Purbaya Wajibkan 27 Bank Lapor Transaksi Kartu Kredit ke DJP, Ada Apa?

[Parno Pemilik Lapak 0]

MAKASSAR: Realisasi pinjaman untuk pembiayaan infrastruktur daerah melalui Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan mencapai Rp464,43 miliar per Mei tahun ini atau 31% dari target alokasi pembiayaan tahun ini sebesar Rp1,5 triliun.

 

 

Berdasarkan data Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dana terbesar disalurkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara Rp190 miliar untuk rumah sakit umum daerah (RSUD) dan proyek jalan di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung Rp96 miliar.

 

Adapun empat proyek lain adalah pembangunan RSUD di Pemkot Surakarta (Rp40,54 miliar), RSUD di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko (Rp53,67 miliar), proyek pasar di Pemkab Karangasem (Rp49,87 miliar) dan pasar di Pemkab Lombok Timur (Rp34,35 miliar).

 

Kepala PIP Soritaon Siregar mengatakan alokasi pembiayaan infrastruktur daerah itu perlahan mengalami peningkatan sejak pertama berdiri pada 2007 sebagai operator investasi pemerintah yang berkedudukan di bawah Menteri Keuangan.

 

Sepanjang tahun lalu, katanya, realisasi pinjaman infrastruktur daerah mencapai Rp1 triliun. “Ini adalah alternatif pembiayaan bagi pemerintah daerah, ada proyek yang dianggap penting tetapi belum terlaksana karena terkendala anggaran ini bisa menjadi alternatif,” katanya dalam Investment Gathering dan Workshop Pinjaman Daerah 2012 di Makassar, Kamis (28/6).

 

Soritaon mengatakan sumber pendanaan dari PIP saat ini bersumber dari uang negara (APBN) dan belum diperbolehkan untuk sumber dana lain misalnya obligasi atau surat utang.

 

Dia mengatakan ada beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah (pemda) sebelum mengajukan pinjaman kepada PIP di antaranya laporan keuangan pemda minimal WDP atau wajar dengan penilaian.

 

“Yah syukur—syukur mereka bisa WTP atau wajar tanpa pengecualian,” katanya.

 

Selain itu, sebelum mengajukan pinjaman pemda semestinya tahu persis apa yang dibutuhkan oleh pemerintah sehingga diperlukan adanya studi kelayakan atau feasibility study.

 

Tak hanya itu, katanya, mengacu pada pengalaman sebelumnya diperlukan adanya komunikasi antara pemda dengan parlemen daerah atau DPRD agar permintaan pinjaman tersebut tidak dipersoalkan di kemudian hari.

 

 

“Kami punya pengalaman ada pemda yang mengajukan pinjaman, tapi kami dikirimi surat oleh DPRD-nya menyatakan, DPRD-nya belum menyetujui pinjaman itu, makanya perlu ada komunikasi,” katanya.

 

Dalam kesempatan tersebut, PIP yang merupakan badan investasi pemerintah yang berperan dalam percepatan pembangunan ekonomi itu juga mensosialisasikan visi dan misinya kepada seluruh pemda di wilayah Sulsel, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Barat.

 

(k46/faa)

 

 

 

• BURSA PAGI: IHSG dibuka koreksi tipis
  
• HARGA EMAS Stagnan pada Level Rp538.000/gram
  
• BURSA PAGI: Indeks menanjak terdongkrak kenaikan penjualan rumah AS
  
• BISNIS INDONESIA HARI INI: BEI Bidik IPO Emiten Asing
  
• Hyundai Perkenalkan Excel lII Taxi & Starex Mover
  
• KASUS KORUPSI: Hary Tanoe tiba di kantor KPK
  
• KRISIS EROPA: Egan-Jones pangkas peringkat Jerman
  
• EURO 2012: Review Spanyol vs Portugal 4-2; Ronaldo Gagal Adu Penalti, Tim Matador Lolos ke Final
  

 

 

Sumber