Baju Anak Diskon hingga 70% di Transmart Full Day Sale Hari Ini

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan kajian kelayakan proposal konsorsium yang sedang dilakukan konsultan independen mengenai pengembangan Blok East Natuna, Kepulauan Riau dapat selesai akhir Agustus ini.

Saat ini pemerintah sedang mengkaji insentif yang diminta oleh PT Pertamina (Persero) beserta mitranya, yakni ExxonMobil dan total.
 

Evita Herawati Legowo, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM mengatakan saat ini masih dilakukan studi oleh konsultan independen. Studi tersebut untuk mengkaji proposal Pertamina, salah satunya mengenai insentif apa saja yang sebenarnya diperlukan.
 

“Diharapkan akhir Agustus ini selesai. Sekarang sedang dikaji insentif, khususnya insentif fiskal,” kata Evita, Senin (6/8/2012).
 

M Husen, Direktur Hulu PT Pertamina (Persero) mengatakan pihaknya saat ini tengah menunggu kajian yang dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan kajian tersebut, nantinya pemerintah akan mengambil kebijakan. “Apakah menyetujui permintaan kami atau tidak,” kata Husen.
 

Menurut Husen, ada beberapa poin yang diminta, a.l.  fiskal yang khusus, lahan yang lebih luas, jangka waktu lebih lama serta perpanjangan kontrak di awal. “Diminta fiskal yang khusus karena ini memerlukan biaya yang besar. Kemudian perpanjangan kontrak di awal karena memang membutuhkan waktu yang banyak,” jelasnya.
 

Selain itu, dalam proposal yang telah disampaikan ke pemerintah, Pertamina merencanakan pengembangan Natuna Timur memakai pipa dan bukan kilang LNG. Pemakaian pipa, lanjutnya, lebih murah ketimbang kilang LNG. Kemudian, pasar potensial juga ada selain domestik, yakini Singapura, Malaysia, dan Thailand.
 

Husen juga mengatakan, pemerintah perlu melakukan pengkajian oleh konsultan independen, karena Pertamina meminta kekhususan pengelolaan blok yang diperkirakan memiliki cadangan gas cukup besar. Kekhususan diperlukan karena setiap satu kaki kubik gas yang diproduksikan, mesti diinjeksikan lagi ke dalam bumi sebanyak tiga kaki kubik karbon dioksida (CO2).
 

Kemudian, pihaknya juga meminta jangka waktu lebih lama, karena kalau hanya 30 tahun tidak cukup mengembalikan investasi yang besar. "Persiapannya saja 10 tahun sendiri, sehingga kami minta kepastian pengelolaan lebih panjang antara 40-50 tahun," katanya.




Sumber