Video: Deretan Saham Pemberat IHSG Hingga Sempat Anjlok Lebih Dari 1%

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Paket regulasi tentang fasilitas penagguhan pajak untuk jangka waktu tertentu (tax holiday), akan diberikan dengan jangka waktu paling lama 10 tahun dan paling singkat lima tahun pajak.

 

Hal tersebut, tertuang dalam siaran pers Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kepada okezone di Jakarta, Jumat (9/9/2011).

 

"Setelah berakhirnya pemberian fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Wajib Pajak (WP) diberikan pengurangan PPh Badan sebesar 50 persen dari PPh tertuang selama dua tahun," tulis Direktur Penyuluhan Pelayanan dan HUmas Nur Euis Fatimah.

 

Adapun WP yang dikatakan dapat menerima fasilitas penangguhan pajak ini adalah WP yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Merupakan industri pionir, yaitu : Industri logam dasar, pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar yang bersumber dari minya bumi dan gas alam, permesinan, bidang suberdaya terbarukan dan peralatan telekomonikasi.

2. Mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang, dan paling sedikit sebesar Rp1 triliun.

3. Menempatkan dana di perbankan Indonesia, paling sedikit 10 persen dari rencana total penanaman modal dan tidak boleh ditarik sebelum dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal.

4. Berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya paling lama 12 bulan.

 

Keputusan ini, dikeluarkan sejalan dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 130/PMK011/2011 yang berlaku pada 15 Agustus kemarin. (mrt)

(rhs)

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement | WordPress Tutorials

 

Sumber