CONSULT BLISS PARADOX RECOVERY, A LICENSED RECOVERY EXPERT FOR A STOLEN BTC/ETH/USDT

[Parno Pemilik Lapak 0]

MEDAN: DPRD Provinsi Sumatera Utara selaku Pansus pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah [RTRW] Provinsi Sumatra Utara (Sumut) tidak dilibatkan dalam Rapat Uji Konsistensi Hasil Rekomendasi Tim Terpadu atas usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Review RTRW Sumut yang diselenggarakan di Bogor, Provinsi Jawa Barat.

 

Padahal, kata Anggota DPRD Sumut Irwansyah Damanik, DPRD Sumut khususnya Pansus RTRW Sumut memiliki keterkaitan dari kegiatan yang membahas Review RTRW Sumut dilaksanakan di Bogor, Provinsi Jawa Barat tersebut.

 

"Secara pribadi saya kecewa kepada acara itu, kenapa membicarakan Review RTRW Sumut, Pansus RTRW Sumut tidak di undang. Minimal unsur Pmpinan DPRD harus diundang," kata Irwansyah Damanik kepada wartawan di Medan  Jumat (27/7/2012).

 

Dengan tidak dilibatkannya DPRD Sumut, ungkap Irwansyah, menjadi tanda tanya besar. "Ada apa sebenarnya, kenapa DPRD Sumut tidak diundang dan dilibatkan," kata Irwansyah Damanik dari Partai Amanat Nasional [PAN].

 

Namun pihak lain yang tergabung dalam Tim Terpadu, seperti USU, PTPN III, PTPN IV, BPN, BAPEDA, Dinas Kehutanan Sumut, Bupati Simalungun, Bupati Asahan, Dinas Perkebunan Sumut, GAPKI, APHI dan perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan diundang dalam Rapat Uji Konsistensi Hasil Rekomendasi Tim Terpadu di Bogor tersebut. 

 

Begitupun, Irwansyah Damanik berharap agar hasil rapat tersebut dalam Review RTRW Sumut membuahkan hasil yang menggembirakan demi percepatan MP3EI maupun KEK Sei Mangke Kabupaten Simalungun dan Dermaga Inalum.

 

Irwansyah juga mengaku bahwa Pansus RTRW Sumut yang dibahas DPRD Sumut belum memberikan hasil. Padahal pembahasannya sudah 2 tahun, tapi belum memberikan hasil, termasuk untuk KEK Sei Mangke. (k14/sut)

 

 

 

Sumber