PLN Targetkan 10 Juta Ton Biomassa Jadi Bahan Bakar PLTU di 2030

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Sejumlah fasilitas pendingin kontainer atau refeer plugging di Pelabuhan Tanjung Priok terpaksa menganggur (idle) pasca pembatasan masuknya impor holtikultura melalui pelabuhan tersibuk di Indonesia itu sejak 19  Juni 2012.

 

Berselang 3 pekan sejak pembatasan impor tersebut juga  telah  menurunkan 75% kegiatan impor holtikultura melalui Pelabuhan Tanjung Priok.

 

Ketua Umum Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro mengatakan fasilitas penumpukan maupun peralatan bongkar muat untuk melayani kargo impor holtikultura di Pelabuhan Priok sebetulnya jauh lebih baik dan siap ketimbang di pelabuhan lainnya.

 

“Ratusan fasilitas refeer plugging milik operator terminal peti kemas dan operator depo/penumpukan juga sudah tersedia di Pelabuhan Priok. Namun saat ini 90% dari fasilitas itu idle,” ujarnya kepada Bisnis hari ini Rabu (11/7).

 

Toto juga menyesali sikap Pemerintah cq Kementerian Pertanian yang tetap ngotot melakukan pembatasan impor holtikultura melalui Priok, padahal selama ini Pelabuhan Tanjung Priok menjadi pintu masuk utama kegiatan impor komoditi tersebut.

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 15 dan 16 Tahun 2012, impor hortikultura hanya boleh masuk lewat Bandara Soekarno-Hatta, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Belawan Medan, serta Pelabuhan Makassar.

 

“Penutupan Priok sebagai pintu masuk holtikultura justru akan memperbesar ongkos logistik dalam kegiatan distribusi komoditi tersebut untuk memenuhi pasok DKI Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya karena harus di lakukan melalui pelabuhan Tanjung Perak Surabaya,” paparnya.

 

Dia menyarankan, idealnya pemerintah tidak memberlakukan pembatasan pintu masuk impor komoditi tersebut secara total melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Tetapi, jika memang dianggap perlu dilakukan pengaturan, imbuh dia, sebaiknya diberlakukan sistem kuota masuknya komoditi holtikultura di tiap-tiap pelabuhan Indonesia.

 

“Sistem kuota ini sebagai jalan tengah, selain tidak mengganggu sentra produksi pertanian di daerah, juga tidak beresiko terhadap membengkaknya biaya logistik/delivery,” ujarnya.

 

Penasehat Asosiasi Perusahaan Penyedia Jasa Instalasi Karantina Pertanian Seluruh Indonesia (Appjasikapi) Arrahman mengatakan, sejak adanya pembatasan tersebut, penanganan impor holtikultura melalui Pelabuhan Tanjung Priok turun 75% dari biasanya.

 

“Sebelumnya impor holtikultura melalui Priok setiap bulan-nya mencapai rata-rata 4.000 bok peti kemas,” ujarnya kepada Bisnis.

 

Dia mengatakan, operator depo instalasi karantina di Pelabuhan Tanjung Priok kini mengalami kerugian cukup besar karena selain lapangan kosong, sejumlah fasilitas refeer plugging juga tidak termanfaatkan.

 

”Kondisinya operator depo sekarang ini  tengkurap. Padahal nilai investasi untuk menyiapkan fasilitas tersebut sebelumnya tidak sedikit,” tuturnya.

 

Arrachman yang juga menjabat Direktur PT Manguni itu mengharapkan, pemerintah bisa lebih bijaksana mengakomodir kepentingan dunia usaha mengingat hal ini juga menyangkut nasib para pekerja di sektor ini.

 

“Sebab jika depo/instalasi karantina di Pelabuhan Priok tidak beroperasi lagi, maka ratusan karyawan akan kehilangan pekerjaanya,”ujar dia. (ra)

 

 

 

Sumber