bot

Jakarta - Persaingan industri smartphone tidak terlepas dari fitur dan desainnya. Hal ini pula yang membuat OPPO meluncurkan OPPO A92 dengan warna baru Aurora Purple yang menjadikannya primadona bagi milenial yang berjiwa dinamis dan fashionable. Melalui A Series ini OPPO menghadirkan sederet fitur unggulan untuk memenuhi kebutuhan generasi muda tak terkecuali dalam hal kamera maupun dapur pacu. Fitur tersebut membuat OPPO A92 Aurora Purple jadi smartphone yang tak hanya cantik di luarnya, namun gahar di dalamnya. OPPO A92 ini tampil dengan mengusung 48 MP AI Quad Camera yang mampu menghasilkan gambar dengan resolusi tinggi dan juga gambar malam hari yang menawan berkat fitur Ultra Night Mode 2.0, sehingga menjadi jawaban bagi pencinta mobile fotografi. Tingginya minat terhadap konten video di kalangan anak muda juga membuat OPPO menawarkan fitur Video Stability pada perangkat A92 yang dapat menghasilkan perekaman gambar lebih stabil. Sementara untuk mendukung kebutuhan milenial dalam bermain game, OPPO A92 dibekali performa maksimal dengan RAM 8 GB dan ROM 128 GB, serta didukung baterai 5.000 mAh lengkap fitur Fast Charging agar mengisi daya bisa lebih cepat. PR Manager OPPO Indonesia Aryo Meidianto mengatakan, OPPO A92 Aurora Purple menyajikan warna yang terinspirasi fenomena alam, aurora borealis di kutub utara yang memancarkan paduan antara warna violet dan hijau. OPPO A92 Bundling Enco W11 Toy Story Foto: Dok. OPPO Indonesia "Warna tersebut tidak hanya terdapat pada bagian penampang belakang namun juga mencakup tepian frame A92. Warna baru ini membuat perangkat A92 tampil lebih trendi dan fashionable, sesuai dengan target market perangkat di kalangan anak muda," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6/2020). OPPO A92 Aurora Purple tampil dengan mengadopsi layar Neo-Display dengan ukuran layar sebesar 6,5 inci dan resolusi 2400 x 1080 pixel. Menariknya, OPPO A92 menyematkan fitur baru, Side Fingerprint Unlock, terletak menyatu dengan tombol daya, sehingga memudahkan pengguna untuk membuka pengunci layar. Kabar baiknya, OPPO memberikan cashback sebesar Rp 200 ribu untuk perangkat A92. OPPO A92 seluruh varian warna dapat diperoleh dengan harga Rp3.999 juta. Apabila konsumen membeli paket bundling dengan Enco W31. OPPO juga memberikan tambahan cashback sebesar Rp 100 ribu. Ada pula bundling kartu perdana Telkomsel dengan bonus kuota 70GB. Selain itu, OPPO juga memberikan cashback senilai 100 ribu rupiah pada perangkat A1K. OPPO A1K saat ini dapat diperoleh dengan harga Rp 1.699 juta. Konsumen dapat membeli kedua perangkat ini melalui OPPO Official Store yang terdapat pada situs e-commerce atau melalui layanan pemesanan WhatsApp Official OPPO di nomor 0815-955-000. Untuk informasi lebih lanjut klik di sini. (prf/ega) Sumber

Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengakui salah satu penyebab kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta adalah pengawasan yang lemah. Hal itu disampaikan Teten saat rapat dengan Komisi VI DPR. "Harus diakui bahwa ada kelemahan di sistem pengawasan kami," kata Teten dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Kamis malam (25/6/2020). Menurut Teten, jumlah KSP yang begitu banyak di Indonesia tak dapat terawasi dengan sistem yang ada di kementeriannya. "Karena koperasi-koperasi simpan pinjam yang besar-besar ini kan hampir mendekati, seperti perbankan lah. Jadi standar pengawasan kami masih lemah, kapasitas SDM kita juga masih lemah, kantor kami kecil, karena tidak punya kantor di daerah," jelas Teten. Untuk mencegah kasus seperti Indosurya terulang, Teten menyetop sementara pembukaan KSP di daerah sejak 3 bulan lalu. Dalam rentang waktu tersebut, pihaknya menyusun sistem pengawasan KSP yang jauh berbeda, bahkan kategorinya akan dibuat seperti perbankan. "Jadi tiga bulan ini kita push dulu, kita perbaiki sistem pengawasannya. Kami sudah mengusulkan nanti seperti perbankan, jadi nanti ada koperasi yang masuk Buku I, Buku II, Buku III, dan Buku IV tergantung besar-kecilnya koperasi," terang Teten. Untuk tindak lanjut gagal bayar Indosurya sendiri, Teten mengatakan saat ini sudah ada di tangan Kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM, serta Otoritas Jasa Keuangan. "Kami sudah bekerja sama dengan OJK, dengan Mabes Polri untuk mencari solusi di kasus Indosurya. Kemenkop dan UKM hanya punya kewenangan kan pengawasan, dan pembinaan. Ketika masuk dalam kasus hukum seperti ini, kami sama sekali tidak punya kewenangan untuk lebih jauh intervensi di proses hukum," tandas dia. Simak Video "Istana Bantah Ancam Diskusi FH UGM: Usut Saja!" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengakui salah satu penyebab kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta adalah pengawasan yang lemah. Hal itu disampaikan Teten saat rapat dengan Komisi VI DPR. "Harus diakui bahwa ada kelemahan di sistem pengawasan kami," kata Teten dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Kamis malam (25/6/2020). Menurut Teten, jumlah KSP yang begitu banyak di Indonesia tak dapat terawasi dengan sistem yang ada di kementeriannya. "Karena koperasi-koperasi simpan pinjam yang besar-besar ini kan hampir mendekati, seperti perbankan lah. Jadi standar pengawasan kami masih lemah, kapasitas SDM kita juga masih lemah, kantor kami kecil, karena tidak punya kantor di daerah," jelas Teten. Untuk mencegah kasus seperti Indosurya terulang, Teten menyetop sementara pembukaan KSP di daerah sejak 3 bulan lalu. Dalam rentang waktu tersebut, pihaknya menyusun sistem pengawasan KSP yang jauh berbeda, bahkan kategorinya akan dibuat seperti perbankan. "Jadi tiga bulan ini kita push dulu, kita perbaiki sistem pengawasannya. Kami sudah mengusulkan nanti seperti perbankan, jadi nanti ada koperasi yang masuk Buku I, Buku II, Buku III, dan Buku IV tergantung besar-kecilnya koperasi," terang Teten. Untuk tindak lanjut gagal bayar Indosurya sendiri, Teten mengatakan saat ini sudah ada di tangan Kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM, serta Otoritas Jasa Keuangan. "Kami sudah bekerja sama dengan OJK, dengan Mabes Polri untuk mencari solusi di kasus Indosurya. Kemenkop dan UKM hanya punya kewenangan kan pengawasan, dan pembinaan. Ketika masuk dalam kasus hukum seperti ini, kami sama sekali tidak punya kewenangan untuk lebih jauh intervensi di proses hukum," tandas dia. Simak Video "Istana Bantah Ancam Diskusi FH UGM: Usut Saja!" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengakui salah satu penyebab kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta adalah pengawasan yang lemah. Hal itu disampaikan Teten saat rapat dengan Komisi VI DPR. "Harus diakui bahwa ada kelemahan di sistem pengawasan kami," kata Teten dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Kamis malam (25/6/2020). Menurut Teten, jumlah KSP yang begitu banyak di Indonesia tak dapat terawasi dengan sistem yang ada di kementeriannya. "Karena koperasi-koperasi simpan pinjam yang besar-besar ini kan hampir mendekati, seperti perbankan lah. Jadi standar pengawasan kami masih lemah, kapasitas SDM kita juga masih lemah, kantor kami kecil, karena tidak punya kantor di daerah," jelas Teten. Untuk mencegah kasus seperti Indosurya terulang, Teten menyetop sementara pembukaan KSP di daerah sejak 3 bulan lalu. Dalam rentang waktu tersebut, pihaknya menyusun sistem pengawasan KSP yang jauh berbeda, bahkan kategorinya akan dibuat seperti perbankan. "Jadi tiga bulan ini kita push dulu, kita perbaiki sistem pengawasannya. Kami sudah mengusulkan nanti seperti perbankan, jadi nanti ada koperasi yang masuk Buku I, Buku II, Buku III, dan Buku IV tergantung besar-kecilnya koperasi," terang Teten. Untuk tindak lanjut gagal bayar Indosurya sendiri, Teten mengatakan saat ini sudah ada di tangan Kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM, serta Otoritas Jasa Keuangan. "Kami sudah bekerja sama dengan OJK, dengan Mabes Polri untuk mencari solusi di kasus Indosurya. Kemenkop dan UKM hanya punya kewenangan kan pengawasan, dan pembinaan. Ketika masuk dalam kasus hukum seperti ini, kami sama sekali tidak punya kewenangan untuk lebih jauh intervensi di proses hukum," tandas dia. Simak Video "Istana Bantah Ancam Diskusi FH UGM: Usut Saja!" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid dari fraksi Golkar dan Mufti Anam dari fraksi PDIP mencecar Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto soal kebijakan pengendalian harga gula dan kebijakan impor. Nusron geram dengan kebijakan stabilisasi harga gula di tingkat konsumen. Pasalnya, ketika terjadi kelangkaan pasokan gula di awal 2020 konsumen harus menanggung harga gula yang tinggi. Bahkan, harga gula sempat tembus Rp 18.000/kg di beberapa wilayah pada Maret-April lalu. "Tugas Menteri Perdagangan itu bukan menterinya konsumen saja, tetapi menterinya Republik Indonesia yang di dalam siklus supply chain ini ada 3 unsur. Pertama itu unsur petani, produsen, dan konsumen yag semuanya harus dilindungi. Tapi apa yang terjadi? Di saat barang langka harusnya harga stabil, ternyata gagal karena impornya telat, konsumen pun dirugikan, harga sampai Rp 18.000/kg pada bulan Maret-April," kata Nusron dalam rapat kerja (raker) Komisi VI dengan Agus, di Jakarta, Kamis malam (25/6/2020). Namun, ketika impor gula sudah direalisasi sejumlah pengusaha, stoknya banjir di bulan ini di mana memasuki musim giling tebu petani. "Di saat bulan Juni ketika giling sudah mulai, harga jatuh, petani dirugikan. Terus yang dilindungi siapa ini?" tutur Nusron. Menurutnya, Mendag gagal dalam upaya melindungi konsumen dan petani. "Saya mengikuti Menteri Perdagangan ini dari tahun 2004. Karena dulu saya Komisi VI di sini bersama Pak Ario Bimo. Mohon maaf Pak, saya mengatakan pengelolaan tata niaga gula Kementerian Perdagangan hari ini terburuk sepanjang sejarah, terburuk sepanjang sejarah, tolong kutip, terburuk sepanjang sejarah," kata Nusron. "Menteri Perdagangan itu harusnya melindungi konsumen di saat tidak ada supply barang, dan melindungi produsen di saat produksi itu melimpah, dan petaninya di dalam. Tapi ini dua-duanya tidak dilakukan, gagal," sambung dia. Ia menyoroti kebijakan Agus memberikan kuota impor gula kristal mentah (raw sugar) yang diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP). Menurutnya, kebijakan ini mematikan petani tebu. "Kalau situasi sekarang ini saya mengatakan Menteri Perdagangan tidak pro-konsumen, tidak pro-petani, tidak pro-produsen tapi pro pedagang dan pro pemain raw sugar untuk mengamankan itu," imbuh dia. Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Sebentar Lagi, Blak-blakan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto" [==] Sumber

Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid dari fraksi Golkar dan Mufti Anam dari fraksi PDIP mencecar Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto soal kebijakan pengendalian harga gula dan kebijakan impor. Nusron geram dengan kebijakan stabilisasi harga gula di tingkat konsumen. Pasalnya, ketika terjadi kelangkaan pasokan gula di awal 2020 konsumen harus menanggung harga gula yang tinggi. Bahkan, harga gula sempat tembus Rp 18.000/kg di beberapa wilayah pada Maret-April lalu. "Tugas Menteri Perdagangan itu bukan menterinya konsumen saja, tetapi menterinya Republik Indonesia yang di dalam siklus supply chain ini ada 3 unsur. Pertama itu unsur petani, produsen, dan konsumen yag semuanya harus dilindungi. Tapi apa yang terjadi? Di saat barang langka harusnya harga stabil, ternyata gagal karena impornya telat, konsumen pun dirugikan, harga sampai Rp 18.000/kg pada bulan Maret-April," kata Nusron dalam rapat kerja (raker) Komisi VI dengan Agus, di Jakarta, Kamis malam (25/6/2020). Namun, ketika impor gula sudah direalisasi sejumlah pengusaha, stoknya banjir di bulan ini di mana memasuki musim giling tebu petani. "Di saat bulan Juni ketika giling sudah mulai, harga jatuh, petani dirugikan. Terus yang dilindungi siapa ini?" tutur Nusron. Menurutnya, Mendag gagal dalam upaya melindungi konsumen dan petani. "Saya mengikuti Menteri Perdagangan ini dari tahun 2004. Karena dulu saya Komisi VI di sini bersama Pak Ario Bimo. Mohon maaf Pak, saya mengatakan pengelolaan tata niaga gula Kementerian Perdagangan hari ini terburuk sepanjang sejarah, terburuk sepanjang sejarah, tolong kutip, terburuk sepanjang sejarah," kata Nusron. "Menteri Perdagangan itu harusnya melindungi konsumen di saat tidak ada supply barang, dan melindungi produsen di saat produksi itu melimpah, dan petaninya di dalam. Tapi ini dua-duanya tidak dilakukan, gagal," sambung dia. Ia menyoroti kebijakan Agus memberikan kuota impor gula kristal mentah (raw sugar) yang diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP). Menurutnya, kebijakan ini mematikan petani tebu. "Kalau situasi sekarang ini saya mengatakan Menteri Perdagangan tidak pro-konsumen, tidak pro-petani, tidak pro-produsen tapi pro pedagang dan pro pemain raw sugar untuk mengamankan itu," imbuh dia. Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Sebentar Lagi, Blak-blakan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto" [==] Sumber

Jakarta - Facebook berencana untuk berhenti menjual Oculus Go, headset virtual-reality harga terjangkau yang semula menyasar para pemula virtual reality (VR) yang mencari headset VR entry-level. Raksasa media sosial itu berencana memusatkan perhatiannya pada headset VR yang lebih canggih dan mahal yakni Oculus Quest. Tentunya ini sebuah keputusan yang kurang populer. Di saat pandemi, di mana banyak produsen perangkat berusaha membuat versi murah dari perangkat yang dijualnya agar bisa terjangkau konsumen, Facebook malah melakukan hal sebaliknya. Namun Facebook punya alasan untuk itu. Oculus Quest seharga USD 399 (sekitar Rp 5,6 juta) dianggap sebagai sistem gaming all-in-one pertama untuk VR. Perangkat ini sangat direkomendasikan oleh pakar VR bagi mereka yang tidak mampu membeli headset VR high-end, tetapi juga merasa nanggung kalau membeli headset yang murah dan sederhana. Maka, Facebook pun memilih fokus mengembangkan Oculus Quest. Oculus Quest punya toko aplikasi sendiri yang dikurasi hanya dengan game-game yang dioptimalkan untuk headset tersebut. Oculus Go yang lebih murah (harga USD 200), di sisi lain mungkin kurang menarik bagi calon pembeli headset VR karena hanya menawarkan fungsi three-degrees of freedom (3DOF), yang berarti headset hanya melacak sejumlah sinyal gerakan-kepala secara terbatas. Sebaliknya, seperti dikutip dari Laptop Mag, Oculus Quest menawarkan fungsi six-degrees of freedom (6DOF) yang menampilkan visual yang lebih dalam dan nyata di dunia virtual. "Itulah sebabnya kami akan melakukan yang terbaik, dan kami tidak akan menjual produk VR 3DOF lagi. Kami akan mengakhiri penjualan headset Oculus Go tahun ini karena kami meningkatkan kualitas penawaran kami untuk Quest and Rift," tulis Oculus di blognya. Facebook akan berhenti menjual Oculus Go setelah stok yang saat ini habis. Buat para pemilik Oculus Go, jangan khawatir karena Facebook berjanji akan tetap mengupdate sistem operasi untuk perangkat ini serta berbagai perbaikan bug hingga 2022. Namun, Facebook tidak akan menambahkan aplikasi baru untuk Oculus Go setelah 18 Desember 2020. Simak Video "Pandemi Corona, Facebook Gaming Dirilis Lebih Cepat" [==] (rns/fay) Sumber

Jakarta - Bank Indonesia (BI) kerap diminta untuk ikut berbagi beban (burden sharing) dalam menangani dampak wabah COVID-19. Permintaan itu belakangan sering terlontar dari anggota DPR. Namun, ada juga pihak yang mempertanyakan, jika ikut berbagi beban maka independen BI luntur. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan, meski sebagai lembaga independen, BI juga merasa memiliki tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan pandemi terhadap perekonomian. "Karena kan kita ada di negara yang sama. Independensi iya, tapi yang kita hadapi kan negara dan bangsa Indonesia. Jadi otomatis BI sebagai satu lembaga yang ada di negara Indonesia ya tentunya kita pasti akan menanggung bersama-sama dengan pemerintah," ujarnya dalam acara webinar, Kamis (25/6/2020). Namun, Destry tidak bisa mengungkapkan akan seberapa jauh BI akan terlibat dalam menanggung beban dari dampak yang ditimbulkan oleh wabah COVID-19. "Tapi yang pasti akan tercapai suatu hal yang adil. Bagaimana kita bisa memberikan ketenangan kepada para investor juga. Jadi artinya semua terukur," tuturnya. Meski begitu, BI sudah memastikan diri sebagai backup pemerintah jika sedang kekurangan dana. Salah satu caranya, BI akan membeli surat utang pemerintah melalui pasar lelang. "Kami dengan pemerintah sudah punya nota kesepahaman bahwa dalam pembiayaan ini BI jadi backstop-nya lah. Jadi kalau memang dibutuhkan dananya, dicari di market juga susah, nah BI akan masuk. Tapi sejauh ini alhamdulilah marketnya bagus. Dari berapa kali lelang kan bagus terus hasilnya, selalu kelebihan permintaan," ucapnya. "Hingga saat ini koordinasi antara pemerintah dan BI untuk pembiayaan APBN masih terus berjalan dan tentutnya BI masih bersama dengan pemerintah melakukan burden sharing," tambah Destry. Simak Video "Kayu Putih Hidupkan Desa Wonoharjo" [==] (das/hns) Sumber

Jakarta - Bank Indonesia (BI) kerap diminta untuk ikut berbagi beban (burden sharing) dalam menangani dampak wabah COVID-19. Permintaan itu belakangan sering terlontar dari anggota DPR. Namun, ada juga pihak yang mempertanyakan, jika ikut berbagi beban maka independen BI luntur. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan, meski sebagai lembaga independen, BI juga merasa memiliki tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan pandemi terhadap perekonomian. "Karena kan kita ada di negara yang sama. Independensi iya, tapi yang kita hadapi kan negara dan bangsa Indonesia. Jadi otomatis BI sebagai satu lembaga yang ada di negara Indonesia ya tentunya kita pasti akan menanggung bersama-sama dengan pemerintah," ujarnya dalam acara webinar, Kamis (25/6/2020). Namun, Destry tidak bisa mengungkapkan akan seberapa jauh BI akan terlibat dalam menanggung beban dari dampak yang ditimbulkan oleh wabah COVID-19. "Tapi yang pasti akan tercapai suatu hal yang adil. Bagaimana kita bisa memberikan ketenangan kepada para investor juga. Jadi artinya semua terukur," tuturnya. Meski begitu, BI sudah memastikan diri sebagai backup pemerintah jika sedang kekurangan dana. Salah satu caranya, BI akan membeli surat utang pemerintah melalui pasar lelang. "Kami dengan pemerintah sudah punya nota kesepahaman bahwa dalam pembiayaan ini BI jadi backstop-nya lah. Jadi kalau memang dibutuhkan dananya, dicari di market juga susah, nah BI akan masuk. Tapi sejauh ini alhamdulilah marketnya bagus. Dari berapa kali lelang kan bagus terus hasilnya, selalu kelebihan permintaan," ucapnya. "Hingga saat ini koordinasi antara pemerintah dan BI untuk pembiayaan APBN masih terus berjalan dan tentutnya BI masih bersama dengan pemerintah melakukan burden sharing," tambah Destry. Simak Video "Kayu Putih Hidupkan Desa Wonoharjo" [==] (das/hns) Sumber

Jakarta - International Monetary Fund (IMF) telah merilis proyeksi angka pertumbuhan ekonomi dunia minus 4,9% di sepanjang tahun 2020. Angka ini lebih rendah dibandingkan proyeksi yang dirilis pada April yaitu minus 1,9%. Berdasarkan laporan IMF yang dikutip detikcom, Kamis (25/6/2020), pertumbuhan ekonomi negara maju akan minus 8,0% sepanjang tahun ini. Sedangkan negara berkembang minus 3,0% di 2020. Sementara itu, pada wilayah ASEAN-5 secara keseluruhan minus 2,0%. ASEAN-5 ini terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Jika dijabarkan satu per satu, IMF memproyeksi ekonomi Indonesia minus 0,3%, sementara Malaysia minus 3,8%, Filipina minus 3,6%, Thailand minus 7,7%. Lalu seperti apa respons dunia usaha soal prediksi IMF terbaru? Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia ( APINDO) Sutrisno Iwantono akan menjawabnya. Bagaimana komentar mengenai prediksi ekonomi terakhir dari IMF? Prediksi IMF pertumbuhan ekonomi minus 0,3% tahun 2020 ya ada benarnya juga. Pertumbuhan di negara lain lebih parah. Amerika Serikat -8%, Jepang -5,8%, Inggris -10,2%, Jerman -7,8%, Prancis, -12,5%, sementara Italia dan Spanyol tumbuh -12,8%. Kalau di negara maju pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari negara sedang berkembang itu wajar, dan memang pattern-nya begitu. Negara berkembang memang harus lebih tinggi menurut teori, ada gejala yang mungkin relevan dengan itu. Bagaimana cashflow pengusaha saat ini? Iya memang seperti itu, pada umumnya pengusaha punya cadangan cash itu sampai 3 bulan saja. Itu artinya ya sampai bulan Juni ini. Di lapangan kondisinya memang masih tidak baik. Bahkan banyak juga teman-teman usaha yang sudah kekeringan cashflow-nya sebelum habisnya bulan Juni ini. Upaya membalikkan keadaan masih sangat sulit. Data-data terinfeksi virus Corona masih belum menurun, tiap hari kita catat pertambahan angka berkisar di 1.000 kasus. Ini artinya kegiatan di luar masih beresiko, orang pun masih takut keluar sehingga ekonomi belum bangkit. Meskipun pelonggaran PSBB telah dilakukan. Buka halaman selanjutnya>>> Simak Video "Sandi: Pemerintah Terjebak Dalam Pertumbuhan Ekonomi 5%" [==] Sumber

Jakarta - International Monetary Fund (IMF) telah merilis proyeksi angka pertumbuhan ekonomi dunia minus 4,9% di sepanjang tahun 2020. Angka ini lebih rendah dibandingkan proyeksi yang dirilis pada April yaitu minus 1,9%. Berdasarkan laporan IMF yang dikutip detikcom, Kamis (25/6/2020), pertumbuhan ekonomi negara maju akan minus 8,0% sepanjang tahun ini. Sedangkan negara berkembang minus 3,0% di 2020. Sementara itu, pada wilayah ASEAN-5 secara keseluruhan minus 2,0%. ASEAN-5 ini terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Jika dijabarkan satu per satu, IMF memproyeksi ekonomi Indonesia minus 0,3%, sementara Malaysia minus 3,8%, Filipina minus 3,6%, Thailand minus 7,7%. Lalu seperti apa respons dunia usaha soal prediksi IMF terbaru? Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia ( APINDO) Sutrisno Iwantono akan menjawabnya. Bagaimana komentar mengenai prediksi ekonomi terakhir dari IMF? Prediksi IMF pertumbuhan ekonomi minus 0,3% tahun 2020 ya ada benarnya juga. Pertumbuhan di negara lain lebih parah. Amerika Serikat -8%, Jepang -5,8%, Inggris -10,2%, Jerman -7,8%, Prancis, -12,5%, sementara Italia dan Spanyol tumbuh -12,8%. Kalau di negara maju pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari negara sedang berkembang itu wajar, dan memang pattern-nya begitu. Negara berkembang memang harus lebih tinggi menurut teori, ada gejala yang mungkin relevan dengan itu. Bagaimana cashflow pengusaha saat ini? Iya memang seperti itu, pada umumnya pengusaha punya cadangan cash itu sampai 3 bulan saja. Itu artinya ya sampai bulan Juni ini. Di lapangan kondisinya memang masih tidak baik. Bahkan banyak juga teman-teman usaha yang sudah kekeringan cashflow-nya sebelum habisnya bulan Juni ini. Upaya membalikkan keadaan masih sangat sulit. Data-data terinfeksi virus Corona masih belum menurun, tiap hari kita catat pertambahan angka berkisar di 1.000 kasus. Ini artinya kegiatan di luar masih beresiko, orang pun masih takut keluar sehingga ekonomi belum bangkit. Meskipun pelonggaran PSBB telah dilakukan. Buka halaman selanjutnya>>> Simak Video "Sandi: Pemerintah Terjebak Dalam Pertumbuhan Ekonomi 5%" [==] Sumber

Jakarta - International Monetary Fund (IMF) telah merilis proyeksi angka pertumbuhan ekonomi dunia minus 4,9% di sepanjang tahun 2020. Angka ini lebih rendah dibandingkan proyeksi yang dirilis pada April yaitu minus 1,9%. Berdasarkan laporan IMF yang dikutip detikcom, Kamis (25/6/2020), pertumbuhan ekonomi negara maju akan minus 8,0% sepanjang tahun ini. Sedangkan negara berkembang minus 3,0% di 2020. Sementara itu, pada wilayah ASEAN-5 secara keseluruhan minus 2,0%. ASEAN-5 ini terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Jika dijabarkan satu per satu, IMF memproyeksi ekonomi Indonesia minus 0,3%, sementara Malaysia minus 3,8%, Filipina minus 3,6%, Thailand minus 7,7%. Lalu seperti apa respons dunia usaha soal prediksi IMF terbaru? Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia ( APINDO) Sutrisno Iwantono akan menjawabnya. Bagaimana komentar mengenai prediksi ekonomi terakhir dari IMF? Prediksi IMF pertumbuhan ekonomi minus 0,3% tahun 2020 ya ada benarnya juga. Pertumbuhan di negara lain lebih parah. Amerika Serikat -8%, Jepang -5,8%, Inggris -10,2%, Jerman -7,8%, Prancis, -12,5%, sementara Italia dan Spanyol tumbuh -12,8%. Kalau di negara maju pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari negara sedang berkembang itu wajar, dan memang pattern-nya begitu. Negara berkembang memang harus lebih tinggi menurut teori, ada gejala yang mungkin relevan dengan itu. Bagaimana cashflow pengusaha saat ini? Iya memang seperti itu, pada umumnya pengusaha punya cadangan cash itu sampai 3 bulan saja. Itu artinya ya sampai bulan Juni ini. Di lapangan kondisinya memang masih tidak baik. Bahkan banyak juga teman-teman usaha yang sudah kekeringan cashflow-nya sebelum habisnya bulan Juni ini. Upaya membalikkan keadaan masih sangat sulit. Data-data terinfeksi virus Corona masih belum menurun, tiap hari kita catat pertambahan angka berkisar di 1.000 kasus. Ini artinya kegiatan di luar masih beresiko, orang pun masih takut keluar sehingga ekonomi belum bangkit. Meskipun pelonggaran PSBB telah dilakukan. Buka halaman selanjutnya>>> Sumber

Jakarta - Rapat kerja antara Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM Arifin Tasrif menghasilkan enam kesimpulan. Rapat yang dimulai pada pukul 20.45 ini selesai pada pukul 21.20 WIB. Rapat kerja ini merupakan kelanjutan dari rapat dengar pendapat dengan eselon I Kementerian ESDM yang digelar sebelumnya. Adapun kesimpulan rapat dibacakan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno. Kesimpulan pertama, Komisi VII menyetujui pagu indikatif Kementerian ESDM dalam RAPBN 2021 sebesar Rp 6,83 triliun. Kedua, Komisi VII sepakat dengan Menteri ESDM agar pagu indikatif tahun 2021 dan meningkatkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Ketiga, Komisi VII sepakat dengan Menteri ESDM agar pagu indikatif 2021 yang sudah disetujui untuk dialokasikan bagi pembangunan PJU TS di daerah. Keempat, Komisi VII mendesak Menteri ESDM untuk merinci lebih detail komponen penggunaan anggaran tahun 2021 dan disampaikan secara tertulis. Kelima, Komisi VII mendukung BPH Migas untuk memiliki badan anggaran tersendiri sepanjang sesuai dengan UU No 22 tentang Minyak dan Gas Bumi dan PP 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. Keenam, Komisi VII meminta Menteri ESDM untuk menyampaikan hasil realokasi pagu indikatif 2021 dan disampaikan kepada Komisi VII paling lambat 30 Juni 2020. Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Usai Dilantik Komisaris, Ahok Hadiri Diskusi Energi" [==] Sumber

Jakarta - Keputusan Apple meninggalkan prosesor buatan Intel untuk perangkat Mac dan beralih ke Apple Silicon diduga sudah ada sejak Intel merilis Skylake, tepatnya pada 2015 lalu. Prosesor dengan arsitektur Skylake jadi puncak kekesalan Apple terhadap performa yang dihasilkan oleh chip buatan Intel tersebut. Appe tak puas dengan performa yang dihasilkan oleh prosesor keluaran 2015, yang kemudian dipakai di jajaran iMac keluaran 2015 dan MacBook dan MacBook Pro keluaran 2016. Hal ini diutarakan oleh François Piednoël, seorang mantan engineer Intel. Menurutnya ada sejumlah keluhan terhadap Intel Skylake saat itu, dan Apple adalah klien Intel yang paling banyak mengeluhkan arsitektur tersebut. "Jaminan kualitas di Skylake lebih dari sekadar masalah, melainkan keburukannya sangat abnormal. Kami mendapat terlalu banyak keluhan terkait Skylake. Pada dasarnya rekan kami di Apple menjadi pelapor masalah nomor satu di arsitektur tersebut," ujar Piednoël. "Jaminan kualitas yang sangat buruk dari Skylake jadi penyebab bagi mereka (Apple) untuk meninggalkan platform tersebut. Apple pasti sangat membenci Skylake," tambahnya. Namun rasanya tak masuk akal jika kegagalan satu generasi arsitektur membuat Apple meninggalkan plaform Intel. Seharusnya Apple punya alasan lain untuk beralih dari chip buatan Intel ke Apple Silicon. Mungkin salah satu alasan tersebut adalah Apple bisa mengontrol apa saja yang bisa dibenamkan ke dalam Apple Silicon, tak sekadar bergantung pada pabrikan pembuatnya. Sebabnya Apple dikenal sebagai pabrikan yang sangat menghargai integrasi hardware dan software. Simak Video "iPhone Dikabarkan Akan Berubah Nama Jadi Apple Phone" [==] (asj/fay) Sumber

Mojokerto - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo ingin industri hulu hilir pengolahan kakao Mojopahit di Kabupaten Mojokerto menjadi contoh bagi daerah lain. Pihaknya siap membantu kebutuhan untuk pengembangan industri tersebut. Hal itu disampaikan Syahrul saat meninjau industri hulu hilir pengolahan kakao Mojopahit di Desa Randugenengan, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto. Di tempat ini, kakao dari kebun diolah menjadi tiga produk. Yaitu bubuk cokelat, minyak cokelat dan candy. Syahrul menjelaskan, produk kakao dalam negeri mempunyai cita rasa berbeda dengan cokelat dari negara lain karena Indonesia termasuk negara tropis. Industri pengolahan kakao mempunyai prospek tinggi karena cokelat menjadi kebutuhan masyarakat dunia. "Kalau begitu dari pengalaman yang saya miliki, kakao tidak pernah jatuh harganya. Apalagi saat krisis seperti saat ini orang butuh imun yang lebih baik dan cokelat lebih banyak," kata Syahrul kepada wartawan di lokasi, Kamis (25/6/2020). Oleh sebab itu, industri pengolahan kakao di dalam negeri harus ditingkatkan. Salah satunya dengan dengan mencontoh industri hulu hilir pengolahan kakao Cokelat Mojopahit di Mojokerto. Industri yang dikelola gabungan kelompok tani kakao ini sudah mampu menghasilkan produk olahan cokelat paling akhir. "Kita lihat hasilnya kakao tidak lagi kakao butiran yang kita jual ke luar negeri, kita sudah memproduksi sampai the end product-nya. End products berarti marginnya, nilai tambahnya lebih tinggi. Kalau begitu ini harus menjadi role model atau model percontohan yang harus diikuti kabupaten lainnya yang mempunyai potensi-potensi kakao," terangnya. Meski layak menjadi contoh, industri hulu hilir pengolahan kakao Mojopahit masih perlu untuk dikembangkan. Syahrul menegaskan Kementerian Pertanian siap membantu pengembangan industri tersebut. "Kami siapkan apa yang dibutuhkan di sini. Tentu saja kita harus belajar bahwa tidak harus bantuan-bantuan, tapi bagaimana membuat suatu progran yang market management-nya jalan. Kalian butuh berapa miliar? Tetapi hitungannya harus jalan. Ini harus dikembalikan seperti ini. Sehingga tanpa pemerintah pun manajemen pertanian harus jalan dari hulu sampai hilir," tegasnya. Klik halaman selajutnya. Simak Video "Ngaku Kehilangan Duit, Pria Bertato Ini Nekat Curi Sekarung Biji Kakao" [==] Sumber

Jakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki minta anggaran tahun 2021 ditambah lagi Rp 120 miliar. Usulan tersebut merupakan tambahan dari pagu indikatif 2021 Kemenkop UKM sebesar Rp 961,5 miliar yang tertuang dalam Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S-376/MK.02.2020 dan Nomor B.30/M.PPN/D.8/PP.04. Menurut Teten, untuk mengakomodasi program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah dimandatkan padanya, maka Kemenkop UKM memerlukan tambahan anggaran tersebut. "Kegiatan atau program yang telah masuk dalam prioritas 2021 masih belum terakomodir dari alokasi anggaran. Seharusnya terkait program mandatory Bapak Presiden kepada Kemenkop UKM sebagaimana tertuang dalam Perpres maupun Inpres. Untuk itu kami masih mau mengajukan usulan tambahan sebesar Rp 120 miliar lebih," jelas Teten di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (25/6/2020). Teten menjabarkan, di tahun 2021 Kemenkop UKM telah menargetkan peningkatan penyaluran dan penerima dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB- KUMKM). "Sehubungan dengan penyaluran dana bergurlir LPDB tahun 2020 dengan target penyeluran sebesar Rp 1,85 triliun dan target 12 ribu penerima. Adapun realisasi penyaluran masih rendah Rp 383,3 miliar. Realisasi penerima 2020 masih sesuai target menjadi Rp 15.496 end user. Untuk tahun 2021 dengan target penyaluran Rp 1,6 triliun dan target pemerina 12.600 penerima," paparnya. Kemudian, pihaknya juga telah mengajukan anggaran untuk pengembangan koperasi di 2020 ini Rp 3,3 triliun. Namun, yang disetujui hanyalah Rp 1 triliun, dan masih belum cair. "Kami baru disetujui Rp 1 triliun dan juga belum turun. Usulan alokasi tersebut kami akan prioritaskan di tahun 2020 dan 2021. Karena seperti yang banyak lembaga multilateral proyeksikan, koperasi dan UMKM akan terasa dampaknya (dari COVID-19) setelah September 2020, dan juga proyeksi ekonomi tahun depan ternyata jauh lebih buruk dari tahun ini," pungkas Teten. Simak Video "Penjualan Online Jadi Solusi UMKM Saat Covid-19" [==] (Vadhia Lidyana/dna) teten masduki anggaran negara Sumber

Jakarta - Pandemi virus Corona atau COVID-19 telah menimbulkan banyak permasalahan. Tidak hanya di sektor kesehatan, di sisi ekonomi juga ikut babak belur. Hampir seluruh lapisan masyarakat ikut merasakan dampaknya. Pekerja dihadapi risiko pemotongan gaji hingga PHK, sementara yang memiliki usaha juga dihantui kebangkrutan lantaran lemahnya daya beli masyarakat. Kepala Makro Ekonomi dan Direktur Strategi Investasi Bahana TCW Investment Management, Budi Hikmat mengatakan, setiap manusia dalam kehidupannya pasti tidak ingin tua sebelum kaya. Artinya setiap orang ingin di masa tuanya keuangannya sudah mencukupi. Nah kondisi pandemi saat ini menurutnya justru memperbesar risiko hal itu. Semua orang bisa menua sebelum kaya. "Tuwir (tua) sebelum tajir (kaya), COVID-19 itu memperburuk risiko tuir sebelum tajir," ujarnya dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (25/6/2020). Budi menjelaskan, menurut Bank Dunia ukuran seseorang disebut kaya adalah memiliki penghasilan US$ 1.200 per bulan. Jika belum memiliki pemasukan sebesar itu saat ini maka orang itu belum bisa disebut kaya. "Ya hitunglah US$ 1.000 deh per bulan, dengan kurs Rp 14.300, mohon maaf nih, siapa pun yang pendapatannya belum Rp 14,3 juta per bulan itu belum kaya," tuturnya. Budi pun menyarankan, agar terhindar dari risiko tuwir sebelum tajir, sebaiknya sejak muda fokus untuk mengumpulkan aset. Pengumpulan aset bisa dilakukan dengan berinvestasi di berbagai instrumen. "Jadi kita harus mengajarkan anak-anak muda jadi penggembala. Ketika tua dia punya peternakan, jadi dia tidak lagi mengandalkan gaji tapi dari penghasilan peternakannya. Bisa jual sapinya atau perah susunya," tutupnya. Simak Video "Pasien Corona di Mamuju Kabur: Dijemput Petugas, Dilawan Keluarga!" [==] (das/hns) Sumber

Debitur yang terdampak Covid-19 tercatat 90.808 orang dengan nilai kredit Rp 5,07 T == KENDARI -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyampaikan sebanyak 40.720 debitur bank dan perusahaan pembiayaan di Sultra telah mendapatkan keringanan cicilan akibat terdampak Covid-19. Kepala OJK Sultra, Moh Fredly Nasution, mengatakan bahwa secara keseluruhan debitur yang terdampak Covid-19 tercatat 90.808 orang dengan nilai kredit Rp 5,07 triliun. "Dari jumlah debitur tersebut, sebanyak 50.088 orang mengajukan restrukturisasi dengan nominal Rp 2,90 triliun. Namun dari jumlah tersebut, debitur yang telah disetujui restrukturisasi kredit sebanyak 40.720 debitur dengan kredit sebesar Rp 2,17 triliun," kata Fredly melalui siaran persnya, yang diterima di Kendari, Kamis (25/6). Fredly mengungkapkan seluruh debitur yang telah disetujui restrukturisasi kredit tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan OJK. Dia menjelaskan bahwa debitur tersebut merupakan nasabah dari pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) di wilayah Sultra. Hingga saat ini jumlahnya sebanyak 134 entitas pusat/cabang/perwakilan, terdiri dari 43 entitas dari sektor Perbankan, 14 entitas dari sektor Pasar Modal, dan 77 entitas dari sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Sebelumnya OJK mengeluarkan kebijakan restrukturisasi ini melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 11/POJK.03/2020 dengan tujuan untuk tetap menjaga keberlangsungan industri jasa keuangan, serta menjaga agar kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan tetap terjaga dengan baik. “Kami berhadap debitur yang belum melaporkan dapat segera melaporkan dan seluruh PUJK bisa membantu proses ini lebih cepat, terutama mereka nasabah yang menjadi sasaran. Tapi tentu asas prudential tetap harus dikedepankan," pungkasnya sumber : antara Sumber

Untuk dapat insentif kegiatan donasi, WP harus memilih salah satu fasilitas pajak == JAKARTA -- Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Yunirwansyah menegaskan wajib pajak (WP) tidak bisa mendapatkan dua insentif pajak sekaligus dari kegiatan sumbangan dalam rangka penanggulangan wabah Covid-19. Yunirwansyah menyatakan untuk mendapat insentif pajak dari kegiatan menyumbang, WP harus memilih antara fasilitas yang ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 93 Tahun 2010 atau PP Nomor 29 Tahun 2020. "Jadi dia harus memilih apakah dia mau menggunakan PP 93/2010 atau PP 29/2020. Tidak boleh dobel," katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis (25/6). Yunirwansyah menjelaskan jika WP menggunakan PP 29/2020 maka sumbangan penanggulangan Covid-19 yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebesar nilai sumbangan yang dikeluarkan. Sementara jika menggunakan PP 93/2010 maka nilai sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk satu tahun tidak boleh melebihi 5 persen dari penghasilan neto tahun pajak sebelumnya. "Di PP 93/2010 syaratnya dibatasi sekali yaitu harus 5 persen dari neto sebelumnya sedangkan dalam PP 29/2020 sumbangan itu diberikan tidak dibatasi 5 persen," katanya. Kegiatan sumbangan dalam PP 93/2010 memiliki artian luas yaitu sumbangan dalam rangka bencana nasional yang ditetapkan Presiden. Sedangkan kegiatan sumbangan dalam PP 29/2020 merupakan spesifik ditujukan kepada WP yang memberikan donasi atau sumbangan dalam rangka penanggulangan wabah Covid-19. "Jadi kalau seandainya sumbangan yang telah dilaporkan melalui PP 93/2010 yang 5 persen tadi maka dia tidak bisa mendapat insentif melalui PP 29/2020," tegasnya. WP yang memberikan sumbangan menggunakan PP 29/2020 berhak mendapat fasilitas PPh dengan memperhitungkan donasi atau sumbangan sebagai pengurang penghasilan bruto. Sumbangan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat didukung oleh bukti penerimaan sumbangan dan diterima oleh penyelenggara pengumpulan sumbangan yang memiliki NPWP. Sumbangan dalam bentuk uang, barang, jasa, atau pemanfaatan harta tanpa kompensasi yang diberikan kepada BNPB, BPBD, Kemenkes, Kemensos, atau lembaga pengumpulan sumbangan yang berizin. Fasilitas pajak dalam PP 29/2020 dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sumbangan yang dilaksanakan mulai 1 Maret 2020 sampai 30 September 2020 dan dapat diperpanjang jika diperlukan. Untuk mengajukan insentif, WP harus menyampaikan Surat Daftar Nominatif (Dafnom) secara daring paling lambat bersamaan dengan SPT Tahunan tahun pajak bersangkutan. Kemudian menyerahkan bukti sumbangan yang memuat nama, alamat, NPWP pemberi dan penerima, tanggal, bentuk, serta nilai sumbangan. sumber : Antara Sumber

Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mengatur strategi dalam memuluskan datangnya peluang investasi ke Indonesia. Satgas khusus ini ditujukan untuk 'menjemput bola' dalm hal ini perusahaan yang akan investasi, agar tertarik masuk ke Indonesia. ''Saya buat Satgas di bawah pimpinan saya langsung," kata Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam keterangan resmi yang dikutip detikcom, Kamis (25/6/2020). Tim Satgas tersebut memiliki tiga tugas khusus. Pertama, mendeteksi perusahaan-perusahaan yang akan melakukan relokasi. Kedua, mengecek kemudahan-kemudahan yang diberikan negara-negara lain. Ketiga, memberi kewenangan kepada mereka untuk membuat keputusan dalam bernegosiasi. Seperti diketahui, pandemi COVID-19 telah mengganggu rantai pasokan global yang dalam dua dekade terakhir berpusat di China. Hal itu membuat negara produsen seperti Amerika Serikat (AS) dan Jepang berencana merelokasi rantai pasoknya dari negeri tirai bambu tersebut. Fenomena ini menjadi angin segar bagi peluang investasi dalam negeri karena AS dan Jepang berencana merelokasi investasinya dari China ke negara lain di Asia Tenggara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambut baik upaya yang dilakukan BKPM ini. Pria yang akrab disapa Kang Emil ini menegaskan, Jawa Barat siap menampung relokasi investasi dari China maupun berbagai investasi baru. Provinsi Jawa Barat dipadati oleh kawasan industri. Terdapat lebih dari 20 kawasan industri yang berlokasi di Jawa Barat dengan luas lahan yang tergolong besar dibandingkan kawasan industri di daerah lain. Bahkan, kawasan industri yang tergolong terbesar di Asia Tenggara berada di Jawa Barat, yakni kawasan industri Karawang, Bekasi, dan Cikarang. Sejak tahun lalu, Provinsi Jawa Barat sudah mengincar peluang investasi dengan maraknya relokasi investasi dari China. Pada acara West Java Investment Summit 2019 pada Oktober tahun lalu, sebanyak 26 memoramdum of understanding (MoU) diteken antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek investasi di Jawa Barat. Sumber

Pemerintah perlu mendorong peningkatan daya beli kelompok ekonomi menengah. == JAKARTA -- Ekonom Chatib Basri menilai perlu ada perluasan bantuan sosial untuk kelompok ekonomi menengah. Perluasan ini diperlukan agar pemulihan ekonomi nasional bisa terimplementasi dengan optimal. "Saya kira perlu ada perluasan bansos, bukan hanya ke kelompok miskin tapi juga lower middle income (kelompok berpendapatan menengah ke bawah). Kalau mereka tidak ada uang, tidak ada demand (permintaan)," kata Chatib dalam webinar bertajuk "Kondisi Ekonomi Masa Covid-19 dan Respons Kebijakan: Opini Publik Nasional", Kamis (25/6). Chatib menuturkan tidak adanya permintaan akan membuat hilangnya daya beli. Hal itulah yang kini terjadi di China, di mana kegiatan produksi sudah berjalan normal tapi tidak ada yang membeli barang karena kebijakan lockdown selama tiga bulan lalu yang membuat masyarakat tidak punya pendapatan. Mantan Menteri Keuangan itu memprediksi masalah yang lebih nyata baru akan dirasakan pada kuartal pertama 2021 mendatang setelah restrukturisasi kredit UMKM selesai diberikan. Saat itu, pelaku UMKM tidak bisa lagi memperpanjang restrukturisasi kreditnya. Namun, kala itu terjadi, ia mempertanyakan apakah bisa bisnis tetap berjalan dengan baik setelah bantuan selesai diberikan. "Dalam kondisi ini, sekarang tidak bisa dukungan perbaikan ekonomi diharapkan dari penurunan bunga. Kenapa? Karena di perbankan, permintaan kreditnya drop (anjlok). Untuk apa kredit jika tidak bisa produksi karena tidak ada permintaan," katanya. Maka, mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu menyarankan hal pertama yang harus dilakukan adalah menggenjot permintaan. Adanya permintaan juga dinilai akan dapat mendorong laju dunia usaha. "Nah permintaan itu tidak bisa dilakukan dengan kebijakan moneter, tapi harus melalui fiskal. Apa yang bisa dilakukan? Memberikan bantuan tunai langsung? Tapi itu hanya untuk kelompok miskin. Padahal yang diminta tinggal di rumah bukan hanya yang miskin. Makanya perlu ada perluasan bansos," paparnya. sumber : Antara Sumber

Jakarta - Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Perum Bulog hari ini. Rapat yang membahas evaluasi anggaran tahun 2020 dan subsidi pangan dalam APBN 2021. Rapat tersebut juga membahas penugasan Bulog menyerap cadangan beras pemerintah (CBP), dan kondisi penyalurannya. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dari fraksi PDIP dan dihadiri Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) itu menghasilkan 4 kesimpulan. Salah satunya yakni meminta pemerintah menugaskan Bulog untuk menyerap dan menyalurkan komoditas pangan selain beras, tapi juga jagung dan kedelai Sudin mengatakan, khususnya untuk kedelai, ia meminta pemerintah menugaskan Bulog untuk menyerap dan menyalurkan komoditas tersebut. "Kan ada Kepres yang meminta Bulog untuk mendapatkan hak, menyalurkan, mengimpor padi, jagung, kedelai. Tadi sudah ada suratnya, tapi sampai sekarang penugasannya itu belum berjalan. Nah yang dikhawatirkan selama ini komoditas kedelai ini sebenarnya tidak jelas yang memimpin," kata Sudin di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (25/6/2020). Ia mengungkapkan, saat ini impor kedelai sebagian besar didominasi perusahaan swasta. "Salah satu importir saya dapatkan info menguasai hampir 80% kedelai impor. Ini yang saya sayangkan, kenapa sih penugasan itu tidak diberikan kepada Bulog secara nyata tidak hanya lewat Kepres," jelasnya. Menurut Sudin, Bulog sebagai BUMN harus punya tugas untuk memasok kedelai karena kebutuhan di Indonesia cukup tinggi. "Jadi aturan turunannya diturunkan. Misalnya dalam rakortas atau ratas Bulog ditugaskan impor kedelai. Apalagi kebutuhan kita hampir 2,2 juta ton per tahun, yang bisa diproduksi hanya 300 ribu ton," tuturnya. Buka halaman selanjutnya>>> Simak Video "Usulan Tambahan Anggaran KPU RI di Pilkada 2020 Disetujui" [==] Sumber

Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut provinsi yang dipimpin selalu juara dalam hal menyerap investasi setiap tahunnya. Untuk tahun 2019 saja, pihaknya berhasil menyerap investasi senilai Rp 137,5 triliun. "Kita ini selalu juara setiap tahun. Tahun lalu sebelum COVID kita ini ada di Rp 137,5 triliun yang masuk ke Jawa Barat. Hyundai Rp 40 triliun masuk ke Jawa Barat, Petrokimia dari Taiwan masuk lebih dari Rp 100 triliun, kemudian Amazon bikin data center juga sekitar belasan triliun itu sudah masuk," katanya dalam acara MarkPlus Government Roundtable melalui virtual, Kamis (25/6/2020). Lebih rinci dijelaskan, ada 209 investasi proyek yang dijalankan yakni 60 proyek transportasi, 36 proyek air, 30 proyek pemukiman perumahan, 21 proyek energi dan masih banyak lagi. "Kami memulai konsep namanya public private partnership yaitu kami terima barangnya baru kami cicil pembayaran. Jadi dalam membangun ini kita bisa menerima cashnya," ucapnya. Emil juga menyebut telah menyiapkan 11 kota baru berbasis industri yang akan ditawarkan kepada 11 investor besar untuk mengelola 1 dari 11 kota tersebut. "Inilah kekuatan dari Jawa Barat yaitu menjadi rumah bagi 11 new hi-tech zone yang kita tawarkan di Rebana, Patimban dan Kertajati," ujarnya. Jawa Barat juga diklaim dengan kekuatan agriculture-nya. Emil menyebut tanah di Jawa Barat diakui sebagai salah satu tanah yang subur, sehingga bisa ditanami komoditas apapun. "Kami punya komoditas-komoditas yang besar. Kopi lagi naik daun, tembakau juga, karet dan lain-lain dan kami sangat welcome. Ada penelitian bahwa tanah Jawa Barat adalah salah satu yang tersubur di dunia sehingga mau nanam apa saja insyaAllah berbuah dengan hasil yang maksimal," imbuhnya. Sektor pariwisata Jawa Barat disebut yang paling pulih duluan. Hal itu karena 50 juta wisatawannya berasal dari lokal, terlihat dari wisata Puncak yang sudah ramai dikunjungi meskipun masih pandemi. "Dibilang enggak-enggak juga wisatawan darimana saja, dari Jakarta ini berdatangan. Contohnya kemarin di Puncak itu kita sampling dengan rapid test sekitar 2.000-an yang reaktif 88, yang positif oleh swab 3 orang dari Jakarta. Tapi poin saya untuk ekonomi lokal saja pariwisata Jawa Barat ini sudah jadi mesin yang luar biasa," tandasnya. Simak Video "Ridwan Kamil Minta Seluruh Warga Bela Negara Lawan Corona!" [==] (zlf/zlf) Sumber

Sydney - Aplikasi Canva sukses besar dan semakin populer di masa pandemi Corona. Pendirinya dan juga CEO, Melanie Perkins, baru saja dinobatkan menjadi wanita terkaya ranking tiga di Australia. Tak hanya itu, Perkins juga jadi miliarder (dalam dolar AS) termuda di Negeri Kanguru. Startup Canva yang ia kendalikan saat ini bernilai USD 8,77 miliar usai mendapatkan pendanaan terkini senilai USD 87 juta dari beberapa investor termasuk Blackbird Ventures dan Sequoia Capital. Pada bulan Oktober 2019, kekayaan Perkins diestimasi USD 1,3 miliar. Nah saat ini, hartanya diestimasi melonjak sampai USD 2,5 miliar atau di kisaran Rp 35 triliun. Perkins memulai Canva pada tahun 2013 dengan misi membuat platform desain tersedia bagi semua. Baik itu desain kartu nama, presentasi ataupun logo. Ia mendirikannya bersama sang tunangan, Cliff Obrecht. Perkins masih remaja 19 tahun ketika ide platform desain terbersit di benaknya, kala ia dan Cliff mahasiswa di Perth. Waktu itu, ia merasa program desain dari Microsoft atau Adobe susah digunakan. "Orang harus menghabiskan seluruh semester mempelajari di mana tombol-tombolnya dan hal itu rasanya sungguh konyol," kata Perkins, dikutip detikINET dari CNBC. "Saya pikir di masa depan, semua itu akan menjadi online dan kolaboratif serta jauh lebih sederhana ketimbang tool yang berat itu," tambah dia. Tahun 2010, Perkins diundang ke San Francisco oleh investor Bill Tai untuk mempresentasikan idenya tentang Canva. Bill puas dan menghubungkannya dengan beberapa orang penting. Pasangan muda itu berhasil memukau investor dengan ide Canva dan sudah punya tim sendiri. Tahun 2012, jajaran pimpinan ditambah oleh satu co founder lain, Cameron Adams. Pada pendanaan tahap perdana, perusahaan menerima USD 1,5 juta. Pada tahun 2013, meluncurlah Canva untuk publik. Seiring berjalannya waktu, Canva berhasil menarik minat banyak pengguna karena mudah dipakai dan berkualitas. Simak Video "Sejumlah Kementerian Bakal Duduk Bareng Bahas Tuntas Startup" [==] (fyk/fay) Sumber