bot

Jakarta - PT Bank Mandiri Tbk mencatat realisasi penyaluran kredit produktif dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 17 Juli 2020 telah mencapai Rp 12,05 triliun kepada 14.582 debitur. Dari realisasi tersebut, lebih dari 99% penerima merupakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan jumlah debitur sebanyak 14,565 debitur. Kemudian penyaluran kredit produktif program PEN kepada segmen corporate dan commercial mencapai Rp9,06 triliun kepada 17 debitur. Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Donsuwan Simatupang menjelaskan, Bank Mandiri berkomitmen untuk membantu pemerintah membangkitkan ekonomi Indonesia dari dampak pandemi coronavirus. Perseroan juga telah memberikan komitmen untuk menyalurkan kredit produktif program PEN hingga Rp 21 triliun atau lebih dari dua kali lipat dari dana penempatan pemerintah di Bank Mandiri sebesar Rp 10 triliun, dalam periode tiga bulan hingga September 2020. "Meski debitur segmen wholesale, baik corporate banking dan commercial banking membukukan penyaluran kredit PEN yang cukup besar, kami memastikan bahwa debitur ini memiliki multiplier effect yang besar, baik karena mampu menyerap banyak tenaga kerja ataupun karena ikut mendukung pencapaian target ketahanan pangan nasional," kata Donsuwan dalam konferensi pers virtual, Selasa (21/7/2020). Dia mengungkapkan di segmen UMKM porsi penyaluran kredit produktif termasif dilakukan pada segmen produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebanyak 9.896 debitur dengan portofolio Rp806 miliar. Kemudian segmen produk Kredit Usaha Mikro (KUM) kepada 3.821 debitur dengan baki debet Rp 138,6 miliar dan segmen produk Small Medium Enterprises (Usaha Kecil & Menengah /UKM) sebanyak 821 debitur senilai Rp 2,03 triliun. Simak Video "Jokowi Ingin Pertumbuhan Ekonomi Terjaga, Jangan Sampai Minus" [==] pemulihan ekonomi bank mandiri Sumber

Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir kembali merombak perusahaan pelat merah. Kali ini, Erick Thohir merombak PT Sarinah (Persero). Dalam perombakan ini juga mengganti direktur utama yang sebelumnya GNP Sugiarta Yasa menjadi Fetty Kwartati. Dalam keterangan resmi Sarinah, Selasa (21/7/2020), perombakan tersebut melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-247/MBU/07/2020 terkait dengan Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT Sarinah (Persero). Selain Fetty, dalam perombakan itu Lies Permana Lestari diangkat sebagai direktur pengembangan bisnis, Albert Aulia Ilyas sebagai direktur keuangan dan administrasi, dan Rakesh Kumar Ashok Adwani sebagai direktur trading dan property. Berikut profil direksi Sarinah yang diangkat Erick Thohir: Simak Video "Erick Thohir Buka-bukaan Rencana Rombak Sarinah" [==] Sumber

Pemerintah memberikan bantuan modal kerja sebesar Rp 2,4 juta kepada UMKM. == JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para pedagang kecil dan mikro untuk memanfaatkan bantuan modal kerja guna menambah modal usaha atau ekspansi. Ia juga berpesan tidak menggunakan bantuan tersebut untuk keinginan yang tidak diperlukan seperti telepon genggam (handphone) atau pulsa. “Jangan sekali-kali tambahan modal kerja ini dipakai untuk beli Hp (Handphone), atau beli pulsa, hati hati. Saya ikuti lho ini. Harus dipake betul-betul untuk tambahan modal kerja,” kata Presiden kepada para pedagang kecil dan mikro yang diundang ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/7). Presiden mengatakan akan terus memantau efektivitas dari penyaluran bantuan modal kerja sebesar Rp 2,4 juta kepada pedagang kecil dan mikro. Total, Presiden akan memberikan bantuan modal kerja kepada 12 juta pedagang kecil dan mikro di Tanah Air. Dia meminta agar para pedagang asongan, pedagang kaki lima hingga pedagang skala produksi rumahan, bisa menggunakan bantuan modal kerja itu untuk menambah ragam dan ketersediaan barang-barang yang akan dijual. Presiden Jokowi mencontohkan pedagang bahan pokok seperti tahu dan tempe, bisa menambah barang jualan dengan telur. "Kalau yang usahanya kelontong di rumah ya mestinya nantinya ada tambahan barang-barang tambahan yang ada di warung,” ujar mantan Wali Kota Solo itu. Jokowi juga memotivasi pelaku usaha kecil dan mikro agar tidak patah semangat dalam menghadapi tekanan pandemi Covid-19. “Ini bukan hanya di Indonesia, tapi di 215 negara di dunia. Alhamdulillah kita masih bisa berjualan meski omzetnya turun. Ini situasi yang kita hadapi. Saya minta tetap bekerja keras, minta berusaha keras agar omzetnya ini sedikit demi sedikit bisa dinaikan,” ujar dia. Dia mengetahui sejumlah pelaku usaha kecil dan mikro merasakan penurunan pendapatan atau omzet secara drastis bahkan hingga 50 persen akibat pandemi Covid-19. "Situasi saat ini bukan normal yang biasanya sehari-hari bisa Rp 600 ribu hingga Rp 800 ribu, tapi sekarang hanya Rp250 ribu atau lebih kecil dari itu. Semuanya merasakan. Ini tidak hanya terjadi di usaha kecil, tapi usaha menengah kena, usaha gede juga kena," ujar Mantan Wali Kota Solo itu. Penyelamatan usaha kecil dan mikro memang menjadi salah satu fokus Presiden Jokowi di tengah pandemi Covid-19. Dalam rapat terbatas di Juni 2020 lalu, dia meminta jajarannya segera merealisasikan stimulus di bidang ekonomi agar dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha kecil. Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 695,2 triliun untuk menangani pandemi virus Corona baru dan dampak yang menyertainya, sebagaimana yang tertuang dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). sumber : Antara Sumber

Jakarta - Pesut Mahakam memiliki nama latin Orcaella brevirostris. Dikutip dalam buku 'Mamalia: Lebih Dekat dengan Makhluk Menyusui" oleh Syerif Nurhakim Dede Abdurohman, pesut sering disebut dengan lumba-lumba air tawar. Untuk diketahui, di negara lain juga ada beberapa jenis pesut lainnya, seperti bisa ditemukan di Sungai Irrawaddy (Myanmar), Sungai Mekong (Kamboja, Laos, dan Vietnam), Danau Songkhla (Thailand), dan sub-populasi Malampaya (Filipina). Meski disebut juga lumba-lumba air tawar, pesut punya karakteristik yang berbeda dengan lumba-lumba yang hidup di laut. Pesut memiliki sirip punggung yang kecil dan membulat di tengahnya. Dahinya tinggi dan membulat tetapi tidak bermoncong. Panjang pesut dewasa bisa mencapai sekitar 2,3 meter dengan berat hingga 130 Kg. Pesut yang terkenal di Indonesia adalah Pesut Mahakam. Berikut fakta-fakta tentang Pesut Mahakam yang keberadaannya semakin langka: 1. Lokasi Pesut Mahakam adalah simbol dari Provinsi Kalimantan Timur. Sungai Mahakam menjadi lokasi tempat tinggal pesut. Dikutip dalam World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia, pesut Mahakam merupakan satu-satunya lumba-lumba air tawar yang dimiliki Indonesia. Habitat pesut Mahakam bisa ditemukan di wilayah perairan Sungai Mahakam yang sebagian besar berada di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. Hampir Punah Ptes.org menyebutkan, pesut sebagian besar ditemukan di sepanjang 200 KM Sungai Mahakam, danau, anak sungai dan lahan basah di sepanjang itu. Sejak tahun 2009, habitatnya telah menurun secara substansial. Jumlah ikan yang semakin berkurang dikarenakan konversi daerah rawa pemijahan ikan menjadi kebun kelapa sawit di habitat inti pesut. Penyebab kelangkaan pesut Mahakam yang lainnya adalah karena polusi suara bawah air dari tongkang batubara yang melintasi anak sungai pesut juga menjadi masalah serius. Akibatnya, populasi pesut terbesar terjadi di bagian Mahakam yang lebih pendek (100 KM) dan menghabiskan sebagian besar waktunya di persimpangan dua sungai karena ini adalah tempat yang paling aman untuk mencari makan dan bermain. Menurut buku 'Fabel Nusantara' oleh Dini Ayu, Pesut Mahakam menempati urutan tertinggi satwa di Indonesia yang hampir punah. Karena berdasarkan data tahun 2007, populasi hewan hanya tinggal 50 ekor saja. 3. Satwa yang Dilindungi Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem serta PP Nomor 7 Tahun 1999, pesut Mahakam merupakan jenis satwa yang dilindungi. Aturan perlindungan terhadap hewan ini juga berasal dari Badan Konservasi Internasional IUCN (International United of Conservation Nature and Natural Resources). IUCN sudah menetapkan pesut Mahakam masuk kategori satwa kritis dan terancam punah (critically endangered species). 4. Memiliki Penglihatan yang Tidak Tajam Pesut memiliki mata yang kecil sehingga membuat penglihatannya tidak terlalu tajam. Dengan begitu pesut bisa beradaptasi dalam air tawar yang mengandung lumpur. Namun, pesut merupakan hewan yang ahli mendeteksi dan menggunakan ultrasonik yang mereka miliki untuk memetakan situasi di sekitarnya. 5. Pelestarian Pesut Mahakam Untuk melestarikan pesut Mahakam Yayasan Konservasi RASI (Rare Aquatic Species of Indonesia) bekerja untuk mengamankan area inti terakhir yang tersisa. RASI telah mengusulkan pembentukan kawasan lindung dan mereka sudah memiliki 100 persen kesepakatan masyarakat karena perlindungan ini tidak hanya akan membantu pesut tetapi juga bermanfaat bagi sumber daya ikan lokal. Di bagian-bagian tertentu di Sungai Mahakam tidak memperluas transportasi ke daerah baru atau menambah frekuensi dari bagian-bagian kapal ini. Simak Video "Momen Langka! Ikan Pesut Kembali Muncul di Sungai Mahakam" [==] (lus/fay) Sumber

Selain vaksin, peningkatan harga komoditas juga mengerek harga saham-saham tambang. == JAKARTA -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona hijau pada penutupan perdagangan Selasa (21/7). Menguatnya indeks saham didorong oleh perkembangan positif penemuan vaksin Covid-19 di dalam negeri. IHSG menguat sebesar 1,26 persen atau naik 63,60 poin ke level 5.114,71 dengan saham sektor aneka industri naik 4,16 persen dan pertambangan meningkat 3,19 persen. Keduanya memimpin penguatan hingga akhir sesi perdagangan. Saham-saham produsen obat-obatan seperti INAF menguat 24,9 persen dan KAEF naik 24,73 persen. "Kedua saham milik emiten pelat merah ini bahkan mengalami auto rejections setelah munculnya kabar kemajuan vaksin Covid-19 di dalam negeri," kata analis Reliance Sekuritas Indonesia Lanjar Nafi. Sebelumnya, Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir menyampaikan Bio Farma siap memproduksi vaksin Covid-19 hingga 100 juta dosis per tahun. Uji klinis vaksin Covid-19 ditargetkan pada awal tahun depan. Vaksin Covid-19 buatan Sinovac, China, sudah tiba di Indonesia pada Ahad (19/7). Selain saham-saham farmasi, ASII juga menguat lebih dari lima persen setelah lembaga peringkat Fitch Rating berekspektasi performa empat anak usaha ASII dibidang keuangan akan tetap kuat dalam mengahadapi masalah yang datang karena pandemi virus corona. Sementara saham-saham pertambangan logam dan mineral memimpin penguatan dengan saham ANTM naik 5,39 persen, MDKA naik 9,15 persen, DKFT naik 4,43 persen, INCO naik 4,47 persen dan TINS naik 3,97 persen. Lanjar mengatakan, semuanya naik signifikan setelah harga biji besi naik dua persen dan harga emas naik cukup kuat di atas 1800 dolar AS per ons. Namun indeks konsumer naik tipis hanya 0,03 persen karena UNVR turun lebih dari sepersen. Investor asing melakukan aksi jual sebesar Rp 94,20 miliar atas saham KLBF dan TLKM mengalami aksi jual bersih terbesar. Sedangkan BMRI dan ASII menjadi top net buy value. Sumber

Jakarta - Pencairan gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2020 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya proses pencairan berlangsung setiap bulan Juli atau pada masa dibukanya tahun ajaran baru sekolah. Untuk tahun 2020, pemerintah sudah disibukkan dengan dampak COVID-19 pada perekonomian Indonesia. Pada saat itu juga pemerintah memutuskan untuk merelokasi dan refocusing anggaran dan program yang tidak prioritas sebagai modal pemerintah memenuhi kebutuhan anggaran untuk COVID-19. Berdasarkan catatan detikcom, pemerintah sudah beberapa kali mengubah postur APBN tahun anggaran 2020. Yang paling terbaru tertuang pada Perpres 72 Tahun 2020. Anggaran gaji ke-13 pun sudah tertuang dalam APBN, hanya saja pencairannya lambat diputuskan oleh pemerintah. Pada bulan Mei 2020, Kementerian Keuangan belum memutuskan pencairannya dan selalu bilang pemerintah sedang fokus menangani dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo saat itu bilang gaji ke-13 baru akan diputuskan pada Oktober mendatang. "Oktober akan diputuskan, lalu pencairan setelah itu," tambahnya. Dia mengatakan, langkah itu diambil sebagai upaya pemerintah untuk menangani dampak virus Corona. Pemerintah sendiri saat itu tengah fokus pada bantuan sosial (bansos) dan memberikan dukungan pada UMKM. "Ini hanya untuk menjaga prioritas, yaitu penanganan pandemi terutama Bansos dan dukungan untuk UMKM," ujarnya. Pada awal Juli 2020, Prastowo kembali mengungkapkan belum ada tanda-tanda keputusan pencairan gaji ke-13. Selang beberapa hari, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun meminta kepada PNS sabar menunggu keputusan pencairan gaji ke-13 tahun 2020. "Sabar, nanti ya," singkat Sri Mulyani di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7/2020). Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani juga tidak memberikan jawaban pasti mengenai pencairan gaji ke-13. Dia menegaskan saat ini pemerintah sedang fokus pada penanggulangan dampak COVID-19. "Nanti dulu. Fokus COVID dulu kita," kata Askolani. Simak Video "Ini 12 Kategori PNS yang Nggak Dapat THR" [==] Sumber

Pemerintah menggelontorkan tambahan modal sebesar Rp 3 triliun kepada Jamkrindo. == JAKARTA -- PT Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo (Persero) membidik penjaminan kredit modal kerja bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Termasuk juga usaha yang kini banyak memasarkan produknya di lapak digital atau e-commerce. “Saat pandemi aktivitas fisik dikurangi, social distancing diterapkan, mau tidak mau mendorong (UMKM) melirik layanan digital, biasanya jualan offline sekarang jualan di market place,” kata Direktur Bisnis dan Penjaminan Jamkrindo Amin Mas’udi di Jakarta, Selasa (21/7). Saat diskusi dalam jaringan (daring) bertajuk Strategi Bisnis UMKM di Era Normal Baru itu, Amin menjelaskan pelaku UMKM memiliki peluang besar mendapatkan kredit modal kerja utamanya bagi pelaku UMKM yang terdampak Covid-19 dan dijamin Jamkrindo. Pemerintah sebelumnya menggelontorkan tambahan modal sebesar Rp3 triliun kepada Jamkrindo dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). “Jadi tidak perlu agunan tambahan, usahanya bisa pulih lagi,” katanya. UMKM yang terdampak Covid-19 dan membutuhkan modal kerja untuk melanjutkan usahanya, bisa mengajukan kredit di perbankan hingga Rp10 miliar dengan jangka waktu tiga tahun dan dijamin BUMN ini. Cakupan penjaminannya, lanjut dia, hingga 80 persen dan sisanya 20 persen ditanggung perbankan serta biaya imbal jasa penjaminan (IJP) yang biasanya dibayar debitur, menjadi disubsidi pemerintah. "Jadi UMKM tidak perlu pikirkan biaya lain hanya biaya bunga saja yang dibebankan kepada debitur UMKM terdampak Covid-19," katanya. Untuk nilai kredit hingga Rp1 miliar, lanjut dia, otomatis akan langsung dijamin Jamkrindo setelah dianalisa pihak bank. Sedangkan, nilai kredit Rp1-10 miliar, dengan agunan sesuai ketentuan perbankan dan akan dianalisa Jamkrindo dan perbankan. Hingga, kuartal pertama 2020, Jamkrindo sudah memberikan jaminan kredit sebesar Rp43,66 triliun yang terdiri dari kredit usaha rakyat (KUR) Rp23,22 triliun dan non-KUR Rp20,44 triliun. sumber : Antara Sumber

Jakarta - Teka-teki ponsel anyar Realme yang mengusung baterai 6.000 mAh akhirnya terjawab. Perangkat tersebut bernama Realme C15. Lagi-lagi Indonesia dipilih menjadi negara tempat kelahiran produk baru Realme. Setelah kemarin Realme C11, kini lanjut C15. "Di Realme, kami selalu berkomitmen untuk menghadirkan trendsetting technology ke semua segmen, termasuk segmen entry-level. Hari ini, saya sangat senang mengumumkan bahwa kami akan meluncurkan Realme C15 untuk pertama kalinya secara global di Indonesia," kata Palson Yi, Marketing Director Realme Indonesia. Seperti disinggung di muka, Realme C1 akan membawa baterai besar 6.000 mAh. Ini kali pertamanya spesifikasi tersebut tersedia di jajaran produk Realme. Alhasil menjadikannya ponsel tersebut dengan baterai terbesar sejauh ini dari Realme. Untuk pertama kalinya juga Realme menggabungkan baterai besar dengan 18W Quick Charge yang meningkatkan kecepatan sekaligus mengurangi waktu pengisian. Realme C15 dipastikan membawa empat kamera di bagian belakang. Layaknya Realme C11, keempat kamera tadi disatukan dalam modul persegi yang ditempatkan di sudut kiri atas. Sayangnya Realme belum mau buka-bukaan soal spesifikasinya. Realme hanya mengungkapkan kapan mereka akan merilis ponsel barunya ini. Untuk itu, para konsumen mesti sedikit bersabar dahulu sampai nanti waktunya dibuka spesifikasi lengkapnya. Realme C15 akan diumumkan 28 Juli mendatang pukul 13.00 WIB. Prosesi peluncuran akan disiarkan langsung dari saluran YouTube Realme Indonesia, Twitter, Instagram, Facebook dan Realme.com. Di hari peluncurannya, Realme C15 akan langsung tersedia di realme.com/id, Lazada dan Akulaku. Realme menganjak calon pembeli untuk mengumpulkan voucher di realme.com/id dan Lazada mulai 21 - 28 Juli. Simak Video "Dibanderol Murah, Ini Spesifikasi Realme C11" [==] (afr/fay) realme c15 realme Sumber

Kebijakan subsidi bunga kredit ini akan membantu pelaku UMKM mengurang dampak corona == JAKARTA -- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah mengajukan klaim tambahan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat senilai total Rp 25,7 miliar hingga 17 Juli 2020. Pengajuan ini sesuai KMK No.255/KMK/05/2020 dan akan segera menyusul tagihan klaim berikutnya seiring penghitungan tambahan subsidi bunga untuk debitur yang sedang dilakukan. Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Donsuwan Simatupang mengatakan KMK Nomor 255/KMK.05/2020 mengatur tentang Tambahan Subsidi Bunga / Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sedangkan PMK No.85/PMK.05/2020 mengatur tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. “Kami merespons positif kebijakan subsidi bunga kredit ini karena akan membantu debitur pelaku UMKM mengurangi dampak pandemi Covid-19 kepada usaha mereka,” ujarnya dalam keterangan tulis, Selasa (21/7). Sementara realisasi penyaluran kredit produktif dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 17 Juli 2020 sebesar Rp 12,05 triliun kepada 14.582 debitur. Dari realisasi tersebut, sekitar 99 persen penerima merupakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan jumlah debitur sebanyak 14,565 debitur dan penyaluran kredit produktif kepada segmen corporate dan commercial sebesar Rp 9,06 triliun kepada 17 debitur. Dari segmen UMKM, porsi penyaluran kredit produktif termasif dilakukan pada segmen produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebanyak 9.896 debitur dengan portofolio Rp 806 miliar. Kemudian segmen produk Kredit Usaha Mikro (KUM) kepada 3.821 debitur dengan baki debet Rp 138,6 miliar dan segmen produk Small Medium Enterprises (Usaha Kecil & Menengah /UKM) sebanyak 821 debitur senilai Rp 2,03 triliun. Sumber

Jakarta - Pemerintah telah mendatangkan kandidat vaksin virus Corona (COVID-19) yang diproduksi oleh perusahaan Sinovac dari China pada Minggu (19/7) lalu. Langkah selanjutnya ialah menguji klinis vaksin yang akan dilakukan oleh PT Bio Farma (Persero). Uji klinis tahap III vaksin virus Corona akan dilakukan pada Agustus 2020 mendatang. Bio Farma sendiri telah menerima vaksin dari Sinovac, China sebanyak 2.400 vaksin. Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan, uji klinis vaksin virus Corona, dijadwalkan akan berjalan selama enam bulan sehingga ditargetkan akan selesai pada bulan Januari 2021 mendatang. Vaksin virus Corona yang datang pada hari minggu kemarin, masih memerlukan beberapa tahapan lagi sebelum bisa dilakukan uji klinis pada Agustus 2020 mendatang. Tahap yang masih harus dilewati tersebut antara lain pengujian di dalam laboratorium Bio Farma dan beberapa perizinan lainnya. Uji klinis vaksin virus Corona ini, akan dilaksanakan di Pusat Uji Klinis yaitu di Fakultas Kedokteran Unpad yang akan mengambil sampel sebanyak 1.620 subjek dengan rentang usia antara 18-59 tahun dengan kriteria - kriteria tertentu. Sedangkan sisa dari vaksin tersebut, akan digunakan untuk uji lab di beberapa lab antara lain di Bio Farma dan Pusat Pengujian Obat Dan Makanan Nasional (PPOMN). Juru Bicara Komite Penanganan Covid-19 & Pemulihan Ekonomi Nasional Wiku Adisasmito usai menghadiri rapat koordinasi perdana mengatakan, pemerintah menargetkan vaksin tersebut bisa diproduksi massal tahun depan. "Kita akan mengembangkan vaksin. Dan vaksin (virus Corona) itu diharapkan dapat diproduksi segera, sebagian masih uji klinis. Dan harapannya di awal tahun depan sebagian sudah bisa diproduksi," kata Wiku usai menghadiri rapat koordinasi perdana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (21/7/2020). Simak Video "Ratusan Juta Vaksin Virus Corona Diprediksi Siap Akhir 2020" [==] Sumber

Jakarta - Gaung anti vaksin Corona bergema cukup kencang di media sosial semacam Facebook. Hal itu menjadi perhatian tersendiri bagi Menteri Kesehatan Inggris, Matt Hancock. Konten propaganda anti vaksin ternyata laris. Dikutip detikINET dari Guardian, dilaporkan sekitar 60 juta orang di Amerika Serikat dan Inggris menyukai konten semacam itu di media sosial. Fenomena itu sampai menjadi bahasan di parlemen Inggris. Politisi dari Partai Buruh, Chris Elmore, menyebut bahwa konten anti vaksin di medsos harus dicegah dan Menteri Kesehatan Inggris, Matt Hancock, diminta untuk sigap menangkalnya. Hancock menyebut dia sudah berkomunikasi dengan Nick Clegg, Head of Global Affairs and Communications Facebook. "Perusahaan media sosial punya tanggung jawab penting dan mereka telah melakukan beberapa aksi dan saya menghargai mereka untuk itu," cetus Hancock. "Tidak hanya Facebook dan Instagram yang beraksi, tapi kami akan berdiskusi aksi apalagi yang bisa diambil untuk memastikan orang yang propaganda kebohongan tentang vaksin tidak bisa menyebarkannya," tambah dia. Laporan The Anti-Vaxx Industry dari lembaga Center for Countering Digital Hate, menyebutkan bahwa makin banyak orang Inggris anti vaksin Corona lantaran terpapar konten menyesatkan di media sosial. "Menkes perlu memberitahu Facebook untuk menegakkan aturan mereka sendiri dan menghapus akun anti vaksin di platformnya dengan jutaan follower, sebagian eksis untuk menjual pengobatan yang tidak terbukti atau membahayakan," sebut Imran Ahmed, pimpinan lembaga itu. "Dia harus bertanya kenapa Facebook melanggar janjinya tidak mengambil untung dari kaum anti vaksin dengan menerima iklan yang mempromosikan misinformasi antik vaksin," sergahnya. Menanggapi berbagai tekanan itu, pihak Facebook menyatakan mereka sudah mengambil tindakan terhadap para anti vaksin. "Kami bekerja untuk menghentikan misinformasi berbahaya agar tak menyebar di platform kami dan kami telah menghapus ratusan ribu misinformasi terkait COVID-19," tutur juru bicara Facebook. Simak Video "Kabar Baik, Uji Klinis Vaksin Corona Moderna Fase I Berhasil" [==] (fyk/fay) Sumber

Jakarta - Sebanyak 18 tim kerja, badan, dan komite resmi dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keputusan itu termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan pegawai negeri sipil (PNS) yang terdampak perampingan akan disalurkan ke instansi lain. "Jika terjadi perampingan organisasi maka pegawainya akan disalurkan ke instansi lain," kata Paryono kepada detikcom, Selasa (21/7/2020). Namun jika tidak dapat disalurkan dan saat terjadi perampingan sudah mencapai usia 50 tahun dan masa kerja 10 tahun, akan diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. "Pengaturan pegawai ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS," tuturnya. Sedangkan yang belum mencapai usia 50 tahun dan masa kerja kurang dari 10 tahun namun tidak disalurkan ke instansi lain, akan diberikan uang tunggu paling lama 5 tahun. Jika sampai masa tunggu 5 tahun PNS tidak dapat disalurkan, maka akan diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat berakhirnya pemberian uang tunggu PNS belum berusia 50 tahun, jaminan pensiun akan mulai diberikan pada saat mencapai usia 50 tahun. Paryono sendiri belum mengetahui berapa jumlah PNS yang terdampak ini. Dia menyebut masih akan menghitungnya. "Belum kita tau jumlahnya. Nanti kita cari datanya ya berapa PNS yang terdampak. Kami harus meminta data tersebut ke Deputi lain," tutur Paryono. Simak Video "Pratikno: Progres Kabinet Sudah Bagus, Ngapain Reshuffle" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Kementerian Agama atau Kemenag kembali menggelar sidang isbat yang bisa disaksikan melalui link live streaming. Sidang isbat akan diadakan pada Selasa (21/7/2020) untuk menentukan awal Zulhijjah dan pelaksanaan Idul Adha 2020/1441 H. "Kami juga memanfaatkan medsos Kemenag untuk melakukan live streaming," kata Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam Kemenag Agus Salim. Link live streaming lewat medsos bisa dilihat di Facebook lewat akun Kementerian Agama RI, Instagram Kementerian Agama RI di @kemenag_ri, atau Youtube di channel Kemenag RI. Bagi yang lebih suka memantau sidang isbat lewat Twitter bisa klik di akun @Kemenag_RI. Sidang isbat akan terbagi dalam tiga tahap. Sesi pertama pada pukul 17.00 WIB adalah pemaparan posisi hilal Awal Zulhijjah 1441 H dari anggota Falakiyah Kemenag Cecep Nurwendaya. Sesi kedua akan dimulai setelah Maghrib dan dipimpin Menag, yang diawali penyampaian laporan data hisab dan hasil rukyatul hilal dari 84 titik di seluruh Indonesia. Sesi terakhir adalah pengumuman hasil sidang isbat yang dilakukan secara telekonferensi. Berikut rangkaian acara sidang isbat: 16.45: paparan posisi hilal awal Zulhijjah 1441H oleh Tim Falakiyah Kemenag 18.29: Sidang Isbat dipimpin Menag. Hadir: unsur DPR, MUI, Wamenag, dan Dirjen Bimas Islam. (tertutup) 19.05: Telekonferensi Pers hasil sidang isbat awal Zulhijjah 1441H *Disiarkan oleh TVRI (TV Pool) dan Medsos Kemenag Sidang isbat akan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah infeksi virus corona pada lingkungan sekitar. Kemenag sebelumnya menjelaskan, peserta yang menghadiri sidang dibatasi sehingga tidak terlalu banyak. Undangan untuk menghadiri sidang dibatasi hanya Menag dan Wamenag, Majelis Ulama Indonesia atau MUI, serta Komisi VIII DPR RI. Peserta dari unsur pimpinan ormas Islam akan diundang untuk mengikuti sidang isbat melalui aplikasi pertemuan dalam jaringan. Simak Video "Sah! Idul Fitri 1441 H Jatuh Pada 24 Mei 2020" [==] (row/erd) Sumber

Mayoritas kredit PEN tersebut disalurkan ke pelaku UMKM. == JAKARTA -- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat realisasi penyaluran kredit produktif dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 17 Juli 2020 sebesar Rp12,05 triliun kepada 14.582 debitur. Dari realisasi tersebut, sekitar 99 persen penerima merupakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan jumlah debitur sebanyak 14,565 debitur dan penyaluran kredit produktif kepada segmen corporate dan commercial sebesar Rp 9,06 triliun kepada 17 debitur. Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Donsuwan Simatupang mengatakan, perseroan berupaya membantu pemerintah membangkitkan ekonomi Indonesia dari dampak pandemi coronavirus. Perseroan juga telah memberikan komitmen untuk menyalurkan kredit produktif program PEN sebesar Rp 21 triliun atau lebih dari dua kali lipat dari dana penempatan pemerintah pada Bank Mandiri sebesar Rp 10 triliun, dalam periode tiga bulan hingga September 2020. “Meski debitur segmen wholesale, baik corporate banking dan commercial banking membukukan penyaluran kredit PEN yang cukup besar, kami memastikan bahwa debitur ini memiliki multiplier effect yang besar, baik karena mampu menyerap banyak tenaga kerja ataupun karena ikut mendukung pencapaian target ketahanan pangan nasional,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (21/7). Dari segmen UMKM, porsi penyaluran kredit produktif termasif dilakukan pada segmen produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebanyak 9.896 debitur dengan portofolio Rp 806 miliar. Kemudian segmen produk Kredit Usaha Mikro (KUM) kepada 3.821 debitur dengan baki debet Rp 138,6 miliar dan segmen produk Small Medium Enterprises (Usaha Kecil & Menengah /UKM) sebanyak 821 debitur senilai Rp 2,03 triliun. Menurut Donsuwan, salah satu strategi yang diterapkan dalam penyaluran kredit produktif, khususnya ke segmen UMKM, dengan menerapkan pola jemput bola dengan memanfaatkan modernisasi sistem penginputan data calon debitur melalui aplikasi Mandiri Pintar. “Mandiri Pintar merupakan sebuah terobosan dalam hal digitalisasi pengajuan kredit mikro produktif, sehingga dapat memangkas proses administrasi dan keputusan kredit dapat diperoleh dalam waktu 15 menit sejak data debitur diinput ke sistem Mandiri Pintar. Aplikasi kredit berbasis smartphone (android) ini juga sangat praktis karena proses pengajuan dilakukan dimana saja dan kapan saja,” jelasnya. Dalam penerapan aplikasi Mandiri Pintar, Bank Mandiri mengoptimalkan pelibatan lebih dari 6.700 tenaga pemasar (Mikro Kredit Sales/MKS) yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mendatangi debitur untuk memproses pengajuan kredit mikro produktif baru ataupun top up atas kredit mikro produktif eksisting. Sumber

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengundang para pelaku usaha mikro dan usaha kecil ke Istana. Dia membagikan langsung bantuan modal kerja. Bantuan modal kerja sebesar Rp 2,4 juta diberikan masing-masing kepada para pelaku UMKM mulai dari pedagang asongan, pedagang rumahan, hingga pedagang kaki lima. Jokowi pun mengingatkan agar tidak menyalahgunakan bantuan tersebut. "Tadi sudah dibagi ya ini? Sudah tau isinya? Ndak diberitahu? Oh saya kira sudah diberi tahu. Ini nanti akan juga diberikan kepada 12 juta usaha mikro dan usaha kecil di seluruh Indonesia. Tetapi bapak ibu semuanya mengawali, ini termasuk yang beruntung karena mengawali di depan," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7/2020). Jokowi pun mengakui bantuan modal yang diberikan tidak banyak. Namun dia yakin nominal itu cukup untuk menambah modal para pelaku usaha kecil dan mikro di masa sulit saat ini. "Isinya Rp 2,4 juta, cukup ndak untuk pedagang keliling tadi? Cukup. Kalau modal kerjanya cukupkan? Kalau bilang ndak cukup saya suruh manju nanti, apa coba," kelakarnya. Meski sambil tertawa Jokowi memberikan peringatan bahwa dirinya akan memantau bantuan modal kerja yang diberikan. Dia mengimbau agar uang tersebut jangan digunakan untuk keperluan lainya. "Jangan sekali-kali tambahan modal kerja ini dipakai untuk beli HP, atau beli pulsa. Hati-hati saya ikuti loh ini ya. Harus dipakai betul-betul untuk tambahan modal kerja," tegasnya. Jokowi minta para penerima bantuan modal kerja untuk mensyukuri bantuan tersebut. Dia berharap usaha mereka bisa bertahan di tengah masa sulit pandemi. "Kita syukuri lah, karena memang keadaannya bukan hal yang mudah, saya tahu. Jadi yang paling penting sekali lagi ini dipakai untuk tambahan modal kerja. Kalau usahanya kelontong di rumah ya mestinya harus ada tambahan barang-barang kelontong yang ada di warung kita. Kalau pedagang kaki lima biasanya jual tahu tempe bisa ditambahi barang lain, bisa telur," tutupnya. Simak Video "Jokowi Ingatkan Kasus TBC di RI ke-3 Terbesar di Dunia" [==] (das/zlf) Sumber

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali sambangi kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Kedatangannya ini merupakan untuk yang kedua kalinya dalam satu hari. Keduanya sebelumnya sudah datang ke kantor Airlangga untuk menjalani rapat koordinasi (rakor) tentang penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Lalu keduanya pergi sekitar pukul 12.30 WIB. Berdasarkan pantauan detikcom, Erick tiba lagi pukul 15.44 WIB di kantor Airlangga dengan pakaian yang sama sebelumnya yakni batik lengan panjang. Kemudian disusul Sri Mulyani yang juga masih mengenakan pakaian sama yakni pakaian batik yang didominasi warna biru. Dalam rapat ini hadir juga Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso. Saat ditanya mengenai kedatangannya, dia mengatakan akan melakukan rapat koordinasi terbatas (rakortas) tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). "Rapat koordinasi saja. Topiknya PEN," kata Wimboh di kantor Airlangga, Jakarta Pusat (21/7/2020). Turut hadir pula Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah. Simak Video "Erick Thohir Beberkan Biang Kerok Tagihan Listrik Membengkak" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan mampu memulihkan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan agar tim tersebut benar-benar mampu membuat perekonomian Indonesia pulih. Misalnya saja, menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet, seberapa besar jangkauan tim ini untuk masuk ke setiap permasalahan yang menghambat pemulihan ekonomi. "Nah yang perlu dipastikan kalau menurut saya PEN ini seberapa jauh dia bisa mempunyai kekuatan untuk misalnya memastikan bahwa program ini bisa dijalankan," kata dia saat dihubungi detikcom, Selasa (21/7/2020). Dia mencontohkan salah satu program PEN adalah perlindungan sosial. Saat ini realisasinya masih relatif rendah. Salah satu penyebab lambatnya penyaluran bantuan untuk perlindungan sosial adalah tidak akuratnya data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) karena pemerintah daerah tidak melakukan pembaruan data. "Kalau seandainya misalnya PEN ini bisa sampai ke sana power-nya, kalau menurut saya itu akan relatif bagus," sebutnya. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah peran Ketua Satgas Penanganan COVID-19 yaitu Kepala BNPB Doni Monardo yang juga berada di tim tersebut. "Dalam hal ini tugas Satgas PEN-nya berhasil perlu diselesaikan dulu permasalahan di sisi kesehatan. Artinya satgas kesehatannya juga perlu ditingkatkan juga kinerjanya, sehingga kolaborator antara dua satgas ini yang kemudian bisa menahan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun ini tidak terjerembab lebih dalam," tambahnya. Sementara Direktur Eksekutif Institute Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai tim ini tidak akan efektif jika tidak memiliki gebrakan. "Nah apakah akan efektif menurut saya tidak terlalu efektif, mengingat pertama, pandeminya ini sulit dikendalikan kalau hanya memang tim tersebut tidak banyak melakukan gebrakan-gebrakan baru untuk mengurangi pandemi itu. Jadi persoalan utamanya di situ," ujarnya. Berlanjut ke halaman berikutnya. Simak Video "Pasien Corona di Mamuju Kabur: Dijemput Petugas, Dilawan Keluarga!" [==] Sumber

Jakarta - Platform pencari pekerja profesional, LinkedIn berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 960 karyawannya atau 6% dari jumlah tenaga kerja. Langkah ini dilakukan akibat bisnis perusahaan ikut terdampak pandemi virus Corona. Kabar buruk ini disampaikan langsung Kepala Eksekutif Ryan Roslansky dalam laman LinkedIn. Roslansky mengatakan perusahaan akan menyiapkan pesangon untuk 10 minggu ke depan dan asuransi kesehatan untuk satu tahun untuk karyawan terdampak PHK. "Saya ingin memberi tahu bahwa ini adalah satu-satunya PHK yang kami rencanakan dan kami pernah lakukan," kata Roslansky, dikutip dari Reuters, Selasa (21/7/2020). Roslansky juga menjelaskan bahwa karyawan yang terkena PHK akan diizinkan menyimpan telepon seluler, laptop, dan peralatan yang diberikan perusahaan untuk membantu mereka mendapatkan pekerjaan baru. Rencana ini akan diumumkan langsung kepada karyawan terdampak PHK melalui surat undangan yang akan diberikan pekan ini. Surat undangan itu juga menyertai rapat karyawan guna mempelajari langkah yang akan dilakukan selanjutnya. "Jika Anda tidak menerima undangan rapat, Anda tidak terpengaruh PHK secara langsung oleh perubahan ini," kata Roslansky. Simak Video "CEO LinkedIn Jeff Weiner Mengundurkan Diri" [==] (ara/ara) Sumber

14 BPR yang akan merger tersebut terdiri atas empat kelompok. == MATARAM -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusa Tenggara Barat menangani sebanyak 14 bank perkreditan rakyat (BPR) yang akan melakukan penggabungan (merger). Merger tersebut sesuai keinginan pemegang saham agar bisa memenuhi syarat modal inti yang ditetapkan oleh OJK. Kepala OJK NTB, Farid Faletehandi Mataram, Selasa (21/7) mengatakan, sebanyak 14 BPR yang akan merger tersebut terdiri atas empat kelompok, yakni delapan BPR milik Pemerintah Daerah NTB yang akan dikonsolidasi menjadi satu perusahaan. Selain itu, penggabungan BPR Segara Anak Kencana dengan BPR Bima Abdi Swadaya, penggabungan BPR Kabalong Abdi Swadaya Sumbawa dengan BPR Samas, dan penggabungan BPR Tanjung Abdi Swadaya dengan BPR Dana Master Surya. "Dari empat kelompok tersebut, secara progres hampir sama. Mereka sedang membuat rancangan merger. Dan pada prinsipnya, kami sudah sering sosialisasi secara umum, sehingga tidak ada masalah sampai saat ini," katanya. Farid mengatakan delapan BPR milik pemerintah daerah akan digabung menjadi satu perusahaan sesuai dengan keinginan dari Pemerintah Provinsi NTB, dan delapan pemerintah kabupaten/kota yang menjadi pemilik saham. Sementara enam BPR swasta akan melakukan merger agar bisa memenuhi syarat modal minimum sebesar Rp3 miliar hingga akhir 2019, dan modal inti minimum sebesar Rp6 miliar paling lambat 31 Desember 2024. Hal itu sudah diatur dalam Peraturan OJK (POJK) 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemudahan Modal Inti Minimum BPR. OJK NTB, kata dia, sudah meminta seluruh pengurus BPR yang akan merger untuk menyiapkan tiga hal utama, yakni infrastruktur teknologi informasi, sumber daya manusia, dan kesiapan legalitas perusahaan dilengkapi dengan dokumen rapat umum pemegang saham (RUPS). "Khusus untuk merger delapan BPR NTB, harus RUPS dulu. Kalau enam BPR lainnya relatif sudah siap, tinggal dari sisi infrastrukturnya. Kebetulan seluruh BPR yang akan merger menggunakan ahli teknologi informasi dari Jawa Barat, dan kami sudah surati vendor tersebut," ujarnya. Selain akan memperkuat modal inti, menurut Farid, penggabungan BPR tersebut juga akan memperkuat posisi perusahaan terutama dalam menghadapi berbagai resiko bisnis. Misalnya, ketika terjadi kredit bermasalah dan tindakan curang oleh oknum internal perusahaan atau kelompok tertentu. "Sejauh ini, seluruh BPR yang akan melakukan merger masih tergolong sehat. Hanya saja persentase kredit bermasalah mencapai lebih dari lima persen atau di atas ketentuan otoritas," katanya. sumber : Antara Sumber

Jakarta - Pencairan gaji 13 2020 untuk pegawai negeri sipil (PNS) berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah memutuskan untuk tidak memberikan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pencairan gaji 13 2020 hanya berlaku untuk pejabat eselon III ke bawah dan setingkatnya, TNI dan Polri, serta pensiunan. "Untuk kebijakan gaji dan pensiun ke-13 ini kami melaksanakan dengan meperhatikan kebijakan THR yang sudah dilakukan Mei lalu, yakni tidak diberikan pada pejabat negara, pejabat eselon1 dan 2 dan pejabat setingkat. Namun, gaji dan pensiun ke-13 diberikan ke seluruh ASN, TNI, Polri yang berada tidak masuk dalam kategori tadi," kata Sri Mulyani via virtual, Jakarta, Selasa (21/7/2020). Pencairan akan dilakukan pada Agustus 2020. Jika lebih rinci, anggaran sebesar Rp 28,5 triliun ini sekitar Rp 14,6 triliun untuk APBN atau untuk PNS pusat termasuk TNI, Polri, dan pensiunan. Sedangkan untuk daerah atau APBD ditujukan untuk PNS daerah, anggarannya sebesar Rp 13,89 triliun. "Breaking news: Pemerintah memutuskan pembayaran gaji ke-13 untuk PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan, dan pejabat negara (selain eselon 1 dan 2), akan dilakukan bulan Agustus 2020. Semoga jadi stimulus yang menggerakkan perekonomian," cuit akun @prastow atau Yustinus Prastowo selaku Staf Khusus Menteri Keuangan. Langsung klik halaman selanjutnya. Simak Video "Polisi di Sultra Rela Sisihkan Gaji untuk Warga Terdampak Covid-19" [==] Sumber

Jakarta - Digitalisasi diyakini bisa menjadi jalan keluar bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bertahan di tengah-tengah krisis seperti pandemi COVID-19 ini. Sayangnya, masih sedikit pelaku usaha yang sudah masuk ekosistem digital. Berdasarkan data terakhir Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dari total 64,19 juta pelaku UMKM di Tanah Air, baru 13% yang terhubung dengan pasar daring atau marketplace. Menurut, Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Eddy Satriya kendala utama yang membuat UMKM sulit diajak beralih ke marketplace adalah karena rendahnya pemahaman teknologi dari para pelaku UMKM itu sendiri. "Pemahaman teknologi di UMKM kita masih rendah. Padahal di dalamnya mencakup proses pemasaran, ini kendala yang kita hadapi," ujar Eddy dalam webinar dengan WhatsApp, Selasa (21/7/2020). Lalu, kendala berikutnya adalah soal ketersediaan akses internet yang terbatas. Padahal, akses internet menjadi bagian penting dalam kegiatan ekonomi digital, sehingga diperlukan jaringan internet yang stabil. Sedangkan, sebagian besar pelaku usaha UMKM tersebar di daerah. "Maka, ketersediaan akses menjadi kendala atas program UMKM go online," tambahnya. Lalu, soal kamanan transaksi. Menurut Eddy masih banyak konsumen di Indonesia yang mengkhawatirkan keamanan bertransaksi secara online. Hal itu dinilai menjadi kendala tersendiri dalam mencetak lebih banyak UMKM ke marketplace. Simak Video "Kominfo Rilis Portal Satu Pintu untuk UMKM Berdagang di e-Commerce" [==] Sumber

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi membubarkan 18 tim kerja, badan dan komite. Namun aksinya belum selesai, Jokowi masih akan membubarkan lembaga dan komite lainnya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menerangkan, 18 lembaga yang sudah dibubarkan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Itu artinya pembubaran 18 lembaga tersebut dilakukan lantaran berkaitan dengan pembentukan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. "Dari 18 lembaga yang disebutkan, 13 di antaranya tidak termasuk ke dalam LNS (lembaga non struktural), 4 merupakan Lembaga Non Struktural, dan 1 lembaga (Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan) merupakan Lembaga Non Struktural yang telah dibubarkan pada tahun 2014 melalui Peraturan Presiden No. 176/2014," terangnya kepada detikcom, Selasa (21/7/2020). Tjahjo pun menegaskan 18 lembaga yang sudah dibubarkan itu berbeda dengan rencana yang sebelumnya diucapkan Jokowi yang ingin membubarkan 18 lembaga dan komisi. Tujuannya untuk efisiensi anggaran. "Berbeda, tunggu saja waktunya pengumuman pembubaran ya," kata Tjahjo. Kementerian PANRB sendiri sudah mengajukan daftar lembaga dan komisi yang akan dibubarkan kepada Sekretariat Negara. Saat ini prosesnya dalam tahap kajian di Sekretariat Negara. Untuk pegawai dari lembaga dan komisi yang akan dibubarkan tidak perlu khawatir. Mereka akan ditempatkan ke kementerian dan lembaga lainnya. "Nasibnya yang pegawai pinjaman kementerian ya dikembalikan ke kementerian, yang honorer ya diproses sebagaimana ketentuan yang ada," tutupnya. Simak Video "Pratikno: Progres Kabinet Sudah Bagus, Ngapain Reshuffle" [==] (das/zlf) Sumber

Pemerintah akan fokus mengawasi penanganan Covid-19 di enam provinsi. == JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan lembaga pemeringkat kredit, Moody’s Investors Service, pada Senin (20/7) kemarin. Dalam pertemuan tersebut Luhut memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi dan iklim investasi di Indonesia serta apa saja langkah pemerintah dalam mengelola keuangan di tengah situasi sulit akibat pandemi. Juru Bicara Menko Maritim dan Investasi Jodi Mahardi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (21/7), menjelaskan dalam kesempatan itu, Luhut mengatakan penanganan Covid-19 semakin membaik, karena secara nasional tingkat kesembuhan (recovery rate) mencapai 52,5 persen, dengan 24 provinsi memiliki tingkat kesembuhan di atas 50 persen. "Berbagai bantuan dan stimulus juga sudah disiapkan untuk membantu perekonomian nasional. Sejauh ini total sudah Rp 695,2 triliun disiapkan pemerintah untuk memberi stimulus ekonomi, termasuk jaring pengaman sosial yang menjangkau hingga 40 persen masyarakat miskin," kata Jodi. Pemerintah juga akan fokus mengawasi penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, karena keenam provinsi tersebut menyumbang hingga 70 persen dari jumlah kasus nasional. Jodi menambahkan, kebijakan fiskal untuk memberi stimulus perekonomian menyebabkan defisit terhadap APBN mengalami ekspansi hingga 6,3 persen. Namun hal itu hanya akan berlangsung untuk tahun ini, karena setelah pandemi berakhir, pemerintah akan mulai melakukan konsolidasi fiskal sampai tahun 2022. "Sehingga di 2023, angka defisit akan kembali di bawah 3 persen," imbuhnya. Jodi mengatakan sebagaimana pesan Menko Luhut, yang terpenting adalah kebijakan tersebut digunakan secara benar dan tepat sasaran. Ia mencontohkan stimulus kesehatan sebesar Rp 87,5 triliun, jaring pengaman sosial Rp 203,9 triliun, insentif pajak Rp 120,6 triliun, dan stimulus untuk UMKM yang mencapai Rp 123,46 triliun. "Semua digunakan untuk hal yang bermanfaat dan membantu masyarakat. Pengelolaan fiskal ini dilakukan secara hati-hatidan sangat disiplin, sehingga defisit bisa terjaga dengan relatif baik," terang Jodi. Ke depan, belanja pemerintah akan dipercepat untuk mendorong konsumsi dan juga menjaga sektor usaha kecil dan menengah agar bisa bertahan di tengah situasi pandemi. Pemerintah juga akan mendorong investasi agar lebih banyak masuk ke Indonesia, serta mempercepat proses investasi yang sudah masuk agar bisa segera direalisasikan, terutama di bidang hilirisasi. Kemudahan berinvestasi juga diyakini akan semakin baik dengan adanya Omnibus Law yang prosesnya masih berjalan di DPR RI. sumber : Antara Sumber

Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi ini mencatat selama 4 tahun berturut-turut Kementan dinilai telah menjalankan pengelolaan anggaran secara akuntabel, kredibel, dan transparan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP). Adapun opini WTP diserahkan BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2019, LHP atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.07 (Belanja Subsidi Pupuk) Tahun 2019. Penyerahan dilakukan oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Isma Yatun kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Auditorium Gedung F, Kanpus Kementan. "Terima kasih kepada Menteri Pertanian beserta jajarannya atas komitmennya untuk terus mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara," ujar Isma dalam keterangan tertulis, Selasa (21/7/2020). Lebih lanjut Isma menjelaskan pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan, bukan secara khusus dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. "Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP," tambahnya. Isma berharap ke depan Kementan harus makin kreatif dan terus bertahan menjadi kementerian yang maju dan modern. Kementan dapat memanfaatkan agriculture war room (AWR) yang telah komprehensif menyediakan informasi tentang pangan di Indonesia. "Kami atas nama Pimpinan BPK RI mengucapkan terima kasih atas jalinan komunikasi yang berjalan dengan baik dan sinergi yang konstruktif antara BPK dengan pimpinan dan seluruh jajaran Kementerian Pertanian sehingga proses pemeriksaan BPK RI berjalan dengan baik dan lancar," katanya. Di sisi lain, Syahrul mengatakan langkah dan upaya dalam mewujudkan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang berkualitas, akuntabel dan sesuai SAP serta pelaksanaan program-program Kementan merupakan kerja keras dari seluruh jajaran Kementan dan BPK RI. "Salah satu bukti keberhasilan adalah opini WTP dan saya bahagia Kementan bisa mendapatkan penghargaan hebat, bergengsi yang membangun gengsi derajat harga diri para pejabat Kementerian Pertanian," ucap Syahrul. Menurutnya, WTP berarti melakukan semua kerja sesuai target tanpa melupakan administrasinya dan pengelolaan keuangan sejalan dengan program kinerja. "Sasaran harus dicapai tapi administrasi harus selesai," katanya. Syahrul juga meminta kepada BPK RI untuk terus berdampingan dengan Kementan dalam melakukan pengelolaan keuangan anggaran sehingga ke depan segala kekurangan dapat terus dilakukan perbaikan. "Tim auditor BPK secara keseluruhan terima kasih atas saran dan masukan dalam upaya perbaikan penyusunan laporan keuangan Kementerian Pertanian. Kami terus berharap ke depan kami terus diarahkan," pungkasnya. Simak Video "Stabilkan Harga, 250 Ribu Ton Gula Digelontorkan ke Pasar" [==] (akn/hns) Sumber

Jakarta - Pabrik pengolahan sampah menjadi bahan bakar dengan metode Refuse-derived Fuel (RDF) di Cilacap, Jawa Tengah baru saja diresmikan. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan metode ini bisa memproduksi substitusi bahan bakar batu bara yang lebih murah untuk pembangkit listrik. Metode RDF merupakan teknologi pengolahan sampah melalui proses homogenizers menjadi ukuran dan butiran kecil (pellet) yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk sumber energi terbarukan dalam proses pembakaran pengganti batubara. Arifin menjelaskan dari studi yang dilakukan olahan sampah dari pabrik pengolahan RDF ini bisa mensubtitusi 3% kebutuhan batu bara pada pembangkit listrik. Khususnya untuk PLTU di wilayah Cilacap. "Dari studinya hasil olahan sampah ini pemanfaatan PLTU batu bara bisa 3% subtitusi kebutuhan batu baranya," ungkap Arifin saat meresmikan fasilitas pengolahan sampah RDF di Cilacap, yang disiarkan di YouTube, Selasa (21/7/2020). Harga dari hasil olahan RDF sendiri menurut Arifin lebih murah daripada batu bara. Bila batu bara per tonnya dihargai US$ 40-50, hasil olahan RDF cuma US$ 20 per ton. "Ini juga lebih murah dari batu bara. Harga yang dari datanya itu tadi Rp 300 ribu per ton, berati 20 dollar-an. Batubara kan US$ 40-50," ungkap Arifin. Pabrik RDF yang baru diresmikan ini sendiri akan dioperasikan Pemerintah Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan PT. Solusi Bangun Indonesia (PT. SBI). Nantinya pabrik akan mengolah 120 ton sampah per hari. Dari ratusan ron sampah ini akan disulap menjadi kurang lebih 50 ton RDF. Simak Video "Indonesia Akan Belajar Tangani Sampah dari Swedia" [==] (dna/dna) Sumber