Strategi Outbound Peningkatan Kinerja Tim Malang

[Parno Pemilik Lapak 0]

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai rapat dengan para menteri di Istana Bogor pekan lalu mengungkapkan keprihatinannya atas masalah krisis ekonomi yang melanda dunia.

 

Menghadapi dampak krisis itu, Presiden meminta masyarakat dapat mengerti  bila ada kebijakan tak populer yang ditempuh untuk ­mengatasi persoalan tersebut.

 

Lebih jauh Presiden juga menegaskan rakyat untuk percaya bahwa apa pun yang dilakukan oleh pemerintah, maka akan mengutamakan perlindungan terhadap rakyat berpenghasilan rendah.

 

Meski apa yang disampaikan oleh Presiden dapat ditangkap maksudnya yakni menaikkan harga BBM, sejumlah pihak menilai pernyataan itu tidak memberi kejelasan soal rencana pemerintah menghadapi perlambatan ekonomi global.

Dalam RAPBN 2013 yang disampaikan Presiden jelas terlihat bahwa tingginya subsidi energi menjadi beban tersendiri.  

 

Total anggaran untuk subsidi energi—listrik, BBM, LPG dan BBN—mencapai Rp274,74 triliun. Padahal, pada APBNP2012 hanya tercatat Rp202,4 triliun.

Akibat beban subsidi itu, RAPBN 2013 menjadi tidak lincah untuk menjadi motor pembangunan. Apalagi bila krisis Eropa tidak segera terobati.

 

Jadi wajar bila kita mengambil kesim­pulan, satu-satunya kebijakan yang tidak populer yang mungkin diambil pemerintah adalah menaikkan harga BBM pada 2013 untuk mengurangi tingkat subsidi energi yang kian menggelembung itu.

 

Langkah menaikkan harga BBM pada 2012 ini tidak mungkin dilakukan karena tidak ada dasar hukumnya. Bila dilakukan pada 2014 rasanya tidak mungkin karena berbarengan dengan proses pemilu. Rasanya tidak ada pemerintahan yang bertahan bila menjelang pemilu ­mengambil kebijakan menaikkan harga BBM.

 

Namun, seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berani mengambil langkah tidak po­­puler itu untuk menyelamatkan kepentingan negara yang lebih besar.  Terlebih pada 2014 mendatang beliau sudah tidak bisa berkompetisi dalam pemilihan presiden karena sudah dua kali menjabat.

 

Tentu akan menjadi prestasi tersendiri bila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat meninggalkan warisan kondisi perekonomian Indonesia yang sehat saat mengakhiri jabatannya nanti.

 

Oleh karena itu, sudah saatnya beliau untuk tidak ragu-ragu mengambil kebijakan apa pun—populer ataupun tidak—yang dipandang perlu untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, terlebih bila situasi perekonomian global semakin suram.

 

Seperti digarisbawahi oleh salah satu pengurus teras Kadin, bahwa apa yang dibutuhkan sekarang adalah ketegasan dari pemerintah. Bila memang akan menaikkan harga BBM, yang harus dipastikan implementasinya dengan jelas dan tegas.

 

Jangan sampai hanya gembar-gembor hendak menaikkan tetapi akhirnya tidak jadi, seperti halnya rencana kenaikan BBM pada 1 April lalu.

 

Mungkin dalam jangka pendek, rakyat akan tidak suka dengan kebijakan tak populer. Namun kita yakin, bila langkah itu justru memperbaiki kondisi secara keseluruhan, masyarakat pun akan memuji dan mengenang hal itu sebagai ketegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyelamatkan perekonomian Indonesia.

 

 

 

 

Sumber