Pengusaha Dilarang Cicil THR Karyawan, Cair Paling Lambat H-7 Lebaran

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Prabowo Subianto^[1] ingin biaya haji^[2] terus diturunkan. Ia belum puas dengan penurunan biaya haji^[3] sekitar Rp4 juta di awal 2025 ini.

Ia mau biayanya ditekan lagi, bahkan lebih murah dari Malaysia. Mengingat, Indonesia menjadi negara penyumbang terbesar jemaah haji setiap tahunnya.

"Sekarang alhamdulillah kita bisa turunkan biaya haji Rp4 juta yang sudah dirasakan oleh jemaah tahun ini, 203 ribu, tapi saya minta dikurangi lagi. Saya belum puas, kita harus termurah yang bisa kita capai," ucapnya ketika meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (4/5).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Perintah itu ia tujukan kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala BP Haji Muhammad Irfan Yusuf. Perintah dikeluarkan Prabowo sembari mengutip data jemaah haji dan umrah asal Indonesia yang mencapai hampir 2,2 juta orang per tahun.

Biaya haji memang baru resmi turun di awal 2025. Ini menyusul kesepakatan pemerintah dan DPR RI terkait biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1446 Hijriah atau 2025 Masehi rata-rata sebesar Rp89.410.258,79.

Sedangkan rerata BPIH pada tahun lalu tembus Rp93.410.286,00. Dengan kata lain, ada penurunan biaya haji tahun ini sekitar Rp4.000.027,21 jika dibandingkan 2024.

Di lain sisi, jumlah yang ditanggung langsung jemaah alias biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) adalah Rp55.431.750,78 atau setara 62 persen. Sisanya disubsidi melalui nilai manfaat yang bersumber dari dana hasil kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Nilai manfaat muncul berkat setoran awal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. BPKH kemudian bertugas mengelolanya, termasuk dengan melakukan investasi maupun penempatan pada instrumen keuangan syariah.

Ini juga yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan biaya haji, seakan-akan di Malaysia lebih murah. Nominal yang harus dikeluarkan jemaah haji di Negeri Jiran sejatinya lebih mahal dibandingkan Indonesia.

Biaya haji Malaysia di 2025 adalah 33.300 ringgit atau setara Rp130,3 juta (asumsi kurs Rp3.913 per ringgit) per jemaah. Biayanya memang lebih besar dan tampak terlihat mahal saat dikonversi ke rupiah karena mata uang Garuda terus melemah atas ringgit.

Sedangkan subsidinya atau bantuan keuangan haji (Hafis) sebesar 18.300 ringgit alias Rp71,6 juta, yakni tembus 55 persen. Ini berlaku untuk kelompok penduduk dengan pendapatan 40 persen terbawah alias bottom 40 (B40), sehingga yang harus dibayar cukup Rp58,6 juta per jemaah.

Kelompok kelas ekonomi menengah alias middle 40 (M40) juga berhak atas subsidi sebesar 29 persen, yakni 9.800 ringgit atau Rp38,3 juta. Sedangkan golongan dengan penghasilan tinggi atau top 20 (T20) tetap membayar haji dengan biaya asli, tanpa potongan subsidi.

"Benar memang di Indonesia bayarannya lebih mahal buat jemaah. Penyebabnya, jemaah haji kita menginap di Arab Saudi lebih lama, sekitar 40 hari. Sementara (jemaah haji) Malaysia hanya (menginap di Saudi) 30 hari-35 hari," kata Pengamat Haji dan Umrah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dadi Darmadi kepada CNNIndonesia.com, Senin (5/5).

"Jemaah kita juga lebih banyak (dibandingkan Malaysia). Makanya, urusan transportasi serta penginapan lebih ribet dan mahal," sambungnya soal biaya haji Indonesia.

Dadi melihat sebenarnya masih masuk akal untuk menekan biaya haji dari Indonesia. Meski begitu, ia berpandangan upaya ini tidak mudah untuk dilakukan.

Salah satu cara yang patut dicoba adalah mengurangi waktu menginap jemaah haji di Saudi. Dadi menyarankan pemangkasan 3 hari hingga 5 hari yang berpotensi menghemat ratusan miliar rupiah.

Begitu pula biaya tiket pesawat yang dianggap masih bisa ditekan. Asalkan, Pemerintah Indonesia mampu melakukan negosiasi lanjutan dengan pihak maskapai.

"Hotel dan makanan juga bisa dicari yang lebih hemat, tapi ini agak riskan dan harus hati-hati. Jangan sampai kualitasnya jelek, apalagi buat jemaah berisiko tinggi dan jemaah lansia. Kalau kelewat pelit, nanti malah susah," wanti-wanti Dadi.

Di lain sisi, ia mendukung BPKH untuk berinvestasi lebih cerdas lagi agar keuntungannya bisa bertambah banyak. Ini pada akhirnya bakal mengurangi beban jemaah alias Bipih yang dibayarkan.

Dadi juga setuju dengan ide Presiden Prabowo soal pembangunan 'Kampung Indonesia' di dekat Masjidil Haram. Ini berpotensi menekan biaya penginapan jemaah karena tidak perlu menyewa hotel mahal.

Namun, ia mengakui cara tersebut perlu investasi besar di awal. Pemerintah Indonesia juga mesti pandai melakukan lobi-lobi khusus untuk mengantongi izin di Tanah Suci.

Jangan kembali ke 'skema Ponzi'

Dadi Darmadi berpesan jangan sampai negara kembali ke cara-cara lama, termasuk 'skema Ponzi' yang ramai dikritik sejumlah pihak. Kala itu, pembagian nilai manfaat dari BPKH lebih besar untuk mensubsidi jemaah haji tahun berjalan dibandingkan yang diterima jemaah tunggu.

Tambal sulam tersebut pada akhirnya berpotensi menggerus uang setoran jemaah yang dikelola BPKH. Bahkan, penggunaan yang tidak proporsional ia sebut akan membuat dana subsidi habis di 2027.

"Kalau kembali ke cara lama, di mana jemaah bayar sedikit, tapi dana haji di BPKH dipakai lebih banyak, itu bisa bahaya. Itu seperti nyicil utang. Nanti dana jemaah yang antre terpakai, malah bikin masalah atau malah bahaya, seperti skema Ponzi," kata Dadi memperingatkan pemerintah.

"Lebih baik atur ulang biaya dengan transparan dan ajak orang-orang kaya bantu lewat program. Misalnya, wakaf haji, tapi ini tentu harus jelas pengelolaannya," tutupnya.

Peneliti Next Policy Dwi Raihan juga sepakat untuk menghindari skema lama. Terlebih, ada potensi skema Ponzi dalam pengelolaan dana haji di Indonesia dengan cara-cara tersebut.

Ia mengakui skema lama tampak mudah untuk menyelesaikan masalah haji dalam jangka pendek. Namun, dampak buruknya adalah membebani fiskal karena akan terjadi defisit sampai membuat jemaah haji tunggu harus menanggung biaya lebih mahal.

Raihan kemudian menyinggung terbentuknya BP Haji di era Prabowo. Menurutnya, kehadiran badan tersebut tepat untuk menggantikan fungsi Kemenag dalam urusan penyelenggaraan haji di Indonesia.

"Di samping itu, perlu dilakukan audit inefisiensi. Khususnya terkait operasional dan kontraktual serta optimalisasi nilai manfaat dana haji melalui pemberian wewenang lebih kepada BPKH dalam melakukan investasi," ucapnya.

"Pada dasarnya, ekonomi haji sangat besar. Namun, belum dikelola secara optimal sehingga tidak efisien yang pada akhirnya biaya haji masih tinggi," imbuh Raihan.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Syariah IPB University Irfan Syauqi Beik mendorong perbaikan BPKH. Ia tak sepakat dengan status badan nirlaba.

Menurutnya badan tersebut lebih tepat difungsikan sebagai lembaga keuangan sehingga gerak-geriknya jelas.

Perbaikan kelembagaan itu kemudian dilanjut dengan strategi investasi yang tepat. Irfan meminta BPKH maju ke sektor riil, seperti hotel atau bisnis makanan, terutama yang berlokasi langsung di Arab Saudi.

Ia menilai langkah ini perlu dibarengi perubahan UU Pengelolaan Keuangan Haji yang dianggap sudah tak bisa mengakomodir. Harapan agar BPKH menjadi sangat progresif dalam melakukan pengelolaan keuangan yang lebih impactful diklaim bisa terwujud melalui revisi aturan.

"Kalau bisa (BPKH) membangun ekosistem bisnis dan investasi sebagaimana Lembaga Tabung Haji Malaysia yang punya 30 perusahaan lebih yang bergerak di berbagai sektor, termasuk di antara yang besar itu adalah sawit. TH Plantations ya," jelasnya.

"Jadi, kalau ada simbol TH Plantations, itu adalah (perusahaan sawit milik) Tabung Haji. Nah, karena itu menurut saya revisi UU Keuangan Haji menjadi penting. BPKH itu harus jelas statusnya, dia harus difungsikan sebagai lembaga keuangan," saran Irfan.

Ekonom IPB University itu juga menekankan pentingnya inovasi, termasuk dalam penyediaan makanan dan minuman bagi jemaah. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah kerja sama dengan kampus untuk mengidentifikasi kebutuhan jemaah haji.

Langkah ini ia sebut bisa mempermudah pemerintah memetakan apa saja yang bisa diproduksi di dalam negeri guna menekan biaya. Irfan menegaskan pentingnya mengidentifikasi kebutuhan jemaah yang bisa disubstitusi sehingga biayanya akan lebih murah.

Misalnya, sekitar 475 ton bumbu makanan untuk jemaah haji Indonesia yang akhirnya diekspor ke Arab Saudi pada tahun ini. Upaya tersebut jelas mampu menekan biaya sehingga menjadi lebih ekonomis.

"Termasuk juga barangkali negosiasi biaya sewa pesawat, misalnya dengan Saudia (Airlines). Kemudian, dengan Pemerintah Saudi dan para pelaku bisnis yang menjadi partner di sana," tandasnya.

Direktur Next Policy Yusuf Wibisono mendukung niat Prabowo untuk terus menurunkan BPIH. Biaya haji yang mahal menurutnya sangat berpeluang untuk dipangkas, sepanjang efisiensi dilakukan secara optimal.

Terlebih, ia melihat biaya haji yang masih tinggi malah menjadi ironi. Yusuf menyoroti masalah klasik terkait kualitas pelayanan haji yang terus rendah, mulai dari bimbingan terhadap jemaah, akomodasi, transportasi, konsumsi, layanan kesehatan, layanan administrasi, hingga aspek keamanan.

"Buruknya pelayanan haji masih terjadi hampir merata di semua tahapan, mulai dari pelayanan sebelum keberangkatan, selama di Tanah Suci, hingga pelayanan pascahaji. Hingga tahun terakhir, penyelenggaraan ibadah haji masih banyak mengalami kekacauan. Bahkan, jual beli kuota haji yang mengindikasikan tidak adanya perbaikan berarti dalam pengelolaan haji kita," kritik Yusuf.

[Gambas:Photo CNN]^[4]

Selain perbaikan pelayanan, ia mendorong optimalisasi keuangan. Pilihan BPKH ke depan bukan semata mengejar return, melainkan terus menekan kenaikan bahkan menurunkan biaya haji dengan signifikan.

Yusuf menyebut opsi jangka pendeknya adalah menggenjot diplomasi dan negosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi agar membantu jemaah lepas dari biaya terlalu mahal. Ia menilai diplomasi masih sangat bisa ditingkatkan, seperti soal biaya masyair, visa, akomodasi, hingga biaya penerbangan jemaah Indonesia.

"Adopsi kontrak akomodasi jangka panjang akan menciptakan kepastian harga sejak awal dan bisa lebih murah. Terlebih, dengan jemaah yang sangat besar, 220 ribu jemaah, daya tawar Indonesia sangat tinggi kepada Arab Saudi. Keputusan jemaah Indonesia akan menentukan harga pasar di sana. Jemaah kita butuh naik haji, namun Arab Saudi juga butuh kehadiran jemaah haji kita yang memberi pendapatan tinggi bagi mereka," jelasnya.

Sedangkan dalam jangka menengah diperlukan reformasi strategi investasi dana kelolaan haji. Ia menyarankan BPKH mulai melakukan investasi strategis pada area di mana jemaah haji selama ini dibebankan biaya tinggi, terutama maskapai penerbangan dan hotel.

"Kita menyambut baik pendirian anak usaha BPKH, yaitu Syarikah BPKH Limited yang akan membuka peluang BPKH untuk berinvestasi di ekosistem haji dan umrah. Dengan berinvestasi langsung di ekosistem haji dan umrah di Arab Saudi, BPKH juga dapat memainkan peran price control atas biaya yang ditanggung jemaah haji kita," tandasnya.

====^[5]

Perlu Perbaikan Peran BPKH dan UU Pengelolaan Keuangan Haji

--^[6]

---

References

1. ^{^} Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} biaya haji (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} haji (www.cnnindonesia.com)
4. ^{^} [Gambas:Photo CNN] (cnnindonesia.com)
5. ^{^} ==== (www.cnnindonesia.com)
6. ^{^} -- (www.cnnindonesia.com)

Sumber