Lari Seru Jadi Mudah, Bank BJB Sedia Akses Eksklusif ke Suroboyo 10K

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Kalangan pengusaha^[1] makin tercekik dengan kenaikan harga plastik^[2] akibat perang di Timur Tengah. Bahkan, ada potensi pengurangan tenaga kerja (PHK) jika harga plastik tidak segera turun.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani mengungkapkan sektor usaha yang sangat terdampak oleh kenaikan harga plastik ini adalah bisnis yang bergantung pada kemasan seperti makanan dan minuman, Fast-Moving Consumer Goods (FMCG), farmasi, logistik, dan ritel.

Shinta mengatakan kenaikan harga bahan baku plastik sudah melampaui pola fluktuasi normal, bahkan dalam beberapa kasus meningkat lebih dari 100 persen. Kondisi ini disebut bisa terus berlanjut dengan kondisi pasokan yang sangat terbatas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mengingat komponen plastik dapat mencapai 20-40 persen dari cost of goods, bahkan hingga 50-80 persen pada produk tertentu, lonjakan ini secara langsung mendorong kenaikan biaya produksi secara keseluruhan," ujar Shinta kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/3).

Dalam situasi ini, pelaku usaha disebut berada pada posisi yang sangat menantang. Di satu sisi, mereka harus menjaga harga tetap terjangkau bagi konsumen untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

Di sisi lain, tekanan kenaikan biaya terus meningkat secara signifikan. Bagi UMKM dan sektor dengan margin tipis, Shinta menyebut tekanan ini sudah mulai menggerus profitabilitas dan berpotensi mengganggu keberlanjutan usaha jika berlangsung dalam jangka panjang.

"Jika tekanan biaya ini berlanjut, risiko terhadap tenaga kerja menjadi nyata, meskipun dampaknya akan terlihat dalam beberapa tahap penyesuaian," ujar Shinta.

Ia menjelaskan, pada tahap awal, dunia usaha akan melakukan langkah penyesuaian melalui efisiensi operasional seperti penyesuaian jam kerja, pengurangan lembur, serta penundaan ekspansi dan rekrutmen.

Namun, jika tekanan biaya terus meningkat, berkepanjangan, dan tidak diimbangi dengan kebijakan yang mendukung, maka kemampuan dunia usaha akan semakin terbatas.

"Dalam kondisi tersebut, risiko terhadap penyerapan tenaga kerja akan meningkat, dan dalam situasi tekanan yang berkepanjangan, tidak menutup kemungkinan berujung pada pengurangan tenaga kerja, khususnya di sektor padat karya yang sangat bergantung pada kemasan plastik," ujar Shinta.

Hal itu tidak hanya berdampak pada dunia usaha, tetapi juga pada daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Dalam jangka pendek, Shinta meminta pemerintah memastikan ketersediaan bahan baku dan energi dengan harga yang kompetitif, khususnya bagi sektor industri prioritas.

Selain itu, pemerintah juga diminta menjaga pasokan gas dan listrik serta memperlancar akses bahan baku yang saat ini sangat ketat.

Di saat yang sama, Shinta menyarankan pemerintah dapat mengacu pada praktik di negara lain seperti Thailand dalam menjaga stabilitas harga bahan baku plastik.

Di Thailand, pemerintah setempat mengendalikan kenaikan harga bahan plastik agar tidak membebani konsumen.

Shinta juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan pada rantai pasok untuk memastikan mekanisme harga tetap wajar dan tidak membebani industri maupun konsumen, termasuk mengantisipasi potensi distorsi atau spekulasi harga plastik.

Sebagai langkah prioritas, pemerintah juga perlu mendorong penerapan ekonomi sirkular melalui kebijakan yang mewajibkan penggunaan bahan baku daur ulang dalam kemasan secara bertahap dan terukur.

Kebijakan itu dinilai perlu diiringi dengan insentif yang jelas bagi pelaku usaha yang menggunakan material daur ulang, serta dukungan terhadap investasi di industri daur ulang yang mampu menciptakan sistem closed-loop.

Pendekatan tersebut, sambung Shinta, penting tidak hanya dari sisi lingkungan, tetapi juga sebagai solusi untuk mengurangi tekanan terhadap pasokan bahan baku plastik dan ketergantungan impor.

"Selain itu, dukungan fiskal dan kebijakan yang adaptif menjadi penting, termasuk relaksasi sementara bagi industri terdampak, serta kehati-hatian dalam menambah beban regulasi baru di tengah tekanan global yang tinggi," ujarnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso telah mengutarakan harapannya agar harga plastik bisa turun pada April ini. Harapan ini muncul seiring dengan Indonesia yang tengah mencari alternatif sumber impor bahan baku biji plastik berupa nafta di luar Timur Tengah.

Budi mengatakan selama ini pasokan nafta banyak berasal dari Timur Tengah. Namun, pengiriman terganggu akibat perang, sehingga pemerintah mencari sumber impor baru dari India, Amerika Serikat, dan Afrika.

"Mudah-mudahan (harga plastik bisa turun bulan ini)," kata Budi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (13/4).

Ia menjelaskan impor dari ketiga wilayah tersebut saat ini masih dalam proses. Pemerintah masih menunggu ketersediaan stok dari negara asal sebelum pengiriman dilakukan.

Selain itu, proses pengapalan juga diperkirakan lebih lambat karena perang di Timur Tengah. Dengan demikian, impor bahan baku baru belum terealisasi dan produsen plastik dalam negeri masih harus mengandalkan stok yang sekarang mereka miliki.

Budi menambahkan pemerintah juga terus mencari sumber alternatif lain selain tiga wilayah tersebut melalui perwakilan perdagangan di berbagai negara.

Ia mengakui Indonesia juga harus bersaing dengan negara produsen plastik lain seperti Taiwan, Korea Selatan, Thailand, Vietnam, dan Singapura dalam mendapatkan pasokan nafta.

"Kita terus mencari (dari) negara lain yang bisa mensuplai untuk bahan baku biji plastik," ujar Budi.

[Gambas:Youtube]^[3]

 

(dhz/sfr) Add as a preferred
source on Google ^[4]

References

1. ^{^} pengusaha (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} harga plastik (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} [Gambas:Youtube] (www.youtube.com)
4. ^{^} Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)

Sumber