Purbaya Tolak Beri Insentif Pajak Untuk Aksi Korporasi BUMN

[Parno Pemilik Lapak 0]

MAMUJU: Bupati Mamuju, Sulawesi Barat, Suhardi Duka mengatakan pemanfaatan pengelolaan potensi tambang di wilayahnya terkendala lokasinya berada kawasan hutan lindung.

 

"Bupati tak memiliki kewenangan untuk memberikan izin kepada calon investor mengelola tambang apabila lokasinya berada di kawasan hutan lindung. Makanya, investor disarankan berkonsultasi ke pusat apabila ingin mengelola tambang yang lokasinya berada di kawasan Hutan Lindung," katanya di Mamuju, Sabtu (21/07).

 

Menurut Bupati, rata-rata potensi tambang seperti batubara, biji besi maupun potensi tambang lainnya berada di kawasan hutan lindung.

 

"Pemerintah Kabupaten Mamuju hanya sebagai perantara apabila ada investor yang hendak mengelola tambang yang lokasinya di kawasan hutan lindung. Keputusan final pengeluaran izin pemanfaatan hutan lindung ada di tangan Kementerian Kehutanan (Kemenhut)," ungkapnya.

 

Karena itu, kata dia, dirinya tak pernah menawarkan potensi tambang kepada investor apabila lokasinya tak berada di Areal Penggunaan Lahan (APL).

 

"Pemkab Mamuju sangat membuka diri bagi calon investor yang hendak berinvestasi di daerah ini. Namun demikian, para pengusaha ini harus memiliki kemanpuan untuk melobi pemerintah pusat untuk meminta izin pemanfaatan lahan hutan lindung," jelasnya.

 

Dalam beberapa bulan terakhir ini kata Bupati, pemerintah Kerajaan Brunei Darussalam berminat mengelola tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit.

 

"Rasanya itu sulit dikerjakan karena potensi batu bara di Mamuju masuk dalam kawasan hutan lindung. Demikian halnya, dengan lahan perkebunan kelapa sawit juga berada di kawasan hutan lindung," katanya.

 

Olehnya itu, kata dia, untuk sementara dirinya hanya menawarkan kerja sama pemanfaatan potensi perikanan, properti dan beberapa sektor lainnya yang memang kewenangan pemberian izin ada di daerah. (Antara/Bsi)

 

 

 

Sumber