Buy Canada legal passports, Buy TOEFL, IELTS, TOEIC

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Total aset 1.113 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) se-Indonesia diperkirakan mencapai Rp500 triliun, namun masih belum memberikan hasil yang optimal bagi perekonomian nasional karena masih banyak perusahaan yang dikelola secara tidak profesional.

 

Ketua Umum DPP Badan Kerja Sama BUMD Seluruh Indonesia (BKSBUMDSI) Prabowo Soenirman mengatakan masalah utama yang klasik dihadapi perusahaan daerah adalah intervensi dari eksekutif maupun legislatif sehingga sulit bergerak lebih leluasa.

 

“Total aset kotor itu hampir Rp500 triliun. Sekarang 60% BUMD sebenarnya sudah baik. Namun intervensi itu tetap ada dan masih menjadi problem utama sehingga mereka sulit bergerak untuk maju,” ujarnya seusat pembukaan Munas BKSBUMDSI di Istana Wapres hari ini.

 

Prabowo mengatakan payung hukum agar BUMD untuk bergerak secara maksimal saat ini belum ada. Akibatnya, mayoritas BUMD dikelola kurang profesional hanya mengandalkan peraturan daerah sebagai acuannya. Pemerintah sendiri melalui Kementerian Dalam negeri sudah mengajukan rancangan undang-undang BUMD ke DPR, namun hingga saat ini belum ada kemajuan.

 

Sebelumnya, lanjutnya, BUMD mengacu pada UU No.5/1962 tentang Perusahaan Daerah. Akan tetapi, aturan itu sudah dicabut dan belum ada penggantinya.

 

“Kami sangat menunggu RUU BUMD itu di sahkan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi intervensi dari eksekutif dan legislatif,” ujarnya.

 

Dia mengemukakan jika sudah dikelola dengan baik, maka peran BUMD dalam menggerakan perekonomian nasional dan menambah pendapatan asli daerah akan semakin terasa. Di sektor perbankan misalnya, bank BUMD

 

yang berjumlah 26 memberikan kontribusi 10% dari total aset perbankan nasional. BUMD lainnya banyak bergerak di bidang pengelolaan pasar, air minum, pertambangan, hotel, dan aneka usaha.

 

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan RUU BUMD sudah selesai di bahas dan diajukan ke DPR. Namun, rancangan aturan itu belum masuk program legislasi nasional di DPR tahun ini sehingga belum di bahas.

 

“Tahun 2012 kami usulkan masuk Prolegnas agar bisa segera di bahas dan  disahkan,” jelasnya. (sut)

 

 

 

Sumber