BAJU ABELIA BLOUSE KOREA

[bot 0]

Jakarta -

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan bahwa penambahan jumlah penerima bantuan sosial bisa menjadi beban buat anggaran negara. Hal ini terjadi karena banyak orang yang memang membutuhkan justru tak bisa terdata.

Dia mencontohkan misalnya beberapa petani dilaporkan mengeluh tak mendapatkan bansos karena tak didata. Ketika dicek ternyata mereka belum masuk sebagai penerima manfaat. Bahkan dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) pun mereka tidak masuk.

"Misalnya petani-petani mengatakan tidak kebagian bansos, sementara mereka merupakan kategori orang yang butuh dibantu, begitu dicek itu dia tidak klop dengan data DTKS, di luar itu," kata Suharso dalam sebuah webinar, Rabu (10/6/2020).

Para petani ini, apabila diberikan bansos maka akan menjadi tambahan target penerima manfaat. Dia menilai penambahan itu dapat menjadi beban untuk anggaran negara.

"Jadi ada penambahan orang, target loop, dalam pembagian bansos ini. Akibatnya itu bertambah, maka itu juga akan jadi beban buat anggaran negara, kalau itu diselesaikan satu meja mungkin akan selesai," jelas Suharso.

Kemudian Suharso bicara soal penggunaan satu basis data dalam merumuskan kebijakan soal kependudukan. Dia menyatakan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) harusnya menjadi data utama.

"Harusnya Dukcapil ini jadi data untuk orang Indonesia, tinggal informasinya yang dipertautkan untuk penduduk di manapun dia berada. Kita mestinya bisa gunakan data basis Dukcapil ini sebagai data perorangan, kan di Dukcapil itu selain administrasi kependudukan, ada catatan sipil," ujar Suharso.

Simak Video "Refleksi PPP di Usia ke-47, Suharso: Lebih Mawas Diri"
[==]
(ara/ara)

Sumber