Menaker: Gubernur Wajib Tetapkan UMP 2026 Maksimal 24 Desember

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Pemerintah mengungkapkan akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS)."Pada gilirannya nanti kita lakukan koordinasi dengan Menko Perekonomian. Kita perlu lihat perspektif secara menyeluruh mengenai hal ini akan dibahas lebih lanjut dan bagian dari koordinasi," ungkap Wakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar di Jakarta, Jumat (13/7/2012) malam.

 

Mahendra pun tidak berbicara banyak mengenai hal ini dikarenakan proses koordinasi tersebut masih dikaji oleh pemerintah.

 

"untuk sementara saya bicara segitu dulu ya,"paparnya.

 

Seperti diketahui, Diberitakan sebelumnya,  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan, pembangunan JSS belum dapat dilakukan lantaran konsep masih terdapat polemik terkait studi kelayakan (feasibility studi/FS). Studi kelayakan yang tadinya akan dilakukan oleh perusahaan swasta, kini diusulkan menggunakan dana APBN.

 

Menurutnya pengembangan kawasan tersebut itu tidak terlepas dari the greater Jakarta  Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) koridor 1. "Ini tidak terlepas dari penyebaran aktifitas dan pusat aktifitas baru. Salah satu konsep dari wilayah pertumbuhan baru," jelas Hatta.

 

Hatta menjelaskan, awalnya agar tercipta transparansi dan akuntabel, maka inisiator yang ditunjuk adalah pemerintah kota banten dan lampung. Menurut Hatta, dengan konsep itu akan dipaparkan pra-studi kelayakan, yang kemudian dibahas dengan pemerintah pusat dan tidak bisa ditunjuk langsung.

 

Dengan demikian, dalam Perpres tersebut mengungkapkan, studi kelayakan jika menjadi milik inisiator, akan ditender dan inisiator akan mendapatkan privilige 10 persen dan right to match. (git)

 

(rhs)

 

 

 

Sumber