Mentan Amran Soal MBG Diusik: Kalau Salah Perbaiki, Korupsi Tangkap

[bot Pemilik Lapak 0]

Jakarta -

Pemerintah memastikan masyarakat desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK/KTP) tetap bisa mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. Menteri Desa, PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), Abdul Halim Iskandar mengatakan masyarakat desa yang tidak memiliki NIK tetap didata identitasnya.

"Ketika tidak punya NIK maka tidak harus dipaksakan untuk urus NIK dulu baru dapat BLT dana desa, tetapi tetap dicatat dan alamat di tulis selengkap-lengkapnya sebagai bagian untuk pertanggungjawaban," kata Abdul Halim dalam video conference, Jakarta, Senin (27/4/2020).

Setiap warga desa yang mendapatkan BLT dana desa akan merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Data tersebut untuk mengetahui masyarakat tersebut sudah mendapat bantuan sosial (bansos) atau belum.

Pasalnya sudah banyak masyarakat kelompok miskin yang tercover program perlindungan sosial seperti PKH, kartu sembako, dan lainnya.

"Nah kemudahan-kemudahan ini semata-mata karena kepentingan kemanusiaan, tentu dalam upaya sinkronisasi agar tidak terjadi overlapping yang saya sampaikan tadi maka ada rujukan yang perlu dipakai apa rujukannya adalah data terpadu kesejahteraan kesejahteraan Sosial (DTKS)," tegasnya.

Halim meminta seluruh kepala daerah baik gubernur, bupati, dan wali kota tidak mempersulit pencairan dan penyaluran BLT dana desa di wilayahnya masing-masing.

"Karena ini sudah urusan kemanusiaan agar menempatkan urusan kemanusiaan di atas segalanya. Agar tidak ada upaya untuk melakukan atau mempersulit urusan kemanusiaan apalagi ini di bulan Ramadhan," ungkapnya.

Perlu diketahui, Kemendes PDTT sudah mencairkan Rp 70 miliar BLT dana desa kepada 176.676 kepala keluarga (KK) di 76 kabupaten per hari ini. Angka realisasi itu masuk jauh dari target 12,3 juta KK dengan anggaran Rp 22,4 triliun.

Besaran BLT dana desa sebesar RP 600.000 per keluarga per bulan dibagikan selama tiga bulan sejak April 2020. Menurut Abdul Halim, besaran total anggaran masih-masing desa bisa dilihat dari jika desa memiliki anggaran dana desa di bawah Rp 800 juta maka 25% dimanfaatkan sebagai BLT dana desa. Sedangkan yang anggarannya Rp 800 juta-Rp 1,2 miliar maka besarannya 30% untuk BLT dana desa, sedangkan yang anggarannya di atas Rp 1,2 miliar maka besarannya 35%.

Simak Video "Sesuai Protokol Kesehatan, BLT Dana Desa akan Disalurkan Door to Door"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/hns)

Sumber