BNI Bersama BUMN Peduli Hadir bagi Warga Terdampak Bencana Sumatra

[Parno Pemilik Lapak 0]

BALIKPAPAN: Pemerintah  Kota Balikpapan mendesak penundaan peralihan status jalan provinsi dan nasional yang kabarnya akan menjadi jalan kota, karena dibutuhkan persiapan biaya perawatan jalan setiap tahunnya.

 

Wakil Walikota Balikpapan Heru Bambang menegaskan pihaknya tidak bisa begitu saja menerima peralihan status jalan tersebut karena otomatis akan membebani APBD Kota Balikpapan.

 

“Kalau memang dialihkan maunya tetap ada bantuan pembiayaan untuk perawatan jalannya. Kalau Pemkot [balikpapan] harus menanggung sendiri, tentu tidak akan mampu,” ujarnya, Minggu (2/9).

 

Heru mengaku akan membicarakan secara internal terkait perubahan status jalan tersebut. Selain itu, pihaknya juga akan berkomunikasi dengan pemerintah provinsi agar bantuan perawatan jalan tetap diberikan untuk anggaran tahun depan.

 

Apabila biaya perawatan jalan tidak memeroleh bantuan dari provinsi maupun kementerian, tentu akan banyak yang rusak karena kurang perawatan. Hal tersebut akan berdampak terhadap kenyamanan pengguna jalan utamanya masyarakat.

 

Selain itu, program kegiatan yang direncanakan oleh Pemkot Balikpapan juga akan semakin terbatas karena kebutuhan dana yang teralihkan. Untuk itu, penundaan perubahan status diperlukan agar antisipasi ke depan bisa disiapkan oleh pemerintah kota.

 

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tara Allorante menyebutkan adanya pelimpahan tanggung jawab pemeliharaan dan perbaikan ruas jalan provinsi dan nasional kepada pemerintah kota.

 

Namun, dia belum mengetahui secara persis ditel dari durat keterangan tersebut karena masih mempelajarinya.

 

“Kami masih akan klarifikasi seperti apa peralihan itu. Kami tidak bisa langsung menerima begitu saja,” tukasnya.

 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Balikpapan Suryanto mengatakan Pemkot masih akan menggelar rapat lanjutan terkait ditel perubahan status tersebut. Dia mengakui perlu pertimbangan baik buruk sebelum memutuskan menerima perubahan status jalan tersebut.

 

Secara umum, pengawasan dan pengamatan penggunaan jalan akan lebih cepat dilakukan  ketika statusnya merupakan jalan kota. Namun, konsekuensi anggaran yang harus diterima juga harus dipikirkan karena akan memerlukan dana yang lebih besar untuk perawatan.

 

Dia menduga perubahan status jalan ini karena adanya perubahan titik nol kilometer Kota Balikpapan. Sebelumnya, titik nol ditarik dari Pelabuhan Semayang sementara kini diubah di sekitar kawasan Muara Rapak. (Bsi)

 

 

 

Sumber