Intip Prospek Saham Perbankan Di Tengah Volatilitas Pasar

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Guna mencapai target Initial Public Offering (IPO) yang dibutuhkan sesuai dengan Rencana Bisnis Bank DKI 2012-2014, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kembali menambah penyertaan modal pemerintah (PMP) sebesar Rp450 miliar tahun depan.

 

"Untuk meningkatkan kondisi CAR (rasio kecukupan modal) yang ada, sekaligus memperbaiki struktur keuangan, maka PMP yang dibutuhkan pemprov dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, sebesar Rp950 miliar, dengan rincian PMP 2012 sebesar Rp500 miliar, dan tahun 2013 sebesar Rp450 miliar," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo saat memberikan jawaban atas tanggapan fraksi pada Rapat Paripurna yang membahas Revisi Perda No.1/1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank DKI Jakarta, di Jakarta, Senin (3/9).  

 

Fauzi mengungkapkan kebutuhan untuk memenuhi ratio yang diwajibkan Bank Indonesia, sebagai langkah untuk membuat Bank DKI layak masuk ke bursa menjadi perusahaan terbuka seperti Bank Jabar-Banten, dapat terjadi melalui komitmen pemprov melalui penambahan PMP.

 

Kemudian target pemenuhan modal mencapai Rp3,5 triliun, katanya, dibutuhkan tambahan modal sebesar Rp950 miliar untuk mencukupi modal disetor Bank DKI sebesar Rp1,5 triliun sampai 2014. "Ke depan, untuk memenuhi kebutuhan modal disetor Bank DKI sebesar Rp3,5 triliun, salah satu upaya pemenuhan modal tersebut adalah melalui IPO," ujar Fauzi.

 

Ia mengungkapkan kinerja Bank DKI menunjukkan pertumbuhan yang baik. Hal tersebut, sambungnya, ditandai dengan pertumbuhan total aset, dana, kredit serta laba Bank DKI yang terus tumbuh. Setoran deviden Bank DKI kepada pemprov merupakan yang tertinggi di antara BUMD yang lainnya dengan jumlah Rp150 miliar.

 

Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta menilai perubahan peraturan daerah yang menyebutkan panambahan Penyertaan Modal Pemerintah yang disetor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke PT Bank DKI dari Rp700 miliar menjadi Rp3,5 triliun sangat mendesak untuk dilakukan.

 

Hardi, Anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat, mengatakan nilai penerimaan PMP pemprov DKI bila dibandingkan dengan provinsi lain sangat minim. "Apabila dibandingkan dengan Bank Jabar dan Bank Jateng yang telah menerima PMP sebesar Rp2 triliun, penyertaan modal pada PT Bank DKI masih sangat minim," katanya.

 

Penambahan PMP ini perlu segera dilakukan untuk meningkatkan rasio kecukupan modal (CAR) dari 10,6% menjadi minimal sebesar 15% sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia. Apabila nilai CAR ini tidak segera dipenuhi, sambung Hardi, maka Bank DKI akan mendapatkan sanksi berupa pelarangan untuk membuka kantor cabang baru.

 

Selain itu, Fraksi Partai Demokrat mencatat bahwa PT Bank DKI merupakan salah satu BUMD yang menunjukkan kinerja yang memuaskan di mana setoran dividen meningkat cukup signifikan dari Rp100 miliar pada 2010 menjadi Rp150 miliar pada 2011. Penyaluran kredit dinilai juga meningkat dari Rp7,95 triliun menjadi Rp10,9 triliun pada akhir triwulai I 2012.

 

"Oleh karena itu, pemprov perlu secara terus menerus meningkatkan kepemilikan atas Bank DKI untuk tetap menjaga posisinya sebagai pemegang saham mayoritas. Sampai saat ini, jumlah modal yang disetor telah mencapai batas. Sehingga untuk melakukan penambahan modal, baru bisa dilakukan jika ketentuan tersebut diubah," paparnya.

 

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera turut menyetujui penambahan modal tersebut sebagai tuntutan untuk memenuhi CAR Bank DKI sebagai pemenuhan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. "Namun hal yang perlu diperhatikan adalah penyertaan modal ini harus diikuti dengan peningkatan kinerja Bank DKI," kata Abdul Azis, Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta.

 

PKS meminta Bank DKI dapat secara serius melakukan ekspansi kredit khususnya dalam mengembangkan industri kreatif serta sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, sebagai salah satu pilar perekonomian Jakarta.  

 

Fraksi PDI Perjuangan menilai pemenuhan PMP menjadi Rp3,5 triliun untuk Bank DKI, bisa dilaksanakan dengan cepat. Menurut Maringan, hal tersebut bisa dipenuhi mengingat adanya peningkatan APBD, Silpa, dan dunia usah serta persaingan layanan perbankan. (faa)

 

 

 

Sumber