Menaker: Gubernur Wajib Tetapkan UMP 2026 Maksimal 24 Desember

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah harus menyiapkan regulasi perdagangan internal dan melibatkan pelaku industri untuk menghadapi sistem kepabeanan satu pintu atau Asean Single Window pada 2012.

 

“Pemerintah jangan keasyikan sendiri, harus melibatkan kekuatan pelaku industri yang akan bersaing di kawasan,” ujar ekonom Aviliani saat dihubungi Bisnis, hari ini.

 

Aviliani mengimbau pemerintah untuk meninjau kembali kesiapan dari berbagai segi, sebelum melaksanakan ASW awal tahun depan.

 

Menurut dia, pemerintah perlu fokus terhadap spesialisasi perdagangan lokal, kemudian menyiapkan industri tersebut agar tak kalah bersaing.

 

“Pemerintah seharusnya memproteksi market dengan regulasi yang matang sebelum berintegrasi dalam kegiatan ekspor-impor Asean,” jelasnya.

 

ASW merupakan sistem untuk meningkatkan transparansi dan kecepatan pelayanan ekspor impor, kepabeanan satu pintu antar anggota Asean melalui penyeragaman data informasi para anggota.

 

Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Dedi M. Masykur Riyadi mengatakan konektifitas internal yang memadai akan mendukung kelangsungan konektifitas di kawasan ASEAN.  

 

“Window kita sendiri dulu yang harus diperbaiki, harus kompatibel. Jangan sampai dibuka jendelanya kita malah ketinggalan dari negara lain,” tuturnya di Jakarta, akhir pekan.

 

Dia menjelaskan untuk mendorong penguatan perdagangan di kawasan Asean, masing-masing pemerintah negara anggota Asean harus mempermudah regulasi terkait ketersediaan informasi, seperti bea cukai, data ekspor impor dan bentuk perdagangan.

 

“Sepanjang regulasi belum bagus, pengusaha tidak akan tertarik bertransaksi,” ucapnya.

 

Dia menggambarkan perdagangan Indonesia dan China terlihat lebih menggairahkan, dibandingkan dengan negara anggota Asean. Dengan adanya ASW, diharapkan Indonesia akan mendapatkan keuntungan lebih besar dari volume transaksi yang meningkat.

 

“Kalau bisa dengan Asean lebih bagus, karena jarak yang lebih dekat jadi bisa lebih kompatibel dari segi keuntungan,” ujarnya.

 

Pelaksanaan program ASW ini akan dilakukan di tujuh negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, dan Vietnam.

 

Adapun tiga negara lain, yaitu Laos, Kamboja, dan Myanmar belum masuk ke dalam program ini karena dinilai belum siap dari sisi infrastruktur dan kelembagaan. (01)

 

Dedi menuturkan persoalan utama Indonesia dalam menghadapi sistem perdagangan internasional melalui satu jalur ini ialah fokus wilayah perdagangan, “Kita daerahnya luas, jadi fokusnya yang sering bermasalah karena terlalu banyak,”

 

Untuk itu, sambung Dedi, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia dapat menjadi solusi dengan memberi referensi fokus wilayah perdagangan yang strategis dengan infrastruktur yang memadai.(01/Bsi)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement

 

Sumber