Tren Outbound Modern untuk Tim Produktif ( HUB: 0822-1122-1909 )

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Institute for Policy Reform menilai peran APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masih rendah mengingat porsi belanja pembangunan masih kurang, dengan tingkat kebocoran mencapai 20%.

 

Riant Nugroho, Direktur Institute for Policy Reform, menilai penggunaan dana pembangunan yang dianggarkan dalam APBN selama ini belum digunakan secara efisien dan efektif dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

 

Sebab, kata Riant, porsinya di APBN hanya 17%, lebih rendah dibandingkan belanja langsung dan gaji pegawai 61%,  serta subsidi 14%.

 

“Seharusnya dengan anggaran yang terbatas pun pemerintah tetap dapat menjadi penggerak kunci pembangunan. Dengan dua syarat, pemerintah melakukan investasi di sektor pengungkit, yaitu di infrastruktur dan energi dan (meminimalkan) kebocoran maksimal 5%,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu malam, 22 April 2012.

 

Berdasarkan perhitungan Riant, tingkat kebocoran dari proyek-proyek pembangunan pemerintah saat ini masih sekitar 20%, baik karena korupsi maupun karena sistem penganggaran dan administrasi proyek pembangunan yang buruk.

 

“Tentu saja, perhitungan konservatif ini perlu dikaji lebih lanjut, karena beberapa kolega menyampaikan kebocoran di atas 30%,” katanya.

 

“Selain itu, kebijakan MP3EI masih banyak disebut sebagai ‘kebijakan bodong’ karena tidak terdapat anggaran untuk membiayainya,” tambahnya.

 

Riant Nugroho mengatakan ada tiga peyebab kebocoran dan pemborosan sumber daya ekonomi selama ini.

 

Pertama, dari segi kebijakan keuangan dan terkait dengan keuangan, UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara masih rawan dari ancaman korupsi, kolusi, dan nepotisme.

 

Kedua, meskipun birokrasi Indonesia sudah berubah bentuk, tetapi secara budaya dan proses kerja masih tidak efisien.

 

“Biaya birokrasi tidak turun secara signifikan. Bahkan beberapa pos pelayanan publik, seperti pelayanan administrasi di kepolisian, justru meningkat,” katanya.

 

Ketiga, lanjut Riant, pemerintah tidak punya kebijakan pengendalian untuk mencegah dan menahan kebocoran dan pemborosan sumber daya ekonomi.

 

“Mulai dari kebijakan perbankan, kebijakan migas, hingga kebijakan pangan yang tidak memadai membuat kebocoran terjadi pada sektor yang paling rawan bagi Indonesia,” katanya.

 

 

 

Sumber