bot

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso[1] mengejar perjanjian dagang [2]dengan Meksiko[3] agar Indonesia terbebas dari pukulan tarif. Ia menegaskan sejauh ini belum ada pengumuman resmi tentang tarif bagi Indonesia. Akan tetapi, Budi berharap Indonesia selamat dari kebijakan Meksiko tersebut. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Nanti kita pendekatannya dengan perjanjian dagang biar gak dikenakan (tarif Meksiko). Dengan perjanjian dagang kan nanti ada perjanjian khusus," jelasnya usai Strategic Forum Perdagangan Internasional: Indonesia-Eurasian Economic Union (EAEU) FTA di Hotel Fairmont Jakarta, Senin (15/12). "Kalau diskusi kan sudah berjalan, bertahap diskusi untuk bilateral. Perjanjian dagangnya sudah diskusi, kemarin juga sudah ketemu, tapi kan nanti dijadwalkan ulang," tegas Budi. Budi mengusulkan perjanjian bilateral dengan Meksiko berbentuk Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Menurutnya, opsi tersebut akan menduplikasi perjanjian antara Indonesia dan Peru. Di lain sisi, Indonesia juga bakal menandatangani perjanjian dagang dalam bentuk free trade agreement (FTA) bersama Eurasian Economic Union (EAEU). Mendag Budi berharap kerja sama itu bisa memudahkan kedua negara mencari mitra dagang. Terpisah, Reuters melaporkan bahwa Senat Meksiko telah menyepakati ide kenaikan tarif impor hingga 50 persen untuk sejumlah negara Asia. Hal tersebut diputuskan pada Rabu (10/12), di mana rencananya tarif impor mulai berlaku pada 2026 mendatang. Barang-barang yang bakal dikenakan bea masuk, antara lain mobil, suku cadang mobil, tekstil, pakaian, plastik, dan baja. Sementara, negara-negara sasaran Meksiko adalah mereka yang tidak memiliki perjanjian perdagangan, termasuk China, India, Korea Selatan, Thailand, dan Indonesia. Akan tetapi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah Indonesia terdampak kebijakan tarif Meksiko. "Kalau itu kan terhadap barang yang masuk ke Meksiko. Jadi, buat Indonesia kan enggak ada," kata Airlangga ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (12/12). "Kita tidak impor dari Meksiko. Tidak, tidak, tidak (berpengaruh ke Indonesia). Belum ada (rencana negosiasi dengan Meksiko)," tegasnya. ====[4] (skt/sfr) References^ Budi Santoso (www.cnnindonesia.com)^ perjanjian dagang (www.cnnindonesia.com)^ Meksiko (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Fenomena bencana banjir Sumatra menunjukkan kesenjangan proteksi asuransi (protection gap) di Indonesia masih besar. Kesadaran masyarakat atas asuransi bencana pun disorot. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) melaporkan, total estimasi sementara nilai klaim asuransi properti dan kendaraan mencapai sekitar Rp567,02 miliar dari bencana banjir Sumatra. Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan merinci, total klaim tersebut terdiri dari asuransi properti sebesar Rp492,52 miliar dan asuransi kendaraan bermotor sebesar Rp74,49 miliar. Angka ini merupakan laporan dari 39 anggota AAUI. "Perlu kami sampaikan bahwa angka ini bersifat dinamis dan masih berpotensi berkembang seiring berjalannya proses pelaporan dan survei lapangan," ungkap Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, (15/12/2025). AAUI juga menyoroti masih tingginya protection gap di Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 51 triliun untuk rehabilitasi dan pemulihan akibat bencana ini, sementara estimasi klaim asuransi yang tercatat saat ini berada di kisaran Rp560 miliar. "Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar risiko bencana masih belum terlindungi oleh asuransi, sehingga menjadi tantangan bersama untuk meningkatkan literasi, inklusi, dan penetrasi asuransi bencana di masa mendatang," kata dia. Lebih jauh, Budi mengatakan, estimasi klaim tersebut belum termasuk klaim dari aset bangunan milik negara yang terproteksi lewat Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara (KABMN). "Estimasi yang sementara yang kami peroleh tapi ini juga baru informal dari KABMN itu kurang lebih ada di angka Rp30 miliar tapi itu masih sifatnya exposure, ya," jelas Budi. Melansir website BMKG, Dampak bencana ini sangat besar. Tercatat 967 jiwa meninggal dunia dan 262 orang dinyatakan hilang, menjadikannya salah satu bencana terburuk dalam sejarah modern Indonesia. Sebanyak 3,3 juta jiwa terdampak, kehilangan tempat tinggal, harta benda, serta pola hidup sehari-hari. Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai Rp68,8 triliun, dengan 3.500 bangunan rusak berat, 271 akses jembatan hancur, dan 282 fasilitas pendidikan mengalami kerusakan. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia[1] mengungkap alasan layanan listrik [2]di wilayah terdampak banjir [3]di Aceh belum pulih. Ia menyebut salah satu alasannya adalah infrastruktur yang masih rusak hingga sebagian desa yang masih terendam banjir. "Karena sebagian desa yang infrastrukturnya masih parah, jalan yang enggak bisa kita masuk, itu pada tegangan rendah itu tiang-tiangnya jatuh. Dan ada sebagian desa yang memang masih banjir, masih ada air," ujar Bahlil dalam Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia mengatakan dengan kondisi tersebut, apabila listrik dipaksakan menyala justru berpotensi mencelakakan warga. Pada saat yang sama, Bahlil juga melaporkan gardu induk di sana sudah hampir rampung, dengan tahap telah mencapai 80 hingga 90 persen. Ia pun menargetkan hal itu rampung pada pekan ini, paling lambat pada Rabu atau Kamis. "Kalau ini jadi maka aliran listrik dari Arun, Bireum, itu baru bisa masuk secara normal dan transmisi untuk jalur Sumatera itu sudah bisa connect," ujar dia. BNPB melaporkan sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih terdampak banjir bandang dan longsor dengan akses darat yang terbatas. Hingga Senin (15/12), jumlah korban meninggal dunia tercatat 1.030 jiwa, sementara korban hilang berjumlah 206 orang. Jumlah pengungsi mencapai 608.940 orang, dengan Aceh menjadi provinsi dengan pengungsi terbanyak. Pemerintah Aceh juga telah meminta keterlibatan UNDP dan UNICEF untuk mendukung penanganan pascabencana dan proses pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak. ====[4] (mnf/sfr) References^ Bahlil Lahadalia (www.cnnindonesia.com)^ listrik (www.cnnindonesia.com)^ banjir (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 Desember 2025 untuk memperkuat arah kebijakan, struktur tata kelola, serta kesiapan Perseroan menghadapi tahun buku 2026. Rapat tersebut menjadi bagian dari penyesuaian terhadap dinamika regulasi sekaligus penguatan fondasi transformasi jangka menengah BNI. RUPSLB yang diselenggarakan secara daring itu dipimpin Komisaris Utama BNI Omar Sjawaldy Anwar dan dihadiri jajaran Dewan Komisaris serta Direksi, termasuk Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan. Putrama menjelaskan, seluruh keputusan yang diambil dalam RUPSLB merupakan langkah strategis untuk memastikan tata kelola Perseroan tetap selaras dengan perubahan regulasi serta mendukung kelancaran eksekusi strategi bisnis ke depan. "RUPSLB ini memastikan seluruh aspek tata kelola BNI tetap sejalan dengan perkembangan regulasi dan mendukung kesiapan operasional Perseroan dalam menjalankan strategi bisnis tahun mendatang," ujar Putrama dalam keterangan tertulis dikutip Senin (15/12/2025). Dalam agenda pertama, pemegang saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk penyesuaian tata kelola pengawasan oleh Holding Operasional sesuai amanat Undang-Undang BUMN yang diterbitkan pada 2025. Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 23/BPU/10/2025 tertanggal 28 Oktober 2025. Agenda kedua RUPSLB memberikan persetujuan pendelegasian kewenangan terkait penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026. Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat proses perencanaan serta memastikan kesiapan operasional Perseroan memasuki tahun buku berikutnya. Selanjutnya, pemegang saham juga menyetujui hasil pengkinian dokumen Recovery Plan 2025/2026 sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan regulator dan penguatan perencanaan keberlanjutan operasional BNI. Pada agenda terakhir, RUPSLB mengukuhkan pemberhentian Suminto sebagai anggota Dewan Komisaris BNI seiring penugasannya sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio Kementerian Keuangan sejak Oktober 2025. "Masa jabatan Bapak Suminto sebagai Komisaris Perseroan berakhir sejak 8 Oktober 2025 dan pengukuhan pemberhentiannya ditetapkan dalam RUPS Luar Biasa ini," kata Putrama. Sehubungan dengan pemberhentian tersebut, RUPSLB selanjutnya menyetujui pengangkatan Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris perseroan menggantikan Suminto. Adapun Febrio saat ini menjabat Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kinerja Keuangan Solid BNI menutup kuartal III 2025 dengan kinerja keuangan solid di tengah dinamika ekonomi global, yang ditopang penguatan fundamental, efisiensi pendanaan, serta transformasi digital berkelanjutan. Hingga akhir September 2025, penyaluran kredit BNI mencapai Rp812 triliun, tumbuh 10,5% secara tahunan (year-on-year/YoY) dengan pertumbuhan kredit yang lebih seimbang dan sehat di semua segmen bisnis. Kredit korporasi tumbuh 12,4% YoY menjadi Rp451 triliun, sementara segmen menengah dan UMKM non-KUR masing-masing meningkat 14,3% YoY menjadi Rp120 triliun dan 13,9% YoY menjadi Rp46 triliun. Segmen konsumer juga mencatat pertumbuhan 9,6% YoY menjadi Rp150,2 triliun, didorong oleh peningkatan permintaan KPR, personal loan, dan kartu kredit. Pada level grup, kredit usaha anak perusahaan tumbuh 15,3% YoY menjadi Rp17,4 triliun. Di sisi pendanaan, dana murah (CASA) tumbuh 13,3% YoY menjadi Rp613,4 triliun yang ditopang oleh pertumbuhan solid pada Giro sebesar 14,0% YoY dan Tabungan sebesar 12,6% YoY. Sementara itu pertumbuhan deposito mencapai 40,4% YoY menjadi Rp320,9 triliun termasuk faktor adanya injeksi likuiditas dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Kementerian Keuangan. Akumulasi total Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 21,4% YoY menjadi Rp934,3 triliun di akhir September 2025. Transformasi digital terus menjadi pendorong utama kinerja. Aplikasi mobile banking wondr by BNI mencatat 10,5 juta pengguna dengan 866 juta transaksi senilai Rp783 triliun, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, platform BNIdirect pada segmen wholesale banking membukukan nilai transaksi Rp8.080 triliun, tumbuh 26,7% YoY dengan volume lebih dari satu miliar transaksi. "Kami optimistis penguatan tata kelola dan transformasi berkelanjutan ini akan semakin memperkokoh posisi BNI sebagai bank yang sehat, kompetitif, dan mampu memberikan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan," tutur Putrama. Dengan penguatan tata kelola melalui RUPSLB serta kinerja keuangan yang tetap solid, BNI menegaskan kesiapan Perseroan menghadapi tantangan bisnis 2026. Penyesuaian struktur dan kebijakan yang dilakukan diharapkan mampu menjaga kesinambungan pertumbuhan, meningkatkan ketahanan Perseroan, serta memperkuat kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan di tengah dinamika industri perbankan nasional dan global. (rah/rah) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Memasuki usia ke-130 tahun, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menggelar berbagai program promo nasional bertajuk "Belanja Bijak, Jadi Hemat, Berlimpah Promo". Program ini berlangsung hingga 31 Desember 2025 dan menghadirkan berbagai penawaran menarik di lebih dari ratusan merchant ternama di seluruh Indonesia. Mengusung semangat perayaan perjalanan panjang BRI sebagai bank terbesar yang lahir dan tumbuh bersama rakyat, program ini memberikan beragam keuntungan bagi pengguna BRI Debit, BRI Kartu Kredit, dan QRIS BRImo. Mulai dari diskon hingga Rp1,3 juta, cashback hingga Rp130 ribu, hingga harga spesial mulai Rp13 ribu yang berlaku untuk kategori Food & Beverage, Fashion, Travel, Beauty & Wellness, Electronics, E-commerce, Home Living, Groceries, hingga Hobbies & Entertainment. Corporate Secretary BRI, Dhanny, mengatakan bahwa promo HUT BRI ke-130 ini merupakan bentuk apresiasi kepada seluruh nasabah setia BRI. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Selama 130 tahun, BRI telah tumbuh sebagai bank yang selalu dekat dengan masyarakat. Melalui rangkaian promo ini, kami ingin menghadirkan pengalaman transaksi yang lebih hemat, mudah, dan menyenangkan, sekaligus memperluas manfaat layanan BRI dalam mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat," kata Dhanny. (Foto: arsip BRI)Program promo BRI dalam rangka hari jadinya ini mencakup penawaran spesial, seperti berikut: Diskon Rp130 ribu untuk berbagai restoran favorit, termasuk Kimukatsu, Paradise Dynasty, Pepper Lunch, Sushi Tei, dan lainnya.Cashback Rp13 ribu hingga Rp130 ribu untuk transaksi QRIS BRImo di merchant F&B, fashion, groceries, hingga travel.Harga spesial Rp13 ribu sampai Rp130 ribu untuk produk dan layanan dari brand seperti Rejuve, Mako, Roti'O, Monsieur Spoon, Point Coffee, hingga pendopo & Azko.Diskon besar hingga Rp1,3 juta di merchant seperti iBox, Samsung by Erafone, Erafone, Electronic City, Voila.id, hingga Jamtangan.com.Travel Deals yang mencakup diskon di Traveloka, Tiket.com, Agoda, ANA Airlines, D'Prima Hotel, serta Grab.BRI Special Offers untuk kredit konsumtif, asuransi, hingga biaya remitansi dengan tarif spesial US$1,30.Program HUT BRI ke-130 ini tidak hanya menarik dari sisi besaran promo, tetapi juga menghadirkan fleksibilitas pembayaran melalui cicilan hingga 24 bulan di berbagai kategori belanja seperti elektronik, gadget, dan home living. Sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-130, BRI juga menghadirkan penawaran suku bunga KPR spesial HUT BRI yang hanya tersedia di sepanjang Desember 2025. Melalui program ini, nasabah dapat menikmati pilihan suku bunga fixed dan floating yang kompetitif, dengan DP mulai dari 1,30% dan tenor fleksibel hingga 25 tahun untuk nasabah fixed income, sehingga memudahkan masyarakat memiliki hunian idaman dengan ketentuan yang lebih menguntungkan. Direktur Utama BRI, Hery Gunardi menyampaikan, penawaran ini dihadirkan khusus untuk properti dengan harga di bawah Rp1 miliar, sebagai wujud nyata BRI dalam mendukung kebutuhan rumah bagi masyarakat Indonesia. "BRI ingin memastikan bahwa momentum ulang tahun ke-130 ini memberikan dampak positif bagi masyarakat, sekaligus mendorong transaksi non-tunai yang aman dan efisien di seluruh ekosistem digital BRI," kata Hery. "Dengan rangkaian promo berskala nasional ini, BRI berharap dapat memberikan pengalaman layanan yang semakin relevan dan dekat dengan kebutuhan masyarakat modern, sejalan dengan visi transformasi BRIVolution Reignite dan peran BRI sebagai satu bank untuk semua," pungkasnya. Seluruh promo BRI dalam rangka HUT ke-130 ini dapat diakses melalui microsite resmi di bbri.id/promobri130, termasuk daftar lengkap tenant, mekanisme transaksi, serta syarat dan ketentuan yang berlaku. (rea/rir) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto[1] mengusulkan penerapan skema work from anywhere (WFA[2]) bagi pekerja pada 29-31 Desember 2025. Ia menyampaikan itu dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12) hari ini. "Oleh karena itu, kami usulkan ken ada 29,30, dan 31 yang di antara libur, kami usul untuk work from anywhere and everywhere," kata Airlangga. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Airlangga menyebut perjalanan keluarga bisa saja terhalang apabila orang tuanya tetap bekerja di hari itu. Karenanya, Airlangga mengusulkan agar pekerja bisa bekerja dari mana saja selama tiga hari terakhir tahun ini. Lebih lanjut, Airlangga memprediksi jumlah perjalanan selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) ini bisa tembus di atas 100 juta. "Jumlah perjalanan selama libur pada waktu lebaran sampai 104 juta perjalanan Desember ini diperkirakan bisa di atas 100 juta," ucap dia. Selama periode Nataru, pemerintah akan memberlakukan diskon tarif tol dan angkutan hingga 30 persen. ====[3] (mnf/sfr) References^ Airlangga Hartarto (www.cnnindonesia.com)^ WFA (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait[1] melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebanyak 139.485 unit rumah[2] rusak hingga hanyut akibat bencana [3]di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Data tersebut merupakan hasil identifikasi tingkat kerusakan rumah per Minggu (14/12) pukul 17.00 WIB. Di Provinsi Aceh, jumlah rumah terdampak tercatat mencapai 100.569 unit. Rinciannya, sebanyak 38.553 rumah mengalami rusak ringan, 22.204 rusak sedang, 35.517 rusak berat, serta 4.295 unit dilaporkan hanyut. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Sementara di Sumatra Utara, jumlah rumah terdampak mencapai 29.766 unit, terdiri dari 19.936 rusak ringan, 4.304 rusak sedang, 4.351 rusak berat, dan 1.135 unit hanyut. Adapun di Sumatra Barat, total rumah terdampak tercatat 9.150 unit, dengan rincian 5.634 rusak ringan, 1.174 rusak sedang, 1.577 rusak berat, serta 765 unit hanyut. "Jadi total, Bapak Presiden, yang ringan, sedang, rusak berat, dan hanyut, total 139.485. Data per hari Minggu, 14 Desember 2005, jam 5.00 sore," ujar Maruarar dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12). Pria yang akrab disapa Ara itu juga melaporkan meski saat ini masih berada pada tahap tanggap darurat dan belum memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi, pihaknya telah bergerak melakukan survei lokasi terdampak atas arahan Prabowo. "Ini sebenarnya masih tahapan sekarang masa tanggap darurat, Pak. Jadi kami sudah melakukan survei dibantu teman-teman dari TNI, Polri, BNPB, Pemda. Sudah ada 30 lokasi yang kami survei, Pak," terangnya. Di Aceh, terdapat 30 lokasi yang telah direkomendasikan untuk percepatan penanganan, dengan sebaran antara lain delapan lokasi di Aceh Barat, tiga di Aceh Selatan, delapan di Aceh Tamiang, dua di Aceh Utara, serta masing-masing satu lokasi di Bireun, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, dan Kota Subulussalam. Selain itu, terdapat dua lokasi di Langsa dan dua lokasi di Lhokseumawe. Untuk Sumatra Utara, survei dilakukan di sejumlah daerah, antara lain dua lokasi di Sibolga, dua di Tapanuli Utara, lima di Tapanuli Tengah, serta empat di Tapanuli Selatan. Sementara di Sumatra Barat, terdapat delapan lokasi yang telah disurvei, yakni tiga di Kota Padang, satu di Tanah Datar, satu di Padang Panjang, dua di Kabupaten Agam, dan satu di Pesisir Selatan. Dalam upaya penyediaan hunian, Maruarar menyebutkan pemerintah menyiapkan berbagai metode pembangunan rumah, termasuk penggunaan rumah instan sederhana sehat (Risha) yang selama ini digunakan Kementerian PKP. Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan PT Semen Indonesia (Persero) untuk mendukung kebutuhan pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan dalam negeri. Selain itu, Maruarar melaporkan ketersediaan hunian tetap yang dibiayai melalui skema non-APBN. "Kemarin sore, mohon maaf, saya laporkan sama Bapak, 2.000 yang sudah siap hunian tetap yang dibiayai non-APBN. Mohon maaf, Pak, tadi malam ada tambah 500, tadi pagi 100, jadi terkumpul untuk 2.600, Pak," ujarnya. Ia menyampaikan ribuan unit hunian tetap tersebut siap dibangun mulai bulan ini. Maruarar juga meminta arahan Prabowo terkait koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Hukum, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan, dan BNPB, terutama menyangkut status lahan agar proses pembangunan dapat segera berjalan. "Minggu ini sudah mulai membangun," katanya. BNPB melaporkan sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat masih terdampak banjir bandang dan longsor dengan akses darat yang terbatas. Hingga Senin (15/12), jumlah korban meninggal dunia tercatat 1.030 jiwa, sementara korban hilang berjumlah 206 orang. Jumlah pengungsi mencapai 608.940 orang, dengan Aceh menjadi provinsi dengan pengungsi terbanyak. Pemerintah Aceh juga telah meminta keterlibatan UNDP dan UNICEF untuk mendukung penanganan pascabencana dan proses pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak. ====[4] (del/sfr) References^ Maruarar Sirait (www.cnnindonesia.com)^ rumah (www.cnnindonesia.com)^ bencana (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas[1]) mengizinkan kendaraan dinas dan alat berat di wilayah terdampak bencana di Sumatra[2] untuk mengonsumsi BBM subsidi[3]. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan jenis kendaraan itu diberikan relaksasi boleh mengonsumsi Jenis BBM Tertentu (JBT) minyak solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) pertalite. "Kendaraan dinas, kendaraan posko, alat berat yang saat ini terus bergerak dapat menggunakan BBM JBT maupun JBKP. Relaksasi ini telah dilakukan dua kali. Pertama closingnya tanggal 11 Desember dan saat ini diperpanjang sampai tanggal 25 Desember," katanya dalam konferensi pers di kantor BPH Migas, Senin (15/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Wahyudi mengatakan apabila kondisi di Pulau Sumatra belum pulih, maka relaksasi terbuka untuk dilanjutkan lagi. Selain itu, BPH Migas juga memberikan relaksasi berupa pembelian BBM subsidi dan kompensasi tanpa QR Code di daerah terdampak bencana Sumatra. Pasalnya kondisi listrik belum pulih total. Kemudian, BPH Migas juga telah merekomendasikan perubahan rute kapal Pelni dan ASDP yang membawa BBM dan bantuan dari Jakarta untuk sampai langsung ke Aceh, Sumut, dan Sumbar. "Kita sudah berikan penetapan untuk mengambil titik serahnya yang semula rute normalnya tidak di lokasi Sumbar, Sumut, dan Aceh, kita sudah memberikan kesempatan mengambil di sana sehingga pengiriman BBM, barang-barang untuk bantuan ke masyarakat tidak mengalami kendala," katanya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengumumkan jumlah total korban meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi banjir bandang dan longsor di Sumatra yang terjadi secara sporadis akhir November lalu telah mencapai lebih dari seribu orang per Sabtu (13/12). Per Minggu (14/12),BNPB mengumumkan total jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 1.016 jiwa. Sedangkan, untuk korban hilang dan dalam pencarian berjumlah 212. (del/sfr) References^ BPH Migas (www.cnnindonesia.com)^ bencana di Sumatra (www.cnnindonesia.com)^ BBM subsidi (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli[1] mengatakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Pengupahan yang menjadi dasar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026[2] telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto[3] untuk ditandatangani. Ia mengatakan beleid itu kemungkinan akan diteken Prabowo hari ini atau besok, Selasa (16/12). Setelah itu, formula UMP 2026 akan langsung diumumkan. "Iya, tadi, barusan sudah di meja beliau. Tunggu, kalau bisa hari ini, kalau nggak besok ditandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan," ujar Yassierli di Istana Kepresidenan, Senin (15/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia tak menjawab pasti berapa besaran kenaikan UMP 2026. Ia hanya memastikan besarannya akan diumumkan besok. "Besok, besok insya Allah saya umumkan ya," katanya. Yassierli belum bisa memastikan apakah besok besaran kenaikan UMP 2026 akan diumumkan oleh Prabowo. Namun, ia memastikan pemerintah berkomitmen terhadap kesejahteraan buruh. Ia mengatakan pembahasan UMP 2026 telah mengikutsertakan Dewan Pengupahan Daerah secara aktif. Dengan begitu, UMP 2026 telah mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah. "Kemudian kita juga memberikan pertimbangan dengan estimasi kebutuhan hidup layak Dan itu insya Allah akan menggembirakan untuk teman-teman para pekerja," katanya. ====[4] (fby/sfr) References^ Yassierli (www.cnnindonesia.com)^ (UMP) 2026 (www.cnnindonesia.com)^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Bencana banjir di Pulau Sumatra menyebabkan kerugian besar di masyarakat. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mendorong pemerintah untuk kembali mengkaji penerapan asuransi wajib bencana. Ketua AAUI Budi Herawan menilai wacana tersebut sebenarnya sudah lama dibahas, termasuk dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Tapi memang nampaknya pemerintah ini selalu menunggu kejadian dulu baru terbangun untuk kiranya dibangkitkan kembali untuk diimplementasikan namanya asuransi wajib bencana," ungkap Budi dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin, (15/12/2025). Ia menjelaskan, jika asuransi bencana wajib diterapkan ke depan, terdapat berbagai model yang bisa digunakan, salah satunya berbasis asuransi parametrik. asuransi parametrik adalah jenis asuransi yang membayar klaim berdasarkan terjadinya parameter atau indikator tertentu, bukan berdasarkan hasil verifikasi kerusakan fisik di lapangan. Budi menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat agar memahami manfaat perlindungan asuransi bencana. Menurutnya, perlindungan tersebut diperlukan agar masyarakat merasa lebih aman ketika menghadapi risiko bencana alam. Terkait pembayaran premi, Budi menilai perlu dicari solusi yang tepat. Hal ini mengingat masyarakat juga sudah memiliki kewajiban membayar pajak. "Masalah pembayaran preminya mungkin nanti harus cari jalan keluar dari pemerintah karena masyarakat ini juga membayar pajak," tandas Budi. Budi menambahkan, pembahasan mengenai skema asuransi bencana wajib juga perlu melibatkan pemerintah dan parlemen. AAUI berharap dapat dilibatkan dalam perumusan kebijakan, termasuk terkait kemungkinan subsidi awal dari pemerintah atau penugasan khusus dalam program nasional tersebut. Untuk diketahui, Pemerintah Indonesia tengah menggodok peluncuran asuransi parametrik bencana. Asuransi ini direncanakan akan diterapkan mulai 1 Januari 2026. Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Indonesia Re) Benny Waworuntu mengatakan pemerintah tengah menyusun aturan pelaksanaannya. Saat ini pihaknya juga tengah mempersiapkan skema teknis dan produk asuransinya. "kita juga sudah meeting dengan pemerintahan. Kemudian mereka sedang dalam proses untuk menyiapkan PMK-nya. Targetnya katanya Kuartal III-2025 keluar PMK-nya," kata Benny usai acara Sustainability Dialogue 2025, di Jakarta, Kamis, (12/6/2025). Sementara itu, Direktur Teknik Operasi Indonesia Re Delil Khairat menyebut desain produk asuransi parametrik sudah mendekati final. Produk ini dikembangkan bersama Kementerian Keuangan, IndonesiaRe, Asuransi Maipark, dan ITB. IndonesiaRe dan Maipark nantinya akan bertindak sebagai administrator bersama skema ini. Sedangkan ITB akan berfungsi sebagai reviewer independen, dan Kementerian Keuangan sebagai pemimpin dan pengguna layanan. "Dan tentu siapa yang akan carry risikonya? kita akan menggunakan pool atau konsorsium untuk dalam negeri. Untuk mengkonsolidasi kapasitas dalam negeri. Tapi tetap saja kita akan perlu melempar sebagian risiko, men-transfer bagian risiko ke luar," kata Delil dalam kesempatan yang sama. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Inggris mengatakan undang-undang tentang regulasi perusahaan mata uang kripto akan mulai berlaku pada tahun 2027 di negara itu. Pemerintah mengatakan akan ada aturan yang "tegas dan proporsional" untuk mendukung industri sekaligus melindungi konsumen. "Perusahaan mata uang kripto akan diatur oleh Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) dengan cara yang sama seperti penyedia produk keuangan lainnya, termasuk tunduk pada standar transparansi yang telah ditetapkan," kata kementerian keuangan dalam sebuah pernyataan, dikutip AFP, Senin (15/12/2025). "Membawa kripto ke dalam lingkup regulasi adalah langkah penting dalam mengamankan posisi Inggris sebagai pusat keuangan terkemuka dunia di era digital," tambah Menteri Keuangan Rachel Reeves. "Dengan memberikan aturan main yang jelas kepada perusahaan, kami memberikan kepastian yang mereka butuhkan untuk berinvestasi, berinovasi, dan menciptakan lapangan kerja berketerampilan tinggi di Inggris," tegasnya. Reeves menambahkan bahwa undang-undang tersebut akan memberikan jutaan orang "perlindungan konsumen yang kuat" dengan "mencegah pelaku curang memasuki pasar Inggris". FCA sendiri telah mengatakan bahwa aturan tentang kerangka kerja khusus untuk mata uang kripto akan diterbitkan pada tahun 2026. Sebelumnya, Uni Eropa (UE) memperkenalkan undang-undang serupa setahun yang lalu. Sementara Amerika Serikat (AS) secara bertahap memperkenalkan aturannya sendiri mengenai regulasi mata uang kripto. Token digital, yang mana bitcoin adalah yang terbesar, semakin diawasi ketat oleh regulator setelah serangkaian kontroversi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk runtuhnya bursa kripto yang menjadi sorotan. Pengadilan AS pada hari Kamis menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada taipan mata uang kripto Do Kwon atas penipuan yang terkait dengan kegagalan perusahaannya, yang menghapus uang investor senilai US$40 miliar (Rp 666 triliun) dan mengguncang pasar kripto global. (sef/sef) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI[1] menunjuk Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu[2]) Febrio Nathan Kacaribu[3] sebagai komisaris. Penunjukan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Senin (15/12). Febrio menggantikan Suminto yang ditunjuk sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio Kemenkeu sejak Oktober 2025. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Masa jabatan Bapak Suminto sebagai Komisaris Perseroan berakhir sejak 8 Oktober 2025 dan pengukuhan pemberhentiannya ditetapkan dalam RUPS Luar Biasa ini," ujar Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan dalam keterangan tertulis. RUPSLB BNI juga menyetujui pendelegasian kewenangan terkait penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026. Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat proses perencanaan serta memastikan kesiapan operasional perseroan memasuki tahun buku berikutnya. Selanjutnya, pemegang saham juga menyetujui hasil pengkinian dokumen Recovery Plan 2025/2026 sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan regulator dan penguatan perencanaan keberlanjutan operasional BNI. Pemegang saham juga menyetujui perubahan Anggaran Dasar perseroan, termasuk penyesuaian tata kelola pengawasan oleh Holding Operasional sesuai amanat Undang-Undang BUMN yang diterbitkan pada 2025. Putrama menjelaskan seluruh keputusan yang diambil dalam RUPSLB merupakan langkah strategis untuk memastikan tata kelola perseroan tetap selaras dengan perubahan regulasi serta mendukung kelancaran eksekusi strategi bisnis ke depan. "RUPSLB ini memastikan seluruh aspek tata kelola BNI tetap sejalan dengan perkembangan regulasi dan mendukung kesiapan operasional perseroan dalam menjalankan strategi bisnis tahun mendatang," ujarnya. ====[4] (fby/sfr) References^ BNI (www.cnnindonesia.com)^ Kemenkeu (www.cnnindonesia.com)^ Febrio Nathan Kacaribu (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengembang properti merespons kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar[1]) Dedi Mulyadi (Demul[2]) yang menghentikan sementara penerbitan izin perumahan di seluruh wilayahnya. Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya tak kaget mendengar kabar itu. Ia menyebut hambatan perizinan pembangunan perumahan sejatinya tidak hanya terjadi di Jawa Barat, melainkan juga di berbagai daerah lain di Indonesia. Bambang mengatakan saat ini terdapat 306 proyek perumahan yang terhambat pembangunannya, yang merupakan akumulasi kondisi dalam tiga tahun terakhir. Data tersebut baru dihimpun dari 16 DPD REI, sementara 21 DPD lainnya belum masuk laporan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Saat ini ada 306 proyek yang terhambat pembangunannya, itu akumulasi kondisi tiga tahun terakhir," ujar Bambang kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/12). Ia menjelaskan laporan tersebut berasal dari pengurus DPD REI di masing-masing provinsi. Menurutnya, proyek-proyek yang terhambat mayoritas dikerjakan oleh pengembang yang telah berpengalaman dan bukan pelaku usaha pemula. "Para pengembang ini mayoritas bukan pengusaha pemula, tapi pelaku pembangunan yang sudah berpengalaman bertahun-tahun, dan seluruh proses perizinan diurus sesuai prosedur pemerintah pusat maupun daerah," katanya. Bambang menilai persoalan utama yang menyebabkan proyek perumahan mandek adalah tumpang tindih regulasi. "Yang menjadi masalah adalah tumpang tindih aturan lama dan baru serta aturan antarinstansi yang tidak terkoordinasi. Ketika semuanya diterapkan pada satu proyek, muncul berbagai komplikasi yang ujungnya membuat proyek mandek," ujarnya. Ia pun mendorong adanya koordinasi yang lebih kuat antar kementerian dan lembaga terkait agar proses perizinan, tata ruang, perpajakan, hingga pendanaan proyek dan KPR subsidi dapat berjalan seiring dan tidak saling bertabrakan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memperluas kebijakan penghentian sementara penerbitan izin perumahan dari yang semula hanya berlaku di kawasan Bandung Raya menjadi seluruh wilayah Jawa Barat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 180/HUB.03.08.02/DISPERKIM yang diterbitkan pada 13 Desember 2025. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar mengonfirmasi perluasan kebijakan tersebut. Penghentian sementara izin dilakukan karena potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang dan tanah longsor, dinilai tidak hanya mengancam Bandung Raya, tetapi hampir seluruh wilayah Jawa Barat. Melalui kebijakan ini, Pemprov Jawa Barat menghentikan sementara penerbitan izin perumahan hingga masing-masing kabupaten/kota memiliki kajian risiko bencana dan melakukan penyesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW), serta meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan pembangunan agar sesuai peruntukan lahan dan memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). ====[3] (del/sfr) References^ Jabar (www.cnnindonesia.com)^ Demul (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) mencatat laba bersih (bank only) tumbuh 28,7% secara bulanan (mtm) per November 2025. Hal ini seiring dengan penurunan beban bunga dan pertumbuhan pendapatan bunga. Pendapatan bunga tumbuh 9,5% secara tahunan (yoy) per November 2025. Beban bunga tercatat Rp3,6 triliun dan terus melandai sejak kuartal II. Secara kuartalan atau quarter on quarter (QoQ), beban bunga turun 1,7% hingga kuartal III 2025 dan diperkirakan berlanjut pada kuartal IV. Direktur Finance and Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini mengatakan perkembangan ini mencerminkan kondisi likuiditas pasar yang semakin kondusif serta pengelolaan struktur pendanaan yang lebih efisien seiring meredanya kompetisi dana pihak ketiga. Bank berlogo pita emas ini juga menilai perbaikan tersebut menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan margin ke depan. "Perbaikan biaya pendanaan memberikan ruang bagi kami untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan profitabilitas. Fokus kami tetap pada kualitas pendanaan dan pengelolaan likuiditas yang prudent," ujarnya, mengutip keterangan resmi, Senin (15/12/2025). Akselerasi kinerja juga tercermin pada pendapatan non-bunga. Per November 2025, pendapatan non-bunga tumbuh 12,1% yoy, lebih tinggi dibandingkan capaian dua bulan sebelumnya. Pertumbuhan ini terutama didorong peningkatan transaksi digital serta optimalisasi solusi keuangan berbasis kebutuhan nasabah. "Kontribusi transaksi digital yang bersifat recurring terus meningkat dan menjadi pendorong utama fee based income, dengan pertumbuhan sekitar 14% secara tahunan, terutama didukung oleh fee Livin' by Mandiri yang tumbuh mencapai 19,8% year on year. Di sisi lain, solusi treasury mencatat pertumbuhan sekitar 55% secara tahunan yang terutama didorong oleh fee dari peningkatan aktivitas trading & client services" lanjutnya. Dari sisi efisiensi, pengelolaan biaya yang efektif turut mendorong penurunan operating expenses (OPEX) sebesar 20,2% secara bulanan (month on month/MoM). Rasio biaya terhadap pendapatan atau Cost to Income Ratio (CIR) terjaga pada level optimal sebesar 42,97%. Sementara itu, per akhir November 2025, kredit Bank Mandiri mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,1% yoy menjadi Rp 1.452 triliun, melampaui rata-rata pertumbuhan kredit secara industri. Pertumbuhan ini juga ditopang peningkatan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 15,9% secara tahunan menjadi Rp1.584 triliun. Rasio kredit terhadap dana pihak ketiga atau Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Mandiri juga terjaga optimal pada kisaran 91%. Novita mengatakan hal tersebut mencerminkan likuiditas yang sehat serta kapasitas ekspansi pembiayaan yang masih terbuka hingga akhir tahun, seiring pengelolaan struktur pendanaan yang semakin stabil. Sejalan dengan pertumbuhan kredit yang positif, total aset Bank Mandiri (bank only) per November 2025 turut naik hingga mencapai Rp2.120 triliun atau tumbuh 14,6% yoy. "Bank Mandiri menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis dan penguatan fundamental. Pengalaman menghadapi berbagai siklus ekonomi menjadi landasan kami dalam memperkuat manajemen risiko, permodalan, serta kesiapan operasional," ujar Novita. Ia menegaskan, arah kebijakan bisnis tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. "Kami melihat prospek ekonomi nasional yang tetap terjaga sebagai peluang untuk mempertahankan kinerja yang solid. Target kami menjaga pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga tetap berada pada level dua digit hingga akhir 2025, dengan kualitas aset yang terus terjaga," jelasnya. Momentum positif juga tercermin pada kualitas aset. Rasio non-performing loan (NPL) Bank Mandiri tercatat 0,99% per November 2025 dan menunjukkan perbaikan yang konsisten, didukung oleh tingkat pencadangan yang memadai dengan coverage ratio mencapai sekitar 260%. Kualitas aset yang terjaga tersebut mendorong penurunan beban pencadangan sebesar 36% secara tahunan, yang secara langsung memberikan ruang bagi penguatan kinerja laba. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam[1] resmi mengumumkan pergantian direktur utama (dirut[2]) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB[3]) pada Senin (15/12). RUPSLB menyetujui pengangkatan Untung Budiharto sebagai dirut, menggantikan Achmad Adrianto yang baru menjabat sejak 12 Juni 2025. "Digantikan oleh Bapak Untung Budiharto," ungkap Direktur Pengembangan Usaha Antam I Dewa Wirantaya saat membacakan hasil RUPSLB di Hotel Borobudur, Jakarta, dikutip Detikfinance, Senin (15/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Untung Budiharto diketahui merupakan pensiunan TNI-AD. Untung Budiharto saat ini tercatat efektif sebagai Komisaris Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) sejak 8 Juni 2023. Dikutip dari laman resmi Transjakarta, Untung Budiharto lahir di Tegal pada 26 April 1965. Ia sempat menjabat sebagai Danrem di Bangka Belitung, Paban di Staf Operasi, Waasops Kasad, Kasdam di Bukit Barisan, Direktur Operasi Badan SAR Nasional, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Pangdam Jaya. ANTAM sebelumya menggelar RUPS tahunan dengan mata acara perubahan pengurus pada Juni lalu. Dalam agenda tersebut, Antam resmi mengumumkan pengangkatan Achmad Ardianto sebagai dirut, menggantikan Nicolas D. Kanter. ====[4] (fby/sfr) References^ Antam (www.cnnindonesia.com)^ dirut (www.cnnindonesia.com)^ RUPSLB (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 Desember 2025. Rapat ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat arah kebijakan, struktur tata kelola, serta kesiapan perseroan dalam menghadapi tahun buku 2026, seiring dinamika regulasi dan agenda transformasi jangka menengah. RUPSLB yang diselenggarakan secara daring tersebut dipimpin Komisaris Utama BNI Omar Sjawaldy Anwar dan dihadiri jajaran Dewan Komisaris serta Direksi, termasuk Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan. Putrama menjelaskan, bahwa seluruh keputusan RUPSLB dirancang untuk memastikan tata kelola perseroan tetap selaras dengan perkembangan regulasi sekaligus mendukung kelancaran eksekusi strategi bisnis ke depan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "RUPSLB ini memastikan seluruh aspek tata kelola BNI tetap sejalan dengan perkembangan regulasi dan mendukung kesiapan operasional Perseroan dalam menjalankan strategi bisnis tahun mendatang," ujar Putrama dalam keterangan tertulis. Pada agenda pertama, pemegang saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk penyesuaian tata kelola pengawasan oleh Holding Operasional sesuai amanat Undang-Undang BUMN yang diterbitkan pada 2025. Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 23/BPU/10/2025 tertanggal 28 Oktober 2025. Agenda kedua, RUPSLB memberikan persetujuan pendelegasian kewenangan terkait penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026. Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat proses perencanaan serta memastikan kesiapan operasional Perseroan memasuki tahun buku berikutnya. Selanjutnya, pemegang saham juga menyetujui hasil pengkinian dokumen Recovery Plan 2025/2026 sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan regulator dan penguatan perencanaan keberlanjutan operasional BNI. Pada agenda terakhir, RUPSLB mengukuhkan pemberhentian Suminto sebagai anggota Dewan Komisaris BNI seiring penugasannya sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio Kementerian Keuangan sejak Oktober 2025. "Masa jabatan Bapak Suminto sebagai Komisaris Perseroan berakhir sejak 8 Oktober 2025 dan pengukuhan pemberhentiannya ditetapkan dalam RUPS Luar Biasa ini," kata Putrama. Sehubungan dengan pemberhentian tersebut, RUPSLB selanjutnya menyetujui pengangkatan Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris perseroan menggantikan Suminto. Adapun Febrio saat ini menjabat Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kinerja Keuangan Solid Di tengah dinamika ekonomi global, BNI menutup kuartal III 2025 dengan kinerja keuangan yang solid, ditopang penguatan fundamental, efisiensi pendanaan, serta transformasi digital yang berkelanjutan. Hingga akhir September 2025, penyaluran kredit BNI mencapai Rp812 triliun, tumbuh 10,5% secara tahunan (year-on-year/YoY) dengan pertumbuhan kredit yang lebih seimbang dan sehat di semua segmen bisnis. Adapun kredit korporasi tumbuh 12,4% YoY menjadi Rp451 triliun, sementara segmen menengah dan UMKM non-KUR masing-masing meningkat 14,3% YoY menjadi Rp120 triliun dan 13,9% YoY menjadi Rp46 triliun. Segmen konsumer juga mencatat pertumbuhan 9,6% YoY menjadi Rp150,2 triliun, didorong oleh peningkatan permintaan KPR, personal loan, dan kartu kredit. Pada level grup, kredit usaha anak perusahaan tumbuh 15,3% YoY menjadi Rp17,4 triliun. Di sisi pendanaan, dana murah (CASA) tumbuh 13,3% YoY menjadi Rp613,4 triliun yang ditopang oleh pertumbuhan solid pada Giro sebesar 14,0% YoY dan Tabungan sebesar 12,6% YoY. Sementara pertumbuhan deposito mencapai 40,4% YoY menjadi Rp320,9 triliun termasuk faktor adanya injeksi likuiditas dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Kementerian Keuangan. Akumulasi total Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 21,4% YoY menjadi Rp934,3 triliun di akhir September 2025. Transformasi digital juga terus menjadi pendorong utama kinerja. Aplikasi mobile banking wondr by BNI mencatat 10,5 juta pengguna dengan 866 juta transaksi senilai Rp783 triliun, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, platform BNIdirect pada segmen wholesale banking membukukan nilai transaksi Rp8.080 triliun, tumbuh 26,7% YoY dengan volume lebih dari satu miliar transaksi. "Kami optimistis penguatan tata kelola dan transformasi berkelanjutan ini akan semakin memperkokoh posisi BNI sebagai bank yang sehat, kompetitif, dan mampu memberikan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan," tutup Putrama. Dengan penguatan tata kelola melalui RUPSLB serta kinerja keuangan yang tetap solid, BNI menegaskan kesiapan Perseroan menghadapi tantangan bisnis 2026. Penyesuaian struktur dan kebijakan yang dilakukan diharapkan mampu menjaga kesinambungan pertumbuhan, meningkatkan ketahanan Perseroan, serta memperkuat kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan di tengah dinamika industri perbankan nasional dan global. (ory/ory) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] tengah menyiapkan kebijakan penghapusan kewajiban utang [2]pemerintah daerah (pemda[3]) yang terdampak bencana, khususnya pinjaman untuk pembangunan infrastruktur yang rusak atau hilang akibat bencana alam. Kebijakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fisik infrastruktur yang dibiayai melalui pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI. "Kalau di Kemenkeu (untuk daerah terdampak bencana) kita hapusin yang ada kan pinjaman pemda ke SMI. Misalnya, yang untuk bangun jembatan, bangun jalan, dan lain-lain," ucap Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kita lihat kalau infrastrukturnya sudah hilang, ya dibebasin (utangnya). Tapi kalau masih ada akan dikurangi sesuai dengan kondisi daerahnya," tambahnya. Sang Bendahara Negara itu menjelaskan penghapusan kewajiban tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan berdasarkan kondisi masing-masing proyek. Infrastruktur yang masih berfungsi sebagian tidak serta-merta dibebaskan seluruhnya. "Kalau jembatannya masih itu (layak), masa dibebasin (utangnya)? Kan ruas per ruas kan pasti bikinnya. Kita lihat kondisinya seperti apa. Tapi kita siap untuk me-nolkan proyek-proyek yang memang hilang. Hilang, jalannya hancur, kita nolkan," ujarnya. Terkait besaran nilai pinjaman maupun jumlah infrastruktur yang akan dihapuskan kewajibannya, Purbaya menyebut perhitungan masih berlangsung. Data dari daerah terdampak bencana masih terus masuk dan akan menjadi dasar pembahasan lanjutan dengan PT SMI. "Belum, sedang kita hitung lagi. Kan datanya kan masih masuk kan. Nanti kita akan diskusi dengan SMI seperti apa," ujarnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sejumlah wilayah masih terdampak banjir bandang dan longsor dengan akses darat yang belum sepenuhnya pulih. Di Provinsi Aceh, tiga kabupaten yakni Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues masih berstatus penanganan atau atensi khusus karena keterbatasan akses darat. Kondisi serupa juga terjadi di beberapa wilayah Sumatra Utara dan Sumatra Barat, dengan distribusi logistik masih dilakukan melalui jalur udara. Hingga Minggu, BNPB mencatat korban meninggal akibat banjir dan longsor mencapai 1.016 orang, sementara 212 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Pemerintah Aceh juga telah menyurati UNDP dan UNICEF untuk terlibat dalam penanganan pascabencana, khususnya dalam proses pemulihan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. ====[4] (del/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ utang (www.cnnindonesia.com)^ pemda (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendapatkan perintah khusus dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU). "Khusus untuk PT Toba Pulp Lestari, yang banyak diberitakan. Pak Presiden secara khusus memerintahkan kepada saya untuk melakukan audit dan evaluasi total terhadap Toba Pulp Lestari ini," katanya di Istana Negara, Senin (15/12/2025). Dia mengatakan dalam waktu dekat akan menugaskan Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo. "Nanti Insya Allah sekali lagi apabila ada hasilnya, akan saya umumkan kembali kepada publik, apakah kita akan kita cabut atau kita lakukan rasionalisasi terhadap PBPH [Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan] yang mereka kuasai beberapa tahun belakang ini," katanya. Sebelumnya, Toba Pulp Lestari telah buka suara terkait tudingan sebagai penyebab bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra. Perseroan membantah tuduhan tersebut dan menyatakan seluruh kegiatan operasionalnya telah sesuai dengan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari. INRU menjelaskan seluruh kegiatan hutan tanaman industri (HTI) telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga. Dari total areal 167.912 hektare, hanya sekitar 46.000 hektare yang dikembangkan sebagai tanaman eucalyptus, sementara sisanya dipertahankan sebagai kawasan lindung dan konservasi. "Perseroan menghormati penyampaian aspirasi publik, namun mengharapkan informasi yang disampaikan didasarkan pada data yang akurat dan dapat diverifikasi. Perseroan tetap membuka ruang dialog konstruktif untuk memastikan keberlanjutan yang adil dan bertanggung jawab di areal PBPH," sebagaimana disampaikan dalam keterbukaan informasi BEI, Selasa, (2/12/2025). (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Aneka Tambang (ANTM) menyetujui pengangkatan Komisaris Utama baru perusahaan. Keputusan ini diperoleh dalam RUPSLB perusahaan yang dilaksanakan hari ini, Senin 15 Desember 2025. Pemegang saham Antam sepakat mengangkat Irwandy Arif sebagai Komisaris Utama perusahaan menggantikan posisi Rauf Purnama. Diketahui akademisi tambang dan energi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut telah mengisi kursi Komisaris ANTM pada periode sebelumnya. Direktur Antam I Dewa Wirantaya mengatakan jajaran manajemen yang baru merupakan sosok-sosok yang profesional pada bidangnya masing-masing. Harapannya mereka memiliki kompetensi, kecerdasan, dan visi besar. "Kami optimis bahwasannya susunan pengurusan yang baru ini akan memperkuat solidaritas manajemen dan terus tumbuh sebagai perusahaan pertambangan yang berdaya saung global," ujar I Dewa dalam konferensi pers di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (16/12). Profil Irwandy Arif Irwandy Arif diketahui merupakan akademisi dan profesional di industri tambang Tanah Air. Sosok yang lahir di Ujung Pandang 28 Desember 1951 tersebut diketahui menempuh pendidikan S1 Teknik Pertambangan di Institut Teknologi Bandung (ITB), S2 Teknik Industri di ITB dan S3 di Ecole des Mines de Nancy, Perancis. Sebelumnya dirinya juga pernah mengisi sejumlah jabatan penting termasuk Komisaris Utama PTBA dan Staf Khusus Menteri ESDM pada masa jabatan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Dalam dunia pendidikan, Irwandy pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Teknik Pertambangan-Institut Teknologi Bandung 1995-1998, Dekan Fakultas Ilmu Kebumian dan Teknologi Mineral ITB dari tahun 2003 - 2004 dan Ketua Komisi II Majelis Wali Amanat di ITB selama tahun 2009 - 2014. Selanjutnya Irwandy memperoleh gelar Guru Besar dalam bidang Teknik Pertambangan di ITB pada tahun 2003. Irwandy diketahui memiliki kiprah panjang di industri pertambangan RI. Dirinya pernah menduduki sejumlah jabatan penting di perusahaan tambang dan energi bergengsi Tanah Air, termasuk posisi sebagai komisaris independen di beberapa perusahaan nasional dan multinasional. Dirinya sangat berpengalaman dalam hal analisis dan permodelan geoteknik serta ekonomi dan manajemen pertambangan dengan pengalaman puluhan tahun. Irwandy diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Independen di Golden Energy and Resources Ltd, Komisaris Independen di PT Vale Indonesia Tbk, PT Indexim Coalindo, serta sebagai anggota Komite Audit di PT Adaro Energy Tbk dan PT Tobabara Sejahtera Tbk. Dirinya juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris perusahaan pertambangan Indonesia di PT Aneka Tambang Tbk., PT Berau Coal Energy Tbk dan PT Multi Harapan Utama. Selain itu, Irwandy juga pernah mengisi posisi sebagai advisor di berbagai perusahaan tambang antara lain di PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk., PT Freeport Indonesia, PT Pamapersada Nusantara, PT Gunung Bayan Pratama Coal, PT Cibaliung Sumber Daya Mineral, dan PT Quarry Mas Utama. Irwandy juga diketahui sebagai tokoh yang aktif mempublikasikan buku terkait industri tambang Indonesia. Beberapa publikasi terakhirnya termasuk Buku Batubara Indonesia, Buku Geoteknik Tambang, Buku Nikel Indonesia dan Buku Emas Indonesia yang diterbitkan oleh Penerbit Gramedia. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten tambang milik BUMN, PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM) resmi mengubah jajaran manajemen baik Direksi maupun Komisaris. Pergantian manajemen telah disepakati melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Direktur Pengembangan Bisnis Antam I Dewa Wirantaya mengumumkan, pemegang saham merestui pengangkatan Untung Budiharto menjadi Direktur Utama Antam menggantikan Achmad Ardianto. Selain itu, hasil RUPSLB juga menyepakati pengangkatan Irwandy Arif sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen menggantikan posisi Rauf Purnama. I Dewa mengatakan, jajaran manajemen yang baru merupakan sosok-sosok yang profesional pada bidangnya masing-masing. Harapannya mereka memiliki kompetensi, kecerdasan, dan visi besar ANTAM. "Kami optimis bahwasannya susunan pengurusan yang baru ini akan memperkuat solidaritas manajemen dan terus menjadi motor dalam menghadapi tantangan perusahaan pertambangan yang berdaya saing global," ujarnya dalam konferensi pers di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (16/12). Berikut susunan komisaris dan direksi Antam terbaru: Direksi: •Direktur Utama: Untung Budiharto •Direktur Operasi dan Produksi: Hartono •Direktur Pengembangan Usaha: I Dewa Wirantaya •Direktur Komersial: Handi Sutanto •Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Arianto Sabtonugroho Rudjito •Direktur Sumber Daya Manusia: Ratih Amri Dewan Komisaris: •Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Irwandy Arif •Komisaris: Elen Setiadi •Komisaris Independen: Ridwan •Komisaris: Rudy Sufahriadi •Komisaris: M. Rudy Salahuddin Ramto •Komisaris Independen: Pius Lustrilanang (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) memutuskan untuk mengangkat Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu sebagai komisaris perusahaan. Febrio menggantikan Suminto yang diberikan amanat baru sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio Kementerian Keuangan sejak Oktober 2025. "Masa jabatan Bapak Suminto sebagai Komisaris Perseroan berakhir sejak 8 Oktober 2025 dan pengukuhan pemberhentiannya ditetapkan dalam RUPS Luar Biasa ini," kata Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan, Senin (15/12/2025). Dengan demikian berikut jajaran komisaris BNI berdasarkan RUPSLB 15 Desember 2025: Komisaris Utama: Omar Sjawaldy Anwar Wakil Komisaris Utama: Tedi Bharata Komisaris Independen: Vera Febyanthy Komisaris Independen: Didik Junaedi Rachbini Komisaris: Donny Hutabarat Komisaris: Febrio Nathan Kacaribu Selain itu, RUPSLB juga menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk penyesuaian tata kelola pengawasan oleh Holding Operasional sesuai amanat Undang-Undang BUMN yang diterbitkan pada 2025. Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 23/BPU/10/2025 tertanggal 28 Oktober 2025. Agenda kedua RUPSLB memberikan persetujuan pendelegasian kewenangan terkait penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026. Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat proses perencanaan serta memastikan kesiapan operasional Perseroan memasuki tahun buku berikutnya. Selanjutnya, pemegang saham juga menyetujui hasil pengkinian dokumen Recovery Plan 2025/2026 sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan regulator dan penguatan perencanaan keberlanjutan operasional BNI. Putrama menjelaskan, seluruh keputusan yang diambil dalam RUPSLB merupakan langkah strategis untuk memastikan tata kelola Perseroan tetap selaras dengan perubahan regulasi serta mendukung kelancaran eksekusi strategi bisnis ke depan. "RUPSLB ini memastikan seluruh aspek tata kelola BNI tetap sejalan dengan perkembangan regulasi dan mendukung kesiapan operasional Perseroan dalam menjalankan strategi bisnis tahun mendatang," ujar Putrama. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau biasa disebut Antam, yang merupakan anggota Holding BUMN Pertambangan MIND ID, memutuskan pergantian posisi Direktur Utama. RUPS memutuskan mengangkat Untung Budiharto menjadi Direktur Utama Antam menggantikan Achmad Ardianto sebagai Dirut sebelumnya. Keputusan penggantian direktur utama perseroan telah disepakati pemegang saham dalam gelaran RUPS Luar Biasa yang digelar hari ini, Senin 15 Desember 2025. Achmad Ardianto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia Antam, diketahui diangkat menjadi Dirut Antam pada RUPS Tahunan ANTM pertengahan tahun ini atau tepatnya pada 12 Juni 2025. Artinya dirinya resmi melepas jabatan direktur utama emiten tambang emas BUMN tersebut setelah menjabat selama 6 bulan. Dirut baru Antam Untung Budiharto diketahui merupakan purnawirawan TNI. Pengukuhan ini terjadi setelah sebelumnya emiten Grup MIND ID lainnya yakni Timah (TINS) juga mengangkat purnawirawan dari kalangan militer sebagai direktur utama perusahaan. Untung Budiharto diketahui lahir di Tegal pada 26 April 1965. Selama masih aktif berkarir sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI), Untung pernah menjabat sebagai Danrem di Bangka Belitung, Paban di Staf Operasi, Waasops Kasad, Kasdam di Bukit Barisan, Direktur Operasi Badan SAR Nasional, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan mengakhiri karirnya sebagai Pangdam Jaya. Untung tercatat banyak meraih tanda jasa, di antaranya Satya Lencana Seroja Ult, S.L Kesetiaan XXIV Tahun, dan Satya Lencana GOM IX/Raksaka Dharma. Untung Budiharto diketahui juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Transportasi Jakarta sejak 8 Juni 2023. Sebelumnya, Untung (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Harga sejumlah komoditas pangan[1] utama, terutama bawang merah[2] dan cabai-[3]cabaian, tercatat semakin mahal pada pekan kedua Desember 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga terjadi secara luas di berbagai daerah seiring bertambahnya jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH). Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan dari 11 komoditas yang dipantau, sembilan komoditas secara umum mengalami kenaikan harga pada minggu kedua Desember 2025, dengan sebaran kenaikan yang semakin meluas. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Berikutnya kita lihat perkembangan beberapa komoditas yang mempengaruhi perubahan IPH. Dari 11 komoditas, sembilan ya, seluruh komoditas secara umum seluruh komoditas, semuanya mengalami kenaikan harga dan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga juga bertambah di minggu ke-2 Desember 2025 ini," ujar Pudji dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Senin (15/12). Kenaikan harga bawang merah tercatat semakin meluas. Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH bawang merah meningkat dari 276 daerah pada pekan sebelumnya menjadi 301 kabupaten/kota pada pekan kedua Desember 2025. Secara nasional, rata-rata harga bawang merah sudah berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) dengan rata-rata Rp46.851 per kilogram (kg), atau naik 15,28 persen dibandingkan November 2025. Harga tertinggi tercatat mencapai Rp100 ribu per kg, antara lain di Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Pegunungan Bintang. BPS juga mencatat kenaikan IPH beras di sejumlah wilayah yang terdampak bencana. Pudji menyebut terdapat delapan provinsi yang mengalami kenaikan IPH beras, yakni Aceh, Sumatera Barat, Papua Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, dan Bengkulu. "Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara merupakan wilayah yang memang sedang terkena bencana sehingga di sini tergambar efeknya sudah mulai terlihat dari perkembangan harga di minggu ke-2 Desember 2025 ini," ujar Pudji. Sementara itu, cabai merah juga mengalami kenaikan signifikan. Hingga pekan kedua Desember 2025, rata-rata harga cabai merah naik 10,73 persen dibandingkan November dan terjadi di 266 kabupaten/kota atau 73,89 persen wilayah Indonesia, dengan rata-rata nasional Rp59.665 per kg. Harga cabai merah tertinggi tercatat mencapai Rp200 ribu per kg di Kabupaten Nduga, disusul Kabupaten Mappi Rp155.500 per kg dan Kabupaten Kepulauan Anambas Rp147 ribu per kg. Lonjakan lebih tajam terjadi pada cabai rawit. Secara nasional, harga cabai rawit hingga pekan kedua Desember 2025 naik 49,88 persen dibandingkan November. Rata-rata harga nasional melonjak dari sekitar Rp43.728 per kg pada November menjadi Rp65.541 per kg pada pekan kedua Desember, dengan kenaikan terjadi di 75,56 persen wilayah Indonesia atau sekitar 722 kabupaten/kota. Pudji mengatakan kondisi cuaca turut memengaruhi kenaikan harga cabai rawit. "Memang saat ini kita ketahui kondisi cuaca sehingga tanaman hortikultura juga ikut terpengaruh sehingga ini menjadi salah satu pendorong mungkin ya terjadinya kenaikan harga cabai rawit di minggu ke-2 Desember 2025 ini," ujarnya. Selain itu, harga telur ayam ras hingga pekan kedua Desember 2025 tercatat berada di atas HAP dan naik 1,84 persen dibandingkan November, dengan rata-rata nasional Rp32.287 per kg. Kenaikan terjadi di 176 kabupaten/kota atau 48,9 persen wilayah Indonesia, dengan harga tertinggi mencapai Rp100 ribu per kg di sejumlah daerah seperti Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Intan Jaya. Adapun harga daging ayam ras secara nasional berada sedikit di atas harga acuan penjualan dengan rata-rata Rp40.039 per kg, atau naik 4,02 persen dibandingkan November. Kenaikan ini terjadi di 228 kabupaten/kota atau 63,33 persen wilayah Indonesia, dengan harga tertinggi mencapai Rp100 ribu per kg, sementara harga terendah sekitar Rp23.200 per kg. Sementara itu, harga Minyakita juga tercatat meningkat. Hingga pekan kedua Desember 2025, rata-rata harga Minyakita secara nasional mencapai Rp17.387 per liter, atau naik 0,62 persen dibandingkan November, dan berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter. Tercatat 409 kabupaten/kota memiliki harga Minyakita di atas HET. Adapun minyak goreng secara umum juga mengalami kenaikan. Pada pekan kedua Desember 2025, rata-rata harga minyak goreng nasional tercatat naik 0,33 persen dengan harga rata-rata Rp19.556 per liter. Kenaikan harga minyak goreng terjadi di 117 kabupaten/kota atau sekitar 32,5 persen wilayah Indonesia. ====[4] (sfr) References^ pangan (www.cnnindonesia.com)^ bawang merah (www.cnnindonesia.com)^ cabai- (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Aneka Tambang (ANTM) menyetujui pengangkatan Direktur Utama dan Komisaris Utama baru perusahaan. Keputusan ini diperoleh dalam RUPSLB perusahaan yang dilaksanakan hari ini, Senin 15 Desember 2025. Adapun sosok yang diangkat menjadi Dirut Antam adalah Untung Budiharto menggantikan dirut sebelumnya Achmad Ardianto yang diangkat mengisi pucuk tertinggi kepemimpinan emiten tambang emas BUMN pertengahan tahun ini. Dalam RUPSLB kali ini, Antam juga mengangkat Irwandy Arif sebagai Komisaris Utama perusahaan. Diketahui akademisi tambang dan energi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut telah mengisi kursi Komisaris ANTM pada periode sebelumnya. Irwandy menggantikan posisi Rauf Purnama. Direktur Antam I Dewa Wirantaya mengatakan jajaran manajemen yang baru merupakan sosok-sosok yang profesional pada bidangnya masing-masing. Harapannya mereka memiliki kompetensi, kecerdasan, dan visi besar. "Kami optimis bahwasannya susunan pengurusan yang baru ini akan memperkuat solidaritas manajemen dan terus tumbuh sebagai perusahaan pertambangan yang berdaya saung global," ujar I Dewa dalam konferensi pers di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (16/12). (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bekerja sama dengan ID FOOD menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa perlengkapan bayi bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatra. Bantuan tersebut diserahkan melalui Posko Nasional Penanganan Bencana Sumatra yang berlokasi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, untuk selanjutnya didistribusikan ke daerah-daerah terdampak. Penasihat DWP Kementerian UMKM, Tina Maman Abdurrahman, mengatakan bantuan ini ditujukan untuk meringankan beban keluarga korban bencana, khususnya kelompok rentan seperti bayi dan ibu. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Musibah yang terjadi menjadi duka kita bersama. Melalui bantuan perlengkapan bayi ini, kami berharap dapat meringankan beban keluarga terdampak sekaligus memastikan kebutuhan dasar anak-anak tetap terpenuhi di tengah kondisi yang sulit," ujar Tinasaat melepas bantuan secara simbolis di Jakarta, Senin (15/12). Menurut Tina, perhatian terhadap kebutuhan dasar bayi menjadi sangat penting dalam situasi bencana, ketika akses terhadap layanan kesehatan dan fasilitas penunjang lainnya terbatas. Penyaluran bantuan ini juga merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas DWP Kementerian UMKM terhadap masyarakat terdampak. Tina menegaskan kolaborasi antara DWP Kementerian UMKM dan ID FOOD merupakan wujud nyata sinergi antarlembaga dalam memperkuat nilai kemanusiaan, kepedulian sosial, serta semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Bantuan yang disalurkan diharapkan tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi para penerima, tetapi juga menjadi penguat moral bagi masyarakat yang tengah menjalani masa pemulihan pascabencana. Dalam kesempatan tersebut, Tina juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya ID FOOD, yang telah berkontribusi aktif dalam proses pengumpulan dan pendistribusian bantuan. DWP Kementerian UMKM berharap bantuan ini dapat sampai dengan aman kepada para korban bencana di Sumatra serta menjadi bagian dari upaya bersama untuk mempercepat pemulihan, menumbuhkan harapan baru, dan memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat. (inh) Sumber