Mendag Bidik Ekspor Naik 2 Kali Lipat Berkat Pakta Dagang RI-Rusia Dkk

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah akan lebih memfokuskan dana hibah (grant) untuk pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) guna menekan angka kemiskinan.

 

Staf Khusus Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN/ Bappenas) Dedi Masykur Riyadi menuturkan dalam beberapa waktu ke depan pemerintah akan memperoleh lagi dana hibah lebih dari US$100 juta.

 

"Kelihatannya ada dana hibah ratusan juta dolar AS yang akan diterima pemerintah. Yang kita dorong untuk PNPM adalah dana seperti itu," ujarnya akhir pekan ini (14 Oktober).

 

Menurut Dedi Masykur, pemerintah meminimalisasikan utang untuk membiayai program PNPM, karena untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

 

Sepanjang tahun ini, pemerintah menargetkan bias menyalurkan dana PNPM Mandiri sebesar Rp10,31 triliun. Dana tersebut berasal dari APBN sebesar Rp8,47 yriliun dan APBD seluruh Indonesia sebesar Rp1,84 triliun.

 

Provinsi yang memperoleh dana terbesar dari program tersebut adalah Jawa Timur, yaitu sebesar Rp996,23 miliar, kemudian disusul Jawa Tengah Rp909,96 miliar.

 

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

 

Program tersebut dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

 

PNPM Mandiri masuk di klaster kedua penanggulangan kemiskinan yang dijalankan pemerintah. Program ini dilaksanakan oleh 13 Kementerian dan 1 lembaga.

 

Klaster lain yang juga menjadi program pengentasan kemiskinan adalah klaster pertama yang berupa pemberian beras bersubsidi atau beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) 15 kg/RTS/bulan dengan harga Rp1.600/kg, program keluarga harapan (PKH) yang diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yaitu setiap RTSM mendapat Rp600 ribu-2,2 juta.

 

Klaster ketiga mencakup pemberian fasilitas kredit usaha rakyat (KUR). Dalam program ini, pemerintah menempatkan dana pada PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) sebagai dana penjaminan untuk mempermudah penyaluran kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

 

Sementara itu klaster keempat merupakan pelengkap dari klaster-klaster sebelumnya yang telah disusun pemerintah. (ea)

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement

 

Sumber