bot
Moderators-
Jumlah Konten
134.730 -
Bergabung
-
Kunjungan terakhir
Never
Content Type
Profiles
Forums
ARTIKEL
Store
Downloads
Calendar
Blogs
Galeri
Classifieds
Videos
Applications
Iklan
Collections
Direktori Bisnis
Photo Competition
Everything posted by bot
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Arab Saudi[1] resmi melarang impor unggas[2], termasuk ayam, dan telur [3]dari 40 negara, termasuk Indonesia. Otoritas Pangan dan Obat Arab Saudi (Saudi Food and Drug Authority/ SFDA) beralasan langkah itu diambil sebagai upaya pencegahan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan memperketat standar keamanan pangan di pasar domestik. SFDA menerangkan larangan total tersebut merupakan bagian dari upaya antisipasi terhadap risiko penyakit hewan yang dapat berdampak pada keamanan pangan, khususnya wabah flu burung yang sangat patogen. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dalam pembaruan terbaru yang dilaporkan media lokal Arab Saudi, Okaz, Indonesia termasuk dalam daftar 40 negara yang dikenai larangan total impor unggas dan telur. Selain Indonesia, negara lain yang masuk daftar larangan antara lain Afghanistan, Jerman, Iran, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Bangladesh, Taiwan, Afrika Selatan, China, Irak, Vietnam, Kamboja, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Mesir, India, hingga Sudan. SFDA menjelaskan sebagian negara telah masuk daftar larangan sejak 2004, sementara negara lain ditambahkan secara bertahap berdasarkan penilaian risiko serta laporan internasional terkait penyakit hewan, terutama wabah flu burung. Otoritas tersebut menegaskan daftar negara yang dikenai larangan akan terus ditinjau secara berkala sesuai perkembangan situasi kesehatan global. Selain larangan total, SFDA juga menerapkan pembatasan parsial terhadap impor unggas dan telur dari wilayah tertentu di 16 negara lainnya. Negara yang dikenai pembatasan sebagian tersebut antara lain Australia, Amerika Serikat, Italia, Belgia, Denmark, Prancis, Kanada, Malaysia, Filipina, dan Polandia. Pembatasan parsial diberlakukan hanya pada provinsi atau kota tertentu yang dinilai memiliki risiko kesehatan terkait penyakit unggas. SFDA menyatakan produk unggas dan turunannya yang telah melalui proses pemanasan atau pengolahan tertentu masih diperbolehkan masuk ke Arab Saudi, selama proses tersebut terbukti mampu menghilangkan virus penyakit Newcastle dan memenuhi seluruh persyaratan kesehatan yang berlaku. Produk tersebut harus disertai sertifikat kesehatan resmi dari otoritas berwenang di negara asal yang memastikan proses pengolahan telah memenuhi standar keamanan pangan. Selain itu, produk juga wajib berasal dari fasilitas produksi yang telah disetujui otoritas Arab Saudi. Lebih lanjut, SFDA menegaskan kebijakan pembatasan impor ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Arab Saudi dalam memantau perkembangan epidemiologi global dan menjaga keamanan rantai pasok pangan nasional. ====[4] (del/sfr) References^ Arab Saudi (www.cnnindonesia.com)^ unggas (www.cnnindonesia.com)^ telur (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Asing Borong Rp 2,74 T Saat IHSG Naik 0,5%, Ini 10 Saham Favorit
bot posted a topic in Berita Bisnis
Jakarta, CNBC Indonesia — Aliran dana asing mengalir deras ke pasar modal Tanah Air. Hal ini seiring dengan tren penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan kemarin, Rabu (26/2/2026). Berdasarkan data perdagangan, total net foreign buy di seluruh pasar mencapai Rp 2,741 triliun, dengan nilai beli asing sebesar Rp 10,409 triliun dan nilai jual Rp 7,668 triliun. Adapun total nilai transaksi (turnover) mencapai Rp 18,077 triliun. Saham dengan aksi beli bersih asing terbesar ditempati oleh Jaya Sukses Makmur Sentosa (RISE) dengan net buy Rp 895,3 miliar. Nilai beli asing di saham ini mencapai Rp 896,9 miliar, berbanding jual Rp 1,6 miliar. Transaksi asing di RISE dilakukan di pasar negosiasi. Di posisi kedua terdapat Bank Rakyat Indonesia (BBRI) yang mencatat net buy Rp 640,6 miliar. Total transaksi saham BBRI bahkan menembus Rp 1,05 triliun. Selanjutnya, Impack Pratama Industri (IMPC) diborong asing Rp 346,1 miliar, disusul Super Bank Indonesia (SUPA) dengan net buy Rp 279,2 miliar. PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk (RISE) - Rp 895,3 miliar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) - Rp 640,6 miliar PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) - Rp 346,1 miliar PT Super Bank Indonesia Tbk (SUPA) - Rp 279,2 miliar PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) - Rp 231,5 miliar PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) - Rp 147,2 miliar PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA) - Rp 127,4 miliar PT United Tractors Tbk (UNTR) - Rp 78,3 miliar PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) - Rp 71,1 miliar PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) - Rp 60 miliar Sementara ituIHSG ditutup naik 41,39 poin atau 0,5% ke level 9.322,23. Meski demikian, dinamika pasar masih cukup volatil dengan indeks sempat lompat 1% lebih lalu bergerak di zona merah terkoreksi hingga 0,25% lalu kembali menguat dan ditutup perkasa di akhir sesi. Sebanyak 336 saham naik, 335 turun, dan 146 tidak bergerak. Nilai transaksi jelang pembukaan mencapai Rp 29,89 triliun, melibatkan 52,29 miliar saham dalam 2,84 juta kali transaksi. Kapitalisasi pasar pun kembali bertengger di level Rp 15.000-an triliun. Mayoritas sektor perdagangan menguat kemarin dengan kenaikan tertinggi dicatatkan oleh sektor kesehatan, konsumer non-primer dan industri. (mkh/mkh) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber -
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah memastikan Tunjangan Hari Raya (THR[1]) bagi aparatur sipil negara (ASN[2]) akan cair pada pekan pertama Ramadan 2026. Lalu, apakah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga mendapat THR? Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pencairan THR untuk ASN, TNI, dan Polri dijadwalkan dalam waktu dekat. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "(Pencairan THR PNS dijadwalkan) minggu pertama puasa, sebentar lagi," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (18/2). Aturan resmi terkait besaran THR 2026 sebenarnya masih menunggu penerbitan peraturan pemerintah (pp) terbaru. Namun, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025, penerima THR meliputi PNS, CPNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, serta pejabat negara. Selain itu, pemerintah juga memberikan THR kepada pensiunan, penerima pensiun atau ahli waris, serta penerima tunjangan seperti veteran dan perintis kemerdekaan. Dengan demikian, jika skema 2026 tetap mengacu pada regulasi sebelumnya, PPPK termasuk yang berhak menerima THR. Tanggal pasti pencairan belum diumumkan. Namun, jika merujuk pernyataan Purbaya, pencairan THR mulai dilakukan pekan ini. Pemerintah sendiri menyiapkan anggaran sekitar Rp55 triliun untuk pembayaran THR ASN pada 2026. Nilai ini meningkat sekitar 10,22 persen dibandingkan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp49 triliun. Karena besaran THR 2026 belum ditetapkan secara resmi, nominalnya diperkirakan masih mengacu pada skema tahun sebelumnya. Pemerintah menegaskan pemberian THR dan gaji ke-13 tetap disesuaikan dengan jabatan, pangkat, masa kerja, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Berdasarkan aturan sebelumnya, besaran THR bervariasi sesuai jabatan, pangkat, dan masa kerja, dengan kisaran sekitar Rp4 juta hingga lebih dari Rp31 juta. Untuk pejabat pimpinan lembaga nonstruktural: - Ketua/kepala lembaga maksimal Rp31,47 juta - Wakil ketua sekitar Rp29,66 juta - Sekretaris dan anggota maksimal Rp28,10 juta Pada kelompok pejabat struktural: - Eselon I atau pimpinan tinggi utama maksimal Rp24,88 juta - Eselon II sekitar Rp19,51 juta - Eselon III sekitar Rp13,84 juta - Eselon IV sekitar Rp10,61 juta Sementara bagi pegawai non-ASN di instansi pemerintah, nominal THR bergantung pada pendidikan dan masa kerja. Kisaran terendah sekitar Rp4,28 juta untuk lulusan SD atau SMP dengan masa kerja hingga 10 tahun, sedangkan lulusan S2 atau S3 dengan masa kerja lebih dari 20 tahun dapat menerima hingga sekitar Rp9,05 juta. ====[3] (lau/sfr) References^ THR (www.cnnindonesia.com)^ ASN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Indeks Harga Saham[1] Gabungan (IHSG[2]) diproyeksi menguat pada perdagangan Kamis (26/2). Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan IHSG masih berpeluang melanjutkan kenaikan ke 8.440-8.503 selama bertahan di atas 8.170. Namun, potensi koreksi ke 8.149-8.217 tetap perlu diwaspadai. "Selama di atas 8.170, IHSG berpeluang naik ke 8.440-8.503, dengan risiko koreksi terbatas ke 8.149-8.217," ujar Herditya dalam riset hariannya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dengan sentimen tersebut, Herditya memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 8.170, 8.025 dan resistance 8.408, 8.596 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni ADMR, ANTM, ARCI, dan HRUM. Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan indeks saham berpotensi melanjutkan koreksi jika turun di bawah level 8.252, dengan target pelemahan di kisaran 8.000-8.075. Namun, jika justru menembus 8.387, indeks masih berpeluang naik terbatas hingga 8.500. "Penurunan di bawah 8.252 membuka ruang koreksi ke 8.000-8.075, sementara jika menembus 8.387, IHSG berpotensi naik terbatas ke 8.500," ujar Ivan. Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 8.160, 7.989, dan 7.835, dan resistance 8.527, 8.812, dan 8.992 hari ini. Ivan pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni AADI, ADRO, AMRT, BBNI, dan GOTO. IHSG ditutup di level 8.322 pada perdagangan Rabu (25/2) sore. Indeks saham menguat 41,39 poin atau naik 0,50 persen dari perdagangan sebelumnya. Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp29,82 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 52,18 miliar saham. Pada penutupan kemarin, 336 saham menguat, 335 terkoreksi, dan 146 stagnan. Catatan Redaksi: Berita ini tidak dibuat untuk merekomendasikan atau tidak merekomendasikan saham tertentu. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca. ====[3] (del/pta) References^ Saham (www.cnnindonesia.com)^ IHSG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mencetak laba bersih tahun berjalan sebesar Rp57,13 triliun sepanjang tahun 2025. Perolehan laba itu turun 5,26% secara tahunan (yoy) dari sebesar Rp60,30 triliun pada tahun 2024. Bila merinci laporan keuangan yang dipublikasikan di media massa, kinerja top line BRI meningkat. Pendapatan bunga tercatat sebesar Rp207,78 triliun, naik 4,27% yoy. Beban bunga ikut naik tipis 1,2% yoy menjadi Rp57,28 triliun. Lantas, pendapatan bunga bersih serta pendapatan jasa asuransi naik 5,54% yoy menjadi Rp 151,8 triliun sepanjang tahun lalu. Pada fungsi intermediasi, kredit BRI secara konsolidasi tumbuh sebesar menjadi Rp1.521,49 triliun, meningkat 12,31% yoy pada akhir tahun 2025. Adapun total aset BRI tercatat menjadi Rp2.135,37 triliun. Seiring dengan itu, rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) gross meningkat menjadi 3,29% dan NPL net naik menjadi 0,96%. Sementara itu dana pihak ketiga tercatat sebesar Rp1.466,84 triliun, pada periode akhir tahun 2025. Komposisi CASA mencapai 70,61%. Lantas, likuiditas pun mengetat, dengan rasio loan to deposit ratio (LDR) berada di level 91,96%. (mkh/mkh) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Pajak[1] Kementerian Keuangan[2] menerapkan sistem administrasi perpajakan baru dan canggih mulai 1 Januari 2025 yang lalu. Sistem bernama Coretax. Ini merupakan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Nah, untuk pelaporan SPT, Coretax mulai diterapkan pada tahun pajak 2025 yang mulai dilaporkan Januari 2026. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Melalui Coretax, seluruh proses bisnis di Direktorat Jenderal Pajak menjadi kian canggih. Pasalnya, proses bisnis yang sebelumnya terpisah hingga ke dalam sekitar 21 sistem kini terkoneksi secara langsung. Lewat penggabungan koneksi sistem ini diharapkan ke depan sistem administrasi perpajakan di Indonesia akan lebih andal. Tak hanya mengkoneksikan sistem secara internal, dalam pengumpulan pajak, Coretax juga digadang bisa terkoneksi dengan sejumlah direktorat lain di Kementerian Keuangan, seperti Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Perbendaharaan, dan lainnya. Selain itu, DJP juga ingin Coretax tersambung dengan sistem di Dukcapil, BPN, Kementerian ESDM, dan instansi terkait lainnya. Dengan koneksi itu diharapkan upaya pemerintah mengejar penerimaan pajak bisa kian optimal ke depan. Nah seperti apa kecanggihan Coretax yang sebenarnya. Untuk membahasnya lebih jauh, CNNIndonesia lewat Podcast Money Honey akan membahasnya secara langsung dengan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawati. Obrolan akan dilakukan dalam Podcast Money Honey bertajuk 'Ngobrol Pajak: Lapor Pakai Coretax, Bagaimana Sih?' Podcast ditayangkan Kamis (26/2) pukul 19.00 WIB dan dipandu langsung oleh anchor CNNIndonesia Rully Kurniawan. Podcast bisa disaksikan di livestreaming, Apps dan youtube CNNIndonesia. Jangan lupa saksikan ya!!!!!!! ====[3] (agt) References^ Pajak (www.cnnindonesia.com)^ Kementerian Keuangan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker[1]) bersama Asosiasi Lembaga Pembinaan K3 Indonesia (ALPK3I) membuka program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum tanpa biaya pelatihan/pembinaan alias gratis. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan program ini akan sangat membantu para masyarakat yang ingin mendapatkan sertifikasi, karena biayanya cukup mahal mulai dari Rp6 juta hingga Rp12 juta tergantung jenis paketnya. "Jadi pagi ini kita membuka acara Pembinaan dan Sertifikasi Ahli K-3 Umum. Biaya untuk pembinaannya gratis, ini yang selama ini teman-teman tahu bahwa memang biaya pembinaan selama ini bervariasi bergantung dari fasilitas ataupun, hotelnya seperti apa, paketnya seperti apa, dan seterusnya," ujarnya dalam konferensi pers di Kemenaker, Rabu (25/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Namun, peserta tetap dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp420 ribi untuk penerbitan sertifikat pembinaan pelatihan K3, Surat Keputusan Penunjukan (SKP) Ahli K3, dan evaluasi SKP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2023. "Dan kita ingin hadir, tadi saya katakan transparansi berkait dengan biaya, real-nya itu adalah Rp420 ribu. Ini yang dibebankan kepada peserta dan biaya pembinaan yang memang selama ini itu dilaksanakan ada yang hybrid, ada yang online, ada yang offline full, kita standarkan," jelasnya. Menurut Yassierli, awalnya peserta yang disasar sebanyak 1.500 orang saja. Kendati, pendaftar program tersebut ternyata membludak hingga tiga kali lipat sehingga diputuskan untuk dibuka dua gelombang dengan total penerima 4.000 peserta. "Awalnya 1.500 untuk batch pertama, ini jadi 2.010. Jadi kita fasilitasi total 4.000 sekian, 4.025 untuk dua batch," jelasnya. Sebelumnya, Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3, Ismail Pakaya, menjelaskan bahwa seluruh rangkaian pembinaan diselenggarakan tanpa biaya pelatihan/pembinaan, sedangkan PNBP Rp420.000 diberlakukan untuk penerbitan sertifikat dan SKP. Ismail menambahkan, pembinaan dirancang komprehensif dengan materi yang mencakup regulasi K3 nasional, teknik identifikasi bahaya dan pengendalian risiko, investigasi kecelakaan kerja, serta penyusunan sistem manajemen K3 yang berkelanjutan. "Dengan kegiatan ini, kami ingin melahirkan Ahli K3 yang kritis, berani, dan mampu menjadi agen perubahan di tempat kerja masing-masing," pungkasnya. ====[2] (ldy/pta) References^ Kemnaker (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas[1]) resmi menetapkan batas minimal penghasilan atau nisab zakat [2][3]pendapatan dan jasa tahun 2026 adalah Rp7.640.144 per bulan atau Rp91.681.728 per tahun. Dengan demikian, bagi pekerja beragama Islam dengan gaji Rp7,6 juta yang memenuhi nisab maka wajib membayar zakat penghasilan sebesar 2,5 persen, yakni Rp191 ribu per bulan. Ketua Baznas Noor Achmad menyampaikan penetapan standar nisab penting untuk memastikan kepastian hukum dan keseragaman pengelolaan zakat nasional. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kita tidak boleh membiarkan adanya kekosongan standar. Dalam pengelolaan zakat nasional harus ada patokan yang jelas, karena yang menjadi regulator dalam hal ini adalah Baznas. Standar ini menjadi rujukan bagi seluruh pengelola zakat," ujar Noor Achmad dalam keterangan resmi, Selasa (24/2). Angka nisab tersebut ditetapkan melalui musyawarah pada Jumat (20/2) lalu yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Baznas Nomor 15 Tahun 2026 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapat dan Jasa 2026. Keputusan tersebut mempertimbangkan aspek syariah, regulasi, dan kondisi ekonomi masyarakat. Lebih lanjut, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Waryono Abdul Ghafur menjelaskan penetapan nisab tetap mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 Tahun 2019 serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Waryono menyampaikan penggunaan standar emas sebagai acuan bertujuan menghadirkan ukuran yang lebih objektif dengan mempertimbangkan kepentingan muzaki (orang yang wajib berzakat) dan mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Adapun nilai nisab tahun ini dihitung berdasarkan harga emas 14 karat setara 85 gram, dengan harga rata-rata emas sepanjang 2025. Perhitungan tersebut menghasilkan nilai Rp91,68 juta per tahun atau Rp7,64 juta per bulan. Angka tersebut meningkat sebesar 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan penyesuaian yang disebut sejalan dengan tren kenaikan upah tahunan yang tercatat sekitar 6,17 persen. Kemudian, ia menambahkan PMA 31/2019 tidak mengatur secara spesifik jenis karat emas sebagai acuan nisab. Oleh karena itu, Baznas memiliki kewenangan menetapkan standar jenis emas dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat, termasuk kepentingan penerima zakat. Ketua Baznas Noor Achmad menjelaskan penetapan standar emas 14 karat sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan syariah dan kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, ketetapan ini juga mempertimbangkan dampaknya terhadap program pemberdayaan mustahik serta layanan pengentasan kemiskinan yang dijalankan Baznas. Menurutnya, standar tersebut juga dinilai relevan karena memiliki nilai yang relatif sepadan dengan harga beras premium serta tetap mempertimbangkan parameter perak dan Pendapatan Tidak Kena Zakat (PTKZ). Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kewajiban muzaki dan perlindungan bagi penerima zakat. "Pengambilan keputusan nisab ini telah memenuhi unsur aman syar'i, aman regulasi, serta memperhatikan kepentingan muzaki dan mustahik," kata Noor. ====[4] (fln/pta) References^ Baznas (www.cnnindonesia.com)^ nisab (www.cnnindonesia.com)^ zakat (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Mastercard [1]mengungkapkan lebih dari separuh pelaku usaha mikro dan kecil (UMK[2]) yang mengikuti program pendampingan Strive di Indonesia mencatat peningkatan omzet. Program Manager Mercy Corps Indonesia Glory Sunarto mengatakan hasil evaluasi menunjukkan 57 persen peserta melaporkan kenaikan keuntungan usaha setelah mendapatkan pelatihan dan akses pendampingan bisnis. "Hasil penilaian dampak menunjukkan bahwa 57 persen partisipan melaporkan ada peningkatan keuntungan usaha. Jika target awal kami berkontribusi terhadap peningkatan usaha sebesar 15 persen, program ini telah melampaui dengan capaian 57 persen," ujar Glory dalam acara Laporan Mastercard Strive Indonesia 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (25/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menjelaskan hingga akhir Januari 2026 program Mastercard Strive telah menjangkau dan mendampingi lebih dari 550 ribu pelaku UMK di Indonesia. Sebanyak 75 persen dari peserta program tersebut merupakan usaha yang dipimpin atau dimiliki perempuan, tersebar di 15 kabupaten di lima provinsi. Glory mengatakan pendampingan yang diberikan mencakup literasi keuangan, pemasaran digital, hingga penguatan kapasitas pengelolaan usaha. Hasilnya, lebih dari 70 persen pelaku UMK perempuan telah masuk ke dalam ekosistem digital, termasuk memanfaatkan pemasaran daring dan perangkat keamanan siber untuk mendukung operasional bisnis. "Dari berbagai pencapaian program yang ada saat ini, lebih dari 70 persen perempuan usaha mikro kecil telah masuk dalam ekosistem digital, mulai dari menggunakan perangkat keamanan siber hingga mengaplikasikan digital marketing untuk mengembangkan usahanya," ujarnya. Selain peningkatan kapasitas digital, program tersebut juga membuka akses pembiayaan bagi pelaku UMK. Mercy Corps mencatat lebih dari 26 ribu pelaku usaha mendapatkan akses kredit usaha melalui 17 lembaga jasa keuangan, dengan 97 persen penerima merupakan perempuan dan sebagian besar baru pertama kali memperoleh pembiayaan formal. Menurut Glory, akses awal terhadap pembiayaan tersebut kemudian mendorong pelaku UMK memanfaatkan layanan keuangan lain, seperti dompet digital, QRIS merchant untuk pembayaran, hingga asuransi mikro. Layanan tersebut dinilai membantu memperkuat ketahanan usaha sekaligus mempercepat peningkatan pendapatan. Pendampingan yang dilakukan mentor juga berdampak pada penguatan manajemen usaha. Lebih dari 80 persen peserta dinilai memiliki kapasitas pengelolaan bisnis yang lebih baik, termasuk dalam perencanaan produksi dan pengelolaan keuangan. Bahkan sekitar 85 persen peserta mengaku baru mendapatkan informasi mengenai cara mengoperasikan usaha secara lebih efektif melalui program tersebut. "Pendampingan dari fasilitator membantu pelaku usaha meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan perencanaan produksi, sehingga kapasitas usaha mereka menjadi lebih baik," ujarnya. Secara keseluruhan, program ini juga mencatat 80.734 pelaku UMK mulai mengaplikasikan pemasaran digital, 146.280 pelaku usaha mengakses sumber daya pelatihan dan modul pendampingan, serta 109.330 pelaku usaha menggunakan panduan keamanan siber untuk melindungi aktivitas bisnisnya. Selain itu, sebanyak 126.498 pelaku UMK mengakses layanan keuangan seperti tabungan, QRIS merchant, dompet digital, dan asuransi. Meski demikian, Glory mengakui pencapaian dalam penciptaan lapangan kerja baru masih terbatas. Evaluasi program menunjukkan hanya sekitar 5 persen peserta yang melaporkan pembukaan lapangan kerja tambahan, dengan rata-rata menyerap satu hingga tiga pekerja baru. Ia menambahkan, pelatihan dan pendampingan juga berdampak pada peningkatan kepercayaan diri pelaku usaha. "Dari pelatihan dan pendampingan yang diperoleh 63 persen usaha mikro dan kecil, mereka yakin bahwa kapasitas untuk membuat setiap keputusan bagi usaha mereka adalah hal yang baik untuk meningkatkan rasa percaya diri termasuk keyakinan mereka untuk menyisihkan dan memiliki dana darurat," jelas dia lebih lanjut. ====[3] (del/sfr) References^ Mastercard (www.cnnindonesia.com)^ UMK (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koperasi Ferry Juliantono menerangkan perbedaan Koperasi[1] Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP[2]) dengan koperasi konvensional. Ferry menyampaikan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut menyasar skala yang lebih kecil dibandingkan Koperasi Unit Desa (KUD). "Kalau di Desa baru sekarang. Dulu ada KUD, tapi lokasinya di kecamatan," ujar Ferry dalam acara Sarasehan 99 Ekonom Syariah Indonesia 2026 di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (24/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menyebutkan KDKMP dibangun berawal dari banyak masalah yang harus diselesaikan dalam masyarakat dan dimulai dari badan hukum sampai pembangunan fisik. "Kita harus memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat supaya tidak terjebak kepada praktik pinjol, ini sudah ditetapkan MUI haram. Tapi ketika tidak ada alternatif bagi masyarakat pilihannya apa?" tambahnya. Dengan begitu, KDKMP akan berperan menjadi baitul maal wa tamwil atau lembaga keuangan mikro syariah mandiri, sehingga masyarakat dapat melakukan pinjaman dan tak tergantung dengan pinjaman online. "Kita harus mendorong keuangan ekonomi riil di masyarakat," terang Ferry. Kemudian, Ferry menyebut koperasi akan menjadi wadah penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial bagi masyarakat desa sebagai objek penerima manfaat. Selain itu, KDKMP juga dapat mendorong akses permodalan usaha masyarakat sekaligus menjadi off taker atau pembeli dari produk yang dihasilkan serta dipasarkan kembali. "Dari dulu sampai sekarang petani kita jemur di lantai. Kita nggak pernah terpikirkan menyediakan dryer pengering di sawah, koperasi desa nanti akan dilengkapi alat-alat yang dibutuhkan," pungkasnya. ====[3] (fln/ins) References^ Koperasi (www.cnnindonesia.com)^ KDKMP (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah memangkas target penyaluran Kredit[1] Usaha Rakyat (KUR) 2026[2] menjadi Rp279,5 triliun. Sedianya, target diarahkan hingga Rp295 triliun dengan skema yang lebih fleksibel dan bunga 6 persen per tahun. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menjelaskan penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas subsidi dan komitmen penyaluran dari perbankan. Ferry mengatakan penetapan target KUR tidak hanya mengacu pada ruang fiskal subsidi yang tersedia, tetapi juga kesiapan bank penyalur dalam menyalurkan kredit kepada pelaku usaha. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Jadi di kita itu ada target sesuai dengan kapasitas subsidi. Kalau sesuai dengan kapasitas subsidi kita bisa mencapai itu, tapi kita juga perlu konfirmasi dengan kapasitas penyaluran bank," ujar Ferry dalam konferensi pers di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (25/2). Ia menjelaskan angka Rp279,5 triliun merupakan jumlah yang telah dikonfirmasi kepada bank penyalur, terutama bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). "Jumlah yang bisa kita konfirmasi ke bank itu di Rp279,5 triliun. Jadi yang sudah kita distribusikan ke masing-masing bank dan yang akan mereka commit untuk menyalurkan totalnya sekitar Rp279,6 triliun," katanya. Menurut Ferry, KUR tetap difokuskan bagi pelaku usaha yang memiliki prospek tetapi belum memenuhi syarat perbankan atau belum bankable. "Targetnya terutama pelaku usaha yang usahanya bagus tapi belum bisa akses bank. Usahanya punya prospek, tapi belum bankable, ini yang jadi target kita," ujarnya. Sepanjang 2025, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp270,08 triliun atau sekitar 96,4 persen dari target Rp280 triliun. Penyaluran tersebut menjangkau 4,59 juta debitur dan menyerap sekitar 13,77 juta tenaga kerja. Sekitar 60,71 persen penyaluran KUR diarahkan ke sektor produksi. Ferry juga menyebut sekitar 3 juta debitur pada 2025 mengalami peningkatan kelas usaha secara bertahap, baik dari sisi plafon kredit maupun skala usaha, misalnya dari super mikro ke mikro, lalu ke kecil hingga komersial. Untuk 2026, total target kredit program pemerintah mencapai Rp308,41 triliun. Dari jumlah tersebut, KUR reguler sebesar Rp279,53 triliun, sementara sisanya terdiri dari Kredit Alsintan Rp233,10 miliar, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) Rp549,51 miliar, serta Kredit Program Perumahan (KPP) sekitar Rp28,1 triliun. Meski target plafon KUR ditetapkan Rp279,5 triliun, pemerintah tetap mempertahankan kebijakan yang lebih fleksibel, termasuk suku bunga KUR Mikro dan KUR Kecil sebesar 6 persen efektif per tahun serta peningkatan porsi penyaluran ke sektor produksi menjadi minimal 65 persen. ====[3] (del/sfr) References^ Kredit (www.cnnindonesia.com)^ (KUR) 2026 (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto [1]memberikan sejumlah catatan terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan[2]. Edy mengaku memahami tekanan inflasi pada sektor kesehatan mulai dari harga obat hingga alat kesehatan. Namun, menurut dia, solusi yang diambil pemerintah harus tetap berpijak pada kepentingan masyarakat. "Saya memahami adanya tekanan inflasi kesehatan, kenaikan harga obat dan alat kesehatan, serta pelebaran selisih beban layanan dan pendapatan iuran, tetapi solusi yang diambil harus tetap berpijak pada kepentingan rakyat," kata Edy saat dihubungi, Rabu (25/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dia menyoroti pernyataan pemerintah yang menyebut tekanan inflasi kesehatan kian memperlebar selisih antara pendapatan iuran dan beban pelayanan. Dalam tiga tahun terakhir, sambungnya, defisit tercatat meningkat dari Rp7,2 triliun pada 2023 menjadi Rp9,8 triliun pada 2024. Dan pada 2026 menjadi Rp14 triliun. "Situasi ini dinilai mengganggu kesehatan fiskal BPJS Kesehatan dan memunculkan opsi penyesuaian iuran, khususnya bagi peserta mampu," kata Edy. Meski tren defisit terus meningkat, dia mengingatkan kenaikan iuran bukan satu-satunya cara untuk menyelematkan. Menurut Edy, pemerintah tetap harus secara terbuka menyajikan data dan analisis bahwa kenaikan memiliki legitimasi dan rasional. Jika rencana kenaikan dilakukan, Edy mengusulkan pemerintah menaikkan terlebih dahulu iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan PBPU Daerah untuk memperkuat komitmen fiskal negara dan pemerintah daerah. Sementara, bagi penerima upah, Edy menilai mekanisme penyesuaian telah berjalan secara alami melalui kenaikan upah minimum dan peningkatan upah di atas upah minimum setiap tahun. "Kontribusi peserta penerima upah sudah ikut naik seiring kenaikan penghasilan mereka. Jadi kita harus melihat struktur kepesertaan secara utuh sebelum mengambil keputusan," ucapnya. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan hanya berpengaruh ke masyarakat kelas menengah ke atas, bukan warga miskin. Budi mengungkapkan saat ini BPJS Kesehatan menanggung defisit Rp20 triliun-Rp30 triliun. Pemerintah menangani defisit tersebut melalui APBN sebesar Rp20 triliun. Namun, Budi mengingatkan defisit masih akan terjadi setiap tahun. "Bahwa kenaikan remi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin karena masyarakat miskin dibayari oleh pemerintah," ujar Budi di Jakarta, seperti dikutip Antara, Rabu (25/2). ====[3] (thr/sfr) References^ Edy Wuryanto (www.cnnindonesia.com)^ iuran BPJS Kesehatan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN[1]) Nanik Sudaryati Deyang mengungkap masih banyak mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG[2]) yang diduga melakukan mark up harga bahan baku pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG[3]). Nanik mengatakan pihaknya menerima banyak laporan dari kepala SPPG terkait praktik penggelembungan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), bahkan disertai pemaksaan penggunaan bahan pangan berkualitas buruk. "Ingat! Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, Pengawas Gizi, jangan pernah mau mengikuti kemauan, apalagi malah bekerja sama dengan mitra SPPG yang me-mark up harga bahan baku pangan untuk program MBG ini, apalagi dengan kualitas bahan pangan yang jelek," ujar Nanik di Solo, Selasa (24/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Pernyataan itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama 933 pengelola dapur MBG se-Solo Raya yang meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Karanganyar. Dalam sesi tanya jawab, sejumlah kepala SPPG melaporkan adanya mitra yang menaikkan harga bahan pangan di atas HET serta membatasi pemasok hanya dari satu atau dua supplier tertentu. Menanggapi laporan tersebut, Nanik memerintahkan koordinator wilayah Surakarta, Boyolali, Sragen, dan Karanganyar untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna mendata SPPG yang terdampak praktik mark up. Ia mengingatkan kepala SPPG agar tidak berkompromi karena secara administratif dan hukum, tanggung jawab laporan keuangan tetap berada di tangan pengelola dapur. Nanik juga mengancam akan menjatuhkan sanksi tegas berupa penangguhan (suspend) terhadap mitra yang terbukti menggelembungkan harga dan memonopoli pemasok bahan pangan. "Kepala SPPG, silakan anda sampaikan kepada Mitra anda, kalau ada Mitra yang ketahuan memark-up harga pangan, dan hanya menyediakan satu dua supplier saja, maka akan saya suspend!" ujarnya tegas. Menurutnya, pemasok bahan baku untuk dapur SPPG tidak boleh didominasi satu atau dua supplier yang diarahkan mitra. SPPG justru diminta memberdayakan kelompok tani, kelompok peternak, kelompok nelayan, koperasi, serta UMKM di sekitar dapur MBG sebagai pemasok. Ia menegaskan koperasi yang dilibatkan bukan koperasi bentukan mitra untuk mengakali aturan. Selain itu, SPPG dilarang menolak pasokan dari petani, peternak, maupun nelayan kecil secara sewenang-wenang. Pengelola dapur bahkan diwajibkan membina pelaku usaha lokal agar dapat menjadi supplier resmi. "SPPG harus menggunakan minimal 15 supplier bahan baku pangan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing," kata Nanik. Pelibatan pelaku usaha lokal tersebut, lanjutnya, telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan MBG. Dalam Pasal 38 ayat (1) disebutkan penyelenggaraan MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri serta pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, Kopdes Merah Putih, dan BUMDesa. ====[4] (lau/sfr) References^ BGN (www.cnnindonesia.com)^ SPPG (www.cnnindonesia.com)^ MBG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Gizi Nasional (BGN[1]) mengingatkan para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG[2]) agar tidak menggunakan mobil operasional untuk keperluan berbelanja maupun urusan lain di luar distribusi program. "Mobil operasional SPPG itu dipakai untuk mendistribusikan Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sekolah-sekolah penerima manfaat dan Posyandu, jangan dipakai untuk belanja, apalagi untuk urusan lain," ujar Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang di Solo, Selasa (24/2) malam, seperti dikutip keterangan resemi. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama para Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, dan Pengawas Gizi se-Solo Raya. Rapat dihadiri 933 pengelola dapur MBG dari Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Karanganyar. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Nanik yang juga membidangi Komunikasi Publik dan Investigasi di BGN menegaskan mobil operasional harus digunakan sesuai peruntukannya. Ia mengaku masih menerima laporan adanya kendaraan SPPG yang digunakan untuk berbelanja ke pasar. "Kalau masih ada mobil operasional SPPG yang dipakai untuk berbelanja ke pasar, saya suspend!" tegasnya. Menurut dia, mobil operasional MBG dikhususkan untuk distribusi makanan ke penerima manfaat. Karena itu, kebersihan dan higienitas kendaraan wajib dijaga ketat. Penggunaan untuk berbelanja dinilai berpotensi mengganggu standar kebersihan, mengingat bahan pangan dari pasar masih harus melalui proses pembersihan. Nanik juga meminta Kepala SPPG menolak tegas jika mitra atau pihak lain memaksa penggunaan mobil operasional untuk kepentingan di luar distribusi MBG. Ia menekankan, mitra atau pemasok harus menyediakan kendaraan sendiri untuk mengangkut bahan pangan ke SPPG. Selain soal penggunaan kendaraan, BGN juga menyoroti pengawasan bahan baku pangan. Saat bahan pangan tiba di SPPG pada sore hari, Pengawas Gizi, Pengawas Keuangan, dan Asisten Lapangan diwajibkan melakukan pengecekan menyeluruh. Pengawas Gizi bertugas memeriksa kondisi, kualitas, dan kesegaran bahan pangan serta kesesuaiannya dengan menu yang telah dirancang. Sementara Pengawas Keuangan memastikan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), tidak terjadi mark up, dan selaras dengan anggaran yang telah disusun, serta mengumpulkan bukti pembelian. Adapun Asisten Lapangan bertanggung jawab menimbang dan mengukur volume bahan pangan yang datang untuk memastikan kesesuaian dengan rencana kebutuhan. Nanik menegaskan ketiga unsur pengelola dapur tersebut harus hadir dan teliti saat penerimaan bahan baku karena menjadi titik krusial dalam menjaga keamanan pangan. "Kalau Anda menemukan bahan baku sudah tidak layak, apalagi busuk, dan harganya dimarkup, jangan terima. Anda harus tegas. Kembalikan kepada supplier, dan minta yang baru," ujarnya. Ia menyebut, dalam sejumlah kasus keamanan pangan di beberapa SPPG, indikasi bahan baku kurang segar sebenarnya sudah terpantau sejak awal, namun tidak ditindaklanjuti secara tegas. Dengan pengawasan ketat dan keputusan yang tegas, BGN berharap keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG tetap terjaga. ====[3] (lau/sfr) References^ BGN (www.cnnindonesia.com)^ SPPG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Direktur Pemasaran Emiten Udang Kaesang (PMMP) Mengundurkan Diri
bot posted a topic in Berita Bisnis
Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten pengolah udang yang terafiliasi dengan Kaesang Pangarep, PT. Panca Mitra Multiperdana Tbk. (PMMP) menyampaikan bahwa Direktur Pemasaran Patrick Djuanda telah mengundurkan diri jabatannya. Surat permohonan pengunduran diri Patrick disampaikan melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan terhitung efektif sejak tanggal 25 Februari 2026. "Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk bekerja dan berkembang di PT. Panca Mitra Multiperdana Tbk selama 12 tahun terakhir," tulisnya, Rabu (25/2/2026). Patrick mengungkapkan bahwa dirinya telah mempertimbangkan dengan matang keputusannya tersebut dengan alasan pribadi yang tidak dapat disebutkan. "Saya telah mempertimbangkan keputusan ini dengan matang dan mengundurkan diri karena alasan pribadi," ungkapnya. "Saya berharap PT. Panca Mitra Multiperdana Tbk. dapat terus maju dan sukses di masa yang akan datang. Saya akan menyelesaikan semua tanggung jawab dan kewajiban terkait handover pekerjaan sesuai dengan kebijakan perusahaan hingga tanggal efektif pengunduran diri saya," tutupnya. (ayh/ayh) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber -
Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil PT Mandiri Tunas Finance (MTF) pada Rabu, (25/2/2026), terkait dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tenaga penagih (debt collector) yang digunakan oleh MTF. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi mengatakan, pemanggilan dilakukan untuk meminta klarifikasi dan penjelasan secara lengkap mengenai kronologis kejadian, pihak-pihak yang terlibat, serta langkah tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan oleh perusahaan. "Dari permintaan keterangan yang dilakukan, OJK tengah mendalami informasi yang disampaikan MTF dengan menyesuaikan pada ketentuan yang berlaku. Jika terbukti melanggar ketentuan yang berlaku maka OJK akan memberikan sanksi tegas kepada MTF sesuai ketentuan," sebagaimana dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Rabu (25/2/2026). OJK menegaskan bahwa proses penagihan oleh lembaga jasa keuangan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi etika, serta mengedepankan perlindungan konsumen. Tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun tidak dapat dibenarkan. OJK mengimbau kepada seluruh lembaga jasa keuangan untuk memastikan bahwa kegiatan penagihan, termasuk yang dilakukan melalui pihak ketiga, dilaksanakan secara profesional, patuh terhadap ketentuan yang berlaku, dan tidak menggunakan cara-cara intimidatif maupun kekerasan. OJK akan terus memantau perkembangan kasus ini dan melakukan langkah pengawasan sesuai kewenangan yang dimiliki. (pgr/pgr) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS[1]) Anggito Abimanyu menilai kini perbankan[2] syariah[3] lebih kompetitif dibandingkan bank umum konvensional. Klaim tersebut berdasarkan hasil penelitian akademik yang telah ia lakukan. Anggito menyampaikan kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bukti konkret bank syariah bisa bersaing dari sisi daya saing bisnis dan pricing. "Sekarang ini bank syariah lebih kompetitif daripada bank konvensional. Saya bisa buktikan dengan penelitian. Pricing-nya sekarang lebih kompetitif dibandingkan bank umum konvensional," ujar Anggito dalam acara Sarasehan 99 Ekonom Syariah Indonesia 2026 di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (24/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menilai hal ini sangat berbeda dibandingkan masa sebelumnya ketika bank umum syariah (BUS) masih ada dan dianggap kalah bersaing dengan bank umum konvensional (BUK). Terlebih, menurutnya unit usaha syariah (UUS) yang berada di bawah naungan BUK justru lebih kompetitif karena mendapatkan dukungan modal, jaringan, dan efisiensi operasional dari induknya. "Dulu BUS itu tidak kompetitif dibandingkan BUK. Bahkan kalah dengan UUS, karena UUS anak perusahaan bank umum konvensional," terangnya. Sementara itu, struktur industri saat ini semakin terkonsolidasi dan penguatan modal dianggap membuat bank syariah mempunyai daya tawar yang lebih baik. Hal tersebut tercermin dari sisi penetapan harga (pricing), efisiensi, hingga ekspansi pembiayaan bank syariah yang mengalami peningkatan signifikan. Selain aspek bisnis, Anggito juga menekankan pentingnya dimensi religiusitas dalam pengembangan ekonomi syariah. Anggito menilai keyakinan umat terhadap sistem keuangan berbasis syariah perlu didorong sebagai bagian dari ekosistem bisnis yang tidak hanya sesuai prinsip agama, tetapi juga menguntungkan secara ekonomi. "Jadi kita harus mulai bergerak dari unsur religiusitas yang merupakan keyakinan kita sebagai umat Islam kepada suatu bisnis yang menguntungkan," pungkas Anggito. ====[4] (fln/ins) References^ LPS (www.cnnindonesia.com)^ perbankan (www.cnnindonesia.com)^ syariah (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten properti PT Sentul City Tbk (BKSL) mengumumkan perseroan telah bebas dari gugatan pailit setelah adanya penetapan pengadilan. Hal ini seiring dikabulkannya permohonan pencabutan perkara pembatalan perdamaian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkara tersebut tercatat dengan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit-Pembatalan Perdamaian/2026/PN Niaga JKT.PST jo Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst antara Eddon Pratama Wijayaputra sebagai pemohon dan BKSL sebagai termohon. Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan perkara pembatalan perdamaian yang sebelumnya diajukan. "Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1,4 juta," sebagaimana dikutip dari keterbukaan informasi BEI, di Jakarta, Rabu, (25/2/2026). Sebelumnya, Sentul City sempat melayangkan permohonan pembatalan atas gugatan pailit tersebut. Namun, manajemen secara tegas membantah anggapan adanya pelanggaran kewajiban dalam perjanjian perdamaian. Manajemen menyatakan sejak Perjanjian Perdamaian memperoleh pengesahan melalui homologasi, perseroan telah melaksanakan seluruh kewajiban dengan itikad baik sesuai ketentuan yang berlaku. "Sampai dengan saat ini, Perseroan dengan itikad baik telah memenuhi setiap dan seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tersebut," tulis manajemen, Selasa (20/1/2026). Perseroan juga menegaskan kegiatan usaha tetap berjalan normal dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. BKSL memastikan kepada seluruh kreditur dan pemangku kepentingan bahwa keberlangsungan usaha tetap terjaga. Seluruh perjanjian yang mengikat, termasuk Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi, tetap menjadi komitmen utama perseroan dalam menjaga kelangsungan usaha dan meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan. Terkait proses hukum, manajemen menegaskan BKSL akan menghormati dan mengikuti seluruh tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (ayh/ayh) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Gizi Nasional (BGN[1]) menjelaskan dasar pemberian insentif Rp6 juta per hari kepada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG[2]) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG[3]). Melalui unggahan resmi di Instagram @badangizinasional.ri[4], BGN menegaskan angka tersebut bukan keuntungan per porsi makanan, melainkan pembayaran atas kesiapan fasilitas atau availability payment. Dalam penjelasannya, BGN menyebut insentif Rp6 juta per hari merupakan pembayaran atas kesiapan dapur, peralatan, tenaga kerja, utilitas, serta standar higienitas, termasuk pada hari libur sebagai bentuk standby readiness. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Angka Rp1,8 miliar bukan keuntungan bersih, melainkan pendapatan kotor (gross revenue) maksimal," tulis BGN dalam salah satu materi unggahannya. Perhitungan tersebut berasal dari Rp6 juta dikalikan 313 hari operasional (Minggu libur), sehingga totalnya sekitar Rp1,878 miliar per tahun. BGN menegaskan pendapatan tersebut bukan laba bersih yang langsung dinikmati mitra. Untuk bisa menerima insentif, mitra wajib membangun SPPG sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) 401.1 Tahun 2025. Estimasi investasi awal yang harus dikeluarkan mitra disebut berkisar antara Rp2,5 miliar hingga Rp6 miliar, tergantung harga tanah dan kebutuhan fasilitas. Dengan nilai investasi tersebut, titik impas (break even point/BEP) diperkirakan baru tercapai dalam waktu 2 hingga 2,5 tahun. "Pada tahun pertama dan kedua, mitra belum menikmati keuntungan bersih karena digunakan untuk menutup modal investasi dan depresiasi (penyusutan alat)," tulis BGN. [Gambas:Instagram][5] Selain itu, kontrak mitra berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang atau tidak diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kepatuhan, higienitas, dan kinerja operasional. BGN juga menegaskan dana bahan baku makanan dikelola terpisah dari insentif fasilitas. Dana belanja bahan baku menggunakan prinsip at-cost melalui Virtual Account (VA) operasional. Uang belanja bahan baku tidak masuk ke rekening pribadi mitra dan dicairkan berdasarkan bukti pembelian riil. Jika terdapat selisih belanja, dana tersebut tidak bisa ditarik sebagai keuntungan dan otomatis kembali ke kas negara. "Konsep mitra mengambil margin/keuntungan per porsi sudah ditutup total. Satu-satunya hak mitra hanyalah insentif fasilitas," tulis BGN. BGN menjelaskan pemberian insentif fasilitas merupakan bagian dari skema kemitraan yang dinilai lebih efisien dibandingkan jika negara membangun seluruh dapur secara mandiri. Dalam simulasi yang dipaparkan, apabila negara membangun 30 ribu SPPG sendiri dengan estimasi Rp3 miliar per unit, maka dibutuhkan dana sekitar Rp90 triliun hanya untuk gedung dan alat, belum termasuk tanah dan biaya perawatan. Dengan skema kemitraan, APBN tidak perlu mengeluarkan belanja modal besar di awal. Negara hanya membayar insentif harian sebagai bentuk sewa kesiapan fasilitas, sementara risiko operasional dan pemeliharaan aset dialihkan kepada mitra. Jika terjadi kerusakan fasilitas seperti CCTV, AC, atau atap bocor, biaya perbaikan ditanggung mitra. Jika SPPG melanggar standar operasional, insentif dapat dihentikan selama masa suspend. Bahkan, dalam kasus kejadian luar biasa seperti keracunan, dapur berpotensi ditutup permanen dan risiko investasi menjadi tanggungan mitra. BGN juga menjelaskan bahwa operasional dihitung enam hari kerja dalam sepekan dan hari Minggu tidak dibayar. Namun pada hari libur nasional yang jatuh di hari kerja, insentif tetap diberikan karena mengacu pada prinsip kesiapsiagaan fasilitas. Meski siswa libur, gedung, peralatan, dan tenaga ahli tetap harus dalam kondisi siap digunakan sewaktu-waktu, termasuk untuk intervensi gizi darurat. "Negara membayar retensi kesiapan gedung tersebut, sama seperti sistem sewa properti komersial yang tidak mengenal diskon hari libur," tulis BGN. Saat ini tercatat sekitar 24 ribu SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada tahun ini, dengan total anggaran program MBG 2026 sebesar Rp355 triliun, terdiri dari Rp268 triliun pagu APBN dan Rp67 triliun dana cadangan. ====[6] (del/sfr) References^ BGN (www.cnnindonesia.com)^ SPPG (www.cnnindonesia.com)^ MBG (www.cnnindonesia.com)^ badangizinasional.ri (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Instagram] (www.instagram.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten terafiliasi Prajogo Pangestu, PT Petrosea Tbk (PTRO), mengumumkan aksi korporasi berupa pengambilalihan dua perusahaan kepelabuhan laut PT Vista Maritim Asia (VMA) dan PT Nusantara Arung Samudera. Berdasarkan keterbukaan informasi tertanggal 24 Februari 2026, perseroan melalui entitas anak tidak langsung yang dimiliki lebih dari 99%, yaitu PT Petrosindo Sinergi Alur (PSA), telah menandatangani perjanjian pembelian saham VMA. Rinciannya, PSA membeli sebanyak 55% saham VMA dari Lius Kastomo sebesar 50% dan Jalu Yoga Santoso sebesar 5% dari total modal ditempatkan dan disetor. Adapun nilai transaksinya mencapai Rp550 juta. Sementara itu, PTRO juga mengakuisisi 55% saham PT Nusantara Arung Samudera melalui entitas tidak langsung PT Petrosindo Sinergi Samudera. Saham itu dibeli dari Karen Nathani 45% dan Maifan Juni Chandra 10% dengan nilai transaksi Rp550 juta. "VMA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut. Pengambilalihan saham ini akan memperkuat integrasi rantai nilai pit-to-port guna mendukung usaha perseroan," sebagaimana dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Rabu, (25/2/2026) Perseroan menilai langkah ini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja operasional. Selain itu, transaksi ini merupakan bagian dari strategi pengembangan operasional untuk meningkatkan sinergi antar entitas dalam grup. Dengan demikian, perseroan berharap dapat memperkuat posisi bisnis ke depan. Seiring dengan berita tersebut, saham PTRO tercatat naik 0,38% ke angka Rp6.675 per pukul 14.33 WIB. Adapun kapitalisasi pasarnya Rp67,32 triliun. (ayh/ayh) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Kereta Api Pariwisata (KAI Wisata[1]) bakal membuka perjalanan Kereta Panoramic[2] rute Jakarta-Yogyakarta hingga Solo pulang pergi selama periode Lebaran[3]. Hal ini untuk menjawab antusiasme masyarakat terhadap pengalaman perjalanan eksklusif dengan suguhan panorama alam yang memukau. Direktur Utama KAI Wisata Raden Agus Dwinanto Budiadji mengatakan penambahan layanan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas pengalaman pelanggan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Hadirnya Kereta Panoramic pada rute Jakarta-Yogyakarta hingga Solo merupakan wujud komitmen KAI Wisata untuk terus menghadirkan layanan perjalanan yang tidak hanya nyaman, tetapi juga memberikan pengalaman yang berkesan," ujar Agus dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2). Menurut Agus, antusiasme masyarakat menjadi semangat bagi KAI Wisata untuk terus berinovasi dan memperluas layanan. Melalui jendela kaca luas dan fitur automatic sunroof, pelanggan dapat menikmati bentang alam sepanjang perjalanan dengan sensasi berbeda. Kereta Wisata Panoramic menghadirkan fasilitas premium seperti luxury lounge, snack, kopi/teh/air mineral, free WiFi, serta layanan dedicated train attendant turut melengkapi kenyamanan perjalanan. "Pelayanan yang dihadirkan dengan Service Excellence ini membuat penumpang setia kereta wisata tunggu-tunggu" tambah Raden Agus. Adapun jadwal operasional Kereta Panoramic untuk rute ini berlaku mulai 23 Februari hingga 1 April 2026 dengan relasi sebagai berikut: KA Manahan Panoramic: • Gambir - Solo Balapan (Berangkat 10.30 | Tiba 18.18) • Solo Balapan - Gambir (Berangkat 09.50 | Tiba 17.31) • Gambir - Solo Balapan (Berangkat 22.50 | Tiba 06.31) • Solo Balapan - Gambir (Berangkat 22.35 | Tiba 06.33) KA Tambahan Panoramic • Gambir - Yogyakarta (Berangkat 07.10 | Tiba 14.42) • Yogyakarta - Gambir (Berangkat 18.20 | Tiba 01.55) ====[4] (ldy/sfr) References^ KAI Wisata (www.cnnindonesia.com)^ Kereta Panoramic (www.cnnindonesia.com)^ Lebaran (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia - CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon mengatakan kekhawatiran investor tentang kecerdasan buatan (AI) yang menghantam saham perusahaan pada hari Senin terlalu berlebihan. Ia mengatakan bank terbesar di Amerika itu akan menggunakan teknologi tersebut untuk keuntungannya. "Menurut saya, kita akan menjadi pemenang," kata Dimon sebagaimana dikutip dari The Wall Street Journal, dikutip Selasa (24/2/2026). Dimon, yang mengenakan gips di tangan kirinya setelah menjalani perawatan radang sendi dan taji tulang, melanjutkan bahwa JP Morgan selalu memiliki strategi untuk menggunakan teknologi untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik bagi pelanggan. Adapun JPMorgan termasuk di antara sejumlah perusahaan jasa keuangan yang mengalami penurunan tajam pada hari Senin karena kekhawatiran tentang dampak kecerdasan buatan pada model bisnis mereka. Pada hari Minggu, Citrini Research menerbitkan laporan yang banyak dibaca, yang berhipotesis tentang bagaimana AI dapat mengubah perekonomian, termasuk pembayaran sehari-hari, yang menyeret turun saham perusahaan yang menghasilkan uang dari pemrosesan pembayaran tersebut. Tercatat saham American Express turun sekitar 7% pada hari Senin, sementara JPMorgan, Citigroup, dan Morgan Stanley semuanya turun lebih dari 4%. Saham Mastercard turun hampir 6%, dan Visa turun lebih dari 4%. Dimon mengakui bahwa ada semakin banyak pesaing fintech yang mengalahkan JPMorgan dalam bisnis-bisnis penting. "Ada banyak sekali perusahaan pembayaran: Chime, Revolut, PayPal, Stripe," katanya. "Kami kalah telak di beberapa bagian. Kami dikalahkan dengan telak. Kami juga harus bersaing di level itu. Kami tidak bisa hanya berpura-pura tidak tahu." Bank-bank seperti JPMorgan telah memperhitungkan meningkatnya popularitas stablecoin, yang mengancam peran tradisional yang telah mereka mainkan dalam menengahi pembayaran antar pelanggan di seluruh dunia. Kepala keuangan JPMorgan mengatakan bahwa di tengah persaingan yang lebih ketat, bank tersebut berencana untuk menghabiskan US$20 miliar tahun ini untuk teknologi, naik US$2 miliar dari tahun sebelumnya. Beberapa investor telah mempertanyakan manfaat apa yang telah diperoleh JPMorgan dari investasi besar-besaran tersebut. "Investor mencari lebih banyak transparansi dan akuntabilitas dalam pengeluaran teknologinya," kata Mike Mayo, analis di Wells Fargo. Ia menambahkan bahwa JPMorgan perlu menunjukkan bahwa mereka lebih mungkin menjadi penerima manfaat daripada korban dari kecerdasan buatan (AI). Meskipun badai salju dahsyat mengguncang wilayah Tri-State, Dimon dan para bawahannya tetap melanjutkan rencana untuk berkumpul dengan para investor di kantor pusat baru JPMorgan di 270 Park Ave. Walau tim eksekutif JPMorgan hadir sepenuhnya, banyak staf bank dan investor tidak dapat hadir secara langsung, mengingat penangguhan layanan kereta api di wilayah tersebut dan larangan perjalanan mobil penumpang di Kota New York dan wilayah sekitarnya. Sejumlah calon pengganti Dimon, termasuk Marianne Lake, kepala unit konsumen JPMorgan, dan kepala bersama bank komersial dan investasi, Troy Rohrbaugh dan Doug Petno, semuanya duduk bersama di atas panggung dan menjawab pertanyaan tentang masa depan bank terbesar di Amerika itu. Pesan utamanya adalah bahwa JPMorgan berencana untuk tetap pada jalur yang sama. "Anda telah melihat bahwa banyak pesaing kami sekarang memiliki strategi yang sedikit mirip dengan apa yang kami lakukan, dan saya pikir meniru adalah bentuk pujian tertinggi," kata Lake. Hari investor tahunan JPMorgan, meskipun disajikan dalam versi yang lebih ringkas tahun ini, telah lama dilihat oleh investor sebagai ajang untuk melihat jajaran talenta di jajaran eksekutif bank dan siapa yang dapat menggantikan Dimon ketika ia pensiun. Dimon, yang telah memimpin bank itu selama 20 tahun, mengatakan ia akan tetap berada di sana "beberapa tahun sebagai CEO." Tetapi ia tidak memberikan rincian lebih lanjut. Bulan lalu, Dimon mengatakan ia berencana untuk tetap berada di sana selama lebih dari lima tahun sebagai kepala eksekutif. (fsd/fsd) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Agama (Menag[1]) Nasaruddin Umar menekankan pentingnya pengelolaan zakat[2] di Indonesia. Ia mengimbau sebaiknya zakat disentralisasikan atau dikelola oleh pemerintah langsung. Umar menyampaikan jumlah pemberi dan penerima manfaat zakat cenderung terus bertambah. Dengan demikian, pengelolaan tersebut diharapkan dapat membuat pendistribusian zakat lebih terbuka dan tepat sasaran. "Karena saat ini makin banyak penerima zakat. Zakat itu perlu disentralkan kepada pemerintah seperti zaman rasul," ujar Umar dalam acara Sarasehan 99 Ekonom Syariah Indonesia 2026 di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (24/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia mengatakan upaya sentralisasi pengelolaan zakat pernah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW agar pengawasan bisa lebih tepat. Adapun zakat mempunyai peran sangat besar dalam meringankan ekonomi masyarakat miskin dan menjadi salah satu cara untuk menyucikan harta dan jiwa seseorang. Diketahui, saat ini lembaga pengelola zakat terbagi dua, yakni badan resmi pemerintah oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan berbagai lembaga amil zakat yang dibuat masyarakat dengan izin resmi. Dengan adanya pengelolaan zakat yang terpusat, penerima zakat ke depannya dapat lebih merata. "Makanya saat Abu Bakar memerangi pembayar pajak, pada masa itu zakat diberikan ke baitul mal. Saat rasul wafat, orang kaya langsung ke orang miskin. Abu Bakar memerangi bukan karena orang tidak bayar, tapi agar ke baitul mal. Saat ini makin banyak penerima zakat," tandasnya. ====[3] (fln/ins) References^ Menag (www.cnnindonesia.com)^ zakat (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) resmi menetapkan Albertus Wiroyo Karsono sebagai Ketua Dewan Pengurus AAJI untuk periode kepengurusan sampai dengan tahun 2028. Albertus menggantikan jabatan yang sebelumnya diemban oleh Budi Tampubolon. Hal ini sebagaimana diputuskan dalam Rapat Anggota Luar Biasa (RALUB) Tahun 2026. RALUB dilaksanakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) AAJI dan dihadiri oleh 59 perusahaan anggota, sehingga memenuhi ketentuan kuorum. Dalam sambutannya, Albertus menegaskan bahwa kepemimpinan AAJI ke depan akan berfokus pada penguatan tata kelola, konsolidasi organisasi, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap industri asuransi jiwa. Ia menyampaikan komitmennya untuk mempercepat pembentukan susunan Dewan Pengurus agar organisasi dapat segera bekerja secara efektif dan solid. Lebih lanjut, Albertus menyampaikan beberapa fokus utama yang akan menjadi perhatian kepengurusan AAJI ke depan. Pertama, penguatan sales conduct untuk memastikan praktik pemasaran asuransi jiwa berjalan secara etis dan bertanggung jawab. "Kedua, pelaksanaan roadmap industri yang telah ditetapkan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan asosiasi akan diarahkan untuk memperluas inklusi asuransi, melalui kerja sama dengan seluruh perusahaan anggota agar perlindungan asuransi dapat menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas dan beragam. Ketiga, penguatan transparansi dalam tata kelola organisasi dan komunikasi industri kepada publik," sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Rabu, (25/2/2026). RALUB AAJI 2026 juga menetapkan Windawati Tjahjadi sebagai Anggota Dewan Pengawas AAJI untuk sisa masa jabatan hingga tahun 2028, menggantikan Randy Lianggara. Dengan keputusan tersebut, susunan Dewan Pengawas AAJI periode 2025-2028 saat ini terdiri dari Firdaus Djaelani, Ricardo Simanjuntak, dan Windawati Tjahjadi. Melansir lamar resmi AAJI, Albertus Wiroyo Karsono merupakan salah satu praktisi di Industri asuransi iiwa dan asuransi umum dengan pengalaman lebih dari 23 tahun. Sejak Januari 2017, beliau dipercaya menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bhinneka Life Indonesia. Sebelumnya, beliau telah menjabat berbagai posisi puncak di berbagai perusahaan asuransi jiwa maupun asuransi umum. Diantaranya sebagai Regional Director Agency PT.Sinar Lend Lease Life periode tahun 1995-1997, dan meningkat menjadi General Manager Bancassurance pada tahun 1998-2000. Karirnya pun berlanjut sebagai Director of Wealth Management and Alternate Distribution PT. MLC Life Indonesia sejak tahun 2000-2006, Director of Professional Finance Services (PFS) PT. AXA Life Indonesia tahun 2006-2007, President Directors PT. AXA Mandiri Financial Services tahun 2007-2012, President Director PT. AXA Financial Indonesia tahun 2012 -2012, President PT. Mandiri AXA General Insurance tahun 2013-2016. Sekaligus sebagai Commisioner PT.AXA Mandiri Financial Service sejak tahun 2013-March 2015. (fsd/fsd) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia -Momentum Ramadan kembali mengangkat minat pelaku pasar terhadap saham Syariah. Menariknya, sejumlah emiten tak hanya unggul dari sisi valuasi yang atraktif, tetapi juga didukung prospek bisnis yang solid serta tren harga yang tengah menguat dan terindikasi akumulas. Lalu seperrti apa prospek saham syariah? Simak informasi selengkapnyadalam program Closing Bell CNBC Indonesia (Rabu 25/02/2026) berikut ini. Add as a preferred source on Google [1] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)Sumber