DISTRIBUTOR WALLPAPER DINDING VINYL TEXTURE MODERN

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Standard & Poor's Ratings Services menetapkan peringkat jangka panjang BB+ dan peringkat jangka pendek B terhadap Indonesia dengan prospek positif.

 

Prospek positif mencerminkan kemungkinan kenaikan peringkat jika pemerintah memperkuat kebijakan fiskal, maupun memotong subsidi dengan mengeliminir dampak terhadap inflasi.

 

Pada saat yang sama, Standard & Poor's (S&P) menetapkan peringkat pengembalian 3 dengan tingkat ekspektasi pemulihan 50% hingga 70% apabila terjadi default. Analis Kredit S&P  Agost Benard mengatakan peringkat kredit Indonesia dibatasi oleh rendahnya pendapatan per kapita, hambatan struktural dan institusional untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Selain itu, lanjutnya, masih tingginya utang luar negeri maupun dangkalnya pasar modal domestik.

 

Sebelumnya lembaga pemeringkat seperty Moody's Investor Service dan Fitch ratings telahmemberikan peringkat investment grade kepada Indonesia. S&P yang diharapkan mengikuti langkah Fitch dan Moody's ternyata tidak menaikkan peringkat Indonesia.

 

Dia memaparkan peringkat tersebut didukung oleh rendahnya defisit, menurunnya beban utang sektor publik, menguatnya likuiditas eksternal, dan kinerja ekonomi yang kuat.

 

"Pada saat yang sama, kami mendeteksi beberapa anomali kebijakan, seperti batalnya kenaikan tarif listrik maupun ketidakmampuan pemerintah memotong subsidi bahan bakar minyak meskipun harga komoditas tersebut naik," ujarnya hari ini, 23 April 2012.

 

Dia memaparkan pemerintah memiliki kebijakan memfokuskan terhadap upaya menarik investasi domestik dan asing. Selain itu, tuturnya, terdapat upaya upaya  untuk meningkatkan penyediaan energi dan infrastruktur.

 

Benard menilai undang-undang yang membatasi defisit fiskal pemerintah pusat sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB) telah mendukung pengelolaan fiskal Indonesia. Menurutnya, Indonesia secara konsisten melaporkan defisit anggaran yang rendah secara keseluruhan rata-rata 0,4% dari PDB per tahun selama 10 tahun terakhir. Meski, lanjutnya, hal ini sebagian disebabkan karena kurangnya penyerapan anggaran.

 

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diperkirakan melebar ke tingkat 2,6% apabila tahun ini pemerintah hanya mengimplementasikan kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi untuk kendaraan tertentu tanpa melakukan penyesuaian harga jual eceran. (faa)

 

 

 

Sumber