bot

Jakarta, CNBC Indonesia - Salah satu trivia paling legendaris tentang Presiden RI pertama, Soekarno, adalah kepemilikan emasnya seberat 57 ton di salah satu bank Swiss. Kabar ini tersebar luas dari mulut-ke-mulut secara turun-temurun. Bahkan, ada cerita menarik yang beredar bahwa emas tersebut sempat dipinjam oleh Presiden Amerika Serikat (AS), John F. Kennedy, pada tahun 1963 untuk membiayai pembangunan di negaranya. Pertanyaannya, apakah informasi ini akurat atau hanya dongeng. Berdasarkan catatan sejarah yang ada, tampaknya Soekarno tidak memiliki harta sebanyak itu. Fakta sejarah memaparkan bahwa selama menjadi Presiden Soekarno hidup kesulitan. Hal ini diungkap oleh Soekarno sendiri dalam wawancaranya kepada jurnalis AS, Cindy Adams. Soekarno menyebut kalau gajinya selama jadi presiden hanya US$220. Dia pun tidak memiliki rumah dan tanah. Karenanya, wajar apabila dia hidup dari istana ke istana yang dimiliki negara. Bahkan, tutur Soekarno, dia pernah dibelikan piyama oleh duta besar saat kunjungan ke luar negeri. Duta besar itu merasa kasihan karena Sukarno memakai baju tidur yang sudah robek. "Adakah Kepala Negara yang melarat seperti aku dan sering meminjam-minjam dari ajudannya?" kata Sukarno kepada Cindy Adams dalam Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia (1964). Masih mengutip wawancara dengan Cindy Adams, saking miskinnya, Soekarno bahkan pernah hampir diberi gedung secara patungan oleh rakyat. Namun, dia menolak dengan alasan tidak ingin merepotkan. Pernyataan Keluarga Soekarno Pernyataan Soekarno dalam wawancara dengan Cindy tersebut dibenarkan oleh putra pertamanya, Guntur Soekarnoputra. Dalam kolom opini di Media Indonesia yang diterbitkan 26 September 2020, Guntur menyebut Soekarno tak memiliki banyak uang sejak sebelum hingga menjadi Presiden RI. Ia juga mengungkap ayahnya kerap meminjam uang kepada sahabatnya sejak zaman pergerakan, salah satunya Agoes Moesin Dasaad. "Sebagai presiden, Bung Karno adalah presiden yang paling miskin di dunia ini. Ia tidak punya tanah, tidak punya rumah, apalagi logam-logam mulia seperti yang digembar-gemborkan orang selama ini," kata Guntur. Guntur juga sempat membantah dengan gamblang soal kepemilikan emas tersebut. Ia mengatakan cerita tersebut tidak masuk logika. "Sekarang katanya emasnya berton-ton. Pikir saja, kalau emas berton-ton disimpan di bank di Swiss, yang saya sendiri pernah ke sana, itu ruang penyimpanan uang di Swiss enggak akan muat diisi emas segitu banyak. Jadi saya pikir ini bohong semua ini," kata Guntur. Sejarawan Indonesia, Ong Hok Ham, juga membantah rumor harta segunung Soekarno. Lewat tulisan Kuasa dan Negara (1983), Ong mematahkan cerita itu dan memberi fakta sejarah sesungguhnya. Salah satunya terkait cerita Soekarno mewarisi kekayaan kerajaan Mataram Islam. Kata Ong, tidak mungkin ada seseorang mewarisi harta dari kerajaan kuno. Apalagi mewariskan batangan emas. Masalahnya, harta kerajaan kuno tidak sebesar yang dibayangkan. Apalagi saat itu Mataram Islam disebut masih punya utang kepada VOC. Ong juga menyebut kalau kisah harta Soekarno sebenarnya bisa dipatahkan dengan argumen sederhana: jika punya emas, seharusnya Soekarno tidak melarat hingga akhir hayatnya. Ini artinya cerita harta karun emas batangan Presiden pertama Indonesia yang selama ini dipercaya tidak benar. Semoga informasi ini bisa meluruskan anggapan khalayak terkait legenda emas 57 ton Soekarno. (fab/fab) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso[1] menargetkan ekspor [2]Indonesia ke negara Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) meningkat hingga dua kali lipat setelah perjanjian dagang[3] Indonesia dengan Rusia dkk itu rampung. Saat ini, pembahasan teknis pakta dagang tersebut telah memasuki tahap akhir. "Pekan depan kan ada EAEU Summit ya mudah-mudahan nanti bisa tapi pada prinsipnya sudah selesai, jadi terima kasih apresiasi yang tinggi ke EAEU, sudah menyelesaikan semua EAEU dan Pak Johni (Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kemendag) sering komunikasi, tadi pagi juga komunikasi," ujar Budi di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (12/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Budi menjelaskan nilai perdagangan Indonesia dengan kawasan Eurasia saat ini belum mencerminkan potensi sebenarnya. "Nah, total ekspor kita kan baru US$4,1 miliar tetapi potensi kita tuh besar masuk kesana," terangnya. Menurut Budi, tarif dalam kerja sama EAEU memang belum menjadi 0 persen dan akan diturunkan secara bertahap, namun mekanisme tersebut dinilai tetap memberi keuntungan bagi Indonesia karena pasar di kawasan tersebut besar. Budi juga menyebutkan Indonesia selama ini mengimpor sejumlah barang modal dari negara-negara EAEU, termasuk gandum dan pupuk, sementara komoditas Indonesia yang berpotensi tumbuh di pasar Eurasia mencakup minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan tekstil yang dinilainya memiliki pasar sangat besar. "Pasar kita di sana cukup besar dan kita juga impor barang-barang modal, kan di sana gandum terus fertilizer yang untuk pupuk. Nah, dia juga senang dan kita potensi CPO, kemudian tekstil, tekstil itu pasarnya besar sekali," jelasnya. Budi sebelumnya memastikan Indonesia siap menandatangani Kesepakatan Perdagangan Bebas Indonesia-Uni Ekonomi Eurasia (I-EAEU FTA) dalam waktu dekat. Pemerintah masih menyelaraskan waktu penandatanganan, dengan target paling cepat pada 20-21 Desember 2025 di EAEU Summit, St Petersburg, Rusia. Seluruh negara anggota EAEU kini sedang menyelesaikan prosedur internal masing-masing menjelang finalisasi. Penandatanganan ditargetkan dilakukan pada tingkat menteri perdagangan di hadapan para kepala negara. Pada 2024, nilai perdagangan Indonesia dengan EAEU tercatat US$4,1 miliar. Ekspor Indonesia mencapai US$1,5 miliar, tumbuh 36 persen dibanding tahun sebelumnya, sementara impor berada di angka US$2,4 miliar, turun 4 persen secara tahunan. ====[4] (del/sfr) References^ Budi Santoso (www.cnnindonesia.com)^ ekspor (www.cnnindonesia.com)^ perjanjian dagang (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Makassar, CNN Indonesia -- Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel[1]) diperkirakan mengalami kekurangan sejumlah komoditas pangan strategis, terutama cabai rawit[2] dan bawang putih[3] menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). "Pangan strategis yang kosong seperti cabai dan bawang putih memang jadi perhatian. Permintaan pasti meningkat jelang Nataru," ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel M Ilyas saat dikonfirmasi, Jumat (12/12). Menurut data neraca pangan Desember, sambung Ilyas, Sulsel mengalami defisit cabai rawit hingga 519 ton dan bawang putih tercatat defisit 669 ton. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Untuk neraca neraca cabai rawit ya, memang kita minus ya. Minus 519 ton di Sulsel itu. Jadi, ketahanannya itu memang kita jadi minus 6 hari gitu loh. Jadi, stoknya memang kurang ya. Kemudian itu sama dengan bawang putih. Bawang putih juga begitu," ungkapnya. Ilyas menyebutkan, berdasarkan neraca pangan yang dimiliki dari 24 kabupaten kota, stok bawang putih memang rendah pada Oktober lalu. "Bawang bawang putih itu bulan Oktober lalu memang rendah, tapi sekarang sudah mulai bukan rendah ya, minus juga. Jadi, minus 16 hari ya neracanya. Tapi itu kita kekurangan kurang lebih 669 ton di Sulsel," tuturnya. Sementara sejumlah daerah sentra seperti Kabupaten Jeneponto masih memiliki stok panen cabai yang diperkirakan bisa menambah pasokan. Namun beberapa wilayah lain justru mengalami kekurangan. "Cabai itu di Jeneponto masih ada, sekitar 2 hingga 2,5 ton. Tapi di daerah seperti Sidrap dan Tana Toraja memang lagi kurang. Di Toraja ada alternatif cabai katokkon," jelasnya. Menurut Ilyas faktor musim dan cuaca juga mempengaruhi produksi cabai rawit. Petani umumnya telah mempercepat panen sejak September untuk menghindari kerusakan tanaman akibat hujan. "Petani tahu kalau musim hujan pasti rusak. Jadi mereka panen lebih awal. Stok yang masih tinggi sekarang itu ada di Jeneponto, sekitar 2.000 hingga 2.500 ton," jelasnya. Ilyas mengatakan pemerintah provinsi telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi, termasuk penyediaan distribusi, gerakan pangan murah, serta optimalisasi pendistribusian komoditas antar wilayah kabupaten/kota. "Untuk Nataru ini, kita sudah rapat. Yang kita lakukan adalah penyediaan distribusi, gerakan pangan murah, dan upaya mendistribusikan pangan antarwilayah. Data neraca pangan menjadi pegangan bagi kabupaten/kota untuk mengambil langkah yang solutif," pungkasnya. ====[4] (mir/sfr) References^ Sulsel (www.cnnindonesia.com)^ cabai rawit (www.cnnindonesia.com)^ bawang putih (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN[1]) menawarkan alat canggih seharga Rp700 juta-Rp900 juta kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai[2] (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kepala BRIN Arif Satria menjelaskan hal tersebut ketika diundang Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam peresmian alat pemindai peti kemas (X-Ray). Ia menyebut BRIN juga siap jika diminta Purbaya memproduksi alat canggih serupa. Alat milik BRIN yang saat ini beredar adalah Radiation Portal Monitor (RPM). Arif menegaskan kecanggihannya sudah teruji ketika mendeteksi Cesium-137 yang berada di sekitar Kawasan Industri Modern (KIM) Cikande, Kabupaten Serang, Banten. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kalau impor itu kan Rp1,6 (miliar) ya. Kalau produksi BRIN sendiri sekitar Rp700-an (juta), separuhnya," ujar Arif ditemui usai Peresmian Alat Pemindai Peti Kemas di Terminal 3 dan Terminal Mustika Alam Sari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12). "Kita bisa sekitar Rp700-an (juta), Rp800-an (juta), Rp900-an (juta) lah yang BRIN produksi. Tapi enggak tahu, kan nanti bermitra dengan swasta. Mungkin bisa saja kalau produksi massal bisa lebih murah lagi," jelasnya. Ia menuturkan BRIN saat ini baru memproduksi satu per satu alat pemindai tersebut, sesuai pesanan. Produksi RPM sendiri telah dilakukan sejak 2017. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ingin BRIN memberikan diskon dari harga semula Rp700 juta-Rp900 juta. Ia mau harganya 25 persen dari harga internasional. Purbaya menegaskan pihaknya membutuhkan X-Ray canggih itu untuk ditempatkan di seluruh pelabuhan Indonesia. "Dengan harga yang murah dari BRIN saya pikir kita bisa lengkapi semua, seluruh pelabuhan di Indonesia. Bisa enggak 25 persen harganya dari harga dunia? Diskon 50 persen lagi berarti, ya nanti kita bicarakan," ujar Purbaya kepada Arif sambil tertawa. Menurut Purbaya, kehadiran X-Ray atau alat pemindai baru itu sanggup mendeteksi bahan nuklir serta zat radioaktif dalam kontainer. Pemeriksaan barang ekspor-impor bahkan diklaim bisa dilakukan secara cepat dan akurat tanpa membuka peti kemas. ====[3] (skt/sfr) References^ BRIN (www.cnnindonesia.com)^ Bea dan Cukai (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menerapkan non-cancellation period pada sesi pre-opening dan pre-closing bursa. Aturan ini akan diharapkan bisa mengantisipasi perilaku spoofing investor. Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 1 Bursa Efek Indonesia Firza Rizqi Putra mengatakan, periode non-cancellation ini akan berlangsung pada pukul 08:56-08:57:59. Sementara itu, sesi pra-penutupan berlangsung pada 15:56-16:01:59. Di pukul tersebut, investor tidak dapat membatalkan atau mengubah open order. Meski demikian, pemegang saham masih bisa melakukan order baru selama harga tersebut. Dengan adanya non-cancellation period, seluruh harga dan order menjadi firm ketika mendekati proses matching di akhir sesi. Kondisi ini membuat indicative price menjadi lebih valid dan minim distorsi. Hal ini berhubungan dengan penentuan Indicative Equilibrium Price (IEP). IEP menggambarkan harga yang paling mungkin menjadi harga pembukaan atau penutupan berdasarkan seluruh order beli dan jual yang masuk, sebelum pasar benar-benar melakukan matching. "Kalau tidak ada mekanisme non-cancellation period maka ada masih ada potensi spoofing yaitu misalnya ada investor yang memasukkan order yang jumlah besar yang seolah-olah indikatif price ini menjadi naik ataupun menjadi turun tetapi masih ada potensi dia withdraw di akhir sesi pre-opening sehingga harga indikatif price-nya menjadi berubah atau pun menjadi tidak valid," kata Firza dalam edukasi wartawan pasar modal, Jumat, (12/12/2025). Langkah tersebut sekaligus meningkatkan kenyamanan serta kepercayaan investor dalam bertransaksi pada harga yang dianggap lebih mencerminkan kondisi pasar sebenarnya. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom[1]) melakukan perombakan minor pada jajaran komisaris[2] dan direksi[3]. Hal itu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan pada hari ini, Jumat (12/12). Dilansir Detik[4], di jajaran komisaris, posisi Yohanes Surya kursi komisaris independen digantikan oleh Rofikoh Rokhim. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Untuk direksi, pemegang saham menunjuk Budi Satria Dharma Purba menggantikan Honesti Basyir untuk jabatan direktur wholesale & international service. Berikut susunan terbaru Dewan Komisaris dan Direksi Telkom berdasarkan hasil RUPSLB hari ini: Dewan KomisarisKomisaris Utama : Angga Raka Prabowo Komisaris : Rionald Silaban Komisaris : Rizal Mallarangeng Komisaris : Ossy Darmawan Komisaris : Silmy Karim Komisaris Independen : Deswandhy Agusman Komisaris Independen : Ira Noviarti Komisaris Independen : Rofkoh Rokhim Dewan DireksiDirektur Utama : Dian Siswarini Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Arthur Angelo Syailendra Direktur Human Capital Management : Willy Saelan Direktur Wholesale & International Service : Budi Satria Dharma Purba Direktur Enterprise & Business Service : Veranita Yosephine Direktur Strategic Business Development & Portofolio : Seno Soemadji Direktur Network : Nanang Hendarno Direktur IT Digital : Faizal Rochmad Djoemadi Direktur Legal & Compliance : Andy Kelana ====[5] (sfr) References^ Telkom (www.cnnindonesia.com)^ komisaris (www.cnnindonesia.com)^ direksi (www.cnnindonesia.com)^ Detik (inet.detik.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] mengaku perlu Rp45 miliar untuk mengembangkan sistem teknologi informasi (IT) canggih Direktorat Jenderal Bea dan Cukai[2] (DJBC) demi mencegah penyelundupan[3]. "Saya ingin adanya perubahan. Dulu urusan Bea Cukai bikin deg-degan, sekarang yang deg-degan justru oknum penyelundup," ujar Purbaya dalam Peresmian Alat Pemindai Peti Kemas di Terminal 3 dan Terminal Mustika Alam Sari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12). Upaya perubahan Bea Cukai dilakukan melalui implementasi alat pemindai peti kemas alias X-Ray serta dua inovasi digital, yaitu Self Service Report Mobile (SSR-Mobile) dan Trade AI. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Purbaya menjelaskan X-Ray baru sanggup mendeteksi bahan nuklir serta zat radioaktif dalam kontainer. Bahkan, pemeriksaan diklaim bisa dilakukan secara cepat dan akurat tanpa membuka peti kemas. Sang Bendahara Negara mengakui teknologi itu belum betul-betul siap untuk diterapkan di seluruh Indonesia, terlebih dananya masih dari internal. Purbaya mengatakan uji coba juga baru dilakukan pada 145 pemberitahuan impor barang (PIB). "Untuk ke depan, untuk pengembangan lebih dalam lagi, supaya lebih canggih di seluruh Indonesia kita perkirakan kita perlu investasi sekitar Rp45 miliar lagi untuk mengembangkan sistem IT-nya," jelasnya. "Kemarin kita sudah ngecek 145 PIB, dari situ dicek dengan cepat dapat tambahan, kalau di AI-nya besar, mungkin lebih dari sekian miliar. Tapi ketika double check lagi di lapangan segala macam, kita dapat Rp1,2 miliar tambahan," imbuh Purbaya. Dirinya menyebut potensi pendapatan dari alat pemindai tersebut bakal menguntungkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di masa mendatang. ====[4] (skt/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ Bea dan Cukai (www.cnnindonesia.com)^ penyelundupan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. kembali mengubah jajaran dewan direksi dan komisaris perusahaan. Budi Satria Dharma Purba ditetapkan sebagai direktur baru bersama Rofikoh Rokhim sebagai komisaris independen. Budi Satria menggantikan posisi Honesti Basyir sebagai Direktur Wholesale & International Services Telkom. Sebelum diangkat sebagai direktur di Telkom, Budi Satria adalah Direktur Utama di Telin, anak usaha Telkom yang mengelola bisnis internasional. Adapun Rofikoh Rokhim menggantikan posisi Yohannes Surya yang mengundurkan diri. Rofikoh adalah guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI yang sempat mengisi posisi komisaris di di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Perubahan susunan dewan direksi dan komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Telkom yang dilaksanakan pada Jumat (12/12/2025) hari ini. Berikut Susunan Jajaran Komisaris dan Direksi Telkom Terbaru: Komisaris Komisaris Utama : Angga Raka Prabowo Komisaris : Rionald Silaban Komisaris : Rizal Mallarangeng Komisaris : Ossy Darmawan Komisaris : Silmy Karim Komisaris Independen : Deswandhy Agusman Komisaris Independen : Ira Noviarti Komisaris Independen : Rofkoh Rokhim Direksi Direktur Utama : Dian Siswarini Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Arthur Angelo Syailendra Direktur Human Capital Management : Willy Saelan Direktur Wholesale & International Service : Budi Satria Dharma Purba Direktur Enterprise & Business Service : Veranita Yosephine Direktur Strategic Business Development & Portofolio : Seno Soemadji Direktur Network : Nanang Hendarno Direktur IT Digital : Faizal Rochmad Djoemadi Direktur Legal & Compliance : Andy Kelana (dem/dem) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Solo, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan[1] mewanti-wanti pelaku usaha mengantisipasi pecahnya gelembung (bubble) industri kecerdasan buatan[2] (artificial intelligence/AI) yang akan mengganggu ekonomi. Kondisi bubble terjadi ketika pesatnya pertumbuhan permintaan dan ekspektasi penggunaannya tak sebanding dengan kinerja dan nilai aslinya. "Kita akan lihat bagaimana AI bubble di Amerika. ini kita harus hati-hati," ujar Luhut di acara Solo Investment Forum di Solo, Jumat (12/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Investasi global di bidang AI sendiri meroket selama satu dekade terakhir. Menurut studi dari Human-Centered Artificial Intelligence (HAI) Stanford University, investasi dari korporasi untuk pengembangan AI mencapai US$252,3 miliar pada 2024 lalu. Sejumlah perusahaan seperti Microsoft, dan Oracle pun menggelontorkan dana US$35 miliar untuk infrastruktur AI hingga September 2025. "Ini juga berbahaya, sangat berbahaya. Kalau sampai ini pecah, itu akan berdampak ekonomi luas," ujarnya. Mantan menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi (menkomarves) itu pun mengimbau agar semua pelaku ekonomi mengambil ancang-ancang menghadapi pecahnya bubble AI tersebut. Menurut Luhut, dampak pecahnya gelembung AI di Amerika akan berdampak luas. "Kalau ini terjadi, itu badainya akan bisa menyapu ke seluruh dunia. Jadi, ketahanan kita sendiri kita harus siapkan," kata dia. Lebih lanjut, Luhut mengajak pelaku ekonomi untuk berinvestasi di sektor-sektor riil. Menurutnya, sektor riil lebih mudah diakses oleh para investor di tanah air. "Bapak, Ibu investasi yang saya sebut tadi lah. Pertanian, tenaga kerja, tadi sepatu, footwear, garmen. Ya, ini semua yang menurut saya sangat mudah untuk dilakukan," kata dia. Terlepas dari itu, Luhut tetap melihat manfaat dari perkembangan AI. Ia bahkan menyarankan pelaku usaha tetap memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. "Jangan lupa, AI ini kan dibuat karena efisiensi dengan AI ini luar biasa," ujarnya. ====[3] (syd/sfr) References^ Luhut Binsar Pandjaitan (www.cnnindonesia.com)^ kecerdasan buatan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan, Exchange Traded Fund (ETF) Emas atau ETF Emas dapat mulai diperdagangkan di tahun depan. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Inarno Djajadi mengatakan, saat ini rancangan Peraturan OJK terkait ETF Emas berada pada tahap finalisasi di internal OJK. Selanjutnya, setelah finalisasi internal rampung, rancangan tersebut akan melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum sebelum ditetapkan dan diundangkan. Inarno mengatakan, OJK tetap menargetkan agar POJK ETF Emas dapat ditetapkan, dengan mempertimbangkan kesiapan proses harmonisasi dan pengundangan. "Apabila terdapat penyesuaian waktu, produk ini diperkirakan dapat mulai diimplementasikan pada semester I tahun 2026 setelah regulasi diterbitkan," ujarnya dalam keterangan resminya, Jumat (12/12). Inarno menjabarkan, POJK ETF Emas disusun secara komprehensif untuk mengatur seluruh ekosistem produk, mencakup aspek perizinan, penerbitan, pengelolaan, ketersediaan emas fisik, mekanisme penyimpanan, serta peran sponsor dan dealer partisipan guna mendukung likuiditas pasar. "Saat ini belum terdapat ketentuan insentif khusus dalam POJK ini, namun OJK berharap ETF Emas dapat memperluas pilihan instrumen investasi berbasis komoditas yang transparan, terstandar, dan aman bagi investor," imbuhnya. OJK mendorong pengembangan reksa dana dan ETF berbasis indeks melalui berbagai upaya, antara lain penguatan peran pelaku industri, peningkatan literasi investor guna memperdalam pasar dan memperluas pilihan investasi yang efisien dan transparan, dan mendorong likuiditas pasar. "Instrumen berbasis indeks tetap memiliki prospek yang baik sebagai sarana diversifikasi jangka menengah dan panjang, dengan kinerja saham berkapitalisasi besar sebagai salah satu faktor pendukung, namun prospeknya tetap bergantung pada konsistensi indeks acuan dan kepercayaan investor," pungkasnya. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong diskusi dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait penyesuaian perhitungan free float. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan, OJK bersama Bursa Efek Indonesia dan KSEI terus melakukan komunikasi dan diskusi dengan penyedia indeks global, termasuk MSCI, terkait aspek metodologi dan dinamika pasar domestik. "Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi dan kebijakan pasar modal Indonesia dapat dipahami secara komprehensif, sekaligus tetap menjaga prinsip transparansi, tata kelola, dan perlindungan investor. OJK akan terus mendukung penguatan kualitas pasar modal Indonesia agar tetap kredibel dan kompetitif ditingkat global," ungkap Inarno dalam jawaban tertulis, dikutip Jumat, (12/12/2025). Sebelumnya, Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan pihaknya tidak dapat mengintervensi kebijakan internal MSCI karena aturan tersebut merupakan kewenangan mereka sebagai lembaga independen. "Terkait dengan penentuan yang masuk indeks MSCI, tentu saja kewenangan mereka. Ya bursa tidak bisa ikut campur untuk pengaturan itu," ujarnya dalam konferensi pers Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2025 secara virtual, Rabu (29/10/2025). Namun, Iman ingin memastikan aturan tersebut juga berlaku di bursa-bursa negara lain, bukan hanya Indonesia saja. "Kita ingin kesetaraan bahwa apa yang dilakukan oleh MSCI juga diperlakukan ke (bursa) semuanya. Kedua, data KSEI apa yang dibutuhkan oleh MSCI," ungkapnya. Selanjutnya, dalam waktu dekat, BEI akan mengadakan pertemuan dengan MSCI dan mencari tahu terkait hal yang dapat membantu MSCI perihal kebutuhan data emiten. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] menilai masih terlalu dini bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini [2]untuk membahas nasib PNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai[3] (DJBC). "Masih terlalu dini untuk ngomong dengan Menpan RB (Rini) tentang pembekuan pegawai. Masih belum ke sana langkahnya," ucap Purbaya selepas Peresmian Alat Pemindai Peti Kemas di Terminal 3 dan Terminal Mustika Alam Sari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12). Ia menegaskan langkah yang akan ditempuh dalam satu tahun ke depan adalah perbaikan Bea Cukai. Purbaya ingin menerapkan teknologi yang canggih dan melatih para pegawai direktorat tersebut. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menurutnya, sudah mulai terlihat keseriusan niat memperbaiki diri di internal Bea Cukai. Hal itu terlihat dari peluncuran alat pemindai peti kemas (X-Ray) serta inovasi digital bernama Self Service Report Mobile (SSR-Mobile) dan Trade AI. Penggunaan alat pemindai, menurut Purbaya, bisa memperkuat transparansi dan keamanan arus barang hingga menutup celah kecurangan. Di lain sisi, kecanggihan Trade AI juga diklaim sanggup mencegah praktik underinvoicing. "Artinya, mereka (Bea Cukai) mampu. Emang perlu didorong-dorong aja, digebuk-gebuk, dorong-dorong lah. Ini mereka orang pintar, jadi kita gak usah khawatir," tuturnya optimistis. "Nanti kalau setahun ke depan gak ada kemajuan, mungkin kita akan mikir hal itu (pembekuan Bea Cukai dan merumahkan 16 ribu pegawai). Tapi kalau sudah maju, sudah bagus, buat apa lagi?" sambungnya. Sebelumnya, Menpan RB Rini Widyantini mengaku meminta waktu Purbaya untuk membahas nasib 16 ribu pegawai Bea Cukai yang terancam dirumahkan. Ia mengaku belum sempat berdiskusi langsung dengan Purbaya mengenai permasalahan pegawai Bea Cukai. Rini menyebut sang Bendahara Negara masih ada beberapa agenda lain. "Tentunya saya harus lihat apakah lembaganya atau sistemnya yang memang harus diperbaiki, baru kita bicara orangnya. Jadi, saya memang belum ada diskusi dengan beliau (Purbaya)," ujar Rini usai Konferensi Pers Perkembangan Proses Aksesi OECD di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (11/12) lalu. ====[4] (skt/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ Rini Widyantini (www.cnnindonesia.com)^ Bea dan Cukai (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Total aset perbankan syariah Indonesia telah menembus Rp1.028,18 triliun pada Oktober 2025. Angka ini tumbuh 11,34% yoy dan merupakan nominal tertinggi (all time high) sepanjang industri berdiri. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan pencapaian positif ini juga ditunjukan dari sisi pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga. Penyaluran pembiayaan tercatat mencapai Rp685,55 triliun atau tumbuh 7,78 persen yoy dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun mencapai Rp820,79 triliun atau tumbuh 14,26 persenyoy. Masing-masing pencapaian tersebut juga merupakan nominal tertinggi selama bank syariah beroperasi di Indonesia. Sejalan dengan ekspektasi membaiknya perekonomian nasional pada akhir 2025, diharapkan memberikan dampak positif bagi kinerja perbankan syariah hingga akhir tahun ini. "Berbagai pencapaian tersebut menunjukkan arah kebijakan pengembangan perbankan syariah berada di jalur yang tepat. OJK terus memastikan implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 akan terus dilakukan untuk mendukung industri perbankan syariah yang terakselerasi dan tumbuh secara berkelanjutan," kata Dian dalam keterangan resminya, Jumat, (12/12/2025). Menurut Dian, kebijakan penguatan struktur industri melalui spin-off dan konsolidasi akan terus didorong sebagai katalis untuk melahirkan bank syariah dengan economic of scale yang lebih memadai. Penguatan ini penting karena mayoritas Bank Umum Syariah (BUS) masih berada pada kelompok KBMI 1. Dengan skala ekonomi yang lebih besar, bank syariah dapat memperluas pembiayaan, mengembangkan model bisnis yang lebih inovatif, meningkatkan efisiensi biaya, memperkuat infrastruktur TI, serta meningkatkan kualitas SDM. Skala ekonomi yang memadai juga akan membuat industri perbankan syariah semakin kontributif terhadap perekonomian nasional. Bank syariah juga didorong semakin agile di tengah persaingan bisnis industri perbankan yang semakin ketat melalui pemanfaatan uniqueness product syariah, sinergi dengan Bank Induk, maupun optimalisasi keuangan sosial syariah. Ketiga inisiatif tersebut diharapkan mampu memperkuat karateristik perbankan syariah yang berorientasi pada pembangunan sosial-ekonomi dan meningkatkan inklusivitas perbankan syariah untuk seluruh lapisan masyarakat. Ke depan, OJK akan terus mengawal pengembangan perbankan syariah nasional untuk memastikan industri tersebut tumbuh secara berkelanjutan dan sehat sebagai langkah menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI[1] memperkenalkan bahan baku alternatif yang ramah lingkungan, malam sawit[2] berbasis stearin, kepada perajin batik[3] di Kampung Batik Giriloyo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Inisiatif ini merupakan bagian dari program Pendampingan Batik Berkelanjutan yang digelar untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan sekaligus mendukung praktik keberlanjutan di sektor UMKM. Program ini merupakan hasil kolaborasi BNI dengan Center for Entrepreneurship, Change, and Third Sector (CECT) Sustainability Universitas Trisakti serta Komunitas Batik Giriloyo. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Bahan baru ini diperkenalkan untuk menggantikan malam parafin berbasis minyak bumi yang tidak terbarukan dan selama ini banyak digunakan para perajin. Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menegaskan, program ini sejalan dengan komitmen BNI dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan mendorong UMKM naik kelas. "Dengan mendampingi perajin batik, BNI tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga menciptakan daya saing baru yang berbasis inovasi ramah lingkungan," ujar Okki dalam keterangan tertulisnya. Inisiatif serupa sebelumnya telah sukses diterapkan FPKBL (Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan) bersama Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) di Kampung Batik Laweyan, Surakarta, sejak 2022. BNI memperkuat pendampingan pelaku usaha, utamanya di skala mikro dan kecil serta literasi keuangan dan produk/ jasa perbankan BNI. Keberhasilan itu kini diperluas ke Giriloyo dengan melibatkan fasilitator langsung dari perajin Laweyan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Okki menambahkan, pendampingan ini merupakan upaya nyata BNI untuk memperkuat inovasi perajin batik lokal sekaligus menjaga warisan budaya. "Program yang diinisiasi BNI ini melanjutkan formulasi stearin hasil inovasi perajin Laweyan bersama RSPO," jelasnya. Lebih dari sekadar perubahan bahan baku, program ini dicanangkan untuk memperkuat rantai nilai lokal dan mendukung pariwisata berkelanjutan. Okki menekankan, kolaborasi lintas pemangku kepentingan antara perbankan, akademisi, komunitas, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program. "Melalui program ini, BNI berharap dapat memperluas dampak sosial ekonomi bagi komunitas perajin batik, sekaligus mendorong transisi menuju praktik industri kreatif yang lebih hijau, berdaya saing, dan berkelanjutan secara global," tutup Okki. Program pendampingan ini diharapkan dapat menjadi model bagi pengembangan UMKM batik di daerah lain, menyinergikan pelestarian budaya, pemberdayaan ekonomi, dan prinsip-prinsip lingkungan dalam satu gerakan terpadu. (agt) References^ BNI (www.cnnindonesia.com)^ sawit (www.cnnindonesia.com)^ batik (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) bersama BSI Maslahat menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi penyintas bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumatra. Total bantuan mencapai 78,7 ton atau senilai sekitar Rp12 miliar, dengan sebagian besar distribusi diarahkan ke Provinsi Aceh yang mengalami dampak terparah. Sejak awal bencana menerjang Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, BSI telah mengirimkan bantuan logistik serta relawan untuk mempercepat penanganan darurat. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Bantuan yang diberikan meliputi makanan siap saji, obat-obatan, perlengkapan kebersihan, pakaian, perahu karet, hingga perangkat komunikasi seperti Starlink dan telepon satelit guna mendukung operasional pemerintah daerah. Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar mengungkap bantuan dikirimkan berupa makanan, obat-obatan, perlengkapan kebersihan, pakaian serta pendukung berupa perahu karet dan alat bantu komunikasi berupa Starlink dan telepon satelit "Alat komunikasi satelit diperuntukkan mensupport kegiatan pemerintah daerah setempat di dalam mengatasi bencana ini," ucap Wisnu. Selain mendistribusikan logistik, BSI dan BSI Maslahat serta warga setempat juga menyediakan dapur umum di Langsa dan Bireuen serta posko kesehatan di Kuala Simpang. Setiap hari dua ribu paket makanan didistribusikan untuk membantu mensupport kegiatan masyarakat di masa tanggap darurat. Untuk dapur umum, kata Wisnu, mulai aktif 6 Desember 2025 hasil kolaborasi BSI bersama BSI Maslahat mendirikan dapur umum di Kawasan Langsa karena wilayah ini relatif siap dengan ketersediaan air bersih dan sarana pendukung lainnya. Dapur umum ini akan mendistribusikan 2 ribu paket makanan dengan wilayah distribusi Tamiang, Langsa, dan Kuala Simpang. Selain membantu logistik, BSI juga terus meningkatkan aksesibilitas nasabah pada layanan bank. Dari 23 wilayah kabupaten di Provinsi Aceh, terdapat 13 wilayah yang terdampak bencana. Terhitung sejak Senin, 8 Desember 2025, BSI sudah bisa menghadirkan coverage operasional di 13 wilayah tersebut termasuk di wilayah Kuala Simpang, Tamiang, meskipun belum 100 persen cabang beroperasi. Hingga 11 Desember 2025, dari total 145 kantor BSI di Region Aceh, sebanyak 136 kantor telah kembali beroperasi, sehingga tersisa 9 kantor yang masih menunggu kesiapan hingga kondisi memungkinkan. Layanan di daerah bencana dioperasikan menggunakan genset dan starlink. Pada saat yang sama, 497 dari 920 unit ATM telah berstatus in service dengan availability sebesar 54%. Di Region Medan, seluruh cabang kini telah beroperasi 100%, dan 450 dari 488 unit ATM kembali berjalan sehingga mencatatkan availability sebesar 92%. Di wilayah Sumatera Barat, seluruh kantor layanan dan ATM BSI sudah normal 100%. Khusus untuk wilayah dengan dampak relatif berat seperti Langsa, BSI sudah menyala di KCP Gampong Jawa, KCP Langsa Kota, sementara untuk wilayah Kuala Simpang di KC Seumadam dan KCP Sungai Liput. Untuk mendukung kebutuhan uang tunai BSI juga mengirimkan mobil kas keliling ke wilayah Tamiang untuk membantu masyarakat sementara mesin ATM masih dalam tahap perbaikan. Sepanjang pekan kemarin BSI melakukan pembersihan dan penyiapan operasional agar outlet bisa segera beroperasi melayani nasabah dan ATM juga dapat digunakan. ''Alhamdulillah tersisa 9 kantor yang menunggu kesiapan operasi dan sedang diupayakan maksimal pembersihan dan alternatif agar cabang dan ATM segera dapat beroperasi,'' kata Wisnu. Kantor BSI saat ini juga dijadikan salah satu pusat kegiatan warga yang membutuhkan akses wifi dari Starlink yang beroperasi di Cabang serta mengisi daya battery mobile phone yang digunakan warga berkomunikasi dengan kerabatnya di luar wilayah. Untuk mensupport operasional di Kabupaten terdampak bencana, BSI juga mengirimkan bantuan tenaga operasional bank untuk meringankan pegawai yang juga masih dalam proses pemulihan tempat tinggal yang juga terdampak bencana. (ory/ory) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat menyarankan pemerintah menggunakan pungutan bea keluar [1]ekspor batu bara[2] untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS[3]) 100 gigawatt (GW). Peneliti Utama SUSTAIN Adila Isfandiari memaparkan pungutan ekspor batu bara sekitar 5 persen pada 2026 berpotensi menghasilkan penerimaan negara Rp20 triliun- Rp90 triliun per tahun. "Jadi selama masa pemerintahan Prabowo selama empat tahun mendatang, jumlah penambahan penerimaan negara dari pungutan batu negara bisa mencapai Rp80 triliun sampai Rp360 triliun," ujar Adila dalam diskusi "Menakar Kelayakan PLTS 100 GW: Analisis Teknis, Finansial, dan Institusional" di Rumah Belajar Alex Tilaar Jakarta, Jumat (12/12). Adila mengatakan tambahan pendapatan negara tersebut dapat membiayai pembangunan PLTS kapasitas 4 GW di 4.000 desa hingga PLTS kapasitas 18 GW di 18 ribu desa. Pembangunan PLTS di desa tersebut juga bisa menciptakan lapangan kerja. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia memperkirakan potensi penciptaan lapangan kerja bisa mencapai 81 ribu hingga 366 ribu pekerjaan. "Jadi bagaimana kita bisa menggunakan penerimaan ini (bea keluar ekspor batu bara sebagai pembiayaan awal untuk (PLTS) 100 GW," terangnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengenakan bea keluar terhadap batu bara mulai 2026. Ia menilai eksportir komoditas itu tidak banyak berkontribusi ke penerimaan negara. Ia mengatakan eksportir batu bara dominan melakukan restitusi pajak saat harga jatuh. Di sisi lain saat harganya naik, tidak dikenakan bea keluar sehingga seperti disubsidi pemerintah. "Jadi kan aneh. Ini orang kaya semua, ekspor untungnya banyak, saya subsidi kira-kira secara enggak langsung. Jadi itu sebetulnya utamanya filosofi di balik peraturan ini (bea keluar batu bara)," ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, dikutip Detikfinance, Senin (8/12). Purbaya menyebut saat harga batu bara turun, setiap tahunnya para eksportir bisa mengajukan restitusi hingga Rp25 triliun per tahun. Tren itulah yang menyebabkan penerimaan negara kian merosot dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, pemerintah sedang menargetkan pengenaan bea keluar batu bara. Saat ini rancangan tarifnya tengah didesain dengan nilai target penerimaan Rp20 triliun per tahun. "Saat ini mekanismenya sedang kami finalisasi bersama kementerian terkait," imbuhnya. ====[4] (fby/sfr) References^ bea keluar (www.cnnindonesia.com)^ batu bara (www.cnnindonesia.com)^ PLTS (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia- Indeks harga saham gabungan berhasil menutup perdagangan Jum'at 12 Desember 2025 di Zona hijau dan menguat ke level 8.66o dengan Rupiah terapresiasi di Rp 16.635 per Dolar AS. Sentimen apa saja yang mempengaruhi pergerakan pasar keuangan RI di akhir pekan? Selengkapnya simak ulasan Dina Gurning dengan Managing Editor, Muhammad Iqbal dan FX Analyst CNBC Indonesia, Elvan Chandra Widyatama dalam CNBC Indonesia (Jum'at, 12/12/2025) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso[1] menyebut kenaikan harga cabai [2]dan bawang merah yang terjadi di sejumlah daerah menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru[3]) masih dalam batas wajar. Padahal, untuk cabai, harganya saat ini melampaui harga acuan pemerintah (HAP) di lapangan. Menurut Budi, pola kenaikan ini kerap terjadi setiap akhir tahun dan dipengaruhi kondisi cuaca. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Harga cabai kemarin kayak di kemarin Pontianak. Kan kalau kalau cabai itu kan (HAP) Rp55 ribu sama Rp57 ribu yang cabai merah besar itu. Enggak (sampai) dua kali lipat (naiknya). Kemarin di Pontianak itu Rp67 ribu, naik Rp10 ribu," ujar Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (12/12). Budi menjelaskan laporan Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACCI) menunjukkan stok cabai sebenarnya mencukupi, tetapi panen terganggu akibat hujan yang berlangsung terus-menerus. "Dia (Champion) bilang produksinya cukup dan beliau menyampaikan memang kan hampir setiap akhir tahun selalu begini ya (harga cabai mahal)," kata Budi. Kondisi ini berbeda dengan tahun lalu, ketika produksi cabai tertekan karena penyakit tanaman yang menyebabkan banyak tanaman rontok. Tahun ini, kata Budi, produksi secara umum cukup, tetapi cuaca membuat proses panen tidak bisa dilakukan secara maksimal. Sementara, untuk bawang merah, Budi menyebut harga di lapangan masih terkendali. "Bawang kemarin di Pontianak normal, bawang produksinya cukup. Cuma Rp20 ribu bawang merah ya di Pontianak, terus ada yang Rp38 ribu mungkin grade-nya beda-beda kali. Tetapi bawang merah itu kan harga acuannya Rp41.500, jadi masih di bawahnya, jadi sih bagus ya terkendali," ujarnya. Budi juga akan meninjau langsung harga di daerah lain yang memiliki kebutuhan pangan tinggi menjelang Natal. "Nanti minggu depan saya ke Kupang, kan Kupang mungkin teman-teman sana merayakan Natal. Kita cek Pontianak kemarin kan juga dalam rangka Natal," jelasnya. BPS mencatat lonjakan harga sejumlah komoditas pangan terjadi di banyak daerah pada pekan pertama Desember 2025. Kenaikan harga bawang merah kini terjadi di 276 kabupaten/kota, meningkat dari 216 wilayah pekan sebelumnya. Secara nasional, harga bawang merah rata-rata mencapai Rp45.163 per kg, berada di atas HAP. Harga cabai rawit juga melonjak signifikan. Wilayah yang terdampak kenaikan melonjak dari 98 menjadi 261 kabupaten/kota. Harga rata-rata cabai nasional kini berada di level Rp60.861 per kg, juga di atas HAP. Di beberapa daerah, harga cabai rawit bahkan mencapai Rp200 ribu per kg. ====[4] (del/sfr) References^ Budi Santoso (www.cnnindonesia.com)^ cabai (www.cnnindonesia.com)^ Nataru (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Peringatan Universal Health Coverage (UHC) Day 2025 setiap 12 Desember menjadi momentum bagi pemerintah dan BPJS Kesehatan untuk memperkuat komitmen bersama dalam memastikan layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap berkelanjutan dan semakin mudah diakses masyarakat. Komitmen ini disampaikan melalui Diskusi Publik bertema 'Memaknai Peringatan Cakupan Kesehatan Semesta: Sehatkan Bangsa melalui Asta Cita' yang digelar pada Jumat (12/12). Kegiatan tersebut dihadiri jajaran menteri, organisasi profesi, dan para pemerhati jaminan kesehatan sebagai ruang refleksi atas perjalanan JKN yang kini menjangkau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyampaikan bahwa Program JKN merupakan ambisi besar negara untuk menghadirkan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata. Ia mengapresiasi capaian JKN yang telah meningkatkan akses layanan kesehatan secara signifikan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kita harus bangga dengan capaian JKN ini, tetapi kita juga harus jujur bahwa tantangannya semakin kompleks, terutama terkait keberlanjutan finansial," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (12/12). Ia menilai inflasi alat kesehatan dan peningkatan kasus penyakit berbiaya tinggi menjadi faktor tekanan terbesar dalam pendanaan JKN. Oleh karena itu, pemerintah mendorong efisiensi penyelenggaraan JKN tanpa menurunkan kualitas layanan di fasilitas kesehatan. Pratikno menekankan, penguatan upaya pencegahan penyakit tidak menular dan reformasi sistem JKN perlu menjadi perhatian utama. Upaya promotif dan preventif diharapkan semakin diperkuat karena penyakit tidak menular masih menjadi penyumbang terbesar beban pembiayaan kesehatan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa UHC merupakan investasi penting bagi masa depan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ia menilai kesehatan bukan sekadar kebutuhan dasar, tetapi fondasi pembangunan yang menentukan daya saing bangsa. "UHC adalah ikhtiar agar masyarakat dapat hidup sehat, berdaya, dan produktif. Capaian UHC bukan berarti Indonesia bebas tantangan, justru setelah cakupan tercapai, tantangan baru muncul pada aspek keaktifan peserta, pemerataan akses di wilayah terpencil, serta peningkatan literasi kesehatan di tingkat keluarga," tegas dia. Ia menambahkan bahwa keberadaan Program JKN telah membantu jutaan keluarga dan komitmen ini harus dijaga agar tidak ada masyarakat yang kehilangan perlindungan. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan bahwa UHC menurut World Health Organization (WHO) adalah kondisi ketika setiap orang dapat memperoleh layanan kesehatan berkualitas tanpa menghadapi kesulitan keuangan. "Kementerian Kesehatan bertanggung jawab dalam penyusunan regulasi dan kebijakan kesehatan, sementara BPJS Kesehatan menjadi pelaksana pembiayaan layanan kuratif atau Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)," ucapnya. Ia menegaskan pentingnya keseimbangan antara layanan kuratif dan promotif-preventif agar beban pembiayaan kesehatan tetap terkendali. Program seperti Skrining Riwayat Kesehatan dan Cek Kesehatan Gratis akan terus diperkuat sebagai bagian dari strategi pencegahan. Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan mendukung penguatan upaya promotif dan preventif melalui pengenalan Gerakan 3-3-5, yaitu kombinasi jalan santai dan jalan cepat selama total tiga puluh menit untuk menurunkan risiko hipertensi dan diabetes. "BPJS Kesehatan juga telah menghadirkan berbagai inovasi, seperti layanan BPJS Keliling yang menjangkau layanan hingga ke daerah pelosok. Selain itu, BPJS Kesehatan juga memiliki beragam kanal layanan non tatap muka, yakni Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165, serta Care Center 165," papar dia. Dia menambahkan, dengan jumlah peserta yang telah mencapai 284,11 juta jiwa atau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia, BPJS Kesehatan juga memperluas jejaring rumah sakit termasuk kerja sama dengan rumah sakit bergerak untuk mempermudah akses layanan. Mantan Ketua Panitia Khusus UU BPJS, Ahmad Nizar Shihab, menyampaikan bahwa Program JKN membawa perubahan besar dalam ekosistem kesehatan nasional karena memperkuat solidaritas sosial. Ia menilai sistem jaminan kesehatan bukan hanya memastikan akses layanan, tetapi juga membangun kesadaran bahwa kesehatan adalah tanggung jawab bersama. "Program JKN ini bukan sekadar penjaminan kesehatan, tetapi sebuah peradaban baru dalam cara kita saling menolong. Budaya gotong royong yang menjadi prinsip Program JKN ikut memperkuat struktur sosial, ketika masyarakat memahami bahwa iuran mereka membantu orang lain yang sedang sakit, di situlah nilai gotong royong menemukan bentuk paling nyata," tuturnya. Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar, menegaskan bahwa keberhasilan UHC tidak terlepas dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 oleh seluruh kementerian dan lembaga. Ia menekankan bahwa kesehatan merupakan hak dasar yang wajib dijamin negara sehingga seluruh kebijakan dan implementasi JKN harus memastikan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Pakar Ekonomi Kesehatan, Hasbullah Thabrany, turut menegaskan bahwa UHC merupakan amanat konstitusi yang secara jelas tercantum dalam Pasal 34 UUD 1945. Ia menyatakan bahwa negara berkewajiban memastikan seluruh rakyat mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak, berkualitas, dan berkeadilan. Menurutnya, pencapaian UHC bukan hanya indikator keberhasilan sistem kesehatan, tetapi bentuk nyata dari pemenuhan hak warga negara atas pelayanan kesehatan. (rir) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK[1]) mencatat kredit[2] perbankan tumbuh 7,36 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp8.220 triliun per Oktober 2025. Pertumbuhan ini melambat dibandingkan bulan sebelumnya, 7,70 persen (yoy). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 15,72 persen diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 7,03 persen, sedangkan kredit modal kerja tumbuh 2,39 persen yoy," ujar Kepala Eksekutif Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK secara daring, Kamis (11/12). Dari kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 11,02 persen (yoy). Sedangkan kredit UMKM terkontraksi sebesar 0,11 persen (yoy) di tengah upaya perbankan yang berfokus pada pemulihan kualitas kredit UMKM. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan pada Oktober 2025 tercatat tumbuh sebesar 11,48 persen (yoy) menjadi Rp9.756 triliun. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan September 2025 di level 11,18 persen. Dian mengatakan likuiditas perbankan masih terjaga. Hal itu terlihat dari rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) yang tercatat sebesar 130,97 persen dan dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) di level 29,47 persen. "Masih di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen. Adapun liquidity coverage ratio (LCR) berada di level 210,43 persen," jelasnya. ====[3] (sfr/sfr) References^ OJK (www.cnnindonesia.com)^ kredit (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Capital Indonesia Tbk (BACA) menjalin kerja sama strategis dengan PT Bank Sahabat Sampoerna dalam penyediaan produk kredit multiguna bagi pensiunan. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan secara langsung oleh Direktur Digital & Consumer Banking Bank Capital Febriyanti Ika Sari, bersama Direktur Finance & Business Planning Bank Sampoerna Henky Suryaputra dan Chief ESME Bisnis Bank Sampoerna Rudy Mahasin. Direktur Utama Bank Capital Kurniawan Halim menyampaikan kerja sama pembiayaan ritel ini menjadi komitmen Bank Capital dalam mengembangkan jasa keuangan yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap kebutuhan nasabah di era digital. "Prospek bisnis pensiunan di Indonesia sangat menjanjikan, dan kami bangga menjadi bagian dari bisnis yang berkelanjutan ini. Ditambah lagi, seluruh program penyaluran kredit pensiun di Bank Capital telah kami lakukan secara digital, menjamin kecepatan, ketepatan, dan kemudahan bagi para pensiunan," kata Kurniawan Halim dalam keterangan resmi, Jumat (12/12/2025). Adapun Bank Capital membukukan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik senilai Rp 62,78 miliar, turun 22,17% secara tahunan (yoy). Berdasarkan laporan keuangan, pendapatan bunga bersih perusahaan naik hingga lebih dari 11 kali lipat menjadi Rp 476,49 miliar. Hal ini didorong oleh pendapatan bunga yang melesat 49,37% yoy menjadi Rp 5,09 triliun. Akan tetapi komisi, provisi, dan administrasi turun 79,91% yoy menjadi Rp 139,2 miliar. Kemudian Bank Capital membukukan kerugian dari penjualan aset keuangan sebesar Rp 15,92 miliar, berbalik dari tahun lalu yang untung Rp 9,59 miliar. Kendati pendapatan lainnya naik 15 kali lipat, tetapi tidak mampu mampu mengatrol laba operasional perusahaan. Alhasil laba operasional anjlok 17,01% menjadi Rp 90,49 miliar. Sebagai informasi pemegang saham pengendali Bank Sampoerna adalah Michael Joseph Sampoerna. Dia adalah anak dari Putera Sampoerna yang tercatat sebagai orang terkaya ke-32 berdasarkan data Forbes. Sementara itu Bank Capital dikendalikan oleh Danny Nugroho melalui PT Capital Global. Danny sempat tercatat dalam daftar 50 orang terkaya Indonesia versi Forbes pada 2018. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PTPN I berhasil meraih penghargaan 'Genting Collaboration Summit 2025' dari Kemendukbangga/BKKBN sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dalam mempercepat penurunan stunting. Genting Collaboration Summit 2025 merupakan ajang apresiasi kepada para pihak yang telah berkontribusi dan bekerjasama dengan Kemendukbangga/BKKBN dalam mengantisipasi stunting. PTPN I merupakan satu dari 10 BUMN yang mendapat penghargaan dengan kontribusi signifikan, baik dalam bentuk bantuan pemenuhan gizi maupun fasilitasi pencegahan stunting. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Apresiasi ini diserahkan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji kepada Kadiv. Hubungan Kelembagaan dan TJSL PTPN I Dinnar Araffah Utan. 'Genting' merupakan akronim dari Gerakan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. PTPN I dinilai telah menjadi 'orang tua asuh' bagi ribuan anak-anak di sekitar wilayah kerjanya terhindar dari malnutrisi. Beberapa program PTPN I yang telah berjalan dan linier dengan Genting tertuang dalam berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Sejumlah program yang dimiliki PTPN I adalah pemberian Pemberian Makanan Tambahan (PMT) rutin untuk balita dan ibu hamil di sekitar perusahaan. Selain itu ada pelatihan kader Posyandu dan keluarga mengenai 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). PTPN I juga membangun fasilitas air bersih dan sanitasi desa mitra untuk meningkatkan kesehatan lingkungan, dan memfasilitasi operasional TPK melalui penyediaan sarana dan prasarana. Penghargaan ini memacu semangat PTPN I untuk terus meningkatkan program TJSL yang berkelanjutan dan memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan generasi emas Indonesia yang sehat dan bebas stunting. (har) Sumber

Karawang, CNBC Indonesia - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII) telah memberikan jaminan terhadap 55 proyek infrastruktur nasional hingga Oktober 2025. Adapun total nilai penjaminan dari proyek tersebut mencapai Rp 112 triliun. "Jadi ini kalau secara nasional, kami telah melakukan mandat terhadap beberapa proyek khususnya disini ada total 55 penjaminan yang telah kami berikan 37 diantaranya melalui skema KPBU," ujar Plt. Direktur Utama PT PII, Andre Permana dalam Kunjungan Kerja di Karawang, Jawa Barat, ditulis Jumat (12/12/2025). Di samping itu, terdapat 18 proyek lainnya yang dijamin oleh PT PII menerapkan skema pembiayaan non-KPBU. Andre menjelaskan, dari total proyek penjaminan tersebut, PT PII sudah mampu mengajak pihak swasta untuk berinvestasi pada proyek-proyek di Tanah Air dengan nilai kurang lebih sekitar Rp 573 triliun. Kehadiran investor dari pihak swasta diharapkan dapat mengurangi beban alokasi APBN yang telah disiapkan untuk berbagai proyek infrastruktur nasional. Mengutip materi paparan, terdapat tujuh sektor proyek infrastruktur yang mendapat penjaminan dari PT PII. Di antaranya adalah sektor pariwisata, ketenagalistrikan, telekomunikasi, air minum, transportasi, jalan, dan konservasi energi. Proyek-proyek yang dijamin oleh PT PII pun telah menghasilkan output dan outcome yang positif hingga Oktober 2025. Sebagai contoh, berkat penjaminan PT PII, sudah ada 17 ruas jalan tol yang dibangun dengan total panjang 1.033 kilometer (km), kemudian 123 km jalan nasional untuk tiga ruas jalan, 38 jembatan, dan 4 flyover. PT PII juga sukses menjamin proyek peningkatan layanan penerangan jalan daerah yang telah mencapai 20.374 titik. Berlanjut ke sektor transportasi, jaminan dari PT PII membuat proyek pembangunan jalur dan transportasi kereta api sepanjang 142 km Makassar - Pare-Pare berjalan lancar. PT PII juga menjamin proyek Proving Ground Bekasi untuk meningkatkan fasilitas uji tipe kendaraan bermotor. Di sektor telekomunikasi, PT PII berperan menjamin proyek pemerataan konektivitas di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T); pembangunan 24.316 km kabel serat optik lintas pulau; 55 microwave links; dan 37.000 titik layanan publik melalui satelit SATRIA-1 dan 11 satelit bumi dengan kecepatan 150 Gbps. PT PII juga menjamin kelangsungan beberapa proyek ketenagalistrikan yang mampu menghasilkan kapasitas produksi listrik sebesar 2.428 MW, dukungan peningkatan rasio bauran energi terbarukan melalui pembangkit panas bumi dan air sebesar 388 MW, dan dukungan rehabilitasi dan perluasan jaringan distribusi listrik tegangan menengah hingga 40.917 kms. Tak ketinggalan, PT PII juga berperan menjamin proyek terkait cadangan pangan. Hasilnya, terdapat tambahan cadangan gula sebanyak 7.982 metrik ton dan cadangan minyak goreng sebanyak 257.000 kiloliter. (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] menyebut Presiden Prabowo Subianto tidak setuju baju ilegal sitaan[2] diberikan kepada korban bencana Sumatra[3]. Kemenkeu melalui DJBC bulan ini menyita tiga kontainer dan dua truk garmen selundupan. Ia menegaskan barang impor sitaan tersebut tetap berstatus ilegal. "Kalau saya suruh sumbang, saya beli barang baru, saya kirim ke sana (daerah terdampak bencana)," ujar Purbaya usai Peresmian Alat Pemindai Peti Kemas di Terminal 3 dan Terminal Mustika Alam Sari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Biar saja, itu kan ilegal. Paling enggak, secara formal enggak ada kebijakan ke arah sana. Even dari Presiden (Prabowo Subianto) pun saya pernah diskusi, dia bilang jangan dulu," sambung Purbaya membantah rencana penyaluran baju impor ilegal ke korban bencana. Purbaya tidak menutup kemungkinan ada perubahan aturan. Akan tetapi, dirinya menegaskan sampai saat ini belum ada arahan khusus dari Prabowo untuk menyalurkan baju-baju ilegal tersebut. Sang Bendahara Negara kemudian menanyakan siapa pihak yang mengeluarkan pernyataan tak sejalan dengan dirinya. Sosok itu ternyata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto. "Siapa yang ngomong (baju ilegal disumbangkan ke korban bencana)? Menterinya gue, dia (Nirwala) bukan menteri! Jangan sampai nanti gara-gara itu banyak lagi balpres masuk dengan alasan bagus buat bencana," tegas Purbaya. Menurut Purbaya, lebih baik membeli barang-barang dalam negeri, terutama produk UMKM, untuk dikirim ke korban bencana. "Saya lebih baik mengeluarkan uang ke situ kalau terpaksa dibanding pakai barang-barang balpres itu," sambungnya. Senada, Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama menegaskan sejauh ini memang belum ada aturan yang memungkinkan pemerintah menyalurkan pakaian ilegal kepada korban bencana. Sedangkan Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto sempat mengatakan tindak lanjut penindakan pakaian impor ilegal terbagi menjadi tiga opsi. Ketiganya adalah memusnahkan barang, menghibahkan barang dengan tujuan tertentu, atau melelang barang ilegal tersebut. Adapun keputusan tindak lanjut itu berada di tangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu. "Itu (diberi ke korban bencana Sumatra) yang nanti bisa salah satunya. Karena kan kalau sesuai ketentuan, barang hasil penindakan itu akan menjadi barang milik negara," kata Nirwala usai Konferensi Pers di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta Timur, Kamis (11/12) kemarin. ====[4] (skt/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ baju ilegal sitaan (www.cnnindonesia.com)^ bencana Sumatra (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] menyebut Presiden Prabowo Subianto tidak setuju baju ilegal sitaan[2] diberikan kepada korban bencana Sumatra[3]. Kemenkeu melalui DJBC bulan ini menyita tiga kontainer dan dua truk garmen selundupan. Ia menegaskan barang impor sitaan tersebut tetap berstatus ilegal. "Kalau saya suruh sumbang, saya beli barang baru, saya kirim ke sana (daerah terdampak bencana)," ujar Purbaya usai Peresmian Alat Pemindai Peti Kemas di Terminal 3 dan Terminal Mustika Alam Sari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Biar saja, itu kan ilegal. Paling enggak, secara formal enggak ada kebijakan ke arah sana. Even dari Presiden (Prabowo Subianto) pun saya pernah diskusi, dia bilang jangan dulu," sambung Purbaya membantah rencana penyaluran baju impor ilegal ke korban bencana. Purbaya tidak menutup kemungkinan ada perubahan aturan. Akan tetapi, dirinya menegaskan sampai saat ini belum ada arahan khusus dari Prabowo untuk menyalurkan baju-baju ilegal tersebut. Sang Bendahara Negara kemudian menanyakan siapa pihak yang mengeluarkan pernyataan tak sejalan dengan dirinya. Sosok itu ternyata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto. "Siapa yang ngomong (baju ilegal disumbangkan ke korban bencana)? Menterinya gue, dia (Nirwala) bukan menteri! Jangan sampai nanti gara-gara itu banyak lagi balpres masuk dengan alasan bagus buat bencana," tegas Purbaya. Menurut Purbaya, lebih baik membeli barang-barang dalam negeri, terutama produk UMKM, untuk dikirim ke korban bencana. "Saya lebih baik mengeluarkan uang ke situ kalau terpaksa dibanding pakai barang-barang balpres itu," sambungnya. Senada, Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama menegaskan sejauh ini memang belum ada aturan yang memungkinkan pemerintah menyalurkan pakaian ilegal kepada korban bencana. Sedangkan Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto sempat mengatakan tindak lanjut penindakan pakaian impor ilegal terbagi menjadi tiga opsi. Ketiganya adalah memusnahkan barang, menghibahkan barang dengan tujuan tertentu, atau melelang barang ilegal tersebut. Adapun keputusan tindak lanjut itu berada di tangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu. "Itu (diberi ke korban bencana Sumatra) yang nanti bisa salah satunya. Karena kan kalau sesuai ketentuan, barang hasil penindakan itu akan menjadi barang milik negara," kata Nirwala usai Konferensi Pers di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta Timur, Kamis (11/12) kemarin. ====[4] (skt/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ baju ilegal sitaan (www.cnnindonesia.com)^ bencana Sumatra (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber