bot

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Triniti Dinamik Tbk (TRU) melakukan manuver pendanaan untuk memperkuat struktur permodalan. Emiten properti yang berbasis di Tangerang ini resmi mengumumkan rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement sebanyak-banyaknya 757,11 juta saham, setara 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Aksi korporasi ini akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 12 Januari 2026, yang digelar secara daring melalui sistem eASY.KSEI. Dalam keterbukaan informasi, manajemen TRU menjelaskan bahwa langkah private placement dilakukan untuk memperkuat posisi keuangan perusahaan serta mendukung aktivitas operasional dan pengembangan proyek. Seluruh dana hasil penerbitan saham baru akan digunakan untuk modal kerja dan kebutuhan korporasi, serta pengembangan proyek-proyek properti TRU menegaskan bahwa private placement ini merupakan upaya memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham publik. Adapun saham baru akan diterbitkan dengan harga yang ditentukan berdasarkan ketentuan Peraturan BEI No. I-A, yakni minimal 90% dari rata-rata harga penutupan saham 25 hari bursa terakhir sebelum pengajuan pencatatan ke Bursa. Perusahaan juga menyampaikan bahwa calon investor belum ditetapkan pada tahap awal ini dan akan diumumkan sesuai ketentuan OJK. Sementara itu, aksi korporasi ini berpotensi menimbulkan dilusi maksimal 9,09% bagi pemegang saham yang tidak berpartisipasi. Meski demikian, manajemen menyatakan bahwa tidak akan ada perubahan pengendalian dalam perseroan setelah pelaksanaan private placement. Jadwal Pelaksanaan Pengumuman keterbukaan informasi: 4 Desember 2025 Recording date RUPSLB: 18 Desember 2025 Pemanggilan RUPSLB: 19 Desember 2025 RUPSLB: 12 Januari 2026 Sebagai informasi, saham TRUE sepanjang tahun berjalan sudah terbang 1.241,18% ke level 228. Pada perdagangan kemarin saham TRUE naik hingga menyentuh batas auto reject atas (ARA) atau 35%. Kenaikan tajam saham TRUE pada perdagangan kemarin seiring dengan pengumuman pengangkatan anak Hashim Djojohadikusumo, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo sebagai Komisaris Utama PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN). Sebagai informasi, TRIN merupakan pemegang saham utama dan menguasai 14,49% saham TRUE secara langsung. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa[1] masih enggan memberikan insentif tambahan untuk investor ritel. Pasalnya, ia menilai masih banyak praktik saham[2] gorengan yang terjadi di pasar modal[3] Indonesia yang sangat merugikan investor. Saham gorengan adalah sebutan untuk saham yang harganya naik dan turun secara tidak wajar. Ini terjadi imbas rekayasa sejumlah pihak, yang kerap disebut pemain atau bandar. Ia pun menunggu Bursa Efek Indonesia (BEI) terlebih dahulu membersihkan praktik tersebut sebelum memberikan insentif. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Seperti janji saya sebelumnya ke Pak Mahendra (Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar), kalau bisa beresin goreng-gorengan itu, nanti kan investor ritelnya otomatis terlindungi. Saya akan kasih tambahan insentif keringanan pajak dan lain-lain supaya banyak orang masuk ke pasar saham," ujar Purbaya usai ditodong insentif dalam Financial Forum 2025 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Pusat, Rabu (3/12). Sebelumnya, Purbaya menyebutkan masalah goreng-menggoreng saham sudah terjadi selama puluhan tahun lamanya, bahkan, membuat Danareksa hampir bangkrut. Purbaya pernah bekerja cukup lama di Danareksa sejak 2000-2015 dengan berbagai posisi. Ia mengklaim ada beberapa pihak juga yang melapor langsung kepadanya soal permasalahan saham gorengan. Dia mengklaim kenal para pelaku penggorengan saham tersebut dan berharap BEI segera membersihkannya. "Saya bisa lihat saham digoreng, saya kan mengamati pasar saham juga. Ada yang menggoreng-goreng, sebagian juga saya kenal pemainnya, yang ikut, bukan main. Bukan market maker, tapi yang ikut," katanya via Zoom saat mengisi Media Gathering Kemenkeu 2025 di Novotel Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10) lalu. Lantas, tepatkah keputusan Purbaya untuk menahan kucuran insentif bagi investor ritel imbas saham gorengan ini? Analis menilai fenomena saham gorengan memang ada, tetapi tidak berarti membanjiri seluruh bursa seperti kekhawatiran publik. Praktik itu terjadi terutama pada segmen saham tertentu dengan karakteristik struktural yang memungkinkan harga mudah digerakkan. Pernyataan Purbaya mungkin tidak sepenuhnya salah, tetapi analis menilai gambaran besarnya belum lengkap. Pasar modal Indonesia tetap bertumbuh, dan yang diperlukan saat ini bukan menahan perkembangan pasar, tetapi memastikan bahwa perkembangan itu dibarengi dengan pengawasan yang kuat dan hukum yang berjalan. VP Equity Retail Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi menilai persoalan ini justru bermula dari definisi saham gorengan yang tidak pernah benar-benar disepakati. Ia menegaskan tidak ada batas jelas mengenai apa yang dimaksud saham gorengan, apakah karena insider trading, volatilitas harga ekstrem, atau semata-mata karena saham publik yang bisa diperdagangkan (free float) rendah sebagaimana dipahami sebagian pihak. Menurut Audi, perdebatan saham gorengan sering kali meluas karena ketidakjelasan definisi tadi. Apabila definisinya dikaitkan dengan praktik manipulasi harga, maka variabel utamanya sebenarnya dapat diidentifikasi secara teknis, yakni free float rendah, kepemilikan terkonsentrasi, serta likuiditas tipis yang membuat harga mudah digerakkan oleh modal yang tidak terlalu besar. "Kebijakan dapat dibuat jika sudah disepakati terkait makna saham gorengan tersebut," ujar Audi kepada CNNIndonesia.com. Audi menjelaskan saham dengan likuiditas dan free float rendah, hanya dibutuhkan modal sedikit di atas rata-rata harian untuk mengerek harga secara signifikan. Inilah ruang yang kerap dimanfaatkan para pelaku penggorengan. Namun, kondisi itu tidak secara otomatis berarti saham gorengan menjamur di seluruh bursa, melainkan cenderung terfokus pada kelompok saham tertentu. Dari sisi solusi, Audi menilai regulator sebenarnya memiliki instrumen yang dapat mengurangi potensi penggorengan secara signifikan. Salah satunya adalah penguatan kewajiban liquidity provider (LP) sehingga spread menyempit dan volume meningkat, membuat harga lebih stabil dan sulit direkayasa. Selain itu, kebijakan minimum free float atau bahkan pembuatan papan khusus bagi saham dengan risiko tinggi dinilai dapat memberi investor informasi lebih jelas tentang tingkat risiko dan ruang manipulasi. "BEI dan OJK juga dapat melakukan minimum free float atau pembuatan papan khusus," imbuhnya. Audi menilai dengan mengaitkan pemberian insentif ritel dengan kondisi pasar yang harus 'bebas total' dari praktik manipulasi merupakan pendekatan yang tidak realistis. Untuk benar-benar menghilangkan manipulasi harga diperlukan biaya dan teknologi pengawasan yang sangat besar. Bersambung ke halaman berikutnya... References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ saham (www.cnnindonesia.com)^ pasar modal (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Investor asing kembali melakukan aksi pembelian bersih jumbo, sebesar Rp1,70 triliun di seluruh pasar dan sebesar Rp1,88 triliun di pasar negosiasi dan tunai, Kamis (4/12/2025). Mora Telematika Indonesia (MORA) kembali menjadi saham dengan net buy asing terbesar. Transaksi di pasar negosiasi atas saham ini masih berlanjut. Pada perdagangan kemarin, 4,33 miliar saham MORA berpindah tangan dengan rata-rata harga 432. Dengan demikian total nilai transaksinya mencapai Rp 1,88 triliun. Selanjutnya saham yang paling banyak diakumulasi asing di pasar reguler adalah United Tractors (UNTR) dengan net buy Rp 149,19 miliar. Astra International (ASII) dan Bank Mandiri (BMRI) menempati urutan selanjutnya dengan net buy asing Rp 126,15 miliar dan Rp 105,5 miliar. Selengkapnya berikut 10 saham dengan net foreign buy terbesar pada perdagangan kemarin: 1. PT United Tractors Tbk. (UNTR) - Rp149,19 miliar 2. PT Astra International Tbk. (ASII) - Rp126,15 miliar 3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) - Rp105,05 miliar 4. PT Timah Tbk. (TINS) - Rp92,86 miliar 5. PT Impack Pratama Industri Tbk. (IMPC) - Rp78,50 miliar 6. PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. (CBDK) - Rp78,05 miliar 7. PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) - Rp73,15 miliar 8. PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) - Rp49,46 miliar 9. PT Buana Lintas Lautan Tbk. (BULL) - Rp41,29 miliar 10. PT Eagle High Plantations Tbk. (BWPT) - Rp36,17 miliar Adapun setelah melemah sehari sebelumnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali torehkan rekor baru. Indeks ditutup menguat 0,33% ke 8.640,19 pada perdagangan Kamis (4/12/2025). Nilai transaksi mencapai Rp 21,19 triliun, melibatkan 51,36 miliar saham dalam 2,79 juta kali transaksi. Kapitalisasi pasar pun terkerek naik menjadi Rp 15.887 triliun. Sebanyak 358 saham naik, 302 turun, dan 140 tidak bergerak. Mengutip Refinitiv, energi dan teknologi menjadi sektor yang paling kuat. Sedangkan sektor kesehatan menjadi satu-satunya yang terkoreksi. Adapun Dian Swastatika Sentosa (DSSA) menjadi saham yang menopang indeks hari ini. Selain itu, sejumlah saham bank jumbo juga ikut membantu penguatan IHSG. Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Mandiri (BMRI) dan Bank Negara Indonesia (BBNI) ikut menopang kinerja IHSG hari ini. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK[1]) bakal memangkas masa tunggu klaim asuransi[2] untuk penyakit kritis, kronis hingga khusus menjadi paling lama enam bulan sejak polis aktif. Ketentuan itu akan dituangkan dalam Peraturan OJK (POJK) tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan yang akan menggantikan ketentuan dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 7 Tahun 2025. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan aturan baru ini tinggal menunggu tanda tangan menteri hukum untuk segera dirilis dan akan berlaku mulai 1 Januari 2026. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Untuk manfaat penyakit kritis, kronis, dan atau khusus yang dinyatakan dengan jelas dalam polis, itu masa tunggunya 6 bulan. Jadi, 6 bulan baru bisa mengajukan klaim untuk yang kritis, kronis, dan khusus," ujar Ogi dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (4/12). Masa tunggu itu lebih pendek dari aturan saat ini di mana maksimal masa tunggu 12 bulan sejak polis aktif. "Kita memajukan bahwa ini perlu lebih cepat karena rata-rata produk itu 12 bulan. Jadi, kalau itu 12 bulan, masa tunggunya ya dia hanya membayar premi tapi tidak bisa memberikan manfaat. Jadi kita setelah diskusi lebih lanjut, kita menetapkan 6 bulan sebagai masa tunggu untuk klaim yang penyakit kritis atau kronis," terangnya. Namun, Ogi menyebutkan kebijakan ini hanya berlaku untuk periode pertanggungan pertama kali. Apabila dilakukan perpanjangan, maka bisa langsung otomatis mengklaim. "Artinya masa tunggu, kalau itu diperpanjang, maka tidak lagi perlu masa tunggu lagi. Jadi sudah bisa langsung menjadi efektif untuk produk asuransi dimaksudnya," jelasnya. Sementara, untuk periode menunggu penyakit umum paling lama 30 hari. Namun, masa tunggu bisa lebih cepat, tergantung pada perjanjian yang disepakati antara pemegang polis dengan perusahaan. Tak hanya itu, OJK juga akan mengatur perusahaan hanya boleh melakukan perubahan harga (repricing) premi sekali saja dalam setahun. Perubahan harus berdasarkan riwayat klaim, peningkatan risiko, dan tingkat inflasi. "Apakah perusahaan asuransi boleh melakukan repricing, perubahan harga premi di setiap saat? Ini kami atur bahwa itu tidak bisa. Jadi, kalau kontrak sudah berjalan, sekurang-kurangnya setahun, itu harus tetap berlaku dan repricing baru berlaku pada saat kontrak itu diperbarui atau berakhir," pungkas Ogi. ====[3] (ldy/sfr) References^ OJK (www.cnnindonesia.com)^ asuransi (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Indeks Harga Saham[1] Gabungan (IHSG[2]) diproyeksi menguat pada perdagangan Jumat (5/12). Founder WH-Project William Hartanto memperkirakan indeks saham memasuki fase akhir pengujian support 8.600 hari ini, dengan peluang bertahan yang didorong saham new blue chips konglomerat, emiten energi, serta penguatan saham grup Astra. "Hari ini berpotensi menjadi fase akhir pengujian support 8.600 pada IHSG," ujar William dalam riset hariannya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dengan sentimen tersebut, William memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 8.600 dan resistance 8.700 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni BUMI, AYAM, PGAS, dan UNTR. Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova melihat indeks saham saat ini berada dalam fase konsolidasi dan berpeluang melanjutkan tren naik menuju level 8.703 selama tidak melemah di bawah support minor 8.598. Namun, bila level tersebut ditembus, tekanan jual dapat mendorong IHSG turun ke support berikutnya di 8.564. "IHSG berkonsolidasi untuk melanjutkan tren naik menuju 8.703, asalkan tidak turun di bawah 8.598," ujar Ivan dalam riset hariannya. Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 8.564, 8.493, 8.361, dan 8.255, dan resistance 8.703, 8.770, dan 8.866 hari ini. Ivan pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni AADI, ADRO, ANTM, BBCA, dan GOTO. IHSG ditutup di level 8.640 pada Kamis (4/12) sore. Indeks saham menguat 28,40 poin atau naik 0,33 persen dari perdagangan sebelumnya. Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp21,18 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 51,31 miliar saham. Pada penutupan kemarin, 358 saham menguat, 302 terkoreksi, dan 140 stagnan. Catatan Redaksi: Berita ini tidak dibuat untuk merekomendasikan atau tidak merekomendasikan saham tertentu. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca. ====[3] (del/sfr) References^ Saham (www.cnnindonesia.com)^ IHSG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - MD Treasury Danantara Indonesia, Ali Setiawan, mengungkapkan bahwa pihaknya terus mempelajari dan membangun strategi investasi, terutama dalam membagi kelas aset yang dibidik untuk berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Untuk itu, Danantara juga mempelajari risiko dan membangun fondasi yang benar sebelum investasi. "Kami berharap ke depan bisa bergerak lebih cepat. Memang pada 2025 ini kami lebih banyak mempelajari dan memastikan fondasi siap sebelum kami maju dengan lebih baik lagi. Selain itu, dana yang ada akan dikelola oleh bagian treasury public investment di instrumen yang likuid sebelum akhirnya mulai berjalan ke investasi yang produktif berdasarkan cash flow projection yang akan mereka berikan," ujar Ali kepada CNBC Indonesia belum lama ini, dikutip Senin (1/12/2025). Dia menambahkan bahwa ada beberapa proyek yang masuk pipeline Danantara, dengan upaya kolaborasi bersama para pemangku kepentingan. Menurutnya, langkah investasi harus dilakukan secara matang dan tidak tergesa-gesa karena sifatnya jangka panjang dan nilainya cukup besar. "Kami ingin memastikan implementasi terbaik untuk negara ini. Beberapa proyek besar ini sudah ada yang masuk prioritas dan sudah berjalan baik. Ada juga beberapa proyek quick win pipeline dan bekerja sama dengan swasta," tegas Ali. Ali memastikan bahwa pada fase awal berdirinya, Danantara berfokus pada pembangunan fondasi dan pengambilan keputusan terbaik. Dengan begitu, badan pengelola investasi ini diharapkan dapat memperoleh keuntungan baik dari investasi yang likuid maupun dari proyek-proyek tertentu. Danantara juga memaparkan bahwa lembaganya sedang mematangkan sejumlah proyek dari delapan sektor prioritas, antara lain hilirisasi, energi, energi terbarukan, teknologi, dan kesehatan. Salah satu proyek yang kini menjadi prioritas utama adalah Waste to Energy, sejalan dengan kebutuhan nasional dalam pengelolaan sampah dan penyediaan energi berkelanjutan. Selain itu, Danantara juga menyiapkan investasi untuk fasilitas layanan bagi komunitas Indonesia di luar negeri, termasuk proyek terkait haji dan umrah. Dengan pendekatan tersebut, Ali berharap hasil investasi Danantara nantinya tidak hanya memberikan nilai ekonomi, tetapi juga manfaat sosial dan energi berkelanjutan bagi masyarakat. Saat ini Danantara menempatkan sebagian dana ke Surat Berharga Negara (SBN). Ali menjelaskan bahwa sovereign wealth fund, termasuk Danantara, memiliki beragam tipe dan gaya investasi. Ia mencontohkan ada negara yang fokus pada pembangunan nasional seperti Arab Saudi, yang memprioritaskan pembangunan dan proyek jangka panjang sehingga return membutuhkan waktu. Namun ada juga pendekatan yang lebih minim risiko, menjaga dana tetap aman sambil mencari return dari berbagai instrumen dalam maupun luar negeri. "Ada yang langsung cari return, ada juga yang long term. Danantara akan ada di keduanya karena akan hadir dengan berbagai proyek, baik yang dibutuhkan Indonesia maupun yang memberikan dampak ekonomi langsung dan return, termasuk beberapa instrumen pasar modal. Inilah yang sedang dilakukan - bukan hanya pemerintah tetapi juga swasta, meski butuh banyak waktu," jelas Ali. Ali menegaskan bahwa mandat utama Danantara adalah menemukan leverage investasi dengan dampak besar bagi masyarakat. Ia juga menyadari bahwa proses ini membutuhkan waktu, terlebih karena Danantara merupakan hal baru bagi Indonesia. Ia memastikan bahwa dana akan digunakan sebaik mungkin untuk mencari return sambil tetap mendukung proyek pemerintah. Semua kegiatan yang dilakukan Danantara, kata Ali, mengikuti tata kelola yang prudent dan robust. "Apalagi Danantara didukung profesional berpengalaman dan bertanggung jawab, jadi kami akan memastikan semua yang dilakukan transparan, agar tidak tersandung di tengah jalan," pungkasnya. Potensi besar instrumen SBN tidak hanya dilirik oleh Badan Pengelola Investasi Danantara, tetapi juga masyarakat. SBN menjadi salah satu instrumen paling diminati oleh nasabah wealth management BNI, yakni BNI Emerald. Sebagai bank yang menjalankan aktivitas Mitra Distribusi SBN Ritel, BNI mengoptimalkan peran Relationship Manager dan Investment Specialist dalam memberikan advisory komprehensif mengenai investasi, sehingga nasabah dapat menentukan portofolio yang tepat sesuai kebutuhan dan profil risiko masing-masing. Nasabah BNI dapat dengan mudah berinvestasi SBN Ritel melalui platform digital wondr by BNI yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Akses tersebut juga terbuka bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di luar negeri sehingga memperluas partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. BNI juga bekerja sama dengan Manajer Investasi rekanan untuk menyiapkan berbagai produk reksa dana yang disesuaikan dengan kondisi pasar terkini, demi mengakomodasi minat investasi nasabah yang terus meningkat serta memberikan return optimal agar kekayaan nasabah dapat terjaga di masa mendatang. Nasabah BNI juga dapat berinvestasi reksa dana melalui aplikasi wondr by BNI dengan berbagai pilihan produk. Kemudahan ini mendorong peningkatan minat investasi, tercermin dari Subscription Mutual Fund melalui e-Channel BNI yang menunjukkan pertumbuhan signifikan sepanjang tahun 2025, dengan volume transaksi meningkat 20 kali secara tahunan dan frekuensi transaksi meningkat 6 kali secara tahunan. (rah/rah) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani[1] mengungkapkan 14,6 juta perusahaan[2] resmi terdaftar di Indonesia per 3 Desember 2025. Mayoritas dari yang terdaftar adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM[3]). Data itu mengacu pada pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB). "Kita laporkan juga bahwa perusahaan yang tercatat di kami melalui NIB itu memang sudah 14,6 juta, yang tercatat di kami. Walaupun, sebagian besar itu adalah UMKM," jelas Rosan usai bertemu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (3/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kalau perusahaan besarnya itu kurang lebih per 3 Desember (2025) ini adalah lebih dari 91 ribu usaha besar," sambung Rosan. Pada saat yang sama, Rosan menjelaskan pertemuan dengan Airlangga menjadi momen untuk melaporkan rencana penyempurnaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Ia menyebut ada bidang-bidang usaha yang belum terdata KBLI. Menteri Rosan mengatakan KBLI memang perlu update setiap lima tahun sekali. Ia menjelaskan penyempurnaan terakhir dilakukan pada 2020 lalu. "Itu (KBLI) nanti akan kita tanamkan dalam sistem OSS (Online Single Submission) kita. Dan ini akan dipergunakan untuk keperluan Sensus Ekonomi di 2026. Jadi, lebih ter-capture secara baik dan benar," tegasnya. Nantinya, penyempurnaan KBLI tersebut juga akan disosialisasikan kepada dunia usaha dan kementerian/lembaga (K/L) terkait. ====[4] (sfr/sfr) References^ Rosan Roeslani (www.cnnindonesia.com)^ perusahaan (www.cnnindonesia.com)^ UMKM (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Ekonom Bank Syariah Indonesia (BSI[1]) memproyeksi pertumbuhan ekonomi[2] Indonesia mencapai 5,28 pada pada 2026. Chief Economist BSI Banjaran Surya Indrastomo mengatakan pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap menjadi kontributor utama produk domestik bruto (PDB), penguatan investasi terutama penanaman modal dalam negeri (PMDN), serta belanja fiskal yang masih ekspansif. "Dengan berbagai kebijakan dari pemerintah, kemudian adanya perbaikan daya beli, kemudian dengan investasi, di tahun 2026 bisa tumbuh di 5,28 (persen)," katanya dalam PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) di Wisma Habibie Ainun, Jakarta, Kamis (4/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Sementara itu, inflasi diperkirakan di level 2,97 persen tahun depan, dengan risiko utama berasal dari volatile food akibat kondisi iklim. Lalu, BI 7 Days Reverse Repo Rate diperkirakan turun bertahap ke 4,25 persen di akhir 2026, seiring pelonggaran global dan inflasi yang terjaga. "Ruang pelonggaran moneter terbuka, tetapi tidak akan agresif. Stabilitas Rupiah dan pengelolaan ekspektasi inflasi tetap menjadi fokus utama otoritas," kata ia. Di sisi komoditas, Banjaran menjelaskan bahwa emas tetap menjadi salah satu aset lindung nilai favorit. Data World Gold Council yang diolah tim ekonom BSI menunjukkan bank sentral dunia kembali agresif menambah cadangan emas, sedangkan permintaan emas untuk investasi hingga kuartal III 2025 telah melampaui total tahun sebelumnya. "Permintaan emas yang kuat dari bank sentral dan investor, ditambah pelemahan relatif Dolar AS, membuat prospek bisnis emas tetap menarik pada 2026," ujarnya. ====[3] (fby/sfr) References^ BSI (www.cnnindonesia.com)^ pertumbuhan ekonomi (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Hua Yuan New Energy Indonesia (HYNEI) mengumumkan rencana akuisisi mayoritas saham PT Andalan Sakti Primaindo Tbk. (ASPI) alias Ansa Land. Dalam keterbukaan informasi, HYNEI menyampaikan telah memulai proses negosiasi dengan PT Andalan Sakti Inti (ASI). Perkiraan jumlah saham ASPI yang akan diakuisisi adalah sebanyak 349.995.000 atau setara 51,18% milik ASI. HYNEI menyampaikan bahwa hingga pengumuman ini, perusahaan tidak memiliki baik langsung atau secara tidak langsung saham ASPI. Negosiasi ini dilakukan secara langsung oleh HYNEI dengan ASI. Materi yang masih didiskusikan antara lain adalah mengenai nilai final rencana pengambilalihan dan waktu penyelesaiannya. Adapun tujuan dari akuisisi ini adalah untuk investasi dan pengembangan bisnis HYNEI di Indonesia. "Penyelesaian rencana pengambilalihan akan tunduk pada hasil uji tuntas yang dilakukan oleh calon pengendali baru dan akan dilaksanakan dalam hal para pihak telah mencapai kesepakatan final tentang seluruh hal terkait aspek usaha, komersial, finansial, pajak, dan legal, serta telah dipenuhinya seluruh syarat-syarat pendahuluan dan ketentuan-ketentuan material sebagaimana akan diatur dalam suatu Perjanjian Jual Beli Bersyarat (CSPA) yang akan ditandatangani oleh para pihak apabila hasil uji tuntas memuaskan," terang Direksi HYNEI dalam keterbukaan informasi yang dikutip Kamis (4/12/2025). Setelah penyelesaian rencana pengambilalihan, sebagai pengendali baru perseroan, HYNEI akan melaksanakan penawaran tender wajib sesuai ketentuan dalam POJK 9/2018. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten properti yang masih ada relasi dengan aguan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk atau PANI, mengumumkan revisi turun harga pada aksi korporasi right issue terbarunya. Simak informasi selengkapnya dalam program Closing Bell CNBC Indonesia (Kamis 04/12/2025) berikut ini. Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU[1]) menyoroti indeks persaingan usaha[2] Indonesia lebih rendah dibandingkan negara tetangga, termasuk Singapura dan Filipina. Wakil Ketua KPPU Aru Armando mengatakan skor persaingan pasar Indonesia dalam laporan World Bank B-Ready 2024 berada di angka 52. Angka ini di bawah Vietnam di level 57,67 dan Singapura 62,29. "Nilai indikator untuk perdana usaha di Indonesia tahun 2024 skornya itu adalah 5. Ini ada di bawah Singapura jauh, dan ada di bawah Vietnam," katanya dalam dalam media gathering di di ABETO-Menteng, Jakarta, Rabu (3/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Aru mengatakan peningkatan kualitas persaingan usaha secara signifikan sangat dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. Persaingan usaha yang sehat bukan cuma pelengkap pertumbuhan ekonomi, melainkan infrastrukturnya. Berdasarkan studi yang ia temukan, ada korelasi positif antara indeks persaingan usaha dengan pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, salah satu kunci pertumbuhan ekonomi adalah investasi. "Ketika investasi mau masuk, investor yang mau masuk itu pasti akan melihat salah satu indikator, apakah iklim persaingan usaha di negara tersebut baik atau tidak. Kalau misalnya iklim persaingan usahanya tidak baik, mereka tentu akan berpikir untuk ulang," katanya. "Kalau mau pertumbuhan ekonomi maka perbaiki kompetisi karena iklim kompetisi yang baik, iklim kompetisi yang sehat Itu akan dengan sendiri Itu akan menarik investasi ke Indonesia," imbuh Aru. ====[3] (fby/pta) References^ KPPU (www.cnnindonesia.com)^ indeks persaingan usaha (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia [1]buka suara soal tudingan aktivitas tambang [2]menjadi penyebab banjir[3] bandang dan longsor di sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. Ia mengklaim bencana banjir dan longsor di Sumatrra Barat (Sumbar) bukan diakibatkan oleh tambang. Namun, ia masih mengecek apakah tambang turut menjadi penyebab bencana di Aceh dan Sumatera Utara. "Kalau di Sumatra Barat, itu tidak ada. Di Aceh pun kita lagi melakukan pengecekan. Kalau di Sumut, tim evaluasi kita lagi melakukan evaluasi. Nanti setelah tim evaluasi, baru saya akan cek dampak dari tambang ini ada atau tidak," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Bahlil memastikan akan menindak tegas jika terbukti ada ada perusahaan tambang yang melanggar aturan. Pada saat yang sama, Bahlil juga buka suara soal apakah tambang emas di Tapanuli Selatan juga memperparah bencana banjir dan longsor. Setelah meninjau lokasinya, Bahlil menyebut tambang emas itu berhenti beroperasi sementara untuk fokus membantu korban bencana. "Kemarin sih enggak berlanjut, karena sekarang kemarin saya minta bantu untuk mereka fokus bantu alat-alat mereka bantu saudara-saudara kita yang kena bencana," ujarnya. Bencana banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. BNPB melaporkan jumlah korban meninggal dunia dalam bencana ini bertambah menjadi 836 orang hingga Kamis (4/12) sore. "Saya laporkan bahwa hingga sore ini untuk jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 836 jiwa," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers. Secara rinci, di Aceh dilaporkan ada 325 korban meninggal dunia, di Sumut tercatat 311 korban meninggal dunia dan di Sumbar ada 200 korban meninggal dunia. Sementara itu, untuk korban hilang di Aceh tercatat ada 170 orang, di Sumut ada 127 jiwa dan di Sumbar sebanyak 221 jiwa. ====[4] (mnf/sfr) References^ Bahlil Lahadalia (www.cnnindonesia.com)^ tambang (www.cnnindonesia.com)^ banjir (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank-bank BUMN besar di China dilaporkan membeli dolar dalam jumlah besar di pasar spot domestik minggu ini. Langkah ini dilakukan untuk menahan laju penguatan yuan. Menurut para sumber, pembelian valuta asing ini terjadi saat yuan melonjak ke level tertinggi dalam 14 bulan pada Rabu lalu. Berbeda dari strategi biasa, mereka tidak mendaur ulang dolar ke pasar swap, indikasi bahwa tujuan utamanya adalah memperketat likuiditas dolar dan membuat taruhan jangka panjang terhadap yuan menjadi lebih mahal. "Langkah ini kemungkinan bertujuan untuk memperketat likuiditas dolar dan dengan demikian meningkatkan biaya taruhan jangka panjang yuan," ujar seorang sumber pasar, seperti dikutip Reuters, Kamis (4/12/2025). Sejak itu, suku bunga swap dolar/yuan back-end turun, mencerminkan negatifnya carry dari kepemilikan yuan. Menurut sumber, langkah bank-bank negara tersebut ditujukan untuk "memoderasi laju reli yuan," bukan membalikkan tren kenaikan, sehingga apresiasi yuan bisa lebih bertahap. Semua sumber meminta tidak disebutkan namanya karena tidak berwenang berbicara untuk publik. Penguatan yuan sendiri makin sulit dipertahankan karena imbal hasil yuan jauh lebih rendah dibanding dolar, sehingga keuntungan nilai tukar sering tertutup oleh selisih bunga. Mata uang China itu telah menguat sekitar 3,3% terhadap dolar tahun ini, dan berada di jalur apresiasi tahunan terbesar sejak pandemi 2020. Menurut sumber, penerapan titik tengah perdagangan harian yuan yang ditetapkan lebih kuat dari ekspektasi pasar, yang kemungkinan atas persetujuan diam-diam otoritas, telah membantu penguatan ini. Strategi halus yang diterapkan bank-bank negara tampak bertujuan agar yuan naik secara bertahap, menghindari lonjakan mendadak yang bisa memancing eksportir membeli yuan dan mengganggu stabilitas. Pembelian dolar pada Kamis ini juga menyeret yuan turun dari level tertingginya dalam 14 bulan, hingga melemah sekitar 0,1% ke kisaran 7,0694 per dolar. (luc/luc) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra Barat (Sumbar). Upaya ini merupakan bagian dari peran BUMN dalam mendukung penanganan darurat di bawah koordinasi pemerintah, sekaligus upaya BNI untuk membantu pemulihan awal masyarakat yang terdampak. Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menegaskan, keberpihakan BNI pada masyarakat di saat bencana merupakan bagian penting dari tanggung jawab sosial perusahaan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "BNI akan selalu hadir untuk masyarakat, terutama ketika bencana terjadi dan membutuhkan dukungan nyata," ujar Okki dalam keterangan tertulis dikutip Kamis (4/12). Adapun bantuan yang diberikan BNI berupa kebutuhan logistik mendesak, perlengkapan harian, serta dukungan operasional bagi warga dan relawan di lapangan. Selain itu, bantuan juga disalurkan untuk wilayah terdampak di Sumatra Utara (Sumut) sebagai bagian dari upaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Terpisah, Area Head Sumbar BNI Wilayah 02 Risnaldi menjelaskan, pihaknya terus memantau perkembangan di lokasi bencana untuk memastikan bantuan diberikan sesuai kebutuhan aktual masyarakat. Dia menegaskan, komitmen BNI tidak berhenti pada bantuan tahap awal. "Kami masih terus memantau situasi terkini. Jika ada kebutuhan mendesak maupun kebutuhan untuk pemulihan pascabencana, BNI akan tetap men-support," tutur Risnaldi di sela peninjauan lokasi bencana oleh COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria awal pekan ini. BNI berharap bantuan yang diberikan dapat membantu percepatan pemulihan warga terdampak, memulihkan aktivitas sosial, serta mendukung keberlanjutan kehidupan sehari-hari setelah bencana. Komitmen tersebut menjadi bagian dari kontribusi berkelanjutan BNI untuk mendukung ketahanan masyarakat dan pemulihan sosial-ekonomi pascabencana. (inh) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] memperkirakan bencana banjir[2] bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatra akan menggerus pertumbuhan ekonomi[3] Indonesia. "Akan berdampak, tapi tidak sampai memperlambat terlalu signifikan," ujar Purbaya usai Rapat Kerja (Raker) Tertutup dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (4/12). Purbaya bahkan mengatakan perbaikan fasilitas hingga bangunan terdampak bencana akan mendorong perekonomian. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Namun, dirinya menegaskan masih perlu menunggu program yang bakal dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Di lain sisi, Menkeu Purbaya tak menampik bahwa bencana di Sumatra berpotensi membuat pertumbuhan ekonomi meleset dari target 5,6 persen-5,7 persen pada kuartal IV 2025. "Kemungkinan selalu ada, cuma berapa persen (dampak bencana Sumatra terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal IV), 5 persen, 6 persen, 10 persen? Saya pikir masih akan di atas 5,5 persen," ucapnya optimistis. "Saya akan monitor kondisi keuangan di sistem finansial. Kalau masih dianggap kurang, saya akan gelontorin lagi uang saya ke perbankan," tegas Purbaya. Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu juga menekankan bahwa uang BNPB masih cukup banyak untuk menangani bencana. Menurutnya, anggaran badan tersebut masih tersisa sekitar Rp500 miliar di tahun ini. Purbaya mengaku dirinya masih menunggu pengajuan tambahan anggaran bagi BNPB. "Kita sediakan nanti kalau diperlukan lebih banyak dari itu. Pos anggaran mereka, cadangan bencana punya BNPB, jadi aman," tandasnya. ====[4] (skt/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ banjir (www.cnnindonesia.com)^ pertumbuhan ekonomi (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan skema terbaru coordination of benefit (COB) antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta telah disahkan oleh Kementerian Kesehatan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (KE PPDP) Ogi Prastomiyono mengatakan, aturan baru ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/MENKES/1117/2025. Aturan ini kemudian juga akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan. Dalam keputusan tersebut, terdapat dua jalur yang dapat ditempuh oleh pemegang polis yang juga merupakan peserta aktif JKN. Jalur pertama dilakukan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan mengikuti prosedur BPJS Kesehatan, termasuk penerapan critical pathway dan penilaian medical efficacy. Pada jalur pertama ini, batas pertanggungan ditetapkan maksimal 250% dari tarif JKN yang berlaku. Dari jumlah tersebut, BPJS Kesehatan menanggung 75% dari 250% tersebut, sementara perusahaan asuransi swasta dapat menanggung hingga maksimal 175%. Jalur kedua memberikan fleksibilitas kepada pemegang polis untuk langsung mengakses rumah sakit komersial tanpa melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama. Namun, syaratnya peserta tetap harus terdaftar aktif dan telah membayar iuran sebagai peserta JKN. Untuk jalur kedua ini, rumah sakit dapat langsung memberikan layanan kepada peserta dan perusahaan asuransi dapat menanggung biaya hingga 250%. Skema ini dinilai membuat koordinasi antara JKN dan asuransi komersial menjadi lebih jelas dan memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat. "Ini (skema kedua) yang menurut kami ini lebih jelas koordinasi antara JKN dengan asuransi komersial sehingga memberikan opsi-opsi bagi masyarakat untuk memilih jalur yang lebih cepat dan lebih murah," tutur Ogi. Sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menegaskan skema koordinasi manfaat atau Coordination of Benefits (COB) saat ini sudah berjalan. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menjelaskan para peserta BPJS Kesehatan sudah dapat menggunakan skema COB. Dalam skema COB, BPJS Kesehatan bekerja dengan asuransi kesehatan swasta menjadi penanggung manfaat kesehatan peserta dari dua jenis asuransi tersebut. "Jadi update untuk COB kerjasama, jadi sebetulnya, sekarang ini sudah bisa ya, jadi bagi peserta BPJS yang kelasnya itu ingin rawat jalan eksekutif, boleh," ungkap Ghufron saat Public Expose Kinerja BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat, dikutip Senin (4/8/2025). Dia menjelaskan peraturan yang berlaku saat ini adalah maksimal tambahan biaya manfaat sebesar Rp400.000. Ia memerinci, jumlah itu bisa dibayar sendiri, bisa oleh perusahaan tempat dia bekerja, atau dibayarkan oleh asuransi kesehatan tambahan. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memastikan layanan perbankan di Sumatra Utara dan Sumatra Barat kembali berjalan normal setelah wilayah tersebut terdampak banjir dan longsor dalam beberapa hari terakhir. Pemulihan dilakukan melalui langkah tanggap darurat, termasuk penggunaan internet satelit global di sejumlah kantor layanan agar aktivitas transaksi nasabah tidak terganggu. Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, mengatakan bahwa percepatan pemulihan ini merupakan wujud komitmen perseroan untuk menjaga akses layanan keuangan bagi masyarakat dalam kondisi apa pun. "Kami ingin memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan keuangan meskipun dalam kondisi bencana, karena keberlangsungan transaksi keuangan sangat penting bagi kebutuhan sehari-hari," ujar Okki dalam keterangan tertulis. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT BNI mengerahkan dukungan konektivitas berbasis satelit di outlet Gunung Sitoli, Sibolga, Pandan, dan Teluk Dalam. Seluruh titik tersebut kini telah berfungsi penuh sehingga proses operasional perbankan dapat berjalan kembali secara optimal. Okki menambahkan, sebanyak 12 outlet BNI yang sebelumnya terdampak banjir kini kembali beroperasi normal melayani nasabah di wilayah Medan, Sibolga, dan Gunung Sitoli. Selain itu, 47 ATM yang sempat tidak berfungsi akibat genangan air kini juga sudah kembali aktif. Sebagai upaya tambahan, BNI juga membuka layanan operasional terbatas untuk membantu masyarakat yang menjadi korban banjir. Layanan tersebut dibuka pada 29 November 2025 di BNI KC Gunung Sitoli, serta 30 November 2025 di BNI KC Sibolga dan BNI KCP Pandan, guna memastikan kebutuhan transaksi keuangan mendesak tetap dapat dilayani. BNI memastikan akan terus memantau perkembangan situasi serta menyiapkan langkah lanjutan guna menjaga stabilitas layanan perbankan di wilayah terdampak. Perseroan juga menegaskan komitmennya untuk memberikan akses layanan yang aman, andal, dan berkesinambungan bagi seluruh nasabah, terutama dalam kondisi darurat ketika layanan keuangan menjadi sangat vital. (ory/ory) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Kebijakan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang individu dan institusi memesan saham penawaran umum perdana (IPO) dalam jumlah besar didukung pelaku pasar. Hal in dikatakan dapat meningkatkan partisipasi investor ritel, kendati ada implikasi besar ke pergerakan saham IPO ketika masuk pasar. Seperti diketahui, SEOJK Nomor 25/SEOJK.04/2025 yang baru dirilis OJK mengatur tentang perubahan alokasi efek penawaran umum untuk ritel. Regulasi baru ini ditetapkan pada 17 November 2025 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama. Regulasi baru tersebut memiliki beberapa perubahan penting dibandingkan regulasi sebelumnya, yakni SEOJK Nomor 15/SEOJK.04/2020. SEOJK baru itu mengubah porsi alokasi efek untuk penjatahan terpusat ritel dan non-ritel. Pada regulasi sebelumnya, porsi ritel hanya 1/3 dari total penjatahan terpusat, sedangkan pada regulasi baru porsi ritel naik menjadi 1/2 dari total penjatahan terpusat. Andrian Wijaya, CEO dan founder Venturewise, mengaku sepakat dengan aturan ini. Sebab, selama ini, dalam pooling, hanya segelintir pihak saja yang mendapatkan saham, karena bebas mengajukan penawaran. "Dengan adanya SE itu, ritel mempunyai hak memiliki saham IPO lebih banyak dari sebelumnya. Pembagian IPO lebih merata untuk ritel dan nonritel. Jadi, keresaham ritel terjawan" kata dia, Kamis (4/12/2025). Namun, dia menyatakan, perubahan aturan ini akan berdampak pada volatilitas harga saham IPO. Besar kemungkinan kinerja saham IPO tidak sementereng tahun ini, karena saham tersebar ke banyak pihak. Volatilitas akan tinggi dan harga tidak bergerak ke satu arah alias menguat. Dia mencatat, dari 24-25 IPO tahun ini, kebanyakan kinerjanya positif, terlihat pada ARA selama berhari-hari, berkat keleluasaan pemesanan investor berkantong tebal dan institusi. Hanya 1-3 saham IPO yang kinerjanya buruk. "Hal itu menandakan screening IPO tahun ini bagus. Selain itu, dengan peraturan lama, semua investor bisa nembak saham sesuai dana yang dimiliki," kata dia. Dia melihat SE OJK itu sangat ketat. Satu rekening dana nasabah (RDN) hanya bisa memesan 10%, kendati punya banyak akun di sekuritas berbeda. Sebelumnya, OJK menginformasikan, batas pemesanan IPO pada penjatahan terpusat (pooling) adalah 10% dari nilai efek yang ditawarkan Jika tingkat pemesanan melebihi batas tersebut, pemesanan tidak akan diproses dan dikembalikan kepada calon investor untuk dilakukan penyesuaian kembali. Regulasi sebelumya tidak mengatur mengenai batas pemesanan maksimum. SEOJK yang baru mengubah struktur golongan penawaran umum, dari sebelumnya 4 golongan menjadi 5 golongan. Perubahan utama terdapat pada golongan penawaran umum dengan nilai efek sampai Rp 250 miliar, yang sebelumnya merupakan golongan 1, dengan minimum alokasi efek yang ditawarkan di atas 15% atau Rp, sekarang dipecah menjadi dua golongan dengan minimum alokasi efek untuk golongan terkecil adalah sebesar 20% atau Rp 10 miliar. Pemecahan golongan ini dilakukan untuk mengakomodasi penawaran umum dengan nilai efek yang lebih kecil, agar memiliki jumlah alokasi efek yang lebih besar. SEOJK itu juga mengatur jumlah minimum alokasi efek ketika terjadi kelebihan pemesanan (oversubscribed). Perubahan utama terdapat pada golongan 1 di regulasi baru, di mana alokasi minimum perlu disesuaikan ke kisaran 22,5-30% berdasarkan tingkat kelebihan pemesanan. Sebelumnya, alokasi minimum untuk golongan 1 perlu disesuaikan ke kisaran 17,5-25% berdasarkan tingkat kelebihan pemesanan. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Holding Perkebunan PTPN III[1] (Persero) melalui Sub Holding PTPN IV mendapat kepercayaan sebagai mitra pelatihan lapangan bagi Calon Pekerja Migran[2] Indonesia (PMI) sektor perkebunan. Kepercayaan diperoleh setelah BP3MI dan Balai Pelatihan Pertanian Lampung (BAPELTAN) menetapkan Kebun Rejosari, Regional VII, sebagai lokasi praktik lapangan untuk pelatihan budidaya sawit modern. Pelatihan yang digelar pada beberapa Waktu lalu ini diikuti ratusan peserta yang dipersiapkan bekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Materi pelatihan mencakup tahapan budidaya dari hulu hingga hilir, mulai dari perbenihan, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemupukan, hingga teknik panen dan pengelolaan hasil panen. Seluruh sesi dilakukan dalam bentuk praktik langsung agar peserta mengenal proses kerja sebenarnya di perkebunan sawit. Direktur Utama PTPN IV Jatmiko K. Santosa menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan mendukung penyiapan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. "Sektor perkebunan kelapa sawit terus membutuhkan tenaga kerja terampil. Melalui kerja sama ini, peserta memperoleh gambaran langsung mengenai standar kerja dan proses operasional di kebun sawit skala besar," ujar Jatmiko dalam keterangannya. Ia menambahkan bahwa penyediaan area kebun sebagai tempat praktik lapangan bertujuan memberi pengalaman nyata bagi peserta sebelum memasuki dunia kerja internasional. "Kami berharap pengetahuan dasar yang diperoleh di kebun PTPN IV dapat membantu peserta beradaptasi lebih cepat saat bertugas di negara tujuan," imbuhnya. Dalam kesempatan terpisah, SEVP Operation PTPN IV menjelaskan bahwa pelatihan disusun untuk memperkenalkan sistem kerja perkebunan yang mengedepankan keselamatan, efisiensi, dan ketelitian. "Para peserta diperkenalkan alur operasional, struktur kerja kebun, serta risiko-risiko yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan," ungkapnya. Widyaiswara BAPELTAN Lampung Suhadi Saptoyo mengapresiasi kolaborasi yang telah berjalan. Ia menilai praktik lapangan memberi nilai tambah bagi peserta, terutama karena sektor perkebunan di luar negeri sangat menekankan keterampilan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan. "Ilmu praktik menjadi bekal penting bagi calon PMI. Peserta bisa melihat langsung bagaimana pekerjaan dijalankan di lapangan, termasuk standar keselamatan dan cara kerja yang sesuai prosedur," ujarnya. BP3MI dan BAPELTAN menilai pelatihan ini relevan dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja perkebunan di Malaysia dan negara lain yang mengandalkan tenaga kerja asing di sektor kelapa sawit. Program pelatihan ini diharapkan membantu calon PMI beradaptasi dengan tuntutan industri sawit global. Dengan pendekatan berbasis praktik, peserta memperoleh pengalaman awal mengenai kondisi kerja di perkebunan skala besar sehingga dapat mempersiapkan diri sebelum berangkat ke negara tujuan. Kegiatan di Rejosari ditutup dengan sesi diskusi antara peserta dan instruktur lapangan, yang menjadi ruang bagi peserta untuk mengonfirmasi hal teknis, memahami budaya kerja, serta membangun kesiapan menghadapi tantangan kerja di luar negeri. Kolaborasi PTPN IV, BP3MI, dan BAPELTAN ini diharapkan dapat terus berlanjut untuk memastikan penyiapan SDM yang kompeten dan siap bersaing di sektor perkebunan internasional. (agt) References^ PTPN III (www.cnnindonesia.com)^ Pekerja Migran (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia[1] melapor ke Presiden RI Prabowo Subianto[2] terkait penanganan listrik[3] di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra. Ia menargetkan listrik di sejumlah daerah di Aceh dan Sumatra Utara pulih esok hari. "Tadi saya laporkan ke Bapak Presiden, Insya Allah besok malam listrik di Sumatera Utara, di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, kemudian Sibolga sudah menyala berangsur-angsur sudah mulai membaik," kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menjelaskan perkembangan pemulihan listrik di Aceh di mana, PLTG Arun dengan kapasitas 200 MW yang sebelumnya padam akibat jaringan Sutet rusak karena banjir sudah kembali beroperasi. "Insya Allah besok malam listrik sudah bisa jalan, paling lambat hari Sabtu," ucapnya. Lalu, Bahlil juga menyampaikan listrik di Tapanuli Tengah juga telah menyala meski belum sepenuhnya normal. "Kemudian kalau untuk Tapteng, itu sejak saya kemarin malam sudah mulai menyala, tapi belum maksimal. Jadi mungkin juga besok malam, paling lambat juga hari Sabtu sudah bisa. Sibolga kemarin sudah menyala dengan baik," ucap dia. Bencana banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. BNPB melaporkan jumlah korban meninggal dunia dalam bencana ini bertambah menjadi 836 orang hingga Kamis (4/12) sore. "Saya laporkan bahwa hingga sore ini untuk jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 836 jiwa," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers. Secara rinci, di Aceh dilaporkan ada 325 korban meninggal dunia, di Sumut tercatat 311 korban meninggal dunia dan di Sumbar ada 200 korban meninggal dunia. Sementara itu, untuk korban hilang di Aceh tercatat ada 170 orang, di Sumut ada 127 jiwa dan di Sumbar sebanyak 221 jiwa. ====[4] (mnf/sfr) References^ Bahlil Lahadalia (www.cnnindonesia.com)^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ listrik (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempercepat masa tunggu (waiting period) klaim asuransi bagi pemegang polis penderita penyakit kronis. Penyakit kronis tersebut mencakup diabetes, hipertensi (tekanan darah tinggi), penyakit jantung koroner, stroke, gagal ginjal kronis, dan kanker. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (KE PPDP) Ogi Prastomiyono mengatakan, ketentuan ini tertuang dalam Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan. Aturan ini diharap berlaku mulai 2026. Dalam aturan ini, waiting period untuk polis individu paling lama 30 hari kalender. Dengan kata lain, pemegang polis baru bisa merasakan manfaat asuransi 30 hari setelah membeli polis asuransi kesehatan. Dalam aturan baru ini, OJK juga mempercepat batas waktu tunggu bagi klaim penyakit kritis, kronis atau khusus. Ke depannya, polis asuransi penyakit kritis masa tunggunya menjadi 6 bulan, dari yang sebelumnya 12 bulan. "Kita memajukan bahwa ini perlu lebih cepat karena rata-rata produk itu 12 bulan. Jadi kalau itu 12 bulan masa tunggunya ya dia hanya membayar premium tapi tidak bisa memberikan manfaat. Jadi kita setelah diskusi lebih lanjut ya kita menetapkan 6 bulan sebagai masa tunggu untuk klaim yang penyakit kritis atau kronis," Ogi menegaskan, masa tunggu ini hanya akan berlaku untuk periode pertanggungan pertama. Artinya, jika polis diperpanjang, maka tidak lagi perlu masa tunggu lagi. Kemudian untuk asuransi kesehatan kumpulan, masa tunggunya mengacu pada perjanjian yang disepakati antara pemegang polis dengan perusahaan dimaksudnya. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK[1]) mewajibkan pemegang polis asuransi kesehatan[2] swasta untuk ikut menanggung biaya tertentu dari total pengajuan klaim maksimal 5 persen mulai 2026. Hal ini tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan yang akan menggantikan ketentuan dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 7 Tahun 2025. "Perusahaan asuransi dapat menawarkan produk dengan fitur risk sharing (co-payment) dengan kriteria, bahwa risiko yang ditanggung pemegang polis atau co-payment itu sebesar 5 persen dari total pengajuan klaim. Dengan batas maksimum untuk rawat jalan Rp300 ribu per pengajuan klaim dan rawat inap Rp3 juta per pengajuan klaim," ujar Ketua DK OJK Mahendra Siregar dalam Rapat Komisi XI DPR RI, Kamis (4/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kendati, sejumlah kebijakan yang ada di POJK lama akan tetap ada. Misalnya, perusahaan asuransi tetap wajib untuk menyediakan produk tanpa fitur risk sharing. "Perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi kesehatan wajib menawarkan produk tanpa risk sharing," katanya. Selain itu, OJK juga mengatur mengenai jumlah tertentu (deductible) tahunan sepanjang disepakati antara perusahaan dan pemegang polis. Deductible adalah biaya yang harus dibayar sendiri oleh pemegang polis terlebih dahulu sebelum manfaat asuransi mulai berlaku. "Dengan begitu, masyarakat tetap memiliki pilihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya," imbuhnya. Mahendra mengatakan alasan mengatur pembagian risiko (risk sharing) ini demi penguatan ekosistem asuransi kesehatan di Indonesia dan peningkatan kualitas kesehatan yang diterima masyarakat. "Prinsip ini dilakukan tidak dimaksudkan untuk memindahkan beban biaya kepada pemegang polis, tapi justru memastikan bahwa penggunaan layanan kesehatan berjalan tepat, terukur, dan tidak berlebihan sehingga berkelanjutan.," terangnya. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menekankan kebijakan pembagian risiko ini hanya berlaku untuk pemegang polis asuransi swasta. "Ini tidak berlaku untuk BPJS Kesehatan, ini hanya berlaku untuk asuransi komersial, asuransi swasta," kata Ogi. Lebih lanjut, Ogi mengatakan aturan asuransi baru ini akan berlaku mulai 1 Januari 2026. Saat ini, POJK tengah menunggu tandatangan dari Kementerian Hukum. "Kami berharap bahwa proses di Kementerian Hukum bisa berjalan cepat, harmonisasinya, tinggal menunggu hari-hari terakhir di Desember ini sehingga 1 Januari 2026 POJK-nya sudah efektif bisa dijalankan," terangnya. ====[3] (ldy/sfr) References^ OJK (www.cnnindonesia.com)^ asuransi kesehatan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Ajang Sutami Awards 2025 yang diinisiasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum turut menjadi momen resmi peluncuran strategi besar bertajuk "PU 608" yang disebut sebagai bentuk terjemahan praktis dari Asta Cita yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di hadapan ratusan tamu undangan Sutami Awards 2025, Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa PU 608 dirancang agar visi besar Presiden dapat dijalankan secara fokus, terukur, efektif, efisien, dan responsif terhadap kondisi lapangan. Strategi ini akan menjadi pedoman utama Kementerian PUPR dalam lima tahun ke depan dalam upaya pencapaian target nasional yang ambisius. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "PU 608 memiliki tiga indikator utama yang harus dicapai secara bersamaan," ujar Dody dalam sambutannya pada Malam Apresiasi Sutami Awards 2025, Senin (1/12) malam. Dody memaparkan, ketiga indikator dalam PU 608 adalah efisiensi investasi infrastruktur (i-Core) di bawah 6 persen; penuntasan kemiskinan ekstrem menuju 0 persen; serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan sebesar 8 persen. "Angka 608 ini bukan slogan kosong. Ini menjadi alat ukur kami sehari-hari agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan dampak maksimal bagi rakyat," ujar Dody. Menurutnya, Asta Cita dari Presiden Prabowo memberikan arah yang jelas, yakni memperkuat layanan dasar, meningkatkan ketahanan pangan dan air, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta memastikan pembangunan dirasakan merata oleh seluruh rakyat Indonesia. "Kementerian PUPR menerjemahkan arahan itu menjadi program-program infrastruktur yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari bendungan, irigasi, jalan, jembatan, hingga rumah layak huni," tambah Dody. Di tengah tantangan iklim dan bencana yang semakin kompleks, Presiden memberikan dua prioritas utama kepada Menteri PU dan jajarannya, yaitu keselamatan warga dan kecepatan respons. Hal tersebut langsung dijalankan Dody melalui kunjungan ke wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara (Sumut) beberapa hari lalu. Saat itu, Dody sengaja memilih jalur darat dari Bandara Sibolga menuju Tapanuli Tengah untuk melihat kondisi riil di lapangan. "Saya melihat sendiri masyarakat masih memasak dengan kayu bakar dan mencuci di pinggir jalan karena sumber air bersih tertutup lumpur. Kondisinya mirip pasca-tsunami Aceh dulu. Ini mengingatkan kami bahwa infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, tapi soal nyawa dan martabat rakyat," tuturnya. PU 608 ditegaskan Dody menjadi jawaban konkret Kementerian PUPR dalam menghadapi tantangan tersebut, melalui membangun infrastruktur yang lebih cepat, lebih hemat, dan mengentaskan kemiskinan secara langsung. Untuk itu, Kementerian PU menyatakan akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah, TNI/Polri, BNPB, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mewujudkan Indonesia Maju "Dengan PU 608, kami tidak lagi bekerja business as usual. Setiap program harus berkontribusi nyata pada tiga angka itu: efisiensi di bawah 6 persen, kemiskinan ekstrem nol persen, dan pertumbuhan ekonomi 8 persen," pungkas Dody. Untuk diketahui, malam Anugerah Sutami Awards 2025 diselenggarakan sebagai bagian dari Hari Bakti ke-80 Kementerian PU yang mengusung tema 'Infrastruktur Berkeadilan, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju'. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada berbagai pihak yang telah menunjukkan kinerja terbaik dan kontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional. (rea/rir) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto [1]memastikan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM[2]) di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang terdampak bencana akan mendapatkan relaksasi kredit[3] secara otomatis sesuai regulasi yang berlaku. Pemerintah, sambung Airlangga, menyiapkan skema keringanan yang mencakup restrukturisasi hingga penghapusan kredit macet bagi debitur di wilayah terdampak. "Ya, nanti kan kita sudah memberikan relaksasi untuk UMKM. Regulasinya sudah ada dan itu bisa berlaku otomatis," ujar Airlangga di Gandaria City, Jakarta Selatan, Kamis (4/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menambahkan opsi penghapusan kredit macet juga termasuk dalam skema yang dapat diakses oleh debitur di wilayah terdampak. "Iya tentu, restrukturisasi dan penghapusan kredit macet," tambahnya. Terkait kemungkinan penyaluran santunan dalam jumlah besar seperti di Thailand, Airlangga menyampaikan hal tersebut masih akan dilihat lebih lanjut. Ia juga menyebut perkembangan ekonomi di tiga provinsi itu masih harus dipantau untuk mengetahui potensi penurunan pertumbuhan. "Kita lihat perkembangan ke depan," ujar Airlangga. Keterangan Airlangga sejalan dengan langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tengah mengkaji pemberlakuan restrukturisasi kredit bagi UMKM terdampak banjir dan longsor. OJK saat ini masih menghimpun data dan menilai kemungkinan implementasi kebijakan melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2022. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan aturan tersebut memuat berbagai opsi keringanan yang dapat diberikan perbankan dan perusahaan pembiayaan. "Di dalam POJK 19 Tahun 2022 sendiri ada berbagai kebijakan yang bisa diberikan dan tentu dilaksanakan oleh perbankan terkait atau industri pembiayaan multifinance. Nanti kami akan lihat secara lengkapnya," ujarnya, Rabu (3/12), melansir detikfinance. Ia menambahkan lembaga keuangan wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan setelah kajian selesai. "Kami sedang melaksanakan proses asesmen ini, kami sudah dapat angka-angka, tapi baru sementara. Nanti kami matangkan dulu deh untuk bisa dilaporkan lebih lengkap daripada separuh-separuh," tutur Mahendra. Bencana banjir bandang dan sejumlah kejadian tanah longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat cuaca ekstrem. OJK memiliki kerangka aturan melalui POJK 19/2022 untuk menetapkan perlakuan khusus bagi lembaga jasa keuangan di daerah bencana. Penetapan wilayah terdampak dilakukan dengan mempertimbangkan tujuh aspek mulai dari luas wilayah, korban jiwa, kerugian materiil, hingga persentase kredit debitur terdampak dalam sektor terkait. ====[4] (del/sfr) References^ Airlangga Hartarto (www.cnnindonesia.com)^ UMKM (www.cnnindonesia.com)^ kredit (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) telah menyalurkan Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp1,3 triliun hingga 30 November 2025. Angka itu tercapai dalam kurun waktu satu bulan lebih, yakni sejak 24 Oktober 2025 setelah KPP diluncurkan. Secara nasional, data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menunjukkan, sebanyak sembilan bank penyalur KPP membukukan total penyaluran sebesar Rp2,09 triliun hingga akhir November 2025, yang terdiri dari kredit sisi supply (pasokan) sebesar Rp1,94 triliun dan sisi demand (permintaan) sebesar Rp149,69 miliar. Dari pencapaian tersebut, BTN menguasai lebih dari 61% penyaluran nasional. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, dominasi pihaknya dalam menyalurkan kredit KPP ditopang oleh kebutuhan untuk pembiayaan yang meningkat dari para pelaku usaha sektor properti sekaligus pengalaman BTN yang panjang dalam mengembangkan ekosistem perumahan selama 75 tahun dan bermitra dengan lebih dari 7.000 developer. "BTN selama ini dikenal sebagai pemain utama untuk pembiayaan kepemilikan rumah melalui program pemerintah, sehingga menjadi rujukan bagi masyarakat terutama pengusaha sektor perumahan ketika mereka membutuhkan dukungan pembiayaan. Kredit Program Perumahan menjadi solusi yang menarik bagi pelaku usaha sektor perumahan termasuk untuk skala UMKM, dan BTN memiliki expertise di bidang ini," ujar Nixon dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (4/12/2025). Nixon menyebut para pelaku usaha perumahan terutama developer menunjukkan minat yang tinggi terhadap kredit KPP sisi supply. Data Kementerian PKP menunjukkan, dari total penyaluran KPP sebesar Rp2,09 triliun secara nasional hingga akhir November 2025, sebanyak Rp1,44 triliun disalurkan untuk para pengembang perumahan di sisi supply, tertinggi di antara sektor-sektor lainnya. "Ini juga sesuai dengan pengamatan kami bahwa para debitur BTN yang wiraswasta seperti developer dan kontraktor membutuhkan skema kredit menarik untuk memperluas proyek mereka, atau misalnya pengusaha bahan bangunan menambah kapasitas stok mereka. Dengan potensi yang tinggi ini, kami yakin KPP akan menjadi mesin baru bagi BTN ke depan," ujarnya. BTN juga telah melakukan sosialisasi KPP di beberapa daerah dan melihat minat yang tinggi karena kebutuhan terhadap perumahan meningkat sejalan dengan perekonomian lokal yang juga bertumbuh di berbagai daerah tersebut. Sebagai contoh, wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara dan Sumatera masih menjadi kontributor terbesar untuk kredit KPP BTN sisi supply, dengan jumlah debitur masing-masing mencapai lebih dari 100. "Sejumlah daerah seperti pulau Jawa dan Sumatera masih sangat potensial untuk penyaluran KPP karena ekonominya terus bertumbuh. Dengan adanya aktivitas ekonomi, semakin banyak keluarga baru yang membutuhkan rumah, sehingga para developer dan kontraktor membutuhkan pendanaan untuk mengembangkan proyek mereka. BTN membantu para pelaku usaha ini agar mereka dapat membangun hunian yang layak dan memenuhi kebutuhan tersebut," tutur Nixon. Nixon mengakui, KPP akan menjadi salah satu andalan BTN pada 2026 karena pemerintah telah mengalokasikan Rp130 triliun untuk program ini. Selain itu, semakin banyak nasabah wirausaha di BTN yang menunjukkan ketertarikan terhadap KPP. Untuk itu, kata Nixon, BTN juga mendorong bagi nasabah wirausaha yang sebelumnya telah memiliki KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mengajukan top up kredit guna mendukung usahanya dengan fasilitas KPP. "Kami berharap para nasabah wiraswasta yang sebelumnya merupakan debitur KPR FLPP dapat mengajukan top up dengan fasilitas KPP. Jika mereka ada kebutuhan renovasi atau menambah kamar untuk rumah sekaligus tempat usaha mereka, kami akan bantu mekanisme top up-nya," ungkapnya. Pemerintah sebelumnya meluncurkan Kredit Program Perumahan pada 21 Oktober 2025, dengan dasar hukum Peraturan Menteri Koordinasi Perekonomian (Permenko) No. 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Perumahan, dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kriteria Penerima dan Ekosistem Kredit Program Perumahan. Sebagai gambaran, kredit KPP sisi supply ditujukan untuk pelaku usaha perumahan seperti developer, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan yang membutuhkan pembiayaan modal kerja atau investasi pembangunan rumah. Sementara itu, KPP sisi demand ditujukan untuk UMKM individu atau badan usaha yang membutuhkan kredit untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah guna mendukung kegiatan usahanya. Pemerintah mematok plafon KPP sisi supply di atas Rp500 juta hingga Rp5 miliar per debitur, dan dapat ditingkatkan plafonnya hingga Rp20 miliar. Suku bunga sisi supply ditawarkan ke masyarakat dengan rate 5,99%, dengan tenor hingga 4 tahun untuk kredit modal kerja dan hingga 5 tahun untuk kredit investasi, yang dapat diperpanjang hingga 7 tahun. Sedangkan KPP sisi demand memiliki plafon maksimal Rp500 juta, sesuai dengan segmen dan tujuan peruntukkannya yaitu UMKM yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli, membangun, atau merenovasi tempat tinggal yang seringkali menjadi tempat usaha mereka. Bunga untuk kredit KPP sisi demand ditetapkan 6% efektif per tahun dan tetap (fixed) selama 5 tahun, dengan tenor tersedia hingga 20 tahun. "Adanya subsidi bunga dari pemerintah dan level bunga yang lebih rendah dari rata-rata bunga kredit konstruksi menjadikan kredit program perumahan ini sangat menarik di mata pelaku usaha," ujar Nixon. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber