How to Use Madden 26 Coins to Build the Ultimate Team

[bot 0]

Jakarta -

Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM Arifin Tasrif serta perwakilan beberapa kementerian telah mengambil keputusan terkait Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba). RUU melaju ke pembicaraan tingkat II sidang paripurna.

Pembahasan RUU ini kerap dipertanyakan, lantaran pembahasannya cenderung 'kilat'.

Wakil Ketua Komisi VII sekaligus Ketua Panja RUU Minerba DPR RI Bambang Wuryanto mengatakan, pembahasan RUU ini telah dilakukan sejak tahun 2016.

"Banyak yang menanyakan melalui WA (WhatsApp), media massa, ini pembahasan terlalu cepat. Jawaban kami saudara sekalian bahwa RUU Minerba disiapkan sejak 2016," katanya dalam rapat kerja virtual, Senin (11/5/2020).

"Kemudian saat-saat akhir sudah menuju pembahasan pemerintah periode lalu kemudian masuk itu tinggal pesandingan DIM (daftar investarisasi masalah)," tambahnya.

Hal itu juga mengacu pada pembahasan 938 DIM yang dinilai pembahasannya cepat. Ia mengatakan, hal itu mengacu pada mekanisme pembahasan perundang-undangan.

"Kemudian banyak DIM yang sama sehingga itu tidak perlu dibahas," ujarnya.

Selanjutnya, ia menuturkan, DPR sesuai kewenangan yang dimiliki mempunyai mandat untuk membentuk Undang-undang. Di mana pembahasannya dilakukan bersama dengan pemerintah.

Ia menambahkan, jika ada yang kurang tepat pada Undang-undang ini maka pihaknya mempersilakan untuk melakukan judicial review.

"Kalau nanti ada yang kurang pas hasil Undang-undang dipersilakan judicial review. Tidak usaha pakai WA-WA yang dibombardir kepada kami semua," ujarnya

Apa saja isi RUU Minerba?

Simak Video "Tambang Emas Tradisional di Solok Selatan Runtuh, 9 Orang Tewas"
[==]

Sumber