bot 0 Posted Juli 30, 2020 Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi membubarkan 18 tim kerja, lembaga/badan dan komite. Namun segitu saja belum cukup, masih akan ada pembubaran lembaga dan komite lainnya. Hal itu dibocorkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo. Hal itu sedang dibahas dengan Kementerian Sekretariat Negara untuk memetakan lembaga mana saja yang dianggap tumpang tindih dan memiliki hasil yang tidak jelas. "Sekarang KemenPAN-RB dengan Setneg sedang mempersiapkan juga menginventarisasi beberapa lembaga yang UUD maupun yang non-UUD, yang berpotensi untuk kita hapuskan karena banyak yang tumpang tindih atau nanti istilahnya bisa diintegrasikan dengan kementerian-kementerian maupun lembaga-lembaga yang ada. Dalam praktiknya juga mohon maaf mungkin nggak jelas output-nya yang ada," kata Tjahjo dalam webinar yang diselenggarakan Universitas Diponegoro, dikutip Rabu (29/7/2020). Kriteria salah satu lembaga yang akan dibubarkan itu seperti Badan Pengelola Jembatan Suramadu yang keberadaannya dianggap tumpang tindih. "Saya ambil contoh, sebuah jembatan penyeberangan antara Surabaya-Madura (Suramadu). Itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Kabupaten Sumenep, ikut terlibat dalam sebuah jembatan penyeberangan Surabaya-Madura. Tapi di luar 3 Pemerintah Daerah masih kurang, ditambah lagi Badan Pengelola Jembatan Suramadu, belum lagi Kementerian PUPR juga masuk dalam peran-peran tersebut," terang Tjahjo. Selain itu, terkait dengan badan atau lembaga untuk kawasan Candi Borobudur. "Di Jawa Tengah bisa melihat itu Candi Borobudur ada 3 atau 4 BUMN yang mengelola. Di samping ada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga ada pemerintah kabupaten Magelang yang ada. Inilah bentuk-bentuk yang ingin kita efektifkan, kita efisiensikan," tuturnya. Berlanjut ke halaman berikutnya. Simak Video "MenPAN-RB: Pecat ASN Pemakai-Pengedar Narkoba "[==] Sumber Share this post Link to post Share on other sites
