bot

Jepang juga memberikan dana hibah senilai Rp 274,72 miliar ke Indonesia. == JAKARTA -- Pemerintah Indonesia di Jakarta, Senin (20/7), menerima pinjaman dan hibah dengan total nilai 52 miliar yen (sekitar Rp 7,14 triliun) dari Pemerintah Jepang. Dana pinjaman dan hibah ini untuk membantu penanganan Covid-19 di Indonesia. Penyerahan pinjaman senilai 50 miliar yen (sekitar Rp 6,87 trilun) dan bantuan hibah sebanyak dua miliar yen (sekitar Rp 274,72 miliar) diserahkan oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii ke Direktur Jenderal Asia, Pasifik, dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Desra Percaya. Penyerahan itu dilakukan melalui penandatanganan pertukaran nota antara dua pihak. "Proyek pinjaman itu ditujukan membantu penanganan aktif dan belanja kesehatan mengatasi pandemi Covid-19," kata Kedutaan Besar Jepang lewat pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin. Menurut Kedubes Jepang, pinjaman itu, yang jadi bagian kerja sama dengan Bank Pembangunan Asia (ADB), bertujuan membantu Pemerintah Indonesia menciptakan sektor ekonomi dan sosial yang stabil serta berkelanjutan selama pandemi Covid-19. Dalam pernyataan yang sama, Kedubes Jepang menjelaskan pinjaman diberikan dengan suku bunga sebesar 0,01 persen dengan masa pengembalian 15 tahun. "(Masa pengembalian itu, red) termasuk grace period/masa tenggang selama empat tahun," terang pihak Kedutaan Besar Jepang. Sementara itu, bantuan hibah senilai dua miliar yen ditujukan untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan di Indonesia selama pandemi. Bantuan itu salah satunya diserahkan melalui mobil yang dilengkapi dengan fasilitas X-Ray untuk keperluan medis. "Proyek (hibah, red) ini bertujuan meningkatkan penanganan terhadap penyakit menular serta memperbaiki sistem kesehatan dan medis di Indonesia," terang pihak kedutaan lewat pernyataan yang sama. Juru Bicara Pemerintah Indonesia untuk Penanggulangan COVID-19 pada Senin, melaporkan ada 1.693 kasus baru dalam 24 jam terakhir sehingga total pasien positif mencapai 88.214 jiwa. Dari angka itu, 46.977 pasien telah dinyatakan sembuh dan 4.239 orang meninggal dunia akibat Covid-19. sumber : Antara Sumber

Jakarta - Line memperkenalkan inovasi untuk salah satu layanan yang banyak digemari para penggunanya, Line Sticker, dengan menghadirkan Stiker Efek. Berbeda dengan stiker Line biasa, Stiker Efek memungkinkan pengguna mengirimkan stiker yang berefek muncul di background chat pengguna di Line. Jadi, chat kalian akan lebih beragam dan terasa menyenangkan. "Sebagai salah satu layanan dari Line yang digemari pengguna, Line Stickers tidak akan berhenti berinovasi. Melalui Stiker Efek ini, kami menawarkan pengalaman menggunakan stiker di Line yang jauh lebih inovatif dan menyenangkan sehingga dapat menambah ruang untuk berekspresi saat berkomunikasi dengan orang lain," kata Sales Director Line Indonesia Trisnia Anchali Kardia lewat keterangan resminya. Foto: Line Indonesia Stiker Efek Line sudah bisa dinikmati sejak 16 Juli dan bisa didapat di Line Store. Untuk saat ini, Stiker Efek Line menyediakan stiker Brown & friends, Mickey & Friends, Snoopy, Hello Kitty, dan Doraemon. Line menjanjikan akan ada lebih banyak Stiker Efek, termasuk stiker yang dibuat para kreator lokal. Perlu diingat, Stiker Efek dapat berjalan di aplikasi Line versi 10.11.0 ke atas untuk iOS atau Android. Jadi, pastikan Line kalian sudah menggunakan yang ter-update. Stiker Efek ini akan muncul sebagai pop-up stickers di Line versi desktop atau iOS dan Android di versi sebelum 10.11.0. Kalian bisa mendownload Stiker Efek di sini dan melihat bagaimana pemakaian lewat video berikut ini. [Gambas:Youtube] (rns/fay) line stiker line Sumber

Jakarta - Penangkal paling ampuh yakni vaksin Corona dari China telah masuk ke Indonesia. Vaksin buatan Sinovac tersebut akan menjalani uji klinis tahap III yang dilakukan PT Bio Farma (Persero). Diharapkan, setelah uji klinis vaksin Corona itu bisa diproduksi di Indonesia. Berikut 3 fakta vaksin Corona yang sudah masuk ke Indonesia tersebut. 1. Langsung Dibawa ke Bandung Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan vaksin tersebut baru saja tiba di Jakarta pada hari Minggu (20/7) kemarin. Setibanya di Indonesia vaksin Corona itu langsung diserahkan ke PT Bio Farma (Persero) dan dibawa ke Bandung untuk mulai uji coba klinis ke manusia. Akan tetapi, Teuku tak memberi detail lokasi uji coba di Bandung dan akan melibatkan berapa relawan dalam proses tersebut. "Sepengetahuan saya pihak Bio Farma sudah menerima kargo tersebut sejak ketibaan di CGK (Bandara Internasional Soekarno Hatta) dan selanjutnya membawa ke Bandung," tambahnya. 2. Tak Langsung Disebar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan masyarakat Indonesia masih harus bersabar kerana vaksin virus Corona ini belum bisa langsung disebar. Arya mengatakan, vaksin Corona buatan Sinovac tersebut akan menjalani uji klinis tahap III yang dilakukan PT Bio Farma (Persero) sebelum diedarkan ke masyarakat. "Iya, memang vaksin Sinovac ini sudah sampai di Indonesia sekarang dalam proses uji klinis tahap III oleh temen-temen di Biofarma," ujarnya kepada awak media, Senin (20/7/2020). Uji klinis, kata dia, diperlukan untuk mengetahui apakah vaksin Corona tersebut cocok dengan tipe virus Corona yang ada di Indonesia. Virus Corona yang ada di China bisa jadi berbeda dengan yang ada di Indonesia mengingat karakteristik penduduk hingga cuaca antar dua negara. 3. Sudah Pernah Diuji Coba Dilansir detikcom dari Technology Networks, Sinovac mengembangkan vaksin yang tidak diaktifkan untuk melawan COVID-19. Risetnya dimulai 28 Januari 2020 dengan rencana nama CoronaVac. Uji pra klinik sudah diterbitkan di jurnal akademi peer review Science. Pada 13 April 2020, badan POM China yaitu National Medical Products Administration (NMPA) memberikan izin untuk melakukan uji klinik fase I dan II. Uji coba dilakukan pada 16 April 2020 di Provinsi Jiangsu, China. Kelinci percobaannya adalah orang dewasa sehat usia 18-59 tahun yang diberi vaksin Corona dalam jadwal hari ke-0 dan hari ke-14. Hasil uji coba sudah dilaporkan. Tidak ada efek samping serius dari 743 relawan yang diuji coba. Dalam fase II, relawan diamati lagi dalam 14 hari setelah dua kali divaksin Coronapada hari ke-0 dan hari ke-14. Ada manula, lalu remaja dan anak-anak. Riset ini masih dalam pemantauan sampai akhir 2020. Simak Video "China Bantah Tudingan Senator AS Soal Sabotase Vaksin Corona" [==] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, banyak negara berharap adanya basis pajak dari perusahaan digital. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan terkait prinsip-prinsip mengenai pemajakan digital tersebut. "Mengenai digital taxation di dalam G20 banyak semuanya berharap bahwa basis perpajakan baru dari sisi digital itu diharapkan. Namun sampai hari ini belum ada kesepakatan mengenai prinsip-prinsip, meskipun sekarang OECD sudah menyampaikan 2 pilar sebagai approach dalam menentukan bagaimana international taxation di bidang digital itu bisa disepakati," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN kita, Senin (20/7/2020). Sri Mulyani menyebut, pilar pertama yakni unified approach yang fokusnya ialah hak pemajakan dari perusahaan yang beroperasi secara digital. "Unified approach fokusnya bagi hak pemajakan dari korporasi yang beroperasi secara digital, secara borderless. Jadi bagaimana membagi penerimaan pajak terutama untuk PPh atau pajak profit itu antar negara berdasarkan mereka operasinya di berbagai negara," jelasnya. "Unified approach akan terus didiskusikan dalam G20. Sebetulnya diharapkan Juli harusnya sudah ada kesepakatan, namun dengan Amerika Serikat lakukan langkah yang untuk tidak menerima dulu, ini sebabkan perlu dilakukan upaya tambahan agar dua pilar bisa disetujui," jelasnya. Prinsip kedua ialah global anti base erosion proposal (GloBE) yakni upaya untuk menghindarkan terjadinya erosi perpajakan. "Kalau pilar kedua adalah untuk menghindarkan terjadinya erosi perpajakan secara global atau BEPS action plan, yakni hak pemajakan tambahan untuk satu jurisdiksi atas penghasilan yang dipajaki lebih rendah dari tarif pajak efektif," terangnya. Sri Mulyani berharap dua pilar ini segera disepakati. Namun, ia menyadari masih akan dilakukan banyak pembahasan antar anggota G20. "Dua pilar ini diharapkan akan bisa disepakati. Namun tentu masih akan lakukan banyak pembahasan di antar anggota G20. Dengan adanya COVID, banyak negara melihat bahwa transformasi ke era digital jadi menjadi suatu makin akseleratif. Oleh karena itu pentingnya untuk persetujuan antar anggta G20 atau secara global terhadap international tax rezime terutama terkait digital ekonomi jadi sangat penting," paparnya. Simak Video "Netflix Cs Mulai Dipajaki, Berikut 5 Faktanya!" [==] (acd/dna) Sumber

Jakarta - Salah satu anak perusahaan Pertamina Hulu Energi (PHE) yakni PHE Tuban East Java (PHE TEJ) siap menambah cadangan energi dengan melakukan pengeboran sumur Mudi-26. Hal ini bertujuan agar produksi cadangan minyak dan gas bumi Tanah Air tetap terjaga . "Kegiatan tajak (pengeboran) sumur ini merupakan langkah mitigasi penurunan produksi dalam menambah cadangan minyak dan gas bumi negeri," ujar Direktur Pengembangan dan Produksi PT Pertamina Hulu Energi Taufik Aditiyawarman dalam keterangan tertulis, Senin (20/7/2020). Taufik menjelaskan kegiatan tajak sumur ini dilakukan tepat sesuai target yang direncanakan, yakni dengan target kedalaman 9.604 ftMD atau 8561 ftTVD dan dilakukan selama 36 hari. Sebagai bentuk sinergi antaranak perusahaan BUMN, PHE TEJ menggandeng PT Pertamina Drilling Service Indonesia (PDSI) anak usaha Pertamina di sektor jasa pengeboran. "Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Kabupaten Tuban dan masyarakat Desa Rahayu yang mendukung kegiatan tajak sumur berjalan dengan baik," ungkap Taufik. Sementara itu, Wakil Bupati Tuban Nur Nahar Husein mengatakan Pemerintah Kabupaten Tuban mendukung langkah PHE TEJ dalam kegiatan operasi produksi di wilayah Tuban, khususnya di Desa Rahayu. Diharapkan kegiatan ini bisa memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat setempat. "Selain berkontribusi terhadap kemajuan Desa Rahayu, PHE TEJ juga memberdayakan 62% tenaga kerja lokal dari total tenaga kerja dalam kegiatan ini, karena itu kami siap mendukung kegiatan operasional PHE TEJ," jelasnya. General Manager PHE Tuban East Java Darwin Tangkalalo menambahkan kegiatan tajak sumur ini diproyeksi dapat menghasilkan sumber daya migas dengan target 210 BOPD dengan masa akhir kontrak di 2038. Sebagai informasi, proses peresmian itu dilakukan sejak Rabu (15/7/2020), secara daring di beberapa titik poin sesuai protocol COVID-19. Proses ini melibatkan kantor pusat PHE TEJ di Jakarta, lokasi di Kecamatan Soko dan Pemerintah Kabupaten Tuban. Simak Video "Jelang Lebaran, Pertamina Jamin Stok Elpiji di Sulsel Aman" [==] (mul/mul) Sumber

Kontraksi perekonomian global berlanjut dan pemulihannya lebih lama dari perkiraan. == JAKARTA -- Tinjauan kebijakan moneter Juli 2020 Bank Indonesia menyebut kontraksi ekonomi global terus berlanjut dan pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun. BI telah meluncurkan sejumlah bauran kebijakan, terbaru dengan menurunkan suku bunga kebijakan di tengah kontraksi perekonomian global yang berlanjut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2020 juga diperkirakan mengalami kontraksi, meskipun pada Juni 2020 aktivitas ekonomi mulai membaik. Berdasarkan asesmen perekonomian terkini, BI pada 15-16 Juli 2020 memutuskan untuk menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 4,00 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 3,25 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 4,75 persen. "Keputusan tersebut konsisten dengan perkiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga dan sebagai langkah lanjutan untuk mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19," kata Gubernur BI, Perry Warjiyo, Senin (20/7). Demikian intisari Tinjauan Kebijakan Moneter Juni 2020 yang diterbitkan untuk menyampaikan hasil evaluasi atas perkembangan ekonomi terkini dan kondisi moneter, serta keputusan respons kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia. Kontraksi perekonomian global berlanjut dan pemulihan ekonomi dunia lebih lama dari perkiraan sebelumnya. Kondisi tersebut didorong oleh peningkatan kembali penyebaran Covid-19 di beberapa negara serta mobilitas pelaku ekonomi yang belum kembali normal sejalan penerapan protokol kesehatan. Perkembangan ini menyebabkan efektivitas berbagai stimulus kebijakan yang ditempuh dalam mendorong pemulihan ekonomi di banyak negara menjadi terbatas. Sejalan dengan permintaan global yang lebih lemah tersebut, volume perdagangan dan harga komoditas dunia juga lebih rendah dari perkiraan semula dan menurunkan tekanan inflasi global. Selain itu, ketidakpastian pasar keuangan global juga meningkat didorong oleh lambatnya pemulihan ekonomi global serta kembali meningkatnya tensi geopolitik Amerika Serikat dan China. Sumber

Penguatan kebijakan suku bunga tetap dilakukan. == JAKARTA -- Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2020 diperkirakan mengalami kontraksi, dengan level terendah pada Mei 2020. Perkembangan ini dipengaruhi oleh oleh kontraksi ekonomi domestik pada April-Mei 2020 sejalan dengan dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19. "Namun perkembangan terkini Juni 2020 menunjukkan perekonomian mulai membaik seiring relaksasi PSBB, meskipun belum kembali kepada level sebelum pandemi Covid-19," ungkap Perry, Senin (20/7). Perkembangan tersebut disertai dengan ketahanan eksternal perekonomian yang tetap baik, inflasi yang rendah, serta stabilitas sistem keuangan dan kelancaran sistem pembayaran yang tetap terjaga. "Bank Indonesia memperkuat kebijakan suku bunga dengan empat langkah bauran kebijakan," kata Perry. Pertama, melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai nilai fundamental dan mekanisme pasar. Kedua, memperkuat sinergi ekspansi moneter dengan akselerasi stimulus fiskal Pemerintah melalui pembelian SBN dari pasar Perdana secara terukur serta berbagi beban dengan pemerintah untuk mempercepat pemulihan UMKM dan korporasi. Ketiga, memperkuat koordinasi langkah-langkah kebijakan dengan Pemerintah dan KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Keempat, mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk percepatan implementasi ekonomi dan keuangan digital sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi. Sumber

Jakarta - Bengkaknya tagihan air bisa dialami siapa saja. Menurut Manajer Hubungan Masyarakat (Humas) PT PAM Jaya Linda Nur Handayani kenaikan tagihan air bulanan disebabkan oleh beberapa penyebab utama. 1. Pipa Bocor Salah satunya dapat disebabkan oleh kebocoran pipa internal atau pipa rumah (pipa dari meteran sampai masuk ke dalam rumah). Jika ada kebocoran di pipa internal, maka meteran akan terus berjalan dan menunjukkan angka pemakaian yang tinggi. Besaran tagihan bulanan dilihat pada angka pemakaian dari meteran tersebut. "Kami kan berdasarkan angka yang tercatat atau ter-record di dalam meter. Kalau kebocoran yang tidak diketahui pelanggan, katakanlah kebocoran ada di dalam rumah tapi pelanggan tidak mengetahuinya, artinya kan meteran akan terus berjalan. Nah kami mencatat konsumsi air itu berdasarkan meter," jelas Linda kepada detikcom, Senin (20/7/2020). 2. Keran Tak Rapat Selain itu juga, bengkaknya tagihan air juga bisa diakibatkan karena pelanggan lupa mematikan keran hingga tuntas setelah beraktivitas menggunakan air. "Kadang-kadang kalau abis cuci piring, atau abis mencuci pakaian itu tidak rapat menutup kerannya, jadi suka ada tetesan itu bisa gerak juga meterannya, jadi dicek," terang Linda. 3. Lupa Cek Meteran Air Deteksi dini anomali atau keanehan pada penggunaan air bisa dilakukan dengan rutin mengecek meteran. Bila lupa mengecek, pelanggan bisa tak menyadari ada yang aneh dengan penggunaan airnya sehingga berpotensi membuat tagihan air bengkak. Oleh sebab itu, Linda menegaskan setiap pelanggan PAM Jaya di DKI Jakarta harus rutin memeriksa meteran airnya, dan melaporkan jika ada pergerakan meteran yang aneh. Pelanggan PAM Jaya bisa melaporkan segala keluhan melalui call center PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) di 021-2997-999 untuk pelanggan di area barat Jakarta meliputi Jakarta Barat, sebagian Jakarta Utara dan Selatan, lalu ke call center PT Aetra Air Jakarta untuk pelanggan di aera timur Jakarta meliputi Jakarta Timur, sebagian Jakarta Utara dan Selatan. "Jadi kadang-kadang memang masyarakat belum tahu kalau ada call center ini. Sebaiknya kalau pelanggan menemukan anomali dari meter sebaiknya segera melaporkan ke call center tersebut," tegasnya. Simak Video "Nycta Gina Cemburu Sang Anak Lebih Dekat dengan Rizky Kinos " [==] (dna/dna) Sumber

Presiden Joko Widodo (kanan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2019 dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2020). BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019. Foto: ANTARA/Sigid Kurniawan BPK memberi opini WDP kepada 2 LKKL dan opini tidak menyatakan pendapat kepada 1 LKKL == JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2019. Laporan hasil pemeriksaan ini diberikan atas 87 laporan kementerian/lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN). Ketua BPK Agung Firman Sampurna merinci, opini WTP diberikan terhadap 84 LKKL dan 1 LKBUN atau sebesar 96,5 persen dari seluruh laporan. Sementara opini wajar dengan pengecualian (WDP) diberikan terhadap 2 LKKL yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Satu lagi, opini tidak menyatakan pendapat diberikan kepada 1 LKKL yakni Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. Sebagai pembanding, ujar Agung, pada LKPP Tahun 2018 lalu BPK memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap 4 LKKL dan Tidak Menyatakan Pendapat pada 1 LKKL. Meski terdapat 3 LKKL Tahun 2019 yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian, temuannya maupun total anggarannya tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2019 secara keseluruhan. "Oleh karena itu, dengan mengkonsolidasi hasil pemeriksaan atas 87 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2019, akhirnya BPK memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019," ujar Agung, Senin (20/7). Agung menyebutkan, LKPP tahun 2019, disampaikan secara wajar. Dalam semua hal yang material, posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diketahui telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Sumber

Jakarta - Promosi yang baik dan tepat sasaran merupakan faktor penting dalam setiap bisnis. Promosi yang baik dapat memperkuat brand serta meningkatkan penjualan dalam usaha Anda. Teknik promosi pun terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Lalu bagaimana teknik promosi yang sesuai dengan kondisi saat ini? Di era teknologi canggih, saat orang-orang terhubung secara online lewat internet. CEO dan Founder Tribelio Denny Santoso, punya tips seputar promosi online ini. Bagaimana meningkatkan cuan dengan memanfaatkan internet, termasuk aplikasi media sosial yang saat ini sedang digandrungi masyarakat. Pria yang akrab disapa Ko Denny ini merupakanDigital Marketer Indonesia pertama yang mendapatkan 2 Comma Club Award dari ClickFunnels. Pada September 2019 lalu, Denny meluncurkan bisnis terbarunya yaitu Tribelio, sebuah platform layaknya grup sosial media yang bisa membantu meningkatkan penjualan para pebisnis UKM hingga 10x lipat. Jadi jangan lewatkan livestream interaktif d'Mentor di detikcom bersama Ko Denny, Selasa 21 Juli 2020, pukul 13.00 WIB. Anda nanti juga bisa ikut bertanya via zoom dan kolom komentar loh. Jadi catat waktunya ya! (gah/gah) Sumber

Jakarta - Promosi yang baik dan tepat sasaran merupakan faktor penting dalam setiap bisnis. Promosi yang baik dapat memperkuat brand serta meningkatkan penjualan dalam usaha Anda. Teknik promosi pun terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Lalu bagaimana teknik promosi yang sesuai dengan kondisi saat ini? Di era teknologi canggih, saat orang-orang terhubung secara online lewat internet. CEO dan Founder Tribelio Denny Santoso, punya tips seputar promosi online ini. Bagaimana meningkatkan cuan dengan memanfaatkan internet, termasuk aplikasi media sosial yang saat ini sedang digandrungi masyarakat. Pria yang akrab disapa Ko Denny ini merupakanDigital Marketer Indonesia pertama yang mendapatkan 2 Comma Club Award dari ClickFunnels. Pada September 2019 lalu, Denny meluncurkan bisnis terbarunya yaitu Tribelio, sebuah platform layaknya grup sosial media yang bisa membantu meningkatkan penjualan para pebisnis UKM hingga 10x lipat. Jadi jangan lewatkan livestream interaktif d'Mentor di detikcom bersama Ko Denny, Selasa 21 Juli 2020, pukul 13.00 WIB. Anda nanti juga bisa ikut bertanya via zoom dan kolom komentar loh. Jadi catat waktunya ya! (gah/gah) Sumber

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2019 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP dari BPK RI tersebut merupakan capaian Kemnaker empat kali beruntun sejak 2016 silam. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Menaker Ida Fauziyah hanya menyaksikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) hasil audit BPK RI Tahun 2019 melalui video conference, di kediamannya, Komplek Liga Mas Indah, Jakarta. Usai menyaksikan melalui Video Conference, Ida memberikan apresiasi kepada seluruh seluruh jajaran pegawai Kemnaker atas hasil audit BPK secara quattrick. "Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Kemnaker yang dari waktu ke waktu terus menunjukkan prestasinya. Hasil audit laporan keuangan kita kembali memperoleh status WTP," ujar Ida dalam keterangan tertulis, Senin (20/7/2019). Predikat WTP kepada Pemerintah Pusat setelah mempertahankan opini WTP sejak 2016-2019, ditandai dengan penyerahan 1 paket buku LHP tahun 2019 oleh Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna kepada Presiden Joko Widodo. Penyerahan paket buku LHP tersebut disaksikan oleh Wapres KH Ma'ruf Amin, Menko Kesra Airlangga Hartarto, Mensesneg Pratikno, Menseskab Pramono Anung dan seluruh Anggota BPK RI. Ida menegaskan keberhasilan Kemnaker meraih WTP empat kali secara berturut-turut tersebut tak lepas dari hasil kerja keras, dedikasi dan kerja sama dari seluruh pejabat di Kemnaker dalam pengelolaan keuangan negara sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia menegaskan opini WTP dari BPK tersebut merupakan wujud dari komitmen dan tekad setiap jajaran di Kemnaker baik pimpinan maupun staf, untuk senantiasa menggunakan anggaran negara secara baik, transparan dan akuntabel. "Predikat WTP ini agar bisa kita pertahankan. Yang masih kurang harus terus-menerus kita perbaiki di masa mendatang. Kemnaker berkomitmen, apa yang kami lakukan itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ucapnya. Ida juga mengungkapkan kinerja Kemnaker semakin terlihat membanggakan. Menurutnya saat kinerja semakin membaik, prestasi pun terlihat. Ia berharap pada 2020 ini seluruh pejabat tinggi madya dan pratama mampu melakukan percepatan dari implementasi program kegiatan di Kemnaker, termasuk realisasi anggaran Kemnaker. "Mudah-mudahan angin semacam ini, terus kita tingkatkan di waktu mendatang. Kita berharap agar output-nya bisa berkualitas, dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat, tapi juga anggarannya bisa dipertanggungjawabkan sesuai standar akuntansi dan prosedur maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya. Ketua BPK RI Firman Agung Sampurna mengatakan pada 2020 ini, berdasarkan ketentuan UU Keuangan Negara dan UU APBN, setiap tahun pemerintah menyampaikan laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk diperiksa oleh BPK. Laporan keuangan yang disampaikan terdiri dari 87 laporan K/L. Termasuk Laporan Keuangan Bendahara Umum keuangan Negara (LKBUN) dan LKPP yang mengkonsolidasi seluruh LKKL dan LKBUN tersebut. Firman mengatakan LKPP 2019 mencakup tujuh komponen laporan keuangan. Ketujuh komponen tersebut antara lain, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.  Simak Video "Ada Kementerian/Lembaga Tak Dapat Opini WTP, Jokowi: Perbaiki!" [==] (mul/mpr) Sumber

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2019 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP dari BPK RI tersebut merupakan capaian Kemnaker empat kali beruntun sejak 2016 silam. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Menaker Ida Fauziyah hanya menyaksikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) hasil audit BPK RI Tahun 2019 melalui video conference, di kediamannya, Komplek Liga Mas Indah, Jakarta. Usai menyaksikan melalui Video Conference, Ida memberikan apresiasi kepada seluruh seluruh jajaran pegawai Kemnaker atas hasil audit BPK secara quattrick. "Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Kemnaker yang dari waktu ke waktu terus menunjukkan prestasinya. Hasil audit laporan keuangan kita kembali memperoleh status WTP," ujar Ida dalam keterangan tertulis, Senin (20/7/2019). Predikat WTP kepada Pemerintah Pusat setelah mempertahankan opini WTP sejak 2016-2019, ditandai dengan penyerahan 1 paket buku LHP tahun 2019 oleh Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna kepada Presiden Joko Widodo. Penyerahan paket buku LHP tersebut disaksikan oleh Wapres KH Ma'ruf Amin, Menko Kesra Airlangga Hartarto, Mensesneg Pratikno, Menseskab Pramono Anung dan seluruh Anggota BPK RI. Ida menegaskan keberhasilan Kemnaker meraih WTP empat kali secara berturut-turut tersebut tak lepas dari hasil kerja keras, dedikasi dan kerja sama dari seluruh pejabat di Kemnaker dalam pengelolaan keuangan negara sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia menegaskan opini WTP dari BPK tersebut merupakan wujud dari komitmen dan tekad setiap jajaran di Kemnaker baik pimpinan maupun staf, untuk senantiasa menggunakan anggaran negara secara baik, transparan dan akuntabel. "Predikat WTP ini agar bisa kita pertahankan. Yang masih kurang harus terus-menerus kita perbaiki di masa mendatang. Kemnaker berkomitmen, apa yang kami lakukan itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ucapnya. Ida juga mengungkapkan kinerja Kemnaker semakin terlihat membanggakan. Menurutnya saat kinerja semakin membaik, prestasi pun terlihat. Ia berharap pada 2020 ini seluruh pejabat tinggi madya dan pratama mampu melakukan percepatan dari implementasi program kegiatan di Kemnaker, termasuk realisasi anggaran Kemnaker. "Mudah-mudahan angin semacam ini, terus kita tingkatkan di waktu mendatang. Kita berharap agar output-nya bisa berkualitas, dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat, tapi juga anggarannya bisa dipertanggungjawabkan sesuai standar akuntansi dan prosedur maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya. Ketua BPK RI Firman Agung Sampurna mengatakan pada 2020 ini, berdasarkan ketentuan UU Keuangan Negara dan UU APBN, setiap tahun pemerintah menyampaikan laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk diperiksa oleh BPK. Laporan keuangan yang disampaikan terdiri dari 87 laporan K/L. Termasuk Laporan Keuangan Bendahara Umum keuangan Negara (LKBUN) dan LKPP yang mengkonsolidasi seluruh LKKL dan LKBUN tersebut. Firman mengatakan LKPP 2019 mencakup tujuh komponen laporan keuangan. Ketujuh komponen tersebut antara lain, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.  Simak Video "Ada Kementerian/Lembaga Tak Dapat Opini WTP, Jokowi: Perbaiki!" [==] (mul/mpr) Sumber

Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mewacanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) diterapkan secara permanen dan hybrid. Langkah tersebut didukung ekosistem teknologi Tanah Air. Startup penyedia belajar online, WeKiddo, satu suara dengan rencana pemerintah dalam melaksanakan PJJ model hybrid dalam dunia pendidikan. Selain pemanfaatan teknologi yang kian maju, ini juga untuk jadi solusi ketika terjadi hal-hal mendesak atau di luar yang diinginkan, seperti pandemi COVID-19 saat ini. PJJ bisa membuat sekolah dan siswa terbiasa dengan belajar secara online. "Pembelajaran secara offline atau tatap muka sangat penting dilakukan oleh pihak sekolah, agar guru dapat menilai dan membantu pembangunan karakter dan interaksi sosial pada anak di saat keadaan sudah memungkinkan," jelasnya dalam keterangan tertulisnya. Ferry menjelaskan, peran teknologi pada dasarnya untuk membantu dan memudahkan proses belajar mengajar, sehingga seharusnya jarak dan waktu tidak lagi menjadi penghalang untuk kegiatan belajar mengajar dalam pembelajaran jarak jauh. "Esensinya dalam proses belajar mengajar ada beberapa komponen yang tidak bisa tergantikan oleh sistem online. Contohnya adalah pembentukan karakter anak, interaksi sosial dan membangun kepribadian anak," terang Ferry. Hal itulah yang menurut Ferry tetap diutamakan dan dikolaborasikan dengan sistem belajar online, seperti memberikan dan mengerjakan PR, tugas harian, kuis secara online menggunakan WeKiddo. "Namun jika sekolah ingin melakukan UTS dan UAS dapat melakukannya secara offline atau online, sedangkan untuk online dapat digunakan untuk ulangan harian. Keuntungan dan kemudahan jika melakukan ujian harian atau kuis secara online di WeKiddo yaitu setelah melakukan ujian/kuis selesai dikerjakan, nilai akan langsung ditabulasi oleh sistem," tambah mahasiswa Binus ini. Sumber

Saat ini bank Himbara ditunjuk sebagai penjamin kredit modal kerja UMKM. == JAKARTA -- Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan sedang menggodok skema penjaminan kredit modal kerja untuk korporasi dan akan disandingkan dengan penempatan dana pemerintah tambahan yang diperluas hingga Bank Pembangunan Daerah (BPD) terpilih. “Ini harapannya ke bank yang lebih luas cakupannya bukan hanya Himbara,” kata Kepala BKF Febrio Kacaribu dalam webinar Menjaga Kelangsungan Ekonomi Indonesia dari pandemi Covid-19 di Jakarta, Senin (20/7). Namun, ia belum memberikan detail penempatan dana pemerintah tahap selanjutnya setelah sebelumnya pemerintah sudah menggelontorkan Rp 30 triliun untuk kredit UMKM di himpunan bank milik negara (Himbara). Terkait dengan penjaminan kredit korporasi, kata dia, akan diberikan untuk ukuran kredit dari Rp10 miliar hingga Rp 200 miliar. Namun, tidak menutup kemungkinan akan dibuka penjaminan kredit korporasi dengan nilai di atas Rp 200 miliar. “Harapannya kami bisa memberikan kredit modal kerja untuk sektor padat karya tentunya merespons sektor yang mulai bergerak juga,” imbuhnya. Adapun jaminan yang diberikan, lanjut dia, yakni mulai 60 persen premi penjaminan dibayar pemerintah, tapi itu tergantung penilaian risiko perbankan. Untuk sektor prioritas, kata dia, akan dipilih sektor pariwisata yang paling terdampak pandemi Covid-19 dan diperkirakan memakan waktu untuk pulih. “Itu bsia nanti mencapai 80-20 persen juga dan ini sama imbal jasa penjaminan juga dibayar oleh pemerintah,” katanya. Meski masih dalam tahap penggodokan, namun ia memperkirakan program penjaminan ini akan mendorong sekitar Rp100 triliun kredit modal kerja baru dalam 12 bulan mendatang. “Ini memang akan terus kami pelajari, kami bergantung pada data, berbicara ke pelaku usaha, perbankan karena mereka ini berhadapan dengan pelaku usaha,” paparnya. sumber : Antara Sumber

Jakarta - Kebutuhan hiburan di rumah semakin tinggi di masa adaptasi kebiasaan baru. Kalau ada paket TV kabel sekali bayar nonton selamanya, pasti asyik banget. Salah satu aktivitas seru kumpul keluarga adalah nonton bareng di rumah. Tayangan yang lengkap dan bagus juga mendidik untuk buah hati kita menjadi hal yang utama. Hal ini lah yang mendorong TV berlangganan pilihan keluarga Indonesia, Transvision, meluncurkan 'Paket HEPI' untuk keluarga. Dengan menggandeng dealer dan toko elektronik se-Indonesia, Transvision ingin memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat memiliki TV berlangganan dengan harga terjangkau dan berkualitas. Dalam keterangan resminya, Senin (20/7/2020) Transvision memberikan penawaran yang sangat menarik di dalam Paket HEPI. Sebab, pelanggan cukup bayar sekali, dekoder jadi hak milik dan aktif selamanya. Pelanggan dapat langsung menikmati tayangan TV nasional lengkap dan termasuk juga channel-channel premium lainnya yang sangat pas untuk setiap anggota keluarga. "Sesuai dengan nama yang kami pilih untuk produk ini, Paket HEPI yang kami luncurkan ini akan memenuhi kebutuhan keluarga Indonesia akan tontonan berkualitas," ujar Brando Tengdom selaku Direktur Marketing and Sales Transvision. Slogan mereka untuk Paket Hepi Transvision ini adalah 'Sayang Anak dan Sayang Keluarga'. Isi paketnya lengkap. Seluruh saluran anak premium sudah tersedia, mulai dari saluran untuk balita sampai dengan anak. Saluran premium seperti Baby First, Disney Junior dan Disney sudah ada di dalam Paket HEPI. Tidak hanya itu, saluran eksklusif produksi Transvision seperti saluran Dunia Anak dan Lingua (saluran belajar bahasa; Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, Bahasa Jepang bahkan Korea) melengkapi paket Hepi untuk Anak di luar saluran film premium untuk anak dan keluarga, Fox Family Movies. "Semua yang beli paket Hepi, akan diberikan 'bonus' tambahan 40 saluran selama total 3 bulan. Saya yakin dengan bonus ini, baik pelanggan maupun dealer juga toko elektronik sebagai mitra jualan kami akan senang. Everybody is Hepi," ujar Brando. Transvision mengklaim ini adalah pertama kali ada paket TV dengan harga yang sangat terjangkau, bisa dapat 70 saluran super lengkap. Karena selain saluran premium untuk anak, tersedia juga saluran premium lainnya untuk bunda yang suka tontonan film, infotainment, drama Korea (tvN, KBS World) dan untuk ayah yang hobi nonton film, olah raga dan berita (Fox Action Movies, Thrill, Fight Sports, CNN Indonesia). Ini sudah termasuk seluruh saluran TV nasional Indonesia yang lengkap. Peluncuran paket HEPI ini adalah bagian dari komitmen Transvision -- bagian dari grup Transmedia -- yang menyediakan layanan TV berlangganan sejak 2014 untuk selalu menjadi pilihan tontonan hiburan yang mendidik dan berkualitas bagi keluarga Indonesia. Untuk membeli paket TV ini Anda dapat mengetahui informasi dealer maupun toko elektronik melalui website www.transvision.co.id/hepi, yang tersedia mulai tanggal 20 Juli 2020. Simak Video "Ini Barang Paling Diburu di Hari Pertama 'Bagi-bagi Hepi' Blibli " [==] (fay/agt) transvision tv kabel Sumber

Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Jaksa Agung dan Kapolri untuk mengawal laju investasi di Indonesia. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pihaknya tak mau aparat hukum justru mempersulit masuknya aliran modal di dalam negeri. Hal itu dia sampaikan saat mengunjungi Kawasan Industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah. "Kami datang ke sini sebagai bagian dari upaya pengawalan investasi. Ini (pandemi COVID-19) masa sulit bagi seluruh pihak, baik itu pemilik modal maupun pekerjanya. Oleh karena itu, harus ada rasa empati di antara kita. Jangan sampai ada yang mempersulit investasi. Kita sudah punya kesepakatan dengan Jaksa Agung dan Kapolri. Jangan sampai ada aparat yang malah persulit investor di lapangan," kata Bahlil melalui keterangan tertulis, Senin (20/7/2020). Kedatangannya ke Kawasan Industri Morowali, dia ingin memastikan investasi tetap berjalan di masa kenormalan baru dan penerapan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Dirinya berharap kegiatan perusahaan-perusahaan di sana tetap berjalan dan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) meskipun pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Di Morowali, Bahlil melihat rencana proyek laterit nikel dengan metode hidrometalurgi oleh PT Huayue Nickel Cobalt. Proyek tersebut adalah pengolahan dan pemurnian laterit nikel dengan metode hidrometalurgi pertama di Indonesia dengan luas lahan 188 hektare. "Izin proyek ini sebentar lagi akan masuk ke BKPM. Pemerintah daerah dan aparat setempat juga harus mendukung dan sama-sama menjaga investasi di sini. Apalagi ini merupakan magnet serapan tenaga kerja bagi daerah," jelasnya. Sebagai tambahan informasi, Kawasan Industri Morowali telah menyerap investasi sekitar US$ 126,5 juta dan menciptakan 40 ribu lapangan pekerjaan bagi pekerja Indonesia dan sekitar 4 ribu tenaga kerja asing. Ada 21 perusahaan di kawasan industri tersebut, diantaranya PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, PT Dexin Steel Indonesia, dan PT Huayue Nickel Cobalt. Simak Video "Investasi Terhambat, Kepala BKPM: Ada 'Hantunya'" [==] (toy/eds) Sumber

Jakarta - Realisasi stimulus fiskal yang disalurkan pemerintah untuk penanganan pandemi COVID-19 disebut rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Menanggapi hal tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan saat ini penanganan di masing-masing negara berbeda, karena kebijakan yang diambil juga disesuaikan dengan kondisi fiskal masing-masing negara. Dia menjelaskan kebutuhan di setiap negara juga berbeda. Karena itu, jumlah anggaran yang disalurkan tidak bisa dibandingkan. "Stimulus masalah desain kebijakan, apa yang dibutuhkan untuk tangani COVID-19 dan memulihkan ekonomi, setiap negara punya kapasitas fiskal beda-beda dan kendala pembiayaan yang beda-beda," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Senin (20/7/2020). Sri Mulyani menjelaskan saat ini pemerintah Indonesia berupaya untuk membiayai defisit akibat penanganan COVID-19 ini. Menurut dia, kondisi fiskal Indonesia saat ini masih aman dan terkendali dengan rasio utang yang terjaga di angka 30%. Dia menyebut pemerintah juga masih bisa menambah pembiayaan dari utang. Sri Mulyani mengungkapkan dibutuhkan akuntabilitas dalam menangani dampak pandemi ini. Apalagi defisit Indonesia yang sebesar 6,34% membutuhkan perjuangan yang keras. Karena itu pemerintah saat ini sangat mempertimbangkan pencairan stimulus ke perekonomian nasional. "Dengan (defisit) 6,34% saja masih struggle dari sisi pembiayaan, kalau defisit lebih besar akan lebih sulit lagi dan timbulkan ekses atau trade off governance. Jadi kecepatan dan ketetapan itu jadi bahan pertimbangan kita, nggak hanya dari segi jumlah uang yang dianggarkan," imbuh dia. Sebelumnya, pemerintah mengumumkan anggaran kesehatan untuk menangkal dampak virus Corona baru terserap 5,12%. Meski sudah meningkat, serapan masih rendah jika dilihat dari total anggarannya yang mencapai Rp 87,55 triliun. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sempat murka lantaran serapan anggaran kesehatan masih rendah. Padahal penanganan dampak Corona sudah berjalan sekitar tiga bulan. Kemarahan Jokowi pun tercurahkan saat membuka sidang kabinet paripurna pada 18 Juni 2020. Simak Video "Sri Mulyani Sebut Jumlah Penduduk Miskin di Kota Meningkat" [==] (kil/fdl) Sumber

Jakarta - Google Classroom jadi salah satu platform belajar daring atau online yang bisa diakses sepanjang masa pandemi virus Corona. Terutama di daerah zona kuning, oranye, dan merah dimana kegiatan tatap muka di sekolah belum bisa digelar. Platform ini terbilang tak terlalu sulit untuk diakses dan digunakan. Namun tentunya kendala bisa saja muncul terutama bagi yang tak terbiasa. Jika kamu seorang murid atau siswa, kegiatan yang akan paling sering dilakukan adalah menjawab tugas yang diberikan pengajar. Pengajar dapat memposting dua jenis pertanyaan di Google Classroom, yaitu pertanyaan dengan jawaban singkat atau pilihan ganda. Untuk pertanyaan jawaban singkat, kamu harus memasukkan jawaban. Sementara untuk pertanyaan pilihan ganda, kamu perlu memilih satu opsi. Sebelum menjawab pertanyaan di platform Google Classroom, para murid sebaiknya memeriksa lebih dulu apakah ada petunjuk atau lampiran. Pertanyaan dapat disertai lampiran, seperti item Google Drive, link, atau video YouTube. Berikut beberapa panduan menjawab pertanyaan di Google Classroom: A. Akses melalui laptop atau PC 1. Menjawab pertanyaan jawaban singkat di Google Classroom - Buka classroom.google.com. - Klik 'kelas' lalu 'Tugas Kelas'. - Untuk membaca pertanyaan dan meninjau setiap petunjuk atau lampiran, klik 'pertanyaan'. - Pada 'Jawaban Anda', masukkan jawaban yang telah kamu siapkan lalu klik 'Serahkan'. Jika diminta untuk mengonfirmasi, klik 'Serahkan'. Catatan: Kamu tidak dapat mengklik 'Serahkan' sebelum memasukkan jawaban. - (Opsional) Untuk menambahkan komentar kelas, klik 'Tambahkan komentar kelas'. Masukkan komentar kemudian klik 'Posting'. - (Opsional) Untuk mengirimkan komentar pribadi atau pertanyaan ke pengajar, klik 'pertanyaan' lalu 'tambahkan komentar pribadi'. Masukkan komentar kamu lalu klik 'Posting'. 2. Menjawab pertanyaan pilihan ganda di Google Classroom - Buka classroom.google.com. - Klik 'kelas' lalu 'Tugas Kelas'. - Untuk membaca pertanyaan dan meninjau setiap petunjuk atau lampiran, klik 'pertanyaan'. - Pilih jawaban yang kamu rasa paling benar lalu klik 'Serahkan'. Untuk mengonfirmasi, klik 'Serahkan'. Catatan: Kamu tidak dapat mengklik 'Serahkan' sebelum memasukkan jawaban. - (Opsional) Untuk menambahkan komentar kelas, klik 'Tambahkan komentar kelas'. Masukkan komentar kemudian klik 'Posting'. - (Opsional) Untuk mengirimkan komentar pribadi atau pertanyaan ke pengajar, klik 'pertanyaan' lalu 'tambahkan komentar pribadi'. Masukkan komentar kamu lalu klik 'Posting'. B. Akses lewat HP android atau iPhone 1. Menjawab pertanyaan jawaban singkat di Google Classroom - Tap Classroom - Tap 'kelas' lalu 'Tugas Kelas'. - Tap 'pertanyaan' - Baca pertanyaan, lalu tinjau setiap petunjuk atau lampiran. - Masukkan 'jawaban' kamu lalu ketuk 'Serahkan'. Jika diminta untuk mengonfirmasi, tap 'Kirim'. Catatan: Kamu tidak dapat mengetuk 'Serahkan' sebelum memasukkan jawaban. - (Opsional) Untuk menambahkan komentar kelas, tap 'Tambahkan komentar kelas'. Masukkan komentar lalu tap 'Posting' - (Opsional) Untuk mengirimkan komentar atau pertanyaan pribadi ke pengajar, tap 'pertanyaan' lalu 'Tambahkan komentar pribadi'. Masukkan komentar kemudian tap 'Posting'. 2. Menjawab pertanyaan pilihan ganda di Google Classroom - Tap Classroom - Tap 'kelas' lalu 'Tugas Kelas'. - Tap 'pertanyaan' - Baca pertanyaan, lalu tinjau setiap petunjuk atau lampiran. - Masukkan 'jawaban' yang telah kamu pilih lalu ketuk 'Serahkan'. Jika diminta untuk mengonfirmasi, tap 'Kirim'. Catatan: Kamu tidak dapat mengetuk 'Serahkan' sebelum memasukkan jawaban. - (Opsional) Untuk menambahkan komentar kelas, tap 'Tambahkan komentar kelas'. Masukkan komentar lalu tap 'Posting' - (Opsional) Untuk mengirimkan komentar atau pertanyaan pribadi ke pengajar di Google Classroom, tap 'pertanyaan' lalu 'Tambahkan komentar pribadi'. Masukkan komentar kemudian tap 'Posting'. Simak Video "'Google Classroom', Maksimalkan Study From Home dalam Satu Platform" [==] (pal/erd) Sumber

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan menggelar pembekalan kewirausahaan (inkubasi bisnis in wall) di Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (BPPK dan PKK) Lembang, Bandung. Kegiatan yang berlangsung pada 19-24 Juli 2020 itu dibuat untuk membantu para peserta mengembangkan dan memperluas wawasan sebagai wirausahawan. Kegiatan pembekalan kewirausahaan diikuti 200 orang yang berasal dari berbagai daerah. Para peserta dikelompokkan berdasarkan enam jenis usaha, yaitu pertanian, perikanan, peternakan, pengolahan (kuliner), jasa, dan industri kreatif. "Inkubasi bisnis ini merupakan tahapan memberdayakan wirausaha maupun calon wirausaha potensial melalui kegiatan bimbingan dalam jangka waktu tertentu dengan pendampingan usaha berbasis pemanfaatan sumber daya lokal yang kreatif dan inovatif," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, Senin (20/7/2020). Ida mengatakan pengembangan kewirausahaan menjadi salah satu konsen Kementerian Ketenagakerjaan. Sebab, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan penyerap tenaga kerja terbesar, mencapai lebih dari 70%. "UMKM ini sangat strategis untuk mengatasi pengangguran di Indonesia. UMKM memberikan kontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja," sebut Ida.Kementerian Ketenagakerjaan, ungkap Ida, mengembangkan berbagai program pelatihan dan menjalin sinergi dengan sejumlah stakeholders terkait, guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan perluasan pasar kerja."Kami berharap, peserta penerima program pembekalan ini dapat menjadi wirausaha yang mampu bersaing di dalam negeri maupun internasional dan mampu menyerap tenaga kerja, sehingga membantu pemerintah dalam perluasan kesempatan kerja," ujar Ida. Ida menjabarkan, pada Februari 2020 data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah pengangguran terbuka (TPT) berjumlah 6.882.200 orang, atau 4,99% dari jumlah penduduk. Pemerintah, kata dia, berupaya mereduksi pertumbuhan tingkat pengangguran, hasilnya di awal tahun 2020 tercatat ada penurunan tingkat pengangguran 0,02%. Namun, adanya pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian membuat sejumlah usaha mengalami kemerosotan, dan beberapa terpaksa gulung tikar, hal itu berdampak pada naiknya jumlah pengangguran dalam rentang 3-5%. Hingga awal Mei 2020, tercatatat ada 1,7 juta orang yang terkena PHK dan dirumahkan. "Perusahaan besar dan usaha skala menengah banyak yang menghentikan operasinya. Jutaan pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja. Dampak COVID-19 terhadap dunia usaha ini luar biasa," kata Ida. Guna mengatasi masalah pengangguran, Ida meyakni kewirausahaan dapat menjadi solusi untuk menyerap banyak tenaga kerja. Kementerian Ketenagakerjaan, tegasnya, telah mendesain program kewirausahaan untuk perluasan kesempatan kerja. Mulai tahun 2021, Kemnaker akan melaksanakan program kewirausahaan yang terintegrasi dan berkelanjutan yang dinilai efektif membentuk para wirausahawan baru dan membuat wirausahawan rintisan lebih produktif. Simak Video "Kemnaker Percaya New Normal adalah Harapan Baru" [==] (mul/mpr) Sumber

Pemerintah menganggarkan Rp 695,2 triliun untuk program PEN. == JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan bentuk upaya pemerintah untuk menangani pandemi secara seimbang antara ekonomi dan kesehatan. Keberadaan komite juga diharapkannya mampu membantu transformasi ekonomi. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang fokus ke kesehatan. Sedangkan, pada ekonomi, akan dibahas sendiri dalam Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Sri mengatakan, keberadaan gugus tugas dan komite akan mensinkronkan antara kebijakan di bidang ekonomi dan kesehatan. "Gimana keduanya bisa berjalan, dan dalam situasi ini diharapkan bisa ada transformasi ekonomi," tuturnya dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) secara virtual, Senin (20/7). Pembentukan komite disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sri mengatakan, dalam komite ini, Kemenkeu akan memfasilitasi desain kebijakan fiskal dan pendanaannya. Sri memberikan contoh, apabila satu daerah sudah masuk dalam zona hijau atau memiliki tingkat pengendalian virus corona yang baik, komite merancang kebijakan agar daerah tersebut dapat membuka aktivitas ekonomi. Tapi, kebijakan akan dibuat tanpa memperburuk situasi dari sisi kesehatan. Di sisi lain, daerah yang masuk dalam zona merah akan terus didorong oleh pemerintah melalui gugus tugas untuk masuk ke zona hijau. Upaya ini dilakukan beriringan dengan dukungan agar kegiatan ekonomi daerah tersebut dapat disesuaikan, apabila situasinya belum preferable. "Nah ini yang mau disinkronkan (re: kebijakan ekonomi dan kesehatan)," kata Sri. Sri mengatakan, pembentukan komite dilakukan mengingat pemerintah kini tidak hanya bertugas mengelola dan menangani Covid-19. Lebih dari itu, pemerintah harus membangun fondasi ekonomi ke depan agar lebih kompetitif, produktif, inovatif, sehingga bisa terhindar dari jebakan kelas menengah (middle income trap). Selain itu, Sri menambahkan, keberadaan komite diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dari program PEN yang kini sudah mendapat anggaran hingga Rp 695,2 triliun. "Itu diharapkan jadi salah satu yang menambah efektivitas dari pelaksanaan program-program untuk penanganan covid baik di bidang kesehatan dan ekonomi," ujarnya. Dalam komite, pelaksanaan kebijakan di lapangan akan dipimpin Menteri BUMN Erick Thohir. Ia akan bertugas mengkoordinasikan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 atau lebih dikenal sebagai Gugus Tugas Nasional yang diketuai Doni Monardo dan Satuan Tugas PEN yang diketuai oleh Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin. Sumber

Jakarta - Sejumlah strategi mesti dilakukan pemerintah agar ekonomi bisa bangkit karena terdampak Corona. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, desain RAPBN 2021 harus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul pada tahun 2021. "Disiplin fiskal dibutuhkan karena pemulihan ekonomi memerlukan kredibilitas APBN," kata Said dalam keterangannya, Senin (20/7/2020). Menurutnya, perekonomian Indonesia masih penuh tantangan pada 2021 nanti. Sebutnya, tantangan yang harus dihadapi tahun depan, pertama, keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2020. Salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan adalah efektifitas penggunaan anggaran yang sudah dialokasikan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperbaiki realisasi penyerapan anggaran penanganan COVID-19 yang masih rendah. Kedua, soliditas dan sinergi otoritas fiskal dan moneter harus tetap terjaga dengan baik. Hal ini sangat penting untuk memastikan keberlangsungan program PEN. Salah satunya adalah memastikan kebijakan berbagi beban (burden sharing) antara pemerintah dan BI untuk memenuhi kebutuhan anggaran barang publik (public goods) dan barang non publik (non public goods). Ketiga, perluasan inklusi keuangan untuk UMKM sehingga likuiditas UMKM tidak semata bertumpu pada perbankan dan insentif fiskal pemerintah. Salah satu alternatifnya adalah memperluas basis pembiayaan UMKM dengan membuka opsi pasar modal di skala UMKM. "Dengan catatan, keuangan dan usaha yang sehat pada UMKM. Bila UMKM sehat sesungguhnya sangat layak mendapatkan perluasan pembiayaan dari pasar modal," imbuhnya. Keempat, desain belanja program pada RAPBN 2021 harus mampu menjawab permasalahan yang harus diintervensi seperti daya beli masyarakat. Terakhir, memitigasi dampak eksternal seperti perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan China hingga resesi global. "Bila keserempakan agenda tersebut dilaksanakan secara disiplin, penuh kepatuhan dan evaluasi yang tepat, saya yakin kebijakan fiskal ekspansif-konsolidatif akan mempercepat pemulihan ekonomi kita pada tahun 2021, bahkan capaian capaian ekonomi yang ditargetkan sangat mungkin terealisasi," tutupnya. Simak Video "Jokowi Ingin Pertumbuhan Ekonomi Terjaga, Jangan Sampai Minus" [==] (acd/dna) Sumber

Program jaminan sosial mengusung konsep gotong royong dan subsidi silang. == JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyoroti pentingnya jaminan sosial dan pelayanan sosial bagi masyarakat miskin. Adapun jaminan sosial mencakup kesehatan, hari tua, pensiun, kematian, pengangguran, perawatan jangka panjang, dan tapera. "Pendudukan dengan penghasilan tinggi sampai dengan miskin kronis, jaminan sosial tujuannya mendapatkan kesehatan bagi masyarakat, hari tua, pensiun, pengangguran, perawatan jangka panjang, tabungan perumahan," Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat berkunjung ke Kantor Republika, Senin (20/7). Menurutnya pelayanan sosial mencakup program kesehatan anak terintergasi, layanan lansia dan penyandang disabilitas, serta korban bencana. "Jaminan sosial dan pelayanan sosial, sebenarnya ada konsep gotong royong dan subsidi silang untuk semua tingkat pendapatan penduduk," ucapnya. Suharso menyebut jaminan sosial dan pelayanan sosial berlaku bagi masyarakat tingkat pendapatan atas, menegah, menuju menegah, rentan hingga miskin kronis. "Jadi jaminan sosial tidak membedakan tingkat pendapatan. Kelompok rentan ke bawah, negara hadir memberikan penerima bantuan iuran kesehatan, iuran ketenagakerjaan, kemudian dimasukkan ke dalam BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan," jelasnya. Sumber

Jakarta - Realisasi dana desa hingga Juni 2020 sebesar Rp 5,5 triliun. Adapun jumlah penerimanya sebanyak 6,5 juta kelompok penerima. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, sebagian dana desa dikonversi untuk penanganan COVID-19 dan bantuan langsung tunai (BLT) desa. Hal itu menjadi penyebab target penerima dana desa belum tercapai lantaran sebagian telah menerima dana konversi tersebut. "Dana desa menjadi salah satu bantalan untuk masyarakat desa yang di mana terjadi konversi hampir Rp 30 triliun bagi bansos di desa. Realisasinya sampai hari ini bansos desa baru Rp 5,5 triliun, dengan target yang tadinya 9 juta kelompok penerima ternyata sampai dengan hari ini 6,5 juta kelompok penerima," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (20/7/2020). "Ini menggambarkan kenapa target 9 juta tidak tercapai karena sebagian besar sudah diharapkan menerima bansos yang disalurkan melalui Kementerian Sosial," ujarnya. Sri Mulyani mengaku, konversi dari dana desa memang dijadikan bantalan untuk meredam dampak COVID-19. Sehingga, orang-orang yang terdampak tidak harus kembali ke desa. "Konversi bansos dari dana desa memang dijadikan tambahan bantalan akibat COVID ini. Sehingga desa-desa tidak mengalami tekanan terutama akibat orang-orang yang mengalami PHK dan harus kembali ke desa," ujarnya. Simak Video "Buron 1 Tahun, Koruptor Dana Desa Rp 1,2 Miliar Ditangkap" [==] (acd/dna) dana desa sri mulyani Sumber

Kemenkeu mengucurkan tambahan anggaran bagi Kemenkes sebesar Rp 23 triliun. == JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, pemerintah akan memperpanjang waktu pemberian insentif untuk tenaga kesehatan sampai dengan penghujung tahun dari yang semula hanya sampai Juli. Kebijakan dilakukan untuk membantu tenaga kesehatan yang kini bertindak sebagai garda terdepan dalam penanganan penyebaran virus Covid-19. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, perpanjangan waktu insentif sudah menjadi ketetapan Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Ketetapannya, bantuan tenaga medis bisa diperpanjang, sesuai dengan langkah penanganan Covid," tuturnya dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) secara virtual, Senin (20/7). Tapi, Askolani tidak menyebutkan nominal insentif yang akan diberikan. Sebelumnya, pemerintah memberikan insentif untuk dokter spesialis sebesar Rp 15 juta, sementara dokter umum dan gigi Rp 10 juta. Bidan dan perawat diberikan insentif Rp 7,5 juta, serta tenaga medis lainnya sebanyak Rp 5 juta. Selain memperpanjang pemberian insentif untuk tenaga kesehatan, Kemenkeu juga sudah mengucurkan tambahan anggaran bagi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar Rp 23 triliun. Askolani mengatakan, bantuan difokuskan untuk penanganan pasien hingga penambahan peralatan kesehatan, sehingga Kemenkes bisa lebih maksimal dalam menangani pandemi. Sementara itu, Sri mengatakan, kebijakan penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah bersifat dinamis. Desain yang semula dilakukan pada Maret dan April, pemerintah memberikan insentif hingga pertengahan tahun. Tapi, penyebaran virus masih terus berlangsung dan meningkat. "Dengan situasi perkembangan Covid-19 yang sepertinya akan cukup panjang, semua measure diperpanjang sampai Desember," kata Sri, dalam kesempatan yang sama. Tidak hanya insentif bagi tenaga medis, perpanjangan waktu juga diberikan dalam pemberian bantuan sosial ke masyarakat maupun dunia usaha. Sri berharap, kebijakan ini mampu memberikan ketenangan dan keyakinan bagi semua pihak dalam menghadapi pandemi. Untuk penanganan di sektor kesehatan, pemerintah telah menganggarkan Rp 87,55 triliun. Merujuk pada data yang dipaparkan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam diskusi online, Senin pagi, realisasi belanja pada sektor ini baru mencapai 7,22 persen. Artinya, baru sekitar 6,3 triliun anggaran dari pos ini yang dikucurkan. Pelaksanaan di level operasional dan proses administrasi disebutkan Febrio masih menjadi tantangan. Beberapa perbaikan sudah dan akan dilakukan untuk meningkatkan realisasi. "Salah satunya, mempercepat penyelesaian regulasi dan penyederhanaan administrasi," ujarnya. Sumber