https://www.facebook.com/WeGoSlim.US.AU.CA/

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Bos Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas^[1]) Rachmat Pambudy^[2] mengatakan kemakmuran di Indonesia saat ini baru dirasakan segelintir orang.

"Saat ini kita baru merasakan kemakmuran untuk orang per orang," ujar Rachmat dalam Peluncuran Desain Besar Pembangunan Kependudukan 2025-2045 di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Jumat (11/7).

"Kita baru merasakan kemakmuran 1 di antara 2, 1 di antara 3, 1 di antara 10, tapi 9 (orang) masih belum makmur," bebernya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fokus pembangunan Indonesia ke depan, menurutnya, bukan cuma masalah peningkatan pertumbuhan.

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu menegaskan pentingnya peningkatan pertumbuhan berkualitas tinggi sehingga mampu menghilangkan ketimpangan.

Rachmat turut mengutip catatan Wakil Presiden ke-1 Indonesia Mohammad Hatta yang berpesan bahwa tujuan Indonesia merdeka adalah menjadikan warganya bahagia. Oleh karena itu, ia menilai bahwa kesejahteraan saja tidak cukup.

"Sejahtera saja tidak cukup karena sejahtera belum tentu bahagia. Sementara bahagia juga belum tentu sejahtera, tapi kalau yang bahagia pasti sudah bisa menyelesaikan banyak hal ... Pembangunan pendudukan didorong terus untuk memberikan kesejahteraan yang inklusif, kesejahteraan yang merata, kesejahteraan yang membuat no one left behind, tidak satu pun boleh tertinggal," jelasnya.

"Peningkatan pertumbuhan penting, tetapi menghilangkan ketimpangan jauh lebih penting lagi. Karena itu, tujuan pembangunan Indonesia bukan yang makmur saja, bukan yang sejahtera saja, bukan yang berbahagia saja, tetapi yang adil dulu baru makmur," tegas Rachmat.

Bappenas juga mendorong peran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji.

Menurut Rachmat, BKKBN bukan hanya bertugas mengendalikan penduduk Indonesia. Ia mengajak Wihaji Dkk ikut memakmurkan penduduk di tanah air dan memperlakukannya dengan adil.

Wihaji lalu menyinggung pentingnya Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) 2025-2045 sebagai pedoman.

Ia menyebut ada 3 pilar terkait kependudukan, yakni pengelolaan kuantitas penduduk; peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, dan inklusi sosial; serta penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk.

"Desain besarnya dibentuk oleh Prof Rachmat, kemudian peta jalannya saya buat, rencana aksinya bersama-sama. Sekaligus nanti saya selalu bilang, semua program tanpa monev (monitoring dan evaluasi) pasti gagal. Maka monev menjadi kekuatan yang nanti outcome-nya adalah Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)," tutur Wihaji.

"Nanti ujungnya adalah mengubah perilaku, segera. Kita ini kalau ke Singapura semua taat, patuh, dan bisa. Itu namanya perilaku. Kita di negara-negara modern hari ini buang sampah (pada tempatnya), misalnya. Kalau di Singapura, bisa enggak ngerokok, bisa. Bisa enggak buang sampah (sembarangan), bisa. Tetapi ketika di Indonesia, wallahualam, apakah perilaku kita sama?" imbuhnya.

====^[3]

(skt/sfr)

References

1. ^{^} Bappenas (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} Rachmat Pambudy (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} ==== (www.cnnindonesia.com)

Sumber