Menaker: Gubernur Wajib Tetapkan UMP 2026 Maksimal 24 Desember

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: National Maritime Institute (Namarin) mengingatkan, komando koordinasi lembaga keamanan laut dan perairan (Sea and Coast Guard) mesti dikendalikan langsung oleh Presiden melalui Kementerian setingkat Menteri Koordinator (Menko).

 

Direktur Namarin Jakarta Siswanto Rusdi mengatakan fungsi koordinasi yg dijalankan oleh Sea and Coast Guard, tidak cukup hanya di serahkan kepada Kementerian Perhubungan, sebab menurut Inpres no 4/2004, koordinasi hanya bisa dilakukan oleh Menko.

 

"Jadi tetap di bawah kendali koordinasi Menko terkait, dalam hal ini Menko Perekonomian dan Menko Polhukam,"ujarnya kepada Bisnis,Minggu 3 Juni 2012.

 

Inpres tersebut, ujar dia sampai saat ini masih bertentangan dengan UU No:17/2008 tentang Pelayaran khususnya pasal Pasal 277 ayat (2) yang menyebutkan fungsi koordinasi lembaga Sea and Coast Guard, dibawah kendali Kementerian Perhubungan.

 

"Pasal itu mesti diamandemen terlebih dahulu, supaya tidak terjadi beda penafsiran dan tumpang tindih dalam implementasi peran lembaga itu nantinya," tandasnya.

 

Namarin, menanggapi hal itu sekaligus merespon rencana akan di tandatanganinya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Sea and Coast Guard oleh Presiden SBY menjadi PP (Peraturan Pemerintah).

 

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan mengungkapkan RPP Sea and Coast Guard akan ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono paling lambat pada akhir Juni 2012 untuk menjadi PP.

 

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Leon Muhammad mengatakan saat ini materi RPP tersebut juga sudah disetujui dan ditandatangani oleh instansi terkait antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Hukum dan Ham, dan KSAD.

 

“Mudah-mudahan RPP itu sudah ditandatangai Presiden SBY pada akhir bulan ini [Juni],” ujarnya saat membuka  Rapat Kerja Nasional DPP Pelra 2012 di Cipayung-Bogor Jawa Barat, Jumat malam 1 Juni 2012.

 

Leon mengatakan Sea and Coast Guard sangat dibutuhkan dalam rangka penyatuan koordinasi antar instansi penegak hukum di laut serta memberikan kepastian penegakkan dan penanganannya di seluruh wilayah perairan Indonesia.(K1/Bsi)

 

 

 

Sumber