PPN) untuk aplikasi digital luar negeri yang menjual produk di Indonesia. Nantinya jumlah pajak yang ditarik adalah sebesar 10% dari total nilai barang. Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Arif Yanuar mengungkapkan pemerintah juga mengatur mata uang yang digunakan untuk penyetoran. "Kami atur juga dengan mata uang tidak hanya rupiah tetapi dimungkinkan dengan dolar AS dan tidak menutup kemungkinan penyetoran dengan mata uang lain," kata Arif dalam konferensi pers virtual, Kamis (25/6/2020). Dia mengungkapkan pertanggungjawaban pemungutan pajak ini juga disusun dengan mekanisme pelaporan. Nantinya pelaku usaha yang sudah memungut dan menyetor akan dilakukan pengawasan. "DJP juga bisa meminta detail transaksi dalam periode waktu tertentu bagaimana kita menjaga hak wajib pajak (WP) dalam negeri ketika terjadi double setor akan dijamin bahwa akan ada pengembalian," jelas dia. Sebelumnya pemerintah menetapkan penarikan pajak 10% sesuai dengan PMK nomo 48/2020 yang akan berlaku pada 1 Juli 2020 mendatang dan mulai memberlakukan pada 1 Agustus. Aturan pajak digital ini nantinya berlaku untuk perusahaan seperti Netflix, Spotify hingga Facebook yang harus menarik pajak dari konsumen dan menyetor untuk negara. Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Arif Yanuar mengungkapkan dengan PMK yang diterbitkan maka DJP berhak menunjuk perusahaan untuk melakukan pemungutan pajak ke konsumen. "Dengan PMK 48 ini, pelaku usaha maupun PPMSE dari luar negeri maupun dalam negeri yang menjual barang dapat ditunjuk DJP untuk menjadi pemungut, penyetoran sekaligus pelaporan transaksi konsumen di RI baik B to B maupun B to C," kata dia. Simak Video "Trump Kesal Netflix Kena Pajak di RI, Ini Kata Sri Mulyani" [==] (kil/dna) Sumber

Jakarta - Ketika pandemi COVID-19 terjadi, banyak orang yang mencari kelas online untuk menambah skill ataupun informasi berguna. Nah, bagi sekolah yang pernah bekerjasama dan terdaftar dengan Biznet, murid-muridnya bisa ikutan kelas online Biznet, loh. Psst, masyarakat juga bisa ikutan. Yudie Haryanto VP Marketing Biznet menuturkan dalam konferensi pers secara online, Kamis (25/6/2020), kebutuhan kini bukan cuma untuk pekerjaan saja melainkan hiburan hingga pendidikan mengingat sekolah yang dilakukan online. Ini pun mendorong Biznet membuka kelas online. "Ada kegiatan terbaru dari Biznet memasuki tahap new normal. Sebenarnya bukan program baru juga sih, kita sudah dari start dua tahun lalu, sangat rutin datang ke sekolah memberikan experience baru, bagaimana mengajarkan tentang teknologi, fiber optik khususnya yang belajar di SMK saat itu, kita perkenalkan industri tergolong baru khususnya pendidikan misalnya industri eSport," ujarnya. Nah karena pandemi, banyak sekolah yang terpaksa dilakukan dari jarak jauh memanfaatkan internet. Biznet masuk ke sini untuk memberikan edukasi di sela kegiatan belajar mengajar sekolah yang sudah terdaftar dan pernah melakukan kerjasama dengan Biznet. Tapi karena ternyata minat dan antusias orang dari luar sekolah terhadap kelas dari Biznet ini cukup besar sehingga banyak teman-teman dari sekolah lain bergabung, Biznet pun memerikan akses untuk menonton melalui YouTube. Narasumber yang dihadirkan pun tidak sembarangan seperti yang diselenggarakan 11 Juni 2020 silam oleh Andrian Pauline Husen CEO RRQ yang membahas pandangan soal industri eSport dengan peserta hingga 150 orang. Nggak cuma itu, ada juga edukasi seputar kesehatan dan COVID-19 dari dokter. "Kelas online kita sudah buka memang tidak spesifik sih, lebih ke talkshow atau webiner. Sepertinya sudah pasti setiap Kamis, tanggalnya bisa satu minggu sebelum event kita umumkan di social media, dan menunggu slot waktu sekolahnya. Jadi kita dikasih slot pas mereka belajar secara real," tutup Yudie. Simak Video "Juara Dunia! Tim Mobile Legends Indonesia Raup Rp 1,1 M" [==] (ask/fay) Sumber

Kinerja pendapatan BLU menunjukkan tren pertumbuhan rata-rata 16 persen per tahun. == JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp 50 triliun. Prediksi tersebut turun 10 persen dibandingkan target dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, yakni Rp 55,8 triliun. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menjelaskan, penurunan outlook dikarenakan adanya perlambatan aktivitas ekonomi untuk menekan penyebaran virus Covid-19. Tapi, ia menilai, perbedaannya tidak akan terlalu jauh. "Tampaknya masih oke walaupun di tengah suasana pandemi," tuturnya dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kamis (25/6). Febrio menambahkan, kinerja pendapatan BLU menunjukkan tren pertumbuhan rata-rata 16 persen per tahun selama periode 2015 hingga 2018. Ini menjadi perkembangan yang menggambarkan kesehatan dari BLU di Indonesia. Hanya saja, penurunan signifikan sempat terjadi pada 2019 dengan realisasi Rp 48,9 triliun atau turun 11,25 persen dari realisasi tahun sebelumnya, Rp 55,1 triliun. Febrio menjelaskan, ini dikarenakan tidak adanya pungutan atas ekspor kelapa sawit oleh BLU terkait, yaitu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pada 2021, Febrio mengatakan, kebijakan BLU di antaranya akan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dengan pemanfaatan informasi dan teknologi (IT). "Jelas sekali, 2021 kita akan mendorong infrastruktur digital agar tersedia di semua lini. Baik kementerian lembaga maupun BLU," ujarnya tanpa menyebutkan proyeksi pendapatan BLU tahun depan. Selain itu, Febrio menambahkan, kebijakan BLU juga mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan yang terjangkau, namun cakupannya semakin luas. Secara bisnis pun harus menghasilkan proses yang berkelanjutan. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, BLU akan tetap menjadi prioritas pemerintah pada tahun depan. "Pemerintah juga melakukan optimalisasi penerimaan dari dividen BUMN, meningkatkan kualitas pelayanan kepabeanan, dan meningkatkan kinerja Badan Layanan Umum," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Banggar DPR, Kamis (18/6). Untuk pos PNBP, Sri menambahkan, pemerintah akan menyempurnakan tata kelola penerimaan, mendorong peningkatan iklim investasi sektor hulu migas dan mendukung harga gas agar lebih kompetitif untuk industri. Selain itu, meningkatkan pengelolaan aset lebih produktif. Sumber