BNI Bersama BUMN Peduli Hadir bagi Warga Terdampak Bencana Sumatra

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Corbis)

 

 

 

PEMERINTAH tengah giat melakukan renegosiasi kontrak karya dengan sejumlah perusahaan tambang. Sejatinya, renegosiasi ini harus dilakukan dengan hati-hati karena ini adalah hal sensitif dan sangat vital. Pemerintah dan perusahaan tambang harus bisa saling menghormati dan beritikad baik dalam renegosiasi kontrak ini.Industri pertambangan merupakan sektor yang sangat menarik sekarang ini. Minat atas sektor tambang ini juga terus mengalami kenaikan. Buktinya, indeks tendensi bisnis (ITB) sektor pertambangan dan penggalian selalu mengalami kenaikan.

 

ITB untuk sektor tambang ini mengalami kenaikan pada kuartal IV-2011 lalu menjadi 108,36 dibandingkan periode sebelumnya kuartal III-2011 sebesar 105,13.

 

Renegosiasi ini juga harus melihat kondisi perusahaan tambang, serta jasanya kepada pemerintah selama dia beroperasi di Indonesia. Apalagi, pemerintah menargetkan penerimaan negara dari sektor pertambangan umum 2012 ini naik 39,9 persen menjadi Rp108,2 triliun dari realisasi tahun lalu sebesar Rp77,3 triliun.

 

Berdasarkan data Kementerian ESDM, peningkatan target penerimaan negara sektor tambang terutama karena kenaikan signifikan pajak pertambangan umum yang diproyeksikan naik 47 persen menjadi Rp81 triliun dari realisasi 2011 sebesar Rp55 triliun. Target penerimaan pajak dari sektor tambang ini sama dengan delapan persen target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 sebesar Rp1.032,57 triliun.

 

Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pertambangan umum diproyeksikan naik Rp5 triliun menjadi Rp27,2 triliun dari tahun lalu Rp22,4 triliun. Penerimaan tersebut terdiri penjualan hasil tambang, pendapatan iuran tetap, dan pendapatan royalti yang diperkirakan turun menjadi Rp13,6 triliun dari tahun lalu Rp15 triliun.

 

Jangan sampai target yang sudah disiapkan tersebut tidak tercapai karena terjadi permasalahan dalam renegosiasi. Selain itu, jangan sampai positifnya sektor tambang sekarang ini malah berubah menjadi sebaliknya. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab agar investor di sektor tambang ini tidak mundur dan menjadi preseden negatif untuk iklim investasi di Indonesia secara umum, dan khususnya sektor tambang.

 

Pada dasarnya, pemerintah menginginkan renegosiasi kontrak tambang agar penerimaan negara dari sektor ini meningkat. Selain itu, agar kontribusi perusahaan tambang dari para produsen batu bara, emas, nikel, dan bahan mineral lainnya ini dapat terstandarisasi.

 

Pasalnya, karut marut aturan penagihan royalti dan perpajakan dari sektor pertambangan membuat distribusi sektor usaha ini terhadap penerimaan negara menjadi sangat minim. Atas dasar itu, pemerintah berencana membuat standar yang sama bagi semua perusahaan tambang di Indonesia.

 

Di Indonesia sendiri tidak ada standar yang sama dalam memajaki perusahaan tambang, karena dasar pajak itu sendiri ditetapkan berdasarkan kontrak masing-masing perusahaan dengan pemerintah.

 

Tapi, apa keuntungan dari renegosiasi yang akan diterima oleh perusahaan tambang ini? Berbagai masalah yang kerap menghambat perusahaan tambang harus dapat dicarikan jalan keluarnya oleh pemerintah.

 

Sebenarnya, bagi para perusahaan tambang ada beberapa masalah yang kerap menjadi hambatan. Misalnya soal izin tambang yang kerap bermasalah.

 

Banyak daerah yang belum memiliki inspektur pertambangan tetapi sudah berani mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP). Selain itu, pemberian IUP juga didasarkan pada pemberian langsung oleh pemda setempat yang turut memicu adanya praktik tidak sehat.

 

IUP oleh bupati banyak diberikan tanpa memperhatikan status kawasan hutan. Alhasil, banyak IUP untuk tambang terbuka berada di hutan lindung. Selain itu juga banyak ditemui pertambangan liar di kawasan hutan.

 

Semua perusahaan tambang yang beroperasi di seluruh dunia, harus berorientasi jangka panjang bagi bisnisnya. Karena itu, kejelasan aturan yang diberlakukan pemerintah bagi keberlangsungan usaha tambang sangat diperlukan. (wdi)

 

 

 

Sumber